BAB I PENDAHULUAN. LAKIP Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan kinerjanya kepada pemberi amanah atau Pimpinan Daerah setiap berakhirnya Tahun Anggaran. Pelaporan Kinerja ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan untuk Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat dan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Sejalan dengan dasar hukum di atas, maka Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara memiliki Tugas dan Fungsi kelembagaan sebagai berikut: - Tugas : Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. - Fungsi : Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : a. Membuat perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. C. Aspek Strategis Guna mewujudkan kinerja optimal Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan artikulasi dari citra, nilai dan tujuan yang akan memandu menuju LAKIP Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012

1

masa depan yang realistik, kredibel dan akuntabel serta menjadi semangat dan budaya segenap pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. VISI Visi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi di segala bidang khususnya bidang pengawasan adalah: “Terwujudnya Pengawasan yang handal dalam menciptakan pemerintahan daerah yang berwibawa, demokratis dan bebas KKN” Dalam upaya merealisasikan visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan, memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan dan untuk memanfaatkan etos kerja setiap aparat pengawas serta untuk memberikan gambaran strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 2. MISI 1). Meningkatkan peranan pengawasan secara profesional dalam manajemen pemerintah daerah sehingga tercipta sistem birokrasi pemerintahan yang berwibawa dan terlepas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. 2). Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparatur pengawasan internal dengan penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat. 3. TUJUAN Dalam upaya melaksanakan Misi, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menetapkan tujuan, sasaran dan program sebagai berikut : Misi 1 Meningkatkan peranan pengawasan secara profesional dalam manajemen Pemerintah Daerah sehingga tercipta sistem birokrasi pemerintahan yang berwibawa dan terlepas dari praktek KKN. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu : 1. 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan. 1. 1. 1. Keikutsertaan aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengawasan

LAKIP Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012

2

1. 2.

Terlaksananya pemeriksaan / pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih

1. 2. 1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan. 1. 3.

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

1. 3. 1. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan – temuan hasil pengawasan.

Misi 2 Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparatur pengawasan internal dengan penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu : 2. 1. Melaksanakan pengawasan dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. 2. 1. 1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. 2. Memberikan ruang yang luas kepada publik / masyarakat untuk melakukan pengawasan. 2. 2. 1. Menindaklanjuti kasus / pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

D. Struktur Organisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Inspektorat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan di atasnya sehingga pada Nopember 2012 telah diajukan Perubahan Peraturan tetapi diusulkan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah yang baru yang mengatur Struktur Organisasi Inspektorat. Perubahan yang mendasar dalam Peraturan Daerah itu adalah : 1.

Dihilangkannya jabatan struktural di bawah Pejabat eselon IIIa / Inspektur Pembantu Wilayah berupa Kepala – kepala Seksi sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang


3

Organisasi Perangkat Daerah dan tuntutan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui edarannya. 2.

Adanya Pejabat Fungsional Umum untuk mengganti staff pelaksana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Umum demi mempertegas / memperjelas tugas dan fungsi aparatur Inspektorat.

Hingga laporan ini dibuat, usulan yang diajukan masih dimintakan persetujuannya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara hingga awal Oktober tahun 2012 dipimpin oleh Dra. Mareyke A. Dengah, MSi, NIP. 195506071985032004 yang kemudian digantikan oleh Frits F. Sigar, SH.MM. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan; dan 4 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah selaku unsur pelaksana teknis yang masing – masing memiliki 3 (tiga) seksi bidang pengawasan yaitu pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun jumlah pegawai per akhir tahun 2012 sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut : Rekapitulasi Penggolongan : - Golongan IV

=

- Golongan III

= 27 orang PNS

- Golongan II

=

Jumlah

6 orang PNS

2 orang PNS

= 35 orang PNS

Pegawai menurut Pendidikan Formal : - Pasca Sarjana

= 4 orang PNS

- Sarjana / S1

= 27 orang PNS

- Sarjana Muda = 2 orang PNS - SLTA = 2 orang PNS Pegawai menurut Pendidikan Penjenjangan : - Spamen / PIM II = 1 orang PNS - Spama / PIM III

= 5 orang PNS


4

- Adum/Adumlah/Spada/PIM IV

= 5 orang PNS

Mutasi pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sampai Maret 2012 sebagai berikut:  Posisi per 1 Januari 2012

: 32 orang pegawai

 Mutasi masuk

: 2 orang pegawai

 Mutasi keluar

: 2 orang pegawai

 Posisi per 1 Maret 2012

: 35 orang pegawai

Pegawai Inspektorat yang lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari : - Auditor Penjenjangan Ketua Tim = 2 (dua) orang - Auditor Ahli - Auditor Terampil

= 3 (tiga) orang = 1 (satu) orang

Tahun 2012 ini, Inspektorat ketambahan 3 orang CPNS.


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategi Tujuan dan sasaran dalam bidang pengawasan daerah diselaraskan dengan kebijakan pengawasan nasional untuk membangun program pengawasan yang handal dan terkoordinasi, peningkatan profesionalisme Aparat Pengawas Inspektorat serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi yang masih jauh dari memadai. Tujuan dan Sasaran yang direncanakan adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan. 2. Terlaksananya pemeriksaan / pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih. 3. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan – temuan hasil pemeriksaan. 4. Membantu ruang yang luas kepada publik / masyarakat untuk melakukan pengawasan 5. Melaksanakan pengawasan dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. 6. Memberikan peluang yang luas kepada publik / masyarakat untuk melakukan pengawasan.

1.

Sasaran : Keikutsertaan aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada diklat / bimtek pengawasan.

2. 3. 4. 5.

Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan – temuan hasil pemeriksaan. Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.


6

6.

Menindaklanjuti kasus pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

B. Rencana Kerja Tahun 2012 Dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2012 yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menetapkan / merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pada 29 Maret 2012 telah ditandatangani oleh Inspektur dan Bupati Minahasa Utara Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan sasaran, indikator, target, program / kegiatan dan anggaran yang terukur untuk dapat dinilai dan dievaluasi. Hal – hal yang menjadi penetapan kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program / Kegiatan (%)

Keikutsertaan aparat di Jumlah aparatur 8 orang Program peningkatan lingkungan Kabupaten pengawasan yang aparatur profesionalisme tenaga Minahasa Utara pada mengikuti diklat / bimtek pengawas pemeriksa dan aparatur Diklat / Bimtek pengawasan pengawasan pengawasan Meningkat kualitas Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan reguler di pemeriksaan rutin / Pelaksanaan pengawasan semua unit kerja tingkat reguler di : kabupaten, Kecamatan - SKPD 2 kali internal secara berkala serta desa dan kelurahan 2 kali - Kecamatan Mempercepat Bertambahnya jumlah penyelesaian tindak lanjut tindak lanjut temuan hasil temuan – temuan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Inspektorat (400 50 rekom rekomendasi) Tindak lanjut temuan


Anggaran (Rp) 106.793.400,00

805.000.000,00

158.730.000,00

7

BPK RI rekomendasi)

(200 30 rekom hasil pengawasan

Persentase penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan : 10% - Inspektorat 50% 15% - BPK RI 80% Menilai kesesuaian Terlaksananya kegiatan 1 kali / 1 penyajian laporan reviu atas laporan LHR keuangan pemerintah keuangan Pemerintah daerah dengan SAP Daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan kegiatan Terlaksananya kegiatan 4 kali koordinasi, monitoring koordinasi monitoring dan dan evaluasi percepatan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi Menindaklanjuti kasus Tertanganinya kasus dan 80% dan pengaduan atas pengaduan masyarakat pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemkab Minut Jumlah Anggaran


Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

31.500.000,00

Pengendalian manajeman pelaksanaan kebijakan KDH

74.400.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

102.500.000,00

Penanganan kasus dan pengaduan

60.050.000

1.338.973.400

8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran kinerja mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2012. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) (terlampir). Persentasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran / kegiatan sebagaimana ditetapkan terhadap realisasi yang berhasil dicapai pada indikator, diukur kedalam beberapa kategori tingkatan capaian kinerja seperti tercantum pada tabel berikut ini : No.

% Pencapaian Target

Kategori Capaian Kinerja

1.

85 s/d 100

Sangat Berhasil (SB)

2.

70 s/d 84

Berhasil (B)

3.

55 s/d 69

Cukup Berhasil (CB)

4.

0 s/d 54

Tidak Berhasil (TB)

B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2012 menunjukkan hasil 85% atau berada dalam kategori “Sangat Berhasil”. Uraian atas analisis capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama. Keikutsertaan aparat di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat / Bimtek pengawasan. Pencapaian sasaran ini sangat berhasil dikarenakan rencana kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk 8 (delapan) pegawai, malahan terealisasi seluruh pegawai aktif Inspektorat yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang. LAKIP Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012

9

Pelatihan – pelatihan yang diikuti diantaranya studi banding ke Kabupaten Tangerang, serta kegiatan pelatihan kantor sendiri tentang Teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan pembawa materi dari Inspektorat Provinsi dan BPKP Perwakilan Sulut. 2. Sasaran Kedua. Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, Kecamatan serta desa dan kelurahan. Pencapaian sasaran ini dinilai berhasil, dimana kegiatan pengawasan / pemeriksaan yang direncanakan 4 (empat) kali dalam setahun hanya terlaksana 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas / Badan / Kantor dan 2 (dua) kali di Kecamatan se Kabupaten Minahasa Utara. Pemeriksaan di SKPD yang kedua telah dilaksanakan tetapi hingga pembuatan LAKIP ini, belum diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan / Pemeriksaannya (LHP). Akhir tahun 2012 diadakan pula kegiatan Gelar Pengawasan agenda pemantauan tindak lanjut, konsolidasi dan rekonsiliasi temuan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pemeriksa Eksternal (BPK RI) dengan setiap SKPD dan Hukum Tua tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan yang ditandai dengan tidak adanya tindak lanjut yang diberikan. Hal – hal yang mempengaruhi penilaian indikator ketidakberhasilan sasaran ini adalah : 1) Pencairan dana yang terlambat karena adanya kebijakan / prosedur 2)

3) 4)

dadakan dari Dinas PPKA atau tidak didukung dengan kebijakan. Sumber daya aparatur pengawasan yang kurang di Inspektorat serta kemampuan untuk mengatasi kelemahan ini dari aparatur Inspektorat yang masih kurang. Belum dibuatnya Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan detil dan jelas khususnya yang mengatur waktu / jadwal pengawasan, dan Belum diterapkannya Punishment dan Reward kepada kinerja aparatur Inspektorat atau setidak – tidaknya kejelasan penjatuhan sanksi tegas kepada aparatur yang mempunyai kinerja buruk.


10

Kegiatan Pengawasan reguler SKPD Tahun 2012, Pengadaan Dishut di Kampung Ambon

3. Sasaran Ketiga. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan – temuan hasil pemeriksaan. Pencapaian kinerja sasaran ini adalah berhasil atau 75%, disebabkan : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang menjadi target / indikator di SKPD dan BPK RI dapat terlampaui. Dimana target rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat sejumlah 50 rekomendasi, dari 1 (satu) kali pemeriksaan terdapat 79 rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti sedangkan BPK RI mengeluarkan rekomendasi sejumlah 80, sehingga melampaui target yang sejumlah 30 rekomendasi. Penyelesaian tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 dari SKPD terkait berjumlah Rp 2.527.873.950,00 dari total ganti rugi tahun 2012 sejumlah Rp 4.497.973.688,44 atau ditindaklanjuti 56,20%. Sehingga melampaui target yang direncanakan yaitu 15%. Tetapi sayangnya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat untuk tahun 2012 tidak ada tindak lanjut. Selain itu peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dapat terlihat dari peningkatan jumlah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan jumlah keseluruhan tindak lanjut temuan BPK RI yang meningkat sampai akhir tahun 2012, dengan perincian sbb :


11

 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) di tahun 2011 terhadap temuan BPK – RI adalah sejumlah Rp 1.138.418.427,00 dan pada triwulan I tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1.284.528.328,00 atau bertambah Rp 146.109.901,00 / 12,83%  Temuan BPK RI hingga akhir tahun 2011 berjumlah Rp 11.959.273.346,7 dan pada tahun 2012 ditindaklanjuti sejumlah Rp 3.227.594.447,00 atau turun 26,98% menjadi 8.731.678.899,68

Gambar 1. Kegiatan Tim TPKN/D Tahun 2012.

Hearing dengan DPRD Tindak Lanjut Temuan BPK RI


12

Koordinasi temuan di BPK RI Perwakilan Sulut

Tindak lanjut temuan BPK di Notaris Inge Sofyan bersama DPPKA

Tindak lanjut temuan BPK di Notaris Linda Tanos bersama DPPKA


13

Pembukaan Gelar Pengawasan Tahun 2012 oleh Bupati

 Temuan SKPD sampai akhir tahun 2011 berjumlah 627 saran / rekomendasi dan ditindaklanjuti (TL) sejumlah 216 saran atau 34,44%. Hingga akhir Tahun 2012 tidak ada mutasi tindak lanjut dengan rincian sbb : No.

Nama SKPD

Jlmh Saran Saran di TL

% TL

1.

Sekretariat Daerah

10

-

0

2.

Sekretariat DPRD

31

7

22,58

3.

Bappelitbang

24

10

41,66

4.

BPM PD

8

3

37,5

5.

Badan Kesbang & Politik

13

3

23,07

6.

Badan Kependudukan dan Capil

19

6

31,57

7.

Badan Kepegawaian, Pend & Lat.

14

6

42,85

8.

Dinas PPKA

5

3

60

9.

Dinas Kehutanan

30

5

16,66

10.

Dinas Pertambangan dan Energi

14

14

100

11.

Dinas Pekerjaan Umum

27

5

18,51

12.

Dinas Koperasi dan UMKM

19

13

68,42

13.

Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan

24

4

16,66

14.

Dinas Kesehatan

14

13

92,85

15.

Dinas Dikpora

31

9

29,03


14

16.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

38

13

34,21

17.

Disperindag

29

9

31,03

18.

Dishubkominfo

28

23

82,14

19.

Dinas Sosial

12

8

66,66

20.

Disnakertrans

8

1

12,5

21.

Dinsosnakertrans

12

2

16,66

22.

Dinas Kelautan dan Perikanan

8

5

62,5

23.

Badan Ketahanan Pangan

16

2

12,5

24.

Kantor SP3

9

3

33,33

25.

RSUD Maria W. Maramis

33

7

21,21

26.

Dinas Tata Ruang dan Pertamanan

14

5

35,71

27.

Badan Penanaman Modal

10

10

100

28.

Kantor Perpust. Arsip dan Dok.

18

8

44,44

29.

BPP KB

11

7

63,63

30.

BPLH

14

-

0

31.

BP4K

15

-

0

32.

KP2T

7

6

85,71

33.

Lakhar Narkotika

6

5

83,33

34.

KPUD

7

-

0

35.

PD Klabat

12

-

0

36.

PDAM

13

-

0

37.

Dinas Pemadam Kebakaran

17

-

0

38.

Badan Penanggulangan Bencana

6

-

0

39.

Sekretariat Dewan Korpri

1

1

100

627

216

34,44

 Temuan Kecamatan sampai akhir tahun 2011 berjumlah 815 saran dan ditindaklanjuti sejumlah 191 saran atau 23,43%. Hingga akhir Tahun 2012 jumlah ini tidak bermutasi atau tidak ada tindak lanjut, dengan rincian sbb : No.

Nama SKPD

Jlmh Saran Saran di TL / Rekom

% TL

1.

Kecamatan Kema

74

25

34

2.

Kecamatan Kauditan

75

16

21

3.

Kecamatan Airmadidi

55

17

20


15

4.

Kecamatan Kalawat

67

21

31

5.

Kecamatan Dimembe

104

10

10

6.

Kecamatan Talawaan

117

4

1

7.

Kecamatan Wori

128

32

21

8.

Kecamatan Likupang Selatan

64

12

19

9.

Kecamatan Likupang Timur

74

26

35

10.

Kecamatan Likupang Barat

57

28

11

815

191

23,43

Pengawasan/pemeriksaan di Desa Dimembe, PKPT Kecamatan Tahun 2012

4. Sasaran Keempat, Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP. Pencapaian sasaran ini sangat berhasil karena rencana Inspektorat untuk melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (LKPD) dapat terlaksana dengan baik yang ditandai dengan telah disampaikan Laporan Hasil Reviu kepada Bupati dan BPK RI. Pelaksanaan kegiatan Reviu LKPD ini, didampingi oleh Tim dari BPKP.


16

Kegiatan Reviu LKPD dengan Tim BPKP

5. Sasaran Kelima, Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencapaian sasaran ini adalah sangat berhasil dikarenakan, kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) yang mendukung pencepatan pemberantasan korupsi di daerah yang direncanakan sebanyak 4 (empat) kali dapat terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan rapat – rapat dengan instansi terkait seperti : Kejaksaan, Lembaga Swadaya, Kepolisian, Institusi Pendidikan dan tokoh – tokoh masyarakat. Terakhir kegiatan yang dilaksanakan Tim Kormonev adalah turun langsung ke lapangan

yaitu

Desa

Tumbohon

dengan

bertemu

dengan

seluruh

masyarakatnya serta melakukan uji materi korupsi dengan masyarakat.


17

Kegiatan Tim Kormonev yang dipimpin Sekretaris Daerah yang diikuti LSM, Insititusi Pendidikan, Perusahaan komersil dll. 6. Sasaran Keenam, Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sasaran ini dinilai sangat berhasil dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat maupun yang di muat di Media / harian sejumlah 6 kali, kesemuanya dapat diperiksa oleh Tim Inspektorat. Sedangkan direncanakan pengaduan masyarakat dapat diperiksa 80% dari jumlah temuan yang masuk atau minimal dapat diperiksa adalah 5 pengaduan. Pelaksanaan Kegiatan Aparat Inspektorat diluar Tugas dan Fungsi dan atau di Luar Pendanaan Yang Ditata Di APBD : 1. Pada Tahun 2012 kegiatan pendataan / pengumpulan data LHKPN dan koordinasi dengan pihak KPK tetap kontinue dilaksanakan termasuk melaporkannya kepada Bupati Minahasa Utara dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah Laporan Wajib LHKPN, Draft Penyusunan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Eselon II Dan III (Kepala Kantor, Kepala Bagian Dan Camat) Serta Bendahara Pengeluaran Yang Mengolah Dana Mulai Dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara


dan

18

Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Penetapan Koordinator, Administrator Dan Sekretariat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pada akhir Maret 2012 terdapat 52 Pejabat wajib LHKPN yang telah diberikan form A atau B. Terdapat 35 pejabat yang sudah menyampaikan atau 67,30% sehingga masih terdapat 17 pejabat yang belum menyampaikan dengan rincian sbb : No.

Nama Pejabat

SKPD

Ket.

1.

Drs. M.H.W.Purukan

Asisten III

Form B

2.

dr. Marlyn Sumampouw, M.Kes

Staf ahli

Form B

3.

Drs. F. F. Sigar

Kepala BKDD

Form B

4.

Ir. Patrice Tamengkel

Kadis PU

Form B

5.

Ir. Margaretha Rumokoy, MSi

Kadisbudpar

Form B

6.

A.T. Sangian, SH

Kadistaruman

Form B

7.

Drs. Fanny Kawatu

Ka. BPM

Form B

8.

Drs Marthen Sumampouw

Ka. Kantor P2T

Form B

9.

Drs. Junius Dumais

Kadisperindag

Form B

10.

Ir. Neltje Rimporok

Ka. KPAD

Form B

11.

dr. Rosa Tidajoh, M.Kes

Direktur RSUD

Form B

12.

Meiske Wangania

Ka. Badan Ketahanan

Form B

13.

Drs. Th. Lumingkewas, MM

Ka. BPLH

Form A

14.

dr. Sandra Rotti

Kadis Kesehatan

Form A

15.

Arnolus Wolajan, SSTP

Ka. SP3

Form A

16.

Drs. Roy Kodoati

Kabag Umum

Form A

17.

Aldrin Posumah

Sekretaris KPUD

Form A

2.

3.

Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara yang dibuktikan dengan telah terbentuknya Draft SOP yang dimaksud dengan tujuan untuk peningkatan aparat pengawasan / pemeriksa yang handal dan profesional. Kegiatan pembentukan / pengalihan tugas dan fungsi aparat Inspektorat menjadi aparat yang fungsional (JFP2UP dan Auditor). Hingga Nopember 2012 telah disetujui dan dilantik sejumlah 9 (sembilan) orang PNS Inspektorat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah.


19

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada tahun anggaran 2012 didukung dengan anggaran Belanja Langsung dalam APBDP sebesar Rp 2.650.002.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.968.174.803,00 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP – SKPD) TA 2012 menjadi Rp.4.618.174.803,00. Hingga akhir Tahun 2012 realisasi pencapaian anggaran belanja langsung mencapai 95,44 % sedangkan belanja tidak langsung mencapai 93,48% . Secara keseluruhan hingga akhir Tahun 2012 Anggaran terealisasi sejumlah Rp 4.369.248.575,00 atau 94,61% dengan rincian: 1. Belanja Tidak Langsung : Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan

Blm Terealisasi

Rupiah

%

1.562.214.803

1.458.480.099

405.960.000 1.968.174.803

Tambahan Penghasilan Jumlah

Realisasi

Anggaran (Rp)

Rupiah

%

93,35

103.734.704

6,65

381.462.000

93,96

24.498.000

6,04

1.839.942.099

93,48

128.232.704

6,52

2. Belanja Langsung : Rincian Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi Rupiah %

Tdk Terealisasi Rupiah %

290.055.000

275.777.826

95,07

14.277.174

4,93

1.121.331.600

1.107.910.850

98,80

13.420.750

1,2

36.230.000

36.230.000

100

-

1.058.980.000

984.710.000

92,98

74.270.000

7,02

143.405.400

124.677.800

86,94

18.725.600

13,06

2.650.002.000

2.529.306.476

95,44

120.693.524

4,56


-

20

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Secara keseluruhan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2012 adalah Sangat Berhasil dengan nilai prosentase 85, sedangkan berdasarkan realisasi dana yang dianggarkan mencapai 94,61%. Untuk pencapaian sasaran pengawasan selanjutnya perlu adanya dukungan dana yang cukup dengan dukungan proses yang birokrasi yang tidak berbelit - belit apalagi tidak didukung dengan kebijakan sehingga menghambat realisasi / penyerapan anggaran, Perlu peningkatan tenaga aparatur pengawasan baik segi kuantitas maupun kualitas serta penambahan dana yang mendukung bidang pengawasan. B. Saran 1.

2. 3.

Berdasarkan permasalahan di atas maka : Dukungan instansi terkait terutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melakukan pencairan dana sangat dibutuhkan dan apabila ada kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh seluruh SKPD agar dibuatkan terlebih dahulu kebijakan secara tertulis sehingga memudahkan pelaksanaan pencairan / penyerapan dana. Alokasi Dana untuk kompetensi aparatur perlu ditingkatkan termasuk pelaksanaan pengawasan lainnya. Tenaga aparatur pengawasan yang handal yang masih kurang, sehingga dibutuhkan tambahan tenaga yang handal, kompeten dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Airmadidi, Januari 2013 INSPEKTUR

FRITS F. SIGAR, SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 195501161979111004


21

P E M E RI N TA H K AB U P ATE N M I N A H AS A U TA R A

INSP EK T ORAT Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, Telp/Fax. (0431) 891382 Kode Pos 95371

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran : 2012 Kegiatan Program

1

% pencapaian Rencana rencana Tkt Tingkat Realisasi Capaian Capaian (target) (Target)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

2

3

4

5

6

7

orang

8 PNS

34 orang

100

2 kali 2 kali

1 kali 2 kali

50 100

50 30

79 80

100 100

Program peningkatan profesionalisme Keikutsertaan aparat di lingkungan Jumlah aparatur tenaga pemeriksa dan aparatur Inspektorat Kab. Minut pada Diklat / pengawasan yang pengawasan Bimtek pengawasan mengikuti Diklat / bimtek pengawasan

internal Meningkatkan kualitas pemeriksaan Pelaksanaan reguler di semua unit kerja tingkat pemeriksaan rutin / Kabupaten, Kecamatan, Desa dan reguler di : Kelurahan kali - SKPD kali - Kecamatan - Tindak lanjut temuan hasil Mempercepat penyelesaian tindak lanjut - Bertambahnya pengawasan temuan – temuan hasil pemeriksaan jumlah tindak lanjut - Evaluasi berkala temuan hasil temuan hasil pengawasan pemeriksaan Rekom 1. Inspektorat Rekom 2. BPK RI - Penyelesaian tindak lanjut ganti rugi

Ket.

8

Pelaksanaan pengawasan secara berkala


22

Pengendalian manajeman pelaksanaan Menilai kesesuaian penyajian laporan kebijakan KDH keuangan pemerintah daerah dengan SAP Koordinasi pengawasan yang lebih Pelaksanaan kegiatan koordinasi, komprehensif monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi Penanganan kasus dan pengaduan Menindaklanjuti kasus / pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemkab Minut.

Rata – Rata Pencapaian


temuan hasil pemeriksaan 1. Inspektorat % 2. BPK RI % Terlaksananya kegiatan Kali / reviu atas LKPD setiap laporan tahunnya LHR Terlaksananya kegiatan Kali koordinasi, monitoring dan evaluasi Tertanganinya kasus % pengaduan masyarakat

10 15 1

0 56,20 1

0 100 100

4

4

100

80

100

100

85

23

P E M E RI N TA H K AB U P ATE N M I N A H AS A U TA R A

INSP EK T ORAT Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, Telp/Fax. (0431) 891382 Kode Pos 95371

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012

Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana tkt Capaian (target)

1

2

3

Persentase penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan : - Inspektorat 50% - BPK RI 80% Menilai kesesuaian penyajian laporan Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan


% Pencapaian rencana tingkat capaian

Ket. 6

4

5

34

100

2 kali 2 kali

1 kali 2 kali

50 100

50 rekom 30 rekom

79 80

100 100

10% 15% 1 kali / 1 LHR

0 56,20 1 LHR

0 100 100

Keikutsertaan aparat di lingkungan Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti 8 orang aparatur Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat / diklat / bimtek pengawasan pengawas Bimtek pengawasan Meningkat kualitas pemeriksaan reguler di Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin / semua unit kerja tingkat kabupaten, reguler di : Kecamatan serta desa dan kelurahan - SKPD - Kecamatan Mempercepat penyelesaian tindak lanjut Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan temuan – temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan: Inspektorat (400 rekomendasi) BPK RI (200 rekomendasi)

Realisasi

Dalam pelaporan

24

Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemkab Minut

Hasil Reviu Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Tertanganinya masyarakat

kasus

dan

koordinasi

4 kali

4 kali

100

pengaduan

80%

100%

100

Rata – Rata % Pencapaian


6 dari terlaksana.

6

85

25

Rencana Kinerja Tahun 2012

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja

1 Keikutsertaan aparat di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat / Bimtek pengawasan

Program

Target

Uraian

Kegiatan Indikator Kinerja

Satuan Target

2 3 4 5 Jumlah aparatur 8 orang Program peningkatan Pelatihan pengembangan pengawasan yang aparatur profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur mengikuti diklat / pengawas tenaga pemeriksa dan pengawasan bimtek pengawasan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

6 7 Meningkatnya pengetahuan Orang aparatur pengawasan Meningkatnya pengetahuan Orang aparatur tentang tekhnis pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan pengawasan Terlaksananya pengawasan internal internal secara berkala pengawasan yang secara berkala berkesinambungan : - di SKPD Kali - di Kecamatan Kali

Meningkat kualitas pemeriksaan Pelaksanaan kegiatan reguler di semua unit kerja tingkat pemeriksaan rutin / kabupaten, Kecamatan serta desa reguler di : dan kelurahan 2 kali - SKPD 2 kali - Kecamatan Mempercepat penyelesaian tindak Bertambahnya jumlah lanjut temuan – temuan hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan hasil pemeriksaan: Inspektorat (400 50 rekom rekomendasi) BPK RI (200 30 rekom rekomendasi) Persentase penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan : 10% - Inspektorat 50% 15% - BPK RI 80% Menilai kesesuaian penyajian Terlaksananya 1 kali / 1 laporan keuangan pemerintah kegiatan reviu atas LHR daerah dengan SAP. laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu


Tindak lanjut Melaksanakan Sidang TPTGR Terlaksanasnya temuan hasil kegiatan TPTGR Sidang pengawasan monitoring Terlaksananya Kali Evaluasi berkala Melaksanakan monitoring tindak temuan hasil tindak lanjut temuan lanjut pengawasan

Pengendalian manajeman pelaksanaan kebijakan KDH

Melaksanakan Reviu atas Terlaksananya Kali Laporan Keuangan Pemerintah Reviu dan Daerah TA 2011. Tersedianya LHR Laporan Hasil Reviu LKPD 2011

8

Ket. 9

4

4

2 2 12 6

1

1

26

Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring dan evaluasi.

4 kali

Koordinasi Melaksanakan Kegaitan Terlaksananya pengawasan yang KORMONEV percepatan kegiatan lebih komprehensif pemberantasan korupsi KORMONEV

Menindaklanjuti kasus dan Terlaksananya pengaduan atas pengawasan kegiatan koordinasi masyarakat baik lewat media cetak monitoring dan atau menyurat langsung ke evaluasi Pemkab Minut

80 %

Program pengawasan Penanganan kasus pengaduan Jumlah kasus internal di lingkungan Pemerintah ditangani Daerah jumlah kasus ada Penanganan kasus pada Jumlah kasus wilayah pemerintahan ditangani dibawahnya jumlah kasus ada


Kali

yang dari yang yang dari yang

4

Kasus

5

Kasus

5

27

BAB I PENDAHULUAN. LAKIP Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun

Recommend Documents