Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Denpasar, Jl. Tantular Barat No.1, Denpasar Website : www.pt-denpasar.net, email : [email protected] Telepon : ( 0361 ) 222952, 2122172, Faksimili : ( 0361 ) 243317

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2011 Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 11 Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 kepada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 19 Desember 2011, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun

2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dalam rangka

mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Denpasar, 27 Maret 2012 Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. Sagung Ketut Ratnadi, SH. NIP. 040041247

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 1 DAFTAR ISI............................................................................................................................ 2 IKTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................ 4

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................... 5 A. Latar Belakang .............................................................................................................. 5 B. Tugas dan Fungsi .......................................................................................................... 5 C. Sistematika Penyajian

BAB II

...................................................................................... 10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................................ 11 A. Rencana Strategis 2010-2014....................................................................................... 11 1. Visi dan Misi PT Denpasar ......................................................................................... 12 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................................... 12 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ........................................................................ 13 B. Rencana Kinerja Tahun 2011 ........................................................................................ 15 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011 .................................. 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA......................................................................................

18

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................................................

18

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja .....................................................................................

18

C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan .................................................................... 33

BAB IV

PENUTUP ................................................................................................................ 35 A. Kesimpulan .................................................................................................................. 35 B. Saran ............................................................................................................................. 36

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar 3. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Rencana Kinerja Tahun 2011 5. Penetapan Kinerja Tahun 2011 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 7. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014

EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2011 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denapasar selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2011 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparasi lembaga peradilan.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah.

Pengadilan Tinggi Denpasar

sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah : 1.

Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum).

2.

Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum.

3.

Menyiapkan program dan evaluasi.

4.

Melakukan hubungan masyarakat.

5.

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja / jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

6.

Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut: 1.

Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar). - Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. - Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. - Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2.

Majelis Hakim - Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3.

Panitera / Sekretaris - Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tinggi Denpasar. - Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. - Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. - Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. - Panitera

bertanggung

jawab

atas

pengurusan

berkas

perkara,

putusan,

dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. - Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Denpasar. - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya. - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4.

Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

5.

Wakil Panitera Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan Pengadilan,

Melaksanakan

tugas

Panitera

apabila

Panitera

berhalangan;

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi perkara. 6.

Panitera Muda Pidana beserta staff melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;

-

Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori / kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemberitahuan / penyampaian memori / kontra memori banding;

-

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;

7.

Panitera Muda Perdata beserta staffnya melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri dan Memori atau kontra memori;

-

Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akte pemberitahuan penyampaian memori atau kontra memori banding dan memasukkan dalam berkas yang bersangkutan ;

-

Mempersiapkan persidangan perkara;

-

Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri dalam buku jurnal keuangan perdata banding (KII-aI);

-

Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor perkara tersebut;

8.

Panitera Muda Hukum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Membuat laporan bulanan Perkara Perdata dan Pidana Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah data Laporan bulanan didapat dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata. Dan hasil laporan bulanan di kirim ke Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Jakarta.

-

Membuat Laporan Triwulan dari Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan di kirim laporan ke Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Jakarta.

-

Membuat Rekapitulasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar setelah data–data laporan tahunan dari Pengadilan Negeri.

-

Membuat Statistik Perkara Perdata dan Perkara Pidana setelah data–data di dapat dari laporan bulanan perkara pidana dan perdata.

-

Membuat laporan Kegiatan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar setiap enam bulan atau Per semester.

-

Membuat Laporan Tahunan Perkara Pidana dan Perdata Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah data–data didapat dari Pengadilan Negeri dan selanjutnya dikirim atau dilaporkan ke Dirjen Peradilan Umum dan Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Jakarta.

9.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).

-

Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.

-

Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap tahunnya.

-

Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.

-

Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.

-

Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.

-

Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.

-

Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian dinas.

-

Mengkaji dan memproses usul jabatan.

-

Memproses usul jabatan fungsional.

-

Memonitor SK Cuti.

-

Memproses permohonan mutasi / pensiun di Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

-

Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

-

Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya

-

Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan

-

Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke Mahkamah Agung

-

Bertugas sebagai Korwil SAKPA yang mengkoordinir laporan di aplikasi SAKPA yang ada di wilayah Bali

-

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan

-

Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK ).

-

Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun.

11. Kasubag Umum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian yang dituju atau pun pihak luar

-

Menerima dan mencatat berkas banding yang masuk dan mendistribusikan langsung ke Wakil sekretaris dan Panitera Sekretaris dan Memberi nomor berkas banding yang keluar;

-

Mencatat Inventaris Barang Milik Negara dan memasukannya dalam aplikasi SIMAK BMN ;

-

Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di lingkungan kantor;

-

Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang ATK ke masingmasing ruangan ;

-

Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.

-

Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan kantor;

-

Membersihkan dan perawatan serta menata taman lingkungan kantor;

-

Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya ( soundsystem, meja dll ) untuk acara - acara yang diadakan di kantor.

12. Panitera Pengganti, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebagai salah satu unsur dalam persidangan perkara banding.

C. Sistematika Penyajian. Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran 2011, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran 2011 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis ( 2010 – 2014 ) yang berisi ( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan kegiatan pokok ); b. rencana kinerja tahun 2011; dan c. perjanjian kinerja tahun 2011. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari; a. pengukuran kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja ( LAKIP ) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar; 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2011; 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar; 4.Rencana Kinerja Tahun 2012; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2011; dan; 6. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2010 – 2014; 7.SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Bahwa mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaaatannya secara luas, membuka peluang untuk mendukung kecepatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak melalui pendayagunaan teknologi informasi dalam volume dan kapasitas optimal secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses administrasi peradilan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transformasi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi peradilan. Bahwa

untuk

menyelenggarakan

administrasi

peradilan

yang

baik

dan

meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijaksanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi ( komputerisasi ) dalam pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaannya secara cepat, tepat dan akurat melalui sarana jaringan internet. Selain itu, kenyataan telah menunjukan bahwa media elektronik dan segala turunannya merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan akses informasi kepada publik. Pengembangan teknologi informasi merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan administrasi peradilan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui pengembangan teknologi informasi dilakukan penataan sistem administrasi peradilan dan proses kerja di lingkungan

peradilan

dengan

mengoptimalkan pemanfaatan

teknologi

informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 ( dua ) hal aktifitas yang berkaitan yaitu : 1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronis; 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Rencana Strategis ( Renstra ) Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2012 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ( SDM ).



Terjalinnya kerjasama.



Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.



Meningkatnya disiplin aparatur.

1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Denpasar Visi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar. Visi Pengadilan Tinggi Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah : " TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Denpasar dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis - Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dan jajaran pengadilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Denpasar akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

Sasaran Strategis Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar yang bertujuan pencapaian rencana strategis secara maksimal dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa;

2)

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan;

3)

Membuat standar penyelesaian perkara;

4)

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

5)

Meningkatkan kualitas pengawasan;

6)

Pengembangan sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan fungsi fungsi manajemen peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Prosentase ( % ) perkara yang diselesaikan / diminutasi ;

2)

Prosentase ( % ) perkara yang dapat disidangkan / diputus ;

3)

Prosentase ( % ) SDM yang mengikuti pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum, dan SDM yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

4)

Prosentase ( % ) pengaduan dan temuan yang di tindaklanjuti;

5)

Prosentase ( % ) penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama No 1

Kinerja Utama Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan Menciptakan

Indikator Kinerja Utama Prosentase perkara yang diselesaikan

Penjelasan Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang

Penanggung Jawab Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

sistem peradilan yang bersih dan berwibawa 2

Peningkatan tertib administrasi perkara

3

Peningkatan Kualitas SDM

4

Peningkatan kualitas pengawasan

jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum Prosentase SDM yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan / diputus

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Perbandingan Jumlah SDM yang direncanakan untuk mengikuti pelatihan teknis yudisial dan administrasi umum dengan Jumlah SDM yang dapat mengikuti pelatihan.


Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pelatihan sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat seperti pengadaan barang dan jasa, PPAKP.



a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan ( teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama ( Sesuai SK KMA No.1- 144 Th 2011 tentang ( pedoman pelayanan informasi di pengadilan) dengan perkara yang diputus.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat


Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat



b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

B. Rencana Kinerja Tahun 2011.

Rencana Kinerja Tahun 2011 ini disusun berdasarkan berdasarkan rencana tahun 2010 dan mengacu kepada cetak biriu pembaharuan Mahkamah Agung RI tahun 2010 – 2035 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2011 No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa

Prosentase perkara yang diselesaikan / diminutasi

80 %

Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu

2

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan / diputus

90 %

a. Prosentase sumber daya manusia yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum

3

C.

b. Prosentase sumber daya manusia yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

Meningkatkan Kualitas SDM

4

Meningkatkan Kualitas Pengawasan

5

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan

Perjanjian Kinerja Tahun 2011 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapkan Kinerja tahun 2011 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2011. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2011, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang disusun tahun 2011. Selain berdasarkan IKU

100 %

50 %

100 % 100 %

30 %

tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2011, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

1


2


Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan a. Prosentase sumber daya manusia yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum

3


4


5

Pengembangan Sistem informasi PT Denpasar terintegrasi dengan fungsi fungsi manajemen peradilan

b. Prosentase sumber daya manusia yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan.

- Sasaran nomor 1 menargetkan 80 % untuk Indikator yang diselesaikan. - Sasaran nomor 2 menargetkan 90 % (merupakan kinerja yang harus diselesaikan secara tuntas) yaitu sisa perkara dan perkara yang selesai oleh majelis. - Sasaran nomor 3a dan 3b menargetkan 100 % dan 50 % dimana seluruh pegawai, hakim yang mengikuti pelatihan baik bidang teknis yudisial maupun administrasi umum dan pegawai yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. - Sasaran nomor 4a dan 4b menargetkan 100% agar setiap pengaduan ataupun temuan dapat ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan. - Sasaran nomor 5 menargetkan 30 % sebagai usaha mewujudkan transparansi peradilan agar setiap produk putusan dapat diakses oleh masyarakat.

Target 80 %

90 %

100 %

50 %

100 % 100 % 30 %

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun tahun 2011. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

1

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu


2

3

4

5



Pengembangan Sistem informasi PT Denpasar terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan / diputus a. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum b. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan

Target (%) 80

Realisasi (%) 76

Capaian (%) 95

90

85

94

100

100

100

50

26

52

100

70

70

100

100

100

30

0

0

B. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2011, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan 5 ( lima ) sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 5

sasaran dengan 7 indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil cukup dengan rata – rata capaian keseluruhan sebesar 73 % . Sasaran yang mencapai hasil baik tersebut adalah menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan kualitas pengawasan. Sedangkan yang kurang maksimal ialah menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa, pengembangan sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar yang terintegrasi

dengan

fungsi-fungsi

manajemen

peradilan.

Kekurang

maksimalnya

keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

Sasaran : Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 ( dua ) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator

Prosentase perkara yang diselesaikan /

Target 2011 (%)

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

80 %

76 %

95 %

minutasi

Penjelasan Prosentase perkara yang diselesaikan Perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tinggi Denpasar sebanyak

260

perkara dengan penjelasan sebanyak 137 perkara perdata, 115 perkara pidana dan 8 perkara pidana khusus ( tipikor ). Penjelasan prosentase sisa perkara yang diselesaikan Sedangkan sisa perkara tahun 2010 yaitu perkara 30 perdata dan 23 perkara pidana. Dan itu semua diselesaikan di tahun 2011. A. KEADAAN PERKARA PERDATA Register Perkara Masuk pada Pengadilan Tinggi Denpasar dimulai dengan Nomor : 01 , dan seterusnya. Keadaan Perkara Perdata yang masuk pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1. Data Perkara Perdata Tahun 2011 Sisa Tahun Lalu

No.

Bulan

30 Perkara

Masuk

Putus

Minutasi

Sisa

1.

Januari

11

12

12

29

2.

Februari

8

15

15

22

3.

Maret

11

11

10

22

4.

April

8

9

8

21

5.

Mei

25

11

11

35

6.

Juni

11

5

5

41

7.

Juli

7

11

9

37

8.

Agustus

12

11

10

39

9.

September

10

9

9

40

10.

Oktober

20

10

10

50

11.

November

18

17

17

51

12.

Desember

11

26

21

36

JUMLAH

152

146

137

36

Berdasarkan tabel diatas diketahui secara ringkas diketahui bahwa jumlah sisa perkara Tahun 2010 sebanyak 30 perkara, perkara yang masuk selama Tahun 2011 sebanyak 152 perkara, perkara yang putus selama Tahun 2011 sebanyak 146 perkara, dan sisa perkara pada Tahun 2011 adalah sebanyak 36 perkara. Pada Sub Bagian Kepaniteraan Perdata ditempatkan 5 (lima) orang panitera pengganti yang diperbantukan di kepaniteraan perdata dan 1 (satu) orang staf. Kondisi idealnya adalah diperlukan sebanyak 6 – 8 orang staf. Adapun tugas Staf Pelaksana Sub Bagian Kepaniteraan Perdata sebagaimana telah dijelaskan pada struktur tupoksi dimuka. Pelaksanaan tugas-tugas dilakukan secara tertib, teratur dan dipimpin oleh seorang Panitera Muda Perdata, dan berada langsung di bawah pengawasan Wakil Panitera. Sedangkan untuk pengelolaan Buku Keuangan Perkara Perdata adalah sebagai berikut : a. Buku Jurnal Keuangan Perkara ( KII-A1 ) digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara; b. Buku Induk Keuangan Perkara ( KII-A2 ) digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara sebagaiman dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal tersebut dimulai setiap awal bulan dan ditutup setiap akhir bulan. c. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh Panitera dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

d. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Tinggi dan dilakukan minimal 3 ( tiga ) bulan sekali.

B. KEADAAN PERKARA PIDANA Pembagian tugas pada Sub Bagian Kepaniteraan Pidana sebagaimana terdapat pada struktur tupoksi dimuka secara ringkas dijelaskan sebagai berikut : 1. Meja Pertama. 

Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;



Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;



Menerima kembali memori / kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemeberitahuan / penyampaian memori / kontra memori banding;

2. Meja Kedua 

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;



Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat waktu;



Berkas perkara yang diterima, hendaknya dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera;



Bagi perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, hendaknya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk dengan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib;



Pelaksanaan tugas-tugas pada meja pertama dan meja kedua dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Pidana, dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera;

3. Pengisian Buku Register Pidana 

Pendaftaran perkara pidana dalam buku register induk perkara pidana, harus dilakukan dengan tertib dan cermat, bersesuaian dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan perkara ( KII-A1 ) ;



Register induk perkara pidana harus memuat seluruh data-data perkara

Adapun keadaan Perkara Pidana yang masuk pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel III.2 sebagai berikut :

Tabel III.2. Data Perkara Pidana Tahun 2011 Sisa Tahun Lalu

No.

Bulan

23 Perkara

Masuk

Putus

Minutasi

Sisa

1.

Januari

10

15

15

18

2.

Februari

11

12

10

17

3.

Maret

11

9

9

19

4.

April

13

13

11

19

5.

Mei

16

9

8

26

6.

Juni

10

12

11

24

7.

Juli

9

18

11

15

8.

Agustus

12

10

10

17

9.

September

15

9

9

23

10.

Oktober

8

9

8

22

11.

November

9

16

14

15

12.

Desember

11

10

7

16

JUMLAH

135

142

123

16

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah sisa perkara Tahun 2010 sebanyak 23 perkara, perkara yang masuk selama Tahun 2011 sebanyak 135 perkara, perkara yang putus selama Tahun 2011 sebanyak 142 perkara, dan sisa perkara pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16 perkara.

Sasaran : Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 ( lima ) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan / diputus

Target 2011 (%)

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

90 %

85 %

94 %

Penjelasan Prosentase berkas perkara yang diterima tingkat banding dan disidangkan Selama ini Pengadilan Tinggi Denpasar dalam penyelesaian perkara yang sudah putus apabila ada pihak yang melakukan upaya hukum lanjutan seperti Banding, Kasasi maupun PK selalu dilayani dengan baik seperti tahun 2011 ini untuk banding ada 287 perkara terdiri dari 152 perkara perdata dan 135 perkara pidana termasuk 8 perkara tipikor.

Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 ( dua ) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator

Target 2011 (%)

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum

100 %

100 %

100 %

Prosentase SDM yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

50 %

26 %

52 %

Rata-rata capaian

76 %

Penjelasan prosentase sumber daya manusia ( SDM ) yang mengikuti pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum. Dari jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan di bidang teknis yudisial maupun administrasi umum baik dari hakim maupun para pegawai semuanya dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Pelatihan teknis yustisial maupun administrasi disini lebih condong kearah bimbingan teknis sehingga hanya sebatas sosialisasi dan petihan semata untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga tidak ada keterangan lulus atau tidaknya dari penyelenggara kegiatan tersebut. Pada Tahun 2011 Pengadilan Tinggi Denpasar mengadakan beberapa Bimbingan Teknis sbb ; 1.

Pelatihan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga ( RKAKL ) untuk Tahun Anggaran 2012 yang diselenggarakan tanggal 11 – 13 Juli 2011 yang diikuti 27 orang pegawai dari seluruh Pegadilan di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Bali.

2. Bimbingan teknis Pedoman Perilaku / Kode Etik Hakim, pendalaman hukum acara pidana dan perdata, pelatihan teknik pembuatan putusan diselenggarakan tanggal 27 – 29 Juli 2011 yang diikuti sebanyak 31 orang Hakim dari seluruh Pegadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali . 3. Bimbingan Teknis Panitera Pengganti yang diselenggarakan tanggal 11 – 13 Oktober 2011 diikuti oleh 36 orang Panitera Pengganti dari seluruh Pegadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali. 4. Pelatihan yudisial berkelanjutan yang diikuti oleh 36 orang staf yang bertugas di bagian teknis untuk meningkatkan pemahaman tentang administrasi perkara. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Oktober 2011. Peserta berasal dari seluruh Pegadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali. 5. Bimbingan Teknis Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, diselenggarakan pada tanggal 15 – 17 November 2011 dan diikuti oleh 36 orang peserta dari seluruh Pegadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali. Penjelasan prosentase sumber daya manusia ( SDM ) yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat keahlian di bidang administrasi umum. Pada tahun 2011 Pengadilan Tinggi Denpasar mengadakan Pelatihan di bidang administrasi umum dengan uraian sbb ; 1. Pelatihan Sertifikasi Barang / Jasa Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah diselenggarakan tanggal 13 – 15 September 2011 yang diikuti oleh 34 orang pegawai dari seluruh Pegadilan di bawah wilayah koordinasi Pengadilan Tinggi Bali.

Adapun hasil ujian sertifikasi barang dan Jasa diikuti 34 orang peserta dan yang lulus adalah 9 orang. Sehingga hanya mencapai 26 % dari target 50 % yang ditetapkan. A. SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Tinggi Denpasar melingkupi dan mengelola sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial ( administrasi umum ). Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok fungsi setiap bagian dalam unit kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan kami lampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi kajian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun data sumberdaya manusia tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam analisa jabatan tenaga teknis yudisial dan tenaga non teknis yudisial yang disajikan berikut ini.

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Denpasar ditujukan bagi pegawai tenaga teknis yudisial diantaranya : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Staf Pelaksana Kepaniteraan. Berikut ini analisa jumlah pegawai setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember 2011 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007. a. Ketua Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal pada Pengadilan Tingkat Banding. b. Wakil Ketua Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. c. Hakim Penempatan tenaga teknis yudisial Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar secara analisa berdasarkan jumlah volume perkara yang ditangani setiap tahunnya baik perkara perdata 158 ( data tahun 2011 ) maupun pidana 182 ( data tahun 2011 ) dipandang sangat ideal untuk Pengadilan Tinggi Denpasar dengan jumlah 22 Orang Hakim karir dan 2 orang hakim ad hoc tipikor. d. Panitera / Sekretaris

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. e. Wakil Panitera Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. f.

Panitera Muda f.1. Panitera Muda Perdata Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. f.2. Panitera Muda Pidana Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. f.3. Panitera Muda Hukum Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

g. Panitera Pengganti Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan kondisi ideal berdasarkan rata – rata volume perkara setiap tahun yang masuk ke Pengadilan Tinggi Denpasar baik dari sisi jumlah maupun pangkat golongan ruang. Jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar saat ini 15 orang. Dan Pangkat Golongan Ruang adalah III / b keatas. h. Staf Pelaksana Kepaniteraan Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Staf pelaksana kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Deanpasar belum sesuai dengan jumlah ideal untuk menangani Tugas pokok dan fungsi pengadilan Tingkat Banding yaitu sebanyak 4 orang. Namun demikian tugas - tugas dapat diselesaikan dengan baik dikarenakan dibantu oleh tenaga Panitera Pengganti yang diperbantukan disetiap ruangan kepaniteraan. h.1. Staf Kepaniteraan Perdata Ditempatkan 1 orang pegawai sebagai staf. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 6 orang pegawai, sehingga masih kekurangan 5 orang pegawai. Untuk mengisi kekurangan ini diperbantukan 5 orang Panitera Pengganti. h.2. Staf Kepaniteraan Pidana Ditempatkan 1 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 6 orang pegawai. Untuk mengisi kekurangan ini diperbantukan 5 orang Panitera Pengganti. h.3. Staf Kepaniteraan Hukum Ditempatkan 2 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 6 orang pegawai. Untuk mengisi kekurangan ini diperbantukan 5 orang Panitera Pengganti.

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Denpasar ditujukan bagi pegawai tenaga non teknis yudisial atau struktural / kesekretariatan diantaranya : Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Staf Pelaksana Kesekretariatan. Berikut ini analisa setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember 2011 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007. a. Wakil Sekretaris Penempatan personil sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan persyaratan untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan. b. Kepala Sub Bagian b.1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Penempatan personil sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan persyaratan untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan. b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan Penempatan personil sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan persyaratan untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

b.3. Kepala Sub Bagian Umum Penempatan personil sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan persyaratan untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

c. Staf Pelaksana Kesekretariatan Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Staf Pelaksana Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Denpasar belum sesuai dari segi jumlah dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. Kegiatan kesekretariatan dapat berjalan walaupun ada kekurangan staf di beberapa bagian. c.1. Staf Sub Bagian Kepegawaian Ditempatkan 8 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 7 orang pegawai. Sehingga kelebihan 1 orang pegawai c.2. Staf Sub Bagian Keuangan Ditempatkan 6 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 9 orang pegawai. Sehingga kekurangan 3 orang pegawai c.3. Staf Sub Bagian Umum Ditempatkan 9 orang pegawai dan 11 orang tenaga kontrak. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 11 orang pegawai. Untuk staf kekurangan 2 orang

pegawai, sedangkan tenaga kontrak diperuntukkan untuk tenaga keamanan, supir dan petugas kebersihan. Dalam Sertifikasi ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan Pengadilan Tinggi Denpasar diikuti oleh 34 ( tiga puluh empat ) orang dan peserta yang lulus sebanyak 9 ( sembilan ) orang, yaitu : 1. Sopiah, S.H., Kaur Keuangan Pengadilan Negeri Bangli. 2. Gede Eko Prayudi, A.Md Staf Urusan Umum Pengadilan Negeri Bangli. 3. I Made Windra, Staf Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Bangli. 4. I Ketut Semaraguna SE, Staf Pengadilan Negeri Amlapura. 5. I Wayan Sesana Samiarta, S.T, Staf Pengadilan Negeri Semarapura 6. I Nyoman Suarta,S.E., Staf Pengadilan Negeri Semarapura. 7. I Made Aryadi Premana Putra,S.H., Staf Pengadilan Negeri Gianyar. 8. I Gusti Agung Gede Swandana, S.T, Kaur Umum Pengadilan Negeri Negara. 9. I Made Januarta, A.Md, Staf Pengadilan Negeri Singaraja. Sebagai langkah koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dilaksanakan rapat koordinasi pada Pengadilan Tinggi denpasar setiap bulannya yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera / Sekretaris.

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 ( dua ) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator

Prosentase ditindaklanjuti Prosentase ditindaklanjuti

pengaduan

yang

temuan

yang

Target 2011 (%)

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

100 %

74 %

74 %

100 %

100 %

100 %

Rata – rata capaian

87 %

Penjelasan prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Selama tahun 2011 Pengadilan Tinggi Denpasar menerima 34 pengaduan yang berasal dari masyarakat. Adapun dari 34 pengaduan yang masuk tersebut, hanya sebanyak 25 pengaduan layak untuk ditindaklanjuti dan 9 pengaduan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan prosentase temuan yang ditindaklanjuti Untuk 25 Pengaduan yang layak ditindaklanjuti, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian maka temuan tersebut kemudian oleh Pengadilan Tinggi Denpasar diberikan rekomendasi yang diteruskan ke Badan Pengawas ( Bawas ) Mahkamah Agung RI untuk mendapat keputusan lebih lanjut. PENGAWASAN Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Denpasar selain bertugas sebagai voorpost ( kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Denpasar. Salah satunya dengan membentuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24 - U / 41 / KP.08.09 / XI / 2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Denpasar, yang merubah Surat Keputusan sebelumnya Nomor : W24 - U / 25 / KP.08.09 / XI / 2010 tanggal 11 November 2011. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan pengadilan itu sendiri yang mencakup 2 ( dua ) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional : 1. Pengawasan Melekat Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan di lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maksud Pengawasan Pengawasan dilaksanakan dengan maksud : a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelola administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugastugas peradilan;

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, tidak tertib administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan; d. Menilai kerja. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai maksud dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan meliputi: a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku; b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagai mana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Pengawasan Rutin / Reguler Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : -

Pimpinan Pengadilan

-

Seluruh Pejabat Kepaniteraan

-

Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Pengawasan Rutin / Reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup: Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara; b. Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencakup: Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris dan Administrasi Umum lainnya; c. Evaluasi atas penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan sifat pengawasan ini terdiri dari pengawasan Preventif dan

pengawasan

represif. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengawasan ini biasanya berupa prosedurprosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, pedoman pelaksanaan, atau

penentuan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Bentuknya bisa berupa pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya. Pelaksanaan pengujian terhadap kebenaran setiap bukti pengeluaran harus berpedoman pada 3 ( tiga ) prinsip yaitu : a. Prinsip asas daya guna : 1) Apakah pengeluaran tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan maksud dari pada penyedia anggaran; 2) Apakah pengeluaran tersebut dipergunakan dengan sehemat-hematnya. b. Prinsip asas legalitas 1) Apakah penghasilan tersebut berdasarkan hak yang didapat sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Apakah tanda bukti tagihan sah sesuai dengan haknya. c.

Prinsip teknis anggaran. 1) Apakah pengeluaran tersebut ada dalam uraian kegiatan atau pokok anggaran yang ditetapkan; 2) Apakah pengeluaran tersebut termasuk dalam tahun anggaran dimana pengeluaran tersebut harus dibebankan. Pengawasan rutin juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Denpasar. Yang mana dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun, yaitu pada pertengahan tahun. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24.U / 25 / KP.08.09 / XI / 2010 tanggal 11 November 2010 dan dirubah SK Nomor : W24.U / 41 / KP.08.09 / XI / 2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam rangka pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2011 terdapat beberapa pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel.IV.1 berikut ini :

Tabel. IV.1. Pegawai Negeri Sipil Yang Dikenai Hukuman Disiplin Selama Tahun 2011 No. 1.

Nama, NIP Komang Suartini, S.H.

Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda ( III / a )

Unit Kerja

Keterangan

Pengadilan Tinggi Denpasar

Hukuman disiplin Tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 ( satu ) tahun dan dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 ( enam ) bulan . Berdasarkan SK Pansek PT DPS No. W.24U / 01 / KP.10.10 / X / 2011 tanggal 3 Oktober 2011.

Sasaran : Pengembangan sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 ( satu ) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator

Target 2011 (%)

Realisasi 2011 (%)

Capaian 2011 (%)

30

0

0%

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Penjelasan prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Penyelesaian perkara dimana perkara yang sudah putus agar dapat dimasukkan kedalam website Pengadilan Tinggi Denpasar yang tujuannya agar tercapainya pelayanan informasi dan dapat dilihat oleh masyarakat secara umum. Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini menargetkan 50 % perkara yang sudah putus baik perdata maupun pidana dapat ditayangkan dalam website. Namun kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan sehubungan operator yang menangani Website dan yang memegang password akses ke website Pengadilan Tinggi Denpasar meninggal pada bulan Januari 2011 dan selain itu website yang ada masih dalam tahap perbaikan dan pembenahan agar mampu bekerja sesuai dengan standar dalam memberikan informasi kepada publik dan SK KMA 1-144 / KMA / SK / I tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selain program tersebut yang telah di tetapkan diatas Dengan semangat perubahan mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah, Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai bagian dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia turut serta aktif melaksanakannya dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tugas pokok dan fungsi setiap Sub Bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar . Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakanoleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance1. SOP pada Pengadilan Tinggi Denpasar disatukan dalam bentuk sebuah buku yang telah selesai disusun dan dibagikan kepada setiap pimpinan bagian di Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri se-wilayah Denpasar.

C. Analisa Capaian Akuntabilitas Keuangan Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana terurai dalam DIPA T.A 2011 menerima 3 ( tiga ) macam Program yaitu : 

DIPA No.0659 / 005-01.2.01 / 20 / 2011 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.5.971.786.000,- ( lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.014.000.000,- ( dua milyar empat belas juta rupiah ).



DIPA No.0659/ 005-03.2.01 / 20 / 2011 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 635.783.000,- ( enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ).

Alokasi anggaran sesuai dengan jenis belanja: 

Belanja Pegawai

Rp. 4.755.117.000,-

( 55 % )



Belanja Barang

Rp. 1.852.452.000,-

( 22 % )



Belanja Modal

Rp. 2.014.000.000,-

( 23 % )

Jumlah

Rp. 8.621.569.000,-

( 100 % )

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2011

Realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 8.446.412.956,- ( delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah ), atau sebesar 98 persen dari DIPA TA 2011. Dengan rincian: Jenis belanja

DIPA 2011

Realisasi

%



Belanja Pegawai

Rp. 4.755.117.000,-

Rp. 5.201.449.250,-

109



Belanja Barang

Rp. 1.852.452.000,-

Rp. 1.320.229.206,-

71



Belanja Modal

Rp. 2.014.000.000,-

Rp. 1.924.734.500,-

96

Jumlah

Rp. 8.621.569.000,-

Rp. 8.446.412.956,-

98

Penjelasan realisasi menurut jenis belanja: Untuk belanja pegawai terrealisasi sebesar Rp.5.201.449.250,- ( lima milyar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah ), atau 109 persen dari anggaran DIPA belanja pegawai TA 2011 karena ada pegawai dan hakim yang masuk ( mutasi atau di pindahkan ) pada tahun 2011 sehingga penyerapan melebihi 100 persen. Sedangkan untuk belanja barangnya terealisasi sebesar Rp.1.320.229.206,- ( satu milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah ), atau hanya 71 persen dari anggaran DIPA belanja barang TA 2011. Begitupun dengan belanja modal terealisasi sebesar Rp.1.924.734.500,- ( satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah ), atau sekitar 96 persen dari anggaran DIPA belanja modal TA 2011. Walaupun ada program yang anggarannya tidak dapat diserap secara keseluruhan dari dana yang disediakan dalam DIPA namun semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan LAKIP Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2011 merupakan laporan suatu capaian

kinerja ( Performance Result ) selama tahun 2011 sebagai tahun kedua Rencana Strategis ( Strategic Plan ) Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2010-2014. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebuah laporan yang membandingkan rencana kerja ( Performance Plan ) beberapa tahun dari core bussines ( Tugas pokok dan Fungsi Utama ) yang mengacu pada unsur pokok dalam bidang teknis yudisial dan bidang – bidang lain yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Unsur kemandirian peradilan merupakan hal utama yang perlu dijaga dan dipertahankan oleh semua pihak agar peningkatan kinerja yang diharapkan seiring dan bersinergi dengan kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dukungan sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang memadai merupakan modal yang utama untuk memberikan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam memberikan pelayanan bidang hukum yang profesional, cepat, murah serta mandiri tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar karena pada, dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2011. Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di wilayah Propinsi Bali. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Denpasar belum mampu memenuhi secara sempurna tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap tersedianya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, cepat, murah dan mandiri, namun usaha secara berkesinambungan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar dapat mendukung mewujudkan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Yang Agung. Semoga LAKIP tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar, LAKIP tahun 2011 ini diharapkan dapat

menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja ( Operational Plan), Rencana Kinerja ( Performance Plan ), Rencana Anggaran ( Financial Plan ), dan Rencana Strategis ( Strategic Plan ) pada masa-masa mendatang. B.

Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( SAKIP ), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki untuk peningkatan pelayanan dan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Tinggi Denpasar. 2. LAKIP sebagai ujung dari proses SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Denpasar. 3. LAKIP dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam memberikan punishment and reward dan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya ( renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP ) yang harus optimal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

1

Peningkatan penyelesaian perkara


Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.



2

Peningkatan tertib administrasi perkara

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan Majelis Hakim hingga diputus

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan sampai diputus



3

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase SDM yang

Perbandingan Jumlah SDM yang direncanakan untuk mengikuti pelatihan teknis yudisial dan administrasi umum dengan Jumlah SDM yang dapat mengikuti pelatihan.



Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pelatihan sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat seperti pengadaan barang dan jasa, PPAKP.




Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.



Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal ( Badan Pemeriksa Keuangan ) dengan temuan yang dilaporkan


Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan melalui website.

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan ( Sesuai SK KMA No 1-144 Th 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan ) dengan perkara yang diputus.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

b.

4

5

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

Ditetapkan di Denpasar Tanggal 5 Januari 2010 oleh :


A.A. Sagung Ketut Ratnadi, S.H NIP. 040041247

Rencana Kerja Tahun 2011 Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar No

Sasaran Strategis

1


2

3

4

5





Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan sampai diminutasi

Prosentase berkas yang diterima tingkat banding dan disidangkan sampai diputuskan

a. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum b. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase jumlah putusan yang dapat dipublikasikan melalui website

Target 80 %

90 %

100 %

50 %

100 % 100 %

30 %

Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2011 Unit Organisasi Tahun Anggaran

No 1.

2.

3.

4.

5.

: Pengadilan Tinggi Denpasar : 2011

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu

Prosentase perkara yang diselesaikan sampai diminutasi

80 %


90 %


a. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan

100 %

di bidang teknis yudisial dan administrasi umum b. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

50 %


Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar terintegrasi dengan fungsifungsi manajemen peradilan

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan

100 % 100 % 30 %

Jumlah Anggaran :  DIPA No.0659 / 005-01.2.01 / 20 / 2011 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.5.971.786.000,- ( lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.014.000.000,- ( dua milyar empat belas juta rupiah ).  DIPA No.0659/ 005-03.2.01 / 20 / 2011 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 635.783.000,- ( enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ).

Denpasar, 4 Januari 2011 Menyetujui Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

I GUSTI MADE ANTARA, S.H. NIP. 19451010 197603 1 001


A.A SAGUNG KETUT RATNADI, S.H NIP. 040041247

SURAT KEPUTUSAN ( SK ) KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : W.24.U / 473 / UM.01.10 / III / 2012 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) DAN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 PENGADILAN TINGGI DENPASAR No

Tujuan

Program

1

Meningkatan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2

Meningkatkan tertib administrasi perkara

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3

Terciptanya SDM yang berkualitas, bersih dari KKN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

4

5

Sasaran Strategis Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu Meningkatkan Kualitas SDM

Tercapainya tertib administrasi dan tertib aturan bagi aparatur peradilan dalam menjalankan tupoksi.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Peningkatan pelayanan informasi

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung


Indikator Kinerja

Target Kinerja 2010

2011

2012

2013

2014


80 %

80 %

85 %

85 %

90 %

Prosentase berkas yang diterima tingkat banding dan disidangkan sampai diputus

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

a. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum b. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

100%

100%

100%

100%

100%

50 %

50 %

50 %

60 %

65 %


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

30 %

30 %

40 %

50 %

50 %

Prosentase jumlah putusan yang dapat dipublikasikan

Ket

Rencana Kinerja Tahun 2012 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar No

Sasaran Strategis

1

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan

2

3

4

5

Indikator Kinerja Prosentase perkara diselesaikan / diminutasi

Target yang

Memberikan pelayanan dengan Prosentase berkas yang diajukan proses perkara secara cepat dan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tepat waktu a. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum b. Prosentase pegawai yang lulus Meningkatkan Kualitas SDM Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Meningkatkan Kualitas Pengawasan b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Pengembangan Sistem informasi PT Prosentase Jumlah putusan perkara Denpasar terintegrasi dengan fungsi- yang dapat dipublikasikan fungsi manajemen peradilan

85 %

90 %

100 %

50 %

100 % 100 % 40 %

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, S.H : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: I GUSTI MADE ANTARA, S.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2012 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. Denpasar, 2 Januari 2012 Menyetujui Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar




PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, S.H : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: I GUSTI MADE ANTARA, S.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2011 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. Denpasar, 4 Januari 2011 Menyetujui Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar




Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2012 Unit Organisasi Tahun Anggaran

No 1.

2.

3.

: Pengadilan Tinggi Denpasar : 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa Memberikan pelayanan dengan proses perkara secara cepat dan tepat waktu


85 %


90 %


c. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di

100 %

bidang teknis yudisial dan administrasi umum

4.

5.


Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar terintegrasi dengan fungsifungsi manajemen peradilan

d. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum.

50 %

c. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti d. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

100 %

Prosentase jumlah putusan perkara yang dapat dipublikasikan

Jumlah Anggaran :  DIPA No.0659 / 005 - 01.2.01 / 20 / 2012 tanggal 9 Desember 2011 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.8.831.339.000,- ( Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus juta rupiah ).  DIPA No.1047/ 005 - 03.2.01 / 20 / 2012 tanggal 9 Desember 2011 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 393.916.000,- ( tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah ).

Denpasar, 2 Januari 2012 Menyetujui Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar




100 % 40 %

Rencana Kinerja Tahun 2013 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar No

Sasaran Strategis

1

Menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan

2

3

4

5

Indikator Kinerja Prosentase perkara diselesaikan / diminutasi

Target yang

Memberikan pelayanan dengan Prosentase berkas yang diajukan proses perkara secara cepat dan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tepat waktu c. Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan di bidang teknis yudisial dan administrasi umum d. Prosentase pegawai yang lulus Meningkatkan Kualitas SDM Pelatihan dan memperoleh sertifikat di bidang administrasi umum. c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Meningkatkan Kualitas Pengawasan d. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase Jumlah putusan perkara Pengembangan Sistem informasi PT Denpasar terintegrasi dengan fungsi- yang dapat dipublikasikan fungsi manajemen peradilan

85 %

90 %

100 %

60 %

100 % 100 % 50 %

Dokumen : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 Rencana Kinerja Tahun 2011 Penetapan Kinerja Tahun 2011 Rencana Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahun 2013

Pengadilan Tinggi Denpasar, Jl. Tantular Barat No.1, Denpasar Website : www.pt-denpasar.net, email : [email protected] Telepon : ( 0361 ) 222952, 2122172, Faksimili : ( 0361 ) 243317

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012

Recommend Documents