LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2011
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA,
FEBRUARI 2012
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C Pasar Minggu, Jakarta 12550 Tlp. 021.7815380-4 Email : www.ditjenbun.go.id
KATA PENGANTAR
LAKIP
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Pada bulan Januari 2011 telah disyahkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas, (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dan (d) pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.
Kebijakan
yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi
yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
Pengukuran
kinerja
untuk
kegiatan
dukungan
manajemen
dan
dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 95,59 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,77 %. Sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 98,33% dengan realisasi keuangan sebesar 90,06 % dengan kategori berhasil.
Dokumen
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2011 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011. Jakarta,
Februari 2012 Sekretaris,
Ir. Mukti Sardjono, M.Sc. Nip. 19580625 198303 1 001 i|P age
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; (2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan; (9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan; (10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; dan (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. ii | P a g e
Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri; dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terutama untuk mendukung fokus kegiatan ke 7 yaitu dukungan pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011 yaitu : (1) menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, data, informasi dan monev umum, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data da informasi yang berkualitas, (3) melaksanakan pelayanan organisasi kepegawaian humas, hukum dan administrasi perkantoran dan (4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkulaitas. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2011, pada umumnya realisasinya mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 95,59 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,77 %. Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 98,33% dengan realisasi keuangan sebesar 90,06 %. Rincian masingmasing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan realisasi keuangan sebesar 97,19% dengan kategori berhasil; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 96,76 % dengan kategori berhasil; (3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan realisasi keuangan sebesar iii | P a g e
86,71% dengan katagori berhasil dan (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas dengan realisasi keuangan 93,80% masuk katagori berhasil. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2011 berupa masih banyaknya revisi POK/DIPA yang diajukan; lambatnya penetapan CP/CL; terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa; sanggahan banding; dan lambatnya proses penyerapan anggaran. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi administrasi melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; (3) Penetapan reward dan punishment; dan (4) Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok. Dari sisi pengorganisasian telah dilaksanakan (1) Pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi); (2) Evaluasi kinerja satker per triwulan dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; (3) Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten; (4) Penilaian kinerja satker; dan (5) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya. Dari aspek pelaksanaan dan pengawasan (1) Mengambil langkah-langkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke satker daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya. iv | P a g e
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 1|P age
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2.
Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1)
Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
budidaya,
2)
Pelaksanaan
budidaya,
kebijakan
di
bidang
perbenihan,
perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3)
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;
2|P age
4)
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan
5)
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.
Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan;
b.
Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
Evaluasi dan pelaporan perkebunan; dan
e.
Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan pencematan lingkungan strategis dengan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa 3|P age
(a) tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sejumlah 207 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (GIS, SIMPEG, SAI, Simonev, Website) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya landasan hukum dalam bentuk berbagai peraturan, perundang-undangan, program dan anggaran perencanaan tahunan, kerjasama teknis di bidang perkebunan, evaluasi dan pelaporan dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan. (d) tersedianya pedoman umum dan (e) didukung dengan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat berupa (a) ketersediaan informasi yang masih dapat dikembangkan (b) koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan, (c) potensi pelaku usaha yang dapat digali lebih lanjut, (d) pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, (e) ketersediaan asset yang dapat lebih dioptimalkan dan (f) pengaturan alokasi pendanaan. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Ditjen Perkebunan tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2011. .
4|P age
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan
(Rencana
Strategis)
Sekretariat
Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode tersebut. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan arah dukungan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; pelayanan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat. 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014 Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam memberikan
pelayanan
organisasi
mendukung
peningkatan
produksi,
yang
berkualitas
produktivitas,
untuk
dan
mutu
tanaman perkebunan berkelanjutan”.
5|P age
2.1.2
Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014 Untuk
dapat
berkontribusi
secara
signifikan
dalam
misi
pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut : (1) Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran, dan kerjasama teknis yang berkualitas; (2)
Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas;
(3)
Memberikan pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;
(4)
Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
2.1.3. Nilai-Nilai. Nilai-nilai yang dianut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : (1) Profesional (Professionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan; (2) Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas; (3) Keterbukaan (Transparency), dalam artian dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada seperti prosedur, persyaratan, penanggungjawab, rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian; (4) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 6|P age
2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:
maka
tujuan
(1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; (2) Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; (3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; (4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; (5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; (7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; (8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan; (9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja; (10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut : (1)
Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; 7|P age
(2)
Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;
(3)
Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;
(4)
Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;
(5)
Memantapkan sistem akutansi dan anggaran pembangunan perkebunan;
(6)
Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;
(7)
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan
verifikasi
pelaksanaan
perkebunan; (8)
Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan;
(9)
Menindaklanjuti perkebunan;
hasil
pengawasan
kegiatan
(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, penyelenggaraan hubungan masyarakat;
pembangunan
advokasi,
dan
(11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010 -2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 antara lain : 8|P age
(1)
Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;
(2)
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;
(3)
Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;
(4)
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.
2.1.6. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembangaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. 9|P age
2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Strategi umum pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : (1)
Peningkatan produksi, produktivitas perkebunan berkelanjutan;
(2)
Pengembangan komoditas;
(3)
Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;
(4)
Investasi usaha perkebunan;
(5)
Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
(6)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
(7)
Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
(8)
Pengembangan dukungan lingkungan hidup.
terhadap
dan
mutu
pengelolaan
tanaman
SDA
dan
Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat ada 3 (tiga) yaitu : (1)
Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
(2)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
(3)
Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.
Sedangkan strategi khusus pengembangan kesekretariatan dalam rangka meningkatan pelayanan yang diperlukan meliputi : (1)
Strategi inti (core strategy)
(2)
Strategi konsekuensi (consequences strategy)
(3)
Strategi pelanggan (customer strategy)
(4)
Strategi kontrol (control strategy)
(5)
Strategi budaya (culture strategy)
10 | P a g e
2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi pelayanan organisasi yang berkualitas.
dan memberikan dukungan
2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014. Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif, maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :
(1) Revitalisasi perkebunan (2) Swasembada gula nasional (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 11 | P a g e
(5) Pengembangan komoditas ekspor (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas. 2.1.10. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut : (1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan. b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan. c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program. (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : 12 | P a g e
a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyekproyek perkebunan; b. Pemantapan anggaran;
sistem
akutansi
dan
verifikasi
pelaksanaan
c. Penatausahaan barang milik negara. (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan; c. Tindak lanjut perkebunan.
hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
(4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat;
perkebunan
dan
b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian. c. Pelayanan administrasi perkantoran. 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010 - 2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.
13 | P a g e
2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi I) bulan November 2011 adalah: 1)
Peningkatan luas areal tanaman semusim;
2)
Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;
3)
Peningkatan luas areal tanaman tahunan;
4)
Penurunan luas areal yang terserang OPT;
5)
Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;
6)
Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;
7)
Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon).
Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/ 2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: (1). Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. (2). Fungsi : a.
Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;
b.
Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 14 | P a g e
c.
Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
d.
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e.
Pelaksanaan hubungan masyarakat;
f.
Pengelolaan data dan informasi;
g.
Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
h.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.
(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
1.
Terfasilitasinya pelayanan bidang perencanaan, evaluasi, data dan informasi, keuangan, dan pelayanan kepegawaian, organisasi, kehumasan, dan ketatausahaan, serta rumusan di bidang kesekretariatan yang berkualitas.
Dokumen bidang perencanaan program, anggaran dan kerjasama, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data, serta informasi, pengelolaan ad-ministrasi keuangan dan aset, organisasi kepega-waian, humas dan admi-nistrasi perkantoran untuk 32 provinsi.
- Statistik - Ditjen. Perkebunan - Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/ kajian.
Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2).
15 | P a g e
2.3. Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output). Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2011. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2011 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 194.362.107.000,- namun berkurang akibat penghematan nasional menjadi Rp. 143.646.769.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, (1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, (4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 sebagai berikut :
16 | P a g e
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran Sasaran Strategis
: Direktorat Jenderal Perkebunan : 2011 Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
- Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas
- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja K/L, pagu sesuai satuan 3) - Tersusunnya dan ditetapkan nya indicator kinerja (IKU, Indikator Kinerja Tahunan) - Tersusun/ termutakhrnya Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun) - Tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan - Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L, POK, Konsep DIPA,Revisi) - Tersusunnya bahan nota keuangan - Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran - Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/Unit cost pembangunan
100%
perkebunan - Terfasiltasinya rencana kerjasama teknis (bilateral dan multilateral) - Terfasilitasinya rencana kerjasama program (bilateral dan multilateral) - Tersusunnya pedoman perencana an kerjasama
2 dok
2 dok 1 dok
100%
1 dok 1 dok 1 dok
100% 100% 1 dok
17 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas
- Tersusunnya LAKIP Ditjen 2 Lap Perkebunan dan Sekretariat Ditjenbun - Tersusunnya bahan Rapim dan 32 Lap Kunjungan Kerja (Kunker) - Tersusunnya data statistik 29 buku perkebunan PDB,data makro, 10 templ teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Tersusunnya laporan kerugian 12 Lap Negara - Terselesainya tindak lanjut LHP 24 Lap hasil pengawasan
- Terlaksananya pelayanan organisasi, kepegawaian,humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas
- Tersusunnya peraturan/ keputusan bidang perkebunan - Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan - Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum - Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan - Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi - Terlaksananya pengelolaan tatalaksana (Reformasi birokrasi,IPNBK,Penilaian unit pelayanan public,norma,standar, prosedur dan kriteria)
300 dok 100%
4 dok
100%
100% 100%
18 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
- Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas
- Terlaksananya pengelolaan kepegawaian - Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan - Terlaksananya urusan kerumahtanggaan - Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai
100%
- Terlaksananya penataan system administrasi penganggaran berbasis kinerja, system penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya - Tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ ekstensifikasi PNBP. - Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian Negara - Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyekproyek perkebunan - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker - Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) - Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara
100%
100% 100% 100%
1 dok 70% 1 dok
100%
2 dok 2 dok 100%
100%
19 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
- Terlaksananya analisisi kebutuhan sarana kerja - Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa
1 dok 2 Paket
Jumlah Anggaran Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : Rp. 194.362.107.000.-
Jakarta, Januari 2011 DIrektur Jenderal Perkebunan
( Ir. Gamal Nasir, MS ) Nip. 19560728 198603 1 001
20 | P a g e
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Pengukuran Kinerja
Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian 80%-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran. 3.2.
Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)
Capaian kinerja untuk kegiatan dukungan manjemen dan dukungan teknis lainnya dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat (1 Satker ) dan daerah (216 Satker), dan (2) Capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. 3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional Pada tahun 2011 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.194.362.107.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran, sehingga anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang menjadi sebesar Rp.143.646.769.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran tersebut akan mengurangi target Output kegiatan yang dicapai.
21 | P a g e
Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya tahun 2011. No.
Target
Sasaran
1
Pelayanan perencanaan anggaran dan kerjasama
2
Realisasi
(Provinsi) (Provinsi) program,
%
32
32
100
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset
32
32
100
3
Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas
32
32
100
4
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas
32
32
100
Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi/sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100%. Disisi lain, realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.128.954.072.418,dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.143.646.789.000,- (89,77%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dilihat pada Tabel 2 berikut ini :
22 | P a g e
Tabel 2. Rincian realisasi serapan anggaran output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan tahun 2011 No
Program
Pagu Dukungan
Output/
Anggaran (Rp000)
Manajemen
Realisasi
Fisik %
%
dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 143.646.769 128.954.072 89,77 Perkebunan 1
Layanan perkantoran
2
Pengadaan sarana perkantoran
3
Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll
&
prasarana
37.643.911
33.886.298 90,02
100,00
2.579.200
2.315.698 89,78
100,00
68.063.524
61.965.631 91,04
92,35
4
Peningkatan kapabilitas pegawai
2.714.900
2.330.338 86,50
100,00
5
Pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev pembangunan perkebunan
20.121.325
18.687.356 92,87
100,00
Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
12.523.909
9.768.751 78,00
81,24
6
3.2.2. Pengukuran Kinerja terhadap capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp. 56.274.776.,- dari pagu sebesar Rp. 62.488.372.000,(90,06%). Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena adanya optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.
23 | P a g e
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya per output No
Dukungan
Manajemen
Dukungan
Teknis
Output/
Anggaran (Rp000)
Kegiatan/Output
Fisik
Pagu
Realisasi
%
%
62.488.372
56.274.776
90,06
37.643.911
33.886.298
90,02
100,00
dan
Lainnya
Ditjen Perkebunan 1
Layanan perkantoran
2
Pengadaan sarana & prasarana perkantoran
2.579.200
2.315.698
89,78
100,00
3
Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll
22.265.261
20.073.997
90,16
95,00
Khusus untuk output kegiatan nomor 3 (tiga) yaitu norma,standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, Ortala, kepegawaian akan dirinci sesuai komponen dan sub komponen agar tergambar secara lebih jelas masing-masing bagian sebagai berikut: a.
Dukungan Pelayanan perencanaan Program Anggaran dan Kerjasama. Output kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan kegiatan (RKP,Renja – K/L, pagu sesuai satuan 3); tersusunnya dan ditetapkannya indikator kinerja (IKU,Indikator Kinerja Tahunan); tersusunnya/termutakhirnya Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun); tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan; tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L,POK.Konsep DIPA,Revisi); tersusunnya bahan nota keuangan; tersusunnya pedoman perencanaan anggaran; tersusunnya satuan biaya keluaran/Unit cost pembangunan; terfasilitasinya rencana kerjasama 24 | P a g e
teknis (bilateral dan multilateral), dan tersusunnya pedoman perencanaan kerjasama. Realisasi serapan untuk pelayanan perencanaan program anggaran dan kerjasama sebesar Rp. 4.087 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,205 milyar (97,19%) dan masuk katagori berhasil. b.
Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi. Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan Sekretariat Ditjen Perkebunan; tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Kerja (Kunker); tersusunnya data statistik perkebunan PDB, data makro, teknologi onformasi dan komunikasi (TIK); tersusunnya laporan kerugian negara, dan terselesainya tindak lanjut LHP hasil pengawasan Realisasi serapan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi sebesar Rp 3,749 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 3,875 milyar (96,76%) dan masuk katagori berhasil.
c.
Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran. Output kegiatan ini meliputi tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan; terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan, Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum; terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan; terfasilitasinya pengembangnan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan; Terfasilitasinya pengelolaan tatalaksana (Reformasi Birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur terlaksananya pengelolaan kepegawaian;
dan kriteria); terlaksananya
pengelolaan persuratan dan kearsipan; terlaksananya urusan 25 | P a g e
kerumahtanggaan pegawai.
dan
Terfasilitasinya
pelayanan
kesehatan
Realisasi serapan untuk kegiatan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas sebesar Rp 14,679 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp. 16,928 milyar (86,71%) dan masuk katagori berhasil. d.
Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset. Output kegiatan ini meliputi terlaksananya penataan sistim administrasi penganggaran berbasis kinerja, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya; tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP; terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara; tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyekproyek perkebunan; terlaksananya Sistem Akuntansi Keuangan Satker, Tersusunnya laporan keuangan (SAI) Satker; tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN); terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara; terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja, dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Realisasi serapan untuk kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas sebesar Rp 3,526 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 3,759 milyar (93,80%) dan masuk katagori berhasil. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, output/komponen kegiatan
yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya tidak mengalami hambatan yang berarti, bahkan terjadi optimalisasi penggunaan anggaran. Namun demikian untuk komponen dokumentasi dan informasi hukum (Bagian Umum) capaiannya masuk 26 | P a g e
katagori cukup berhasil (69,42%). Dan analisis kebutuhan sarana kerja (Bagian Keuangan dan Perlengkapan) tidak dilaksanakan karena tidak tersedia dananya. Uraian lebih detil masing-masing sub komponen disajikan pada Lampiran 3. 3.3.
Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut.
3.3.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis. Permasalahan administrasi yang menonjol adalah lambatnya penyerapan anggaran per satker yang diakibatkan oleh: •
Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;
•
Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati;
•
Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa;
•
Sanggahan banding;
3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi: 3.3.2.1.
Administrasi
• Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis; • Percepatan proses pengadaan barang/jasa;
27 | P a g e
• Penerapan reward dan punishment; • Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok; 3.3.2.2.
Pengorganisasian
• Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi); • Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; • Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan; • Penilaian kinerja satker yang akan disampaikan pada awal tahun 2012. Penilaian kinerja satker meliputi 5 (lima) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A; • Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya. 3.3.2.3.
Pelaksanaan
• Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan; • Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;
28 | P a g e
3.3.2.4.
Pengawasan
• Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah, • Melaksanakan pengawalan, pendampingan pelaksanaan kegiatan secara intensif;
dan
monitoring
• Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya. • Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.
29 | P a g e
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-2 pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 20102014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Sekretaraiat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2010 – 2014. Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) dukungan pelayanan perencanaan program, dukukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas, dan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2011, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 194.362.107.000,- dan khusus untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp 62.488.372.000,-. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, untuk target pusat yaitu pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama mencapai 97,19%, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi mencapai 96,76% pelayanan organisasi, kepegawaian, 30 | P a g e
humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas mencapai 86,71% dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas mencapai 93,80% Permasalahan
yang
mengakibatkan
kurang
efektif
dalam
pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatsan sarana dan prasarana dan belum memadainya operasional sistem informasi manajemen. 4.2. Saran Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 2 (kedua) dari priode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan pada penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya. Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
31 | P a g e
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................. v DAFTAR TABEL ........................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... viii BAB I
PENDAHULUAN ............................................................ 1.1. Latar Belakang ....................................................... 1.2. Organisasi..............................................................
1 1 2
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............. 2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ................................................ 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 2.1.3. Nilai – nilai .................................................. 2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 2.1.6. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ...................
5
2.1.7. Startegi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ...................
5 5 6 6 7 7 9 10 11
2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan v|Page
2.2.
Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014 .......................................
11
2.1.10. Keluaran (Output) .......................................
12
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 .......
13
2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 ................................................ 2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 ................................................ 2.3.
13 14
Perjanjian Kinerja ...................................................
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 3.1. Pengukuran Kinerja ...............................................
21 21
3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output) ................................................................. 3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap capaian Sasaran Nasional ....................................... 3.2.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ................................................
21
3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut ............... 3.3.1. Permasalahan ............................................ 3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ..... 3.3.2.1. Administrasi .................................. 3.3.2.2. Pengorganisasian ......................... 3.3.2.3. Pelaksanaan ................................. 3.3.2.4. Pengawasan .................................
27 27 27 27 28 28 29
BAB IV PENUTUP ...................................................................... 4.1. Kesimpulan ............................................................
30 30
4.2. Saran Rekomendasi ..............................................
31
21
23
vi | P a g e
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
: Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2011 ...........................................................................
22
: Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukunguan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2011 ...........................................................................
23
: Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya PerOutput ........................................................................
24
vii | P a g e
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ................
32
Lampiran 2
: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011...
35
Lampiran 3
: Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) ...............................
74
viii | P a g e
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014
Lampiran 1 Instansi Visi
: :
Misi
:
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas;. 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.
Tujuan 1 1). Meningkatkan produksi,
Uraian
Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014
2
3
Peningkatan
1) Kelapa Sawit (CPO) 28.439 ton
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Program *)
4
5
Kebijakan Umum.
Peningkatan
Mensinergikan seluruh
produksi,
Keterangan 6 Kegiatan :
Produktivitas, mutu, nilai
Produksi
tambah dan daya saing
Tanaman
sumber daya perkebun
produktivitas dan Dukungan
perkebunan;
perkebunan
an dalam rangka pe-
mutu tanaman
manajemen dan
ningkatan daya saing
perkebunan
dukungan teknis
usaha perkebunan, nilai
berkelanjutan
lainnya.
2) Kakao (biji kering) 2). Meningkatkan pendapat
1.648 ton
an dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
tambah, produktivitas 3) Karet (karet kering) 2.801 ton
dan mutu produk perkebunan melalui
32 | P a g e
Tujuan 1 3). Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari
Uraian
Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014
2
3
3.380 ton
Program *)
4
5
738 ton
pangan di wilayah
7) Jambu Mete (gelondong kering)
katkan penyediaan bahan
159,12 ton
baku industri dalam negeri;
8) Cengkeh (bunga kering) 85,51 ton
6). Mendukung pengembang an Bio- Energi melalui peningkatan peran sub
9) Teh (daun kering) 182 ton
sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
10) Tembakau (daun kering) 184 ton
Sub Kegiatan : 1) Pelayanan perencanaan
landaskan kepada ilmu
program,
pengetahuan dan
anggaran, dan
6) Tebu (gula) 5.700 ton teknologi serta disukung
konsumsi dan mening
6
modern yang ber-
dengan tata kelola 5). Memenuhi kebutuhan
Keterangan
rakat perkebunan dan penerapan organisasi
5) Kopi (biji kering)
perkebunan;
Kebijakan
4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya-
sub sektor perkebunan; 4). Mendukung penyediaan
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
kerjasama yang berkualitas
pemerintahan yang baik 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis.
pengelolaan
Meningkatnya produksi
administrasi
produktivitasdan mutu
keuangan dan
tanaman perkebunan
aset yang
berkelanjutan melalui
berkualitas
pengembangan komoditas, SDM, kelembaga-
3) Evaluasi
an dan kemitraan usaha,
Pelaksanaan
investasi usaha perkebu
Kegitan dan
nan sesuai kaidah pe-
Penyediaan
33 | P a g e
Tujuan 1 7). Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya
Uraian
Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014
2
pengembangan wilayah;
Kebijakan
Program *)
4
5
3 11) Kapas (serat berbiji) 63 ton
secara arif dan berkelanjutan serta mendorong
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
12) lada (lada kering) 91,58 ton
an Sumber Daya Manusia
Data dan
alam dan lingkungan
Informasi yang
hidup dengan dukungan
Berkualitas
Pengembangan sistem Informasi manajemen
13) Jarak Pagar (biji kering) 35 ton
(SDM) perkebunan; 14) Nilam (daun kering) 9). Meningkatkan peran sub
124 ton
sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
15) Kemiri sunan (biji kering) 4,80 ton
6
ngelolaan sumber daya
perkebunan 8). Meningkatkan kemampu-
Keterangan
4) Pelayanan organisasi, tata laksana
Kebijakan Sekretariat
kepegawaian,
Ditjen. Perkebunan:
humas, hukum
Meningkatkan pelayan
dan administra
an organisasi yang ber-
si perkantoran
kualitas dalam proses
yang
menuju pelayanan prima
berkualitas
melalui peningkatan nilai -nilai profesionalisme
10). Meningkatkan pelayanan
keterbukaan, terukur
organisasi yang
dan dapat dipertanggung
berkualitas.
jawabkan.
34 | P a g e
Lampiran 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 Unit Organisasi Eselon II Program
: :
Sekretarian Direktorat Jenderal Perkebunan. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Yang Berkelanjutan.
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Dukungan Pelayanan
- Tersusunnya rencana dan
Perencanaan Program,
program pembangunan
Anggaran dan Kerjasama
Perkebunan (RKP, Renja-
100 %
KL, Pagu sesuai satuan 3) - Tersusunnya dan ditetapkan
2 Dok
nya indikator kinerja (IKU, Indikator Kinerja Tahunan) - Tersusunnya/termutakhirnya
2 Dok
Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun) - Tersusunnya pedoman pe-
1 Dok
rencanaan program dan kegiatan - Tersusunnya perencanaan
100 %
Anggaran (RKA-K/L, POK, Konsep DIPA, Revisi) - Tersusunnya bahan nota
1 Dok
Keuangan - Tersusunnya pedoman
1 Dok
Perencanaan anggaran - Tersusunnya satuan Biaya
1 Dok
Keluaran/ Unit Cost pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya rencana
100 %
kerjasama teknis (bilateral dan multilateral) - Terfasilitasinya rencana
100 %
kerjasama program (bilateral dan multilateral)
35 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
- Tersusunnya pedoman
1 Dok
perencanaan kerjasama 2
Dukungan Evaluasi
- Tersusunnya Lap (bulanan
Pelaksanaan Kegiatan dan
dan Triwulan) Perkembangan
Penyediaan Data dan
Pelak Kegiatan dan Anggaran
Informasi
17 Lap
Pembangunan Perkebunan - Tersusunnya Lap. Akuntabili-
2 Lap
tas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebun an dan Sekretariat Ditjenbun - Tersusunnya bahan Rapim
32 Lap
dan Kunjungan Kerja (Kunker) - Tersusunnya Penilaian
217 Satker
Kinerja Satker Lingkup Ditjenbun - Tersusunnya Data dan Informasi Perkebunan Ter-Update nya Website Ditjen
18 Buku 1 B. saku 120 Berita
Perkebunan - Ter-updatenya Template
10 Template
Website - Tersusunnya Laporan
24 Lap
Perkembangna Tindak lanjut LHP dan Kerugian Negara - Tersusunnya Laporan
12 Lap
Kegiatan Menteri Pertanian - Tersusunnya Laporan Tindak
12 Lap
Lanjut Rapim - Tersusunnya Laporan
12 Lap
Kegiatan Ditjen. Perkebunan - Tersusunnya Laporan
1 Lap
Perkembangan Penyelesaian LHA dan KN per Satker
36 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
3
Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan Administrasi perkantoran yang berkualitas
- Tersusunnya peraturan/ ke
4 Himp
putusan bidang Perkebunan - Terfasilitasinya advokasi
100 %
bidang perkebunan - Tersusunya dokumentasi
4 Dok
dan informasi hukum - Terfasiltasinya pelayanan dan
100 %
penyebaran informasi pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembang
100 %
an pusat imformasi perkebun an, jaringan informasi hukum dan perputakaan - Terlaksananya penataan dan
100 %
Pengembangan organisasi - Terlaksananya pengelolaan
100 %
Tatalaksana (Reformasi birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur dan kriteria) - Terlaksananya pengelolaan
100 %
kepegawaian - Terlaksananya pengelolaan
100 %
persuratan dan kearsipan dan kearsipan - Terlaksananya urusan
100 %
kerumahtanggaan - Terfasilitasinya pelayanan
100 %
kesehatan pegawai 4
Dukungan Pelaksanaan
- Terlaksannya penataan
Pengelolaan administrasi
sistem administrasi pengang
keuangan dan asset yang
garan berbasis kinerja, pene-
berkualitas
tapan Pengelolaan keuangan,
100 %
37 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
sistem Penggajian, pembayar an lembur dan tunjangan lainnya - Tersajinya Data Pengelolaan
1 Dok
Intensifikasi/Ekstensifikasi PNBP - Terlaksananya penyelesaian
70 %
kasus Kerugian negara - Tersajinya data pengembali-
1 Dok
an kredit dan Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Kredit Eks Proyek-Proyek Perkebunan - Koordinasi dan Evaluasi Pe-
100 %
laksanaan sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Satker - Tersusunnya Laporan
4 Dok
Keuangan (SAI) Satker - Penyusunan Laporan
4 Dok
Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca - Koordinasi dan Evaluasi
100 %
Pelaksanaan sistem Informasi manajemen Akuntan-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) - Penataan Administrasi
100 %
Barang Milik Negara - Analisis Kebutuhan Sarana
1 Dok
Kerja - Sosialisasi Pengadaan
2 Pkt
Barang / Jasa dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
38 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
- Data Informasi Barang Milik
100 Dok
Negara (Inventarisasi, Pencatatan dan Pelaporan) - Kebutuhan Sarana dan
1 Pkt
Prasaranan Kerja Pegawai - Sertifikat Keahlian pengadaan
1 Keg
Barang/Jasa Pemerintah - Laporan Semestaran dan
3 Lap
Tahunan Barang Milik Negra (SIMAK-BMN) - Data Base Rumah tangga
1 Dok
negara (Golongan I dan/ atau II) - Data dan Informasi Kondisi
1 Dok
dan Permasalahan Barang
39 | P a g e
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program)
Lampiran 3 Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran
: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. : 2011
No.
Sasaran Strategis
Indikato Kinerja
1
2
3
Satuan Target 4
5
Real
%
Program
6
7
8 Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkualitas
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjenbun
1.
Dukungan Pelayanan Perencanaan Program Anggaran dan Kerjasama
- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja - K/L, pagu sesuai satuan 3) - Tersusunnya dan ditetapkan nya indikator kinerja (IKU, Indikator Kinerja Tahunan) - Tersusun/termutakhirnya Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun) - Tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan - Tersusunnya perencanaan Anggaran (RKA-K/L, POK Konsep DIPA, Revisi)
Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real 9 10 62.488.372 22.265.261
56.274.776 20.073.997
% 11 90,06 90,16
4.205.850 1.350.600
4.087.815 1.313.669
97,19 97,27
100
375.600
363.993
96,91
1
100
74.550
73.210
98,20
100
100
1.581.710
1.541.016
97,43
%
100
100
100
Dok
2
2
100
Dok
2
2
Dok
1
%
100
40 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikato Kinerja
1
2
3
4
- Tersusunnya bahan nota keuangan - Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran - Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/Unit cost pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis (bilateral dan multilateral) - Terfasilitasinya rencana kerjasama program (bilateral dan multilateral) - Tersusunnya pedoman Perencanaan kerjasama - Tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan Sekretariat Ditjenbun - Tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan kerja (Kunker) - Tersusunnya data statistik Perkebunan PDB, data makro, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Tersusunnya laporan Kerugian negara
Lap
2
2
Lap
32
Buku
2.
Dukungan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi.
Satuan Target
Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real 9 10
Real
%
Program
5
6
7
8
Dok
1
1
100
Dok
1
1
100
Dok
1
1
100
307.110
289.163
94,16
%
100
90
90
516.280
506.764
98,16
%
100
90
90
Dok
1
1
100
100
3.874.575 5.000
3.748.931 3.967
96,76 80,00
36
113
2.075.225
1.988.120
95,80
29
29
100
365.000
356.537
97,68
Templ
10
10
100
811.160
802.298
98,91
Lap
12
12
100
181.000
178.460
98,60
41 | P a g e
% 11
No.
Sasaran Strategis
Indikato Kinerja
1
2
3 - Terselesainya tindak lanjut LHP hasil pengawasan
3
Dukungan Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.
- Tersusunnya peraturan/ keputusan bidang perkebunan - Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan - Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum - Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebuan jaringan informasi hukum dan perpustakaan - Terlaksananya pengelolaan Tatalaksana (Reformasi Birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik,norma, standar, prosedur dan kriteria) - Terlaksananya pengelolaan
Satuan Target 4 Bh
5 24
Real
%
Program
6
7
8
25
104,2
% 11
436.200
430.135
98,61
37.643.911
33.885.081
90,01
16.928.034 209.000
14.679.074 201.756
86,71 96,53
Dok
300
305
%
100
95
95
85.500
82.677
96,70
4
4
100
14.000
9.724
69,46
%
100
90
90
2.968.687
2.699.276
90,92
%
100
100
100
75.000
73.800
98,40
%
100
100
100
509.100
419.614
82,42
%
100
3.161.300
2.781.415
87,98
Dok
101,7
Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real 9 10
98 98,00
42 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikato Kinerja
1
2
3 kepegawaian - Terlaksananya pengelolaan Persuratan dan kearsipan - Terlaksananya urusan kerumahtanggaan - Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai
4
Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas.
- Terlaksananya penataan sistim administrasi penganggaran berbasih kinerja,sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya - Tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP - Terlaksananya penyelesaian Kasus kerugian negara - Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pe laksanaan Sistem
Satuan Target
Real
%
Program
6
7
8
Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real 9 10
% 11
4
5
%
100
99,98
99,98
44.000
42.536
96,67
%
100
75,74
75,74
9.690.147
8.209.199
84,72
%
100
99,86
99,86
171.300
159.079
92,87
3.758.550
3.525.589
93,80
%
100
100
100
400.500
376.684
94,05
Dok
1
1
100
209.000
183.514
87,81
%
70
70
100
150.600
123.266
81,85
Dok
1
1
100
248.000
207.599
83,71
100
0
-
1.153.000
1.097.866
95,22
%
43 | P a g e
No.
Sasaran Strategis
Indikato Kinerja
1
2
3
Satuan Target 4
5
Real
%
Program
6
7
8
Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real 9 10
% 11
Akuntansi Keuangan Satker - Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK BMN) - Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara - Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja - Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa
Dok
4
4
100
474.000
456.410
96,29
%
100
100
100
794.800
728.873
91,71
%
100
100
100
268.150
266.651
99,44
Dok
1
1
100
Pkt
2
2
100
-
Total Anggaran :
-
-
65.000
63.000
96,92
62.488.372
56.274.776
90,06
44 | P a g e
