BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2014, disusun sebagai pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014, perjanjian kinerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur (RPJMD) 2009-2014 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana diagendakan, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya. Laporan kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan.
B.
Landasan Hukum Peraturan/Perundang-undangan
merupakan
payung
hukum
yang
melandasi berdirinya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan merupakan
Laporan Kinerja Tahun 2014| Bab I
1
salah satu kekuatan strategis dalam kejelasan kewenangan dan tanggung jawab yang menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kehutananan
di
berkesinambungan,
Provinsi
Jawa
harmonisasi
Timur
secara
hubungan
pusat
efektif dan
dan
efisien,
daerah,
tingkat
pelayanan yang prima, dan berdaya saing tinggi; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Peraturan/ perundang-undangan tersebut adalah: 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004; Penyerahan Kewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah daerah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. C.
Tujuan Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Dengan demikian, Laporan
Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapainnya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur. Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : 1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; 2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
3
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. D.
Gambaran Umum Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubenur. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, memiliki susunan organisasinya sebagai berikut : 1). Kepala Dinas; Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi : a) perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan ; b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan ; c)
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
4
2). Sekretaris; Sekretaris
memiliki
tugas
merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan,
penyusunan
program,
keuangan
dan
hubungan masyarakat dan protocol. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi : a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b) pengelolaan administrasi kepegawaian ; c)
pengelolaan administrasi keuangan ;
d) pengelolaan administrasi perlengkapan ; e) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; f)
pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran
dan
Perundang-undangan; g) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ; h) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas i)
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
j)
pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3). Bidang Planologi Kehutanan ; Bidang
Planologi
Kehutanan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan kerjasama bidang kehutanan
serta
informasi
kehutanan,
inventarisasi
dan
rencana
kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi : a) pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai bahan penyusunan perencanaan; b) pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan serta anggaran rutin dan pembangunan; c)
pelaksanaan,
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi
penyusunan
rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang;
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
5
d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh kegiatan kehutanan; e) pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan; f)
penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Provinsi;
g) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan; h) pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan; i)
pelaksanaan publikasi dan kerja sama program kehutanan;
j)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
4). Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam; Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi : a) pelaksanaan
pengusulan
dan
pertimbangan
teknis
penunjukan,
perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung; b) pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi; c)
pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru;
d) pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan jasa lingkungan; e) pelaksanaan pemanfaatan
pengawasan tumbuhan
dan
pemberian satwa liar
pertimbangan yang tidak
teknis
dilindungi,
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
6
pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan lembaga konservasi; f)
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan;
g) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta generasi muda pencinta alam; h) pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan; i)
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dari Kepala Dinas
5). Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi : a) pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan, pada DAS lintas Kabupaten/ Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung; b) penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan aneka
usaha
kehutanan
sekaligus
pembinaan
penguatan
kelembagaannya; c)
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, sistem silvikultur, perbenihan dan pupuk serta perhutanan sosial;
d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6). Bidang Bina Produksi Kehutanan; Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina Produksi Kehutanan. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Bidang
Bina
Produksi
Kehutanan
mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
7
a) pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi ; b) pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara ; c)
pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan hak ;
d) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pemasaran hasil hutan dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan. e) pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu. f)
pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan
g) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran kehutanan. h) pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan. i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 53 Tahun 2010 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan terdiri atas: 1) UPT Peredaran Hasil Hutan ; UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi : a) pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan ; b) pemeriksaan dokumen, penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan ; c)
pelaksanaan
pelayanan
penatausahaan
hasil
hutan
di
Industri
Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan ; d) penerbitan dokumen angkutan hasil hutan ; Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
8
e) pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kepada Industri Pengolahan Hasil Hutan dan masyarakat ; f)
pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait ;
g) pelaksanaan ketatausahaan ; h) pelaksanaan pelayanan masyarakat ; i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
2) UPT Tahura R.Soerjo UPT Tahura R. Soerjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Tahura R. Soerjo mempunyai fungsi : a) penyusunan program pengembangan Tahura ; b) pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan,pelestarian dan pemanfaatan kawasan Tahura serta ekosistemnya ; c)
pelaksanaan promosi dan informasi potensi Tahura ;
d) pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura ; e) pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan Tahura ; f)
pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Tahura ;
g) pelaksanaan ketatausahaan ; h) pelaksanaan pelayanan masyarakat ; i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3) UPT Perbenihan Tanaman Hutan; UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat Untuk
melaksanakan
tugasnya,
UPT
Perbenihan
Tanaman
Hutan
mempunyai fungsi : a) penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan ;
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
9
b) pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
pengada
dan/atau
penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih ; c)
pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan; pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ;
d) penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan; e) pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan ; f)
peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan ;
g) pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan
1.
Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam mendukung tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur sampai dengan saat ini memiliki sarana: 1 Unit Kantor di Jalan Bandara Juanda Surabaya 1 Unit Kantor UPT Peredaran Hasil Hutan di Jalan Karimata No. 20, Surabaya 1 Unit Kantor UPT Tahura R.Soerjo di Simpang Panji Suroso 144 1 Unit Kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan Jln. Pagesangan Surabaya Sarana perkantoran tersebut juga didukung fasilitas lainnya seperti musholla, lapangan tenis, Gudang Arsip, Arboretum, Ruang Pertemuan, Kendaraan roda empat dan roda
dua, serta fasilitas pendukung operasional kegiatan
perkantoran. 2.
Dana Pendukung Tersedianya Dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan
bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur disamping adanya dana APBN (dekonsentrasi) yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan Kehutanan. 3.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Hasil-hasil kegiatan yang telah diwujudkan oleh Dinas Kehutanan
berupa perbaikan/penambahan fisik sarana prasarana, penanaman, dan,
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
10
pembinaan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.
4.
Sumber Daya Manusia Kehutanan Pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber
daya manusia sebanyak 252 orang, meliputi SDM Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Dinas Kehutanan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1: Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Jumlah Pegawai No Unit Kerja Jabatan Jumlah Struktural Staf CPNS PTT 1. Dinas Kehutanan Prov. 20 86 6 112 Jatim 2. UPT Peredaran Hasil 4 69 26 99 Hutan 3. UPT Tahura R. Soerjo 4 51 102 157 4 UPT Perbenihan 4 14 2 20 Tanaman Hutan Jumlah 32 220 136 388 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim, Desember 2014. E.
Aspek Strategis Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Jawa Timur sehingga dapat dimanfaatkans sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat Jawa Timur.
Adapun peran strategis
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 1.
Optimalisasi potensi sumber daya hutan
2.
Rehabilitasi hutan
3.
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
4.
Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
5.
Jejaring informasi dan kerjasama dengan stakeholder
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
11
F. Isu-Isu Strategis Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, sub Bagian dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan kewenangan sesuai yang diatur dalam PP 38 Tahun 2007, maka isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian dari Dinas Kehutanan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Bidang Bina Produksi Kehutanan a. Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan Hak/Hutan rakyat. Di wilayah Jawa Timur terdapat areal hutan rakyat yang memiliki potensi produksi sekitar 2,4 – 3,2 jt m3/th, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Jawa Timur, yang diprediksikan setiap tahunnya membutuhkan bahan baku kayu sebesar 4,7 Jt m3/th. Melalui sertifikasi ekolabeling hutan rakyat ini diharapkan dapat memberikan peningkatan nilai tambah (value added) melalui naiknya harga kayu produksi hutan rakyat. b. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri primer: Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian. Pengolahan kayu bulat menjadi serpihan kayu (wood chip), veneer, kayu lapis (plywood), Laminated veneer. c. Pembinaan tata usaha kayu dan tertib peredaran hasil hutan untuk memenuhi jaminan pasokan bahan baku industri yang berkelanjutan bagi
industri
pengolahan
kayu
sebagai
inti/industri
dengan
plasma/petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku. d. Pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP bidang Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan.
Potensi
penerimaan PSDH di Jawa Timur setiap tahun berkisar pada besaran angka 35 milyard, dimana dari jumlah sebesar itu Provinsi Jawa Timur akan mendapatkan sharing bagi hasil sebesar 16 %.
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
12
e. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi dan hutan
lindung,
sebagai
salah
usaha
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas umbi-umbian seperti Porang, aneka usaha kehutanani dan kegiatan wanafarma. f. Sertifikasi pengelolaan lestari bagi produk-produk hasil hutan yang akan di ekspor keluar negeri, untuk itu di perlukan adanya sosialisasi dan pembinaan ekolabelling bagi pengelola hutan, termasuk didalamnya hutan rakyat. 2
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial a. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu tanah kosong pada kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, sehingga diharapkan pada tahun 2014 Jawa Timur menjadi hijau. b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani hutan. c. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAS terpadu dan lintas sektoral, guna mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir maupun tanah longsor. d. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian lingkungan, sehingga
diharapkan
mampu
mengamankan
dan
mengawal
pembangunan yang berkelanjutan. e. Mendorong peningkatan usaha melalui pola agribisnis dan bekerja sama dengan berbagai pihak (pihak ke-III) guna keberhasilan usaha. 3
Bidang Planologi Kehutanan a. Kegiatan inventarisasi, dan mengestimasi data hasil inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala DAS lintas Kabupaten/Kota.
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
13
b. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai
bahan
masukan
bagi
pengambil
kebijakan
dalam
melaksanakan investasi. c. Mengembangkan jejaring informasi dan kerjasama dengan Departemen Kehutanan maupun di antara intansi tingkat Provinsi yang membidangi kehutanan dalam rangka peningkatan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan maupun antar Provinsi, dan dalam rangka meningkatkan investasi dibidang kehutanan di Jawa timur serta peningkatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta jasa lingkungan. d. Melakukan promosi intensif untuk menarik investor melalui pameran dan publikasi kegiatan pembangunan kehutanan. e. Meningkatkan
pengelolaan
hutan
melalui
penelitian
dan
pengembangan kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan Balitbang Kementerian Kehutanan. 4
Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam a. Pemantapan dan Penataan batas kawasan hutan. Keberadaan dan kepastian status kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap upaya pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan, melalui pemantapan dan penataan batas kawasan hutan dengan memperhatikan aspek
konservasi,
sosial
dan
budaya,
ekonomi
serta
partisipasi
masyarakat. b. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem dan penyusunan NSDH (Neraca Sumber Daya Hutan). c. Meningkatkan
pengamanan
dan
perlindungan
hutan
dari
bahaya
kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave) hutan. d. Penyelesaian sengketa agraria kehutanan. Permasalahan sengketa agraria kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan, perlu diselesaikan dengan bijaksana, sehingga statusnya menjadi ”clear and clean” sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
14
e. Penegakan hukum bagi pelaku Illegal logging dan pemanfaatan hutan melebihi ambang batas kemampuan regenerasi sumber daya hutan serta ekosistemnya. f. Pelestarian flora dan fauna endemik Provinsi Jawa Timur sebagai simbol dan icon Provinsi Jawa Timur peduli, melindungi dan mengkonservasi. g. Regulasi kembali perundang-undangan dan peraturan daerah tentang peredaran dan pemanfaatan satwa dan tanaman langka maupun endemik untuk kelestarian. 5 UPT Tahura R.Soerjo a. Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo yang dicanangkan Tahura hijau melalui percepatan rehabilitasi tanah kosong maupun bekas kebakaran, dengan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur. b. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air yang berasal dan berada pada kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo, melalui regulasi peraturan daerah. c. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan pelestarian alam tahura R. Soerjo di desa penyangga di sekitar kawasan hutan Tahura R. Soerjo. d. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja. e. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bambu yang memilikii potensi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa. f. Pengembangan Kawasan Tuhara R Soerjo sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah, hidroologi, pendidikan dan kawasan OWA (Objek Wisata Alam) dalam rangka meningkatkan PAD. 6 UPT Peredaran Hasil Hutan a. Peningkatan Pendapat Asli daerah (PAD) dari hasil retribusi peredaran hasil
hutan,
pengujian
hasil
kayu
dan
pelayanan
dokukmen
penggangkuatan. Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
15
b. Intensifikasi peningkatan pelayanan publik bagi industri pengolahan kayu khususnya pelayanan perijinan dan pemeriksaan. c. Pembinaan dan penatausahanan hasil hutan di kab/kota dengan sasaran industri pengolahan hasil hutan dan gudang penampungan. d. Peningkatan SDM P3KB dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pelayan publik yang optimal dan prima. e. Regulasi peraturan daerah yang tidak efektif dan tidak sesuai dan menghambat kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan. 7
UPT Perbenihan Tanaman Hutan a. Banyak sumber benih yang tidak aktif/ tidak berfungsi lagi, termasuk didalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. b. Masih kurangnya minat para pengelola untuk mengaktifkan produktifitas sumber benih. c. Benih berkualitas/ unggul masih belum banyak digunakan
Laporan Kinerja Tahun 2014 | Bab I
16
