Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 I - 1

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

I-1

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang erselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Dalam

rangka

perwujudan

pertanggungjawaban

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Luwu Utara menuju good governance dan clean government maka jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun didasarkan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 ini disusun dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun 2013 berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015. LAKIP Pemerintah Kabupaten Luu Utara Tahun 2013 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi


I-2

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015. B. Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik. Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasonal, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan urusan pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, dan sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili. Adapun Kecamatan dan Kelurahan yang dimaksud adalah:


I-3

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan 1.

Kecamatan 1)

Kecamatan Sabbang

2)

Kecamatan Baebunta

3)

Kecamatan Masamba

4)

Kecamatan Mappedeceng

5)

Kecamatan Sukamaju

6)

Kecamatan Bone-bone

7)

Kecamatan Tana Lili

8)

Kecamatan Malangke

9)

Kecamatan Malangke Barat

10) Kecamatan Limbong 11) Kecamatan Seko 12) Kecamatan Rampi 2.

Kelurahan 1)

Kelurahan Bone

2)

Kelurahan Kasimbong

3)

Kelurahan Kappuna

4)

Kelurahan Baliase

5)

Kelurahan Marobo

6)

Kelurahan Bone-Bone

7)

Kelurahan Salassa

C. Geografi Kabupaten Luwu Utara dengan keadaan Topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah didaerah pesisir dengan garis pantai mencapai + 60 Km hingga dataran tinggi pengunungan dengan ketinggian lebih dari 2000 M dari permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Luwu Utara kurang lebih 7.502,58 Km2 yang secara Administratif terdiri dari 12 Kecamatan dari daerah pesisir di Malangke hingga daerah pengunungan di


I-4

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan Rampi dan 171 Desa. Letak Geografis Kabupaten Luwu Utara terletak antara 010 53’ 19” - 020 55’36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukota Masamba yang berjarak 430 Km kearah utara dari Kota Makassar. Letak Kabupaten Luwu Utara berada pada 010 53’ 19” 020 55’36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 Km2 yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara

terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan. Diantara kecamatan-

kecamatan tersebut, Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.109,19 Km2 atau 28,11% dari total luas wilayah kabupaten sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara yaitu berjarak 198 KM. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu Adapun batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut : Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan : Sebelah Utara

: Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu dan Teluk Bone Sebelah Barat

: Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Toraja Utara

Sebelah Timur

: Kabupaten Luwu Timur

(Peta terlampir)


I-5

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan Gambar 1.1 Peta Kabupaten Luwu Utara


I-6

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan D.

Wilayah Administratif Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 Kecamatan, 176 desa/kelurahan yang

semuanya merupakan defenitif. Dari 176 desa/kelurahan tersebut 7 sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk wilayah kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong, Kelurahan Baliase, Kelurahan Marobo, Kelurahan Salassa, dan KelurahanBone-Bone. Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan 1 UPT. Sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa. Di antara 11 Kecamatan, Kecamatan Seko merupakan kecamatan terluas dengan luas 2.109,19 Km2 atau 28,11% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 145 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi (21%) dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat (1%) Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara (2012) No

Kecamatan

Luas (Km2)

Presentase

1.

Sabbang

525.08

7.00

2.

Baebunta

295.25

3.94

3.

Malangke

350.00

4.67

4.

Malangke Barat

93.75

1.25

5.

Sukamaju

255.48

3.41

6.

Bone-Bone

129.92

1.73

7.

Tana Lili

149.41

1.99

8.

Masamba

1 068.85

14.25

9.

Mappedeceng

275.50

3.67


I- 7


Rampi

1 565.65

20.87

11.

Limbong

686.50

9.15

12.

Seko

2 109.19

28.11

7 502.58

100.00

Jumlah Sumber : Luwu Utara Dalam Angka 2013

E.

Kondisi Umum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam rangka melaksanakan seluruh urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka Pemerintah Daerah telah membentuk sejumlah perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah. Tindaklajut Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan 4 Peraturan Daerah yaitu: b.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

c.

rPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten


I- 8

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara. e.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud adalah sebagaiberikut

I.

Sekretariat meliputi : 1.

Sekretariat Daerah, dengan 3 Asisten dan 9 Bagian

2.

Sekretariat DPRD

II. Dinas Daerah meliputi : 1.

Dinas Pendidikan

2.

Dinas Kesehatan

3.

Dinas Pekerjaan Umum

4.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

8.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

9.

Dinas Pertanian

10.

Dinas Kelautan dan Perikanan

11.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

12.

Dinas Pertambangan dan Energi

13.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


I- 9

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan III. Lembaga Teknis Daerah meliputi : 1.

Inspektorat Kabupaten

2.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

4.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

5.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan

6.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

7.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

8.

Kantor Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma

9.

Kantor Lingkungan Hidup

10.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

11.

Kantor Latihan Kerja

12.

Satuan Polisi Pamong Praja

IV. Lembaga Lain

2.

1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Untuk melaksanakan tupoksi dari masing-masing SKPD tersebut, didukung sejumlah aparatur daerah. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. Luwu Utara yang didasarkan pada Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan Per Desember 2013 adalah sebagai berikut :


I - 10

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2013 a.

Berdasarkan Pendidikan No

PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1

SD / MI

21

2

SLTP / MTs

42

3

SMA / MA

1173

4

D.I

64

5

D.II

495

6

D.III

488

7

S.1

3095

8

S.2

109

JUMLAH

5487

Sumber Data : BKDD Kab. Luwu Utara 2013

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Kepangkatan per 31 Desember 2013 b.

Berdasarkan Kepangkatan

No

KEPANGKATAN

JUMLAH (ORANG)

1

Juru Muda

1

2

Juru Muda TK. I

5

3

Juru

16

4

Juru TK. I

10

5

Pengatur Muda

298

6

Pengatur Muda TK. I

462

7

Pengatur

351

8

Pengatur TI. I

351

9

Penata Muda

880


I - 11

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan 10

Penata Muda TK. I

872

11

Penata

716

12

Penata TK. I

488

13

Pembina

900

14

Pembina TK. I

117

15

Pembina Utama Muda

17

16

Pembina Utama Madya

3

JUMLAH

5487


Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2013 c.

Berdasarkan Kelompok Jabatan

No

KEPANGKATAN

JUMLAH (ORANG)

1

Tenaga Struktural

669

2

Teknis/Fungsional

3302

3

Tenaga Administrasi

1516

JUMLAH

5487


F.

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2013 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 ditetapkan dan

mengacu pada peraturan perundang, sebagai berikut : 1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826);


I - 12


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5.

Undang-undang Nomor

32

Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

10.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);


I - 13


Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183;


I - 14


Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

20.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8,);

22.

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).


I - 15

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 I - 1

Recommend Documents