1
BAB I. PENDAHULUAN Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan
untuk
mewujudkan
aspirasi
masyarakat
dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan
pad
a
TAP
MPR
RI
Nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
dan
Undang-Undang
No.
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas
umum
penyelenggaraan
negara
meliputi
asas
kepastian
hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,
asas
proporsionalitas,
asas
profesionalitas,
dan
asas
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan
tertinggi
negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan
sumber
daya
dengan
didasarkan
suatu
perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan
masing-masing,
lembaga-lembaga
pengawasan
dan
penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.
Laporan
tersebut
menggambarkan
kinerja
instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru
sebagai
mengumpulkan
sebuah dan
instansi
pemerintah
menganalisis
capaian
berkewajiban
kinerjanya.
untuk
Selanjutnya
informasi kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) secara baik. LAKIP merupakan salah satu komponen dari
SAKIP
yang
tujuannya
adalah
untuk
mewujudkan
akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang member mandate/amanah. Dengan demikian, pelaporan AKIP merupakan sarana bagi Bappeda Kabupaten Barru untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandate yang telah diterima. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten Barru, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru. Berdasarkan
peraturan
tersebut,
Bappeda
Kabupaten
Barru
mempunyai tugas melaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian. 2. Pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
pembangunan
yang
meliputi statistik dan penelitian. 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian. 4. Pembinaan
pelaksanaan
tugas
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap
bagian
serta
posisi
yang
ada
pada
suatu
organisasi
dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
3 dibatasi. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru adalah sebagaii berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program b. Subbagian Keuangan c. Subbagian Umum 3. Bidang Fisik dan Prasarana a. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan b. Subbidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup 4. Bidang Ekonomi a. Subbidang Pertanian b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Investasi 5. Bidang Sosial Budaya a. Subbidang Kesejahteraan Sosial b. Subbidang Pemerintahan dan Hukum 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan b. Subbidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV. Untuk lebih jelas dari struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
4 Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Barru
KEPALA
Sekretariat
Klp. Jabatan Fungsional Subag. Program
Subag. Keuangan
Bidang Sosial Budaya
Bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik
Subbid. Kesejahteraan
Subbid. Penelitian dan Pengembangan
Bidang Fisik dan Bidang Ekonomi
Prasaran
Subag. Umum
Subbid. Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Subbid. Pertanian
Sosial
Subbid. Pertambangan dan Lingkungan hidup
Subbid. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Investasi
Subbid. Pemerintahan dan Hukum
Subbid. Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berkut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan koordinasi
penyusunan
program,
pelayanan
administrasi
serta
pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan/perangkat daerah lainnya. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan program. b. Pengelolaan keuangan. c. Pelayanan
administrasi
yang
meliputi
surat-menyurat,
umum,
keuangan dan rumah tangga. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
2. Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam penyusunan perencanaan umum dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
5 Bidang
Fisik
dan
Prasarana
dalam
melaksanakan
tugas,
menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perumusan kebijakan rencana teknis di Bidang Fisik dan Prasarana. b. Pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
di Bidang
Fisik
dan
Prasarana. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
3. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perencanaan umum kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perumusan kebijakan rencana teknis di Bidang Ekonomi. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di Bidang Ekonomi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
4. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perencanaan umum kebijakan teknis, dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Sosial Budaya. Bidang
Sosial
Budaya
dalam
melaksanakan
tugas,
menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perumusan kebijakan rencana teknis di Bidang Sosial Budaya. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di Bidang Sosial Budaya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial Budaya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perencanaan umum kebijakan teknis, dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
6 Bidang
Penelitian,
Pengembangan
dan
Statistik
dalam
melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perumusan kebijakan rencana teknis di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
Bidang
Penelitian,
Pengembangan dan Statistik. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
6. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Badan.
2.1. Sumberdaya SKPD Sumberdaya Bappeda Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana dan prasarana yang ada. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Kabupaten Barru sampai Desember 2013 berjumlah 32 orang dengan perincian seperti pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Pendidikan Formal No
Golongan
Total S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
Latihan Jabatan (Latpim) I
II
III
Total
IV
1
IV/e
0
0
2
IV/d
0
0
3
IV/c
1
0
0
4
IV/b
1
2
5
IV/a Total Gol IV
1 1
0
1
1
2
0
0
0
0
4
1
3
4 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
6
6
III/d
7
III/c
7
8
III/b
3
1
4
0
9
III/a
8
1
9
0
Total Gol III
0
1
21
0
2
0
0
24
10
II/d
0
11
II/c
0
12
II/b
3
3
13
II/a
1
1
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
0
0
1
6
7
7 Total Gol II
0
0
4
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
14
I/d
0
0
15
I/c
0
0
16
I/b
1
0
17
I/a
0
0
1
Total Gol I
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
TOTAL
1
3
24
1
0
0
2
32
0
1
1
6
7
Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Barru yang ada sampai Desember 2013 dengan perincian seperti pada tabel 2 di bawah ini.
NO 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Barru SARANA DAN PRASARANA JUMLAH KETERANGAN FILLING KABINET 7 BUAH 1 Rusak 1 Kecil KOMPUTER 14 UNIT 7 Rusak 1 PIV Dual Core 118Gh 1 Core 2 Duo E7500 C293 Ghz LEMARI KABINET 12 BUAH 2 Rusak 1 Lemari Kabinet/Kaca MEJA TULIS 20 BUAH MEJA TULIS 1 BIRO 9 BUAH 5 BUAH MEJA TULIS 1/2 BIRO MEJA PERTEMUAN 1 UNIT MEJA RAPAT 8 UNIT 1 UNIT MEJA LCD MEJA KOMPUTER 3 UNIT KURSI PUTAR 6 UNIT KURSI PUTAR KECIL 5 UNIT KURSI PUTAR PIMP.RAPAT 3 UNIT KURSI PUTAR BIRU KECIL 3 UNIT KURSI PUTAR COKLAT KECIL 4 UNIT 6 UNIT KURSI PUTAR BIRU HITAM1/2 BIRO KURSI KERJA (KAYU) 3 BUAH KURSI RAPAT (MERAH) 1 UNIT KURSI RAPAT (HITAM) 1 UNIT KURSI PLASTIK 1 UNIT KURSI RAPAT 1 UNIT KURSI TAMU PIMPINAN 1 UNIT KURSI TAMU KAYU 1 UNIT KURSI TAMU (KUNING) 1 UNIT KURSI TAMU (COKLAT) 1 UNIT AC 5 UNIT 1 Rusak BRANKAS 6 UNIT MESIN KETIK 4 BUAH 2 Rusak MESIN KETIK KECIL 1 BUAH Rusak WHITE BOARD 3 BUAH TV 1 BUAH
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
8 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
TV MONITOR LAPTOP 14 INCH LAPTOP 12 INCH LAPTOP PRINTER KIPAS ANGIN LEMARI BUKU LEMARI BENDAHARA/BERKAS LEMARI PETA LEMARI BUKU HITAM LEMARI BUPET LEMARI KECIL LEMARI BARANG/ATK LEMARI JAM DINDING MIKE ELEKTRONIK (WIRELESS) MIKE (WIRELESS) DISPENSER LCD KENDARAAN RODA 2 KENDARAAN RODA 4 MESIN ABSENSI ELEKTRONIK DAN PENGADAAN KAMERA HARDISK INTERNAL NOTEBOOK 80GB HARDISK EKSTERNAL NOTEBOOK 80GB GENSET LAYAR LCD KAIN GORDEN TAPLAK MEJA CAMERA MEJA PINGPONG PEMOTONG KERTAS MESIN LAMINATING KOMPOR GAS TABUNG GAS KOMPOR HOCK BOSSARA PIRING BOSSARA GELAS SIRUP GELAS ROYALES PIRING BBL SENDOK BESAR TEKO LISTRIK SENDOK MAKAN CANGKIR PIRING KUE PUTIH KECIL PENUTUP GELAS ALAS GELAS BAKI PANCI WAJAN BASKOM
1 UNIT 9 BUAH 1 BUAH 6 BUAH 21 UNIT 8 BUAH 7 UNIT 3 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 5 BUAH 1 UNIT 1 UNIT 3 BUAH 2 BUAH 16 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 6 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 1 PAKET 1 SET 2 BUAH 1 BUAH 1 BUAH 1 BUAH 1 BUAH 1 BUAH 1 BUAH 6 BUAH 6 BUAH 1 LUSIN 2 LUSIN 9 LUSIN 3 LUSIN 1 BUAH
3 2 2 1
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
BUAH BUAH BUAH BUAH
1 Rusak 4 Rusak
1 Rusak
9 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97
PIRING CANGKIR PISAU GELAS BESAR LAMA GELAS KECIL LAMA GELAS PEGANGAN TEMPAT AIR MINUM JUMBO TEMPAT SAMPAH BASAH TEMPAT SAMPAH KERING JUMBO KECIL SAPU LANTAI KERANJANG SAMPAH KEMOCENG SENDOK KUAH BENDERA
6 BUAH
2 1 1 1 5 5 5 3 1
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH
1 Rusak
10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Perencanaan
berkelanjutan
strategis
dari
memanfaatkan
merupakan
pembuat
proses
keputusan
sebanyak-banyaknya
yang
sistematis berisiko,
pengetahuan
yang dengan
antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen
pertanggungjawaban,
perencanaan
strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Perencanaan strategis menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan, hasil dari suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana
Strategis
Bappeda
Kabupaten
Barru
diatur
melalui
Keputusan Bupati Barru Nomor 55/BAPPEDA/I/2012 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 Tanggal 9 Januari 2012. Keputusan Bupati Barru kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Barru Nomor 20/Sk/I/2012 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 Tanggal 13 Januari 2012. Bappeda Kabupaten Barru Tahun
2010-2015
memuat
visi,
misi,
tujuan,
strategi,
kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barru, serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 dan bersifat indikatif. Visi Bappeda Kabupaten Barru dirumuskan dengan memperhatikan LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
11 visi Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Barru,
yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Berdasarkan pada Visi Kabupaten Barru di atas, maka Visi Bappeda Kabupaten Barru dirumuskan sebagai berikut:
“Menjadi badan perencana yang responsif, inovatif dan amanah” 1. Badan perencana yang responsif adalah badan perencana yang mampu menangkap kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi
daerah
sehingga
mampu
meningkatkan
kesejahteraan
ekonomi dan sosial 2. Badan Perencana yang inovatif adalah badan perencana yang mampu beradaptasi terhadap perubahan serta mampu menerapkan dan memperkenalkan ide baru, pelayanan baru dan cara - cara baru lainnya yang lebih bermanfaat untuk mendukung kemandirian dan daya saing daerah 3. Badan perencana yang amanah adalah badan perencana yang dalam setiap kegiatan perencanaannya mulai dari tahap awal sampai akhir, serta produk perencanaan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Barru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu misi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Bappeda Kabupaten Barru adalah: 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Kapasitas
kelembagaan
ditingkatkan
melalui
pengelolaan
dan
pemanfaatan semua potensi daerah melalui pengembangan kreatifitas, inisiatif, prakarsa, dan partisipasi dari seluruh stakeholder dalam mendukung
perencanaan;
menyusun
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
kerangka
makro
rencana
12 pembangunan daerah, menentukan strategi dan prioritas program pembangunan daerah, mengidentifikasi dan mengelola potensi daerah, mengembangkan sumber-sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah,
mengembangkan
kerjasama
vertikal
dan
horizontal,
menstimulir partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan, pengetahuan, pengalaman, wawasan, motivasi, etos kerja, kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi. 2. Meningkatkan
fungsi
koodinasi,
monitoring
dan
evaluasi
perencanaan Fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan ditingkatkan melalui pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. 3. Mengoptimalkan sinergitas, pengintegrasian dan pendekatan perencanaan Sinergitas, pengintegrasian dan pendekatan perencanaan dioptimalkan melalui
pengintegrasian,
pemadukan,
dan
pensinergian
baik
antarbidang, antar sector, antar SKPD, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tujuan: 1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 2. Meningkatnya daya saing daerah 3. Terwujudnya
pelayanan
umum
yang
efektif
dan
efisien
dan
memuaskan masyarakat Sasaran: 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 2. Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah 3. Terpeliharanya
keseimbangan
antara
kawasan
lindung
dengan
kawasan budidaya 4. Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
13 5. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 6. Terciptanya pelayanan publik yang prima 7. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Strategi: 1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua
tingkatan pemerintahan
dengan dukungan
kelembagaan,
regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”. 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sistem informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan. 3. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumberdaya alam yang didukung oleh regulasi dan pembiayaan. 4. Meningkatkan infrastruktur ekonomi melalui pengembangan wilayah strategis
cepat
tumbuh
dan
kerjasama
daerah
dengan
mengembangkan regulasi dan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa
dan
manusia,
sistem
moda
transportasi
dan
perangkat
pendukungnya, regulasi dan media promosi investasi yang didukung oleh pembiayaan pihak terkait. 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui
penerapan
tata
kelola
pemerintahan
yang
transparan,
akuntabel dan partisipatif. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah dan memiliki regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait. 7. Pengembangan aparat yang professional. Kebijakan: 1. Menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
14 2. Menciptakan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra 3. Memelihara keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya 4. Meningkatkan keterpenuhan fasilitas yang pertumbuhan
dan
transformasi
dapat mengakselerasi perekonomian
serta
kemajuan/kemandirian wilayah 5. Meningkatkan
pencapaian
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaan
program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 6. Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima 7. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur perencana. Untuk lebih mewujudnyatakan agenda kerja Bappeda Kabupaten Barru,
maka
perlu
dituangkan
dalam
suatu
wadah
yang
lebih
mempertegas agenda tersebut yaitu dalam bentuk rencana kinerja program dan kegiatan tahun 2013. Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi,
dengan
Kegiatan
sebagai berikut : 1.1
Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan
1.1.1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2. Program
Kerjasama
Pembangunan,
dengan
Kegiatan
Fasilitasi
Kerjasama dengan Dunia Usaha/lembaga 3. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut: 3.1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.1.1 Penyusunan Rancangan Perda Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab.Barru 4. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
dengan
kegiatan
sebagai berikut: 4.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.3.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.4.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.5.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/operasional 4.6.
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
4.7.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.9.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
15 5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut: 5.1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2.
Penyusunan Laporan Semesteran
5.3.
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
5.4.
Penyusunan RKA dan DPA
5.5.
Monitoring dan Evaluasi
6. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
dengan
kegiatan sebagai berikut: 6.1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6.2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.3.
Pengadaan Meubeleur
6.4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.5.
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
6.6.
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Program
Pengembangan
Data/informasi/statistik
Daerah,
dengan
kegiatan sebagai berikut: 7.1.
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
7.2.
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 7.2.1
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kabupaten
7.2.2
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kecamatan
7.3.
Survey Harga Bangunan
7.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
8. Program Pengembangan Data/informasi, dengan Kegiatan sebagai berikut : 8.1.
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 8.1.1.
RAD MDG’s
8.1.2
Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data
Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan .
Indikator Sosial Ekonomi dan Budaya
8.1.3. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Perencanaan (Data SIPD) 8.1.4. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Perencanaan (Citra Satelit/Peta Tematik) 8.1.5. Penyusunan Data Base Mikro dan Makro Kabupaten Barru Tahun 2011 LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
16 9. Program
Perencanaan Pembangunan Daerah,
dengan kegiatan
sebagai berikut: 9.1.
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Perumusan
Program dan Kegiatan layanan Publik 9.2.
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
9.3.
Penyusunan Rancangan RKPD
9.4.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
9.5.
Penetapan RKPD
9.6.
Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 10.Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan Kegiatan 10.1 Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SOPP) 11.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: 11.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
11.2.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
11.3.
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan Sementara itu terdapat Indikator sasaran yang secara langsung menunjukkan kinerja Bappeda Kabupaten Barru yang akan dicapai dalam kurung satu tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Bappeda Kabupaten Barru tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Rencana Staregis Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013 Tujuan
Sasaran Strategis Tercapainya Berkurangnya kesejahteraan jumlah ekonomi dan penduduk sosial miskin, masyarakat kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Indikator Kinerja Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikann ya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan
Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi Meningkatnya Terpenuhinya Terpenuhinya daya saing fasilitas yang fasilitas yang LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
Program Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan
17 daerah
Meningkatnya daya saing daerah
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiata n yang transparan, akuntabel dan partisipatif
dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Program Perencanaan Ruang
Tata
Progam Peningkatan Tersedianya data Promosi dan dan informasi Kerjasama Investasi investasi.
Tertibnya administrasi keuangan
Program Pelayanan dan administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Program Pelayanan pencapaian administrasi sasaran kinerja perkantoran Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD Program yang menerapkan perencanaan sistem pembangunan akuntabilitas daerah kinerja Persentase data Program yang terintegrasi pengembangan secara akurat dan data/informasi/statis up to date tik daerah
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
18 Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Terciptanya Tersusun dan Program pelayanan publik terimplementasik Peningkatan yang prima annya SOPP pelayanan publik Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 2.2.
Persentase aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penetapan Kinerja Penyusunan rencana kinerja Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 ditetapkan, maka dilakukan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013 yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian
kinerja
antara
atasan
dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Barru. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan SKPD
termasuk
Bappeda
Kabupaten
Barru
untuk
memantau
dan
mengendalikan pencapaian kinerja SKPD, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menilai keberhasilan SKPD. Penetapan Kinerja (Tapkin) Bappeda Kabupaten Barru tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
19 Tabel 4. Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013
Sasaran Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Indikator Sasaran
Target
Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan
0,12%
Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi
0 kerjasama
Program dan Kegiatan
Anggaran
Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
71.000.000
- Pengkoordinasian program penanggulangan kemiskinan
71.000,000
Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya
Berkembangnya keadaan kondusif bsgi penanaman modal dalam negeri dan asing
Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang
Tersedianya data dan informasi investasi /P rofil Investasi
0.00%
1 data dan informasi investasi
- WASH
63.212.500
- WISMP
272.224.000
- USDRP
46.630.000
- USAID
35.830.000
- JICA
23.905.000
- OXFAM dan SMERU
38.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
444.766.000
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
350,000,000
Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kawasan pesisir
94.766.000
Progam Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
28.622.000
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan
1.67%
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
28.622.000
Penyediaan jasa Surat Menyurat
67.954.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Persentase pencapaian sasaran kinerja
1.67%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
28.622.000
2,000,000
500,000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
500,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
500,000
Penyusunan RKA dan DPA
500,000
Program Pelayanan administrasi perkantoran
374,205,000
20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor
9.600,000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
3,120,000
Monitoring dan Evaluasi
2,500,000
178.260.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
17.860.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
34.450.000
Pengadaan meubeleur
6.250,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
64.820.000
2,500,000
Pengadaan Kendaran Dinas Operasional
4.55%
289.895.840
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date
2.284.00
1.926.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
13%
3,300,000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja
33.000.000
41.000.000
15.000,000
2.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
750.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7.500.000
Program perencanaan pembangunan daerah
3,040,000
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kabupaten Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kecamatan
3,040,000
397.300.000
50,160,000
23.000.000
25.000.000
21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kajian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kab.Barru Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Masyarakat
130.000.000
Kajian Belanja Publik Kab.Barru
144.345.000
Program Pengembangan data/informasi
175.369.000
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
175.369.000
- RAD MDG's
25,000.000
- Indikator ekonomi, sosial dan budaya
23,000,000
- SIPD
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah
4.17%
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP
Persentase aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional
100%
2.93%
Total Anggaran
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
9,000,000
- Penyusunan peta tematik berbasis citra satelit
65.490,000
- Pengumpulan database mikro dan makro Kabupaten Barru
52.879.000
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan layanan Publik
Terciptanya pelayanan publik yang prima
25,000,000
121.902.000
9.975.000
Penyusunan rancangan RKPD
35.986.500
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
20.340.000
Penetapan RKPD
26.851.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
28.750.000
Program Peningkatan Pelayanan Publik
4.000.000
Penyusunan Standar Pelayanan
4.000.000
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
240.225.000
Pendidikan dan pelatihan formal
177.625.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
21.100.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
41.500.000
2.588.841.346
22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Pengukuran berkesinambungan
capaian
kinerja
untuk
menilai
adalah
proses
keberhasilan
sistematis dan
dan
kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja tahun 2013 berdasar pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
target
kinerja
dan
realisasi
kinerja.
Untuk
mempermudah
interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut: 76%
sd
100%
=
Sangat Berhasil
51%
sd
75%
=
Berhasil
26%
sd
50%
=
Cukup Berhasil
0%
sd
25%
=
Tidak Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian
Sasaran
Bappeda
Kabupaten
Barru
tahun
2013
disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013 No 1.1.
SASARAN STRATEGIS Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan
0,12%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
REALISASI 0.12%
PENCAPAIAN TARGET 100%
23 1.2.
2.1.
Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi
Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya
0 kerjasama
1 kerjasama
Rata-rata Capaian
100%
Kategori Capaian
Sangat Berhasil
Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang
0.00%
0.00%
Kategori Capaian
Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing
Tersedianya data informasi investasi
dan
1 data informasi investasi
1 data informasi investasi
100%
Sangat Berhasil
Tertibnya administrasi dan keuangan
1.67%
1.67%
100%
3.2.
Persentase pencapaian sasaran kinerja
1.67%
1.67%
100%
3.3.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja
13%
13%
100%
3.4.
Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date
4.55%
4.51%
90%
3.5.
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah
4.17%
4.17%
100%
4.1
5.1.
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
100%
Sangat Berhasil
Kategori Capaian
3.1.
100%
Terciptanya pelayanan publik yang prima
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Rata-rata Capaian
98%
Kategori Capaian
Sangat Berhasil
Tersusunnya dan terimplementasinya SOPP
19 jenis
18 jenis
0,94%
Rata-rata Capaian
0.94%
Kategori Capaian
Sangat Berhasil
Persentase aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
2.93%
84.02%
200%
24 Rata-rata Capaian
Sangat Berhasil
Kategori Capaian
Sangat Berhasil
3.2. Evaluasi Kinerja 3.2.1.
Sasaran
“berkurangnya
jumlah
penduduk
miskin,
kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin” Sasaran
“berkurangnya
jumlah
penduduk
miskin,
kedalaman
kemiskinan dan kerentanan untuk miskin” terdiri dari dua indikator sasaran. Indikator yang mewakili pencapaian saran, adalah sebagai berikut: 1.
Terbentuknya
Kelembagaan
dan
terkoordinasikannya
program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan Kabupaten
Barru
pada
tahun
2011
telah
membentuk
Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang merupakan Kelembagaan program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan di Kabupaten Barru. Pembentukan TKPKD berdasar Surat Edaran (SE) Mendagri No. 412.6/3186/SJ, yang ditindak lanjuti dengan keputusan Bupati Barru Nomor 167/Bappeda/II/2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupten Barru Tanggal 28 Pebruari 2011 dengan TKPKD berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Terbentuknya TKPKD Kabupaten Barru memperlihatkan bahwa realisasi target sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak satu lembaga dari dari 0 lembaga tahun 2010 sebagai awal periode RPJMD, dengan pencapaian target sebesar 100%. Dengan terbentuknya lembaga ini maka target sampai dengan tahun 2015 sebagai akhir periode RPJMD telah terpenuhi sebanyak satu lembaga dan sudah pula diperbaruhi penetapan setiap tahunnya dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Barru Nomor 215/BAPPEDA/IV/2013 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) ini menunjukan sudah terpenuhinya capaian dengan diterbitkannya SK sebesar 0.04% dari targetnya sebesar 0.04%. Dalam rangka pengkoordinasian TKPKD pada tahun 2013 telah dilakukan pertemuan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebanyak 4 Kali pertemuan atau sebesar 0.08% dari target 4 pertemuan sehingga realisasi sampai tahun 2013 sebesar 0.12% dengan capaian 100%. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
25 2.
Terbentuknya
kerjasama
dalam
pelayanan
publik
dan
ekonomi Program kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang masih berlangsung sampai saat ini adalah: 1. Program Water Resources Sector Management Program (WISMP), dengan dukungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum-Bank Dunia 2. Program Peningkatan Kapasitas Manajemen Kesehatan Kabupaten, dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) 3. Program Water Sanitation Hygiene (WASH), dengan dukungan UNICEF 4. Program Urban Sector Development Reform Project (USDRP), dengan dukungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum-Bank Dunia. 5. Kerjasama antara United States Agency for International Development (USAID)
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Barru
melalui
program
“KINERJA”. 6. Kerjasama antara OXFAM dan SMERU dengan Pemerintah Kabupaten Barru. Sampai dengan tahun 2012 capaian kerjasama baru terbentuk 5 dari target 6 kerjasama. Pada tahun 2013 terbentuknya dengan OXFAM
1 kerjasama
hal ini menunjukan bahwa terjadi percepatan
pencapaian target dari yang diamanahkan dalam RPJMD terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi dari 4 pada Tahun 2009 menjadi 6 Pada Tahun 2015, realisasi sampai tahun 2013 capaian menjadi 100% 3.Sasaran “terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya” Sasaran “terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya” terdiri dari satu indikator sasaran. Indikator yang mewakili pencapaian saran adalah persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun 2012, realisasi target sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 78,26% dari 47,83% tahun 2010 sebagai awal periode RPJMD, Maka persentase tersusunnya rencana pemanfaatan tata ruang pada RPJMD telah mencapai 100% pada Tahun 2012, namun ditahun 2013 berhubung dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Barru, maka LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
26 dianggarkan Dana sebesar Rp. 350.000.000 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Barru yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3.2.3.Sasaran “tersedianya data dan informasi investasi dari 1 pada tahun 2009 menjadi 4 pada tahun 2015”. Sasaran “tersedianya data dan informasi investasi dari 1 pada tahun 2009 menjadi 4 pada tahun 2015” terdiri dari satu Indikator sasaran. Indikator yang mewakili pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Dengan terkoordinasinya perencanaan dan Pengembangan penanaman modal,
telah disusun 1 Buku data dan informasi
Investasi kabupaten
Barru yang memberi gambaran tentang potensi yang ada di Kabupaten Barru beserta infrastruktur pendukungnya sebagai peluang investasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penanaman modal/investasi bagi dunia usaha atau calon investor. Berdasarkan analisa diatas maka, capaian indikator sampai dengan tahun 2013 sebesar 100% dari target tahunan. 3.2.4.Sasaran “tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif” Sasaran
“tercapainya
program/kegiatan
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaan
yang transparan, akuntabel dan partisipatif” terdiri
dari lima indikator sasaran. Indikator yang mewakili pencapaian saran, adalah sebagai berikut: 1.
Tertibnya administrasi dan keuangan Tertibnya administrasi ditandai dengan pelayanan administrasi
perkantoran yang baik, berupa 1). Tersedianya alat tulis kantor, 2)
terlaksananya
pengadaan
barang
cetakan
dan
penggandaan,
3) terlaksananya pengiriman paket surat, 4) tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan 5) terbayarnya honorarium tenaga honor. Sementara itu, tertibnya keuangan ditandai dengan tersedianya laporan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu. Laporan keuangan berupa 1). Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, 2). Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, dan 3) tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan indicator tersebut maka dapat dikatakan bahwa realisasi target sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 95.00% dari LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
27 91.65% pada tahun 2010 sebagai awal periode RPJMD.
Indikator
Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja merupakan indicator rutin, oleh karena
itu
pencapaian
target
sebesar
100%
diharapkan
dapat
dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan. 2.
Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja Pencapaian sasaran kinerja ditandai dengan operasional kantor
yang lancar serta sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas. Sasaran kinerja dapat tercapai dengan baik apabila didukung antara lain: 1) sarana komunikasi, listrik dan air yang lancar, 2) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, 3) kendaraan operasional yang layak jalan, 4) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebagai sumber informasi, 5) terkoordinasikannya kegiatankegiatan dalam dan luar daerah Berdasarkan indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa realisasi target sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 95.00% dari 91.65% pada tahun 2010 sebagai awal periode RPJMD.
Indikator
Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja merupakan indicator rutin, oleh karena
itu
pencapaian
target
sebesar
100%
diharapkan
dapat
dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan. 3.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun
dan
dikembangkan
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah,
berdasarkan
suatu
sistem
akuntabilitas
yang
memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap jumlah SKPD yang telah melakukan
penyusunan
akuntabilitas
kinerja
terhadap
pencapaian
sasaran strategis, pencapaian program yang bersifat hasil (outcome) dan pencapaian
kegiatan yang
bersifat
keluaran (output).
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah,
maka
Pemerintah
Kabupaten
telah
menetapkan 37 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Tahun 2013 sebanyak 37 SKPD telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
28 dituangkan dalam dokumen LAKIP SKPD Tahun 2013 dengan capaian 100%. Dokumen LAKIP SKPD tahun 2013 selanjutnya merupakan acuan dalam menyusun Dokumen LAKIP Kabupaten Tahun 2013. 4.
Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date Data
dan
penyelenggaraan
informasi
merupakan
pembangunan
mulai
komponen dari
penting
tahap
dalam
perencanaan,
penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator seperti indikator pencapaian kinerja pembangunan, selanjutnya indikator yang ada
dijadikan
pembangunan
capaian sedang
target dan
yang
selesai
bisa
diukur.
dilaksanakan
Sehingga, dapat
saat
dilakukan
monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas. Dalam hal ini data informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (up to date) sangat diperlukan Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date diperoleh dengan melakukan inventarisasi jenis data pokok yang tersedia di Bappeda Kabupaten Barru pada tahun 2013. Jenis data yang seharusnya tersedia adalah: 1. Daerah Dalam Angka (DDA), menyajikan indikator-indikator terpilih yang dapat menggambarkan secara ringkas namun menyeluruh tentang kondisi daerah dalam bentuk analisis sederhana, berupa keadaan geografi, iklim, pemerintahan dan hasil-hasil pembangunan di kabupaten. 2. Kecamatan Dalam
Angka
(KCA),
memberikan gambaran umum
tentang keadaan geografi, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di dalam kecamatan. 3. PDRB kabupaten, gambaran mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat 4. PDRB kecamatan, gambaran mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat 5. Indeks pembangunan Manusia (IPM), memberi gambaran tentang besaran
angka
harapan
hidup,
indeks
pendidikan
dan
indeks
pendapatan, serta factor-faktor pembentukannya 6. Indikator Ekonomi, Sosial dan Budaya, memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan bidang ekonomi maupun social dan budaya yang telah dilaksanakan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
29 7. 8 (delapan) Kelompok Data, menyediakan dan memenuhi kebutuhan akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah, khususnya
sebagai
bahan
untuk
penyusunan
perencanaan
pembangunan di tingkat Daerah sampai Pusat. 8 (delapan) kelompok data terdiri dari : (1) Data Umum; (2) Sosial Budaya; (3) Sumberdaya Alam;
(4)
Infrastruktur;
(5)
Industri,
Perdagangan,
Keuangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Investasi; (6) Ekonomi dan Keuangan; (7) Politik, Hukum dan Keamanan; (8) Insidensial. 8. MDG’s, yang berisikan rencana aksi daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan milenium ( Millennium Development Goals) Hasil inventarisasi, dari delapan jenis data di atas ada dua
yang
penyusunannya tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Jenis data tersebut adalah 8 (delapan) Kelompok Data. Tidak diselesaikannya dua jenis data menunjukkan realisasi target tahun 2013 sebesar 4.51% dari 4.55% yang ditargetkan, dengan pencapaian sebesar 90%. Penyebab tidak tercapainya target indicator kinerja adalah karena tidak lengkapya data primer dari SKPD yang merupakan data-data pokok penyusunan 8 (delapan) Kelompok Data dan Profil Kabupaten Barru. Solusi yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah adalah: 1. Perlunya kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah sebagai
eksekutor
pembangunan
tentang
pentingnya
data
dan
informasi dalam proses perencanaan. 2. Adanya manajemen database yang terintegrasi antara institusi yang ada dan membentuk satu pangkalan data sebagai pusat data daerah. Dalam hal ini pangkalan data dapat diambil oleh Bappeda. 3. Setiap SKPD di daerah harus secara kontinyu menyuplai data dan informasi teknis SKPD-nya kepada Bappeda. 5.
Persentase
tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah Dokumen perencanaan yang disusun tahun 2013 adalah RKPD Kabupaten Barru Tahun 2014 dan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 20102015. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2011 Tanggal 7 Maret 2011.
Sementara itu, RKPD Kabupaten Barru Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 19 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013. Dokumen perencanaan pembangunan yang ada mulai tahun 2010 sebagai awal periode RPJMD sampai dengan tahun 2013 adalah: 1. RPJPD
Kabupaten
Barru
Tahun
2005-2025,
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 Tanggal 25 Nopember 2010 LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
30 2. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2014, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 19 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013. 6. Sasaran “Terciptanya pelayanan publik yang prima” Sasaran
“Terciptanya
pelayanan
publik
yang
prima”
dengan
indikator tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 0% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015. Target capaian kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra Bappeda adalah sebanyak 20 SOPP sampai pada Tahun 2015. Pada Tahun 2012 sudah tersusun 1 SOPP atau sebesar 0,5% yaitu SOPP Pengurusan Izin Penelitian, SOPP ini dibuat untuk pelayanan langsung ke masyarakat. Sedangkan pada tahun 2013
ditargetkan tersusun sebanyak 19 SOPP
atau sebesar 0,95%: Sampai akhir tahun 2013 yang terealisasi hanya 18 SOPP atau sebesar 0,94% hal ini disebabkan kurangnya waktu penyelesaian yang diakibatkan padatnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013. Adapun SOPP yang terealisasi di Tahun 2013 adalah : 1. SOPP Penyusunan RKA 2. SOPP Penyusunan DPA 3. SOPP Penyusunan DPPA 4. SOPP Penyusunan Renja Bappeda 5. SOPP Penyusunan Lakip dan Tapkin Bappeda 6. SOPP Penyusunan Monev Bappeda 7. SOPP Penyusunan Renstra Bappeda 8. SOPP Pengurusan Surat Masuk 9. SOPP Penomoran Surat Keluar 10. SOPP Pengurusan Kenaikan Pangkat 11. SOPP TPBPK 12. SOPP Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) 13. SOPP Pencairan Dana Ganti Uang (GU) 14. SOPP Pencaiaran Dana Tambahan Uang (TU) 15. SOPP Pencaiaran LSB 16. SOPP Koordinasi Musrenbang Kecamatan 17. SOPP Lakip dan Tapkin Kabupaten 18. SOPP Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Untuk mencapai target SOPP pada tahun 2014 akan diupayakan penyelesaian 1 SOPP tersebut yaitu SOPP Forum SKPD.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
31 3.2.2.
Sasaran
“meningkatnya
kemampuan
manajerial
dan
teknis aparatur” Sasaran
“meningkatnya
kemampuan
manajerial
dan
teknis
aparatur” terdiri dari satu indikator sasaran. Indikator yang mewakili pencapaian saran adalah persentase aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional. Jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional tahun 2013 adalah sebanyak 25 orang atau sebesar 84,02%% dari 11 aparat yang ditargetkan atau sebesar
2.93%. Adapun Diklat teknis dan
fungsional yang diikuti selama tahun 2013 antara lain adalah: 1. Bintek dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010). 2. Diklat Fungsional (DFPP) Pertama Angkatan XIV 3. Diklat Fungsional Penjenjangan Pertama 4. Diklat Penyusunan RKPD 5. Diklatpim IV Tk. Kab.Barru 6. Diklat Fungsional Penyusunan RPJMD 7. Pelatihan Sosialisasi/Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah (ASSET). 8. Diklat Fungsional PPD Regional 9. Diklat PPNS Tata Ruang 10.Diklat Perencanaan dan Penganggaran 11.Bintek Keprotokoleran 12.Bintek Penyusunan Data Citra Satelit
3.3. Capaian Keuangan Bappeda Kabupaten Barru tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,362,045,530.00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.022.914.530.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.339.131.000.00 Sementara itu, Bappeda Kabupaten Barru bukan merupakan SKPD pendapatan sehingga dalam laporan keuangan tahun anggaran
2013
tidak
memiliki
sumber-sumber
pedapatan
daerah
sehingga pos pendapatan pada Neraca tahun 2013 adalah nihil. Belanja Tidak Langsung Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2013 terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
32 Anggaran Belanja Tidak Langsung
Rp. 2.022.914.530.00
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.913.283.910,00
Selisih Anggaran
Rp.
109.630.620.00
Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Pada tahun anggaran 2013, Bappeda Kabupaten Barru melaksanakan 12 program dan
kegiatan 52
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa dengan perincian sebagai berikut: Belanja Pegawai: Anggaran
Rp. 2.022.914.530,00
Realisasi
Rp
1.913,283.910.00
Anggaran
Rp
1,582.076.000,00
Realisasi
Rp
1.112.050.693,00
Anggaran
Rp
757.055.000.00
Realisasi
Rp
712.712.000,00
Belanja Barang dan Jasa:
Belanja Modal:
Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja lansung dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut: Anggaran Belanja Langsung
Rp. 2.339.131.000,00
Realisasi Belanja Langsung
Rp. 1.824.762.693,00
Selisih Anggaran
Rp.
514.368.307,00
Rincian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Barru tahun 2013 dapat dilihat pada table di bawah ini.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
33 Tabel 6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KABUPATEN BARRU PER 31 DESEMBER 2013
URAIAN
BELANJA DAERAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3.738.046.603
623.998.927
-
-
-
-
-
-
2.022.914.530
1.913.283.910
109.630.620
2.022.914.530
1.913.283.910
109.630.620
1.705.864.530
1,654.264.633
51.599.897
317.050.000
259.019.277
58.030.723
2.339.131.000
1.824.762.693
514.368.107
185,249,000
131.500.000
53.523.000
131.649.000
88.800.000
42.623.000
53.600.000
42.700.000
10.900.000
1.363.827.000
980.055.693
383.221.307
Belanja Bahan Bakai Habis
61.714.000
45.478.000
16.236.000
Belanja Bahan/Material
21.400.000
21.400.000
0
186.231.000
99.035.953
87.195.047
32.200.000
25.776.000
6.424.000
Belanja Cetak dan Penggadaan
150.511.000
138.044.900
12.466.100
Belanja Makanan dan Minuman
163.823.500
106.590.000
57.233.500
Belanja Perjalanan Dinas
593.697.500
426.925.840
166.772.460
Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bintek PNS
179.000.000
110.315.000
68.685.000
7.750.000
6.610.000
1.140.000
500.000
375.000
125.000
757.055.000
712.712.000
44.343.000
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor
41.000.000
36.960.000
4.060.000
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.010.000
28.010.000
0
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS
BELANJA BARANG DAN JASA -
LEBIH (KURANG)
4.362,045,530.
PENDAPATAN DAERAH Retribusi Daerah
REALISASI
Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Perawatan Alat Kantor Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor BELANJA MODAL
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
34 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
48.450.000
48.450.000
Belanja Modal Pengadaan Meubeler
6.250.000
2.000.000
Belanja Modal Buku/Naskah
0
4.250.000 633.345.000
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
597.312.000
36.033.000
35
BAB IV PENUTUP Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Bappeda
Kabupaten Barru Tahun 2013 merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Bappeda Kabupaten Barru selama Tahun 2013. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Barru Tahun 2013 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bappeda Kabupaten Barru secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran adalah sebesar 96% dengan predikat sangat berhasil. Capaian ini dihitung berdasarkan
persentase
rata-rata
capaian
kinerja
sasaran
yang
dilaksanakan Bappeda Kabupaten Barru selama tahun 2013. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Barru yaitu:
“Menjadi Badan Perencana yang Responsif, Inovatif dan Amanah” Sesuai
dengan
hasil
analisis
capaian
kinerja
tahun
2013
dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah: 1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran,
untuk
menjaga
konsistensi
antara
perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
36 cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. 2. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 3. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian. 4. Menyiapkan tenaga fungsional perencana yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. 5. Meningkatkan
pengelolaan
dan
pemanfaatan
data,
penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
Barru, 20 Januari 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARRU,
Ir. H. NAHRUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580502 199003 1 006
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BARRU TAHUN 2013
