LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik yang memberi kan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

1


Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2014 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2)

1.2. Dasar Hukum LAKIP Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1) Landasan Idiil yaitu Pancasila 2) Landasan Konstitusional yaitu 1945 3) Landasan Operasional : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1988); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

2


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); h. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja.

1.3. Profil layanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah pemantapan kewenangan daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

bersangkutan yang 3


penentuannya

diserahkan

kepada

daerah

masing-masing

sesuai

dengan

kebutuhannya.

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare merupakan Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Ketentuan BAB XI diubah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2). Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalanan Umum atau disingkat UPTD PJU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008) yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan dibidang Penataan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dalam wilayah Kota Parepare berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, serta berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 4 februari 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

4


Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pengawasan bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi : -

perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penataan ruang, perumahan

dan

permukiman; -

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman;

-

pembinaan dan pelaksanaan tugas penataan ruang, perumahan dan permukiman;

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sebagai berikut : -

Membuat rencana kegiatan/program kerja dinas;

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

5


-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;

-

Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

-

Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;

-

Merumuskan kebijakan teknis bidang pentaan ruang, perumahan dan permukiman serta pengawasan bangunan;

-

Menetapkan

kawasan

dan

menyelenggarakan

pengaturan,

pembangunan,

pengawasan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba); -

Merumuskan kebijakan penanganan dan strategi penanggulangan kawasan kumuh;

-

Melaksanakan

inventarisasi

dan

pengawasan

pembangunan

kawasan

berdasarkan

peraturan

khusus/tertentu; -

Memfasilitasi

percepatan

pembangunan

perumahan

perundang-undangan; -

Mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum kawasan perumahan dan permukiman;

-

Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pengembangan perumahan;

-

Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;

-

Melaksanakan

pengawasan

terhadap

rencana

pembangunan

perumahan

berdasarkan penataan ruang dan penataan pertanahan; -

Mengkoordinasikan

Penyusunan

Rencana

Kota

dalam

Pembangunan

dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman; -

Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Kawasan Strategis, dan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

-

Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretaris


6


Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan

pelaksanaan

kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi : -

Pemberian

pelayanan

teknis

administrasi

kepegawaian,

perencanaan

dan

keuangan serta evaluasi dan pelaporan; -

Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

urusan

administrasi

umum,

kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan dan asset; -

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : -

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

-

Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

-

Mengelola

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pelayanan

teknis

dan

administrative kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup dinas; -

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;

-

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;

-

Mengelola dan mengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan asset;

-

Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

-

Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan asset;

-

Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

-

Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

dan

menyiapkan

data/bahan

pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

7


-

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 2.1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyuray dan barang inventaris kantor. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : -

Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

-

Pelaksanaan kegiatan;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : -

Melaksanakan

penataan

dan

pengelolaan

administrasi

umum

dan

administrasi kepegawaian; -

Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

-

Melaksanakan

urusan

administrasi

dan

pembinaan,

pengawasan

kepegawaian di lingkungan dinas; -

Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

-

Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

-

Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/asset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

-

Menginventarisasi


dan

menyiapkan

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;


8


-

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

-


2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

-


-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut -

Melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun program jangka menegah;

-

Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional dinas;

-

Menyusun daftar usulan kegiatan;

-

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;

-

Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;

-

Melaksanakan proses administrasi terkait penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas;

-

Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;

-

Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas;


9


-

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

-


2.3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok mengevaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan realisasi kegiatan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian ;

-


-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagia berikut: -

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

-

Memberikan

saran/pertimbangan

dalam

rangka

perbaikan

program/kegiatan dimasa yang akan datang; -

Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

-

Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;

-

Melakukan

inventarisasi

terhadap


yang

menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya; -

Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;


10


-

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan teknis perencanaan tata ruang dan tata bangunan sesuai dengan ketepatan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi : -

Penyusunan kebijakan teknis bidang;

-

Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;

-

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;

-

Pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai berikut : -

Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;

-

Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis, dan pengawasan bawahan;

-

Memeriksa hasil kerja bawahan;

-

Menyusun rancangan tata ruang dan bangunan skala kota;

-

Melaksanakan perencanaan bidang tata ruang dan bangunan;

-

Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

-

Merumuskan kebijakan teknis rencana peletakan (site plan) dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

11


industri, dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota; -

Merumuskan kebijaksanaan teknis rencana kapling dan tiap pengguna tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan. Rolling, saluran air, hujan, jalur hijau, dan garis bangunan;

-

Menyusun rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta melaksanakan study dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan kota;

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;

-

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 3.1. Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tata ruang dan bangunan

gedung,

arsitekturasi, informasi tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai fungsi : -

Penyusunan program dan kegiatan seksi;

-

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-


Rincian tugas Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung sebagai berikut : -

Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;


12


-

Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;

-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan bangunan serta peruntukannya;

-

Melaksanakan

pemantuan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

bangunan yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta ketentuan yang berkaitan dengan penetapan ruang; -

Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan serta kegiatan pembangunan lanjutan;

-

Menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota;

-

Menetapkan rencana detail tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bangunan yang bersejarah untuk menjaga kelestarian histories;

-


3.2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfataan Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam pemberian pelayanan dan pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana penyelenggaraan dan informasi tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi : -


-



13


-


-


-


Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut : -


-


-


-

Memberi petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Melaksanakan sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang;

-

Melaksanakan pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang kota;

-

Melaksanakan

penyebar

luasan

informasi

penataan

ruang

kepada

masyarakat; -

Meningkatkan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;

-

Melaksanakan penyusunan program dan penganggaran di bidang penataan ruang

-

Melaksanakan pemanfaatan kawasan strategis kota;

-

Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Melaksanakan pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota, bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

-

Melaksanakan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);


14


-

Melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis;

-

Menetapkan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

-

Menetapkan criteria penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;

-

Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

-

Memberikan dan membatalkan izin pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

-

Menetapkan peraturan daerah zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;

-

Melaksanakan

pemetaan

menyediakan/mengusahakan

kota

atas

rencana

terperinci

peta udara/topografi dan

kota,

peta wilayah

kelurahan dan kecamatan; -

Membuat patok batas rencana rekreasi dan rencana lain sehubungan dengan rencana tata ruang;

-

Melaksanakan produksi peta tanah (konsolidasi) peta bangunan dan peta banjir;

-

Menyiapkan dokumentasi berupa foto-foto slide, rekaman, dan alat peraga lainnya;

-


4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kepala Bidang Perumahan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam penataan perumahan dan permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : -

Penyusunan kebijakan teknis bidang; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

15


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;

-


-


Rincian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sebagai berikut : -


-

Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

-


-

Melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan perumahan dan permukiman;

-

Menyusun rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam pengembangan kapasitas kota;

-

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik BUMN, BUMD, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembang kawasan perumahan dan permukiman dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman;

-

Melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;

-

Menyediakan data dan informasi pembangunan, penyediaan serta kemudian masyarakat dalam memperoleh rumah;

-

Memfasilitasi PNS yang belum memiliki rumah tempat tinggal;

-

Menyusun

rencana

pengembangan

wilayah

perumahan

dan

permukiman

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK); -

Menyusun rencana pemetaan pengembangan perumahan dan permukiman;

-

Melakukan inventarisasi kebutuhan saran dan prasarana perumahan dan permukiman;

-

Memfasilitasi percepatan pembangunan perumahan; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

16


-

Melakukan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kawasan perumahan dan permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum;

-

Melaksanakan pembangunan rumah untuk korban bencana di daerah;

-


4.1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman, mempunyai tugas pokok menyediakan

bahan

dan

melaksanakan

perencanaan,

pengawasan,

pemeliharaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kualitas permukiman. Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

diatas,

Kepala

Seksi

Peningkatan Kualitas Permukiman mempunyai fungsi : -


-


-


-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;

-


Rincian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagai berikut: -


-


-


-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh perkotaan;


17


-

Melaksanakan

pengolahan/perumahan

dan

perbaikan

permukiman

kumuh/melayani; -

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh;

-

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh;

-

Menyusun rencana perbaikan/peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan perumahan dan permukiman masyarakat;

-

Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan lingkungan perumahan dan permukiman untuk diadakan perbaikan;

-

Melakukan berbaikan dalam kawasan perumahan dan permukiman meliputi : perbaikan jalan lingkungan dan setapak dengan lebar maksimal 4 meter dan perbaikan salauran air dengan ukuran dibawah 50 CM;

-

Memfasilitasi dan mengkoordinaskan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum (perbaikan melebihi ukuran point K);

-

Mengkoordinasikan perbaikan dan pemeliharaan srana dan prasarana jalan lingkungan dan sepetak saluran air hujan sanitasi/jamban keluarga dan tempat penempungan sampah dan;

-

Membuat

laporan

hasil

pelakasanan

tugas

dan

memberi

saran

pertimbangan kepada pempinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.2. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dan kawasan khusus dan tertentu Dalam menyelanggarakan tugas di atas,Kepala Seksi pengembangan kawasan perumahan mempunyai fungsi ; -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian,pengendalian dan pengawasan program dalam lingkup seksi;


18


-


-

Pelaksanaan tugas lain yang diberi pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas kepala seksi pengembangan kawasan perumahan sebagai berikut : -


-


-


-

Memberikan

petunjuk bimbingan

teknis serta

pengawasan kepada

bawahan; -

Mempersiapkan rencana pengembangan kawasan perumahan Strategi pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba);

-

Melaksanakan pengaturan pembangunan dan pengawasan terhadap kawasan perumahan, kawasan Siap bangun dan lingkungan siap bangun;

-

Melaksanakan

penetapan

izin

lokasi

Kawasan

Siap

Bangun

dan

Lingkungan Siap Bangun; -


5. Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kepala Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta permanfaatan bangunan dalam kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas

diatas , Kepala Bidang Pengawasan Bangunan

mempunyai fungsi : -

Penyusunan kebijakan teknis bidang; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

19


-


-

Pembinaan, pengkoordinasikan, pengedalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;

-


-


Rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Bangunan sebagai berikut ; -


-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan pentunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

-


-

Menyusun perencanaan dalam rangka pengawasan dan penerbitan bangunan;

-

Mengkoordinasikan rekomendasi izin mendirikan bangunanan;

-

Melakukan identifikasi kesesuaian bangunan dan pemanfaatan terhadap ketentuanketentuan yang berlaku;

-

Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku;

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran pengawasan bangunan;

-

Melakukan inventarisasi permasalahan yang menganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan solusi pemecahan;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan tugas pokok dan fungsi. 5.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, meneliti dan melaksanakan pengawasan bangunan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai fungsi : -


-



20


-

Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-


-


Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan sebagai berikut : -

Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagia bahan penyusunan program bidang;

-


-


-

Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian rencana teknis perubahan pengbongkaran dan pendirian bangunan baru;

-

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan;

-

Melaksanakan pencegahan

dan penertiban bangunan yang menyimpan

dari syarat teknis konstruksi; -

Menerbitkan kegiatan pemanfaatan lokasi dan pembangunan secara illegal atau menyimpan dari izin yang telah dikeluarkan;

-

Melaksanakan inventarisasi bangunan yang belum mempunyai izin lokasi dan izin mendirikan bangunan;

-

Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan

tentang pengendalian

terhadap penataan kota yang ditentukan dalam rencana terperinci kota dan menetapkan garis sempadannya; -

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian tata letak sesuai rencana kawasan mikro, detail struktur dan teknis arsitektur bangunan;


21


-

Melaksanakan pengendalian tata letak bangunan dan penggunaan tanah struktur dan teknis arsitektur bangunan;

-

Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberi

saran

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 5.2. Kepala Seksi Perizinan Lokasi Bangunan, mempunyai tugas pokok mengelola urusan perizinan lokasi dan izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Seksi Perizinan Lokasi Bangunan mempunyai fungsi : - Melaksanakan program dan kegiatan seksi; - Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; - Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Rincian tugas Kepala Seksi Pelaporan sebagai berikut : - Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; - Menyusun laporan hasil kegiatan sekIsi sebagai bahan penyusunaan laporan hasil kegiatan bidang; - Mengatur, mendistirbusikan dan mengkoordinaskan pelaksanaan tugas bawahan; - Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; - Melaksanakan pengelolaan dan perizinan lokasi bangunan (IMB); - Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan perizinan dan rehabilitasi bangunan; - Melaksanakan sosialisasi tata cara dan mekanisme perizinan bangunan; - Membuat laporan berkala tentang pengelolaan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

22


- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendirian bangunan dengan kantor pelayanan perizinan; - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan meberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

6. UPTD Penerangan Jalan Umum Susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum terdiri dari : 6.1. Kepala UPTD Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut

diatas,

kepala

UPTD

Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : -

Perumusan

kebijakan

teknis

dalam

pengelolaan

dan

pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum; -

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan bidang penataan kota;

-

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU);

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum sebagai berikut : -

membuat rencana program/kegiatan UPTD;

-

mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bawahan;

-

memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

-

menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

23


-

melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan umum;

-

menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Dinas;

-

menyusun program pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk Lampu Hias dan Lampu Taman Kota;

-

mengkoordinasikan

pemantauan

terhadap

kondisi

dan

daya

fungsi

Penerangan Jalan Umum dengan instansi terkait; -

mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan meteran Penerangan Jalan Umum dengan pihal PLN;

-

melaksanakan evaluasi terhadap gangguan dan kerusakan terhadap Penerangan Jalan Umum;

-

mencatat pengaduan dan pelaporan masyarakat untuk ditindak lanjuti;

-

melaksanakan perbaikan, penggantian dan pemasangan terhadap instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU);

-

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengembangan lampu penerangan jalan;

-

melaksanakan pembekuan/evaluasi pemakaian dan penggantian alat-alat Penerangan Jalan Umum;

-

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6.2. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : -

perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan; DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

24


-

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;

-

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan;

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut : -

melaksanakan

urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

administrasi

dan

pembuatan laporan; -

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan dan penanganan absen;

-

melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor;

-

menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum;

-

melaksanakan penatausahaan pengadaan barang dan penyaluran terhadap sarana dan prasarana lampu penerangan jalan;

-

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare,

serta berdasarkan

Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 4 februari 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di


25


Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan 1. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung 2. Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ruang d. Bidang Perumahan Permukiman 1. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan e. Bidang Pengawasan Bangunan 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan 2. Seksi Perizinan Lokasi Bangunan f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerangan Jalan Umum Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :


26


STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN KASUBAG ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN

KASUBAG EVALUASI & PELAPORAN

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN

KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN RUANG

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN

KEPALA SEKSI PERIZINAN LOKASI BANGUNAN

UPTD PJU

KASUBAG TATA USAHA


27


SUMBER DAYA ORGANISASI Sampai dengan akhir tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare didukung oleh 79 Orang terdiri dari : Dengan Kalsifikasi Jabatan : -

Pejabat Struktural Eselon II/b

1

Orang

-

Pejabat Struktural Eselon III/a

1

Orang

-

Pejabat Struktural Eselon III/b

3

Orang

-

Pejabat Struktural Eselon IV/a

10

Orang

-

Staf PNS

-

Staf Tenaga Kontrak/Honorer

29

Orang 35

Orang

Dengan Klasifikasi Pendidikan (Diluar Tenaga Kontrak/Honorer) : -

S2

6

Orang

-

S1

27

Orang

-

D3

2

Orang

-

SLTA

-

Dengan Klasifikasi Golongan (Diluar Tenaga Kontrak/Honorer) :

-

Gol

IV/b 2

Orang

-

Gol

IV/a 2

Orang

-

Gol

III/d 4

Orang

-

Gol

III/c 4

Orang

-

Gol

III/b 12

Orang

-

Gol

III/a 11

Orang

-

Gol

II/d 2

Orang

-

Gol

II/b 6

Orang

-

Gol

II/a 1

Orang

9

Orang

1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Terdapat beberapa permasalahan utama yang berpengaruh berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare yang meliputi antara lain : DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

28


1.

Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan

secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik. 2.

Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.

3.

Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi tekhnologi.

4.

Permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

Berikut ini adalah isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, antara lain : 1. Wilayah Kota Parepare belum seluruhnya memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang 2. Perlunya penyediaan informasi penataan ruang tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk penyebaran informasi penataan dan pemanfaatan ruang kepada masyarakat DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

29


dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS. 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. 4. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan belum optimal khususnya perumahan vertical 5. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan 6. Peran aparat terkait pengendalian pemanfaatan ruang belum optimalnya karena belum adanya tenaga PPNS di Kota Parepare 7. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam tertib penataan dan pemanfaatan ruang 8. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan/akses jalan (lorong) 9. Masih perlunya kajian perencanaan tata ruang wilayah pesisir

yang berpotensi

berkembangnya pembangunan dan budidaya 10. Pencapaian terhadap isu gender harus senantiasa menjadi bahan bagi perencanaan dan penganggaran.


30


BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 2.1.

Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare adalah : “ Terwujudnya pelayanan

publik

yang

profesional

melalui

penataan

ruang

serta

pengembangan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan, serasi dan seimbang “ Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare kedepan. Visi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 20132018 tersebut memiliki penjelasan berikut: 1. Profesional, mengandung arti bahwa Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menjadi aparat yang memiliki kemampuan dan kemahiran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesionalisme dan berorientasi pada mutu kerja


31


dan memiiki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan dan masalah masalah yang terdapat di masyarakat. 2. Berwawasan lingkungan, mengandung arti dalam melaksanakan pengembangan perumahan dan permukiman Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempertimbangkan kelestarian agar tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup. 3. Serasi dan seimbang, mengandung arti dalam menjalankan tugas dan fungsi keseharian terdapat nilai dan norma serta aturan yang berlaku secara umum yang harus dipatuhi dan mengikat secara paksa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

2.2.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan Misi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas organisasi serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur; 2. Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan dan bangunan, serta mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; 3. Mewujudkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang lebih layak dan berwawasan lingkungan; 4. Melaksanakan proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang efektif dan terpadu; 5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan penataan bangunan

2.3.

Tujuan dan Sasaran

 Tujuan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

32


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam LAKIP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagai berikut : 1. Tujuan Misi Pertama : -

Mewujudkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur serta peningkatan sumber daya aparatur yang memiliki kompetesi dan kemampuan dibidangnya

-

Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan yang akuntabel

2. Tujuan Misi Kedua : -

Mewujudkan penataan ruang yang lebih dinamis dan antisipatif

3. Tujuan Misi Ketiga : -

Meningkatnya fasilitas prasarana, sarana dan utilitas dasar permukiman

-

Meningkatnya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan

4. Tujuan Misi Keempat : -

Meningkatkan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan secara berkelanjutan

-

Mengoptimalkan penertiban pemanfaatan lahan dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

5. Tujuan Misi Kelima : -

Meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum

-

Mengoptimalkan pelayanan tanggap dan cepat kebutuhan penerangan jalan umum

6. Tujuan Misi Keenam :


33


-

Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai. Sesuai tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang 2. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu 3. Terwujudnya penataan kawasan pesisir 4. Tersedianya fasilitas PSU di kawasan perumahan dan permukiman 5. Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan 6. Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri 7. Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare 8. Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan 9. Tersedianya wadah/sarana penyaluran aspirasi dari masyarakat

2.4.

Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian berupa kebijakan : 1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional 2. Penyusunan dokumen penataan ruang 3. Peningkatan ketersediaan PSU diperumahan dan kawasan permukiman DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

34


4. Pemenuhan infrastruktur rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh perkotaan 5. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bangunan 6. Penyediaan anggaran pemeliharaan dan pengadaan lampu penerangan jalan umum beserta aksesorisnya 7. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kebijakan penataan ruang melalui sosialisasi 8. Penyediaan sistem informasi penataan ruang.

2.5.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Adapun komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare meliputi :  Sasaran Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra yang akan diwujudkan pada tahun 2014 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya). 1. Tersedianya aparatur yang berkualitas 2. Ketersediaan RDTR dan PZ yang telah diperdakan 3. Ketersediaan peta analog dan digital RTRW Kota Parepare 4. Tersedianya data rumah MBR yang mendapat bantuan 5. Tersedianya jalan lingkungan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

35


6. Tersedianya data IMB yang diterbitkan 7. Terlaksananya pemantauan dan penerbitan bangunan 8. Tersedianya lampu penerangan jalan umum 9. Adanya keterlibatan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kebijakan penataan ruang 10. Terbentuknya forum masyarakat 11. Tersedianya system informasi penataan ruang  Program Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi lembaga yang bersangkutan. Adapun program Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan tahun 2014 sebanyak 13 program, yang terdiri dari : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja

Keuangan 5. Pemanfaatan Ruang 6. Peningkatan Kawasan Perkotaan 7. Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh 8. Peningkatan dan Pelayanan Perizinan 9. Peningkatan Perumahan dan Permukiman 10. Pemeliharaan Jalan Umum 11. Lingkungan Sehat Perumahan 12. Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman 13. Peningkatan Perumahan dan Permukiman  Kegiatan Adapun kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 sebanyak 81 Kegiatan Meliputi : DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

36


1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan kebersihan kantor 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan bahan logistik kantor 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daera 11. Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/perkantoran 12. Penunjang kegiatan rapat kesekretarian 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 17. Pengadaan papan izin mendirikan bangunan 18. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor(utang 2013) 20. Pendidikan dan pelatihan formal 21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan Anggaran SKPD 23. Penyusunan Renstra SKPD 24. Penyusunan Renja SKPD 25. Finalisasi peta administrasi, peta struktur ruang dan peta pola ruang RT/RW Kota Parepare 26. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan Zonasi kota Parepare 27. Pengawasan survey rooling tiap lokasi IMB 28. Operasionalisasi tindak lanjut penataan titik reklame DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

37


29. Pembangunan pintu gerbang (lanjutan 2011) (utang 2013) 30. Penataan titik reklame (utang 2013) 31. Peningkatan kawasan permukiman 32. Peningkatan kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario (Lanjutan Tahun 2010) utang 2011 33. Peningkatan kawasan permukiman (utang 2013) 34. Perbaikan kawasan perumahan dan permukiman (utang 2013) 35. Peningkatan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman 36. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (lanjutan 2013) 37. Peningkatan kawasan permukiman (lanj.2012) (utang 2013) 38. Penataan dan peningkatan kualitas lorong 39. Peningkatan kawasan permukiman (utang 2011) 40. Pengadaan tanggul kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario (utang 2011) 41. Peningkatan kawasan permukiman (Lanjutan 2010) (Utang 2011) 42. Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan 43. Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan 44. Pembangunan GAPURA 45. Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan (utang 2013) 46. Peningkatan kawasan permukiman (lanj.2012) (utang 2013) 47. Rehabilitasi jalan setapak (utang 2011) 48. Rehabilitasi jalan setapak (Lanjutan tahun 2010) (utng 2011) 49. Penyusunan database kawasan permukiman 50. Operasionalisasi bantuan stimulan perumahan swadaya 51. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan 52. Pendataan dan penomoran lampu jalan 53. Pengadaan dan pemasangan lampu hias 54. Pemantauan dan pengawasan 55. Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU 56. Pengadaan jaringan dan lampu jalan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

38


57. Pengadaan dan pemasngan tiang dan lampu penerangan jalan umum 58. Validasi meterisasi lampu PJU 59. Penyediaan jasa pemeliharaan lampu PJU 60. Pengadaan lampu penerangan pintu gerbang perbatasan kota 61. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU(utang 2013) 62. Rehabilitasi jaringan bawah tanah (utang 2013) 63. Pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell (utang 2013) 64. Pengadaan tiang lampu jalan (utang 2013) 65. Pengadaan,

pemasangan

tiang

dan

lampu

penerangan

jalan

umum(utang 2013) 66. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan bengkel (workshop) PJU (utang 2013) 67. Pengadaan, pemasangan dan rekondisi lampu penerangan jalan umum (lanj.2012) (utang 2013) 68. Pengadaan dan pemasngn lampu penerangan jalan umum (utang 2013) 69. Rehabilitasi jaringan bawah tanah (utang 2011) 70. Pembuatan sumur umum dan MCK (Lanjutan tahun 2010) utang 2011 71. Monitoring dan evaluasi lingkungan kumah 72. Pembuatan sumur umum dan MCK 73. Pembuatan sumur umum dan MCK (utang 2011) 74. Pemantauan / penertiban bangunan dalam kota 75. Tindak lanjut pendataan bangunan dalam kota parepare 76. Operasionalisasi Up-Dating pendataan perumahan dan permukiman 77. Sosialisasi perda retribusi IMB baru, perda bangunan dan perda RTRW 78. Monev ketersediaan PSU yang layak pada kawasan perumahan 79. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (lanj.2012) (utang 2013) 80. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2013) 81. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2011)


39


Tabel 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Sasaran

Indikator

Terwujudnya peningkatan kualitas

Persentase aparat yang

sumber daya aparatur dinas tata ruang

diikutkan diklat

Terwujudnya perencanaan,

Jumlah jenis dokumen

pemanfaatan dan pengendalian ruang

penataan ruang

Satuan

Target

%

18,18

Jenis

1

Peta

5

Panjang jalan lingkungan

Meter

3.500

Terlaksananya penyediaan hunian

Rasio rumah layak huni per

Unit

227,25

yang lebih layak serta mengurangi

1000 penduduk

%

0,25

Jumlah IMB yang diterbitkan

IMB

1.200

Terpenuhinya pelayanan lampu

Jumlah titik lampu

Titik

5.300

penerangan jalan umum kepada

penerangan jalan

secara terpadu Jumlah peta analog dan digital RTRW Kota Parepare Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman

lingkungan kumuh perkotaan Persentase lingkungan kumuh Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri

masyarakat Kota Parepare Terwujudnya Peningkatan Akses dan

Jumah forum masyarakat

-

Tersedianya Wadah/Sarana

Jumlah system informasi

-

Penyaluran Aspirasi dari Masyarakat

penataan ruang

Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan


40


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

3.1.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

41


secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada table berikut. Tabel 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu

Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan

Persentase aparat yang diikutkan diklat

18,18 %

13,63 %

Jumlah jenis dokumen penataan ruang

1 jenis

-

Jumlah peta analog dan digital RTRW Kota Parepare Panjang jalan lingkungan

5 peta

8 peta

3.500 m

1.500,90 m

42.88 %

Rasio rumah layak huni per 1000 penduduk

227,25 unit

225,40 unit

99,19 %

Persentase lingkungan kumuh Jumlah IMB yang diterbitkan

0,25 %

0,24 %

Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri Terpenuhinya pelayanan Jumlah titik lampu lampu penerangan jalan penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2014

Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2014

74,97 %

0%

160 %

96 %

1.200 IMB

1.304 IMB

108,67 %

5.300 titik

5.300 titik

100 %

: Rp. 11.507.125.150,: Rp. 10.841.948.224,-


42


3.2.

Analisis Capaian Kinerja Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang hal hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dnegan cara membandingkan antara ouput dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penetuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategic pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan kota Parepare Tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk sasaran pertama “Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur dinas tata ruang” dengan indikator persentase aparat yang diikutkan diklat dan target di tahun pertama Renstra sebesar 18,18 % terealisasi sebesar 13.63 % Untuk sasaran kedua “Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu” dengan dua indikator yaitu jumlah jenis dokumen penataan ruang dengan target 1 jenis dokumen tapi tidak dapat terealisasi karena pihak penyedia jasa atau konsultan tidak memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan survey lapangan dan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk indikator kedua yaitu jumlah peta analog dan digital RTRW Kota Parepare dapat terealisasi 160 %. Untuk sasaran ketiga “tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman” dengan target indikator panjang jalan lingkungan 3.500 m dapat terealisasi dengan panjang jalan lingkungan 1.500,90 m. Untuk sasaran keempat “terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan” dengan dua indikator yaitu rasio rumah layak DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

43


huni

per 1000 penduduk terealisasi sebesar 225,40 unit dan indikator persentase

lingkungan kumuh 0,25% dapat terealisasi sebesar 0,24% Untuk sasaran kelima “terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri” dengan indikator jumlah IMB yang diterbitkan sebesar 1200 IMB dan realisasi 1.304 IMB yang diterbitkan. Untuk sasaran keenam “terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare” dengan indikator jumlah titik lampu penerangan jalan dengan target 5.300 titik dan dapat terealisasi 100 %. Untuk sasaran ketujuh “terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan” dan sasaran kedelapan “tersedianya wadah/sarana penyaluran aspirasi dari masyarakat” belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Pencapaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dengan Realisasi pencapaiannya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kota Parepare 2013-2018 pada Misi Ketiga sebagai berikut:

Urusan Penataan Ruang Oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan : 1. Finalisasi Peta Administrasi, Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTRW Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemanfaatan ruang dengan Sasaran indikator kinerja

utama yaitu tersedianya peta RTRW Kota Parepare. Untuk

kegiatan ini dianggarkan dana dari APBD sebesar Rp 120.000.000,- dengan realisasi Rp 119.513.575,- (99,59%) 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Parepare. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Parepare dan Peraturan Zonasi Kota Parepare yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang Kota Parepare. Kegiatan ini dianggarkan dari APBD sebesar Rp. 569.500.000,- dengan realisasi Rp. 178.331.468,- (31,31%). Kegiatan ini tidak dapat terselesaikan karena DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

44


pihak penyedia jasa atau konsultan tidak memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan survey lapangan dan penyusunan dokumen perencanaan. 3. Pengawasan Survey Rooling Tiap Lokasi IMB Kegiatan ini merupakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap sempadan bangunan di tiap lokasi pekerjaan bangunan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 17.239.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.239.200,- (94,20%) 4. Operasional Tindak Lanjut Penataan Titik Reklame Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan penataan titik reklame berupa pendataan dan survey kelayakan dan kesesuaian lokasi titik reklame baru dengan peta penataan titik reklame. Kegiatan ini dianggarkan dari APBD sebesar Rp. 24.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.975.000(100%) 5. Peningkatan kawasan permukiman Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan jalan setapak/jalan lingkungan, saluran dan talud yang tersebar di seluruh Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,- .dengan realisasi sebesar Rp. 496.650.000,(99,33%) 6. Penataan dan peningkatan kualitas lorong Kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan perbaikan kualitas lorong dan penyediaan lampu penerangan lorong yang tersebar diseluruh Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 997.424.940,- (99,74%) 7. Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan Kegiatan ini terdiri dari pengadaan konstruksi dan perbaikan jalan lingkungan di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 369.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 368.535.000,- (99,87%) 8. Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan Kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan perbaikan dan rehabilitasi utilitas lingkungan perumahan permukiman kumuh di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.775.000,- (99,76%) DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

45


9. Pembangunan GAPURA Kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan pembangunan Gapura di Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.650.000,- (91,00%) 10. Penyusunan data base kawasan permukiman Kegiatan ini

terdiri dari pelaksanaan survey dan pembaruan data kawasan

permukiman di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 19.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.450.000,- (100%) 11. Operasionalisasi bantuan stimulan perumahan swadaya Kegiatan ini merupakan penyaluran bantuan stimullan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat yang disalurkan langsung ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 28.095.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.570.000,- (91,01%)

Urusan Perumahan Oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan : 1. Monitoring dan evaluasi lingkungan kumuh Kegiatan ini berupa pendataan kawasan kumuh di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 18.028.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.758.000,- (98,50%) 2. Pembuatan sumur umum dan MCK Kegiatan ini berupa penyediaan sumur umum dan MCK dengan lokasi Jalan Patukku Kecamatan Soreang, Jalan Jend. M. Yusuf Kecamatan Bacukiki, Jalan Latasakka Kecamatan Bacukiki Barat, Jalan Jend. Ahmad Yani Kecamatan Ujung. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.650.000,- (99,73%) 3. Pemantauan/penertiban bangunan dalam kota Kegiatan ini berupa pemantauan pekerjaan bangunan di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 36.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.870.000,- (100%)


46


4. Tindak lanjut pendataan bangunan dalam kota parepare Kegiatan ini berupa pendataan bangunan/gedung di Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 58.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.300.000,- (99,74%) 5. Operasionalisasi up-dating pendataan perumahan dan permukiman Kegiatan ini berupa pendataan dan survey lokasi perumahan dan perumahan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 24.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.400.000,- (98,39%) 6. Sosialisasi Perda retribusi IMB baru, Perda bangunan dan Perda RTRW Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik (radio) dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 41.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.500.000,- (100%) 7. Monev ketersediaan PSU yang layak pada kawasan perumahan Kegiatan ini berupa pendataan dan survey kelayakan prasarana umum di kawasan perumahan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 31.994.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.924.000,- (99,78%)

Urusan Pekerjaan Umum Oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan : 1. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan Kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 873.105.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 873.103.000,- (100%) 2. Pendataan dan penomoran lampu jalan Kegiatan ini berupa penomoran tiang dan panel untuk memudahkan dalam pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.997.000,- (99,99%) 3. Pengadaan dan pemasangan lampu hias Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan dan pelaksanaan pemasangan lampu hias di Jalan Bau Massepe (perbatasan sampai Terminal Lumpue). Pendanaan DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

47


kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 488.700.000,- (97,74%) 4. Pemantauan dan pengawasan Kegiatan ini berupa pemeriksaan dan pendataan lampu penerangan jalan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (100%) 5. Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU Kegiatan ini merupakan kerja sama dalam bentuk penyiaran iklan layanan masyarakat Penerangan Jalan Umum melalui media cetak dan media elektronik (radio). Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,dengan realisasi sebesar Rp. 29.000.000,- (96,67%) 6. Pengadaan jaringan dan lampu jalan Pengadaan tiang baru sebanyak 48 tiang dan lampu LED 100 watt sebanyak 371 unit di sepanjang jalan Bau Massepe 218 titik, jalan Lasinrang 25 titik, jalan Lahalede 11 titik, jalan A. Makkasau 48 titik, jalan Pelita-A. Mappatola-Usman Djafar 48 titik, Jalan Kareang Burane 11 tititik, Jaan H. Agussalim 45 titik. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.961.250.000,- (98,06%) 7. Pengadaan dan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum Pengadaan tiang baru sebanyak 4 tiang dan lampu 250 watt sebanyak 25 unit yang tersebar di seluruh Kota Parepare. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 187.790.000,- (93,90%) 8. Validasi meterisasi lampu PJU Kegiatan ini merupakan sinkonisasi meterisasi lampu penerangan bekerjasama dengan PLN untuk mengetahui daya yang terpakai dan menjadi beban yang PJU. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.397.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.397.000,- (100%) 9. Penyediaan jasa pemeliharaan lampu PJU Kegiatan ini merupakan penyediaan penunjang kegiatan pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan umum yang berupa honorarium dan komsumsi selama


48


pelaksanaan kegiatan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 311.459.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 311.375.000,- (99,97%) 10. Pengadaan lampu penerangan pintu gerbang perbatasan kota Pengadaan lampu sorot di pintu gerbang. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.450.000,(91,13%)

3.3.

Realisasi Anggaran Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan

Bangunan Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kota Parepare yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare yaitu pendapatan melalui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 - 2014 TAHUN

TARGET PAD

REALISASI

PERUBAHAN

Rp

%

2010

750.000.000

905.000.000

1.112.066.012,00

122,88

2011

1.100.000.000

1.105.000.000

1.189.406.178,00

107,64

2012

1.200.000.000

1.220.000.000

1.328.326.468,00

108,88

2013

1.500.000.000

1.500.000.000

1.487.823.155,00

99,19

2014

1.350.000.000

1.350.000.000

1.372.015.119,70

101,63


49


Sesuai dengan tabel diatas, pencapaian target retribusi IMB Tahun 2014 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung atas kerja keras oleh seluruh staf Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare dalam mengoptimalkan perizinan IMB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. 2. Belanja Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare tahun 2014, didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.657.930.884,- realisasi pencapaian target kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare adalah mencapai sebesar Rp 12.991.808.972,- atau 95,12% dengan sisa anggaran Rp 666.121.912,- (4,88%), ini terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu : 2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai ditargetkan

Rp

2.150.805.734,-

Sedangkan realisasi

Rp

2.149.860.748,-

Rp

348.352.000,-

Rp

316.599.000,-

Rp

3.446.791.200,-

Rp

3.048.315.184,-

Rp

7.711.981.950,-

Rp

7.477.034.040,-

2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja pegawai ditargetkan Realisasi 2.2.1 Belanja barang dan jasa Realisasi 2.2.3 Belanja Modal Realisasi

Adapun rincian berdasarkan program adalah sebagai berikut :


50


Tabel 3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2014 PROGRAM

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp

%

SISA Rp

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

600.798.000

573.949.221

95,53

26.848.779

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

737.107.000

730.935.800

99,16

6.171.200

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20.000.000

19.500.000

97,50

500.000

4.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.300.000

24.299.920

100,00

80

5.

Pemeliharaan jalan umum

4.233.566.000

4.154.167.000

98,12

79.399.000

6.

Lingkungan sehat perumahan

158.128.000

147.408.000

93,22

10.720.000

7.

Peningkatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan permukiman

193.614.000

192.994.000

99,68

620.000

8.

Peningkatan perumahan dan permukiman

1.675.979.500

1.656.794.600

98,86

19.184.900

9.

Pemanfaatan ruang

808.372.700

415.717.743

51,43

392.654.957

10.

Peningkatan kawasan perkotaan

2.502.777.450

2.391.891.940

95,57

110.885.510

11.

Penataan dan rehab lingkungan permukiman kumuh

504.937.500

489.270.000

96,90

15.667.500

12.

Peningkatan dan pelayanan perizinan

19.450.000

19.450.000

100,00

-

13.

Peningkatan perumahan dan permukiman JUMLAH

28.095.000

25.570.000

91,01

2.525.000

11.507.125.150

10.841.948.224

94,22

665.176.926


51


Realisasi anggaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2014 PAGU

REALISASI

No

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1

2

3

4

5

I

Program pelayanan administrasi perkantoran

600,798,000

1 2

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/ perkantoran Penunjang kegiatan rapat Kesekretariatan

55,000,000 118,598,000

3 4

5 6 7

8 9 10 11

12

Prosentas e Keuangan (%) 6

573,949,221

95.53

100 100

54,999,775 102,745,949

100.00 86.63

30,000,000

100

30,000,000

100.00

8,200,000

100

5,535,200

67.50

106,200,000

100

98,400,000

92.66

60,000,000

100

59,997,475

100.00

22,500,000

100

22,498,540

99.99

11,800,000

100

11,760,000

99.66

20,000,000 117,500,000

100 100

19,999,150 117,193,200

100.00 99.74

21,000,000

100

20,999,932

100.00

30,000,000

100

29,820,000

99.40


52


PAGU

REALISASI

No

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1

2

3

4

5

II

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

737,107,000

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan papan izin Mendirikan bangunan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (utang 2013)

155,021,400

2 3 4 5 6 7

730,935,800

99.16

100

154,992,500

99.98

361,971,600

100

356,629,300

98.52

10,000,000

100

10,000,000

100.00

5,000,000

100

5,000,000

100.00

119,640,000

100

119,640,000

100.00

54,200,000

100

53,400,000

98.52

31,274,000

100

31,274,000

100.00

19,500,000

97.50

19,500,000

97.50

24,299,920

100.00

III

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20,000,000

1

Pendidikan dan pelatihan formal

20,000,000

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24,300,000

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan anggaran SKPD Penyusunan renstra SKPD Penyusunan renja SKPD

2 3 4


100

2,900,000

100

2,899,920

100.00

5,400,000 10,000,000 6,000,000

100 100 100

5,400,000 10,000,000 6,000,000

100.00 100.00 100.00

4,154,167,000

98.12

873,103,000

100.00

V

Program pemeliharaan jalan umum

4,233,566,000

1

Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan

873,105,000

100


53


PAGU No

PROGRAM/ KEGIATAN

1 2

2 Pendataan dan penomoran lampu jalan Pengadaan dan pemasangan lampu hias Pemantauan dan pengawasan Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU Pengadaan jaringan dan lampu jalan Pengadaan dan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum Validasi meterisasi lampu PJU Penyediaan jasa pemeliharaan lampu PJU Pengadaan lampu penerangan pintu gerbang perbatasan kota Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU (utang 2013) Rehabilitasi jaringan bawah tanah (utang 2013) Pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell (utang 2013) Pengadaan tiang lampu jalan (utang 2013) Pengadaan, pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum (utang 2013) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan bengkel (workshop) PJU (utang 2013) Pengadaan, pemasangan dan rekondisi lampu penerangan jalan umum (lanj. 2012) (utang 2013) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (utang 2013) Rehabilitasi jaringan bawah (utang 2011)

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

REALISASI

3 40,000,000

4 100

5 39,997,000

Prosentas e Keuangan (%) 6 99.99

500,000,000

100

488,700,000

97.74

40,000,000 30,000,000

100 100

40,000,000 29,000,000

100.00 96.67

2,000,000,000 200,000,000

100 100

1,961,250,000 187,790,000

98.06 93.90

25,397,000 311,459,000

100 100

25,397,000 311,375,000

100.00 99.97

40,000,000

100

36,450,000

91.13

76,430,000

100

76,430,000

100.00

25,150,000

100

25,150,000

100.00

13,490,000

100

13,490,000

100.00

9,735,000

100

9,735,000

100.00

22,625,000

100

22,625,000

100.00

6,510,000

100

4,610,000

70.81

7,650,000

100

-

0.00

9,065,000

100

9,065,000

100.00

2,950,000

100

-

0.00

ANGGARAN (Rp)

Fisik (%)


Keuangan (Rp)

54


PAGU No

1 VI

PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program lingkungan sehat perumahan

1 Pembuatan sumur umum dan MCK (Lanjutan Tahun 2010) utang 2011 2 Monitoring dan evaluasi lingkungan kumuh 3 Pembuatan sumur umum dan MCK 4 Pembuatan sumur umum dan MCK (Utang 2011) VII

ANGGARAN (Rp) 3 158,128,000

REALISASI Fisik (%) 4

5 147,408,000


Keuangan (Rp)

4,650,000

100

-

0.00

18,028,000

100

17,758,000

98.50

130,000,000 5,450,000

100 100

129,650,000 -

99.73 0.00

192,994,000

99.68

Program peningkatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan permukiman

193,614,000

1 Pemantauan/penertiban bangun an dalam kota 2 Tindak lanjut pendataan bangun an dalam kota parepare 3 Operasionalisasi up dating pendataan perumahan dan permukiman 4 Sosialisasi perda retribusi IMB baru, perda bangunan dan perda RTRW 5 Monev ketersediaan PSU yang layak pada kawasan perumahan

36,870,000

100

36,870,000

100.00

58,450,000

100

58,300,000

99.74

24,800,000

100

24,400,000

98.39

41,500,000

100

41,500,000

100.00

31,994,000

100

31,924,000

99.78

1,656,794,600

98.86

VIII

Program peningkatan perumahan dan permukiman

1 Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (lanjutan 2012) (utang 2013) 2 Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2013) 3 Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2011)

1,675,979,500

4,899,000

100

-

0.00

1,661,293,800

100

1,656,794,600

99.73

9,786,700

100

-

0.00


55


PAGU

REALISASI

No

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1

2

3

4

5

IX

Pemanfaatan ruang 1 Finalisasi peta administrasi, peta struktur ruang dan peta pola ruang RTRW kota parepare 2 Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kota parepare 3 Pengawasan survey rooling tiap lokasi IMB 4 Operasional tindak lanjut penataan titik reklame 5 Pembangunan pintu gerbang (lanjutan 2011) (utang 2013) 6 Penataan titik reklame (utang 2013)

X

808,372,700


415,717,743

51.43

120,000,000

30

119,513,575

99.59

569,500,000

100

178,331,468

31.31

17,239,200

100

16,239,200

94.20

24,975,000

100

24,975,000

100.00

45,658,500

100

45,658,500

100.00

31,000,000

100

31,000,000

100.00

2,391,891,940

95.57

Peningkatan kawasan perkotaan

2,502,777,450

1 Peningkatan kawasan permukiman 2 Peningkatan kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario (lanjutan tahun 2010) utang 2011 3 Peningkatan kawasan permukiman (utang 2013) 4 Perbaikan kawasan perumahan dan permukiman (utang 2013) 5 Peningkatan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman (utang 2013) 6 Peningkatan kualitas lingkungan kawasan perumahan (lanjutan 2013) 7 Peningkatan kawasan permukiman (lanjutan 2012)(utang 2013) 8 Penataan dan peningkatan kuali tas lorong 9 Peningkatan kawasan permukiman (utang 2011)

500,000,000 1,250,000

100 100

496,650,000 -

99.33 0.00

46,180,000

100

32,950,000

71.35

125,325,000

100

122,556,250

97.79

46,130,000

100

41,109,000

89.12

746,315,200

100

701,201,750

93.96

10,189,750

100

-

0.00

1,000,000,000

100

997,424,940

99.74

19,820,000

100

-

0.00


56


PAGU

-


-

0.00

489,270,000

96.90

ANGGARAN (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1 2 10 Pengadaan tanggul kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario (utang 2011) 11 Peningkatan kawasan permukiman (lanjutan 2010)(utang 2011)

3

5

2,700,000

4 100

4,867,500

100

XI

504,937,500

No

PROGRAM/ KEGIATAN

REALISASI

Penataan dan rehab lingkungan permukiman kumuh 1 Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan 2 Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan 3 Pembangunan GAPURA 4 Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan (utang 2013) 5 Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan (utang 2013) 6 Rehabilitasi jalan setapak (utang 2011) 7 Rehabilitasi jalan setapak (lanjut an tahun 2010)(utang 2011)

XII

369,000,000

100

368,535,000

99.87

95,000,000

100

94,775,000

99.76

15,000,000 5,627,500

100 100

13,650,000 5,627,500

91.00 100.00

6,682,500

100

6,682,500

100.00

11,147,500

100

-

0.00

2,480,000

100

-

0.00

19,450,000

100.00

19,450,000

100.00

25,570,000

91.01

25,570,000

91.01

10,841,948,224

94.22

Peningkatan dan pelayanan perizinan

19,450,000

1 Penyusunan data base kawasan permukiman

19,450,000

XIII

Peningkatan perumahan dan permukiman

28,095,000

1 Operasionalisasi bantuan stimulan perumahan swadaya

28,095,000

JUMLAH

100

100

11,507,125,150


57


BAB IV P E N U T U P Secara umum program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare dengan baik. Sebanyak 13 program dan 81 kegiatan dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare telah turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Meskipun demikian, dalam tahun 2014 masih terdapat satu kegiatan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu yaitu kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Parepare dengan jumlah anggaran Rp 569.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp 178.331.468 atau 31,31% dan realisasi fisik 40%, hal ini disebabkan keterlambatan pihak ke III dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 4.1.

Faktor – Faktor Utama Penyebab Keberhasilan Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaian

sasaran, kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare terhadap sasaran kegiatan yang direncanakan telah dapat dicapai, hal-hal yang terkait dengan kinerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, selalu memperhatikan permasalahan dan tantangan yang ada untuk dipecahkan guna mendapat penyempurnaan di Tahun mendatang. Proses perencanaan pembangunan berawal

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare. Pada setiap tahun dilakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dihimpun melalui usulan masyarakat melalui Musrembang. Penetapan rencana pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran (RKA), yang setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat RKA ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

58


yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan besarnya anggaran yang bisa digunakan. Adapun faktor utama penyebab keberhasilan tersebut antara lain : -

Adanya komitmen bapak walikota untuk hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan misi otonomi daerah dimana kepemimpinannya mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

-

Adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola (Tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud.

-

Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Parepare dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kontrol masyarakat telah dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare dapat terlaksana dengan baik.

4.2.

Hambatan dan Solusi Hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan kinerja Dinas

Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014 adalah : 1. Pada Urusan Perumahan Dalam urusan perumahan terdapat beberapa beberapa kendala dan permasalahan yaitu : - Cakupan rumah layak huni dan terjangkau yang masih perlu ditingkatkan. - Penyelesaian RP4D dengan kebijakan nasional tentang pengembangan skala kota belum dilaksanakan. - Masih banyaknya kawasan perumahan yang belum menyerahkan PSUnya kepada pemerintah. - Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang berdampak pada peningkatan kawasan kumuh perkotaan. - Rumah yang belum memiiki IMB masih cukup banyak 2. Pada Urusan Penataan Ruang Dalam urusan penataan ruang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yaitu:


59


- Belum tersedianya informasi penataan ruang tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas penataan ruang. - Tindak lanjut hasil penertiban bangunan belum efektif - Masih banyaknya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah terbit tapi belum terbayar, khususnya bangunan perumahan dan kegiatan proyek fisik. 3. Pada Urusan Pekerjaan Umum Dalam urusan pekerjaan umum terdapat beberapa kendala dan permasalahan yaitu: - Masih banyak pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan termasuk permintaan tiang dan lampu penerangan jalan. - Kondisi mobil operasional PJU tidak berfungsi baik - Masih banyak lokasi strategis untuk pemasangan lampu hias dan lampu taman - Kurangnya peralatan kerja yang memadai untuk menunjang kinerja penerangan jalan umum Solusi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014 adalah : 1. Pada Urusan Perumahan Dalam urusan perumahan terdapat beberapa beberapa kendala dan permasalahan yaitu : - Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman - Masih perlu pengusulan ke Kemenpera dan Propinsi terkait penanganan rumah tidak layak huni. - Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya penyusunan RP4D setelah pembangunan selesai. - Perlu sosialisasi dan arahan kepada pengembang untuk segera menyerahkan PSUnya setelah pembangunan selesai - Perlu dilakukan sinkronisasi terhadap seluruh program terkait penanganan kawasan kumuh. DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

60


- Meningkatkan

volume

kegiatan

penertiban

bangunan

perumahan

dan

permukiman secara periodik. - Melaksanakan sosialisasi perda bangunan dan perda Izin Mendirikan Bangunan (Perizinan tertentu). 2. Pada Urusan Penataan Ruang Dalam urusan penataan ruang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yaitu: - Perlunya penyediaan informasi penataan ruang tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk penyebaran informasi penataan dan pemanfaatan ruang kepada masyarakat - Perlunya penyediaan sarana dan prasarana penunjang berupa GPS, Meteran. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait - Melaksanakan penindakan terkait temuan hasil penertiban sesuai ketentuan yang berlaku - Meningkatkan koordinasi dengan pemilik bangunan dan rekanan proyek fisik. 3. Pada Urusan Pekerjaan Umum Dalam urusan pekerjaan umum terdapat beberapa kendala dan permasalahan yaitu: - Perlu pengadaan mobil operasional (sky-lift) untuk UPTD-PJU. - Setiap permintaan dan pengaduan yang belum terselesaikan akan dipenuhi secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran.


61

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents