BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menindaklanjuti serangkaian kebijakan dan strategi yang secara utuh tertuang di dalam Rencana Stragis KKP tahun 2010-2014, Ditjen PSDKP sesuai tugas dan fungsinya telah menetapkan Visi: “Indonesia bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan Misi: 1) Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 2) Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelauatan dan perikanan. Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PSDKP telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu: 1) Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengerusakan dan kegiatan ilegal; dan 2) Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan. Adapaun sasaran pengawasan SDKP yaitu: 1) Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu; 2) Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 3) Meningkatnya cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) yang terawasi dari illegal fishing; 4) Meningkatnya kapal perikanan yang laik operasi penagkapan ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan; dan 5) Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu. Dari kelima sasaran tersebut di atas, Direktorat Penanganan Pelanggaran yang berperan dalam sasaran ke-5 yaitu Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntable dan tepat waktu. Peran Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai muara dari pengawasan SDKP, diimplementasikan melalui pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-1
program/kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan visi pengawasan SDKP, yaitu “Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP”. Adapun dalam konteks pengelolaan kinerja, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, sejak tahun 2013, Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai salah satu unsur Ditjen PSDKP telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards (BSC). Kinerja penanganan pelanggaran tahun 2014 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
indicator
sebagaimana
telah
keberhasilan ditetapkan
pencapaian
dalam
Kontrak
Sasaran Kinerja
Strategis anatar
(SS)
Direktur
Penanganan Pelanggaran dengan Direktur Jenderal PSDKP. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen RAB dan RB Nomor 20 Tahun 2013
tentang
Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai salah satu Direktorat di lingkup Ditjen PSDKP yang merupakan instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud akuntabilitas dan mandate yang diemban. B. Maksud dan Tujuan LAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjaaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penanganan pelanggaran dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Direktorat Penanganan Pelanggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-2
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja penanganan pelanggaran. C. Tugas dan Fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran; 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penanganan pelanggaran; 4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran; 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penanganan pelanggaran; dan 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penanganan Pelanggaran dibantu Unit Eselon III dan Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 1) Subdirektorat Penyidikan; 2) Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal; 3) Subdirektorat Kerjasama Penegakana Hukum dan Fasilitasi PPNS; 4) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; 5) Subbagian Tata Usaha. Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon III lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran diuraikan sebagai berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-3
1. Sub Direktorat Penyidikan Tugas: Melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan; c.
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan; e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelidikan dan penyidikan. 2. Sub Direktorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tugas: Melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal; c.
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-4
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal. 3. Sub Direktorat Kerjasama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Tugas: Melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS; c.
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS; e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS. 4. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Tugas: Melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran; Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-5
c.
Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran; e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran. 5. Sub Bagian Tata Usaha Tugas: Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat. Struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran seperti dapat dilihat Gambar 1.1 berikut. DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN
SUBDIREKTORAT PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL
SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM DAN FASILITASI PPNS PERIKANAN
SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH BARAT
SEKSI PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL WILAYAH BARAT
SEKSI KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM
SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH TIMUR
SEKSI PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL WILAYAH TIMUR
SEKSI FASILITASI PPNS PERIKANAN
SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SEKSI PEMANTAUAN
SEKSI EVALUASI
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-6
D. Sistematika Penyajian LAKIP Secara garis besar sistematika penyajian LAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran diuraikan sebagai berikut.
Bab I Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi organisasi, data umum organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran, serta sistematika penyajian.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKPuntuk periode tahun 20102014, Penetapan Kinerja tahun 2014, serta Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan Direktorat Penanganan Pelanggaran.
Bab IV Penutup Menguraikan
kesimpulan
menyeluruh
dari
LAKIP
Direktorat
Penanganan
Pelanggaran tahun 2014 dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PenangananPelanggaran Tahun 2014
I-7
