LAKIP DISDIKBUD
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tahun 2012 merupakan tahun ke tiga implemetasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20102015. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang
memberikan
arah
kebijakan
dan
strategi
pembangunan
pendidikan Kabupaten Bandung serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudyaan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Dalam upaya pencapaian Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan Iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda, pada Tahun 2012 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung melaksanakan 13 (tiga belas) Program yang terdiri 4 (empat) program pada SKPD; 6 (enam) program bidang pendidikan dan 3 (tiga) program bidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan
yang
diwujudkan dalam 138 (seratus tiga puluh delapan ) kegiatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan pada SKPD; 102 (seratus dua) kegiatan bidang pendidikan dan
14 (empat belas) kegiatan bidang
kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2012, sebagai
bagian
dari
pemenuhan
trasnparansi dan akuntabilitas publik.
1
kewajiban
dalam
perspektif
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2012 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut: 1. Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437). 3. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438). 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 No 54 Tambahan Lembaran Negara No 3952). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangungjawaban Kepala Daerah. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
2
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37
seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 seri D). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penelenggaraan Pemerintahan
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 26 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung. 15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2004 tentang Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
Pendidikan
Kabupaten Bandung.
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2012 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2015.
3
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Melalui
penyajian
,
gambaran
dan
informasi
tentang
pelaksanaan program dan kegiaan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LAKIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapasitas instansi, penyusunan LAKIP ini berperan dan betujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2012.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dan merupakan salah satu Dinas yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah
berdasarkan
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan di bidang pendidikan dan sebagian bidang kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur
Organisasi
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten Bandung terdiri dari: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris yang membawahi: a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub. Bagian Penyusunan Program d. Kepala Bidang Data dan Informasi, yang membawahi: Seksi Informasi e. Seksi Pengolahan Data f. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Bidang TK/SD, yang membawahi: a. Seksi Kurikulum b. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan c. Seksi Sarana dan Prasarana 4. Kepala Bidang SMP, yang membawahi: a. Seksi Kurikulum b. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan c. Seksi Sarana dan Prasarana 5. Kepala Bidang SMA/SMK, yang membawahi: a. Seksi Kurikulum b. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan c. Seksi Sarana dan Prasarana 6. Kepala
Bidang
Pendidikan
Non
Formal/Informal,
membawahi: a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
5
yang
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
7. Kepala Bidang Kebudayaan: a. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Budaya b. Seksi Pelayanan Kebudayaan c. Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya 8. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan a. Seksi Sejarah b. Seksi Purbakala 9. UPTD TK/SD sebanyak 31 Kecamatan. 10. UPTD SMP sebanyak 3 Wilayah. 11. UPTD SMA/SMK sebanyak 3 Wilayah. 12. UPTD SKB sebanyak 1 Kecamatan. Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten
Bandung
mempunyai kewenangan dalam melaksanakan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan yaitu : 1. Menyusun
dan
menetapkan
petunjuk
pelaksanaan
pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 2.
Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah;
3.
Melaksanakan kurikulum nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah; 5. Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah; 6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
6
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
7.
Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
8. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan keputusan pemerintah; 9. Menyusun
rencana
dan
melaksanakan
pengadaan,
pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 10. Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Bandung berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 11. Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 12. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarasa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK; 13. Menyusun petunjuk pelaksana kegiatan siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atas dasar pedoman dari pemerintah;
7
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; 18. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMA, SMK; 21. Melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah; 22. Membina pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena musibah/bencana
alam
berdasarkan
pedoman
yang
ditetapkan pemerintah; 23. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan
mempersiapkan
alokasi
biaya
pendidikan
agar
mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 24. Mengembangkan pendidikan
di
petunjuk sekolah
pelaksanaan
berdasarkan
pengelolaan
pedoman
yang
ditetapkan pemerintah; 25. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 26. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatakan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; 27. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
8
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
D. Tupoksi
dan
Isu
Strategis
Pembangunan
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait erat dengan isu strategis pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung. Isu strategis ini, adalah ”Kualitas Pendidikan masih relatif rendah, yang disebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses pelayanan pendidikan, belum tercapainya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik”. Isi strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan pada periode lima tahun sebelumnya,
memiliki dampak, dan perlu diatasi secara bertahap
dengan tupoksi Oraganisasi Pendidikan , sehingga tujuan misi kedua pemerintah kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa tercapai.
E. Sistematika Penulisan
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan
KebudayaanTahun
2012,
LAKIP
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
9
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
BAB I
: PENDAHULUAN Bab
ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa
pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor: ….. Tahun 2007 meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Sistematika Penulisan.
BAB II
: RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang menjabarkan Visi Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan program instansi 2012 ; Serta Penetapan Kinerja yang menyajikan target-targetpenting yang sudah ditetapkan.
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menitik beratkan pada pencapaian sasaransasaran
organisasi,
menyajikan
Hasil
Pengukuran
Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk di dalamnya menguraiakan secara sistematis Keberhasilan dan Kegagalan, Hambatan/Kendala, dan pemasalahan yang dihadapi dalam pencapaian targettarget kinerja yang telah ditetapkan serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi tahun 2013; Serta pengungkapan akuntabilitas keuangan, dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaiansasaran.
10
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
A. BAB IV
: PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN : I.
Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani.
II.
Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja .
III.
Lampiran-lainnya.
11
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2012 merupakan tahun ke Tiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2015 sekaligus tahun ketiga pula bagi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini mejadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konprehensif, dimana SAKIP membentuk sistem kerja dimulai dari pertama, fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), selanjutnya, kedua, fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument IKU, ketiga, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan. Sementara itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2015
merupakan
dokmen
perencanaan
strategis
untuk
memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2010-2015, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tuajuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
12
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSNTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2015 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Bandung
Tahun
2010-2015
sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011.
1. Isu Strategis Permasalaan-permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya, seperti : belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan; belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan; rendahnya minat siswa SMP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMA); masih rendahnya strata kependidikan tenga pendidik sekolah dasar yang memiliki gelar S1 di bawah 50% memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan pendidikan. Berdasarkan
permasalahan
di
atas,
Isu
strategis
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia. Sektor Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakkan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.
13
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
2. Visi dan Misi. a. Pernyataan Visi Mengacu kepada Visi dan misi kedua serta tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan komitmen kepada tugas dan fungsinya merumuskan visinya sebagai berikut : “Terselenggaranya
layanan
prima
pendidikan
dalam
membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai nilai budaya lokal dengan berorientasi global”.
b. Pernyataan Misi Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap unit sistem Pendidikan dan Kebudayan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkan misi. Misi ini yang menggambatkan hal yang harus terlaksana, yaitu: Meningkatkan
ketersediaaan,
keterjangkauan,
kualitas,
kesetaraan, dan Kepastian/keterjaminan layanan pendidikan. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika, etika dan historika. Meningkatkan
pencitraan
transparansi dan akuntabilitas.
14
publik
melalui
tatakelola,
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
3. Tujuan
dan
Sasaran
Strategis
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Tahun 2010-2015 : Untuk mewujudka visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, merumuskan tujuan, sasaransasaran
strategis
menggambarkan
2010-2015
ukuran-ukuran
operasional
yang
terlaksananya
misi
lebih dan
tercapainya visi, sebagai berikut : a. Tujuan Strategis : 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; 3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan; 4) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; 5) Tersedianya sistem tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan . 6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel. 7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional:
15
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
b. Sasaran Strategis: Terkait dengan tujuh tujuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2015, yaitu: 1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T1S1:
Peningkatan
pendidikan
non
formal
(keaksaraan
fungsional). Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal keterampilan dalam
teknis untuk memperoleh
lingkungan
kehidupan
Membebaskan seluruh
di
pekerjaan
masyarakat;
masyarakat dari buta huruf
latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek
yang
Meningkatkan
fungsional mutu
bagi
kehidupannya;
penyelenggaraan
serta
pendidikan
informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan
keterampilan
yang
sederajat
dengan
hasil
persekolahan T1S2:
Peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan.Dengan
Memperluas
kesempatan
bagi
seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga, serta Memperluas kesempatan
bagi
seluruh
masyarakat
golongan
perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan
16
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; 2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T2S1:
Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun. Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia
wajib
belajar
(AUWB)
untuk
memperoleh
pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang berkeadilan
agar
anak
dapat
mengembangkan
potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya
saing
seluruh
penyelenggaraan
Pendidikan
Dasar, 3. Untuk mencapai tujuan pada T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T3S1:
Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat;
T3S2:
Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah;
T3S3:
Pemerataan
pelayanan
kelembagaan
satuan
pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun. Dengan 4. Untuk mencapai tujuan pada T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T4S1:
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;
T4S2:
Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan;
17
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
T4S3:
Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan pendidikan menengah
5. Untuk mencapai tujuan pada T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T5S1 : Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD (Formal dan Non Formal) serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan
Anak
Usia
Dini
(PAUD)
agar
dapat
menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar 6. Untuk mencapai tujuan pada T6, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T6S1: Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; T6S2 : Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dengan Meningkatkan mutu
tata-
kelola
serta
SDM
kependidikan
dan
kebudayaan
kepegawaian daerah agar memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman; 7. Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T7S1:
peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat local, dengan Meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan
agar
pelaksanaan
pendidikan
memiliki
pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola
18
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
dan pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya; Meningkatkan
mutu
kinerja
seluruh
lembaga
melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok; serta Meningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan pembangunan
pendidikan
dan
kebudayaan
tidak
terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat; 8. Untuk mencapai tujuan pada T8, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T8S1:
Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap
Budaya
Memperluas
Sunda
kesempatan
sejak bagi
mengembangkan wawasan dan seni-budaya
daerah
dilestarikan
dan
dan
dini,
dengan
masyarakat
untuk
apresiasi tentang
nasional
dikembangkan;
yang
perlu
Memperdalam
wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga kebanggaan
dapat
menumbuh-kembangkan
sebagai
rasa
anggota
masyarakat
dan
kesempatan
bagi
nilai-nalai
luhur
bangsanya;
serta
Memperluas
masyarakat
untuk
menanamkan
budaya lokal dan nasional: T8S2 :
Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan
kemasyarakatan,
19
dengan
mendapatkan
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan budaya lokal dan nasional: T8S3
: Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda
pengembangan
dan
pelestarian
lembaga-
lembaga adat dan tradisi masyarakat, dengan Untuk berpartisipasi menyelenggarakan festipal, pameran, lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional: Penelitian
situs dalam
kaitannnya
dengan
objek
pariwisata: T8S4 : Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Terget Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama (IKU) diarahkan guna memberikan pedoman bagi peumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2010-2015. Indiator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :
20
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
No
Tujuan Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Tersedia dan Angka Melek Huruf terjangkaunya (AMH): layanan pendidikan Angka Melek orang dewasa Huruf seluruh berkelanjutan yang Penduduk berkesetaraan, Angka Melek bermutu dan relevan Huruf Pada Usia dengan kebutuhan Dewasa masyarakat; Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun
2.
Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan
1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional 1.1. (Rata-Rata Nilai UN SD/MI dan 1.2. Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs) 2. Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) 2.1. SD/MI
2.2.
SMP/MTs
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 3.1. APS SD/MI 3.2. APS SMP/MTs
21
99.01
8,00 7.50
57.863 siswa (98,20%) 64.218 siswa (99,52%)
99,98 95,87
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
4. Angka Ngulang Kelas 4.1. SD/MI 4.2.
SMP/MTs
5. Angka Putus Sekolah (APTS) 5.1. SD/MI
5.2.
SMP/MTs
6. Angka Melanjutkan Sekolah 6.1. Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs 6.2. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/S MK 7. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar 7.1. SD/MI 7.2. SMP/MTs 8. Kondisi Sekolah 8.1. % Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik 8.2. % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik
22
1% 0,05%
274 siswa (0,059%) 475 siswa (0,15%)
55.731 siswa (96,615%)
42.020 siswa (65,43%)
6.09 3.00 6.464 RK (67,28%)
4.842 RK (76,715%)
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
9. Rasio Siswa perguru (R-S/G): 9.1. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI) 9.2. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs) 10. Rasio Guru persekolah (RG/Sek): 10.1. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI) 10.2. Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs)
23
1 : 20
1 : 24
1 : 39
1 : 60
11. % SMP yang terakreditasi
100%
12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar 12.1. APM SD/ MI/ SDLB/ Paket A 12.2. APM SMP/MTs
99,67
83,06
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
13. Angka Partisipasi Kasar (APK) 13.1. APK SD/ MI/ SDLB/ Paket A 13.2. APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B 14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar 14.1. Rasio SD/MI 14.2. Rasio SMP/MTs 15. % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP 3.
Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan;
1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK 2. Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4. Angka Ngulang Kelas 5. Angka Putus Sekolah (APTS) 6. Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT
24
104,58 91,61
1: 323 1:491
8.50
21.933 siswa (78,45%) 53,4% 0.01 371 (0,21%) 50%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
7. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah 8. Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik 9. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah 10. Rasio Guru permurid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah 11. % SMA/MA yang terakreditasi 12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah 13. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C 14. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah 15. Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal 16. Jumlah lulusan SMK yang mandiri 17. % lulusan SMA yang diterima bekerja di perusahaan
25
3
1.743 (61,62%)
1 : 16,47
1 : 43
100% 42,65%
55,68%
1 : 632
50,61%
39,00%
5,00%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
4.
5.
Tersedia dan terjangkaunya Layanan PAUD (Formal dan Non Formal),
Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
18. % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang tidak melanjutkan
5,00%
19. Rasio Jumlah murid SMK dan SMA
40 : 60
1. Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 2. APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini 3. Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 4. Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)
79.328
1. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada : 1.1. Pendidikan Dasar SD 1.2. SMP 2. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar 3. % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah
26
40%
218.807
1000
80% 100% 100%
100%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
4. % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Menengah 5. Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) 6. Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan 7. jumlah guru yang mendapat beasiswa 7.1. SD 7.2. SMP 7.3. SMA/SMK
6.
Terjaminnya Pelayanan, pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.
1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS): 1.1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD; 1.2. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP; 1.3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA 2. Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang 3. Jumlah Dewan Pendidikan 4. Jumlah KomiteSekolah 4.1. SD 4.2. SMP
27
100%
241 KKG 1 sistem
4.631 409 36/19
1 : 286
1 : 476
1 : 660
1 Sistem
1 DP Kab
4.151 295
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
4.3. SMA 4.4. SMK 5. Jumlah forum komunikasi Komite Sekolah 7.
Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilainalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional
KUALITAS BUDAYA: 1. Jumlah grup kesenian aktif 1.1. Seni Karawitan 1.2. Seni Teater 1.3. Seni Padalangan 1.4. Seni Sastra 1.5. Seni Rupa 1.6. Seni Lukis 1.7. Seni Pertunjuk an 1.8. Seni Tari 1.9. Seni Kontemporer 1.10. Seni Budaya Unggulan 2. Jumlah gedung kesenian 3. jumlah seniman dan budayawan 4. Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan 5. Jumlah jenis Kesenian KUANTITAS NILAI BUDAYA: 1. Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman 2. Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya
28
107 70 31
76 8 20 10 8 15 342 72 3 143
2 Gedung 594 608
10
50
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
3. Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan 4. kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA: 1. Jumlah Benda, Situs 2. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3. Jumlah kegiatan/pertunjuk an kebudayan 4. Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA: 1. Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman 2. Rata-rata frekwensi masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya 3. Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan 4. Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan
29
55 6 10
608
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
e. Kebijakan Strategis dan Program Dalam
mendukung
pencapaian
Tujuan
strategis
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dilakukan upaya dan langkah strategi sebagai berikut:: 1.
Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional).
2.
Meningkatkan
kesetaraan
dalam
memperoleh
layanan
pendidikan. 3.
Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.
4. Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat; 5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; 6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun. 7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; 8. Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; 9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan pendidikan menengah 10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; 12. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. 13. peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat local. 14. Peningkatan
pengenalan
dan
terhadap Budaya Sunda sejak dini.
30
menanamkan
kecintaan
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilainilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan. 16. Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat. 17. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
Ke-17 Kebijakan Stratejik tersebut diuraian ke dalam 9 (sembilan) program Stratejik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung, yaitu : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal; 5. Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
Kependidikan; 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 7. Program Pengembangan Nilai Budaya; 8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
31
dan
Tenaga
TAHUN 2012
1.
LAKIP DISDIKBUD
Tabel Kebijakan dan Program Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM
1. Menyelenggarakan pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak Usia Dini (PAUD) 2. Meningkatkan
kesetaraan
2. Program
dalam memperoleh layanan
Pendidikan
pendidikan.
Tahun;
Wajib
Belajar
Dasar
Sembilan
3. Pencanangan dan penerapan
wajib belajar 12 tahun. 4. Fasilitasi
kemudahan
anak-anak
usia
bagi
sekolah
jenjang SMA/Sederajat; 5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; 6. Pemerataan
pelayanan
kelembagaan
satuan
pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun. 7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; 8. Ekstensifikasi pendidikan
kurikulm umum
ke
pendidikan kejuruan; 9. Penguatan dan pendalaman
32
3. Program Pendidikan Menengah
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
relevansi
muatan
kurikulm
satuan pendidikan menengah 10.Peningkatan pendidikan non formal
(keaksaraan
4. Program
Pendidikan
Non
Peningkatan
Mutu
Formal
fungsional) 11.Menyelenggarakan
5. Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pendidik
tenaga
Kependidikan;
pendidik
dan
dan
Tenaga
kependidikan; 12.Menyediakan pendidikan
fasilitas bagi
tenaga
pendidik dan kependidikan. 13.Peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan satuan program
pendidikan
6. Program
Manajemen
Pelayanan Pendidikan;
dan
kebudayaan agar dapat local. 14.Peningkatan pengenalan dan menanamkan
kecintaan
7. Program Pengembangan Nilai Budaya;
terhadap Budaya Sunda sejak dini. 15.Pembangunan
sarana
dan
prasarana pengembangan dan pelestarian
keragaman
budaya 16.Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilainilai Budaya Sunda dalam aktivitas
Pemerintahan
dan
33
8.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
kemasyarakatan. 17.Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-
9.Program
Pengelolaan
Ke-
ragaman Budaya
nilai Budaya Sunda dalam aktivitas
Pemerintahan
dan
kemasyarakatan.
B. PENETAPAN KINERJA 2012 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 telah disusun Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2012. Untuk mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan, dalam rencana kerja tersebut dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012. Penetapan Kinerja Tahun 2012 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :
34
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
No
Tujuan dan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(1)
(2)
(3)
Target 2012
Program/ Kegiatan
TAHUN 2012
Anggaran (Rp)
1.
Tersedia dan Angka Melek 98,65 terjangkaunya Huruf (AMH): layanan Angka pendidikan orang Melek dewasa Huruf berkelanjutan yang seluruh berkesetaraan, Penduduk bermutu dan Angka relevan dengan Melek kebutuhan Huruf masyarakat Pada Usia Dewasa Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun
Program 4.622.322.000,PNF/ 6 Kegiatan
2.
Terjaminnya Rata-Rata Nilai kepastian Ujian Nasional memperoleh 1.1. (Rata-Rata 8,00 Layanan Nilai UN Pendidikan Dasar SD/MI dan bermutu dan 1.2. Rata-Rata 7,50 berkesetaraan di Nilai UN semua kecamatan SMP/ MTs)
Program 316.948.452.413, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun / 57 Kegiatan
Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) a. SD/MI 97,87% b. SMP/MTs 97,36% Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. APS SD/MI b. APS SMP/MTs
35
99,77% 93,05%
LAKIP DISDIKBUD
Angka Ngulang Kelas a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APTS) a. SD/MI b. SMP/MTs
1,29% 0,07%
Angka Melanjutkan Sekolah 0,064% 1.1. Angka 0,30% Melanjutka n lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs 1.2. Angka Melanjutka 96,009% n lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/ SMK 64,76%
Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar a. SD/MI b. SMP/MTs Kondisi Sekolah 1.1. % Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik 1.2. % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik
36
6.09 3.00
61,91%
74,114%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Rasio Siswa per-guru (RS/G): 1.1. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI) 1.2. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs ) Rasio Guru persekolah (RG/Sek): 1.1. Rasio Guru permurid perkelas ratarata pada pendidikan dasar (SD/MI) 1.2. Rasio Guru permurid perkelas ratarata pada pendidikan dasar (SMP/MTs )
1 : 23
1 : 21
1 : 38
1 : 54
90%
% SMP yang terakreditasi Angka Partisipasi Murni (APM)
37
99,61%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Pada Pendidikan Dasar a. APM SD/MI b. APM SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar (APK) 1.1. APK SD/ MI/ SDLB/ Paket A 1.2. APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar a. Rasio SD/MI b.Rasio SMP/MTs
TAHUN 2012
81,71%
104,37
91,58
1 : 286 1 : 476
% peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP 3.
Tersedia
dan
terjangkaunya Layanan
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK
8.50
Pendidikan Angka Pendidikan yang bermutu, relevan ditamatkan/ Angka Lulusan dan berkesetaraan; (AL) Menengah
yang
38
88,55%
Program Pendidikan 32.181.202.500,Menengah
LAKIP DISDIKBUD
45,6 % Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Ngulang Kelas
0,01 0,30 %
Angka Putus Sekolah (APTS) 80% Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT 3 Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik
67,667 %
1 :15,01
Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah 1 : 44
Rasio Guru permurid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah % SMA/MA yang terakreditasi Angka Partisipasi Murni (APM) Pada
39
100%
41,75%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada dikmen Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal Jumlah lulusan SMK yang mandiri
TAHUN 2012
54,36%
1 : 660
10%
10%
1%
1%
% lulusan SMA yang diterima bekerja di perusahaan % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang tidak melanjutkan
40 : 60
Rasio Jumlah murid SMK dan SMA 4.
Tersedia dan terjangkaunya Layanan PAUD (Formal dan Non Formal),
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak
40
37.488
Program Pendidikan 2.517.830.242,Anak Usia Dini
LAKIP DISDIKBUD
APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak
5.
Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipa n Anak) % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Dasar a. SD b. SMP
Tersedianya sistem Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima % Pendidik yang pendidikan memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Menengah Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) Sistem pendataan dan
41
TAHUN 2012
40%
218.807
950
60% 90,82% 39,78%
99%
26,39%
241
1 sistem
Program Peningkat- 4.641.716.000,an Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik an
LAKIP DISDIKBUD
TAHUN 2012
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan jumlah guru yang mendapat beasiswa
2778 245 7 /5
a. SD b. SMP c. SMA / SMK 6.
Terjaminnya Pelayanan, pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel.
Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS): 1.1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD; 1.2. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP; 1.3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang Jumlah Dewan Pendidikan Jumlah KomiteSekolah a. SD
42
252
139
171
1 sistem
1 DP Kab
4.151 295 107 70
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.775.000.000,-
LAKIP DISDIKBUD
b. SMP c. SMA d. SMK
TAHUN 2012
31
Jumlah forum Komunikasi Komite Sekolah 7.
Tersedianya KUALITAS kesempatan bagi BUDAYA: masyarakat untuk menanamkan nilai- Jumlah grup kesenian aktif nalai luhur budaya Seni dan sejarah baik Karawitan lokal dan nasional Seni Teater Seni Padalanga n Seni Sastra Seni Rupa Seni Lukis Seni Pertunjukan Seni Tari Seni Kontemporer Seni Budaya Unggulan Jumlah gedung kesenian jumlah seniman dan budayawan Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan Jumlah jenis Kesenian
43
76 8 20 10 8 15 342 72 3 143
2 gdg 594 608
10
50
Program Pengembangan Nilai Budaya
14.965.391.000,-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.575.000.000,-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
768.137.000,-
LAKIP DISDIKBUD
KUANTITAS NILAI BUDAYA: Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya
55 6
KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah kegiatan/pertu njukan kebudayan Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA:
44
10 608
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman Rata-rata frekwensi masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan
45
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2012 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 20102015. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2015, ditetapkan 8 Tujuan dan 17 Sasaran Stategis. Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut : 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; 3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan; 4) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; 5) Tersedianya sistem tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan . 6) Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel. 7) Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal dan nasional:
46
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Tujuan-tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 17 sasaran sebagai berikut : 1. Peningkatan
pendidikan
non
formal
(keaksaraan
fungsional).
Dengan Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam lingkungan
kehidupan
di
masyarakat;
Membebaskan
seluruh
masyarakat dari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yang fungsional bagi kehidupannya; serta Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sederajat dengan hasil persekolahan 2. Peningkatan
kesetaraan
pendidikan.Dengan
dalam
Memperluas
memperoleh
kesempatan
bagi
layanan seluruh
masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga, serta Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender; serta Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; 3. Pencanangan Memperluas
dan penerapan wajib belajar 12 tahun. Dengan kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar
(AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun)
yang
berkeadilan
agar
anak
dapat
mengembangkan
potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; serta Meningkatkan mutu,
47
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, 4. Fasilitasi
kemudahan
bagi
anak-anak
usia
sekolah
jenjang
SMA/Sederajat; 5. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; 6. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan Wajib belajar 12 tahun. 7. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; 8. Ekstensifikasi kurikulm pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; 9. Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulm satuan pendidikan menengah; 10. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD (Formal dan Non Formal) serta Meningkatkan
mutu,
relevansi
dan
daya
saing
seluruh
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar; 11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga
pendidik
dan kependidikan; 12. Menyediakan
fasilitas
pendidikan
bagi
tenaga
kependidikan, dengan Meningkatkan mutu kependidikan dan kebudayaan serta
pendidik
dan
tata-kelola SDM
kepegawaian daerah agar
memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman; 13. peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan program pendidikan Meningkatkan
mutu
satuan
dan kebudayaan agar dapat local, dengan sistem
perencanaan
pendidikan
agar
pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagi masyarakat
48
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya; Meningkatkan
mutu
kinerja
seluruh
lembaga
melaksanakan
pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok; serta Meningkatkan mutu sistem
pengawasan
pembangunan penyimpangan
pendidikan
pendidikan dan
dan
agar
seluruh
kebudayaan
penyalahgunaan,
pelaksanaan
tidak
sehingga
terdapat mendapat
kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat; 14. Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak dini, dengan Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan; Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan bangsanya; serta Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya lokal dan nasional: 15. Peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai Budaya Sunda dalam aktivitas Pemerintahan dan kemasyarakatan, dengan mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan budaya lokal dan nasional; 16. Peningkatan
keberdayaan
seniman
dan
budayawan
sunda
pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat,
dengan
Untuk
berpartisipasi
menyelenggarakan
festipal, pameran, lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional: Penelitian situs dalam kaitannnya dengan objek pariwisata; 17. Pembangunan
sarana
dan
pelestarian keragaman budaya.
49
prasarana
pengembangan
dan
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per Tujuan Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing idikator tersebebut. Capaian hasil dapat dilihat pada tabel berikut :
TujuanStrategis1 : Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Angka Melek Huruf (AMH), yaitu : Angka Melek Huruf seluruh Penduduk;
Angka
Melek Huruf Pada Usia Dewasa; Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2012
No
Indikator Kinerja Angka (AMH)
Melek
Huruf
Angka Melek Huruf seluruh Penduduk Angka Melek Huruf Pada Usia Dewasa Angka Melek Huruf Pada Usia 15-24 Tahun
50
Target
Realisasi
Capaian
98,65
98,76
0.11
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Hasil Pengukuran terhadap prosentase penduduk usia 15 tahun plus yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun plus di peroleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2012 mencapai realisasi 98,76 %, angka ini naik 0,11% dari Target Renstra 20102015 sebesar 98,65%. Dibandingkan dengan Capaian tahun 2011 angka ini naik 0,28% di mana AMH tahun 2011 sebesar 98,48%.
Tujuan 2 : Terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu : RataRata Nilai Ujian Nasional (Rata-Rata Nilai UN SD/MI dan Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs); Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Ngulang Kelas; Angka Putus Sekolah (APTS); Angka Melanjutkan Sekolah (Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs dan Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK); Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar; Kondisi Sekolah
(%
Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik dan % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik); Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI) dan Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs); Rasio Guru persekolah (R-G/Sek), meliputi: Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI) dan Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs) ; Prosentase (%) SMP yang
ter-akreditasi;
Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
Pada
Pendidikan Dasar; Angka Partisipasi Kasar (APK), meliputi: APK SD/ MI/ SDLB/ Paket A dan APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B; Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar; % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP
51
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2012
No 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
8.0
8.0
100%
7.50
7.50
100%
b. SMP/MTs
97,87% 97,36%
97,61 % 97,28 %
0,26 % 0,08 %
Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs
99,77% 93,05%
94,98 % 81,60 %
4,79 % 11,45 %
1,30% 0,10%
1,29% 0,07%
0,01 % 0,03 %
0,064 % 0,30 %
0,04 % 0,34 %
0,024 % 0,04 %
96,009 % 92,12 %
3,889 %
67,22 %
2,46 %
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional
Rata-Rata Nilai UN SD/MI
2.
Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) a. SD/MI
3.
4. 5.
6.
7.
Angka Ngulang Kelas a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APTS) a. SD/MI b. SMP/MTs Angka Melanjutkan Sekolah Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
Rata-Rata Lama
52
64,76 %
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Penyelesaian Pendidikan Dasar a. SD/MI b. SMP/MTs 8.
9.
10.
11. 12.
13.
Kondisi Sekolah % Gedung SD/MI dalam Kondisi Baik % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik) Rasio Siswa per-guru (RS/G) Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI) Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SMP/MTs) Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek) Rasio Guru permurid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI) Rasio Guru permurid per-kelas rata-rata pada pendidikan dasar (SMP/MTs) Prosentase (%) SMP yang ter-akreditasi Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar a. SD/MI/SDLB/Paket A b. SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/ MI/ SDLB/ Paket A
53
6 3
6 3
100 % 100%
63,64 %
1,73 %
74,114 % 79,60 %
5,486 %
61,91 %
1 : 23
1 : 24,39
1,39
1 : 21
1: 14,22
6,78
1 : 38
1 : 34,17
3,83
1 : 54
1 : 36,98
17,02
90 %
90 %
100 %
99,61 81,71
93,26 % 66,47 %
6,35 % 15,24 %
104,37
105,00 %
0,63 %
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
14.
15.
91,58
APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar 1 : 286 a. Rasio SD/MI 1 : 476 b. Rasio SMP/MTs % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP
92,87 %
1,29 %
1: 264,23 1 :342,71
23,77 133,29
Hasil Pengukuran terhadap Tujuan 2, yaitu
Terjaminnya
kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan, adalah : Rata-Rata Nilai Ujian Nasional.
Target Rata-Rata Nilai UN
SD/MI 2012 dari semua mata pelajaran yang di UAN-kan 8,00 realisasi 8,00 atau tercapai 100%. Sedangkan Target Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTs 2012 dari empat mata pelajaran yang di UAN-kan sebesar 7.50, terealiasi rata-rata 7,40). Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL). Dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100, diperoleh nilai realisasi 97,61 % dari target 2012 dalam renstra 97,87% atau capaian kinerja sebesar 0,26 % untuk tingkat SD/MI. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs diperoleh nilai realisasi 97,28 % dari target renstra 2012 sebesar 97,36 % atau capaian kinerja 0,08 %. Angka Partisipasi Sekolah (APS). Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 94,98 % dari target renstra tahun yang sama, yaitu 99,77 % atau capaian kinerja sebesar 4,79 % untuk Angka Partisipasi SD/MI. Hasil capaian ini dihitung dari jumlah murid usia 7-12 tahun sebanyak 377.172 siswa berbanding jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 397.093 orang dikali 100. Disisi lain dengan jumlah murid usia 13-15 tahun sebanyak 137.314 siswa dan jumlah penduduk
54
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
kelompok usia 13-15 tahun meberikan gamaran pada tingkat SMP/MTs realisasi tahun 2012 sebesar 81,60 % dari target renstra yang sama, yaitu 93.05 % atau capaian kinerja sebesar 11,45 %. Angka Ngulang Kelas. Realisasi kinerja indikator ini pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 sebesar 1,29 %, tahun 2011 yaitu 1,47 %, dan 1,48% tahun 2010. Perbandingan angka tersebut menunjukan hasil capaian menurun Sedangkan
untuk
jenjang
positif
pendidikan
sebesar 0,18 %.
SMP/MTs
tahun
2012
menunjukan angka realisasi yang sama dengan tahun 2011, yaitu 0,07%, terdapat capaian positif sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 0,09%. Angka Putus Sekolah (APTS). Realisasi kinerja indikator ini pada
jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 menunjukan angka
realisasi yang sama dengan tahun 2011, yaitu 0,04%, terdapat capaian positif sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 0,07%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 sebesar 0,34 %, tahun 2011 yaitu 0,30 %, dan 0,44% tahun 2010. Capaian angka tersebut menunjukan hasil
kenaikan negatif
sebesar 0,04 % dibandingkan realisasi tahun 2011dan target renstra tahun 2012 sebesar 0,30%. Angka Melanjutkan Sekolah. Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs kinerja tahun 2012 realiasinya sebesar 92,12% dari jumlah lulusan SD/MI tahun yang sama yaitu 63.476 siswa, posisi ini menurun positif bila dibandingkan realiasi kinerja indikator ini tahun 2011 sebesar 93,02% dari jumlah lulusan SD/MI tahun yang sama yaitu 56.912 siswa. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Renstra 2012
sebesar 96,009 %. Angka Melanjutkan lulusan SMP/MTs ke
jenjang SMA/MA/SMK kinerja tahun 2012 realiasinya sebesar 67,22% dari jumlah lulusan SMP/MTs tahun yang sama yaitu 46.000 siswa, posisi ini menaik bila dibandingkan realiasi kinerja indikator ini tahun 2011 sebesar 66,24% dari jumlah lulusan SMP/MTs tahun yang sama
55
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
yaitu 44.969 siswa. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Renstra 2012 sebesar 64,76 %. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar. Dengan menggunakan kohor dari 1.000 siswa yang diikuti perkembangannya dari
tingkat
I
sampai
lulus
dan
mereka
diasumsikan
boleh
mengulangmaksimum 2 kali, rata-rata lama penyelesaian pendidikan SD diperoleh realisasi kinerja sebesar 6,05 tahun dan ini berarti bahwa ada in-efisiensi sebesar 0,05 tahun. Sedangkat rata-rata lama belajar lulusan SMP dan SM sebesar 3,00 tahun, dan in efisiensi sebesar 0,00 tahun. In-efisiensi ii disebabkan masih adanya siswa menguang. Kondisi Sekolah.
% realiasisi Gedung SD/MI dalam Kondisi
Baik tahun 2012 sebesar 63,64 % , naik dari proyeksi renstra tahun yang sama 61,91% atau capaian naik sebesar 1,73%. Sisanya rusak berat 14,55% dan rusk ringan 21,81% menjadi prioritas pembangunan 2013. Sedangkan realiasi % Gedung SMP/MTs dalam Kondisi Baik tahun 2012 sebesar 79,60%, naik dari proyeksi renstra tahun yang sama 74,114 % atau capaian naik sebesar 5,486%, sisanya sebesar 14,24% kondisi rusak ringan dan 6,16% rusak berat menjadi prioritas pembangunan tahun 2013. Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Realisasi indikator ini tahun 2012 adalah 1 : 24,39 untuk SD/MI dan 1 : 16,51SMP/MTs . Capaian Indikator ini naik sebesar 1,39 digit untuk jenjang pendidikan SD/MI dibandingkan data proyeksi yang ingin dicapai Renstra tahun 2012 untuk rasio siswa per-guru,
sebesar 1 : 23 dengan proyeksi
jumlah guru (SD/MI) 18.648 dan jumlah murid 436.752 siswa. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs realisasi terjadi penurunan positif sebesar
4.49 digit dari jumlah guru (SMP/MTs)
10988 dan jumlah murid 156.276 Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek). Rasio Guru per-murid perkelas rata-rata pada pendidikan dasar (SD/MI) proyeksi capaian renstra 1 : 38, realisasi 1 : 34,17. Capaian tahun 2012 naik positif
56
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
sebesar 3,83. Dan
Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada
pendidikan dasar (SMP/MTs) proyeksi capaian renstra 1 : 54, realisasi 1 : 36,98. Tahun 2012 positif terdapat capaian kenaikan
sebesar
17,02 Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Dasar. proyeksi capaian renstra APM pada pendidikan dasar (SD/MI) 99,61, realisasi 94,98. Tahun 2012 Capaian Renstra negatif tidak tercapai sebesar 4,63 %, demikian pula dibandingkan dengan capaian tahun 2011 angka ini terdapat capaian penurunan negatif sebesar 4,61. Pada pendidikan dasar (SMP/MTs) proyeksi capaian
renstra APM 81,71
realisasi 81,60. Tahun 2012 Capaian Renstra negatif tidak tercapai sebesar 0,11. Tetapi dibandingkan dengan capaian tahun 2011 angka ini terdapat capaian kenaikan positif sebesar 0,16% dimana capaian tahun 2011 adalah 81,44. Angka Partisipasi Kasar (APK). proyeksi capaian renstra APK pada pendidikan dasar (SD/MI) 104,37, realisasi 105,35. Capaian tahun 2012 naik positif sebesar 0,63. pada pendidikan dasar (SMP/MTs) proyeksi capaian
renstra APK pada 91,58 realisasi 95,56. Capaian
tahun 2012 naik positif sebesar 3,98. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD/MI dihitung dengan rumus jumlah penduduk usia 7-12 tahun dibagi jumlah sekolah SD/MI ekuivalen. Dari rumus tersebut proyeksi capaian, rasio renstra untuk indikator ini pada pendidikan dasar (SD/MI) 1 : 286. Realisasi 1 : 266 , ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 dari sekolah ekuivalen SD/MI 6 (enam) kelas tingkat pelayanan penduduk usia 7-12 tahun bisa dilayani sebesar 266 orang, belum tercapai target renstra sebesar 20. Untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs proyeksi capaian, rasio renstra untuk indikator ini sebesar 1 : 476. Realisasi 1 : 139, Indikator ini menunjukan pada tahun 2012 dari 1 (satu) sekolah SMP
57
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
ekuivalen 6 (enam) kelas melayani 139 lulusan SD/MI yang akan masuk SMP/MTs.
Tujuan 3 : Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan. Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK; Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Ngulang Kelas; Angka Putus Sekolah (APTS); Angka Melanjutkan Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke jenjang PT; Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah; Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik; Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah; Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah;
% SMA/MA yang terakreditasi; Angka
Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah; Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C; Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah; Jumlah lulusan SMK yang diserap lapangan kerja formal; Jumlah lulusan SMK yang mandiri; % lulusan SMA yang diterima bekerja di perusahaan; % peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMA yang tidak melanjutkan; Rasio Jumlah murid SMK dan SMA Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :
58
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2012
No
Target
Realisasi
Capaian
8,00
7,50
0,25
88,55
96,12
7,57
45,6
34,26
11,34
64. Angka Ngulang Kelas Angka Putus Sekolah 5. (APTS) Angka Melanjutkan 6. Sekolah lulusan SMA/MA/SMK ke PT
0,07
0,04
0,03
0,30
0,57
0,27
Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Menengah Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik Rasio guru terhadap murid pada pendidikan Menengah Rasio Guru per-murid per-kelas rata-rata pada pendidikan Menengah % SMA/MA yang terakreditasi Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ MA/ SMK/SMALB/ Paket C Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah
3,00
3,00
3,00
67,67
81,28
13,61
1 : 15,01
1 :10,81
4,2
1 : 44
1 : 28,76
15,24
100
100
100 %
41,75
33,39
8,3
54,36
46,47
7,89
1 : 660
1: 495,77
0,75
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
14.
Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UAN) SMA/ MA/ SMK Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
59
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Hasil
Pengukuran
terhadap
Tujuan
3,
yaitu
Tersedia
dan
terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan. , adalah : Rata-Rata Nilai Ujian Nasional.
Target Rata-Rata Nilai UN
SD/MI 2012 dari semua mata pelajaran yang di UAN-kan 8,00 realisasi 7,75 belum tercapai 0,25 digit. Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL). Dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100, diperoleh nilai realisasi 96,12 % terdiri dari angka lulusan SMA 99,49 %, SMK 95,27 % dan MA 86,58 %. Dibandingkan dengan target 2012 dalam renstra 88,55 % , maka capaian kinerja diperoleh kenaikan sebesar 7,57 % . Angka Partisipasi Sekolah (APS). Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 34,26 % , target renstra tahun yang sama, yaitu 45,6 %. Capaian kinerja tidak tercapai 11,34 digit. Angka Ngulang Kelas. Realisasi kinerja indikator ini pada jenjang pendidikan Menengah tahun 2012 sebesar 0,04% terdapat capaian positif sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan proyeksi capaian renstra tahun 2012 sebesar 0,07%. Angka Putus Sekolah (APTS). Realisasi kinerja indikator ini pada
jenjang pendidikan menengah tahun 2012 menunjukan angka
0,57 %.
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar
0,63%, maka ada penurunan positif sebesar 0,06 % tetapi belum memenuhi target renstra 0,30%. Rata-Rata Lama Penyelesaian Pendidikan Dasar. Dengan menggunakan kohor dari 1.000 siswa yang diikuti perkembangannya dari
tingkat
I
sampai
lulus
dan
mereka
diasumsikan
boleh
mengulangmaksimum 2 kali, rata-rata lama penyelesaian pendidikan SM sebesar 3,00 tahun, dengan in efisiensi sebesar 0,00 tahun.
60
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Kondisi Sekolah.
Prosentase Gedung SMA/MA/SMK dalam
Kondisi Baik tahun 2012 sebesar 81,28 % , naik dari proyeksi renstra tahun yang sama 67,67% atau capaian naik sebesar 13,61%. Sisanya rusak berat 6,70% dan rusk ringan 12,02% menjadi prioritas pembangunan 2013. Rasio Siswa per-guru (R-S/G), meliputi: Realisasi indikator ini tahun 2012 adalah 1 : 10,81. Berbanding target renstra 1 : 15,01 capaian Indikator ini menurun positif sebesar 4,2 digit. Rasio Guru per-sekolah (R-G/Sek). Rasio Guru per-murid perkelas rata-rata pada pendidikan menengah proyeksi capaian
renstra
1 : 44, realisasi 1 : 28,76. Capaian tahun 2012 menurun positif sebesar 15,24. Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Pendidikan Menengah. proyeksi capaian renstra Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 pendidikan menengah 41,75 %. Realisasi 31,86 %. Capaian Renstra negatif tidak tercapai sebesar 9,89 %, tetapi dibandingkan dengan capaian tahun 2011 angka ini terdapat capaian naik sebesar 0,32. Angka Partisipasi Kasar (APK). proyeksi capaian
renstra
Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2012 pendidikan menengah 54,36% . Realisasi 44,93 %.. Capaian Renstra negatif tidak tercapai sebesar 9,43 %, demikian pula dibandingkan dengan capaian tahun 2011 angka ini terdapat penurunan sebesar 1,13 %. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD/MI dihitung dengan rumus jumlah penduduk usia 16-18 tahun dibagi jumlah sekolah ekuivalen. Dari rumus tersebut proyeksi capaian, rasio renstra untuk indikator ini pada pendidikan menengah 1 : 660. Realisasi 1 : 495,77 , ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 dari sekolah ekuivalen SMA/MA 6 (enam) kelas tingkat pelayanan
61
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
penduduk usia 16-18 tahun bisa dilayani sebesar 495 orang, belum tercapai target renstra sebesar 0,25%.
Tujuan 4 : Tersedia
dan
terjangkaunya
LayananMeningkatnya
jumlah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan Non Formal Sasaran tersebut diukur dengan
Indikator Kinerja Sasaran,
yaitu: Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak; APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini; Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak; Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2012
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak)
58.021
57.583
0,99 %
22,23 %
33,12 %
10,89 %
218.807
204.287
0,93 %
1000 lbg
950 lbg
0,95 %
40,00 %
28,19 %
0,70 %
2. 3.
4.
5.
APM Pada Pendidikan Anak Usia Dini
62
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Hasil
Pengukuran
terhadap
Tujuan
4,
yaitu
Tersedia
dan
terjangkaunya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah :
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak. Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 57.583, target renstra tahun yang sama, yaitu 58.021. Capaian kinerja terakomodir dalam
program
0,99 %. APK Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 33,12 %, target renstra tahun yang sama, yaitu 22,23 %. Capaian kinerja naik sebesar 10,89 %.
APM Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 28,19 %, target renstra tahun yang
sama, yaitu
40 %. Capaian kinerja sebesar 0,70 %.
Jumlah anak usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak. Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 218.807, target renstra tahun yang
sama, yaitu 204.287. Capaian kinerja sebesar
0,93 % . Jumlah PAUD (TK/RA/Penitipan Anak). Realisasi indikator ini pada tahun 2012 sebesar 950 lemabaga, target renstra tahun yang sama, yaitu 1000 lembaga. Capaian kinerja sebesar 0,95 %.
63
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Tujuan 5 : Tersedianya
sistem
Tata
Kelola
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan yang menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan. Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Prosentase (%)
Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada
Pendidikan Dasar; Prosentase (%) Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar; % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah; % Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Menengah; Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG); Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan; jumlah guru yang mendapat beasiswa
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 5 Tahun 2012
No 1..
Indikator Kinerja % Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Dasar Jenjang SD Jenjang SMP
Target
Realisasi
Capaian
80 % 100 %
60 % 90,82 %
0,75 % 0,90 %
2.
% Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada Pendidikan Dasar
100 %
39,78 %
0,39 %
3.
% Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada Pendidikan Menengah
100 %
99 %
0,99 %
4.
% Pendidik yang memiliki sertifikat Pendidik pada
100 %
26,39 %
26,39 %
64
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Pendidikan Menengah 5.
Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)
241
6.
Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan diseluruh unit sistem pendidikan
1 sistem
7.
jumlah guru yang mendapat beasiswa Jenjang SD Jenjang SMP Jenjang SMA/SMK
4.631 409 36 / 19
241
100 %
1 sistem
100 %
2.778 245 7/5
0,60 % 0,60 % 0,19/0,26
Tujuan 6 : Terjaminnya pelayanan pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS), meliputi: Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD; Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP; Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA; Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang; Jumlah Dewan Pendidikan; Jumlah KomiteSekolah; Jumlah forum komunikasi Komunikasi Komite Sekolah Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :
65
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan 6 Tahun 2012
No
Indikator Kinerja
1.
Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS):
Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD;
2.
Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMP; Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SMA Data based Bidang Pendidikan Formal maupun Non Formal seluruh jenjang
3.
Dewan Pendidikan
4.
Jumlah KomiteSekolah Jumlah forum komunikasi Komite Sekolah
5.
Target
Realisasi
Capaian
1:286
1:252
0,88%
1 :476
1:139
0,29%
1 :660
1:171
0,25%
ada
ada
100%
1
1
100%
2.247
2.247
100%
31
31
100%
Tujuan 7 : Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik local dan nacional. Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu KUALITAS BUDAYA: Jumlah grup kesenian aktif; Jumlah gedung kesenian; Jumlah perpustakaan; Jumlah pengunjung perpustakaan; Jumlah atraksi budaya yang memad;% perkawian antar eknis/suku dibandingkan dengan total perkawinan dalam 1 tahun tertentu; jumlah seniman dan budayawan serta lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan; Jumlah jenis Kesenian. KUANTITAS NILAI BUDAYA: Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman; % peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpustakaan yang dipinjam/dibaca; Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya; Rata-
66
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
rata jumlah pengunjung museum perbulan; kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya. KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan; Jumlah judul buku sastra produk daerah terbit; Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan. KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman; Prosentase peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpung dipinjam/dibaca; Rata-rata frekwensi masystaka yang menyaksikan pertunjukan budaya; Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan; Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan.
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan7 Tahun 2012
No 1.
Indikator Kinerja KUALITAS BUDAYA: 1. Jumlah grup kesenian aktif Seni Karawitan Seni Teater Seni Padalangan Seni Sastra Seni Rupa Seni Lukis Seni Pertunjukan Seni Tari Seni Kontemporer Seni Budaya unggulan 2. Jumlah gedung kesenian 3. Jumlah seniman dan
67
Target
Realisasi
Capaian
76 8 20 10 8 15 342 72 3 143
76 8 20 10 8 15 342 72 3 143
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 gedung
2 gedung
100 %
594
594
100%
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
budayawan 4. Jumlah lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan 2.
3.
4.
5. Jumlah jenis Kesenian KUANTITAS NILAI BUDAYA: Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman Rata-rata frekwensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya Rata-rata jumlah pengunjung museum perbulan kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya KUANTITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah Benda, Situs Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayan Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA: Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman Prosentase peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpung dipinjam/dibaca Rata-rata frekwensi masystaka yang
68
608
608
100 %
10
10
10 0 %
50
50
100 %
55
55
100%
6
6
100%
10
10
100%
608
608
100%
50
50
100
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
menyaksikan pertunjukan budaya Rata-rata jumlah pengunjung meseum perbulan Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan.
69
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
70
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
71
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
72
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
73
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
74
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
75
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
76
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
77
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
78
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
79
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
80
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
81
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
82
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
83
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
84
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
85
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
86
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
87
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
88
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
89
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
90
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
91
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
92
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
93
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
94
TAHUN 2012
LAKIP DISDIKBUD
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 7 (tujuh) tujuan strategis, yang dituangkan dalam 13 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan
dalam 138 (seratus tiga puluh delapan)
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/ dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi,
dan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan stándar kompetensi lulusan; stándar isi; stándar proses; stándar pendidik dan tenaga kependidikan; stándar sarana dan prasarana; stándar pengelolaan; stándar pembiyaan; dan stándar penilaian pendidikan. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara komulatif adalah sebesar 94,77 %, terdiri dari Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 91,10%; Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 95,97 %; Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabiltas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran komulatif dan capaian kinerja tujuan komulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dikatagorikan
95
TAHUN
LAKIP DISDIKBUD
tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas
kinerja
dan
keuangan
yang
dapat
mewujudkan
pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi. B. Langkah Kedepan . Berdasarkan
kesimpulan
di
atas,
Dalam
upaya
untuk
meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah : 1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan
untuk
dapat
memahami
dan
menerapkan
sistem
manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasilguna. 2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.
96
TAHUN
