LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 BAB I. PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari Sistem AKIP ini pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan oreantasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui suatu Rencana Stratejik jangka menengah ( 5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawaban setiap tahunnya. Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media dan bahan dan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur terhadap pengukuran Capaian Kinerja serta sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. 1.2.

DASAR HUKUM 1.

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1


TAHUN 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Surat

Edaran

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

1976/M.PAN/2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. III Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Eselon IV pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. 11. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.


2


TAHUN 2014

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.

Maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkonsumsikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini adalah : a. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

1.3.2.

Tujuan 1.

Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.4.

GAMBARAN UMUM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan


3


TAHUN 2014

dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya: 1) UPTD BBI Sicincin, 2). UPTD BLPPMPHP, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap, 4). UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo dan 5). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok.

1.5.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelutan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan


4


TAHUN 2014

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas f. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Kelautan dan Perikanan g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Uraian tugas tersebut mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 111 Tahun 2009. Tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat: Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat: 1. Kepala Dinas Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengedalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. Menyelenggarakan penetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan daerah; d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan; e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan,


5


TAHUN 2014

perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan; i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Sekretariat Dinas Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, kepegawaian, umum dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan c.Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian 2.1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

hokum,

humas,

organisasi

dan

tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.


6


2.2.

TAHUN 2014

Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasisan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

2.3. Sub Bagian Program Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program meliputi : koordinasi perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. 3. Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-pulau, konservasi rehabilitasi tata ruang dan pengawasan dan pengendalian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 3.1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-pulau, meliputi : Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi; Pelaksanaan kebijakan dalam


7


TAHUN 2014

rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset Kelautan di wilayah laut Provinsi dalam rangka pengembangan jasa Kelautan; Pelaksanaan dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam wilayah Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan

Provinsi;

Pelaksanaan

penyerasian

dan

pengharmonisasian

pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kwewnagan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan jasa Kelautan dan kemaritiman di wilayah laut Provinsi; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi. 3.2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan rehabilitasi tata ruang, meliputi: Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi; Pelaksanaan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi; Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenagan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut Provinsi; Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wialyah laut Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di laut Provinsi; Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalamwilayah kewenangan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan Provinsi;


8


TAHUN 2014

Rehabilitasi sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenagan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenagan Provinsi; dan Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wialyah Provinsi. 3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan fakir miskin, meliputi: Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi; Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Provinsi; Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan; Pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan; Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikandan bahan bakunya; Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil Perikanan; Pengawasan mutu ekspor hasil Perikanan; Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Provinsi; Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi. 4. Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Teknologi Penangkapan, Sarana dan Prasarana dan Perizinan. Untuk menyelenggaranan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanan di bidang teknologi penangkapan.


9


TAHUN 2014

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 4.1. Seksi Teknologi Penangkapan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi Penangkapan, yang meliputi : Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar Kabupaten/Kota dalam wilayah kewenangan

Provinsi;

Koordinasi

penyelenggaraan

program,

pelaksanaan

penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Perikanan skala provinsi; Pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi; Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi; Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfatan Perikanan antar Kabupaten/Kota; Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan Provinsi; Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; dan Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan. 4.2. Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, yang meliputi :

Perencanaan

pembangunan

Perikanan

skala

Provinsi;

Bimbingan

dan

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang Perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan kewenangan Provinsi; Dukungan pembangunan


10


TAHUN 2014

dan pengelolaan pelabuhan Perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain; Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal Perikanan; Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan; Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan; Pelaksanaan kebijakan dan stndarisasi kelaikan kapal Perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi; dan Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi. 4.3. Seksi Perizinan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan penangkapan dan atau pengangkutan ikan, yang meliputi : Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi; Pemberian izin penangkapan dan /atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing; Penetapan kebijakan dan pelaksanaaan pungutan kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan usaha Perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi; Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; Pelaksanaan Perikanan

kebijakan

tangkap

peningkatan

kewenangan

kelembagaan

Provinsi;

dan

Pelaksanaan

ketenagakerjaan kebijakan

sistem

permodalan, promosi dan investasi di bidang Perikanan tangkap kewenangan Provinsi; Pendaftaran kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal Perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30GT. 5. Bidang Budidaya Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan dan perbenihan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi pembudidaya ikan.


11


TAHUN 2014

b. Pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan. c. Pelaksanaan perbenihan ikan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya 5.1. Seksi Teknologi Budidaya Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembudidayaan ikan yang meliputi : Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan; Pelaksanaan kebijakanproduk pembenihan Perikanan di air tawar, air payau dan laut; Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan; Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai ikan air tawar, air payau dan laut; Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; Pelaksanaan kebijakan perizinan dan pennneeerbitttan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Provinsi; Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan; Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan keramba jaringapung di perairan umum lintasKabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi. 5.2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi : Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan,bahan kimia, bahan bilogis dan pakan ikan; Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor dan benih ikan; Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;vPelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; Koordinasi dan pelaksanaan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; dan Koordinasi dan pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.


12


TAHUN 2014

5.3. Seksi Perbenihan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbenihan ikan, meliputi : Pelaksanaan

kebijakan

akreditasi

lembaga

sertifikasi

perbenihan

ikan;

Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam; dan Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil Perikanan, investigasi dan pengembangan usaha dan promosi dan pemasaran hasil perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil perikanan. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Investasi dan Pengembangan Usaha. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 6.1. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil perikanan, meliputi: Bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; Pelaksanaan kebijakan


13


TAHUN 2014

pengolahan hasil perikanan; Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; kebijakan pengolahan hasil perikanan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan; Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACC; Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan; dan Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 6.2. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha Mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang investasi dan pengembangan usaha, meliputi: Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional bidang Perikanan skala Provinsi; Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil Perikanan; dan Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan di Provinsi. 6.3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan pemasaran hasil perikanan, meliputi: Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan SDM di bidang promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; Bimbingan teknis kerjasama promosi dan pemasaran antar Kabupaten/Kota; Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan; Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan; Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan; Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis keahlian, manjemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi; dan Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi.


14


TAHUN 2014

7. UPTD Balai Budidaya Ikan Tugas pokok UPTD Balai Budidaya Ikan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dibidang pelayanan dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas UPTD BBI mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Pembudidayaan b. Pemberian pelayanan teknis pembudidayaan c. Pembinaan pelayanan teknis pembudidayaan d. Pembinaan instalasi-instalasi UPTD BBI e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha UPTD BBI Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan d. Seksi Pengembangan dan Budidaya e. Kelompok Jabatan Fungsional 7.1. Kepala UPTD BBI Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Budidaya Ikan b. Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan pembibitan ikan, pengembangan budidaya di lingkungan Balai Budidaya Ikan c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengkajian penerapan teknologi Budidaya Ikan dan pelestarian lingkungan d. Melakukan pengawasan teknis pengendalian mutu benih dan induk melalui sertifikasi e. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) f. Memproduksi

benih

dan

ikan

konsumsi

untuk

didistribusikan

kemasyarakatan/petani ikan


15


TAHUN 2014

g. Perbanyakan induk ” Grand Parent Stock ” (GPS) menjadi induk/calon induk ” Parent Stock” dan distribusi induk h. Pembinaan terhadap instalasi BBI i.

Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Budidaya Ikan

7.2. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai

tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan

umum, perencanaan, perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD 7.3. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku 7.4. Seksi Pengembangan dan Budidaya Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kerja dan serta mengawasi pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku . Kepala UPTD dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bila ditemukan penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepala UPTD wajib memberikan laporan secepatnya kepada Kepala Dinas apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku 8. UPTD

Balai Laboratorium

Pembinaan dan Pengujian

Mutu Hasil

Perikanan (BLPPMHP) Tugas Pokok UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) adalah : (a). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu/hasil perikanan, dan fasilitas teknis pengolahannya. (b). Melaksanakan pengujian dan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan. (c). Melaksanakan pengembangan motorisasi perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD BLPPMHP mempunyai fungsi :


16


TAHUN 2014

1. Pengambilan contoh pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan. 2. Pengawasan, pengujian ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium unit pengolahan hasil perikanan 3. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka realisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analisis Critical Control). 4. Pemberian bimbingan teknis tentang Teknik pengolahan dan pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan dan pengembangan peralatan pengolahan dan penangkapan. 5. Penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) terhadap produk perikanan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan. 6. Melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan dan dipasarkan. 7. Melaksanakan monitoring terhadap kualitas perairan / lingkungan tempat hidup ikan 8. Pelatihan/penyuluhan tentang pengendalian mutu, produk bernilai tambah serta menggalakkan program Gemar Ikan. 9. Pelayanan, bimbingan dan perbaikan mesin kapal perikanan, alat tangkap dan alat pengolahan hasil perikanan. 10. Pelatihan dan penyuluhan tentang pengembangan motorisasi perikanan seperti pembuatan rumpon/payos, perbaikan mesin kapal, mesin pengolahan dll. 11. Melaksanakan pembinaan terhadapworkshop perikanan yang berada di daerah Kab/Kota. Susunan Organisasi UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mutu d. Seksi Pengembangan Motorisasi Perikanan


17


TAHUN 2014

e. Kelompok Jabatan Fungsional 8.1. Kepala UPTD BLPPMHP Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional BLPPMHP b. Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan Pemeriksaan dan pengujian mutu serta pengembangan motorisasi perikanan c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam sertifikasi mutu hasil perikanan d. Melakukan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan pada UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan e. Pelaksanaan Pelayanan teknis Administrasi Ketatausahaan unit pelaksana teknis Dinas BLPPMHP. 8.2.

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai

tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum,

perencanaan perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD 8.3.

Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8.4.

Seksi Pengembangan Motorisasi Perikanan Mempunyai tugas menyiapkan bahan data jenis pelayanan kepada masyarakat.

9. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap Tugas pokok UPTD Pelabuhan perikanan pantai sikakap adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pelabuhan perikanan. Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap terdiri : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Sarana Pelabuhan d. Seksi Tata Operasional


18


TAHUN 2014

e. Kelompok Jabatan Fungsional 9.1.

Tugas Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Memimpin, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9.2. Kasubag Tata Usaha Mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

administrasi,

persuratan,

kepegawaian, perlengkapan keuangan dan umum. Dengan uraian tugas. 1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk. 2. Melaksanakan urusan kepegawaian. 3. Melaksanakan urusan keuangan. 4. Melaksanakan urusan administrasi umum. 5. Melaksanakan inventaris barang dan barang habis pakai. 6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor. 7. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor. 8. Mengatur

pelaksanaan

penggunaan

dan

pemakaian

peralatan

dan

perlengkapan kantor. 9. Menghimpun dan menyusun data dan pelaporan UPTD Pelabuhan Perikanan. 10. Menghimpun dan menyusun program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan. 11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 9.3.

Kasi Sarana Pelabuhan Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan. Dengan uraian tugas : 1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 2. Membuat rancangan usulan pemeliharaan, rehabilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas.


19


TAHUN 2014

3. Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 4. Melakukan

monitoring

dan pengawasan

terhadap penggunaan atau

pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 5. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 6. Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan. 7. Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan / pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan publikasi hasil riset. 8. Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan. 9. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan. 10. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan. 11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 9.4.

Kasi Tata Operasional Pelabuhan Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan. Dengan uraian tugas : 1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 2. Menyiapkan konsep tata laksana pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan. 3. Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan. 4. Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran. 5. Melaksanakan

pelayanan

usaha

perikanan

di

lingkungan

pelabuhan

perikanan. 6. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan.


20


TAHUN 2014

7. Melakukan koordinasi untuk pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari. 8. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan. 9. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional pelabuhan. 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 10. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tugas Pokok pelabuhan perikanan adalah untuk melaksanakan pengelolaan sarana pelabuhan, melaksanakan pelayanan dalam hal keperluan bahan bakar dan perbekalan kapal perikanan serta mengadakan bimbingan dan pengembangan daerah pelabuhan. Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok terdiri : a. Kepala Urusan Tata Usaha b. Kepala Seksi Sarana Pelabuhan c. Kepala Seksi Tata Operasional d. Kelompok Jabatan Fungsional 10.1. Tugas Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan: Melakukan perencanaan teknis operasional pelabuhan perikanan,Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan 10.2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : Melakukan urusan tata usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan Dengan uraian tugas. 1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk. 2. Melaksanakan urusan kepegawaian. 3. Melaksanakan urusan keuangan. 4. Melaksanakan urusan administrasi umum. 5. Melaksanakan inventaris barang dan barang habis pakai. 6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor.


21


TAHUN 2014

7. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor. 8. Mengatur

pelaksanaan

penggunaan

dan

pemakaian

peralatan

dan

perlengkapan kantor. 9. Menghimpun dan menyusun data dan pelaporan UPTD Pelabuhan Perikanan. 10. Menghimpun dan menyusun program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan. 11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 10.3. Seksi Sarana Pelabuhan, mempunyai tugas : Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan. Uraian tugas : 1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 2. Membuat rancangan usulan pemeliharaan,rehabilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas. 3. Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 4. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 5. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. 6. Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan. 7. Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan/pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan publikasi hasil riset. 8. Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan. 9. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan. 10. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan. 11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikanan pimpinan.


22


TAHUN 2014

10.4. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan. Uraian tugas : a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis pemanfaatan

fasilitas

pelabuhan perikanan. b. Menyiapkan konsep tata laksana pemanfataan fasilitas pelabuhan perikanan. c. Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan. d. Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran. e. Melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan. f. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan. g. Melakukan koordinasi untuk

pemanfatan fasilitas pelabuhan perikanan,

pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari. h. Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan. i. Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional pelabuhan. j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 11. UPTD Balai Benih Ikan Pantai Teluk Buo Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Pantai terdiri dari : a.

Kepala Benih Ikan Pantai

b.

Sub.Bagian Tata Usaha

c.

Seksi Pelayanan Teknis Produksi\

d.

Seksi Standarisasi dan Informasi

11.1. Tugas Kepala UPTD BBI Teluk Buo Melakukan perencanaan, perumusan kebijaksanaan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.


23


TAHUN 2014

11.2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : Memberikan pelayanan

teknis administrasi, urusan umum, perencanaan

perlengkapan dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Dengan uraian tugas: 1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk. 2. Melaksanakan administrasi umum. 3. Merencanakan kebutuhan barang, bahan bakar minyak dan perlengkapan UPTD. 4. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor/lingkungan UPTD. 5. Mengatur

pelaksanaan

penggunaan

dan

pemakaian

peralatan

dan

perlengkapan kantor UPTD. 6. Mengelola daftar hadir, izin dan cuti pegawai 7. Menghimpun, melengkapi petunjuk dan tindak lanjut penegak disiplin 8. Menyusun rencana dan program peningkatan penyajian data dan laporan 9. Membuat dan menghimpun program kerja UPTD 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 11.3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas : Menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksana kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas : 1. Menghimpun dan mengolah data mengenai pendederan, penggelondongan dan pembesaran ikan. 2. Membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan teknis produksi 3. Membuat

petunjuk

teknis

tentang

kesehatan

ikan,

pendederan,

penggelondongan dan pembesaran. 4. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pelatihan/pertemuan tentang budidaya ikan 5. Melaksanakan pendistribusian benih dan ikan konsumsi 6. Melakukan uji coba terhadap pengembangan komoditi budidaya ikan laut dan pantai. 7. Melaksanakan tugaslainnya yang diberikan pimpinan.


24


TAHUN 2014

8. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan. 11.4. Seksi Standarisasi dan Informasi Menyiapkan bahan dan data jenis pelayanan kepada masyarakat. Uraian tugas : 1. Menghimpun dan mengolah data mengenai pengelolaan induk, perbenihan, pakan alami dan kualitas air. 2. Membuat rencana kerja dan program kerja seksi Standarisasi dan Informasi. 3. Membuat petunjuk teknis. 4. Melakukan penerapan teknologi hatchery dan pengelolaan induk ikan laut dan pantai. 5. Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknologi perbenihan dan pengelolaan induk. 6. Melakukan publikasi teknologi perbenihan dan pengelolaan induk 7. Melaksanakan pendistribusian telur dan calon induk ikan. 8. Melakukan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu atau sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih 9. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 1.6. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Kelautan Pesisir Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan terdiri dari : 1.

Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Seksi Konservasi dan Rehabilitas Tata Ruang 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian


25


TAHUN 2014

d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari : 1.

Seksi Teknologi Penangkapan

2. Seksi Sarana dan Prasarana 3. Seksi Perizinan e. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 1.

Seksi Teknologi Budidaya

2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3. Seksi Perbenihan f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 1.

Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan

2. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) h. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut dibawah ini bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG PROGRAM

BIDANG KELAUTAN PESISIR PULAU – PULAU KECIL DAN PENGAWASAN

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

SUBAG KEUANGAN

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN & PERIKANAN

SEKSI PESISIR DAN PULAU-

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI TEKNOLOGI

PULAU KECIL

PENANGKAPAN

BUDIDAYA

PENGOLAHAN MUTU

SEKSI SARANA DAN

SEKSI KESEHATAN IKAN

PRASARANA

DAN LINGKUNGAN

HASIL PERIKANAN SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITAS TATA RUANG

SEKSI INVESTASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI

SEKSIPERBE

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

UPTD


26


TAHUN 2014

1.7. Sumber Daya Manuasia (SDM) Pada tahun 2014 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan jumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut: 1.7.1. Jumlah Pegawai. Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah 210 orang yang terdiri : 1.

PNS

: 184 orang

2. PTT

:

1 orang

3. Tenaga

:

5 orang

Kontrak 1.7.2. Komposisi Kepegawaian Komposisi kepangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : 1. Golongan IV

:

24 orang

2. Golongan III

:

93 orang

3. Golongan II

:

58 orang

4. Golongan I

:

9 orang

1.7.3. Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : 1. S3

:

1

orang

2. Pasca Sarjana (S2)

:

24 orang

3. Sarjana (S1)

:

65 orang

4. Diploma III

:

13 rang

5. SLTA

:

77 orang

6. SLTP

:

1 orang

7. SD

:

9 orang


27


1.7.4.

TAHUN 2014

Aset / Modal Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset / modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga memiliki kendaraan Dinas diatas air seperti kapal pengawasan, kapal latih dan speedboat yang digunakan sebagai sarana latih bagi nelayan juga sebagai sarana dalam melakukan operasional pengawasan terhadap dumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kelautan dan Perikanan baik di Provinsi maupun di UPTD memiliki sarana elektronik berupa komputerisasi dan jaringan seperti komputer, laptop dan printer , sarana komunikasi seperti Telephone dan Faximile dan Mobiler dan peralatan kantor lainnya seperti meja dan kursi kantor, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya. Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya:1) UPTD BBI Sicincin, 2). UPTD BLPPMPHP, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap, 4).UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo dan 5). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok yang hingga saat ini masih operasional.

1.8. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, mengisi pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2010 – 2015 Provinsi Sumatera Barat.


28


TAHUN 2014

Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dinas kelautan dan Perikanan terkait dalam 2 misi yaitu : Misi 4: Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global; Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwasasan lingkungan. Untuk Prioritas Pembangunan yang terkandung dalam RPJMD, Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dalam 3 prioritas, yaitu : -

Prioritas 5 :

Pengembangan Pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan

-

Prioritas 8 :

Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, penangguran dan daerah tertinggal

-

Prioritas 10 : Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian lingkungan

Dalam upaya pelaksanaan prioritas di atas dan sesuai dengan tupoksi yang diemban, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa Aspek strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sumatera Barat, terdiri dari 19 Kab/Kota Memiliki potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda perekonomian baik di Sumatera Barat maupun Indonesia pada umumnya. Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 186.580 km2 dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulaupulau kecil. Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan

luas

keseluruhan 27.511 ha. Ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di daerah pantai. Potensi perikanan laut sebesar 565,100 ton pada WPP 572, sedangkan Produksi Perikanan Laut tahun 2014 sebesar 216.651,8 ton . Potensi lahan budidaya laut sebesar


29


TAHUN 2014

323.524 Ha. Dari potensi tersebut baru dilakukan kegiatan budidaya kerapu, kepiting, bandeng , rumput laut dan udang seluas 3,37 Ha atau sebesar 0,0010 % dengan produksi budidaya laut sebesar 177,320 ton pada tahun 2014. potensi lahan untuk budidaya ikan di kolam seluas 24.300 Ha dan pada Tahun 2014 luas kolam yang produktif adalah seluas 13.270,89 Ha atau termanfaatkan sebesar 54,61% dari potensi yang ada, dengan jumlah produksi kolam tahun 2014 sebesar 196.993,74 ton. Potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 ha dan pada tahun 2014 luas areal budidaya

ikan di sawah yang baru dimanfaatkan adalah 3.481,83 ha atau

termanfaatkan sekitar 6,31 % dari potensi yang ada. Jumlah produksi ikan disawah tahun 2014 sebesar 8.217,29 ton.

Dan potensi lahan untuk budidaya tambak seluas lebih kurang 54.197 ha yang tersebar di Kab. Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2014 luas areal budidaya tambak sudah termanfaatkan sebesar 21,24 Ha atau sebesar 0,039% dengan produksi budidaya tambak sebesar 280,70 ton.

Potensi untuk jaring apung adaah 27.500 ha, pada tahun 2014 luas areal jaring apung yang baru dimanfaatkan adalah

763.263 M2 atau 76,33 Ha termanfaatkan


30


TAHUN 2014

sekitar 0,28 % dari potensi yang ada. Jumah produksi jaring apung tahun 2014 sebesar 48.278,76 ton. 1.6.2. IDENTIFIKASI

MASALAH

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2006 – 2010 cukup berdampak positif dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah hasil perikanan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala - kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota terus melakukan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan. 1.6.3. RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat dikuantifisir antara lain ; a. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini tentunya berdampak pada kekurang populeran usaha perikanan ini bagi calon-calon pelaku lainnya sehingga pengembangan unit usaha dan jumlah pelaku/ tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan. b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai barat Pulau Sumatera,

perkembangan

sektor

lain

yang

memanfaatkan

zona

penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya, dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat tangkap yang dimiliki


31


TAHUN 2014

nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan, regenerasi nelayan dan sebagainya. c. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga diakibatkan karena kekurangtertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran masih sangat tradisional dan sudah bertahan dari beberapa generasi sebelumnya. d. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 186.580 km2 perairan laut Sumatera Barat, sehingga yang sangat mungkin untuk diawasi hanyalah wilayah zona I di Samudera Indonesia serta tidak optimalnya pengawasan secara intensif yang dilakukan di wilayah perairan umum seperti danau maninjau dan Singkarak dari aktifitas destructive fishing. e. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas program dan kegiatannya, seperti keberadaan wilayah minapolitan patin di Kab. Kampar Riau dan pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi tantangan potensial bagi Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan, agresifitas nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. f. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.


32


TAHUN 2014

g. Invasi pelaku luar, baik yang diundang dalam rangka peningkatan motivasi dan transfer tekhnologi seperti nelayan tuna dari Muara Baru, bali dan Gorontalo, maupun dugaan praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai akan tetap menjadi kerugian yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya, baik karena bertambahnya kuantitas invasi tersebut pada suatu sisi dan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya ikan sisi lainnya. h. Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. Hal diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional.


33

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 BAB I. PENDAHULUAN

Recommend Documents