LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN 2012
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian. Materi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara garis besar. Pada bulan Januari 2012 telah disahkan Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Perlindungan Perkebunan untuk mewujudkan target kinerja yang meliputi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Pengukuran kinerja untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan yang tersebar di 32 Provinsi realisasi keuangannya mencapai 93,02% dengan capain fisiknya mencapai 99,20%. Disadari dengan adanya keterbatasan atau kendala internal Direktorat Perlindungan Perkebunan serta pengaruh dari lingkungan eksternal, menyebabkan kinerja Direktorat selama 1 tahun (Januari s/d Desember 2012) secara kualitas belum sesuai yang diharapkan.
ii Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga tugastugas yang dibebankan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan dapat diselesaikan dengan baik seperti tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat ini. Kiranya laporan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang. Jakarta, Januari 2013 Direktur,
Ir. Nurnowo Paridjo, MM.
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Perubahan lingkungan strategis global dan perubahan lingkungan domestik, kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk perkebunan yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya berbagai aspek tersebut dalam pertimbangan agribisnis perkebunan. Pada era otonomi terjadi pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator.Dalam konteks pengendalian, peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pelaksanaan perlindungan tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahpusat (Ditjen Perkebunan dan UPT Pusat) denganpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan tanaman perkebunan yang sinergis, efektif dan efisien. Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan;
iv 1) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan; 2) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 3) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010 – 2014, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014, yaitu peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka Tujuan penyelenggaraan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut : 3) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim. 4) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran serta dampak perubahan iklim. 5) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran serta dampak perubahan iklim. 6) Meningkatkan pelayanan organisasi. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan yang ingin dicapai pada tahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan 1) Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim. 2) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi dan pengendalian organisme OPT tanaman
v semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim. 2.1.Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim. 2.2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi. Pengukuran kinerja tahun 2012 untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan diperoleh capaian realisasi keuangan 93,02% dan fisik 99,20%. Untuk kegiatan daerah yang tersebar di 32 Provinsi, diperoleh capaian fisik sebesar 98,94% dengan realisasi keuangan sebesar 92,24%, sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2012, realisasi keuangan sebesar 97,11% dengan capaian fisik 100%. Pengukuran Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan berupa output dengan rincian sebagai berikut 1) Pengendalian OPT tanaman Perkebunan untuk 8 komoditas secara keseluruhan terealisasi 99,27 % yaitu : Pengendalian OPT tanaman Tebu dari target 525 Ha terealisasi 500 Ha atau mencapai 95% Pengendalian OPT tanaman Tembakau dari target 75 Ha terealisasi 75 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman Lada dengan target 255 Ha terealisasi 255 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman Kopi dengan target 450 Ha terealisasi 450 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman cengkeh dengan target 180 Ha terealisasi 180 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman kelapa dengan target 1300 Ha terealisasi 1300 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman karet dengan target 575 Ha terealisasi 575 Ha atau mencapai 100% Pengendalian OPT tanaman jambu mete dengan target 75 Ha terealisasi 75 Ha atau mencapai 100%
vi
2) Operasional Laboratorium secara keseluruhan mencapai 97,72%, yang terdiri dari : a. Operasional Laboratorium Lapangan dari target 26 unit terealisasi 26 unit atau mencapai 100% b. Operasional Lab Hayati (LUPH) dari target 3 unit terealisasi 3 unit atau mencapai 100% c. Operasional Sub Lab Hayati dari target 15 unit terealisasi 14 unit atau mencapai 93,33% 3) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari target 13 paket terealisasi 13 paket atau mencapai 100%. 4) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, secara keseluruhan mencapai 96,65% terdiri dari : a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran dari target 61 kegiatan (9 provinsi dan 52 kabupaten) terealisasi 60 kegiatan (9 provinsi dan 51 kabupaten) atau mencapai 98,36%. b. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan, Dari target 18 kabupaten terealisasi 17 kabupaten atau mencapai 94,44% c. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim dari target 9 provinsi terealisasi 8 provinsi atau mencapai 88,89% 5) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dari target 82 kelompok tani terealisasi 82 kelompok tani atau mencapai 100% 6) Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman dari target 1037 orang terealisasi 1037 orang atau mencapai 100% 7) Layanan Perkantoran Pusat dari target 1 tahun teralisasi 1 tahun atau mencapai 100% 8) Kebijakan Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun) dari target 1 dokumen teralisasi 1 dokumen atau mencapai 100% Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain: (1) letak geografis Indonesia yang tersebar, sehingga koordinasi dan sosialisasi belum
vii
lancar, (2) anomali iklim seperti kekeringan dan banjir yang menyebabkan proses metabolisme tanaman terganggu, bahkan kematian tanaman, dan (3) peningkatan serangan OPT serta kebakaran lahan yang mengakibatkan kematian tanaman, pencemaran asap lintas batas dan kerusakan lingkungan. Di samping itu terdapat beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan, antara lain: Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan seringkali tidak atau terlambat ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk Juklak dan Juknis; sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik; pengajuan revisi kegiatan oleh daerah dilakukan menjelang akhir tahun anggaran; jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai jadwal ropak; keterbatasan SDM yang membidangi perlindungan di daerah; dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan ke pusat. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi agar pencapaian sasaran ditahun-tahun mendatang menjadi lebih baik maka diperlukan: a) komitmen pimpinan dan persepsi yang sama diantara instansi terkait di pusat dan daerah terhadap konsepsi penerapan PHT pada pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran; b) komitmen semua pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya penanganan perlindungan perkebunan di dalam pengembangan sistem usaha agribisnis; c) penyediaan/penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan perangkat pendukunguntuk menangani hal-hal yang terkait dengan penerapan PHT, penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d) penyediaan Sistem dan Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan yang efektif dan efisien; dan e) penyediaan dana yang memadai. Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah.
viii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................. iii DAFTAR ISI ....................................................................................... viii DAFTAR TABEL............................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... xi BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1 1.1. Latar Belakang................................................................ 1 1.2. Organisasi .. .................................................................... 2 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........... 4 2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 ................. 4 2.1.1. Visi dan Misi ...................................................... 4 2.1.2. Nilai-Nilai........................................................... 5 2.1.3. Tujuan................................................................. 5 2.1.4. Sasaran ............................................................... 7 2.1.5. Kebijakan ........................................................... 7 2.1.6. Strategi ............................................................... 8 2.1.7. Kegiatan ............................................................. 9 2.1.8. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan................ 9 2.1.9. Keluaran (Output) .............................................. 10 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 .............. 12 2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan ....................................................... 12 2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan.... 12 2.3. Perjanjian Kinerja ........................................................... 13 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 16
ix 3.1. Pengukuran Kinerja ........................................................ 16 3.1.1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja ...................................................................................16 3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan ..................................................................................................18 3.2. Evaluasi Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 ................. 21 4) Evaluasi Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tahun 2011 ........................................................................21 1) Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengendalian OPT Berdasarkan Target Renstra 2010-2014..................................................21 3.2.3. Evaluasi Kinerja Kegiatan SLPHT Berdasarkan Target Renstra 2010-2014..................................................22 3.3 Akuntabilitas Keuangan .................................................. 23 3.3.1. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan .......... 24 3.3.2. Operasional Laboratorium.................................. 24 3.3.3. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim .............25 1) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun ..................................................................................................... 25 3.3.5. SL-PHT Perkebunan ......................................... 25 1) Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman ................................................................................................. 26 3.3.7. Layanan Perkantoran Pusat ................................ 26 5) Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi .............................................................26 3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut ........................ 28 BAB IV. PENUTUP ............................................................................. 30 4.1. Kesimpulan ..................................................................... 30 4.2. Saran Rekomendasi ........................................................ 31
x DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 :
Tabel 2 :
Tabel 3 : Tabel 4 : Tabel 5 : Tabel 6 :
Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Berdasarkan Penetapan Kinerja .............................................................. 17 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Berdasarkan Outputs .............................................................................. 18 Perkembangan Luas Areal Pengendalian OPT dan Kelompok tani SLPHT Tahun 2011-2012 ......................... 21 Evaluasi Kinerja Pengendalian OPT Berdasarkan Target Renstra..................................................................... 22 Evaluasi Kinerja Pengendalian SL-PHT Berdasarkan Target Renstra..................................................................... 22 Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ......................................................................... 23
xi DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 .............33
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2011 diperkirakan sekitar 21,13 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 70 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman masih rendah yaitu sekitar 58 % dari potensi. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan dampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran). Serangan OPT mengakibatkan terjadinya kehilangan hasil dan penurunan kualitas produk, sedangkan dampak kekeringan dan banjir dapat menyebabkan proses metabolisme terganggu, kematian tanaman, dan peningkatan serangan OPT serta dampak kebakaran lahan dapat mengakibatkan kematian tanaman, pencemaran asap lintas batas dan kerusakan lingkungan. Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan segala bentuk hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan perkebunan sebagai salah satu hambatan baru di dalam perekonomian dunia (Technical Barrier to Trade). Berbagai isu yang terkait perlindungan tanaman terangkat menjadi hambatan baru dan dikemas dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on Phytosanitary Measures (ISPM), Hazard Analysis on Critical Control Point (HACCP), Codex Alimentarius dan sebagainya. Keseluruhan ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan menjadi isu internasional. Di samping tantangan akibat perubahan eksternal, perubahan lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 dan PP25/2000 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam
2 pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator dalam konteks pengendalian agar semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan perlindungan perkebunan. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan perkebunan yang sinergi dan optimal. Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT adalah keterbatasan SDM perlindungan, pertanaman dengan sistem monokultur, penggunaan pestisida sintetis yang cenderung meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan alih teknologi. Sedangkan tantangan non OPT (kebakaran dan dampak perubahan iklim) adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan keterbatasan alih teknologi. 1.2. Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam 4 (empat) Sub Direktorat dan delapan Seksi serta Sub Bagian Tata Usaha yaitu : 4)
5)
Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian; Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;
3 7)
Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian; 8) Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, membawahi Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran; 9) Sub Bagian Tata Usaha; 10) Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/ OT.140/10/2010, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan”. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 3)
4)
5)
6)
7)
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; dan Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.3. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun, pemberdayaan perangkat, pemberdayaan pengamat, dan pelaksanaan SLPHT perkebunan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 2.1.1. Visi dan Misi Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan Renstra Pembangunan Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut : 2)
3)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan; Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan;
5 3) 4)
Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
2.1.2. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah : 1)
2)
3)
4) 5)
Kebersamaan (Cooperative): rencana kerja disusun secara demokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna mencapai hasil yang optimal; Keterbukaan (Transparency): sebagai upaya menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP; Profesional (Professionalism): fasilitasi pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang handal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan; Terukur (Measureable) : dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati berupa pengukuran kuantitas dan kualitas; Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) : hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
2.1.3. Tujuan Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010–2014 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014 yaitu mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1) 2) 3)
Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;
6 5) 6)
Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meingkatkan penyediaan bahan baku industri alam negeri; 7) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri; 8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 9) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM); 10) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan; 11) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Perkebunan, maka kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut: 2)
3) 4)
5)
6)
Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan; Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; Meningkatkan pembinaan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan antisipasi dampak perubahan iklim; Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas.
7 2.1.4. Sasaran Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Perlindungan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah : 2)
3)
4)
5)
6)
Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan) komoditas unggulan nasional; Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan kebakaran dan DPI; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi; Kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim; Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.
2.1.5. Kebijakan Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 20102014 adalah mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang
8 berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim melalui peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. 2.1.6. Strategi Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 20102014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : 2) 3)
4) 5)
Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan. Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar, Perguruan Tinggi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi pemanfaatan Website, penguatan database perlindungan, dan penerbitan bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT. Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim. Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim melalui penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim.
9 6)
Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melalui pendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan/penguatan perangkat perlindungan. 7) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani. 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang perlindungan perkebunan. 9) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan. 10) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman perkebunan. 11) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan UPTD Daerah. 2.1.7. Kegiatan Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Perlindungan Perkebunan terhadap pencapaian program perkebunan yang telah ditetapkan. 2.1.8. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah: (1) (2) (3) (4) (5)
Revitalisasi perkebunan Swasembada gula nasional Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional Pengembangan komoditas ekspor
10 (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui dukungan perlindungan perkebunan. 2.1.9. Keluaran (Output) Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani a. Pembinaan petugas; b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); (2) Pemantapan Kelembagaan Perlindungan Perkebunan a. b c. d. e. f. g. h. i.
Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat; Pertemuan Koordinasi Perlindungan (KPT dan MPTHI); Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan; Pembahasan program anggaran dan evaluasi; Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI); Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT; Pertemuan Koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran; Operasional Laboratorium BBP2TP, BPTP, UPTD, LL, LUPH, dan Sub Laboratorium; Administrasi Kegiatan;
(3) Fasilitasi Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan pada komoditi Unggulan Nasional Perkebunan a. Pertemuan Metode Pengamatan OPT Perkebunan; b. Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional
11
c. d. e. f. g. h. i.
pengendali OPT (POPT) Perkebunan; Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman tahunan; Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman semusim; Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman rempah dan Penyegar; Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit (Insentif Petugas Hama dan Penyakit); Pengendalian OPT utama tanaman tahunan; Pengendalian OPT utama tanaman semusim; Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar.
(4) Fasilitasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran a. Bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; c. Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim; d. Fasilitasi Pengendalian/pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim; e. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan (daerah); f. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim daerah; g. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim. (5) Pemantapan Sistim Informasi PerlindunganPerkebunan (SIMPP)
Manajemen
a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku, leaflet, poster dan peta); b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan (6) Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan a. Rehabilitasi perangkat perlindungan perkebunan; b. Penyediaan alat laboratorium; c. Penyediaan sarana transportasi;
12 d. Pengadaan Alat Pengolah Data. 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Rencana Kinerja Tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 merupakan bagian Program Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014 yaitu : “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. 2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “Penurunan luas areal yang terserang OPT”. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya yaitu : (1). Tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. (2). Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman
13 semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan. (3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut : No.
Sasaran
1. Penurunan luas areal yang terserang OPT
Indikator Kinerja Utama
Luas pengendalian Perkebunan
Sumber Data
areal Dinas yang OPT membidangi perkebunan Propinsi, Kab/Kota
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target kegiatan disajikan pada Lampiran 1. 2.3. Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (outcome) dan keluaran (output). Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2012 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2012 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-
14 PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2012. Dukungan Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi anggaran APBN tahun 2012 sebesar Rp.14.433.175.000,- Dana tersebut untuk mendukung kegiatan di daerah yaitu kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan untuk 8 (delapan) komoditi yaitu tebu, tembakau, lada, kopi, cengkeh, kelapa, karet serta kegiatan Sekolah LapangPengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Perlindungan Tahun 2012 sebagai berikut:
PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Unit Kerja Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun Anggaran : 2012 No. 1 1.
SASARAN STRATEGI 2 Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
1. Terfasilitasinya Pengendalian OPT Tanaman Tebu
500
Ha
2. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Tembakau
75
Ha
3. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Lada
255
Ha
4. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Kopi
450
Ha
5. Terfasilitasinya Pengendalian
180
Ha
15 OPT tanaman Cengkeh 6. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Kelapa
1300
Ha
7. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Karet
575
Ha
8. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Jambu Mete
75
Ha
2 . Terlaksananya Terfasilitasinya SL-PHT 84 KT Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Jumlah Anggaran Dukungan Perlindungan Perkebunan Rp. 14.433.175.000,-
16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 kategori keberhasilan yaitu: 1. 2. 3. 4.
Sangat berhasil (capaian > 100%); Berhasil (capaian 80% - 100%); Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.
3.1.1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja Capaian kinerja Dirat Perlindungan berdasarkan Penetapan Kinerja untuk kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan sebesar 99,27% dari target 3410 Ha terealisasi 3430 Ha (100,6%)
17 Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 Berdasarkan Penetapan Kinerja No. 1
2.
Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1. Terfasilitasinya Pengendalian OPT Tanaman Tebu
500 Ha
500 Ha
100
2. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Tembakau
75 Ha
75 Ha
100
3. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Lada
255 Ha
225 Ha
100
4. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Kopi
450 Ha
500 Ha
111
5. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Cengkeh
180 Ha
180 Ha
100
6. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Kelapa
1300 Ha
1300 Ha
100
7. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Karet
575 Ha
575 Ha
100
8. Terfasilitasinya Pengendalian OPT tanaman Jambu Mete
75 Ha
75 Ha
100
Terfasilitasinya SLPHT
84 KT
82 KT
97.62
18
Capaian Kinerja berdasarkan penepatan kinerja Direktorat Perlindungan untuk Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu sebesar 82 Kelompok Tani (97.62%), dari target 84 Kelompok tani. 3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Capaian kinerja untuk kegiatan dukungan perlindungan berdasarkan output kegiatan sebagaimana tabel berikut : Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 Berdasarkan Outputs No. 1
2
3
4
5
6
Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman perkebunan Terlaksananya Operasional Laboratorium Terlaksananya Mitigasi dan Perubahan Iklim Terlaksananya Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Terlaksananya SLPHT Perkebunan Terlaksananya Pemberdayaan Pengamat hama dan penyakit tanaman
Indikator Kinerja Terfasilitasinya Pengendalian Tanaman Perkebunan Terfasilitasinya Operasional Laboratorium Terfasilitasinya Mitigasi dan Perubahan Iklim Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Terfasilitasinya SLPHT Perkebunan Terfasilitasinya Pemberdayaan Pengamat hama dan penyakit tanaman
Target
Realisasi
%
3455 Ha
3430 Ha
99,27
44 Unit
43 Unit
97,72
1 Thn (13 demplot)
1 Thn (13 demplot)
100
88 keg
85 keg
96,65
82 KT
82 KT
100
1037 org
1037 org
100
19 7
Terlaksananya Layanan Perkantoran Pusat (Dirat Perlindungan)
8
Tersedianya Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun)
Terfasilitasinya Layanan Perkantoran Pusat (Dirat Perlindungan) Terfasilitasinya Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun)
1 tahun
1 tahun
100
1 dok
1 dok
100
Dari tabel 2 terlihat bahwa realisasi kinerja berdasarkan output kegiatan hampir secara keseluruhan mencapai 100% kecuali untuk kegiatan pengendalian OPT (99,27%), Operasional Laboratorium (97,72%) dan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (96,65%), capaian kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut : 1) Pengendalian OPT tanaman Perkebunan untuk 8 komoditas secara keseluruhan terealisasi 99,27 % yaitu : a. Pengendalian OPT tanaman Tebu dari target 525 Ha terealisasi 500 Ha atau mencapai 95% b. Pengendalian OPT tanaman Tembakau dari target 75 Ha terealisasi 75 Ha atau mencapai 100% c. Pengendalian OPT tanaman Lada dengan target 255 Ha terealisasi 255 Ha atau mencapai 100% d. Pengendalian OPT tanaman Kopi dengan target 450 Ha terealisasi 450 Ha atau mencapai 100% e. Pengendalian OPT tanaman cengkeh dengan target 180 Ha terealisasi 180 Ha atau mencapai 100% f. Pengendalian OPT tanaman kelapa dengan target 1300 Ha terealisasi 1300 Ha atau mencapai 100% g. Pengendalian OPT tanaman karet dengan target 575 Ha terealisasi 575 Ha atau mencapai 100% h. Pengendalian OPT tanaman jambu mete dengan target 75 Ha terealisasi 75 Ha atau mencapai 100%
20 2) Operasional Laboratorium secara keseluruhan mencapai 97,72%, yang terdiri dari : a. Operasional Laboratorium Lapangan dari target 26 unit terealisasi 26 unit atau mencapai 100% b. Operasional Lab Hayati (LUPH) dari target 3 unit terealisasi 3 unit atau mencapai 100% c. Operasional Sub Lab Hayati dari target 15 unit terealisasi 14 unit atau mencapai 93,33% 3) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari target 13 paket terealisasi 13 paket atau mencapai 100%. 4) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, secara keseluruhan mencapai 96,65% terdiri dari : a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran dari target 61 kegiatan (9 provinsi dan 52 kabupaten) terealisasi 60 kegiatan (9 provinsi dan 51 kabupaten) atau mencapai 98,36%. b. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan, Dari target 18 kabupaten terealisasi 17 kabupaten atau mencapai 94,44% c. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim dari target 9 provinsi terealisasi 8 provinsi atau mencapai 88,89% 5) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dari target 82 kelompok tani terealisasi 82 kelompok tani atau mencapai 100% 6) Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman dari target 1037 orang terealisasi 1037 orang atau mencapai 100% 7) Layanan Perkantoran Pusat dari target 1 tahun teralisasi 1 tahun atau mencapai 100% 8) Kebijakan Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun) dari target 1 dokumen teralisasi 1 dokumen atau mencapai 100%
21 3.2. Evaluasi Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 3.2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 berdasarkan Tahun 2011 Hasil evaluasi kinerja dukungan perlindungan perkebunan untuk kegiatan utama yaitu Pengendalian OPT dan SLPHT dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Perkembangan Luas Areal Pengendalian OPT dan Kelompok tani SLPHT Tahun 2011-2012 No
Kegiatan
1
Pengendalian OPT : a. Tanaman Tahunan b. Tanaman Rempah & Penyegar c. Tanaman Semusim
2
SLPHT
Tahun (Ha) 2011 2012 4285 2850 1320 110
81
3455 1950 905 600
82
Laju Pertumb (%) (19,36) (31,57) (31,44) 445,45
1,22
Secara umum luas areal pengendalian OPT tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 855 hektar 19,36%. Penurunan ini terutama pada Pengendalian OPT Tanaman Tahunan (31,57%) dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar (31,44%). Untuk Pengendalian OPT Tanaman Semusim mengalami kenaikan sebesar 445,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan luas areal pengendalian OPT tanaman semusim yang cukup signifikan ini disebabkan adanya program Swasembada Gula Tahun 2014 dan Direktorat Perlindungan Perkebunan berperan serta di tingkat on farm terutama dalam pengendalian OPT tanaman tebu.
22 3.2.2 Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengendalian OPT berdasarkan Target Renstra 2010-2014 Tabel 4. Evaluasi Kinerja Pengendalian OPT Berdasarkan Target Renstra Uraian Target Renstra (Ha) Realisasi sd 2012 % sd 2012
Rencana 2010-2014 23.315 13.936 59,77
2010 8.387 6.196 73,88
Rencana Tahunan 2011 2012 2013 3.735 3.730 3.730 4.285 3.455 114,73 92,63 -
2014 3.730 -
Berdasarkan target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2010-2014, sampai dengan tahun 2012 luas areal pengendalian mencapai 13.936 Ha atau mencapai 59,77% dari target yang direncanakan sampai dengan tahun 2014 yaitu 23.315 Ha. 3.2.3 Evaluasi Kinerja Kegiatan SLPHT berdasarkan Target Renstra 2010-2014 Tabel 5. Evaluasi Kinerja kegiatan SLPHT berdasarkan Target Renstra Uraian Target Renstra (KT) Realisasi sd 2012 % sd 2012
Rencana 2010-2014 336 241 71,73
2010 76 78 102,64
Rencana Tahunan 2011 2012 2013 65 65 65 81 82 124,62 126,15 -
2014 65 -
Berdasarkan target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2010-2014, sampai dengan tahun 2012 jumlah kelompok tani yang telah mengikuti SLPHT mencapai 241 kelompok tani atau mencapai 71,73% dari target yang direncanakan sampai dengan tahun 2014 yaitu 336 kelompok tani. 3.3. Akuntabilitas Keuangan Realisasi penyerapan anggaran kegiatan dukungan Perlindungan Perkebunan secara keseluruhan mencapai 93,02%, untuk kegiatan pusat mencapai 97,11% sedangkan untuk kegiatan di daerah mencapai 92,24%. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena adanya
23 optimalisasi dan efisiensi pada beberapa kegiatan serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Perlindungan Perkebunan dilihat pada Tabel 6 berikut ini : Tabel.6 Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output kegiatan utama Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 Anggaran Kode
Program Pagu (Rp.)
1799
1799.01 1799.02 1799.03
1799.04 1799.05 1799.06
1799.07
1799.08
Dukungan Perlindungan Perkebunan
34.112.477.000
DAERAH Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Operasional Laboratorium Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
28.637.166.000
Realisasi (Rp.)
Output / Fisik % %
31.732.772.752 93,02 99,20 26.415.730.000
92,24 98,94
8.999.242.000
8.620.770.000 95,79 99,27
4.277.002.000
3.920.437.000 91,66 97,72
1.590.700.000
1.400.819.000 88,05
2.893.535.000
2.237.753.000 82,14 96,65
SLPHT Perkebunan Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman
5.498.515.000
5.217.090.000 94,88
100
5.378.172.000
5.018.862.000 93,32
100
PUSAT Layanan Perkantoran Pusat Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun
5.475.311.000
5.317.042.752 97,11
100
804.191.000
789.115.480 98,13
100
4.671.120.000
4.527.927.272 96,93
100
100
24
3.3.1. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Pengendalian OPT sebesar Rp. 8.260.770.000,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.8.999.242.000,- (97,50%) meliputi : 1) Pengendalian OPT tanaman Tebu dari target 525 Ha, capaian realisasi fisik sebesar 500 Ha (95%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.1.508.739.000,- (95,80%) 2) Pengendalian OPT tanaman Tembakau dari target 75 Ha, capaian realisasi fisik 75 Ha (100%) dan anggaran yang terserap Rp.411.733.000,- (95,62%). 3) Pengendalian OPT tanaman Lada dengan target 255 Ha, capaian realisasi fisik 255 Ha (100%) dan anggaran yang terserap Rp.1.438.068.000,- (93,29%). 4) Pengendalian OPT tanaman Kopi dengan target 500 Ha, capaian realisasi fisik 500 Ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.978.697.000,- (95,53%) 5) Pengendalian OPT tanaman cengkeh dengan target 180 Ha, capaian realisasi fisik 180 Ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.650.502.000 (92,69%) 6) Pengendalian OPT tanaman kelapa dengan target 1300 Ha, capaian realisasi fisik 1300 Ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.2.152.297.000 (98,14%). 7) Pengendalian OPT tanaman karet dengan target 575 Ha, capaian realisasi fisik 575 Ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.1.321.684.000,- (96,40%) 8) Pengendalian OPT tanaman jambu mete dengan target 75 Ha, capaian realisasi fisik 75 Ha (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.159.050.000,- (98,25%). 3.3.2. Operasional Laboratorium Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Operasional Laboratorium sebesar Rp. 3.920.437.000,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 4.277.002.000,- (91,66%) meliputi :
25 1) Operasional Laboratorium Lapangan sebanyak 26 unit, capaian realisasi fisik 26 unit (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.2.522.224.000,-(92,83%) 2) Operasional Lab Hayati (LUPH) sebanyak 3 unit, capaian realisasi fisik 3 unit (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.441.500.000,- (99,98%) 3) Operasional Sub Lab Hayati sebanyak 15 unit, capaian realisasi fisik 14 unit (93,33%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.956.713.000,-(85,55%) 3.3.3. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebesar Rp. 1.400.819.00,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 1.590.700.00,- (88,06%). 3.3.4. Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun Rp.2.237.753.000, dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.2.893.535.000,- (82,14%), terdiri dari : 1) Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran target 61 kegiatan (9 provinsi dan 52 kabupaten), capaian realisasi fisik 60 kegiatan (9 provinsi dan 51 kabupaten) atau mencapai 98,36% dan anggaran yang terserap sebesar Rp.1.407.399.000,- (72,49%) 2) Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan target 18 kabupaten, capaian realisasi fisik 18 kabupaten (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 512.927.000,- (88,13%) 3) Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim target 9 provinsi, capaian realisasi fisik 8 provinsi (88,89%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 317.427.000,(85,80%). 3.3.5. SL-PHT Perkebunan SL-PHT Perkebunan target 82 kelompok tani, capaian realisasi fisik 82 kelompok tani (100%) dan serapan anggaran sebesar
26 Rp.5.217.090.000,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.5.498.515.000,-(94,88%) 3.3.6. Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman target 1037 orang, capaian realisasi fisik 1037 orang (100%) dan serapan keuangan sebesar Rp. 5.018.862.000,- dari pagu yang dialokasikan Rp.5.378.172.000,-(93,32%) 3.3.7. Layanan Perkantoran Pusat Layanan Perkantoran Pusat dari target 1 tahun, capaian realisasi fisik 1 tahun (100%) dan serapan keuangan mencapai Rp.789.115.480,dari pagu yang dialokasikan Rp.804.911.000,- (98,13%), teriri dari : 1) Administrasi Perkantoran target 1 tahun, capaian fisik 1 tahun (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.559.016.280,(98,94%) 2) Pembuatan buku pedoman target 3 buku dan 5 leaflet , capaian realisasi fisik 3 buku dan 5 leaflet (100%) dan anggaran yang terserap sebesar Rp.230.099.200,- (96,20%) 3.3.8. Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun)
Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat Perlinbun) target 1 tahun, capaian realisasi fisik 1 tahun (100%) dan serapan keuangan mencapai Rp.4.527.927.272,- dari pagu yang dialokasikan Rp. 4.671.120.000,- (96,93%) terdiri dari : 1) Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar capaian serapan keuangan mencapai Rp.1.148.851.850,- (95,55%) terdiri dari: a. Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar, capaian serapan keuangan sebesar Rp. 316.616.110,- (94,30%) b. Pembahasan Program dan Anggaran, capaian serapan keuangan sebesar Rp.62.919.260,- (83,06%) c. Pertemuan Kebijakan Perlindungan, capaian serapan keuangan sebesar Rp.203.376.100,- (94,57%)
27 d. Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan Pada Wilayah Pasca Bencana, capaian seraapan keuangan sebesar Rp. 565.940.380,(98,30%) 2) Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim, capaian serapan keuangan mencapai Rp.679.136.800,- (98,30%), terdiri dari a. Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Semusim, capaian serapan keuangan sebesar Rp.335.586.340,- (93,75%) b. Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kapasitas POPT Perkebunan, capaian serapan keuangan sebesar Rp.224.940.510,(96,60%) c. Fasilitasi MPTHI dan KPT Perlindungan, capaian serapan keuangan sebesar Rp.118.609.950,- (76,13%) 3) Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, capaian serapan keuangan mencapai Rp.755.953.790,- (96,77%) terdiri dari : a. Pengawalan dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, capaian serapan keuangan sebesar Rp.331.727.678,- (98,80%) b. Bimbingan dan Pembinaan SLPHT, capaian serapan keuangan sebesar Rp.319.911.162,- (95,22%) c. Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan, capaian serapan keuangan sebesar Rp.104.314.950,(95,26%) 4) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, capaian serapan keuangan mencapai Rp.747.257.492,- (97,78%) a. Pengawalan dan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun, capaian serapan keuangan sebesar Rp.250.427.982,- (99,67%) b. Pengawalan Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, capaian serapan keuangan sebesar Rp.164.888.730,- (98,88%) c. Pengawalan dan Pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, capaian serapan keuangan mencapai Rp.140.284.180,- (99,67%) d. Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim, capaian serapan keuangan sebesar Rp.191.656.600,- (93,29%)
28 5) Dukungan Kegiatan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari satu kegiatan yaitu Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penerapan sistem usaha tani konservasi, tumpang sari, dan integrasi kebun-ternak pada perkebunan kopi rakyat, capaian serapan keuangan mencapai Rp.1196.727.340,- (99,81%). 3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan terdapat permasalahan dan upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu sesuai target, oleh karena itu diperlukan adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya. 2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), namun seringkali juklak/juknis tersebut belum ada atau terlambat disusun. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat. 3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun. 4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA. 5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan
29 kegiatan. Sebaiknya semua kegiatan yang perlu direvisi segera diusulkan sejak awal setelah menerima DIPA. 6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk itu perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran. 7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten. 8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
30
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 2012. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014. Program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Keberhasilan program ini perlu didukung oleh Dukungan Perlindungan Perkebunan antara lain (1) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan, (2) Operasional Laboratorium, (3) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, (4) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, (5) SL-PHT Perkebunan, (6) Pemberdayaan Pengamat hama dan Penyakit Tanaman , (7) Layanan Perkantoran Pusat, (8) Kebijakan, Norma Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka keluaran (outputs) capaian kinerja untuk keuangan mencapai 93,02% dari pagu dan realisasi fisik mencapai 99,20% dengan kategori berhasil. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan antara lain : (1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, (2) Pedoman Teknis
31 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan seringkali belum dijabarkan kedalam juklak/juknis atau terlambat disusun, (3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis, (4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari APBD, (5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan, (6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun, (7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun, dan (8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran, 4.2. Saran Rekomendasi Saran Rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain : 1) 2)
3)
4) 5) 6) 7)
Perlu adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir halhal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA. Sebaiknya semua kegiatan yang perlu direvisi segera diusulkan sejak awal setelah menerima DIPA. Perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
32 8)
Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
LAMPIRAN 1
Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan 1. Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan perkebunan
1 Dokumen
b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan tanaman
1 Dokumen
c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT
1 Dokumen
2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim 3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan SLPHT
1 Dokumen
1 Dokumen
20 Dokumen
33
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja
Target
2 b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim
3 7 Dokumen
- Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan
5 Dokumen 2 Dokumen
c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan
12 Dokumen
d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan
10 Dokumen
e. Jumlah Perangkat yang operasional - operasional laboratorium - insentif petugas - pengawalan perangkat g. Terlaksananya SLPHT h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman - Tahunan - Semusim - Rempah Penyegar i. - Jumlah POPT yang dibina - Jumlah bahan publikasi/laporan POPT j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, definitif wilayah barat dan timur k. Terlaksananya pengawalan pembinaan perlindungan
12Dokumen 7 Dokumen
11 Dokumen 8 Dokumen
43 unit 1037 orang 4 kali 84 KT
1950 ha 600 ha 855 ha 200 orang 16 dokumen 4 dokumen
10 Prov. dan 1 kab
34
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2 4. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah judul pedoman perlindungan perkebunan - Buku - Leaflet
Target 3
3 Judul 5 Judul
5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan kebun
9 Dokumen
b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
14 Dokumen
c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
9 Provinsi 51 Kabupaten
d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam
9 Prov. Dan 74 Kab.
e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan perundang - undangan
18 Kabupaten
f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan dampak perubahan iklim
9 Prov.
g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan Iklim
14 paket
6. Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi
35
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2 a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan pembinaan pimpinan b. - Jumlah data administrasi pada UPT c. - Jumlah rekomendasi/rumusan dengan instansi terkait
Target 3 32dokumen 1 dokumen 1 dokumen
36
