(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN 2011

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2011

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang “Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang “Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian”. Materi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara garis besar. Sistematika penulisan dokumen LAKIP ini, terdiri dari : Bab I. Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Organisasi dan Tugas Fungsi; Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja, berisi Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-1014, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011, dan Perjanjian Kinerja; Bab III. Akuntabilitas Kinerja, berisi Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs), Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut; Bab IV. Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran rekomendasi. Pengukuran kinerja untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 yang tersebar di 32 Provinsi, realisasi keuangannya mencapai 93,92% dengan capaian fisik mencapai 100%. Khusus untuk pengukuran kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

i


tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik 100%. Tidak tercapainya target serapan keuangan tersebut karena optimalisasi dan efisiensi dari anggaran yang tersedia. Kami menyadari bahwa dokumen LAKIP ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP ini. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LAKIP ini.

NIP.19560125 198303 1 001

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Perubahan lingkungan strategis global dan perubahan lingkungan domestik, kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk perkebunan yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya berbagai aspek tersebut dalam pertimbangan agribisnis perkebunan. Pada era otonomi terjadi pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator. Dalam konteks pengendalian, peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pelaksanaan perlindungan tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat (Ditjen Perkebunan dan UPT Pusat) denganpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan tanaman perkebunan yang sinergis, efektif dan efisien. Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan; 2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan; iii


3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, yaitu peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut : 1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 2) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 3) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 4) Meningkatkan pelayanan organisasi. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan yang ingin dicapai pada tahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 2) Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim.

iv


3) Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 4) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi dan pengendalian organisme OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi. Pengukuran kinerja tahun 2011 untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan yang tersebar di 32 Provinsi, diperoleh capaian fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,69%. Khusus untuk pengukuran kinerja lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik 100%. Rincian masing-masing komponen sebagai berikut: 1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar serta tahunan dengan rincian keuangan sebesar 94,15%, dengan kategori berhasil. 2) Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim, dengan rincian keuangan sebesar 94,38%, dengan kategori berhasil. 3) Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan dengan rincian keuangan sebesar 96,36%, dengan kategori berhasil. 4) Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan dengan rincian keuangan sebesar 92,44%, dengan kategori berhasil. 5) Terlaksananya kebijakan dan NSPK pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim dengan rincian keuangan sebesar 87,74%, dengan kategori berhasil. 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi dengan rincian keuangan sebesar 95,95%, dengan kategori berhasil.

v


Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain: (1) terbatasnya jumlah dan kualitas petugas perlindungan yang profesional, (2) komitmen dan persepsi yang belum sama dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam penerapan PHT untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan, (3) kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penanganan perlindungan perkebunan dalam pengembangan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan, (4) sistem informasi manajemen perlindungan masih belum baik, dan (5) dana kegiatan perlindungan yang jauh dari memadai. Di samping itu terdapat beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan, antara lain: Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan seringkali tidak atau terlambat ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk Juklak dan Juknis; sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik; pengajuan revisi kegiatan oleh daerah dilakukan menjelang akhir tahun anggaran; jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang belum sepenuhnya sesuai jadwal ropak; keterbatasan SDM perlindungan yang profesional di daerah; dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan ke pusat. Untuk mencapai sasaran ditahun-tahun mendatang menjadi lebih baik maka perlu adanya: (1) penyediaan/penambahan SDM yang profesional dan penguatan perangkat pendukung perlindungan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan penerapan PHT, penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, (2) komitmen dan persepsi yang sama diantara instansi/pihak-pihak terkait baik di pusat maupun daerah pada berbagai level terhadap konsepsi penerapan PHT dalam pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran, (3) peningkatan kesadaran dan komitmen semua pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya penanganan perlindungan perkebunan di dalam pengembangan sistem usaha agribisnis, (4) mengembangkan Sistem dan Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan yang efektif dan efisien, dan (5) penyediaan dana untuk perlindungan perkebunan yang memadai.

vi


Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monev dan pelaporan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya perlindungan dalam pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

vii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................. iii DAFTAR ISI .....................................................................................viii DAFTAR TABEL ............................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................xi BAB I.

PENDAHULUAN .................................................................1 1.1. Latar Belakang ................................................................1 1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi ..........................................2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...............4 2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 ..................4 2.1.1. Visi dan Misi......................................................4 2.1.2. Nilai-Nilai ..........................................................5 2.1.3. Tujuan ................................................................5 2.1.4. Sasaran ...............................................................7 2.1.5. Kebijakan ...........................................................8 2.1.6. Strategi ...............................................................8 2.1.7. Kegiatan .............................................................9 2.1.8. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan .................10 2.1.9. Keluaran (Output) ..............................................10 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2011 ................11 2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan.........................................................11 2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan ...11 2.3. Perjanjian Kinerja ............................................................13

viii


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................17 3.1. Pengukuran Kinerja .........................................................17 3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)..........................................................................17 3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional ................................................18 3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan ...21 3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak-Lanjut ........................22 BAB IV. PENUTUP..............................................................................24 4.1. Kesimpulan......................................................................24 4.2. Saran Rekomendasi .........................................................25

ix


DAFTAR TABEL Halaman Tabel : 1. 2. 3.

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011............................... Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011.. RealisasiFisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan per Output ...............................

18 20 21

x


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran : 1. 2. 3.

Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014 .............................................26 Rencana KinerjaTahunan (RKT) Tahun 2011 .................................27 Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) ...........................................................................................29

xi

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2010 diperkirakan sekitar 20,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi, meskipun ada yang sudah mendekati potensi (> 85 %), seperti kelapa sawit. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan dampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran). Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan segala bentuk hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan perkebunan sebagai salah satu hambatan baru di dalam perekonomian dunia (Technical Barrier to Trade). Berbagai isu yang terkait perlindungan tanaman terangkat menjadi hambatan baru dan dikemas dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on Phytosanitary Measures (ISPM), Hazard Analysis on Critical Control Point (HACCP), Codex Alimentarius dan sebagainya. Keseluruhan ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan menjadi isu internasional. Di samping tantangan akibat perubahan eksternal, perubahan lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 dan PP25/2000 tentang “Otonomi Daerah” dan PP No. 38 tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”, juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator dalam konteks pengendalian agar semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan perlindungan perkebunan. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang 1


sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan perkebunan yang sinergi dan optimal. Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT adalah keterbatasan SDM perlindungan yang profesional, pertanaman dengan sistem monokultur, penggunaan pestisida sintetis yang cenderung meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan alih teknologi. Sedangkan tantangan non OPT akibat kebakaran dan dampak perubahan iklim adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan keterbatasan alih teknologi. 1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian” telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari enam unit yaitu : 1). Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2). Direktorat Tanaman Tahunan, 3). Direktorat Tanaman Semusim, 4). Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, 5). Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta 6). Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam empat Sub Direktorat dan delapan Seksi serta Sub Bagian Tata Usaha yaitu : 1)

2)

3) 4)

5) 6)

Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian; Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian; Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian; Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, membawahi Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

2


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/ OT.140/10/2010, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan”. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1)

2)

3)

4)

5)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; dan Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

3


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun, pemberdayaan perangkat, pemberdayaan pengamat, dan pelaksanaan SLPHT perkebunan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 2.1.1.

Visi dan Misi

Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan Renstra Pembangunan Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1)

2)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan; Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan;

4


3)

4)

Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

2.1.2.

Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah : 1)

2)

3)

4) 5)

Kebersamaan (Cooperative), rencana kerja disusun secara demokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna mencapai hasil yang optimal; Keterbukaan (Transparency), sebagai upaya menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP; Profesional (Professionalism), fasilitasi pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang handal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan; Terukur (Measureable), dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati berupa pengukuran kuantitas dan kualitas; Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.1.3.

Tujuan

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010–2014 seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014 yaitu mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

5


5)

Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; 6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri; 7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM); 9) Meningkatkan peran sub-sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan; 10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Perkebunan, maka kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut: 1)

2) 3)

4)

5)

Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan; Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran serta dampak perubahan iklim; Meningkatkan pembinaan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan antisipasi dampak perubahan iklim; Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas

6


2.1.4.

Sasaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian”, tugas Direktorat Perlindungan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014 sebagaimana pada Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 20102014 sebagai berikut : 1)

2)

3)

4)

5)

Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan, terutama untuk OPT penting pada komoditas unggulan nasional; Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI) pada sembilan provinsi rawan kebakaran dan DPI; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi; Kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim; Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

7


2.1.5.

Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 20102014 adalah mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah “memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim melalui peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait”. 2.1.6.

Strategi

Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 20102014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : 1) 2)

Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan. Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar, Perguruan Tinggi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi pemanfaatan Website, penguatan database perlindungan, dan penerbitan bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT. 8


3)

Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim. 4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim melalui penyebar-luasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim. 5) Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melalui pendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan/penguatan perangkat perlindungan. 6) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani. 7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang perlindungan perkebunan. 8) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan. 9) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman perkebunan. 10) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan UPTD Daerah. 2.1.7.

Kegiatan

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah “Dukungan Perlindungan Perkebunan terhadap pencapaian program perkebunan yang telah ditetapkan”.

9


2.1.8. Fokus Kegiatan Yang Perlindungan Perkebunan

Terkait

Dengan

Direktorat

Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Revitalisasi perkebunan. Swasembada gula nasional. Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi). Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional. Pengembangan komoditas ekspor. Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu “Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui “dukungan perlindungan perkebunan”. 2.1.9.

Keluaran (Output)

Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan “dukungan perlindungan perkebunan” adalah sebagai berikut: (1)

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Komponen dari output terdiri dari : a. Penyusunan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan. b. Penyusunan anggaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan.

(2)

Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Komponen dari output terdiri dari : a. Luas areal yang dilakukan pengendalian OPT. b. Penurunan luas serangan OPT.

10


(3)

Pencegahan Kebakaran lahan dan kebun Komponen dari output terdiri dari : Penurunan hotspot

(4)

SL-PHT Komponen dari output terdiri dari : Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL-PHT

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Rencana Kinerja Tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 merupakan bagian Program Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014 yaitu : “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. 2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “Penurunan luas areal yang terserang OPT”. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya yaitu : (1). Tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. (2). Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI); b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan 11


penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI); c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI); d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI); e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. (3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama No.

Sasaran

1.

Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

Indikator Kinerja Utama 1.Luas areal Pengendalian OPT (ribu hektar)

2. Jumlah hotspot (%)

3. Jumlah kelompok Tani yang mengikuti SLPHT perkebunan (kelompok tani)

Sumber Data - Statistik Ditjenbun - Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/ kajian - Direktorat Perlindungan Perkebunan - Satelit NOAA/ASMC - Direktorat Perlindungan Perkebunan - Dinas Perkebunan

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target kegiatan disajikan pada Lampiran 2. 12


2.2.3. Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (outcomes) dan keluaran (outputs). Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2011. Dukungan Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi anggaran APBN tahun 2011 sebesar Rp. 29.977.882.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik Pusat maupun Daerah yang meliputi : (1) Pelayanan Kantor, (2) Pengadaan sarana dan prasarana, (3) Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT, Pencegahan Kebakaran Lahan dan Dampak Perubahan Iklim, (4) Penyusunan NSPK, (5) Pengendalian OPT, (6) Operasional laboratorium, (7) Pemberdayaan Pengamat OPT, (8) Fasilitasi Pencegahan kebakaran Lahan dan Kebun, (9) Pelaksanaan SLPHT, (10) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan (11) Pengawalan Pembinaan. Jumlah anggaran yang tertera dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 29.977.882.000,- berbeda dengan jumlah anggaran yang tertera dalam DIPA APBN 2011 sebesar Rp. 30.224.764.000,-. Perbedaan ini karena pada perjanjian kinerja ada sebagian dana dekonsentrasi propinsi sebesar Rp. 438.200.000,- yang belum masuk. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Perlindungan Tahun 2011 sebagai berikut:

13


PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Unit Kerja Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun Anggaran : 2011 No. 1 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS 2 Tersedianya rumusan 1. kebijakan di bidang Identifikasi dan Pengendalian OPT tanaman Semusim, 2. Rempah dan Penyegar, dan 3. Tahunan 4.

INDIKATOR KINERJA 3 Rumusan kebijakan perlindungan perkebunan Rekomendasi Teknis Rumusan kebijakan pengamat OPT Rumusan pelaksanaan SLPHT Rumusan kebijakan pencegahan kebakaran

Tersedianya rumusan kebijakan dampak perubahan dan pencegahan kebakaran Terlaksananya kebijakan 1. Jumlah kelopmpok tani NSPK di bidang Identifikasi yang mengikuti SLPHT dan Pengendalian OPT 2. Jumlah perangkat Tanaman Semusim, Rempah Perlindungan yang dan Penyegar, dan Tanaman operasional Tahunan. - LL - LUPH - Sub Laboratorium

TARGE T 4 1 Dok

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

77 KT

27 unit 3 unit 12 unit

14


No.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3 3. Pengembangan / Pemberdayaan POPT 4. Luas areal pengendalian OPT - Tahunan - Rempah dan Penyegar - Semusim

TARGET

5. Jumlah rekomendasi pembinaan SLPHT 6. Jumlah rekomendasi monev 7. Jumlah bahan binaan

18 Dok

8. Jumlah bahan publikasi/laporan POPT

16 Dok

4 952 orang

2.850 ha 1.275 ha 105 ha

18 Dok

16 Dok

15


No. 1 4.

SASARAN STRATEGI 2 Terlaksananya kebijakan dan NSPK dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

INDIKATOR KINERJA 3 1. Terlaksananya pemantau kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam 2. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan per undang-undangan

TARGET 4 9 Prov, 83 Kab

9 Prov, 46 Kab

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 kategori keberhasilan yaitu: 1. 2. 3. 4.

Sangat berhasil (capaian > 100%); Berhasil (capaian 80% - 100%); Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Capaian kinerja untuk kegiatan dukungan perlindungan dikelompokkan menjadi : (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat (1 satker) dan daerah 100 satker, dan (2) Capaian sasaran Direktorat Perlindungan. Pada tahun 2011 untuk kegiatan dukungan perlindungan perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp 30.224.764.000,-. Realisasi serapan untuk kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah sebesar Rp. 28.620.027.117 atau 94,69% dari total pagu sebesar Rp.30.224.764.000. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan dukungan perlindungan perkebunan disajikan pada uraian berikut ini.

17


3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional Capaian sasaran kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 NO

SASARAN

TARGET

REALISASI

%

1

Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar dan tahunan

9 komoditas

9 komoditas

100

2

Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim pada provinsi : 9 Provinsi

9 Provinsi

100

13 Paket

13 Paket

100

- Rawan kebakaran

- DPI

18


NO

SASARAN

TARGET

REALISASI

%

3

Tersusunnya NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar dan tahunan serta pencegahan kebakaran lahan dan DPI

5 Judul

5 Judul

100

4

Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar dan tahunan serta pencegahan kebakaran lahan dan DPI Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi

32 Provinsi

32 Provinsi

100

1 Direktorat

1 Direktorat

100

5

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi terhadap target sasaran kegiatan dukungan Perlindungan Perkebunan mencapai 100%. Disisi lain, realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan adalah sebesar Rp. 28.487.235.000 atau 94,69% dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 30.224.764.000. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan dukungan perlindungan.

19


Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 2 berikut ini : Tabel.2 Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output kegiatan utama Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2011 ANGGARAN NO.

PROGRAM PAGU (Rp.)

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10

11.

12.

REALISASI (Rp.)

%

%

30.224.764.000 28.487.235.000

94,69

100

DAERAH Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

25.918.898.000 24.343.313.783

93,92

100

9.599.110.000

9.097.165.000

94,77

100

Operasional laboratorium Pemberdayaan Pengamat hama dan Penyakit Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Pelaksanaan SLPHT Perkebunan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengawalan Pembinaan Perlindungan (Dekon Prov)

3.738.177.000

3.624.994.000

96,97

100

3.274.522.000

3.239.277.000

98.92

100

3.886.419.000

3.288.306.000

84,61

100

3.908.700.000

3.830.085.000

97,99

100

1.073.770.000

995.264.000

92,69

100

438.200.000

401.015.000

91,51

100

586.827.000

96,77

100

91.000.000

91,00

100

95,96

100

815.206.320

98,21

100

172.761.660

92,44

100

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 1.

OUTPU T/ FISIK

PUSAT Pelayanan kantor Pusat 606.420.000 (Dirat Perlindungan) Pengadaan Sarana dan 100.000.000 Sarana Perkantoran Identifikasi dan 2.582.471.000 Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan 830.075.000 Kebakaran Norma, Standar, Prosedur 186.900.000 dan kriteria

2.478.126.057

20


3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebesar Rp. 4.143.921.217,- atau 96,24% dari pagu sebesar Rp. 4.305.866.000,Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Direktorat Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 3 berikut : Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan per output N O

1. 2.

3.

4.

5

OUTPUT/ FISIK

ANGGARAN PROGRAM

REALISASI (Rp) 4.143.921.217

%

%

96,24

100

586.827.180

96,77

100

100.000.000

91.000.000

91,00

100

2.582.471.00 0

2.478.126.057

95,96

100

830.075.000

815.206.320

98,21

100

186.900.000

172.761.660

92,44

100

PAGU (Rp) DUKUNGAN 4.305.866.00 PERLINDUNGAN 0 PERKEBUNAN Layanan perkantoran 606.420.000 Pengadaan sarana prasarana perkantoran Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria

Berdasarkan capaian kinerja output, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Perlindungan Perkebunan pada umumnya secara fisik dapat memenuhi target 100 %, dan dari serapan keuangan terjadi optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran. Uraian lebih detil pada masingmasing komponen disajikan pada Lampiran 3.

21


3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut Kendala dalam pencapaian sasaran perlindungan perkebunan secara nasional antara lain: (1) terbatasnya jumlah dan kualitas petugas perlindungan yang profesional, (2) komitmen dan persepsi yang belum sama dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam penerapan PHT untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan, (3) kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penanganan perlindungan perkebunan dalam pengembangan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan, (4) sistem informasi manajemen perlindungan masih belum baik, dan (5) dana kegiatan perlindungan yang jauh dari memadai. Untuk mencapai target sasaran secara nasional ditahun-tahun mendatang agar menjadi lebih baik maka perlu adanya: (1) penyediaan/penambahan SDM yang profesional dan penguatan perangkat pendukung perlindungan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan penerapan PHT, penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, (2) komitmen dan persepsi yang sama diantara instansi/pihakpihak terkait baik di pusat maupun daerah pada berbagai level terhadap konsepsi penerapan PHT dalam pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran, (3) peningkatan kesadaran dan komitmen semua pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya penanganan perlindungan perkebunan di dalam pengembangan sistem usaha agribisnis, (4) mengembangkan Sistem dan Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan yang efektif dan efisien, dan (5) penyediaan dana untuk perlindungan perkebunan yang memadai. Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monev dan pelaporan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya perlindungan dalam pengembangan usaha agribisnis perkebunan. Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan terdapat beberapa simpul kritis dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut:

22


1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat, oleh karena itu Kepala Satker diminta untuk mempercepat penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya. 2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan dalam Juklak dan Juknis, namun seringkali juklak/juknis tersebut belum ada atau terlambat disusun. Dinas setelah Pedum dari Pusat diminta segera menyusun Juklak dan Juknis sebelum kegiatan dimulai untuk mengakomodir hal-hal spesifik lokasi. 3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis. Satker dihimbau agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun. 4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA melalui mekanisme musren regional dan nasional. 5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Revisi dibatasi waktunya tidak boleh melebihi pertengahan tahun dan dihimbau dilakukan sejak awal tahun setelah menerima DIPA. 6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk itu dihimbau agar dilakukan percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran. 7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten. 8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Dihimbau agar PPK menyelesaikan dan menyampaikan laporan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 23


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 2011. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Starategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014. Program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Keberhasilan program ini perlu didukung oleh Dukungan Perlindungan Perkebunan antara lain melalui kegiatan : (1) Pengendalian OPT, (2) Pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta Dampak Perubahan Iklim, (3) Pelaksanaan SL-PHT, (4) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, (5) Operasional Laboratorium, (6) Pemberdayaan pengamat OPT, (7) Penyusunan NSPK, (8) Pelayanan Perkantoran, (9) Pengadaan Sarana dan Prasarana, (10) Pembinaan dan Pengawalan. Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang “Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, maka keluaran (outputs) capaian kinerja untuk keuangan mencapai 94,69% dari pagu dan realisasi fisik mencapai 100% dengan kategori berhasil. Beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan antara lain : (1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, (2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan seringkali belum dijabarkan 24


kedalam juklak/juknis atau terlambat disusun, (3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis, (4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari APBD, (5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan, (6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun, (7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun, dan (8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran,

4.2. Saran Rekomendasi Saran Rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang antara lain : 1) 2)

3)

4) 5) 6) 7)

Perlu adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir halhal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA. Perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 25

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN 1

Instansi Visi Misi

Direktorat Perlindungan Perkebunan Profesional dalam memfasilitasi Perlindungan Perkebunan 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan 2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, pelaporan dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim 3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perti, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan dan pihak terkait lainnya 4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan

Sas aran

Tujuan Uraian 1

2

Indikator 3

FORM RS Cara Me ncapai Tujuan dan Sas aran Ke bijakan Program/Sub Program 4

1. Menyiapkan Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan

1. Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan

1. 1. Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan, 4 dok 1.2. Luas areal pengendalian, 4230 ha

Memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta

2. Menyiapkan Rumusan Kebijakan

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

2.1 Dokumen Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, 1 dok 2.2. Pemantauan kebakaran, dampak Perubahan Iklim, 9 prov,83 kab

penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar serta Tahunan

3. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan

3.1 Judul Pedoman Perlindungan Perkebunan, 16 dok

4. Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar serta Tahunan

4. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan

4.1. Jumlah rekomendasi : - SL-PHT= 36 dok - Pembinaan = 48 dok 4.2. Jumlah KT SL-PHT, 77 KT

Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

5

Ke t Ke t 6

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan

4.3. Jumlah perangkat perlindungan yang dibina, dimonitor dan dievaluasi, 42 unit 4.4. Jumlah pejabat fungsional pengendali OPT perkebunan yang dibina, dimonitor dan di evaluasi, 12 orang 4.5. Pemberdayaan POPT, 952 orang

5. Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penanggulangan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

5.1. Jumlah provinsi/kabupaten yang dibina, dimonitor dan dievaluasi, 32 prov

6. Meningkatnya pelayanan organisasi

6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi

6.1. Jumlah pelayanan internal dan eksternal

26

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2011 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN 2

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan 1. Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan perkebunan

1 Dokumen

b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan tanaman

1 Dokumen

c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT

1 Kali

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim 3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan

1 Dokumen

1 Dokumen

a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan SLPHT

36 Dokumen

b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim

14 Dokumen

- Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan

10 Dokumen 6 Dokumen

c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan

10 Dokumen

d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan

20 Dokumen



27

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan e. Jumlah Perangkat yang operasional - operasional laboratorium - insentif petugas - pengawalan perangkat - pelatihan perbanyakan agensia hayati f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif pestisida g. Terlaksananya SLPHT h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman - Tahunan - Semusim - Rempah Penyegar i. - Jumlah POPT yang dibina - Jumlah bahan publikasi/laporan POPT j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, definitif wilayah barat dan timur k. Terlaksananya pengawalan pembinaan perlindungan

42 unit 949 orang 42 Perangkat 10 paket 1 Dokumen

77 KT

2,850 ha 110 ha 1.325 ha 200 orang 16 dokumen 10 dokumen

10 Prov. dan 1 kab

4. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah judul pedoman perlindungan perkebunan - Buku - Leaflet

3 Judul 10 Judul

5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan kebun

40 Dokumen

b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

26 Dokumen

c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

30 dokumen

d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam

9 Prov. Dan 74 Kab.

e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan perundang - undangan

9 Prov. pada 62 Kab.

f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan dampak perubahan iklim

9 Prov.

g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan Iklim

13 paket

6. Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan pembinaan pimpinan - Jumlah data administrasi pada UPT - Jumlah rekomendasi/rumusan dengan instansi terkait b. Jumlah alat pengolah data - komputer - printer

36 dokumen 10 dokumen 10 dokumen

5 buah 5 buah

28

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan CapaSasaran Program)

LAMPIRAN 3

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun Anggaran : 2011 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

1. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Identifikasi dan Pengendalian OPT tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Target Realisasi

%

Program 6

3

4

5

1. Rumusan Kebijakan di bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah Penyegar dan Tahunan

Anggaran (Rp.) Pagu Realisasi

7 8 30.224.764.000 28.620.027.117 Peningkatan Produksi, 626.484.000 589.820.140 Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Melalui Perlindungan Perkebunan 217.800.000 212.493.700

% 9 94,69% 94,15%

a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan perkebunan

Dokumen

1

1

100

b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan tanaman

Dokumen

1

1

100

191.184.000

183.090.260

95,77%

c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT

Dokumen

1

1

100

217.500.000

194.236.180

89,30%

256.228.000

242.992.230

94,83%

256.228.000

242.992.230

94,83%

22.914.696.000

22.080.841.817

96,36%

2. Rumusan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Dampak Perubahan Iklim a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim

3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan

Satuan

3. Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan

Dokumen

1

1

100

97,56%

29


a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan SLPHT

Dokumen

36

36

100

251.217.000

247.372.270

98,47%

b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim

Dokumen

14

15

107

319.750.000

317.512.454

99,30%

- Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan

Dokumen Dokumen

10 6

17 10

170 167

c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan

Dokumen

10

20

200

319.750.000

312.633.473

97,77%

Dokumen Dokumen

10 3

20 7

200 233

d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan

Dokumen

20

27

135

314.750.000

310.081.160

98,52%

Dokumen Dokumen

20 4

25 4

125 100

Unit Orang Perangkat Paket

42 949 42 10

42 949 39 10

100 100 93 100

7.130.449.000 3.324.427.000 3.274.522.000 117.750.000 413.750.000

6.977.704.680 3.219.510.000 3.239.277.000 113.433.680 405.484.000

97,86% 96,84% 98,92% 96,33% 98,00%

f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif pestisida

Dokumen

1

1

100

347.400.000

305.862.840

88,04%

g. Terlaksananya SLPHT

KT

77

77

100

3.908.700.000

3.830.085.000

97,99%

e. Jumlah Perangkat yang operasional - operasional laboratorium - insentif petugas - pengawalan perangkat - pelatihan perbanyakan agensia hayati

30


h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman - Tahunan - Semusim - Rempah Penyegar

Ha Ha Ha

4.525 2.850 110 1.325

4.565 2.850 110 1.325

100 100 100 100

9.599.110.000 4.088.205.000 746.610.000 4.764.295.000

9.097.165.000 4.003.841.000 641.364.000 4.451.960.000

94,77% 97,94% 85,90% 93,44%

i. - Jumlah POPT yang dibina - Jumlah bahan publikasi/laporan POPT

Orang Dokumen

200 16

240 16

120 100

210.070.000

206.725.000

98,41%

j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, definitif wilayah barat dan timur

Dokumen

10

10

100

75.300.000

74.684.940

99,18%

k. Terlaksananya pengawalan pembinaan perlindungan

Prov, Kab

10 1

10 1

100

438.200.000

401.015.000

91,51%

186.900.000

172.761.660

92,44%

186.900.000

172.761.660

92,44%

5.534.036.000

4.855.784.090

87,74%

251.596.000

250.776.900

99,67%

4. Tersedianya Norma, Standar, 4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Prosedur, dan Kriteria di Bidang di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Identifikasi dan Pengendalian Organisme Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah judul pedoman perlindungan perkebunan - Buku - Leaflet

Judul Leaflet

3 10

3 10

100 100

5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan kebun

Dokumen

40

45

113

31

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Dokumen

26

36

138

157.551.000

157.031.190

99,67%

c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan /laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Dokumen

30

33

110

164.700.000

164.406.000

99,82%

d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam

Prov, Kab

9 74

9 73

98,80

2.258.783.000

1.766.457.000

78,20%

e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan perundang - undangan

Prov, Kab

9 62

9 62

100

1.295.486.000

1.207.292.000

93,19%

f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan dampak perubahan iklim

Prov

9

9

100

332.150.000

314.557.000

94,70%

g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan Iklim

Paket

13

13

100

1.073.770.000

995.264.000

92,69%

706.420.000

677.827.180

95,95%

606.420.000

586.827.180

96,77%

100.000.000

91.000.000

91,00%

6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan pembinaan pimpinan - Jumlah data administrasi pada UPT - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan - Jumlah rekomendasi/rumusan dengan instansi terkait b. Jumlah alat pengolah data - komputer - printer

Dokumen

36

69

192

Dokumen Dokumen

10 9

6 9

60 100

Dokumen

10

15

150

Buah Buah

5 5

5 5

100 100

32


33

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN

Recommend Documents