INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN

(PERUBAHAN)

INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015

Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bersih Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 2014 Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

1

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2011-2015 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun ke

depan,

yang

nantinya

setiap

tahun

akan

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat

Kabupaten

Tasikmalaya

2011-2015

dapat

diimplementasikan sebagai tolak ukur arah kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Semoga Allah SWT. Senantiasa meridhoi, Amiin.

Tasikmalaya, INSPEKTUR KABUPATEN TASIKMALAYA,

DR. H. IWAN SAPUTRA, SE.,MSi NIP. 19670414 199303 1 011

Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

2

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR

…………………………………………………

i

DAFTAR ISI

……………………………………….........…

ii

PENDAHULUAN ………………………………………..…..

1

1.1.

Latar Belakang ……………………………………..

1

1.2.

Landasan Hukum ...……………………………....

2

1.3.

Maksud dan Tujuan ……………...……………....

4

1.4.

Sistematika Penulisan ..................................

5

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT................

7

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........

7

2.2.

Sumber Daya Inspektorat ............................

17

2.3.

Kinerja Pelayanan Inspektorat .....................

20

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB I

BAB II

Pelayanan .................................................... BAB III

24

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................................. 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan .....................…………...

3.2. 3.3.

31

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ....…………….......………. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya ................................

31 32 35

3.4.

Telaahan RTRW dan KLH ..............................

35

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis ..........................

36


3

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...................................................

38

4.1.

Visi dan Misi Inspektorat ..............…………...

38

4.2.

Tujuan dan sasaran jangka menengah

4.3. BAB V

BAB VI BAB VII

Inspektorat ………………................................

40

Strategi dan Kebijakan .…………..……............

41

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................... INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.. PENUTUP


43

46 49

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renstra merupakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional

(SPPN),

Pasal

15

ayat

3

menyebutkan bahwa : Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Pedoman Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi

perencanaan

pemerintah

stratejik

(AKIP) disebutkan

merupakan

suatu

bahwa

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

satu

sampai

dengan

lima

tahun

dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan stratejik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisifasi perkembangan masa depan. Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

5

Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2011-2015

mengacu

kepada

RPJMD

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Tasikmalaya

Strategis merupakan

Inspektorat dokumen

Kabupaten

perencanaan

yang

bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat Visi, misi, strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan merupakan suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan stratejik dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

dan

kinerja

yang

berorientasi

pada

pencapaian hasil. 1.2

Landasan Hukum Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana

Stratejis

Inspektorat

Kabupaten

Tasikmalaya

Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


6

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintah daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan

Departemen

Dalam

Negeri

dan

Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun

2012

tentang

Inspektorat

9

Kabupaten

Tasikmalaya;


7

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015; 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) PerubahanInspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2011-2015 adalah : 1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan. 2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya

untuk

2

(dua)

tahun,

yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program

dan

kegiatan

serta

menjadi

tolak

ukur

penilaian. 3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi

pedoman

mengoptimalkan

bagi

kiprah

semua dan

auditor

dalam

partisifasinya

dalam

pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. 4. Sebagai penjabaran visi, ,misi Kabupaten Tasikmalaya dalam

kebijakan

teknis

penyelenggaraan pembangunan

di

bidang

pemerintahan, dan

pelayanan

pengawasan pelaksanaan

umum

kepada

masyarakat. 5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran,


pelaksanaan

dan

8

pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang. 6. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 7. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara auditor dengan auditan dan objek lainnya. 8. untuk mewujudkan tatanan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di masa yang akan datang. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Inspektorat 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih


9

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya 3.4. Telaahan RTRW dan KLH Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Inspektorat 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.

PENUTUP


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Inspektorat Kabupaten

Tasikmalaya.

pengawas

penyelenggaraan

Inspektorat

sebagai

pemerintahan

daerah

unsur yang

dipimpin oleh Inspektur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah pembinaan Sekretaris Daerah.

Inspektorat

mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

serta

tugas

menyelenggarakan

lain

yang

tugas

diberikan

bupati.

sebagaimana

Dalam

dimaksud,

Inspektorat mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c.

Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. e.

Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.

Inspektur ;

b.

Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2. Sub Bagian Keuangan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


11

c.

Inspektur Pembantu Wilayah I;

d.

Inspektur Pembantu Wilayah II;

e.

Inspektur Pembantu Wilayah III;

f.

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

g.

Kelompok Jabatan Fungsional : 1. Jabatan Fungsional Auditor, 2. Jabatan

Fungsional

Pejabat

Pengawas

Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD)


12

Adapun bagan struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 Tahun 2012

INSPEKTUR

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAI AN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (AUDITOR DAN P2UPD


13

Rincian Tugas Unit Sesuai Dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1. Inspektur Inspektur

mempunyai

membina,

tugas

memimpin,

mengkoordinasikan,

mengatur,

mengendalikan

pelaksanaan tugas Inspektorat yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pemerintahan

pembinaan desa

dan

atas

penyelenggaraan

pelaksanaan

urusan

pemerintahan desa. Rincian tugas : a. Menyelenggarakan

penyusunan

program

pengawasan; b. Menyelenggarakan

perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi pengawasan; c. Menyelenggarakan

pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Menyelenggarakan

penetapan

rujukan

kepada

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagai Pengendali Teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaaan; e. Menyelenggarakan

kegiatan

pengelolaan

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana Inspektorat;


14

f. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan; g. Menyelenggarakan

pelaksanaan

pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa; h. Menyelenggarakan penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional; i. Menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan inventarisasi serta pemutakhiran data hasil pengawasan; j. Menyelenggarakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 2. Sekretaris Inspektorat Sekretaris

Inspektorat

menyelenggarakan

pelaksanaan

mempunyai kegiatan

tugas pelayanan

ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, sarana dan prasarana, kepegawaian, kerumahtangaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat. Rincian tugas : a. Menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kerja

kebijakan

teknis

kesekretariatan; b. Menyelenggarakan

perumusan

penyusunan program kerja Inspketorat;


15

c. Menyelenggarakan kearsipan,

pelayanan

kehumasan

ketatausahaan,

dan

keorganisasian

Inspektorat; d. Menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

keuangan Inspektorat; e. Menyelenggarakan

penyusunan

anggaran

Inspektorat; f. Menyelenggarakan meliputi

rumah

pengelolaan tangga

kegiatan

dan

saran

umum

prasarana

perlengkapan Inspektorat; g. Menyelenggarakan

pengelolaan

admnisitrasi

pengelolaan

administrasi

kepegawaian; h. Menyelenggarakan

perencanaan dan pelaporan; i. Menyelenggarakan

penghimpunan,

pengelolaan,

penilaian dan pemutakhiran data/tindak lanjut laporan

hasil

pengawasan

aparat

pengawas

fungsional; j. Menyelenggarakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan, pengusutan,

pengujian

dan

penilaian

dalam

tugas

pengawasan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan


16

pemerintahan terhadap

desa

tugas

serta

pelaksanaan

pembantuan

dan

pengawasan pelaksanaan

pinjaman/hibah sesuai dengan wilayah kerjanya serta penanganan kasus pengaduan. Rincian tugas : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Menyelenggarakan penyiapan

pengkoordinasian

bahan

kasus/khusus,

pemeriksanaan

pemantauan/monitoring

dalam reguler, dan

evaluasi. c. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan reguler, khusus/kasus, pemantauan monitoring dan evaluasi sesuai dengan wilayah kerjanya. d. Menyelenggarakan tugas pengawasan, pemeriksaan yang

pelaksanaannya

bersama-Sama

dengan

pejabat fungsional auditor (PFA). e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengusutan,

pengujian

dan

penilaian

tugas

apabila

terjadi

pengawasan. f. Menyelenggarakan

penanganan

hambatan dalam kegiatan pengawasan. g. Menyelenggarakan

kegiatan

supervisi

atas

pelaksanaan penugasan dalam pemeriksaan. h. Menyelenggarakan kegiatan review atas realisasi pelaksanaan penugasan sesuai dengan program pengawasan.


17

i. Menyelenggarakan kegiatan review atas kertas kerja pemeriksaan. j. Menyelenggarakan

kegiatan

review

atas

konsep

laporan hasil pengawasan. k. Menyelenggarakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas. l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Sub

Bagian

mempunyai

Perencanaan, tugas

evaluasi

melaksanakan

dan

pelaporan

penyiapan

bahan

penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja

pengawasan,

menghimpun

dan

menyiapkan

rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan. Rincian Tugas : a. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Melaksanakan

penyusunan

program

kerja

program

kerja

rencana

kerja

pengawasan tahunan (PKPT); c. Melaksanakan

penyusunan

pemeriksaan khusus/kasus; d. Melaksanakan

penyusunan

inspektorat;


18

e. Melaksanakan undangan

penyiapan

sebagai

peraturan

pedoman

perundang-

dasar

kegiatan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan; f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana strategis dan laporan kinerja inspektorat; g. Melaksanakan pendokumentasian dan pengolahan data proses pengawasan; h. Melaksanakan penyusunan statistik, laporan dan evaluasi hasil pengawasan; i. Melaksanakan aparat

tindak

lanjut

pengawas

hasil

pengawasan

fungsional

dan

penginventarisasian hasil pengawasan; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

5. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

admnistrasi

keuangan

yang

meliputi

penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan

dan

penyusunan

bahan

laporan

pertanggungjawaban keuangan. Rincian Tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; c. Melaksanakan

penyusunan

konsep

rencana

anggaran Inspektorat;


19

d. Melaksanakan

penyusunan

usulan

kebutuhan

anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam proses KUA/PPAS; e. Melaksanakan pengelolaan admnistrasi keuangan Inspketorat; f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat; g. Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pemeriksan tugas; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 6. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset dan urusan rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat. Rincian Tugas Sub : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Melaksanakan pengolahan

pengumpulan,

data

yang

pencatatan

berhubungan

dan

dengan

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan aset; d. Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

ketatausahaan Inspektorat; e. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;


20

f. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan

dan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian di lingkungan Inspektorat; g. Melaksanakan menggunakan

penyampaian

informasi

tata

dinas,

naskah

dalam

penataan

kearsipan dan dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan Inspektorat; h. Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas; i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas dan kegiatan Jabatan Fungsional melaksanakan pengawasan sesuai dengan masing-masing jenis jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.2.

Sumber Daya Inspektorat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya secara optimal sangar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan SDM yang profesional

dan

handal,

sarana

dan

prasarana

yang

memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan lain sebagainya. Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya saat ini dapat digambarkan sebagai berikut : B. Potensi Sumber Daya Manusia TABEL POTENSI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN JENIS KELAMIN NO

PENDIDIKAN

JUMLAH


L

P

PROSENTASE

KET

21

1

S3

1

1

-

2,1

2

S2

9

7

2

19,1

3

S1

23

19

4

48,9

4

D IV

-

-

-

-

5

D III

2

2

-

4,2

6

D II

-

-

-

-

7

DI

-

-

-

-

8

SLTA

10

9

1

21,2

9

SLTP

1

1

-

2,1

1

1

-

2,1

47

40

7

100

10 SD JUMLAH Dari

tabel

diatas

tergambarkan

bahwa

prosentase

pegawai dengan jenjang pendidikan formal S-1 memiliki prosentase

yang

mengindikasikan

besar

yani

bahwa

48,9

sumber

%, daya

hal

ini

pegawai

Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mampu menunjang terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. TABEL POTENSI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN NO

GOLONGAN JUMLAH

PROSENTASE KET.

1

I

-

-

2

II

4

4,2

3

III

29

61,7

4

IV

14

29,7

JUMLAH

47

100


22

Gambaran tabulasi kepangkatan diatas, terlihat golongan III memiliki prosentase terbesar yakni 61,7 %, hal ini merupakan potensi sumber daya yang cukup untuk dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari jumlah pegawai

yang ada di Inspektorat

Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan fungsional auditor berjumlah 11 (sebelas) orang atau 23,4 % dan fungsional P2UPD berjumlah 15 (lima belas) atau 31,9% , jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya objek pemeriksaan, untuk itu Inspektorat dari tahun

ke tahun terus

mengikutsertakan personilnya dalam mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor maupun P2UPD. C. Potensi Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, adalah : 1. Sebuah

gedung

ruangan Inspektur,

yang

yang

cukup

memadai

Sekreatris,

refresentatif,

untuk

Para

kegiatan

Irban

dan

serta kerja tenaga

fungsional serta pelaksana lainnya. 2. Perlengkapan kantor, seperti : mebelair, komputer, mesin tik, filing kabinet, lemari dan lainnya. 3. Mobilisasi

/

kendaraan

roda

empat

maupun

kendaraan roda dua sudah ada dan cukup memadai untuk mendukung oprasional kinerja inspektorat daerah.


23

2.3.

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kinerja pelayanan inspektorat daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan

di

Kabupaten

Tasikmalaya,

antara

lain

kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah kabupaten Tasikmalaya, inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan pelatihan pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya kinerja OPD dalam pencapaian program dan kegiatan, kasus yang ditangani dan diselesaikan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011, adalah sebagai berikut : CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NO PROGRAM / KEGIATAN I.

HASIL KINERJA

KET.

Program Peningkatan sistem Pengawasan

Internal

Pengendalian

dan

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

a. Jumlah Kecamatan - Yang diperiksa - Target pemeriksaan b. Jumlah Desa

39 kecamatan 39 kecamatan 39 kecamatan 351 desa

- Yang diperiksa Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

24

39 desa

- Target pemeriksaan c. Jumlah

39 desa

UPTD

Puskesmas

- Yang diperiksa

39 UPTD

- Target pemeriksaan

39 UPTD 39 UPTD

d. Jumlah

UPTD

Pendidikan

39 UPTD

- Yang diperiksa

39 UPTD - UPTD

- Target pemeriksaan e. Jumlah UPTD SMP/ SMA/SMK Negeri

-

- Yang diperiksa

-

- Target pemeriksaan

27 OPD 27 OPD

f. Jumlah OPD

27 OPD

- Yang diperiksa - Target pemeriksaan

4 BUMD

g. Jumlah BUMD

1 BUMD

- Yang diperiksa

1 BUMD

- Target pemeriksaan 2. Penanganan Pengaduan

Kasus dilingkungan

Pemkab Tasikmalaya

b. Jumlah kasus

32 kasus 32 kasus

c. Yang diperiksa

32 kasus

d. Target pemeriksaan 3. Tindak

lanjut

temuan

hasil pengawasan


125 temuan

25

a. Jumlah temuan hasil pemeriksaan

102 temuan

b. Yang

sudah

ditindaklanjuti

23 temuan

c. Yang

belum

ditindaklanjuti

4. Review Laporan Keuangan a. Target

64 OPD

b. Jumlah hasil review

64 OPD

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD

a. Jumlah OPD b. Yang

24 OPD

dilaksanakan

Monev

24 OPD

c. Target

II.

24 OPD

Program

Peningkatan

Profesionalisme Pemeriksa

Tenaga

dan

Aparatur

Pengawasan.

1. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

a. Target

SDM

yang

mengikuti diklat

b. Jumlah

SDM

yang

mengikuti diklat

16 orang

16 orang Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

26

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Inspektorat Untuk memfokuskan strategi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai visi dan misi

secara efektif

dan efiisien, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor

yang

dianggap

akan

mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalan dengan nilai – nilai yang berkembang situasi dan kondisi

tingkat

mempertimbangkan

dalam organisasi

serta

lingkungannya dengan melakukan

analisis lingkungan menggunakan metode SWOT ( Strength, Weakness, Opportunities dan Threats ). Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya telah disusun dan merupakan proses yang berorientasi pada hal – hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun sampai 5 ( lima ) tahun kedepan dengan memperhitungkan

potensi

kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan / ancaman yang ada atau mungkin timbul. a. Kondisi Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal yang meliputi situasi dan kondisi

di

sekeliing

organisasi

yang

berpengaruh

terhadap kehidupan organisasi. Pemahaman Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

kepada 27

lingkungan eksternal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi yang ada. Dengan

melakukan

analisis

lingkungan

menggunakan SWOT ( Strength, Weakness, Opportunities dan Threats ), implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap

peluang

yang

ada

atau

menekan

kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Identifikasi faktor lingkungan eksternal yang telah dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten

Tasikmalaya

sebagai berikut : 1. Peluang / Opportunities ( O ) a. Adanya perubahan pengawasan,

kebijakan dalam

menjadikkan

peluang

bidang bagi

Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih memberdayakan organisasi secara optimal. b. Adanya dukungan atasan langsung, stake holders dan masyarakat luas terhadap upaya penegakkan hukum. c.

Adanya kerja sama dengan lembaga pengawasan lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur, pendidikan

baik

melalui

penjenjangan

pendidikan

akademis,

maupun

pendidikan

teknis fungsional ( substantif / sertifikasi ). d. Tuntutan

reformasi

untuk

perbaikan

kinerja

pemerintah bagi kelangsungan penyelenggaraan


28

pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga Inspektorat Daerah memiliki kedudukan yang strategis. 2. Ancaman / Threats ( T ) a. Kurangnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

kinerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya bahwa pengawasan / pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat hanya bersifat formalitas. b. Pemahaman terhadap sebagai

masyarakat

yang

arti

transparansi

akibat

reformasi

berlebihan

dan

keterbukaan

cukup

menyulitkan

dalam hal – hal tertentu yang sifatnya bukan untuk konsumsi publik. c.

Belum terwujudnya Good Governance dan Clean Government

dalam

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya. d. Adanya lembaga pengawasan lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

b. Kondisi Lingkungan Internal Identifikasi

faktor

lingkungan

internal

dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten

yang

telah

Tasikmalaya

sebagai berikut : 1. Kekuatan / Strength ( S ) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, antara lain adalah :


29

a. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan, hal ini menjadikan kekuatan hukum, moral

dan

tehnis

bagi

Aparat

Pengawasan

Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya. b. Adanya motivasi kerja dan semangat kerja aparat yang tinggi, karena diciptakan suasana kerja yang kondusif

mempengaruhi semangat

dalam menghasilkan

kerja aparat

kinerja individu

/

tim

( organisasi ) yang lebih baik. c. Terciptanya suasana kerja yang kondusif , karena diciptakan

hubungan

kerja

yang demokratis

dengan melonggarkan ikatan struktural, sehingga manajerial organisasi Suasana

ini

tidak terhambat dan kaku.

sangat

mengembangkan

bermanfaat

dalam

kreativitas individu maupun

kelompok. d. Tersusunnya

Rencana

Strategis

Kabupaten

Tasikmalaya. Ha ini akan lebih memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya

secara lebih

terarah dengan pengukuran kinerja yang jelas dalam

pelaksanaan

pengawasan, sehingga akan

menghasilkan akuntabilitas organisasi yang baik, yang

pada

akhirnya

kepercayaan

akan

stakeholders

meningkatkan pengguna

jasa

Inspektorat kabupaten Tasikmalaya. 2. Kelemahan / Weaknes ( W ) yang ada antara lain : a. Kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(

SDM

)

Inspektorat yang relatif masih kurang profesional. Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

30

Hal

ini

dapat

dilihat

dari

latar

belakang

pendidikan dan pengalaman kerjanya. Sebagian besar belum sesuai dengan diembannya, jumlahnya

begitu masih

mempengaruhi

pula

kompetensi yang secara

kurang.

terhadap

kuantitas

Hal

kualitas

ini

akan

pengawasan

yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap hasil kinerja dan akuntabilitasnya. b. Semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus

dilakukan

oleh

Inspektorat

Kabupaten

Tasikmalaya serta Obyek Pemeriksaan ( Obrik ) masih memiliki keterkaitan organisatoris dalam lingkup

pemerintah kabupaten, sehingga secara

psikologis

cukup

berpengaruh

terhadap

hasil

pemeriksaan yang obyektif.

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor–faktor penentu keberhasilan ( Critical Succes Factors ) bagi suatu organisasi. Dengan

mengetahui

eksternal organisasi akan kelemahan

yang

kondisi

internal

maupun

dapat diketahui kekuatan,

mempengaruhi

organisasi

.

Analisis

lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon perkembangan zaman. Analisis

SWOT

yang

diaplikasikan

dengan

menggunakan matriks akan menggambarkan secara jelas, bagaimana kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki dapat


31

sesuai

dengan peluang dan ancaman / kendala eksternal

yang dihadapi.

Faktor – faktor Strategi Internal

Daftar Kekuatan /

Daftar Kelemahan /

Strength ( S )

Weakness ( W )

Kemungkinan Strategi

Kemungkinan

Faktor – faktor Strategi Eksternal

:

strategi : W – O ;

pertumbuhan,

stabilisasi,

integrasi vertikal dan /

rasionalisasi,

atau keunggulan

penghematan /

komparatif

retrenchment dan /

Daftar Peluang / Opportunities ( O )

S – O ; agresif,

atau divestasi Kemungkinan Strategi Daftar Ancaman / Threats ( T )

:

S – T ; mobilisasi,

Kemungkinan Strategi : W – T ;

diversifikasi, dan /

status quo, survival,

atau integrasi

dan / atau likuidasi

horizontal

Matriks di atas secara teoritis dapat menghasilkan 4 ( empat ) kemungkinan alternatif

strategi sebagaimana

berikut ini : 1) Strategi S – O, yang disusun berdasarkan mengenai bagaimana

pola pikir

memanfaatkan seluruh kekuatan

( strengths ) yang dimiliki institusi untuk merebut dan memanfaatkan peluang (opportunities) sebesar–besarnya.


32

Kelompok strategi ini biasa juga disebut dengan nama lainnya seperti “Strategi Pertumbuhan“ (growth strategy), “Strategi Agresif“ (aggressive strategy), “Strategi Integrasi Vertikal“ (vertical integration) dan “Strategi Keunggulan Komparatif“ (comparative advantage).

2) Strategi S – T , yang disusun mengenai

berdasarkan pola pikir

bagaimana menggunakan

( strength ) yang dimiliki

seluruh kekuatan

institusi untuk

mengatasi

ancaman ( threats ). Kelompok strategi ini biasa juga disebut dengan nama lain seperti “ Strategi Mobilisasi “ (mobilization

strategy),

(diversivication

strategy)

“Strategi dan

“

Diversifikasi“

Strategi

Integrasi

Horizontal “ (horizontal integration strategy ). 3) Strategi W – O, yang disusun mengenai

bagaimana

( opportunities )


memanfaatkan

yang ada

peluang

dengan cara meminimalkan

kelemahan ( weakness ) yang ada. Kelompok strategi ini biasa juga disebut

dengan nama lainnya seperti

“ Strategi Stabilisasi “ ( stabilization strategy ), “ Strategi Rasionalisasi

”

(

rationalization

strategy

),

“ Strategi Penghematan “ ( retrenchment strategy ) dan “ Strategi Divestasi ” ( divestment strategy ). 4) Strategi W – T , yang disusun mengenai

bagaimana


meminimalkan

kelemahan

(weakness) yang ada dan menghindari ancaman (threat ). Kelompok strategi ini biasa juga disebut dengan nama lainnya seperti “Strategi Defensial”

(defensive strategy),

“Strategi Bertahan“ (status quo strategy ), “Strategi Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

33

Mempertahankan

Hidup“

(survival

strategy)

dan

“ Strategi Likuidasi “ ( liquidation strategy ). Dari matrik SWOT ringkasan alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengawasan pembangunan

diwujudkan

dalam

garis-garis

kebijakan

sebagai berikut : 1.

Mendorong

dilaksanakannya

pengawasan

dan

pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas. 2.

Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian baik secara kuantitas maupun kualitas.

3.

Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat.

4.

Mendorong

ditanganinya

kasus-kasus

KKN

atas

pengaduan masyarakat/SKPD.


34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

mempunyai

tugas

pokok

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Selama

periode

2006-2010

pelaksanaan

peran

tersebut telah diupayakan secara optimal, namun demikian masih menyisakan persoalan/permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Secara menjalankan

umum tugas

permasalahan dan

fungsinya

Inspektorat sebagai

dalam

perencana

program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan

perundang-undangan


yang

berlaku

35

dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1. Keragaman disiplin ilmu pada personil inspektorat daerah masih kurang, seperti personil yang memiliki disiplin ilmu sarjana ekonomi akuntansi, sarjana teknik sipil,

sarjana

teknik

informatika,

sarjana

teknik

kontruksi, sarjana ahli pertambangan, dan lain-lain. 2. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan beban jumlah kerja belum memadai. 3. Masih rendahnya dukungan profesionalisme aparat. 4. Ketersediaan data pengawasan belum optimal. 5. Fungsi pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal. 6. Sarana dan prasarana pengawasan belum memadai.

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Arah

kebijakan

pembangunan

daerah

ditujukan

untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan

aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perintisan wajar dikdas 12 tahun, revitalisasi pertanian dan kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis perdesaan, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

peningkatan

kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, penanganan Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

36

aset Pemerintah Kabupaten yang berada

di wilayah

Pemerintah Kota, serta peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. VISI Dengan

mempertimbangkan

permasalahan, tantangan dan

potensi,

kondisi,

peluang yang ada di

Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 adalah: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI,

UNGGUL

DI

BIDANG

AGRIBISNIS

DAN

BERBASIS PERDESAAN” MISI Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan masyarakat yang beriman,

bertaqwa,

berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri; 2.

Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis;

3.

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

(good

governance); 4.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.


37

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Inspektorat yaitu terdapat pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 - 2015. Tugas pokok Inspektorat “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan

pelaksanaan pemerintahan

pembinaan desa

dan

atas

pelaksanaan

urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati” berkaitan dengan Misi ke 3 adalah “Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)” dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta pemerintahan yang bebas dari KKN. Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, UNGGUL DAN MANDIRI BERBASIS PERDESAAN ” Permasalahan Faktor No Misi Pelayanan Penghambat Pendorong . Inspektorat (1) (2) (3) (4) (5) 1.

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

- Kualitas SDM Inspektorat yang relatif masih kurang profesional.

- Semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus dilakukan oleh Inspektorat.


- Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Pekerjaan dam Kompetensi yang dimiliki. - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat serta pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi dan keterbukaan.

-Terciptanya suasana kerja yang kondusif , karena diciptakan hubungan kerja yang demokratis dengan melonggarkan ikatan struktural, sehingga manajerial organisasi tidak terhambat dan kaku. Suasana ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individu maupun kelompok. - Adanya motivasi kerja dan semangat kerja aparat yang tinggi, karena diciptakan suasana kerja yang kondusif mempengaruhi semangat kerja aparat dalam menghasilkan kinerja individu / tim ( organisasi ) yang lebih

38

Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, UNGGUL DAN MANDIRI BERBASIS PERDESAAN ” Permasalahan Faktor No Misi Pelayanan Penghambat Pendorong . Inspektorat baik.

3.3.

Telaahan

Renstra

K/L

dan

Renstra

Kabupaten

Tasikmalaya. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah : a. Keragaman

disiplin

ilmu

pada

personil

inspektorat

daerah masih kurang, seperti personil yang memiliki disiplin ilmu sarjana ekonomi akuntansi, sarjana teknik sipil,

sarjana

teknik

informatika,

sarjana

teknik

kontruksi, sarjana ahli pertambangan, dan lain-lain. b. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan beban jumlah kerja belum memadai. c. Masih rendahnya dukungan profesionalisme aparat. d. Fungsi pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal. e. Sarana dan prasarana pengawasan belum memadai. 3.4.

Telaahan RTRW dan KLH Strategis. Secara administratif wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 Kecamatan dan 351 desa dengan luas wilayah keseluruhan 2.563,35 Km. Dalam Inspektorat

upaya

pencapaian

tugas

daerah

membagi

wilayah

pengawasan, Kabupaten

Tasikmalaya kedalam 4 bagian wilayah kerja, sesuai dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pembagian Wilayah Kerja (Obrik) Inspektur Pembantu serta dijabarkan dengan Renstra (Perubahan) Inspektorat Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

39

Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang PKPT yang dibuat setiap tahun anggaran. 3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis. Rumusan strategi yang disusun Inspektorat dalam menjalankan penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dibidang pengawasan pembangunan, yaitu : 1. Mengembangkan

kapasitas

Inspektorat

melalui

penyusunan dokumen perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengawasan

kualitas untuk

sistem

pengendalian

meminimalisir

dan

penyalahgunaan

wewenang. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan pendidikan yang lebih beragam. 4. Meningkatkan fungsi inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. 5. Menjalin koordinasi dengan OPD terkait dalam bidang pengawasan pelaksnaan pembangunan daerah. Dari kondisi umum yang telah digambarkan di atas masih terdapat beberapa persoalan yang perlu ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga terjadi beberapa perubahan

sesuai

dengan

yang

diharapkan

melalui

beberapa upaya yaitu : 1. Meningkatkan

jumlah

obdit

reguler

Sementara untuk penanganan audit

yang

diaudit.

khusus akan

dilaksanakan secara insidentil sesuai dengan kejadian


40

/surat perintah yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Inspektur. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat fungsional auditor yaitu dengan mengikutsertakan staf Inspektorat mengikuti diklat auditor serta penambahan aparat fungsional auditor. 3. Rata-rata

jumlah

temuan

di

SKPD

menjadi

berkurang, dan tingkat / jenis temuan yang merugikan negara berkurang. 4. Jumlah pengaduan SKPD atas masyarakat non KKN yang dapat diselesaikan minimal 85 % pada setiap tahunnya. 5. Menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran

kegiatan

pengawasan

baik

sarana

transportasi maupun sarana elektronik dan sarana lainnya. Dari beberapa upaya yang dilaksanakan diharapkan akan dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga

akan

mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.


41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya, tetap aksis, antisifatif dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa : “Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Atas dasar pengertian tersebut, maka untuk Tahun 2011-2015 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya didalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya, telah menyusun visi dan misi lembaga untuk memberi arah yang jelas dan pasti dalam mewujudkan tujuan organisasi. Visi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan sebagai berikut : Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif Dalam Mewujudkan

Pemerintahan

yang

Baik

dan

Bersih

di

Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015. Makna Visi Inspektorat yang didukung oleh SDM yang profesional diharapkan menjadi sebuah institusi yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta


42

mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian pelaksanaan pengawasan yang profesional dalam arti luas merupakan suatu sistem yang mencakup Instansi Inspektorat dengan aparat yang profesional. Sistem yang baik akan mendukung Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) untuk mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan standar pengawasan. Secara optimal kondisi ini ditargetkan akan terlaksana tahun 2015, dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi di Instansi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sendiri dengan asumsi sistem yang kondusif bisa berjalan dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan maka telah dirumuskan misi sebagai berikut : 1.

Mendorong

Terwujudnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Makna : Mampu

mendukung

pemerintahan

yang

bisa

mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya kepada masyarakat

dan

mampu

mewujudkan

aparat

pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. 2.

Mendorong Profesionalisme Aparat Inspektorat Makna : Mampu mendorong terwujudnya aparat Inspektorat yang memahami akan tugas dan fungsinya yang didukung dengan kemampuan individu.


43

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Hasil akhir yang akan dicapai jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra berdasarkan misi yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Mendorong

kualitas

kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya. 2. Mewujudkan aparat Inspektorat yang profesional untuk perbaikan kinerja Inspektorat. 3. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Sasaran

merupakan

penjabaran

dari

tujuan

yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan

atau

bulanan.

Sasaran

diupayakan

dalam

bentuk kuantitatif. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu

agar semua bagian

organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.


44

Adapun Sasaran Inspektorat sebagai berikut : 1. Menurunnya

penyimpangan

di

Instansi

Pemerintah

Kebupaten Tasikmalaya. Indikatornya : -

Rata-rata temuan pada setiap Obdit (PKPT)

-

Jumlah pengaduan SKPD/masyarakat non KKN yang dapat diselesaikan.

2. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat. Indikatornya : -

Jumlah Auditor yang bersertifikasi.

-

Jumlah aparat yang memiliki pendidikan Substantif.

3. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana untuk pengawasan. Indikatornya : -

Jumlah Sarana penunjang pengawasan

4. Berkurangnya KKN di Kab. Tasikmalaya. Indikatornya : -

Jumlah

pengaduan

masyarakat

/

SKPD

yang

berindikasikan KKN. 4.3. Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan

adalah pedoman pelaksanaan tindakan-

tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat untuk melangkah.


45

Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran, tujuan, penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun

beberapa

Kebijakan

Inspektorat

yang

dianggap strategis dalam tahun 2011-2015 sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai berikut : 1. Mendorong dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas. 2. Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian baik secara kuantitas maupun kualitas. 3. Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat. 4. Mendorong

ditanganinya

kasus-kasus

KKN

atas

pengaduan masyarakat/SKPD sesuai dengan kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.


46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam

rangka

mengoprasionalkan

kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan, maka cara untuk mencapai sasaran Inspektorat

telah

membuat

rencana

program

dan

kegiatan

sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Inspektorat mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.368.299.500,00 dengan uraian sebagai berikut: Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Tasikmalaya TA 2014 NO 1

JENIS PROGRAM/KEGIATAN Program

Pelayanan

ANGGARAN

Administrasi

Perkantoran. -

Penyediaan

534.263.000,00 Jasa

komunikasi,

sumber daya air dan listrik -

Penyediaan

Jasa

23.220.000,00

Kebersihan 5.400.000

Kantor -

Penyediaan alat tulis kantor

75.295.000,00

-

Penyediaan barang cetakan dan 53.000.000,00 penggandaan

-

Penyediaan

peralatan

dan 18.160.000,00

perlengkapan kantor -

Penyediaan

bahan

bacaan

dan 28.938.000,00

peraturan perundang-undangan -

Penyediaan

makanan

dan 21.250.000,00

koordinasi

dan 285.000.000,00

minuman -

Rapat-rapat

konsultasi ke luar daerah


47

-

Penyediaan

jasa

pengamanan 24.000.000,00

kantor 2

Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana aparatur -

Pengadaan

1.399.846.500,00

Peralatan

Gedung 400.000.000,00

Kantor -

Pengadaan Mebeulair

425.000.000,00

-

Pengadaan Alat Studio/Pengadaan 150.000.000,00 Sarana Kantor

-

Pengadaan Komputer

-

Pemeliharaan

100.000.000,00

rutin/berkala 17.714.500,00

Gedung/Kantor -

Pemeliharaan


kendaraan dinas/operasional -

Pemeliharaan


peralatan gedung kantor 3

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya aparatur -

4

200.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

Program

peningkatan

pengawasan

200.000.000,00

sistem

internal

dan 1.670.000.000,00

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH -

Pelaksanaan pengawasan internal 1.150.000.000,00 secara berkala

-

Penanganan kasus pengaduan di

120.000.000,00

lingkungan pemerintah daerah -

Tindak

lanjut

hasil

temuan

150.000.000,00

Koordinasi pengawasan yang lebih

150.000.000,00

pengawasan -


48

komprehensif -

5

Evaluasi kinerja/LAKIP SKPD

100.000.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa

dan

aparatur 760.000.000,00

pengawasan -

Pelatihan pengembangan tenaga 180.000.000,00 pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan -

Review laporan keuangan

150.000.000,00

-

Penyusunan SPIP

100.000.000,00

-

Pembinaan Pencegahan

Aparatur

mengenai 160.000.000,00

Tindak

Pidana

Korupsi -

Bimbingan Teknis P2UPD


65.000.000,00

49

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam menentukan indikator kinerja Inspektorat mengacu pada

tujuan

dan

sasaran

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Indikator kinerja sasaran stratejik Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :


50


51

MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015 Visi : Melalui Pengawasan yang Profesional Berperan Aktif dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2015 MISI 1. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN 1. Mendorong kualitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

SASARAN 1. Menurunnya penyimpangan di instansi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Indikatornya : Rata-rata temuan pada setiap obdit (PKPT) Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD non KKN yag dapat ditangani.

Kebijakan 1. Mendorong dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan skala prioritas.

Cara mencapai tujuan Program

Kegiatan

1. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.

Penyusuan Renstra Inspektorat.

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

-

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi kinerja / LAKIP SKPD

-

2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

1. Berkurangnya KKN di Kabupaten Tasikmalaya Indikatormya : - Jumlah pengaduan masyarakat/SKPD yang berindikasikan KKN


1. Mendorong ditanganinya kasus-kasus KKN atas pengaduan masyarakat/SKPD

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

1.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1

MISI

TUJUAN

2. Mendorong profesionalisme Aparat Inspektorat

1. Mewujudkan aparat Inspektorat yang profesional untuk perbaikan kinerja Inspektorat

SASARAN 1. Meningkatnya kemampuan aparat Inspektorat. Indikatormya : - Jumlah auditor yang bersertifikasi - Jumlah aparat Inspektorat yang memiliki pendidikan substantif.

Kebijakan 1. Mendorong aparat Inspektorat untuk mengembangkan keahlian, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif

Cara mencapai tujuan Program

Kegiatan

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.

Pendidikan dan pelatihan formal.

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan/SOP Review laporan keuangan Penyusunan SPIP Pembinaan Aparatur Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya

2.

3. 4. 5.

2. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk pengawasan. Indikatornya : - Jumlah sarana penunjang pengawasan

1. Mendorong pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. 2. 3. 4. 5.


Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

2

6. 7. 8.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. 2. 3.


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3

INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN

Recommend Documents