LAKIP 2011 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG TAHUN 2011
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
1
PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 disusun dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja tahunan yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan Kinerja 2011 yang merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan dalam kerangka rencana stratejik, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Dokumen LAKIP disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Dokumen LAKIP ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, memaparkan gambaran umum tugas dan fungsi direktorat jenderal, struktur organisasi, dan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Kedua, menjelaskan perencanaan stratejik yang diawali dari pencanangan visi, misi; tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ;kebijakan dan program sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta uraian Rencana Kinerja Tahun 2011 yang serta Penetapan Kinerja 2011, berikut kegiatan dan indikator kinerjanya. Ketiga, menjelaskan akuntabilitas kinerja yang dicapai direktorat jenderal melalui pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja dan tinjauan aspek keuangan, serta hal-hal pokok yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja direktorat jenderal pada masa yang akan datang. Sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam perumusan rencana stratejik, Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Adapun dalam penilaian akuntabilitas kinerja direktorat jenderal, tetap mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun 2011 dan juga Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, walaupun kemudian di dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan, yaitu pada pertengahan tahun 2011 ada revisi renstra, yang berimpilkasi adanya restrukturisasi pada indikator output, serta perubahan jumlah paket pekerjaan maupun alokasi dana kegiatan yang semuanya dilakukan melalui proses revisi anggaran serta tercantum dalam dokumen hasil revisi.
2
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Disamping sebagai suatu kewajiban, penyusunan dokumen LAKIP ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja, baik untuk kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang khususnya serta kinerja Kementerian Pekerjaan Umum pada umumnya, di tahun-tahun mendatang, serta melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan proses perencanaan kegiatan tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
Jakarta,
Februari 2012
Direktur Jenderal Penataan Ruang
Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc. NIP. 110025718
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
3
RINGKASAN EKSEKUTIF Visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah ” terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang”. Dalam mewujudkan visi tersebut, disusunlah Misi Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang memberikan kejelasan tujuan yang dimaksudkan dalam Visi yang diturunkan menjadi 3 (tiga) misi yaitu: mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah, mewujudkan keterpaduan pembangunan ionfrastruktur berbasis penataan ruang, dan melembagakan managemen borganisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten. Yang kemudian dirumuskan ke dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang terdiri atas 1 (satu) tujuan, satu (satu) sasaran, serta 4 (empat) indikator kinerja outcome yang ingin dicapai selama kurun waktu 2010-2014 Direktorat Jenderal Penataan Ruang melalui 6 (enam) kegiatan dan 43 Satker yakni Kegiatan Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang (Satker Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Satker BIPR), Kegiatan Bina Program dan Kemitraan (Satuan Kerja Bina Program dan Kemitraan), Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional (Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional, dan 3 SNVT KSN KAPET), Kegiatan Pengembangan Perkotaan (Satuan Kerja Pengembangan Perkotaan, dan 1 SNVT KSN Perkotaan ), Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I (Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan 15 Satker SKPD Dekonsentrasi Penataan Ruang disetiap provinsi kecuali Jakarta), Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II (Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, dan 17 SKPD Dekonsentrasi Penataan Ruang di setiap provinsi) tahun 2011 melaksanakan 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) paket pekerjaan dengan total DIPA sebesar Rp.669.016.729.000 Kinerja 2011 berdasarkan Penetapan Kinerja untuk indikator kinerja utama pencapaiannya sebagai berikut:
4
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Strategis
Target 2011
Terwujudnya
Indikator Outcome :
perumusan
1)Jumlah rencana tata
25 Raperpres (3
dan
ruang dan rencana
Raperpres Pulau,
pelaksanaan
terpadu program
18 Raperpres KSN
kebijakan
pengembangan
Non Perkotaan, 4
dan
infrastruktur jangka
KSN Perkotaan), 7
standarisasi
menengah,
RPI2JM (4
teknis
Pulau/Kepulauan dan
Pulau/Kepulauan,
bidang
Kawasan Strategis
3 KSN Perkotaan)
penataan
Nasional
Realisasi 2011
% Capaian
25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN
107,14 %
Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan)
ruang Indikator Outcome : 2)Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota
15 Provinsi,
yang mendapat
241 Kabupaten,
pembinaan
49 Kota
16 Provinsi, 262 Kabupaten,
101,73 %
44 Kota
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kinerja IKU 1 yang merupakan opersionalisasi dari RTRWN , telah mencapai tingkat kinerja yang cukup produktif dengan telah diterbitkan Perpres untuk 5 KSN/Pulau yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Perpres No. 45/2011 tentang RTR KSN Sarbagita Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Mebidangro Perpres No. 55/2011 tentang RTR KSN Metropolitan Mamminasata Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan BBK (Batam Bintan Karimun) Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi
Demikian juga untuk Kinerja IKU 2, capaiannya telah melampau target dengan telah diterbitkannya 6 Perda RTRW Provinsi, 51 Perda RTRW Kabupaten , 21 Perda RTRW Kota. Tingkat capaian kinerja kegiatan tahun 2011 adalah penyerapan sebesar Rp. 591.208.957.000 atau kinerja indikator input 88,37 %, indikator output 102,87%, dan nilai prosentase pencapaian indikator outcome sebesar 104,54%. Untuk lebih meningkatkan tingkat pencapaian kinerja di masa mendatang, perlu kiranya dipertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
5
Perlunya ketegasan dari para pengambil keputusan khususnya dalam hal sistem penganggaran kegiatan.
Memanfaatkan waktu, dana dan sumberdaya lainnya secara lebih optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen penataan Ruang.
Memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Ditjen penataan Ruang dengan mengacu kepada Agenda Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2010-2014, Renstra Ditjen penataan Ruang, serta kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah (seperti MP3EI, kebijakan antisipasi Perubahan iklim, dsb) dan sejalan dengan upaya pemecahan permasalahan penataan ruang yang terjadi.
Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pekerjaan termasuk sumber daya manusia di lingkungan Ditjen penataan Ruang, untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di masa mendatang.
Meningkatkan kemampuan dan
kompetensi staf
profesional Ditjen
penataan Ruang, terutama mengenai substantif pekerjaan.
Meningkatkan kinerja konsultan, melalui pengawasan yang lebih ketat, agar dihasilkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan.
Memanfaatkan produk-produk juknis/pedoman yang telah dihasilkan untuk memperlancar serta memantapkan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
6
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
RINGKASAN EKSEKUTIF -------------------------------------------------------------------------------------------------
4
DAFTAR ISI
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang
------------------------------------------ 10
------------------------------------------------- 12
1.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang ------------------------------------------------------------ 13 1.2.2 Direktorat Bina Program dan Kemitraan ------------------------------------------------------------------------ 13 1.2.3 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional ----------------------------------------------------------------- 14 1.2.4 Direktorat Perkotaan ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1.2.5 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I ------------------------------------------------ 15 1.2.6 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II ----------------------------------------------- 15 1.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional ------------------------------------------------------------------------------------ 16 1.3. Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang ------------------------------------------------ 16 1.3.1 Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ---------------------- 16 1.3.2 Mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang Harus Dilaksanakan Oleh DJPR --------- 18 1.3.3 Isu Strategis dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang ------------------------------ 23 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang ---------------------------------------------------- 26 2.1.1 Visi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 2.1.2 Misi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
2.1.3 Tujuan dan Sasaran -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 2.1.4 Kebijakan, Program dan Kegiatan -------------------------------------------------------------------------------- 29 2.2 Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang -------------------------------------------------------- 33 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (PK) ---------------------------------------------------- 36 2.2.2 Indikator Kinerja Utama ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja 2011 ----------------------------------------------------------------------------- 52 3.1.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang – Sekretariat Ditjen Penataan Ruang -------------------------- 64 3.1.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Bina Program dan Kemitraan – Direktorat Bina Program dan Kemitraan ----------------------------------------------------------------------- 71 3.1.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional – Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional ------------------------------------- 77 3.1.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Perkotaan – Direktorat Perkotaan ------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 3.1.5 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I – Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I ------------------------------------------------ 83
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
7
3.1.6 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II – Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II ---------------------------------------------- 86 3.2 Perbandingan Pencapaian Data Kinerja -------------------------------------------------------------------------- 89 3.2.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2010 dengan Tahun 2011 ----------------------------------- 89 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2011 Dengan Rencana Kinerja DIPA Tahun 2011 ------- 90 3.2.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja 2011 dengan RKT ------------------------------------------------------ 94 3.2.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja sampai Tahun berjalan ------------------------------------------------ 95 3.2.4.1 Sekretariat Ditjen Penataan Ruang ---------------------------------------------------------------------------- 97 3.2.4.2 Direktorat Bina Program dan Kemitraan ---------------------------------------------------------------------- 99 3.2.4.3 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional -------------------------------------------------------------- 101 3.2.4.4 Direktorat Perkotaan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 104 3.2.4.5 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I ---------------------------------------------- 106 3.2.4.6 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II --------------------------------------------- 108 3.3 Evaluasi Kinerja ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 3.4 Analisis Akuntabilitas Kinerja ----------------------------------------------------------------------------------------- 115 3.5 Aspek Keuangan --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 3.6 Hal-hal Yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja ------------------------------------------- 124 3.7 Kinerja Ditjen Penataan Ruang Lainnya -------------------------------------------------------------------------- 126 3.7.1 Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah-Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang -- 127 3.7.2 Prakarsa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ---------------------------------------------------- 129
BAB IV PENUTUP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133
LAMPIRAN
8
LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang
