LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Jakarta,

Maret 2012

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi DAFTAR TABEL .................................................................................................. vii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... viii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................... 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 7 1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 .............................................................................. 7 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ................................. 8 3. Perjanjian Kinerja .............................................................................18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 20 1. Pengukuran Kinerja .......................................................................... 20 2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 ............ 24 3. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2011 .......................................... 26 4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut ..................................... 38 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….... 42 1. Kesimpulan ....................................................................................... 42 2. Saran Rekomendasi ......................................................................... 44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Th.2011

vi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1 : Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2011 …………………………………………………… 25 Tabel 2 : Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2011 …………………………………………………… 25 Tabel 3 : Perkembangan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2011 .…………………………………………………… 26 Tabel 4 :

Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2011 .....................................................…………………… 27

Tabel 5 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 ............................................ 28 Tabel 6 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2011................................................................... 30 Tabel 7 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2011................................................................... 32 Tabel 8 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan ................................................................................. 33 Tabel 9 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................................... 34 Tabel 10 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan ................................................................................ 35 Tabel 11 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman perkebunan Tahun 2011 ................................................................................ 36


vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

Lampiran 2

: Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

Lampiran 3 a : Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan dari RKT/Renstra) Lampiran 3 b : Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program / Outcomes) Lampiran 3c : Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan / Outputs) Lampiran 4 : Capaian Kinerja Kegiatan Uatama (Output) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 (Posisi 31 Desember 2011) Lampiran 5 : Capaian Kinerja Berdasarkan Satker Perkebunan Tahun 2011


viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; (2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan, hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan; (3) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan; (4) Memfasilitasi peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; (5) Memfasilitasi peningkatan penerimaan dan devisa negara; (6) Memfasilitasi penyediaan pangan di wilayah perkebunan; (7) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (8) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan; (9) Mendukung pengembangan penyediaan bahan bakar nabati; (10) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan; (11) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; (12) Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutakhiran data dan informasi perkebunan, legislasi, advokasi, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011 yaitu : ”Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

ii

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumberdaya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut pada tahun 2011 ditetapkan tujuh fokus kegiatan pembangunan yaitu : (1) Revitalisasi Perkebunan; (2) Swasembada Gula Nasional; (3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi); (4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; (5) Pengembangan Komoditas Ekspor; (6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; (7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian kinerja tingkat nasional di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Secara umum capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 33,02 juta ton dari target sebesar 35,72 juta ton atau mencapai 92,43% dibandingkan dengan target dalam penetapan kinerja tahun 2011. Capaian tertinggi pada komoditi karet (113,91%), dan secara berurutan sebagai berikut kelapa (97,25%), cengkeh (94,70%), kelapa sawit (91,83%), nilam (85,98%), lada (91,54%), kopi (89,42%), tebu (82,77%), jambu mete (82,61%), teh (82,42%). Sebaliknya komoditi yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan penurunan produksi yang cukup tajam adalah kapas (9,85%), kakao (66,32%) dan tembakau (71,56%). Untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan pasarnya adalah jarak pagar (38,80%) dan kemiri minyak (40,00%). 2). Capaian produktivitas untuk 15 komoditas unggulan tidak mencapai target sebagaimana dalam RKT tahun 2011. Produktivitas tanaman perkebunan yang capaiannya diatas 80% meliputi karet (110,60%), kelapa (98,57%), lada (98,46%), teh (97,00%), kopi (92,50%), cengkeh (90,51%), nilam (86,72%), tebu (86,52%), dan kelapa sawit (86,31%). Untuk tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, capaiannya beurutan kapas (28,01%), kakao (60,73%), tembakau (70,38%). Sedangkan untuk komoditi sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya masih sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu jarak pagar (34,72%) dan kemiri sunan (20,84%) dari target dalam penetapan kinerja 2011. Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan yang dibiayai dari dana APBN berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal Tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut : 1). Peningkatan luas areal komoditas tanaman semusim (tebu, kapas, tembakau dan nilam) yang dibangun dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan, ternyata capaian kinerja yang berhasil secara berurutan adalah nilam (100%), kapas (99,32%) dan tebu (97,76%). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

iii

2). Peningkatan luas areal komoditas tanaman rempah dan penyegar (kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh) yang dibangun dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan, ternyata capaian kinerja yang berhasil secara berurutan adalah komoditas teh (99,62%), lada (99,45%), kopi (96,98%), cengkeh (94,69%) dan kakao (85,20%). 3). Peningkatan luas areal komoditas tanaman tahunan (karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan) yang dibangun dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan, ternyata capaian kinerja yang berhasil secara berurutan adalah komoditas kelapa sawit (100%), jambu mete (100%), kemiri sunan (100%), Kelapa (97,04%), karet (93,81%), dan jarak pagar (85,40%). Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan tahun 2011 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.981.018.000.000,-. Namun dalam perkembangannya terdapat penghematan, sehingga pagu anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang menjadi Rp 1.975.106.212.000,- yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2011 sebesar Rp 1.648.041.375.000,- dari total pagu sebesar Rp. 1.975.106.212.000,-atau mencapai 83,44%. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 94,68%, diikuti secara berturut-turut kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 93,42%, Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 93,39% dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,59%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 89,77%, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 89,77% dan yang paling rendah kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 81,00%. Pada Tahun 2011 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh 217 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (180 satker). Satker Dinas Provinsi yang serapan anggarannya dibawah 80% (masuk kategori tidak - cukup berhasil) berjumlah 6 satker yaitu (1) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, (2) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, (3) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, (4) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, (5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dan (6) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk satker kabupaten/kota yang penyerapannya anggaran kurang dari 80% (masuk kategori tidak- cukup berhasil) berjumlah 38 satker yang tersebar di 15 Provinsi.


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan Format yang terdiri dari :1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2.

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

1

mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut : 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2) Direktorat Tanaman Semusim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan, sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

2

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman semusim; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim. 3) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Rempah dan Penyegar. 4) Direktorat Tanaman Tahunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

3

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. 5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyusunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan. 6) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; b. Pelaksanan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.


4

7) UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 08,09,10,11/Permentan/OT.140/ 2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu : BBP2TP Surabaya, BBP2TP Medan, dan BBP2TP Ambon. yang statusnya setara Eselon II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a. Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Tanaman Tahunan, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Tugas pokok BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika; c.

Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;

d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat perkebunan dalam rangka penarikan varietas;

dan

kelanyakan

benih

e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar; f.

Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;

g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee fest); h. Pelaksanaan perkebunan;

identifikasi

organisme

pengganggu

tumbuhan

(OPT)

i.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;


5

k.

Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l.

Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;

m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan; o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

yang

q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; r.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

s.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

t.

Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan perkebunan;

identifikasi

dalam

organisme

melaksanakan

pengganggu

tugasnya,

tumbuhan

(OPT)

b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi; c.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan; e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; f.

Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan

g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan; h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; i.

yang

Pelaksanaan pengujian dandan pemanfaatan pestisida nabati;


6

j.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l.

Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

analisis

teknis

dan

m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang merupakan payung bagi unit kerja eselon I dibawahnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Visi pembangunan nasional 2010-2014 yang dikenal sebagai Visi Indonesia 2014 adalah : “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut : Kesejahteraan Rakyat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari aspek sektoral, Visi Indonesia 2014 tersebut dirumuskan oleh Kementerian Pertanian sebagai focal point dalam pembangunan pertanian, menjadi: "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani". 2.1.1. Visi Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan". Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan". 2.1.2. Misi Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut : 1) Memfasilitasi perkebunan;

peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman

LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

7

2) Menfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi; 3) Menfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan; 4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; 6) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundangundangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif. Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut : 1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas; dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas; 2) Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul, dan penyediaan sarana produksi; 3) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; 4) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal, dan mendorong penumbuhan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani; 5) Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim; 6) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis), memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2.1.3. Tujuan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014


8

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut : 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan; 4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; 6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; 7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; 9) Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010 - 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; 2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan, hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan; 3) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan; 4) Memfasilitasi peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; 5) Memfasilitasi peningkatan penerimaan dan devisa negara; 6) Memfasilitasi penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 7) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; 8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan; 9) Mendukung pengembangan penyediaan bahan bakar nabati; 10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan; LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

9

11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim serta meningkatkan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; 13) Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutakhiran data dan informasi perkebunan, legislasi, advokasi, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan.

2.1.4. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam, dan Kemiri Sunan. Sasaran yang menjadi indikator makro pembangunan perkebunan adalah PDB, Keterlibatan Tenaga Kerja, Investasi, Neraca Perdagangan, Pendapatan Petani, Ekspor dan Nilai Tukar Petani (NTP). Sedangkan Indikator mikro yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah luas areal, produksi dan produktivitas. Rincian indikator mikro yang digunakan adalah sebagai berikut : (1). Luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,04% per tahun dari 20,394 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 22,144 juta hektar pada tahun 2014, kecuali tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar sampai dengan tahun 2014. Target luas areal komoditi perkebunan pada tahun 2011 sebesar 20,856 juta hektar. (2) Produksi 15 komoditas unggulan nasional (karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,96% per tahun dari 34,62 juta ton pada tahun 2010 menjadi 43,63 juta ton pada tahun 2014, sedangkan tingkat produksi kemiri sunan selama lima tahun ke depan diperkirakan belum mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan berada pada kisaran 4.800 ton per tahunnya akibat masih belum berkembangnya budidaya tanaman kemiri sunan di masyarakat. Target produksi komoditi perkebunan pada tahun 2011 sebesar 36,90 juta ton. (3) Produktivitas komoditas unggulan nasional, kecuali kemiri sunan, diproyeksikan meningkat mencapai 75% dari standar produktivitas yang dihasilkan lembaga penelitian pada tahun 2014. LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

10

2.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. 2.1.6. Strategi Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014, strategi pembangunan pertanian tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi adalah : (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri. Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus yang meliputi : (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; (2) Pengembangan komoditas; (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; (4) Investasi usaha perkebunan; (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan; (6) Pengembangan sumber daya manusia; (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

2.1.7. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

11

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor : SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor : 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman rempah penyegar dengan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan perlindungan perkebunan. Dari 127 komoditas binaan Ditjen Perkebunan sesuai keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3399 Tahun 2009, untuk prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, cengkeh, jarak pagar, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau, dan nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. 2.1.8. Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 7 (tujuh) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu : 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim, dengan fokus kegiatannya yaitu : Swasembada Gula Nasional (Tebu), Pengembangan Komoditas Ekspor (Nilam dan Tembakau) dan Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Kapas); 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar, dengan fokus kegiatannya yaitu : Revitalisasi Perkebunan (Kakao), Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, Teh dan Kakao), dan Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Cengkeh); 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan, dengan fokus kegiatannya yaitu : Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet), Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio-Energi (Jarak Pagar, Kelapa Sawit, Kelapa dan Kemiri Sunan) dan Pengembangan Komoditas Ekspor (Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan Jambu Mete); LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

12

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha, dengan prioritas kegiatan yaitu : Memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 5) Dukungan Perlindungan Perkebunan, dengan prioritas yaitu : Menurunkan luas serangan OPT, menurunkan titik api untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan prioritas kegiatan yaitu : Memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas; 7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dengan prioritas kegiatan yaitu : Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan; 2.1.9. Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut ditetapkan tujuh fokus kegiatan pembangunan sebagai berikut: (1) Revitalisasi Perkebunan (2) Swasembada Gula Nasional (3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi) (4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (5) Pengembangan Komoditas Ekspor (6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011


13

2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Program pembangunan perkebunan tahun 2011 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. 2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi I) bulan November 2011 adalah: 1). Peningkatan luas areal tanaman semusim; 2). Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar; 3). Peningkatan luas areal tanaman tahunan; 4). Penurunan luas areal yang terserang OPT; 5). Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan; 6). Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan; 7). Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon). Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: 1). Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. 2). Fungsi: a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, serta perlindungan perkebunan; c) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, serta perlindungan perkebunan; d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, serta perlindungan perkebunan; e) Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.


14

3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) : No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

1. Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, karet dan kemiri sunan).

-

Ditjen. Perkebunan

-

Hasil pembinaan daerah

-

BPS

-

Pusdatin

-

Hasil Penelitian/

2. Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, karet dan kemiri sunan).

-

Ditjen. Perkebunan

-


-

BPS

-

Pusdatin

-

Hasil Penelitian/

3. Peningkatan mutu (% produksi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, karet dan kemiri sunan).

Sumber Data

ke

kajian.

ke

kajian. -

Ditjen. Perkebunan

-


-

BPS

-

Pusdatin

-

Hasil Penelitian/ kajian

ke

Pada Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Edisi Revisi I telah ditetapkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran program pada unit Eselon I berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Sedangkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan pada unit Eselon II berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditas unggulan tanaman perkebunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 yang disusun dengan Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: 1). Capaian sasaran program (oucomes) yaitu: a. Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : (1)

Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 2.692.000 ton.

(2)

Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 33.000 ton dan Cengkeh 80.000 ton.


15

(3)

Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 182.000 ton, Nilam 97.000 ton, Kopi 709.000 ton, Teh 171.000 ton, Kakao 1.074.000 ton, Lada 85.000 ton, Jambu Mete 148.000 ton, Karet 2.711.000 ton, Kelapa 3.126 ton dan Kelapa Sawit 23.503.000 ton.

(4)

Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 4 (empat) komoditas adalah: Jarak Pagar 20.000 ton, Kelapa 164.000 ton, Kelapa Sawit 926.000 ton dan Kemiri Sunan 4.800 ton.

b. Meningkatnya produktivitas komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 6.000 kg/ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 1.900 kg/ha dan Cengkeh 274 kg/ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 888 kg/ha, Nilam 6.400 kg/ha, Kopi 840 kg/ha, Teh 1.600 kg/ha, Kakao 1.100 kg/ha, Lada 713 kg/ha, Jambu Mete 569 kg/ha, Karet 1.000 kg/ha, Kelapa 1.119 kg/ha dan Kelapa Sawit 3.997 kg/ha. (4) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 4 (empat) komoditas adalah: Jarak Pagar 1.250 kg/ha, dan Kemiri Sunan 16.000 kg/ha. 2). Capaian sasaran kegiatan (outputs) yaitu: a. Luas Areal Tanaman Semusim dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 572.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 18.000 ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk Tembakau 205.000 ha dan Nilam 15.000 ha. b. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4 (empat) komoditas yaitu: Kakao 1.746.000 ha, Kopi 1.308.000 ha, Teh 130.000 ha dan Lada 193.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Cengkeh 469.000 ha. (3) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao untuk Rehabilitasi seluas 93.000 ha, Intensifikasi seluas 49.000 ha dan Peremajaan seluas 27.000 ha.


16

c. Luas Areal Tanaman Tahunan dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4(empat) komoditas yaitu: Karet 3.456.000 ha, Kelapa 3.814.000 ha, Kelapa Sawit 8.342 ha dan Jambu Mete 574.000 ha. (2) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk Jarak Pagar 12.000 ha dan Kemiri Sunan 2.000 ha. (3) Revitalisasi Perkebunan dengan target untuk 3 (tiga) komoditas (Karet 53.000 ha, Kelapa Sawit 153.000 ha dan Kakao 34.000 ha). d. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dengan fokus kegiatan yang meliputi: (1) Luas areal pengendalian OPT Perkebunan dengan target 38.335 ha. (2) Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP dengan target 100 Kelompok Tani. (3) Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dengan target 75 Perusahaan. (4) Jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan dengan target 38 Perusahaan. (5) Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan dengan target 32 Provinsi. (6) Jumlah bibit yang disertifikasi dengan target untuk BBP2TP Surabaya 12.915.000 batang, BBP2TP Medan 208.344.000 batang dan BBP2TP Ambon 343.000 batang. (7) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan dengan target untuk BBP2TP Surabaya 5 Paket, BBP2TP Medan 5 Paket dan BBP2TP Ambon 9 Paket. Rencana Kinerja Tahunan 2011 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 1). 2.2.3. Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.981.018.000.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di Pusat dan Daerah berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: 1). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; 2). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; 3). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 4). Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

17

5). Dukungan Perlindungan Perkebunan; 6). Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; 7). Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon. 2.2.4. Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Fokus kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011 merupakan bagian tak terpisahkan dengan fokus kegiatan pembangunan perkebunan tahun 20102014, yang meliputi: 1) Revitalisasi Perkebunan 2) Swasembada Gula Nasional 3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi) 4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 5) Pengembangan Komoditas Ekspor 6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output). Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Februari 2011. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2011 dengan program utama yaitu ”Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN semula sebesar Rp. 1.981.018.000.000,- namun berkurang akibat penghematan Nasional menjadi 1.975.106.212.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan perkebunan yang tersebar di 217 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi dan 180 satker Kabupaten/Kota.


18

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 sebagaimana pada Lampiran 2.


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja (PK) untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Terhadap outcomes tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan yang dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu : (1) Mengingat tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal empat tahun kedepan; (2) Sebagaimana diketahui bahwa biaya investasi pengembangan perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta kebijakan maupun suratmenyurat. Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan sesuai berlakunya APBN, maka tidak dapat dihitung produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai ketentuan yang berlaku maka produksinya/outcomes adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal empat tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat Jenderal Perkebunan menyepakati produksi dan produktivitas pada tahun berjalan sebagai outcomes dengan menggunakan target dari rencana strategis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 sebagai acuannya. Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 1). Secara umum capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 33,02 juta ton dari target sebesar 35,72 juta ton atau mencapai 92,43% dibandingkan dengan target dalam penetapan kinerja tahun 2011. Capaian tertinggi pada komoditi karet (113,91%), dan secara berurutan sebagai berikut kelapa (97,25%), cengkeh (94,70%), kelapa sawit (91,83%), nilam (85,57%), lada (91,54%), kopi (89,42%), tebu (82,77%), jambu mete (82,61%), teh (82,42%). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

20

Sebaliknya komoditi yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan penurunan produksi yang cukup tajam adalah kapas (9,70%), kakao (66,32%) dan tembakau (71,56%). Untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan pasarnya adalah jarak pagar (38,80%) dan kemiri minyak (40,00%). 2). Sedangkan capaian produktivitas untuk 15 komoditas unggulan yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2011. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa produktivitas tahun 2011 ditargetkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2010 - 2014 yang disusun tahun 2009 dengan asumsi kondisi normal. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2011 telah terjadi anomali iklim yang sangat berpengaruh nyata dalam menurunkan produktivitas tanaman perkebunan. Produktivitas tanaman perkebunan yang capaiannya diatas 80% meliputi karet (110,60%), kelapa (98,57%), lada (98,46%), teh (97,00%), kopi (92,50%), cengkeh (90,51%), nilam (86,56%), tebu (86,52%), dan kelapa sawit (86,31%). Untuk tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, capaiannya beurutan kapas (28,01%), kakao (60,73%), tembakau (70,38%). Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya masih sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu jarak pagar (34,72%) dan kemiri sunan (20,84%) dari target dalam penetapan kinerja 2011. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja target dan realisasi serta anggaran disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 3). Pada Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana APBN yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp. 1.981.018.000.000,- dan sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Namun didalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran karena kebijakan Menteri Pertanian untuk membantu program swasembada pangan, sehingga anggaran Ditjen. Perkebunan berubah menjadi sebesar Rp. 1.975.106.212.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi perubahan pada target volume kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra (RKT) terhadap sasaran kegiatan yang berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditas, melalui revisi DIPA/POK. Untuk pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan yang berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditas diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Luas Areal Tanaman Semusim dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : 1). Swasembada gula nasional (Tebu) dari target 572.000 ha berubah menjadi 3.040 ha dan terealisasi 2.972 ha atau tercapai 97,76%. 2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri untuk Kapas dari target 18,000 ha berubah menjadi 13.456 ha dan terealisasi 13.365 ha atau mencapai 99,32%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

21

3). Pengembangan komoditas ekspor untuk Tembakau yang target 205.000 ha tidak dilaksanakan. Sedangkan untuk Nilam dari target 15.000ha berubah menjadi 188 ha dan terealisasi 188 ha atau mencapai 100%. 2. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : 1). Pengembangan komoditas ekspor dengan 4 (empat) komoditas yaitu : - Kakao dari target 1.746.000 ha berubah menjadi 1.552 ha dan terealisasi 1.552 ha atau mencapai 100%. - Kopi dari target 1.308.000 ha berubah menjadi 2.482 ha dan terealisasi 2.407 ha atau mencapai 96,98%. - Teh dari target 130.000 ha berubah menjadi 1.058 ha dan terealisasi 1.054 ha atau mencapai 99,62%. - Lada dari target 193.000 ha berubah menjadi 1.816 ha dan terealisasi 1.806 ha atau mencapai 99,45%. 2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri untuk Cengkeh dari target 469.000 ha berubah menjadi 6.292 ha dan terealisasi 5.958 ha atau mencapai 94,69%. 3). Gerakan peningkatan produksi dan mutu Kakao Nasional dengan 3 kegiatan yaitu : - Rehabilitasi dari target 93.000 ha berubah menjadi 74.200 ha dan terealisasi 58.672 ha atau mencapai 94,69%. - Intensifikasi dari target 49.000 ha berubah menjadi 62.800 ha dan terealisasi 59.203 ha atau mencapai 94,27%. - Peremajaan dari target 27.000 ha berubah menjadi 49.500 ha dan terealisasi 40.360 ha atau mencapai 81,54%. 3. Luas Areal Tanaman Tahunan dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : 1). Pengembangan komoditas ekspor untuk 4(empat) komoditas yaitu : - Karet dari target 3.456.000 ha berubah menjadi 5.656 ha dan terealisasi 5.306 ha atau mencapai 93,81%. - Kelapa dari target 3.814.000 ha berubah menjadi 14.267 ha dan terealisasi 13.844 ha atau mencapai 97.04%. - Kelapa Sawit dari target 8.342 ha berubah menjadi 1.441 ha dan terealisasi 1.441 ha atau mencapai 100%. - Jambu Mete dari target 574.000 ha berubah menjadi 3.790 ha dan terealisasi 3.790 ha atau mencapai 100%. 2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) untuk 2 (dua) komoditas yaitu : - Jarak Pagar dari target 12.000 ha dirubah menjadi 630 ha dan terealisasi menjadi 538 ha atau mencapai 85,40%. - Kemiri Sunan dari target 2.000 ha dirubah menjadi 5 ha dan telah terealisasi 5 ha atau mencapai 100%. 3). Revitalisasi Perkebunan untuk 3 (tiga) komoditas yaitu : - Karet dari target 53.000 ha dirubah menjadi 53 ha dan terealisasi 53 ha atau mencapai 100%. - Kelapa Sawit 153.000 ha dirubah menjadi 153 ha dan terealisasi 153 ha atau mencapai 100%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

22

- Kakao 34.000 ha dirubah menjadi 34 ha dan terealisasi 34 ha atau mencapai 100%. 4. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dengan fokus kegiatan yang meliputi : 1). Luas areal pengendalian OPT Perkebunan dari target 38.335 ha dirubah menjadi 4.030 ha dan terealisasi 3.803 ha atau mencapai 94,37%. 2). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP dengan target 100 Kelompok Tani dan yang terealisasi 89 Kelompok Tani atau mencapai 89% 3). Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dengan target 75 Perusahaan dan yang terealisasi 50 Perusahaan atau mencapai 66,67%. 4). Jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan dengan target 38 Perusahaan dan terealisasi 33 Perusahaan atau mencapai 86,84% . 5). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di biddang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan dengan target 32 Provinsi dan terealisasi 32 Provinsi (100%). 6). Jumlah bibit yang disertifikasi di 3 (tiga) UPT Pusat di Daerah yaitu : BBP2TP Surabaya 12.915.000 batang, BBP2TP Medan 208.344.000 batang dan BBP2TP Ambon 343.000 batang dan semuanya telah terealisasi 100%. 7). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan di 3 (tiga) UPT Pusat di Daerah yaitu : BBP2TP Surabaya 5 Paket, BBP2TP Medan 5 Paket dan BBP2TP Ambon 9 Paket, semuanya telah terealisasi 100%. Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran kegiatan (output) secara detail dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 3). Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu : 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian 80%-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capain < 60%) dari target sasaran. 2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator kinerja yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas umumnya mengalami kenaikan. Namun demikian beberapa komoditas produksinya menurun, hal ini terjadi karena adanya banyak tanaman tua, pengelolaan tanaman yang tidak sesuai baku teknis. Sehingga mutu tanaman yang masih dibawah standar, rendahnya kualitas/mutu hasil serta dampak perubahan iklim dan serangan OPT di beberapa sentra produksi. Untuk mengetahui perkembangan capaian Indikator Mikro sampai dengan akhir Desember 2011 dapat diuraikan berikut sebagai berikut : 2.1. Luas Areal Secara umum luas areal komoditas perkebunan selama tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,27% dibandingkan dengan tahun 2010 atau melebihi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

23

target tahun 2011 (101,41%) terutama untuk komoditas (1) karet mencapai luas 3,46 juta ha (naik 0,31%); (2) kelapa mencapai seluas 3,75 juta ha (naik 0,34%); (3) kelapa sawit mencapai seluas 8,91 juta ha (naik 6,24%); (4) kopi mencapai seluas 1,29 juta ha (naik 6,82%); (5) Teh mencapai seluas 0,12 juta ha (naik 0,37%); (6) Cengkeh mencapai seluas 0,47 juta ha (naik 0,32%); (7) kakao mencapai seluas 1,68 juta ha (naik 1,61%); (8) Jambu mete mencapai seluas 0,57 juta ha (naik 0,12%); (9) tebu mencapai seluas 0,46 juta ha (naik 0,77%); (10) jambu mete mencapai seluas 0,57 juta ha (naik 0,12%); (11) kapas mencapai seluas 14,16 juta ha (naik 38,94%) dan lada mencapai 179,04 juta ha (turun 0,16%). Untuk mengetahui rincian luas areal komoditas dapat dilihat sebagaimana tabel 1 berikut ini : Tabel 1 : Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2011 No

Komoditas

Tahun (ha) 2010 3,445,415 3,739,350 8,385,394 1,210,365 122,898 179,318 470,041 1,650,621 570,930 454,111 216,271

2011 3,456,127 3,752,144 8,908,399 1,292,965 123,351 179,038 471,526 1,677,254 571,633 457,615 227,510

+/(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Karet / Rubber Kelapa/ Coconut Kelapa Sawit / Oil Palm Kopi / Coffee T e h / Tea Lada / Pepper Cengkeh / Clove Kakao / Cocoa Jambu Mete/Cashewnut Tebu / Sugar Cane Tembakau / Tobacco

12

Kapas / Cotton

10,194

14,164

38.94

13

Jarak Pagar / Jatropha curcas

50,106

49,378

(1,46)

14

Nilam / Patchouli

24,472

23,442

(4,21)

15

Kemiri Sunan

918

918

0.00

2.2.

0.31 0.34 6.24 6.82 0.37 (0,16) 0.32 1.61 0.12 0.77 5.20

Produksi

Produksi komoditas utama perkebunan tahun 2011 secara nasional naik 1,97% dibanding tahun 2010, kenaikan dicapai untuk komoditi karet sebesar 3,09 juta ton (naik 12,92%), kelapa sebesar 3,20 juta ton (naik 1,17%), kelapa sawit sebesar 22,51 juta ton (naik 2,50%), dan jambu mete sebesar 0,12 juta ton (naik 6,18%). Sedangkan beberapa komoditi lainnya seperti kopi, teh, cengkeh, kakao, tebu, tembakau dan nilam mengalami penurunan. Nilai produksi masing-masing komoditi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : Tabel 2 : Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2011

1

Karet / Rubber

2,734,854

3,088,427

Laju Pertumb. % 12.93

2

Kelapa/ Coconut

3,166,666

3,203,632

1.17

3

Kelapa Sawit / Oil Palm

21,958,120

22,508,011

2.50

No

Komoditas

Tahun 2010

2011


24

No

Laju Pertumb. %

Tahun

Komoditas 2010

2011

4

Kopi / Coffee

686,922

633,991

(7,71)

5

T e h / Tea

156,604

140,944

(10,00)

6

Lada / Pepper

83,662

77,806

(7,00)

7

Cengkeh / Clove

98,386

75,757

(33,00)

8

Kakao / Cocoa

837,918

712,231

(15,00)

9

Jambu Mete/Cashewnut

115,149

122,260

6.18

10

Tebu / Sugar Cane

2,290,116

2,228,140

(2,71)

11

Tembakau / Tobacco

135,678

130,242

(4,01)

12

Kapas / Cotton

3,174

3,251

2.43

13


7,081

7,767

9.69

14

Nilam / Patchouli

2,206

1,668

(24,39)

15

Kemiri Sunan

2

2

0.00

2.3. Produktivitas Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan selama tahun 2011 pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 diantaranya produktivitas komoditas karet per hektar dari 986 kg tahun 2010 meningkat menjadi 1.106 kg tahun 2011, kelapa dari 1159 kg per hektar menjadi 1.168 kg per hektar. Namun beberapa komoditi mengalami penurunan akibat pengaruh anomali iklim seperti kelapa sawit, cengkeh, kakao, tebu, kapas, jarak pagar, dan nilam. Rincian produktivitas dapat dilihat sebagaimana tabel 3 berikut ini : Tabel 3 : Perkembangan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2011

No

Komoditas

1

Karet / Rubber

2

Tahun 2010

+/%

2011 986

1,106

12.17

Kelapa/ Coconut

1,159

1,168

0.77

3

Kelapa Sawit / Oil Palm

3,595

3,450

(4,03)

4

Kopi / Coffee

779

777

0,25

5

T e h / Tea

1,553

1,552

0,06

6

Lada / Pepper

756

765

1.19

7

Cengkeh / Clove

322

248

(22,98)

8

Kakao / Cocoa

854

668

(21,78)

9

Jambu Mete/Cashewnut

371

393

5.93

10

Tebu / Sugar Cane

5,292

5,191

(1,92)

11

Tembakau / Tobacco

760

801

5.39

12

Kapas / Cotton

380

356

(6,32)

13


250

234

(6,40)

14

Nilam / Patchouli

119

111

(6,72)

15

Kemiri Sunan

667

667

0.00


25

3. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2011 3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2011 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-676/MK.02/2010 tanggal 3 Nopember 2010 tentang pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2011, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian Rp 16,724 trilyun dan Rp 1,981 trilyun (11,85%) diantaranya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan tahun 2011. Namun dalam perkembangannya terdapat penghematan APBN sebesar 10%, sehingga pagu Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang menjadi Rp 1,975 trilyun yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2011 sebesar Rp 1.648.041.375.000,- dari total pagu sebesar Rp. 1.975.106.212.000,atau mencapai 83,44%. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 94,68%, diikuti secara berturut-turut kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 93,42%, Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 93,39% dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,59%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 89,77%, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 89,77% dan yang paling rendah kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 81,00%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 : Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2011 ANGGARAN KODE

1775 1776 1777 1778 1779 1780

1781

PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN SEMUSIM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN PENGEMBANGAN PENANGANAN PASCA PANEN KOMODITAS PERKEBUNAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. BUN DUKUNGAN PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH SERTA PENERAPAN TEKHNOLOGI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN JUMLAH

PAGU (Rp.000,-)

REALISASI (Rp.000,-)

1.521.259.731

1.232.266.812

81.00

108.293.709

102.534.002

94,68

89.031.711

81.540.799

91,59

8.346.124

7.794.276

93,39

30.493.757

28.487.236

93,42

143.646.769

128.954.072

89,77

74.034.411

66.464.179

89,77

1.975.106.212

1.648.041.375

83,44

%


26

3.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar Rp. 1.232.266.811.707,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 1.521.259.731.000,- (81,00%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama dikarenakan adanya blokir pada anggaran kegiatan Gernas kakao pada beberapa Satker Dinas Perkebunan yang baru dilepas pada tanggal 15 September 2011. Hal ini menyulitkan satker untuk melakukan kegiatan terutama yang bersifat kontraktual/lelang, karena proses kontrak memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2011 meliputi: 1) Perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi seluas 2.482 ha. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga jenis kopi yang dikembangkan meliputi (1). kopi robusta yang dilaksanakan di 13 kabupaten 7 provinsi yaitu Jabar, Jateng, DIY, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Lampung (2). kopi arabika yang dilaksanakan di 4 kabupaten 3 provinsi yaitu Jambi, NTB dan Jabar dan (3). kopi spesialti yang dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Sulsel, Bali, NTT dan Papua. Capaian realisasi fisik untuk output kegiatan tersebut seluas 2.407 ha (96,98%) dan capaian serapan keuangan sebesar Rp. 17.311.835.000,- (91,86%). 2) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman teh seluas 1.058 ha yang dilaksanakan di 12 kabupaten 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat dan Jambi. Capaian realisasi fisik seluas 1.054 ha (99,62%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.087.462.000,- (90,48%). 3) Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao termasuk Gernas kakao yang seluruhnya seluas 186.000 ha, dilaksanakan di 122 kabupaten 25 provinsi di Indonesia kecuali Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sumsel, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan. Capaian realisasi fisik seluas 158.474 ha (85,20%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 552.235.908.000,- (79,08%). 4) Perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman lada yang semuanya seluas 1.816 ha, dilaksanakan di 17 kabupaten 7 provinsi yaitu Jabar, Jatim, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim dan Kep. Bangka Belitung. Capaian realisasi fisik seluas 1.806 ha (99,45%) dan capain anggaran yang terserap sebesar Rp. 8.426.000.000,- (98,83%). 5) Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman cengkeh yang luasnya 6.292 ha dilaksanakan di 27 kabupaten 13 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, DI Yogyakarta dan Gorontalo. Capaian realisasi fisik seluas 5.958 ha (94,69%) dan serapan anggaran sebesar Rp. 4.853.062.000,- (93,04%). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

27

Rincian capaian serapan keuangan output kegiatan utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar dilihat pada Tabel 5. Tabel 5

No

Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2011

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program Pagu

Realisasi

%

%

1.521.259.731

1.232.266.812

81,00

18.611.310

17.311.835

91,66

96,98

3,412.271

3.087.462

90,48

99,62

1

Perluasan, peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Kopi

2

Rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman teh

3

Perluasan, Peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao

698.342.865

552.235.908

79,08

85,20

4

Perluasan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Lada

8.526.000

8.426.0000

98,83

99,46

5

Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh

5.216.169

4.853.062

93,04

94,69

6

Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tanaman Rempah dan Penyegar

8.348.707

7.361.702

88,18

94,17

7

Pengembangan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

8.398.900

6.998.128

83,32

89,36

8

Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Revitalisasi (Kakao)

7.735.557

6.990.866

90,37

93,06

9

Operasional Petugas Pendamping Revit Perkebunan (kakao)

1.278.975

1.116.425

87,29

90,63

10

Penyusunan Rencana kebutuhan Sarana Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar

45.000

45.000

100,00

100,00

11

Pemeliharaan, eksploitasi sarana dan prasarana pendukung.

615.000

4549.729

89,39

90,83

12

Pengadaan sarana, prasarana pendukung dan rehabilitasi gedung.

31.372.500

30.140.042

96,07

100,00

13

Operasional Petugas Pendamping

5.169.450

4.561.633

88,24

94,42

14

Pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev, keuangan, dll

712.783.382

577.900.201

81,08

85,13

15

Integrasi tanaman rempah dan penyegar – ternak

871.200

871.000

99,98

100,00

16

Pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya

1.400.000

1.400.000

100,00

100,00

17

Layanan perkantoran Pusat (Dirat TRP)

919.400

892.295

97,05

100,00

18

Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll (Dirat RTP)

2.551.500

2.425.876

95,08

97,80

Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman rempah dan penyegar

2.999.276

2.768.033

92,29

93,17

166.742

138.374

82,99

84,21

2.220.527

2.193.241

98,77

98,96

19

20

21

Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman rempah dan penyegar Pengawalan, pembinaa dan pendampingan kegiatan tanaman rempah dan penyegar


28

3.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Semusim sebesar Rp. 102.534.002.225,- dari target yang dialokasikan sebesar Rp. 108.293.709.000,- (94,68%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kesulitan dalam penyediaan benih kultur jaringan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim pada tahun 2011 meliputi : 1) Perluasan tebu rakyat, bongkar ratoon/rawat ratoon yang luasnya 3.040 ha dilaksanakan di 60 kabupaten 12 provinsi yaitu Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Kalbar, Sulsel, Gorontalo, Jambi dan Papua. Capaian realisasi fisikk seluas 2.972 ha (97,76%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.361.571.000,- (94,84%). 2) Penanaman tanaman kapas seluas 13.456 ha yang dilaksanakan di 33 kabupaten 7 provinsi yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Capaian realisasi fisik seluas 13.365 ha (99,32%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 14.848.511.250,- (99,74%). 3) Penanaman tanaman nilam seluas 188 ha yang dilaksanakan di 13 kabupaten 9 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung dan Bali. Capaian realisasi fisik seluas 188 ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.504.000.000,- (100%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dilihat pada Tabel 6. Tabel 6.

No

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tahun 2011

Pagu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program

Realisasi

%

108.293.709

102.534.002

94,68 94,84

%

1

Perluasan Tebu Rakyat, Bongkar/ Rawat Ratoon

67.625.856

64.139.729

2

Penanaman Tanaman Kapas

14.886.999

14.848.511

99,74

99,32

3

Penanaman Tanaman Nilam

1.504.000

1.504.000

100.00

100,00

4

Pemberdayaan Pekebun Tanaman Semusim

4.477.696

3.991.037

89,13

94,04

5

Pengembangan kelembagaan tanaman semusim

414.785

414.485

99,93

100,00

6

Operasional Petugas Pendamping Tanaman Semusim

4.064.633

3.839.298

94,46

97,04

7

Peningkatan kegiatan perlombaan & penghargaan perkebunan dll

2.092.286

1.951.113

93,25

97,76

100,00


29

No

Program Pagu

8

Penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi tanaman semusim

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000) Realisasi

%

%

86.100

85.235

99,00

100,00

9

Layanan Perkantoran Pusat (Dirat TS)

1.410.200

1.410.090

99,99

100,00

10

Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, monev, keuangan dll

6.011.753

5.786.595

96,25

97,65

11

Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman semusim

2.800.014

2.071.584

73,98

82,61

12

Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih

626.243

446.552

71,31

88,24

13

Pengawalan, pembinaan dan pendam pingan kegiatan tanaman semusim

2.293.144

2.045.773

89,21

100,00

3.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Tahunan adalah sebesar Rp. 81.540.799.000,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 89.031.711.000,- (91,59%). Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2011 meliputi : 1) Peremajaan dan perluasan tanaman karet rakyat seluas 5.656 ha (4.420 ha untuk peremajaan dan 1.236 ha untuk perluasan di daerah perbatasan wilayah pasca konflik) yang kegiatan dilaksanakan di 67 kabupaten 16 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Aceh. Capaian realisasi fisik untuk peremajaan seluas 4.070 ha (92,08%) dan perluasan seluas 1.236 ha (100%). Realisasi anggaran untuk peremajaan sebesar Rp. 19.024.645.300,(90,64%) dan untuk perluasan sebesar Rp. 6.093.012.000,- (99,89%). 2) Peremajaan tanaman Kelapa seluas 14.267 ha dilaksanakan di 81 kabupaten 25 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Malut, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Papua Barat. Capaian realisasi fisik seluas 13.844 ha (97,04%) dan serapan anggaran sebesar Rp. 17.370.188.000,- (95,06%). 3) Peremajaan dan perluasan tanaman kelapa sawit seluas 1.441 ha (peremajaan 1.326 ha, pembangunan berkelanjutan 75 ha dan perluasan di daerah perbatasan wilayah pasca konflik 40 ha). Kegiatan ini dilaksanakan di 9 kabupaten 6 provinsi yaitu Jambi, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu dan Kalbar. Capaian realisasi fisik telah tercapai 100%. Realisasi anggaran untuk peremajaan sebesar Rp. 4.905.937.100,- (96,16%) dan pembangunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

30

berkelanjutan dengan perluasan di daerah perbatasan wilayah pasca konflik telah terealisasi sebesar Rp. 497.500.000,- (100%). 4) Rehabilitasi dan perluasan tanaman jambu mete seluas 3.790 ha (rehabilitasi seluas 3.640 ha dan perluasan di daerah perbatasan wilayah pasca konflik seluas 150 ha) yang dilaksanakan di 12 kabupaten 4 provinsi yaitu Jatim, Sultra, NTB dan NTT. Capaian realisasi fisik untuk rehabilitasi dan perluasan tercapai 100%. Realisasi anggaran untuk rehabilitasi sebesar Rp. 1.360.090.000,- (99,97%) dan untuk perluasan sebesar Rp. 60.000.000,(47,62%). 5) Penanaman Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi (DME) seluas 630 ha dilaksanakan di 6 kabupaten 4 provinsi yaitu Jabar, Jatim, NTB dan Papua. Capaian realisasi fisik seluas 538 ha (65,40%) dan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 984.792.300,-(93,45%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan seperti dilihat pada Tabel 7. Tabel 7.

No

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2011 Output/ Fisik

Anggaran (Rp 000)

Program Pagu

Realisasi

%

%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

89.031.711

81.540.799

91,59

1

Peremajaan tanaman karet rakyat

20.988.980

19.024.645

90.64

92,08

2

Perluasan tanaman karet di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam

6.099.780

6.093.012

99,89

100,00

18.273.335

17.370.188

95,06

97,04

5.101.599

4.905.937

96,16

100,00

3

Peremajaan Tanaman Kelapa

4

Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

5

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

337.500

337.500

100,00

100,00

6

Perluasan tanaman kelapa sawit di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam

160.000

160.000

100,00

100,00

1.360.450

1.360.090

99,97

100,00

126.000

60.000

47,62

100,00

7

Rehabilitasi tanaman jambu mete

8

Perluasan tanaman jambu mete di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam

9

Penanaman jarak pagar untuk pengutuhan DME

1.053.847

984.792

93,45

85,40

10

Pemberdayaan pekebun tanaman perkebunan

1.027.813

920.942

89,60

92,31

11

Pengembangan kelembagaan tanaman tahunan

2.270.600

1.927.356

84,88

91,86

12

Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan revitalisasi (kelapa sawit, karet)

3.193.190

2.884.046

90,32

94,74

13

CP/CL Revitbun (kelapa sawit, karet)

4.279.304

3.352.468

78,34

78,94

14

Operasional petugas pendamping Revitbun

9.918.495

9.018.779

90,93

96,57


31

No

Output/ Fisik

Anggaran (Rp 000)

Program Pagu

Realisasi

%

%

85,88

82,46

1.109.519

88,49

94,44

844.884

97,84

98,00

5.705.000

5.601.185

98,18

98,35

Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan

2.054.598

1.646.973

80.16

85,07

20

Pemurnian, penilaian & penetapan sumber benih tanaman tahunan

1.011.350

906.214

89,60

97,78

21

Pengawalan, pembinaan & pendampingan kegiatan

3.906.520

2.992.721

76,61

86,67

15

Pengadaan kompor berbahan bakar jarak pagar

46.050

39.548

16

Integrasi tanaman tahunan – ternak

1.253.800

17

Layanan perkantoran pusat

863.500

18

Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, monev, keuangan dll

19

3.1.4. Dukungan Pengembangan Perkebunan

Penanganan

Pascapanen

Komoditas

Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan adalah sebesar Rp. 7.749.275.603,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 8.346.124.000,- (93,39%). Output kegiatan penting untuk Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan pada tahun 2011 meliputi : 1) Penanganan pascapanen tanaman semusim sebanyak 3 unit yang dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Jateng, Aceh dan Lampung. Capaian realisasi fisik 2 unit (66,67%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 218.019.575,(77,86%). 2) Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar sebanyak 20 unit yang dilaksanakan di 17 provinsi yaitu DIY, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, Papua, Bengkulu, Malut, Babel, Papua Barat dan Sulawesi Barat. Capaian realisasi fisik 20 unit (100%0 dan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.091.339.750,- (95,60%). 3) Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan sebanyak 22 unit yang dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Jabar, Aceh, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTT, Bengkulu, Banten dan Kepri. Capaian realisasi fisik 22 unit (100%) dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 659.219.706,- (99,06%). 4) Bimbingan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, sebanyak 1 paket dan capaian fisik 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.294.766.905,- (95,56%). 5) Fasilitasi Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik sebanyak 46 paket yang dilaksanakan di 23 provinsi dengan capaian fisik 95,65% dan serapan anggaran sebesar Rp. 1.207.737.667,- (86,99%).


32

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan dilihat pada tabel 8. Tabel 8.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan Tahun 2011 Output/

Anggaran (Rp000) No

Fisik

Program

Pagu

Realisasi

%

%

Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas perkebunan

8.346.124

7.794.276

93,39

1

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim

280.000

218.019

77,86

66,67

2

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar

1.141.515

1.091.340

95,60

100,00

3

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman tahunan

665.500

659.220

99,06

100,00

4

Bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan

4.494.085

4.294.767

94,56

100,00

5

Fasilitasi pencegahan gangguan usaha perkebunan dan konflik

1.388.310

1.207.373

86,99

95,05

6

Pengadaan sarana & prasarana perkantoran (Dirat PPPU)

60.000

58.946

98,24

100,00

7

Pembinaan, pengawalan dan pendampingan kegiatan pascapanen dan pembinaan usaha

316.714

264.245

83,43

87,00

3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebesar Rp. 28.487.235.663,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 30.493.757.000,- (93,42%). Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan pada tahun 2011 meliputi : 1) Pengendalian OPT tanaman perkebunan yang meliputi OPT tanaman kelapa, karet, jambu mete, lada, kopi, cengkeh dan tebu. Luas pengendalian OPT 4.030 ha dan terealisasi seluas 3.803 ha. Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 9.046.109.000,- (94,24%). 2) Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun dilaksanakan di 82 kabupaten 9 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim. Capaian fisik 90,44% dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.193.710.000,- (82,18%). 3) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan sebanyak 81 Kelompok Tani yang dilaksanakan di 36 kabupaten 15 provinsi yaitu Jabar, jateng, DIY, Jatim, Riau, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulsel, NTB, Bengkulu, Sultra, Malut dan Gorontalo. Capaian realisasi fisik 81 Kelompok Tani (100%). Anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.826.455.000,- (97,90%). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

33

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 9 berikut ini : Tabel 9.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Perlindungan Perkebunan tahun 2011

No

Output

Kegiatan

Utama

Output/ Fisik

Anggaran (Rp)

Program Pagu

Dukungan

Realisasi

%

%

Dukungan Perlindungan Perkebunan

30.493.757

28.487.235

93,42

1

Pengendalian OPT tanaman perkebunan

9.599.110

9.046.109

94,24

94,37

2

Operasional Laboratorium

3.324.427

3.266.605

98,26

100,00

3

Mitigas dan adaptasi perubahan iklim

1.073.770

1.048.931

97,69

100,00

4

Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun

3.886.419

3.193.710

82,18

90,44

5

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

3.908.700

3.826.455

97,90

100,00

6

Pemberdayaan pengamat hama & penyakit

3.274.522

3.113.115

95,07

100,00

7

Layanan kantor pusat (Dirat Perlindungan)

606.420

586.827

96,77

70,83

8

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

100.000

91.000

91,00

100,00

9

Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan dll

3.599.446

3.466.093

96,30

96,89

10

Pengawalan, pembinaan & pendampingan kegiatan perlindungan perkebunan

1.120.943

848.390

75,69

80,05

3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp. 128.954.072.418,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 143.646.789.000,- (89,77%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dilihat pada Tabel 10 berikut ini : Tabel 10.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2011

No

Pagu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 1

Layanan perkantoran

2

Pengadaan perkantoran

sarana

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program

&

prasarana

143.646.769

Realisasi

%

%

128.954.072 .

89,77

37.643.911

33.886.298

90,02

100,00

2.579.200

2.315.698

89,78

100,00


34

No

Program

3

Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000) Pagu

Realisasi

%

%

68.063.524

61.965.631

91,04

92,35

4

Peningkatan kapabilitas pegawai

2.714.900

2.330.338

86,50

100,00

5

Pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev pembangunan perkebunan

20.121.325

18.687.356

92,87

100,00

6

Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

12.523.909

9.768.751

78,00

81,24

3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp 66.464.178.811,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 74.034.411.000,(89,77%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut antara lain adanya optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan pengadaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Laboratorium serta Pemeliharaan kebun Contoh, Demplot, Uji koleksi kebun sumber daya genetik kelapa sawit di Sijunjung yang tidak terlaksana dengan baik. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 11 berikut : Tabel 11. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2011 No

Output/ Fisik

Anggaran (Rp 000)

Program Pagu

Realisasi

%

%

Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

74.034.411

66.464.179

89,77

1

Layanan Perkantoran

41.740.792

42.588.910

102,03

100,00

2

Pengadaan sarana, prasarana perkantoran, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala dan kepegawaian dll

8.613.296

7.000.614

81,28

89,29

3

Standar, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dll

5.610.789

5.120.199

91,26

94,44

4

Peningkatan kapabilitas pegawai

2.609.606

2.479.447

95,01

100,00

5

Opersional Laboratorium

2.994.514

2.861.791

95,27

97,88

6

Pemeliharaan kebun contoh, demplot, uji, koleksi dll

12.465.414

6.413.218

51,45

52,12

Untuk mengetahui secara detail capaian kinerja kegiatan utama (output) dari Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

35

3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2011 Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 497 yang tersebar di 33 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidak-berpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun terakhir (2010 dan 2011); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat kata "Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal Rp 900 juta. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 900 juta, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2011 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 217 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (180 satker). Satker Dinas Provinsi yang serapan anggarannya dibawah 80% berjumlah 7 satker yaitu (1) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, (2) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, (3) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, (4) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, (5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, (6) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo dan (7) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk satker kabupaten yang penyerapannya anggaran kurang dari 80% berjumlah 38 satker. Jika satker kabupaten yang serapan anggarannya dibawah 80% tersebut dikelompokkan sesuai provinsi, maka distribusi sebagai berikut Provinsi Jatim (1 satker), Sumut (3 satker), Sumbar (6 satker), Jambi (1 satker), Lampung (3 satker), Kalteng (1 satker), Kalsel (2 satker), Kaltim (1 satker), Sulteng (1 satker), Sulsel (9 satker), Sultra (3 satker), Bengkulu (2 satker), Banten (2 satker), Gorontalo (1 satker), Sulbar (2 satker). Adapun rincian per kabupaten/kota sebagai berikut 1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek (Jatim), 2) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo (Sumut), 3) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumut), 4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan (Sumut), 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam (Sumbar), 6) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman (Sumbar), 7) Dinas Kehutanan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

36

Perkebunan Kabupaten Tanah Datar (Sumbar), 8) Dinas Perkebunan Kabupaten Dharmas Raya (Sumbar), 9) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman (Sumbar), 10) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat (Sumbar), 11) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun (Jambi), 12) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur (Lampung), 13) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran (Lampung), 14) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu (Lampung), 15) Dinas Perkebunan Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng), 16) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalsel), 17) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu (Kalsel), 18) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan (Kaltim), 19) Dinas Perkebunan Kabupaten Buol (Sulteng), 20) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap (Sulsel), 21) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang (Sulsel), 22) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone (Sulsel), 23) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu (Sulsel), 24) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Sulsel), 25) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba (Sulsel), 26) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang (Sulsel), 27) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Sulsel), 28) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur (Sulsel), 29) Dinas Pertanian Kabupaten Muna (Sultra), 30) Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka (Sultra), 31) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Utara (Sultra), 32) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), 33) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang (Bengkulu), 34) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang (Banten), 35) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak (Banten), 36) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo), 37) Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Utara (Sulbar) dan 38) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa (Sulbar). Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2013. Rincian capaian serapan keuangan masingmasing satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana disajikan pada Lampiran 5. 4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai, perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta program pembangunan perkebunan pada tahun 2011, maka terdapat permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut : 4.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

37

tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 4.1.1. Administrasi • Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan; • Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati; • Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa; • Sanggahan banding; • Terbatasnya waktu untuk pelaksanaan anggaran Gernas kakao yang dilepas blokirnya sejak 15 September 2011 sebesar Rp. 400 milyar; • Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten.

4.1.2. Teknis 4.1.2.1. Perencanaan • Unit cost yang terlalu kecil; • Sertifikasi lahan petani belum ada; • Tumpang tindih lahan; • RTRWP/RTRWK provinsi yang belum selesai; • Syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra; • Terjadinya anomali iklim. 4.1.2.2. Pengorganisasian • Terlambatnya proses distribusi pupuk; • SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun; • Regu proteksi perkebunan tingkat petani umumnya tidak ada lagi; • Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani); • • •

Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu; Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan; Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha.

4.1.2.3. Pelaksanaan • Pemanfaatan pengolahan limbah dan hasil samping pada kegiatan integrasi sawit-ternak sapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya; • Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; • Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

38

• • • •

Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum memadai; Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota, khususnya untuk Gernas kakao; Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani; Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan modal untuk menampung hasil produksi anggotanya.

4.1.2.4. Pengawasan • Kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan; • Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana (paling lambat tanggal 31 Desember 2014 seluruh perusahaan perkebunan sudah harus menerapkan ISPO).

4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi: 4.2.1. Administrasi  Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;  Percepatan proses pengadaan barang/jasa;  Penerapan reward dan punishment;  Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok;  pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2011 sebagai pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran kepada pemerintah maupun masyarakat. 4.2.2. Pengorganisasian  Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi);  Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;  Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

39

 Penilaian kinerja satker yang akan disampaikan pada awal tahun 2012. Penilaian kinerja satker meliputi 5 (lima) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;  Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di internal dinas maupun dilapangan/petani;  Melakukan koordinasi dengan BMG untuk mendapatkan informasi perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jadwal kegiatan lapangan;  Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya. 4.2.3. Pelaksanaan  Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;  Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;  Pengembangan program integrasi sawit-ternak sapi pada perkebunan rakyat perlu diarahkan pada suatu gerakan yang terkonsentrasi dengan orientasi bisnis;  Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA dan Sertifikasi Massal;  Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit, (didahulukan dengan cover letter jikaSertifikasi lahan petani belum ada);  Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat kepada seluruh cabang-cabang untuk mendukung Program Revitalisasi Perkebunan;  Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha di Propinsi dan Kabupaten;  Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait.  Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam rangka untuk mencegah terjadinya gangguan usaha perkebunan. 4.2.4. Pengawasan  Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah,  Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif;  Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.  Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.


40

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-2 pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 2011. Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.981.018.000.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 217 satker baik di Pusat maupun Daerah berupa dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: (1) Peningkatan roduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (5) Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di 3 UPT Pusat di Daerah (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon). Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil bahwa capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 33,02 juta ton dari target sebesar 35,72 juta ton atau mencapai 92,43% dibandingkan dengan target dalam penetapan kinerja tahun 2011. Capaian tertinggi pada komoditi karet (113,91%), dan secara berurutan sebagai berikut kelapa (97,25%), cengkeh (94,70%), kelapa sawit (91,83%), nilam (85,98%), lada (91,54%), kopi (89,42%), tebu (82,77%), jambu mete (82,61%), teh (82,42%). Sebaliknya komoditi yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan penurunan produksi yang cukup tajam adalah kapas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011

42

(9,85%), kakao (66,32%) dan tembakau (71,56%). Untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan pasarnya adalah jarak pagar (38,80%) dan kemiri minyak (40,00%). Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 5.2. Saran Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 2 (kedua) dari priode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya. Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


43

Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman PerkebunanBerkelanjutan No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

I. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

1. Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); 1). Swasembada gula nasional a. Tebu 2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh 3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit 4). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Kemiri Sunan

2. Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan perkebunan ( tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

(ribu ton)

2.692

33 80

182 97 709 171 1.074 85 148 2.711 3.126 23.503

20 164 926 4,8

(kg/ha)

1). Swasembada gula nasional a. Tebu

6.000

2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh

1.900 274

3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh

888 6.400 840 1.600

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3) e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit 4). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan

I.1. Peningkatan Luas Areal Tanaman Semusim

1. Luas Areal Tanaman Semusim 1). Swasembada Gula Nasional a. Tebu 2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Kapas 3) Pengembangan Komoditas Ekspor a. Tembakau b. Nilam

I.2. Peningkatan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

2. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar 1). Pengembangan komoditas ekspor a. Kakao b. Kopi c. Teh d. Lada

I.3. Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan

Target (4) 1.100 713 569 1.000 1.119 3.997

1.250 16.000

(ribu ha)

572

18

205 15

(ribu ha)

1.746 1.308 130 193

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Cengkeh

469

3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) a. Rehabilitasi b. Intensifikasi c. Peremajaan

93 49 27

3. Luas Areal Tanaman Tahunan 1). Pengembangan komoditas ekspor a. Karet b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Jambu Mete

(ribu ha)

3.456 3.814 8.342 574

2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan

12 2

4). Revitalisasi Perkebunan a. Karet

53

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3) b. Kelapa sawit c. Kakao

I.4. Penurunan luas areal yang terserang OPT

5. Dukunagn pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 1). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani)

100

75

3). Jumlah penanganan kasus ganggunan usaha perkebunan (Perusahaan)

38

6. Dukungan Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi)

I.7. Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan a). BBP2TP Surabaya

7. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 7.a). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) 7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

c). BBP2TP Ambon

38.335

2). Jumlah Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO (Perusahaan)

I.6. Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan

b). BBP2TP Medani

(4) 153 34

4. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Luas areal pengendalian OPT Perkebunan (ha)

I.5. Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan

Target

7.c). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

32

12.915 5

208.344 5

343 9

Lampiran 2

PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: :

Direktorat Jenderal Perkebunan 2011

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); - Swasembada gula nasional a. Tebu

(ribu ton)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

I.

- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh - Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa sawit - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (boienergi) a. Jarak pagar b. Kelapa c. Kelapa sawit d. Kemiri Sunan II.

Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan perkebunan ( tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); - Swasembada gula nasional a. Tebu

2.692

33 80

182 97 709 171 1.074 85 148 2.711 3.126 23.503

20 164 926 4,8 (kg/ha)

6.000

- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh

1.900 274

- Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi

888 6.400 840

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3) 1.600 1.100 713 569 1.000 1.119 3.997

d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa sawit - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (boienergi) a. Jarak pagar b. Kemiri sunan

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Rp. 1.981.048.000.000.:

Jakarta,

Februari 2011

Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Perkebunan

( Suswono )

( Gamal Nasir )

1.250 16.000

Lampiran 3 a

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra)

Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

(ribu ton)

(ribu ton)

I.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

1.

1). Swasembada gula nasional a. Tebu 2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh 3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit 4). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Kemiri Sunan Jumlah Produksi 2.

Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan perkebunan ( tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

Realisasi

% (6)

2.692,0

2.228,1

82,77

33,0 80,0

3,3 75,8

9,85 94,70

182,0 1.940,0 709,0 171,0 1.074,0 85,0 148,0 2.711,0 3.126,0 23.503,0

130,2 1.668,0 634,0 140,9 712,2 77,8 122,3 3.088,0 3.040,0 21.582,0

71,56 85,98 89,42 82,42 66,32 91,54 82,61 113,91 97,25 91,83

20,0 164,0 926,0 4,8

7,8 164,0 926,0 2

38,80 100,00 100,00 40,00

35.729,0

33.025,6

92,43

(kg/ha)

(kg/ha)


6.000,0

5.191,0

86,52


1.900,0 274,0

532,1 248,0

28,01 90,51

3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit

888,0 128,0 840,0 1.600,0 1.100,0 713,0 569,0 1.000,0 1.185,0 3.997,0

625,0 111,0 777,0 1.552,0 668,0 702,0 393,0 1.106,0 1.168,0 3.450,0

70,38 86,72 92,50 97,00 60,73 98,46 69,07 110,60 98,57 86,31


1.250,0 3.200,0

434,0 667,0

34,72 20,84

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ribu ha)

(ribu ha)

572,0

458,0

80,07

18,0

14,0

77,78

205,0 15,0

228,0 23,0

111,22 153,33

(ribu ha)

(ribu ha)

1.746,0 1.308,0 130,0 193,0

1.552,0 1.293,0 123,0 179,0

88,89 98,85 94,62 92,75

469,0

471,0

100,43

93,0 49,0 27,0

59,0 44,0 21,9

63,44 89,84 81,00

(ribu ha)

(ribu ha)

3.456,0 3.814,0 8.342,0 574,0

3.418,0 3.752,0 8.871,0 571,0

98,90 98,37 106,34 99,48

12,0 2,0

4,9 0,9

40,83 45,00

53,0 153,0 34,0

38,0 64,0 19,0

71,70 41,83 55,88

21.265,0

21.205,4

99,72

38.335,0

3.803,0

9,92

100,0

89,0

89,00


75,0

50,0

66,67


38,0

33,0

86,84


1.

Luas Areal Tanaman Semusim 1). Swasembada Gula Nasional a. Tebu 2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Kapas 3) Pengembangan Komoditas Ekspor a. Tembakau b. Nilam


2.

Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar 1). Pengembangan komoditas ekspor a. Kakao b. Kopi c. Teh d. Lada 2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Cengkeh 3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) a. Rehabilitasi b. Intensifikasi c. Peremajaan


3.

Luas Areal Tanaman Tahunan 1). Pengembangan komoditas ekspor a. Karet b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Jambu Mete 2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan 4). Revitalisasi Perkebunan a. Karet b. Kelapa sawit c. Kakao Jumlah Luas Areal 15 Komoditas


4.

5.

% (6)

Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Luas areal pengendalian OPT Perkebunan (ha)


Realisasi

Dukunagn pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 1). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani)

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)


6.


7.

Dukungan Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi)

7.a). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang)

7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

c). BBP2TP Ambon

(5)

% (6)

32,0 217,0

32,0 217,0

100,00 100,00

12.915,0

12.915,0

100,00

5,0

5,0

100,00

208.344,0

208.344,0

100,00

5,0

5,0

100,00

343,0

343,0

100,00

9,0

9,0

100,00

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) b). BBP2TP Medani

Realisasi


Lampiran 3 b

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program/Outcomes ) Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

No. (1) I.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

1.

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); 1). Swasembada gula nasional a. Tebu 2). Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri a. Kapas b. Cengkeh 3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit 4). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Kemiri Sunan Jumlah Produksi

(ribu ton) (ribu ton)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

2.692,0

2.228,1

82,77

33,0 80,0

3,3 75,8

9,85 94,70

182,0 1.940,0 709,0 171,0 1.074,0 85,0 148,0 2.711,0 3.126,0 23.503,0

130,2 1.668,0 634,0 140,9 712,2 77,8 122,3 3.088,0 3.040,0 21.582,0

71,56 85,98 89,42 82,42 66,32 91,54 82,61 113,91 97,25 91,83

20,0 164,0 926,0 4,8

7,8 164,0 926,0 2

38,80 100,00 100,00 40,00

35.729,0

33.025,6

92,43

Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Realisasi (8) (9) 1.975.106.212

1.648.041.375

% (10) 83,44

No. (1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(kg/ha)

(kg/ha)


6.000,0

5.191,0

86,52


1.900,0 274,0

532,1 248,0

28,01 90,51

3). Pengembangan komoditas ekspor a. Tembakau b. Nilam c. Kopi d. Teh e. Kakao f. Lada g. Jambu Mete h. Karet i. Kelapa j. Kelapa Sawit

888,0 128,0 840,0 1.600,0 1.100,0 713,0 569,0 1.000,0 1.185,0 3.997,0

625,0 111,0 777,0 1.552,0 668,0 702,0 393,0 1.106,0 1.168,0 3.450,0

70,38 86,72 92,50 97,00 60,73 98,46 69,07 110,60 98,57 86,31


1.250,0 3.200,0

434,0 667,0

34,72 20,84

2.

Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan perkebunan ( tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Realisasi (8) (9)

% (10)

Lampiran 3c

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs ) Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

No. (1)

Sasaran Strategis (2)


Indikator Kinerja (3) 1. Luas Areal Tanaman Semusim 1). Swasembada Gula Nasional (ha) a. Tebu


Target

Realisasi

(4)

(5)

(ha)

(ha)

% (6)

2.972

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri (ha) a. Kapas

13.456

13.365

99,32

3) Pengembangan Komoditas Ekspor (ha) a. Tembakau b. Nilam

205 188

0 188

0 100,00

1). Pengembangan komoditas ekspor (ha) a. Kakao b. Kopi c. Teh d. Lada

1.552 2.482 1.058 1.816

1.322 2.407 1.054 1.806

Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman rempah dan 85,20 penyegar (Prioritas 96,98 Nasional dan Bidang) 99,62 99,45

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri (ha) a. Cengkeh

6.292

5.958

94,69

74.200 62.800 49.500

58.672 59.203 40.360

79,07 94,27 81,54

2. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ha) a. Rehabilitasi b. Intensifikasi c. Peremajaan

(ha)

(7)

Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman semusim 97,76 (Prioritas Nasional dan Bidang)

3.040

(ha)

Program Pagu (8)

Anggaran (Rp. 000,-) Realisasi (9)

% (10)

108.293.709

102.534.002

94,68

1.521.259.731

1.232.266.812

81,00

No. (1)

Sasaran Strategis (2)


Indikator Kinerja (3)

%

(5)

(ha)

(ha)

5.656 14.267 1.441 3.790

5.306 13.844 1.441 3.790

2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) (ha) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan

630 5

538 5

85,40 100,00

4). Revitalisasi Perkebunan (ha) a. Karet b. Kelapa sawit c. Kakao

53 153 34

53 153 34

100,00 100,00 100,00

3. Luas Areal Tanaman Tahunan

(6)

5. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 1). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani)

Program (7)

Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Prio93,81 ritas Nasional & Bidang 97,04 100,00 100,00

4. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Luas areal pengendalian OPT Perkebunan (ha)


Realisasi

(4)

1). Pengembangan komoditas ekspor (ha) a. Karet b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Jambu Mete


Target

Dukungan perlindungan perkebunan (Prioritas Bidang) 4.030

3.803

Pagu (8)


% (10)

89.031.711

81.540.799

91,59

30.493.757

28.487.235

93,42

8.346.124

7.794.276

93,39

94,37

100

89

Dukungan pascapanen dan pembinaan usaha 89,00 perkebunan


75

50

66,67


38

33

86,84

No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja (3)


6. Dukungan Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi/Satker)


7. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 7.a). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

b). BBP2TP Medan

7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

c). BBP2TP Ambon


Target (4)

Realisasi (5)

32 217

% (6)

32 217

Program (7)

Dukungan manajemen dan dukungan teknis 100,00 lainnya di Direktorat 100,00 Jenderal Perkebunan

Dukungan pengujian & pengawasan mutu benih serta penerapan tekno100,00 logi proteksi tanaman perkebunan 100,00

12.915

12.915

5

5

208.344

208.344

100,00

5

5

100,00

343

343

100,00

9

9

100,00

Total Pagu Anggaran :

Pagu (8)


% (10)

143.646.769

128.954.072

89,77

74.034.411

66.464.179

89,77

1.975.106.212

1.648.041.375

83,44

Lampiran 4 Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output ) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011. Posisi 31 Desember 2011

No. 1

KODE 2 018.05.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3

Satuan 4

Target 5

Output/Fisik Realisasi 6

% 7

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1775 1775.01 1775.02 1775.03 1775.04 1775.05 1775.06 1775.07 1775.08 1775.10 1775.11 1775.12 1775.13 1775.14 1775.15 1775.16 1775.17 1775.18 1775.20

19 20 21

1775.21 1775.22 1775.23

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Perluasan, peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Kopi Rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman Teh Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao Perluasan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Lada Peremajaa, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Revitalisasi Kakao Operasional Petugas Pendamping Revit Perkebunan (kakao) Penyusunan Rencana kebutuhan Sarana Produksi Tanaman Rempah & Penyegar Pemeliharaan, eksploitasi sarana dan prasarana pendukung. Pengadaan sarana, prasarana pendukung dan rehabilitasi gedung Operasional Petugas Pendamping Pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev, keuangan, dll Integrasi tanaman rempah dan penyegar – ternak Pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya Layanan perkantoran Pusat (Dirat TRP) Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll (Dirat RTP) Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman rempah dan penyegar (ha) Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman rempah dan penyegar Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman rempah dan penyegar

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1776 1776.01 1776.02 1776.04 1776.05 1776.06 1776.07 1776.10 1776.11 1776.13 1776.14 1776.15 1776.16 1776.18

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Perluasan Tebu Rakyat, Bongkar/ Rawat Ratoon Penanaman Tanaman Kapas Penanaman Tanaman Nilam Pemberdayaan Pekebun Tanaman Semusim Pengembangan kelembagaan tanaman semusim Operasional Petugas Pendamping Tanaman Semusim Peningkatan kegiatan perlombaan & penghargaan perkebunan dll Penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi tansim Layanan Perkantoran Pusat (Dirat TS) Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaa, monev, keuangan dll (Dirat TS) Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman semusim Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman semusim

Pagu 8

Anggaran (Rp. 000,-) Realisasi 9

% 10

1.975.106.212

1.648.041.375

83,44

2.482 1.058 186.000 1.816 6.292 343 357 72 64 2 12 134 251 12 13 1.552 12 13

2.407 1.054 158.474 1.806 5.958 323 319 67 58 2 11 134 237 10 13 1.552 12 13

96,98 99,62 85,20 99,45 94,69 94,17 89,36 93,06 90,63 100,00 90,83 100,00 94,42 85,33 100,00 100,00 100,00 97,80

1.521.259.731 18.886.310 3.412.271 698.342.865 8.526.000 5.216.169 8.348.707 8.398.900 7.735.557 1.278.975 45.000 615.000 31.372.500 5.169.450 712.783.382 871.200 1.400.000 919.400 2.551.500

1.232.266.812 17.311.835 3.087.462 552.235.908 8.426.000 4.853.062 7.361.702 6.998.128 6.990.866 1.116.425 45.000 549.729 30.140.042 4.561.633 577.900.201 871.000 1.400.000 892.295 2.425.876

81,00 91,66 90,48 79,08 98,83 93,04 88,18 83,32 90,37 87,29 100,00 89,39 96,07 88,24 81,08 99,98 100,00 97,05 95,08

Ha Paket Bulan

157 19 12

146 16 12

93,17 84,21 98,96

2.999.276 166.742 2.220.527

2.768.033 138.374 2.193.241

92,29 82,99 98,77

Ha Ha Ha Poktan Poktan Orang Orang Paket Bulan Bulan Ha Paket Bulan

3.040 13.456 188 319 69 203 31 1 12 12 92 17 12

2.972 13.365 188 300 69 197 31 1 12 12 76 15 12

97,76 99,32 100,00 94,04 100,00 97,04 100,00 100,00 100,00 97,65 82,61 88,24 100,00

108.293.709 67.625.856 14.886.999 1.504.000 4.477.696 414.785 4.064.633 2.092.286 86.100 1.410.200 6.011.753 2.800.014 626.243 2.293.144

102.534.002 64.139.729 14.848.511 1.504.000 3.991.037 414.485 3.839.298 1.951.113 85.235 1.410.090 5.786.595 2.071.584 446.552 2.045.773

94,68 94,84 99,74 100,00 89,13 99,93 94,46 93,25 99,00 99,99 96,25 73,98 71,31 89,21

Ha Ha Ha Ha Ha Poktan Poktan Kegiatan Orang Dokumen Bulan Paket Orang Bulan Paket Ha Bulan Bulan

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KODE Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2 3 1777 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 1777.01 Peremajaan tanaman karet rakyat 1777.02 Perluasan tanaman karet di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam 1777.03 Peremajaan Tanaman Kelapa 1777.04 Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 1777.05 Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 1777.06 Perluasan tanaman kelapa sawit di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam 1777.07 Rehabilitasi tanaman jambu mete 1777.08 Perluasan tanaman jambu mete di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam 1777.11 Penanaman jarak pagar untuk pengutuhan DME 1777.12 Pemberdayaan pekebun tanaman perkebunan 1777.13 Pengembangan kelembagaan tanaman tahunan 1777.14 Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan revitalisasi (kelapa sawit, karet) 1777.15 Calon Pekebun/Calon Lahan Revitbun (kelapa sawit, karet) 1777.16 Operasional petugas pendamping Revitbun 1777.17 Pengadaan kompor berbahan bakar jarak pagar 1777.18 Integrasi tanaman tahunan – ternak 1777.19 Layanan perkantoran pusat (Dirat TT) 1777.21 Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, monev, keuangan dll (Dirat TT) 1777.22 Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan 1777.23 Pemurnian, penilaian & penetapan sumber benih tanaman tahunan 1777.26 Pengawalan, pembinaan & pendampingan kegiatan tahunan

IV 1 2 3 4 5 6 7

1778 1778.01 1778.02 1778.03 1778.04 1778.05 1778.07 1778.10

Pengembangan Penanganan Pasca panen komoditas perkebunan Peningkatan penanganan pasca panen tanaman semusim Peningkatan penanganan pasca panen tanaman rempah dan penyegar Peningkatan penanganan pasca panen tanaman tahunan Bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan Fasilitasi pencegahan gangguan usaha perkebunan dan konflik Pengadaan sarana & prasarana perkantoran (Dirat PPPU) Pembinaan, pengawalan, pendampingan kegiatan pascapanen & pembinaan usaha

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1779 1779.01 1779.02 1779.03 1779.04 1779.05 1779.06 1779.07 1779.08 1779.09 1779.10

Dukungan Perlindungan Perkebunan Pengendalian OPT tanaman perkebunan Operasional Laboratorium Mitigas dan adaptasi perubahan iklim Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan Pemberdayaan pengamat hama & penyakit Layanan kantor pusat (Dirat Perlindungan) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan dll Pengawalan, pembinaan & pendampingan kegiatan perlindungan perkebunan

No. 1

III 1 2 3 4 5 6 7 8

Satuan 4

Target 5


% 7

Pagu 8


% 10

Ha Ha

4.420 1.236

4.070 1.236

92,08 100,00

89.031.711 20.988.980 6.099.780

81.540.799 19.024.645 6.093.012

91,59 90,64 99,89

Ha Ha Ha Ha

14.267 1.326 75 40

13.844 1.326 75 40

97,04 100,00 100,00 100,00

18.273.335 5.101.599 337.500 160.000

17.370.188 4.905.937 337.500 160.000

95,06 96,16 100,00 100,00

Ha Ha

3.640 150

3.640 150

100,00 100,00

1.360.450 126.000

1.360.090 60.000

99,97 47,62

630 39 86 19 240.000 495 285 18 12 12 201 45 12

538 36 79 18 189.456 478 235 17 12 12 171 44 10

85,40 92,31 91,86 94,74 78,94 96,57 82,46 94,44 98,00 98,35 85,07 97,78 86,67

1.053.847 1.027.813 2.270.600 3.193.190 4.279.304 9.918.495 46.050 1.253.800 863.500 5.705.000 2.054.598 1.011.350 3.906.520

984.792 920.942 1.927.356 2.884.046 3.352.468 9.018.779 39.548 1.109.519 844.884 5.601.185 1.646.973 906.214 2.992.721

93,45 89,60 84,88 90,32 78,34 90,93 85,88 88,49 97,84 98,18 80,16 89,60 76,61

3 20 22 1 46 1 12

2 20 22 1 44 1 10

66,67 100,00 100,00 100,00 95,65 100,00 87,00

8.346.124 280.000 1.141.515 665.500 4.494.085 1.388.310 60.000 316.714

7.794.276 218.020 1.091.340 659.220 4.294.767 1.207.738 58.946 264.245

93,39 77,86 95,60 99,06 95,56 86,99 98,24 83,43

4.030 42 13 1.360 81 911 12 12 12 12

3.803 42 13 1.230 81 911 9 12 12 10

94,37 100,00 100,00 90,44 100,00 100,00 70,83 100,00 96,89 80,05

30.493.757 9.599.110 3.324.427 1.073.770 3.886.419 3.908.700 3.274.522 606.420 100.000 3.599.446 1.120.943

28.487.235 9.046.109 3.266.605 1.048.931 3.193.710 3.826.455 3.113.115 586.827 91.000 3.466.093 848.390

93,42 94,24 98,26 97,69 82,18 97,90 95,07 96,77 91,00 96,30 75,69

Ha Poktan Poktan Provinsi Ha Orang Unit Paket Bulan Bulan Ha Kegiatan Bulan

Unit Unit Unit Paket Paket Paket Paket

Ha Unit Paket Kegiatan Poktan Orang Bulan Bulan Bulan Bulan

2

VI 1 2 3

KODE 2 1780 178.01 178.02 178.03

4 5 6

178.04 178.05 178.06

No. 1

VII 1 2 3 4 5 6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Layanan perkantoran Pengadaan sarana & prasarana perkantoran Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll Peningkatan kapabilitas pegawai Pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev pembangunan perkebunan Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 1781.01 Layanan Perkantoran 1781.02 Pengadaan sarana, prasarana perkantoran, dan laboratorium 1781.03 Norma, standar, pedoman, monitoring, evaluasi, keuangan dll 1781.04 Peningkatan kapabilitas pegawai 1781.05 Opersional Laboratorium 1781.06 Pemeliharaan kebun contoh, demplot, uji, koleksi dll Jumlah I s/d VII

Satuan 4

Target 5


% 7

Pagu 8


% 10

Bulan Paket Paket

12 12 10

12 12 9

100,00 100,00 92,35

143.646.769 37.643.911 2.579.200 68.063.524

128.954.072 33.886.298 2.315.698 61.965.631

89,77 90,02 89,78 91,04

Orang Satker Satker

555 217 37

555 217 30

100,00 100,00 81,24

2.714.900 20.121.325 12.523.909

2.330.338 18.687.356 9.768.751

85,84 92,87 78,00

74.034.411

66.464.179

89,77

41.740.792 8.613.296 5.610.789 2.609.606 2.994.514 12.465.414

42.588.910 7.000.614 5.120.199 2.479.447 2.861.791 6.413.218

102,03 81,28 91,26 95,01 95,57 51,45

1.975.106.212

1.648.041.375

83,44

Bulan Kegiatan Kegiatan Orang Kegiatan Kegiatan

12 28 54 620 25 107

12 25 51 620 25 56

100,00 89,29 94,44 100,00 97,88 52,12

3

Lampiran 5

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SATKER PERKEBUNAN TAHUN 2011

1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukabumi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cianjur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung Dinas Perkebunan Kab. Garut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tasikmalaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kuningan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Majalengka

3 17.244.982 1.365.570 1.399.485 921.050 990.590 880.430 1.221.850 601.544 781.420

Kinerja Satker Realisasi Keuangan Realisasi (Rp.000,-) (%) Fisik (%) 4 5 6 16.535.323 95,88 97,33 1.156.180 84,67 100 1.314.960 93,96 100 907.649 98,55 100 824.954 81,88 100 878.305 99,76 100 1.141.849 93,45 100 578.394 96,15 100 770.230 98,57 97,53

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Semarang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pekalongan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tegal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonosobo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri

33.196.789 931.350 700.732 904.100 887.700 773.900 882.400 844.600

32.542.545 880.774 698.542 845.230 797.658 759.770 875.500 741.264

98,03 94,57 99,69 93,49 89,86 98,17 99,22 87,77

100 100 100 100 100 100 100 100

10.215.785 1.094.710 1.244.615

9.537.348 886.234 1.204.271

93,36 80,96 96,76

89,08 69,4 61,46

No. 1 1

2

3

SATKER

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta 3.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunung Kidul 3.2 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kulon Progo

4

PAGU (Rp.000,-)

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Malang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tulungagung Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Madiun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ngawi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

25.768.306 714.650 791.830 527.515 2.918.640 749.145 3.175.760 742.450 2.918.640 16.965.665

21.882.338 695.940 659.895 524.360 2.220.217 631.422 3.125.260 708.835 2.426.005 16.525.504

84,92 97,38 83,34 99,4 76,07 84,29 98,41 95,47 83,12 97,41

96,45 97,38 98 100 79,2 84,07 100 100 100 97,41

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pidie Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Timur Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Tengah Dinas Pertanian Kab. Gayo Luwes Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nagan Raya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pidie Jaya

23.350.044 857.440 1.525.230 1.863.142 1.368.130 905.800 888.440 1.445.925 1.359.930

21.344.491 857.440 1.416.922 1.710.012 1.244.346 905.800 802.940 1.445.925 1.179.837

91,41 100 92,9 91,78 90,95 100 90,38 100 86,76

98,33 100 96,65 94,87 98 100 90,5 100 90

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Karo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapanuli Tengah Dinas Perkebunan Kab. Simalungun Dinas Perkebunan Kab. Labuhan Ratu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Asahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padang Lawas Utara Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan

25.361.255 1.216.040 1.026.171 925.343 1.493.922 978.264 2.272.353 1.260.310 1.906.469 691.810 32.489.112

13.160.508 1.020.565 453.393 808.764 1.318.275 866.984 1.751.935 561.373 1.595.945 691.810 24.916.742

51,89 83,93 44,18 87,4 88,24 88,62 77,1 44,54 83,71 100 76,69

58,71 74,25 26,82 79,84 60 86,62 58,91 25,27 75,37 100 91,6

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Padang Pariaman

23.327.200 2.035.240 2.732.847 896.527 4.313.822

10.667.427 1.318.711 1.938.613 879.391 1.497.063

41,79 64,79 70,94 98,09 34,7

77,02 81,22 87,63 100 67,54

5

6

7 7.1 7.2 7.3 7.4

No. 1

3 527.100 2.105.350 1.070.380 664.215 504.754 4.599.727

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir Dinas Perkebunan Kab. Pelalawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu Dinas Perkebunan Kab. Rokan Hilir Dinas Perkebunan Kab. Kuantan Singingi

4.310.151 617.567 652.102 814.226 593.237 676.458

3.920.649 551.888 629.934 691.851 538.688 666.683

90,96 89,36 96,6 84,97 90,8 98,55

95,63 89,66 99,3 99,85 93,07 98,57

9.1 9.2 9.3 9.4

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Dinas Perkebunan Kab. Batanghari Dinas Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kerinci

6.622.294 773.355 934.140 731.465 1.423.381

6.086.773 749.095 849.417 574.104 1.161.110

91,91 96,86 90,93 78,49 81,57

99,11 100 90,93 100 100

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perkebunan Kab. Banyuasin Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKU Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKU Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Empat Lawang Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

14.126.261 745.319 926.990 844.825 2.193.310 1.022.765

13.387.903 735.401 906.745 844.675 2.192.666 1.022.665

94,77 98,67 97,82 99,98 99,97 99,99

98,64 99 100 100 100 98,89

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Utara Dinas Perkebunan Kab. Lampung Barat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Lampung Timur Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Way Kanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pesawaran Dinas Pertaninan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pringsewu

23.581.646 1.676.881 1.001.924 640.948 2.369.120 2.642.692 1.894.823 2.154.743 2.096.143

19.048.774 1.605.566 975.472 572.113 2.278.452 1.936.949 1.894.823 1.486.378 1.392.097

80,78 95,75 97,36 89,26 96,17 73,29 100 68,98 66,41

95 100 100 100 100 70,46 100 70 70

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 12.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas 12.2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sanggau 12.3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang 12.4 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pontianak 12.5 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu 12.6 Dinas Perkebunan Kab. Ketapang 12.7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang 12.8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kubu Raya 12.9 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang 12.10 Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

27.550.221 1.144.620 3.126.151 905.294 501.130 767.813 721.094 3.193.885 725.800 1.611.245 8.774.373

24.947.781 1.138.866 3.124.141 817.310 439.119 756.606 718.840 3.090.245 725.602 1.510.031 8.461.246

90,55 99,5 99,94 90,28 93,61 98,54 99,69 96,76 99,97 93,72 96,43

96,77 94 93,01 94 100 95 100 90 100 97 100

4.355.059 848.197 918.442 580.632 579.420 570.057

4.291.195 803.279 669.820 528.910 577.120 556.372

98,53 94,7 72,93 91,09 99,6 97,6

99,56 100 74,35 72,91 75 100

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan 14.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan 14.2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu

5.975.565 771.025 1.444.944

5.385.969 576.683 0

90,13 74,79 -

96,99 100 21,64

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Perkebunan Kab. Berau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan Dinas Perkebunan Kab. Malinau Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Kutai Barat 15.5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Penajam Paser Utara

17.867.780 3.619.020 2.404.860 1.642.530 813.906

14.145.337 3.201.655 1.761.136 1.511.983 811.406

79,17 88,47 73,23 92,05 99,69

89,25 100 55,92 93 99,69

603.790

572.570

94,83

100

10

11

13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

15

Kinerja Satker Realisasi Keuangan Realisasi (Rp.000,-) (%) Fisik (%) 4 5 6 509.895 96,74 99,27 1.532.694 72,8 82,22 1.030.625 96,29 99,62 438.469 66,01 76,12 445.018 88,17 92,57 2.651.443 57,64 76,11

2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Sijunjung Dinas Perkebunan Kab. Dhamas Raya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok Selatan Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat

9

14

PAGU (Rp.000,-)

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8

12

SATKER

15.1 15.2 15.3 15.4

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau

No. 1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

17

SATKER 2 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Kepulauan Talaud Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow Utara

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala Dinas Perkebunan Kab. Toli-toli Dinas Perkebunan Kab. Banggai Dinas Perkebunan Kab. Buol Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Morowali Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-una 17.9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sigi 17.10 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu

19

3 9.703.621 870.586 1.255.574 758.400 917.908 1.169.240

Kinerja Satker Realisasi Keuangan Realisasi (Rp.000,-) (%) Fisik (%) 4 5 6 9.612.811 99,06 100 859.247 98,7 100 1.246.474 99,28 101,13 755.900 99,67 100 917.908 100 81,75 1.107.930 94,76 100

87.796.365 8.488.740 10.114.400 6.929.740 14.988.650 5.850.800 8.373.200 24.586.655 8.365.040

79.800.846 8.393.613 9.974.169 6.822.094 14.239.744 3.909.601 8.276.056 24.313.634 8.264.216

91,27 98,88 98,61 98,45 95 66,82 98,84 98,89 98,79

77,19 98,82 99,49 100 99,68 70,77 99,99 100 98,87

8.896.800 1.753.576

8.583.108 1.694.139

96,47 96,61

100 99,89

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 18.1 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidenreng Rappang 18.2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang 18.3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo 18.4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bone 18.5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tana Toraja 18.6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu 18.7 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sinjai 18.8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba 18.9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bantaeng 18.10 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Soppeng 18.11 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrengkang 18.12 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 18.13 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur 18.14 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toraja Utara

157.167.285 101.471.749 9.615.032 3.132.893 8.926.132 6.940.018 19.284.977 17.838.771 9.028.072 4.599.502 1.360.950 1.360.950 31.264.219 22.077.439 5.005.072 3.413.996 7.910.472 5.412.608 1.522.522 1.471.629 26.516.449 24.453.146 8.745.872 4.688.028 31.652.169 19.583.332 31.585.909 15.265.329 1.585.909 1.060.800

64,56 32,58 77,75 92,5 50,95 100 70,62 68,21 68,42 96,66 92,22 53,6 61,87 48,33 100

80,5 32,32 77,72 92,5 50,95 100 70,62 74,34 68,17 96,66 92,22 53,44 61,87 48,06 100

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian Kab. Muna Dinas Perkebunan Kab. Kolaka Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Selatan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Bombana 19.5 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Utara 19.6 Dinas Pertanian Kab. Konawe

147.070.853 119.159.059 22.393.771 10.602.206 50.758.564 31.663.227 18.848.983 18.021.315 17.633.351 16.960.957

81,02 47,34 62,38 95,61 96,19

92,15 100 100 100 100

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8

18

PAGU (Rp.000,-)

19.1 19.2 19.3 19.4

20

31.716.366 19.307.366

12.747.815 18.477.521

40,19 95,7

100 100

20.1 20.2 20.3 20.4

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Maluku Tengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Buru Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Barat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

10.442.803 1.905.171 1.608.988 1.686.659 15.653.060

10.079.307 1.841.428 1.547.784 1.682.027 16.412.161

97,2 97,62 96,2 99,73 104,85

100 99 96 100 100

21.1 21.2 21.3 21.4

Dinas Perkebunan Provinsi Bali Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab. Jembrana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tabanan

14.116.536 2.089.368 1.038.900 569.384 2.082.544

12.627.422 2.058.233 988.960 569.384 1.896.874

89,45 98,51 95,19 100 91,08

99,37 100 91,37 100 100

21

22

Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 22.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur 22.2 Dinas Perkebunan Kab. Dompu 22.3 Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara

14.991.285 2.005.384 749.304 1.592.700

13.128.329 1.958.568 749.304 1.493.708

87,57 97,67 100 93,78

87,57 75 100 100

23

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 23.1 Dinas Perkebunan Kab. Alor 23.2 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sikka 23.3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur

25.033.065 647.690 2.429.335 3.137.199

24.711.842 647.690 2.267.748 2.994.283

98,72 100 93,35 95,44

99,03 100 90 100

No.

Kinerja Satker Realisasi Keuangan Realisasi (Rp.000,-) (%) Fisik (%) 4 5 6 6.637.423 95,81 100 920.710 100 68,33 1.082.900 92,08 71,25

3 6.927.440 920.710 1.176.000

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Dinas Perkebunan Kab. Jayapura Dinas Perkebunan Kab. Kepulauan Yapen Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Jayawijaya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Paniai Dinas Perkebunan Kab. Sarmi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom

12.403.911 1.654.731 718.900 1.004.800 1.004.800 2.609.260 1.558.363

11.516.192 1.621.692 705.000 1.004.800 994.865 2.576.876 1.552.184

92,84 98 98,07 100 99,01 98,76 99,6

92,06 97,94 99,64 97,5 97,5 98,7 98

11.540.347 2.993.882 506.030 2.627.680

10.336.158 2.374.336 504.970 1.397.030

89,57 79,31 99,79 53,17

100 98,8 94,85 75

25.777.954 733.700 2.553.820 2.950.840 17.090.020 2.368.020 1.073.200

25.600.718 733.700 2.411.983 2.908.249 1.514.024 2.345.322 1.073.200

99,31 100 94,45 98,56 84,58 99,04 100

100 100 100 100 80 100 100

10.799.892 2.527.775 3.150.020

6.822.658 1.587.722 1.027.054

63,17 62,81 32,6

81,64 100 30,6

4.568.350

4.183.335

91,57

92,61

846.700 929.831

823.320 898.951

97,24 96,68

94,54 87,9

20.094.155 779.505 2.242.903 5.277.480 2.351.720

18.851.561 779.505 1.731.780 4.841.588 1.553.979

93,82 100 77,21 91,74 66,16

85,5 100 88,39 98,76 67

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kep. Riau 30.1 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lingga

2.603.019 663.140

2.000.863 605.853

76,87 91,36

61,59 83,01

31.1 31.2 31.3 31.4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Manokwari Dinas Perkebunan Kab. Raja Ampat Dinas Perkebunan Kab. Sorong Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Teluk Wondana

5.457.179 1.204.160 608.620 735.920 596.800

5.146.692 1.141.110 608.620 716.550 596.800

94,31 94,76 100 97,37 100

96,34 100 68,19 90 100

32.1 32.2 32.3 32.4 32.5

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Majene Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju Dinas Perkebunan Kab. Mamuju Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Polewali Mandar Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Mamasa

130.843.238 127.364.594 13.871.246 12.658.453 59.308.761 58.785.991 37.993.486 37.396.646 59.107.461 56.270.132 10.654.246 8.029.067

97,34 91,26 99,12 98,43 95,2 75,36

100 100 99,48 98,43 100 87,82

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6

Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu 25.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara 25.2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong 25.3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepahiang

26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Tengah Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Selatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Sula Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kepulauan Morotai

27

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 27.1 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pandeglang 27.2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lebak

28

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kep. Bangka Belitung 28.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Barat 28.2 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangka Tengah

29 29.1 29.2 29.3 29.4 30

PAGU (Rp.000,-)

1 2 23.4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ende 23.5 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Ngada 23.6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Manggarai Timur 24

25

SATKER

31

32

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Gorontalo Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Boalemo Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pohuwato Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2011

Recommend Documents