PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN. LAKIP 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

9

PENDAHULUAN

1.1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JENDERAL PENATAAN RUANG

DIREKTORAT

K

ewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan

bersama

oleh

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah.

Dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

10


PENDAHULUAN Urusan

Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri yang sebagian dapat dikonsentrasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nonfisik. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Kementerian Pekerjaan Umum lebih menekankan kepada aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan manajemen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2010 berikut ini adalah tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang. a. Tugas Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundangundangan. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundangundangan yang meliputi perwujudan tata ruang nasional, penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang. 4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


11

PENDAHULUAN 1.2 STRUKTUR ORGANISASI JENDERAL PENATAAN RUANG

DIREKTORAT

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang maka diperlukan perumusan struktur organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang;

2.

Direktorat Bina Program dan Kemitraan;

3.

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional;

4.

Direktorat Perkotaan;

5.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I;

6.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II;

7.

Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENATAAN RUANG DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT BINA PROGRAM DAN KEMITRAAN

DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL

BALAI INFORMASI PENATAAN RUANG

12

DIREKTORAT PERKOTAAN

DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WIL. I

DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WIL. II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


PENDAHULUAN 1.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi : a. Pengelolaan dan pembinaan pegawai meliputi penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan dan organisasi tata laksana. b. Penyusunan rencana, tata laksana, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. c.

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang .

d. Pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara bidang penataan ruang. e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.2.2 Direktorat Bina Program dan Kemitraan Direktorat Bina Program dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan strategi, rencana jangka panjang dan jangka menengah serta pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri di Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Program dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang. b. Penyusunan program dan anggaran bidang penataan ruang. c. Pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri bidang penataan ruang. d. Pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik, serta layanan kepustakaan bidang penataan ruang. e. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Ditjen. f.

Penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang.

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


13

PENDAHULUAN 1.2.3 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi nasional penataan ruang, melaksanakan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta monitoring-evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional. Dalam menjalankan

tugas

tersebut,

Direktorat

Penataan

Ruang

Wilayah

Nasional

melaksanakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan dan strategi serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional. b. Penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional. c. Penyusunan

rencana

tata

ruang

dan

pengendalian

pelaksanaan

pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional. d. Penyiapan rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional. e. Penyelenggaraan dukungan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah. f. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.

1.2.4 Direktorat Perkotaan Direktorat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, melakukan pembinaan, monitoring-evaluasi, pelaksanaan penataan ruang daerah kota, serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan dan strategi, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, termasuk kotakota pusaka. b. Penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan. c. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya,

serta

pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, termasuk kota-kota pusaka. d. Pelaksanaan penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

14


PENDAHULUAN e. Pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah kota. f.

Pelakasanaan tata usaha Direktorat.

1.2.5 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Direktorat

Pembinaan

Penataan

Ruang

Daerah

Wilayah

I

memiliki

tugas

melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I melaksanakan fungsi : a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan. b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan. c. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten d. pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di

daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan

Sumatera. e. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.

1.2.6 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Direktorat

Pembinaan

Penataan

Ruang

Daerah

Wilayah

II

memiliki

tugas

melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku dan Papua. Dalam

menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II melaksanakan fungsi : a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan. b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan.


15

PENDAHULUAN c. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten d. pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di

daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan

Sumatera. e. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.

1.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional membantu pelaksanaan kegiatan di jabatan struktural, tetapi tidak saling terkait. Jenis jabatan fungsional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah jabatan fungsional sebagai penata ruang.

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS JENDERAL PENATAAN RUANG

DIREKTORAT

1.3.1 Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-undang No.26 Tahun 2007 mendefinisikan penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang menguraikan aspek-aspek penataan ruang, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Pembinaan penataan ruang diberikan oleh pemerintah pada level tertentu kepada pemerintah yang berada pada level bawahnya. Pemerintah Pusat memberikan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi,

Pemerintah

Provinsi

memberikan

pembinaan

kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang.

16


PENDAHULUAN Pelaksanaan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang meliputi prosedur penyusunan rencana tata ruang yang kemudian akan menjadi acuan di dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; pembiayaan program pemanfaatan ruang;

pelaksanaan

program

penataan

ruang.

Jangka

waktu

pelaksanaan

pemanfaatan ruang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu jangka panjang selama 20 tahun, jangka menengah selama 5 (lima) tahun, dan tahunan selama 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan

pemanfaatan

ruang,

tidak

menutup

kemungkinan

terjadinya

penyimpangan implementasi, oleh karena itu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisasi penyimpangan sehingga dapat terwujud tata ruang yang sesuai dengan rencana.

Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Kegiatan yang dilakukan di dalam pengawasan penataan ruang berupa pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan. Bentuk

pengawasannya

berupa

pegawasan

teknis

terhadap

seluruh

proses

penyelenggaraan penataan ruang dan pengawasan khusus yang fokus kepada permasalahan-permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Adapun tujuan penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional guna : 

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;



Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;



Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan wilayah administratif, lingkup penataan ruang terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah


17

PENDAHULUAN provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Melihat lingkup penataan ruang yang luas, maka penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri yang tugas serta tanggung jawabnya mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; pelaksanaan penataan ruang nasional; dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Kemudian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diturunkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Terkait dengan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, maka perlu diperhatikan mengenai wewenang Pemerintah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, khususnya pada pasal 8, yaitu : 

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;



Penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;



Penataan

kawasan

strategis

nasional,

penyusunan

rencana

tata

ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; 

Kerjasama penataan ruang antar negara dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi;



Menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang;



Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang;



Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;



Wewenang pemerintah sebagaimana diuraikan di atas merupakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat pada Ditjen Penataan Ruang.

1.3.2 Mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang Harus Dilaksanakan Oleh DJPR Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan mandat yang besar kepada institusi penyelenggara penataan ruang di tingkat pusat terkait dengan pengaturan,

18


PENDAHULUAN pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penataan ruang. Mandat ini secara spesifik tertera pada pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut. Adapun mandat kepada pemerintah (Ditjen Penataan Ruang - Kementerian Pekerjaan Umum) terkait dengan penyelenggaran penataan ruang antara lain sebagai berikut : 

Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah

dan

pemerintah

daerah.

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewenangannya harus tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Pasal 7) 

Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu pemerintah juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional, dan kerja sama penataan ruang antar provinsi dan antarnegara (Pasal 8)



Secara spesifik dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab menteri (Menteri Pekerjaan Umum) dalam penyelenggaran

penataan ruang yakni pengaturan,

pembinaan, pengawasan penataan ruang serta pelaksanaan penataan ruang nasional dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (Pasal 9) 

Substansi pelaksanaan penataan ruang dan pemanfaatan ruang nasional serta kawasan strategis nasional yang diamanatkan kepada Ditjen Penataan Ruang yakni Rencana Umum Tata Ruang (Wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota) dan Rencana Rinci Tata Ruang Pulau (pulau/kepulauan, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategi kabupaten/kota (Pasal 14)



Pengawasan teknis bidang penataan ruang dan pembentukan serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang, merupakan mandat kepada Ditjen Penataan Ruang sebagaimana tertera pada pasal 55, 56, 58, 59 dan Pasal 68.



Mandat kepada Ditjen Penataan Ruang terkait substansi Pembinaan pelaksanaan penataan ruang, fasilitasi penataan ruang antarwilayah dan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten/kota.



Mandat kepada Ditjen Penataan Ruang terkait substansi Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan metropolitas serta pembinaan pelaksanaan pengembangan perkotaan.


19

PENDAHULUAN 

Mandat

terkait

substansi

Penyiapan

kebijakan,

program

dan

anggaran,

pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penataan ruang tertera pada pasal 8, 13, 32, dan pasal 34) 

Mandat terkait substansi Penyelenggaraan manajemen, administrasi, hukum, Pengembangan

kapasitas

kelembagaan,

penyelenggaraan

pelatihan

dan

penyebarluasan informasi penataan ruang, tertera pada pasal 8, 9, dan pasal 13) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Penataan Ruang memiliki mandat untuk penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

1.3.3 Isu Strategis dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Isu – isu strategis yang perlu dijawab

dalam penyelenggaraan penataan ruang

sebagai berikut: 1. Pemanasan global (global warming) akibat perubahan iklim menjadikan perubahan iklim sebagai masalah dunia yang harus diselesaikan bersama. Keikutsertaan Indonesia dalam UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change)menuntut Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) global. Hal ini tentunya mempengaruhi kebijakan nasional dalam penyelenggaraan penataan Ruang. Dalam hal ini Dirjen Penataan Ruang sebagai Ketua Pokja Adaptasi Perubahan Iklim di Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Ketua Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Pekerjaan Umum (MAPI PU), MAPI PU merupakan suatu kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi GRK, program di dalamnya dipisahkan sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing Direktorat Jenderal. 2. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan pemberlakuan AFTA 2003 yang mempengaruhi arahan kebijakan dan strategi nasional. Pengaruh ini ditandai dengan tekanan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pemanfaatan SDA secara efisien dan mempunyai daya saing yang tidak mengenal batas dan membuka peluang perdagangan hasil-hasil SDA secara bebas. 3. Kerjasama antar negara yang semakin meningkat dan semakin kompleks yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi sub- regional seperti AIDA, BIMPEAGA dan lain-lain terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

20


PENDAHULUAN 4. Semakin besarnya kompetisi dunia untuk menarik pasar dan investasi. Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia, telah dilakukan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menetapkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yaitu 1) Sumatera, 2) Jawa, 3) Kalimantan, 4) Sulawesi, 5) Bali dan Nusa Tenggara, serta 6) Papua – Kepulauan Maluku yang mempunyai potensi cukup besar untuk menarik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. 5. Tingginya alih fungsi lahan, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman. 6. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, dan kekeringan, yang diperburuk dengan adanya dampak perubahan iklim berupa kenaikan muka air laut dan siklus hidrologi yang ekstrim. 7. Perlunya mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan akibat pertumbuhan

penduduk

dan

untuk

menjamin

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. 8. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah di bagian barat dan timur Indonesia serta masih banyaknya jumlah kawasan tertinggal di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi akibat belum meratanya infrastruktur. 9. Makin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan yang belum diimbangi dengan kualitas penyediaan infrastruktur permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memadai, yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan, kemacetan lalu lintas dan tingginya PKL dan sektor informal. 10. Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai yang kritis yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi ruang terbuka hijau di perkotaan. 11. Reformasi Birokrasi yg dilaksanakan di seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang salah satu program

yang harus dicapai yaitu dengan cara

meningkatkan Sistem AKIP melalui peningkatan kualitas monitoring pencapaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Ditjen Penataan Ruang juga telah mencanangkan manajemen perubahan yang juga merupakan program RB melalui upaya peningkatan:  Efektifitas manajemen operasional organisasi DJPR  Keterpaduan proses perencanaan dan pemrograman  Kualitas produk yang dihasilkan  Pemutakhiran informasi yang dihasilkan


21

PENDAHULUAN  Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan Ditjen Penataan Ruang  Upaya peningkatan citra organisasi Ditjen Penataan Ruang  Produktivitas dan tingkat kesejahteraan pegawai. Penataan ruang merupakan sebuah dunia yang sangat luas dengan tingkat dinamika yang tinggi. Untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, maka penyelenggara penataan ruang harus memiliki pandangan yang luas dan komprehensif serta cepat tanggap dan solutif di setiap waktu. Dalam rangka membentuk organisasi Ditjen Penataan Ruang yang lebih baik, maka ada baiknya memahami terlebih dahulu perihal tantangan yang ada di dalam bidang penataan ruang itu sendiri. Dewasa ini, tantangan yang seringkali dihadapi dalam proses penyelenggaraan penataan ruang adalah sebagai : 

Belum terselesaikannya peraturan-peraturan daerah (Perda) terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terhambatnya penyelesaian perda ini terkait dengan proses perencanaan yang terhambat pula. Hal ini bisa disebabkan oleh

kondisi

SDM

yang

tidak

memiliki

kompetensi

di

daerah

proses

penyelenggaraan penataan ruang; 

Belum terselesaikannya peraturan, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai amanat UU Mo. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



Penyelenggaraan pembangunan/pengembangan wilayah belum sepenuhnya mengacu pada RTRW setempat sehingga banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang;



Masih kuatnya ego sektoral sehingga memicu konflik di dalam penyelenggaraan penataan ruang;



Lemahnya peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Tantangan ini salah satunya dapat dijawab dengan pendekatan partisipatif dimana masyarakat diberikan pembelajaransecara kolektif (social learning) melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan;



Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ruang daratan, lautan, dan udara harus bisa dituangkan ke dalam satu konsep perencanaan tata ruang wilayah yang berwawasan nasional sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;



Peletakan dan penguatan sektor perkotaan pertanian sebagai basis pembangunan utama. Sektor pertanian harus mampu ditempatkan sebagai penggerak ekonomi bangsa dengan upaya peningkatan kapasitas produksi pertanian untuk memenuhi

22


PENDAHULUAN kebutuhan lokal dan mengurangi kebutuhan impor. Apabila kinerja sektor pertanian meningkat secara signifikan, maka kapasitas ekspor pun dapat ditingkatkan dan mengalami transformasi menjadi kegiatan agroindustri. 

Perencanaan wilayah harus dilaksanakan secara terpadu untuk menghindari terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah. Hal ini terkait dengan pertimbangan bahwa daerah merupakan wilayah dengan sifat yang terbuka, ada interaksi antar daerah. Hal ini terkait dengan pertimbangan bahwa daerah merupakan wilayah dengan sifat yang terbuka, ada interaksi antar daerah yang tidak dapat diabaikan begitu saja, oleh karena itu segala aspek terkait perencanaan dan pengembangan suatu daerah harus mempertimbangkan daerah lainnya;



Efisiensi dalam konteks skala ekonomi (economic of scale) mengingat perencanaan dan pembangunan wilayah sebagai suatu unit usaha berskala besar memerlukan rekayasa untuk mencapai suatu tingkatan usaha yang optimal dan efisien;



Gelombang globalisasi yang semakin kuat dewasa ini harus bisa disikapi dengan tepat agar Indonesia tidak mengalami keterpurukan baik dari segi perekonomian, sosial, politik, maupun lingkungan. Indonesia harus mampu mengembangkan struktur perekonomian dengan pondasi yang kokoh sehingga Indonesia mampu memasuki pasar dunia dengan menawarkan produksi lokal, tidak hanya menjadi pasar produksi asing. Kebijakan investasi internasional dan hubungan diplomatis Indonesia dengan negara asing pun memerlukan perhatian yang cukup besar agar Indonesia tetap eksis di dunia internasional namun tanpa mengorbankan kesejahteraan warga negara dan sumber daya alam nasional;



Kesenjangan dan ketimpangan wilayah. Tren pembangunan yang terjadi di Indonesia adalah lebih besarnya alokasi pembangunan di wilayah yang telah berkembang. Hal ini mengakibatkan wilayah yang sudah maju semakin maju, sementara wilayah yang tertinggal semakin tertinggal. Kondisi ini diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam khususnya di wilayah timur Indonesia yang peruntukannya sebagian besar dimanfaatkan bagi wilayah barat Indonesia.


23

PENDAHULUAN

24


PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN. LAKIP 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Recommend Documents