Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun

Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021

Kata Pengatar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021, dimana setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD tahun 2016 – 2021 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Renstra ini adalah merupakan salah satu wujud implementasi dari pelaksanaan good gevrenance dan adanya tanggung jawab instansi untuk membuat program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kami harapkan tanggung jawab ini selain dapat mendorong transparansi visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur kepada pemberi mandat dan stakeholders, kami mengharapkan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan serta dapat memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Semoga Renstra ini dapat memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran yang dapat diberika oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat dan dan Pemerintah Kabupaten Kutai dalam rangka menuju Good Governance.

INSPEKTUR,

Drs. H. Abdul Muis, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580606 198403 1 015

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

i

Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

3

1.3. Maksud dan Tujuan

5

1.4. Sistematika Penulisan

6

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

9

2.2. Sumber Daya SKPD

11

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

26

Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

27

FUNGSI SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

27

Fungsi SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

34

Wakil Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

35

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategi

36


ii


DAFTAR ISI

Halaman

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

43

DAN NILAI ORGANISASI

BAB V

4.1. Visi dan Misi

43

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

44

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

45

4.4. Nilai Organisasi

47

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

49

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1

Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

49 53

Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

54

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja SKPD

54

6.2. Indikator Utama SKPD

56

6.3. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada

57

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP

64

LAMPIRAN – LAMPIRAN :  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021  Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011 - 2015


iii


DAFTAR ISI

Halaman Tabel 1

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon di Lingkungan Inspektorat Prov. Kaltim

13

Tabel 2

Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

14

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Prov. Kaltim

15

Tabel 4

Data Auditor dan P2UPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

15

Tabel 5

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

16

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Itprov Kaltim 2009-2013

24

Tabel 7

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8

Penentuan Bobot Matrik Urgensi Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Tabel 9

28

29

Penentuan Bobot Matrik Urgensi Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

29

Tabel 10

Penentuan skor dan rating ALI dan ALE

30

Tabel 11

Analisis Stratejik dengan Faktor SWOT

38

Tabel 12

Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan

40

Tabel 13

Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif


iv


Tabel 14

Indikator Kinerja SKPD

Tabel 15

Indikator Kinerja Utama SKPD

Tabel 16

Indikator Kinerja SKPD Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR ISI

54

57 59 61

Halaman

Gambar 1

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2

Nilai Skor pada Diagram Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Gambar 3

10

dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

33

Hasil Vektor Posisi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

34


v


BAB I

1.1. Latar Belakang.

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati

Kabupaten Kutai Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) Tahun 2016. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut disusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJM Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

adalah

tahapan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 yaitu ” Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Daerah ”, sehingga Visi RPJM Daerah 2016-2021 sebagai rangkaian dalam mewujudkan Visi RPJP Daerah Tahun 2006-2025. Dalam penyusunan RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karateristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapin sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2016-2021. RPJM Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Sejalan dengan RPJMD diatas, maka Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten, dalam upaya Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

1


BAB I

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity. Hal ini sejalan dengan tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan merupakan persyarat guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa dan

bernegara. Good Governance merupakan suatu sistem

pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa setupa bagian dalam organisasi pemerintahah harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap komponen masyarakat yang bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegrity, maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya

birokrasi

yang

tanggung,

terciptanya

pelayanan

prima

dan

pemberdayaan masyarakat. Menyikapi tuntutan penyelengaraan pemerintahan tersebut, maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang akan berindikasi pada tercapainya birokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima dan terwujudnya pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan.

Menyikapi

tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legilimate. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai unit organisasi pemangku

tugas

pengawasan

dalam

rangka

melaksanakan

tujuan

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel yang dapat dicapai melalui penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan yang sesuai dengan progran dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat internal pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan. Penyusunan Renstra ini merupakan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

2


BAB I

bagian dari akuntabilitas atas RPJMD yang telah dibuat dan nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Inspektorat ( Rencana Kerja Tahunan Kabupaten).

1.2. Landasan Hukum.

Landasan konstitusional Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah Pencasila dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Insdonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3962);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penmerintahan

Daerah

menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


3


BAB I

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

4


BAB I

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat

Wilayah

Kabupaten,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Kutai Timur. 19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4)., 20. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural dilingkungan

Inspektorat

Wilayah

Kabupaten,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud.

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1.

Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur ke dalam program dan kegiatan pengwasan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan mengacu pada RJMD Tahun 2016 -2021.

2.

Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan

baik

antar

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. 3.

Untuk meningkatkan eksistensi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai katalisator dan mengoptimalkan kerjasama/kemitraan antara Aparat Pengawas Internal, Eksternal dan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.


5


BAB I

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 adalan sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang pengawasan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.

2.

Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur serta acuan bagi seluruh PNS Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Timur.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyajian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu :

Bab I

Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan

perencanaan

strategis

dan

sistematika

penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), Struktur organisasi, serta kondisi organisasi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dibidang pengawasan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

tugas


dan

fungsinya,

mengemukan

capaian6


BAB I

capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya, mengemukan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, menggemukan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan menggulas tentang tentang hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timu Tahun 2016-2021.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi dan Misi merupakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur selaku Instansi Pengawasan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021.

Bab V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Menguraikan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.


7


Bab VI

BAB I

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Bab VII

Penutup

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.


8

Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan – 2018 Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten KutaiTimur Timur2013 Tahun 2016 - 2021

BAB IIII BAB

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis organisasi dan Tata kerja Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010 adalah sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas pokok yaitu ” Melaksanakan

Penyusunan

Pelaksanaan

Kebijakan

Daerah

di

Bidang

Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah.” Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

2.

Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

3.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan ;


9


4.

BAB II

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan ;

5.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan ;

6.

Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan ;

7.

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;

8.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut : Inspektur, membawahkan : a.

Sekretariat, membawahi : - Sub Bagian Perencanaan Program - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Keuangan

b.

Inspektur Pembantu Wilayah I;

c.

Inspektur Pembantu Wilayah II;

d.

Inspektur Pembantu Wilayah III;

e.

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;

UntukLebih jelasnya struktur Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Lampiran


10


BAB II

2.2. Sumber Daya Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur 2.2.1. Sumber Daya Manusia Berhasilnya

penyelenggaraan

tugas

pengawasan

dalam

bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalamm rangka mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur akan memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur melalui upaya

koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan

pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasilhasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan pengawasan pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur atas penyelenggaran pemerintahan daerah yang meliputi : Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri dari : Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pengawasan Lainnya yang terdiri : Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

pemeriksaan

khusus

dan

review

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah dan SKPD serta Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).


11


Di

samping

itu

dalam

pelaksanaan

BAB II

desentralisasi

kewenangan

pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pengawasan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu dibentengi dengan etika yang baik serta diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 sebanyak 91 orang. Dari jumlah 91 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana serta tenaga kontrak dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur yang berada di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan. a. Jabatan Struktural. Dalam

rangka

menunjang

kelancaran

tugas-tugas

pengawasan

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugastugas pengawasan dimaksud. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur : Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

12


BAB II

Tabel 1 Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur No. Jabatan Eselon Jumlah II.b III.a IV.a L P L P L P 1. Inspektur 1 1 2. Sekretaris 1 1 3. Inspektur Pembantu Wilayah I 1 1 4. Inspektur Pembantu Wilayah II 1 1 5. Inspektur Pembantu Wilayah III 1 1 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV 1 1 7. Kasubbag Perencanaan Program 1 1 8. Kasubbag Umum 1 1 9. Kasubbag Keuangan 1 1 Jumlah 1 5 2 1 9 b. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD. Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 telah memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 34 orang, yaitu Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dibentuk dan dibina oleh BPKP. Jumlah jabatan auditor pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 21 orang yang terdiri dari auditor ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan auditor Pelaksana Lanjutan. Sedangkan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Jabatan fungsional pengawasan yang bertugas sebagai pengawasan urusan yang bersifat pemerintahan. P2UPD dibentuk dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, dan untuk saat ini jumlah jabatan P2UPD yang ada di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 13 orang yang terdiri dari Pengawas Pemerintah Pertama, Pengawas Pemerintah Muda dan Pengawas Pemerintah Madya . Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

13


BAB II

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur :

No I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3.

Tabel 2 Jumlah Jabatan Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Nama Jabatan Fungsional Jumlah L P Jabatan Fungsional Auditor Auditor Ahli Auditor Ahli Madya 2 2 Auditor Ahli Muda 1 1 Auditor Ahli Pertama 10 6 16 Auditor Terampil Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan 2 2 Jumlah I 14 7 21 Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah ( P2UPD) Pengawas Pemerintah Pertama 5 4 9 Pengawas Pemerintah Muda 1 1 Pengawas Pemerintah Madya 3 3 Jumlah II 9 4 13 Jumlah I dan II 23 11 34

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang ada pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

c. Pendidikan Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah 65 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Berikut personil Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :


14


Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis kelamin Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan L P Pasca Sarjana (S2) 10 2 Sarjana (S1) 31 16 Diploma 3 ( D3 ) 1 SLTA 2 3 SLTP SD 1 Jumlah 45 21

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BAB II

Jumlah 12 47 1 5 1 66

Demikian pula dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki Auditor dan P2UPD, masih sangat diperlukan adanya auditor dan P2UPD dengan latar belakang pendidikan teknis dan Akuntansi guna mendukung tugas-tugas pengawasan kedepan. Berikut data jabatan

auditor dan P2UPD berdasarkan latar belakang

pendidikan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tabel 4 Data Auditor dan P2UPD berdasarkan kualifikasi pendidikan menurut jenis kelamin Jenis Kelamin Pendidikan L P Magister Ilmu Sain 2 1 Magister Ilmu Manajemen 3 Sarjana Ekonomi Akuntansi 1 3 Sarjana Ekonomi Manajemen 5 3 Sarjana Teknik Sipil 1 Sarjana Hukum 2 Sarjana Sospol 5 3 Sarjana Pertanian 2 Sarjana Kehutanan 2 Sarjana Farmasi Sarjana Perikanan 1 Sarjana Planologi Jumlah 23 11


Jml

3 3 4 8 1 2 8 2 2 1 34

15


BAB II

d. Pangkat dan Golongan. Untuk

penyelenggaraan

tugas

pengawasan

pemerintahan

dan

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dam keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur


semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pangkat dan golongan :

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tabel 5 Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Pangkat Golongan L P Pembina Utama Muda IV/c 1 1 Pembina Tingkat I IV/b 4 4 Pembina IV/a 6 6 Penata Tingkat I III/d 2 1 3 Penata III/c 2 3 5 Penata Muda Tingkat I III/b 18 9 27 Penata Muda III/a 9 5 14 Pengatur Tingkat I II/d 1 1 Pengatur II/c 2 2 4 Pengatur Muda Tingkat I II/b Pengatur Muda II/a Juru Tingkat I I/d Juru Muda I/a 1 1 Jumlah 45 21 66


16


BAB II

2.2.2. Prasarana dan Sarana.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi. Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur : Prasarana : Luas Tanah

5.100 M2

Luas Gedung Kantor

800 M2

Gedung Kantor terdiri dari : 

Ruang Rapat

1 ruang



Ruang Kerja Struktural

9 ruang



Ruang Kerja Staf dan Fungsional

9 ruang



Ruang Arsip

1 ruang



Musholla

1 ruang



Gudang

1 ruang

Sarana : 1. Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Bermotor roda empat

10 Buah



Kendaraan Bermotor roda dua

31 Buah

2. Meja 

Meja Tulis

34 Buah



Meja Komputer

12 Buah



Meja Rapat

1 Buah



Meja Panjang

1 Buah



Meja Biro

61 Buah



Meja Tambahan

11 Buah



Meja Kerja

10 Buah


17


BAB II

3. Kursi 

Kursi Putar

31 Buah



Kursi Tamu

3 Set



Kursi Lipat

40 Buah



Kursi Plastik



Kursi Kerja

4 Buah 50 Buah

4. Lemari 

Lemari Besi

14 Buah



Lemari Kayu

18 Buah



Filling Cabinet

11 Buah



Brankas

5 Buah

5. Computer

41 Unit

6. Printer

63 Unit

7. Laptop

17 Buah

8. Dispenser

9 Buah

9. Mesin Tik Manual

3 Buah

10. Mesin Tik Elektrik

4 Buah

11. Pesawat Telepon

1 Buah

12. Camera

6 Buah

13. Jam Dinding

1 Buah

14. AC Split

44 Buah

15. Wireless

1 Buah

16. Kulkas

7 Buah

17. Sound System

4 Set

18. TV Led

10 Unit

19. Dispenser

9 buah

Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana tersebut yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang

tugas-tugas

dibidang

pengawasan,

meskipun

dalam

perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

18


BAB II

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2011 s.d. 2015 berupa kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 : 1. Rakorwasda (Kaltim) dan Rakorwasdanas (Regional / Nasional). 2. Pra Pemutakhiran Data (Kaltim) dan Pemutakhiran data (Regional). 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Propesionalisme Tenaga Pengawas / Pemeriksa (bintek dan diklat). 4. Joint Audit antara APIP Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta BPKP. 5. Gelar Pengawasan dan Ekspose Hasil Pengawasan / Pemeriksaan. 6. Rapat Koordinasi dan Konsultasi. 7. Pembinaan terhadap SKPD dan Desa. 8. Penataan, Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan / Pemeriksaan.

Tahun 2012 : 1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. 3. Audit kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 4. Pemeriksaan Khusus / Kasus dilingkungan Kabupaten Kutai Timur. 5. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal. 6. Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda) 7. Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan Seminar-Seminar.

Tahun 2013 : Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

19


BAB II

1. Audit kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2. Audit dengan Tujuan Tertentu. 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. 5. Pemeriksaan Khusus / Kasus dilingkungan Kabupaten Kutai Timur. 6. Audit Dana Desa di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 7. Audit Dana BOS dan BOSDA di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 8. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal. 9. Penerapan SPIP ( Sosialisasi,Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik Assesement, dan Pilloting ). 10. Koordinasi

dan

(Pemutakhiran

Sinergitas

Regional

Data

Kegiatan TLHP,

Pra

–

Kegiatan Rakowasnas,

Pengawasan Rakowasnas,

Rakorwasda) 11. Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan Seminar-Seminar.

Tahun 2014 : 1. Audit kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2. Audit dengan Tujuan Tertentu. 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. 5. Pemeriksaan Khusus / Kasus dilingkungan Kabupaten Kutai Timur. 6. Audit Dana Desa di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 7. Audit Dana BOS dan BOSDA di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 8. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal. 9. Penerapan SPIP ( Sosialisasi, Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik Assesement, dan Control Self Assessment). 10. Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda) 11. Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan Seminar-Seminar serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

20


BAB II

Tahun 2015 : 1. Audit kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2. Audit dengan Tujuan Tertentu. 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. 5. Pemeriksaan Khusus / Kasus dilingkungan Kabupaten Kutai Timur. 6. Audit Dana Desa di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 7. Audit Dana BOS dan BOSDA di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur. 8. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal. 9. Penerapan SPIP ( Sosialisasi, Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik Assesement, dan Control Self Assessment). 10. Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda) 11. Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan Seminar-Seminar serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber daya manusia / aparatur di bidang pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan berpengetahuan serta berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas di bidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.


21


BAB II

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR ( 2011 - 2015 )

Tahun 2011 No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Indikator Kinerja Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Persentase lapaoran keuangan SKPD yang sesuai SAP Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan PK Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD Skor evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Daerah

Satuan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Opini

WTP

TW

TW

WTP

WDP

WDP

WTP

WDP

WDP

WTP

WDP

WDP

WTP

%

40

25

63

50

30

60

60

32

53

70

35

50

80

40

50

%

40

25

63

50

30

60

60

32

53

70

35

50

80

40

50

%

85

85

100

90

85

94

93

85

91

95

85

89

97

85

88

Lap

42

42

100

42

42

100

42

42

100

42

42

100

42

42

100

Skor

60

30

50

65

45

69

70

50

71

75

55

73

80

60

75

%

80

100

125

85

100

118

90

100

111

95

100

105

100

80

80

Kasus

20

8

40

18

14

78

15

2

13

10

5

50

5

5

100

Kasus

20

1

5

18

1

6

15

4

27

10

5

50

5

3

60

%

75

75

100

80

75

94

85

85

100

90

85

94

95

80

84

9

Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

10

Persentase lanjut pengawasan

11

Cakupan Pengawasan

%

50

25

50

60

25

42

70

25

36

75

25

33

80

25

31

12

Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan PKPT

%

60

55

92

75

65

87

80

75

94

85

80

94

90

85

94

tindak hasil


24


Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Satuan

BAB II

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

13

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

SKPD

2

2

100

4

4

100

6

6

100

8

6

75

12

6

50

14

Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu

%

10

10

100

30

30

100

50

50

100

70

70

100

100

75

75

15

Aparatur pengawasan yang bersertifikat JFA

Org

33

20

61

35

21

60

40

26

65

45

32

71

52

34

65


25


BAB II

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dan kinerja pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Kebutuhan

akan

sumber

memberikan pelayanan yang

daya

aparatur

pengawasan

yang

dapat

lebih baik dan cepat dalam pelaksanaan

tugas pengawasan. 2.

Menajemen kinerja yang dapat memberikan pelayanan yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, efekitif dengan kualitas pelayanan prima.

3.

Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat mempengaruhi tugas-tugas dibidang pengawasan pemerintahan.

5.

Adanya tuntutan akan pengembangan organisasi yang lebih berkualitas.

6.

Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan yang belum terkekola dengan baik.

7.

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi.

8.

Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan dibidang pengawasan.


26

Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021

BAB III

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Pencapaian misi disadari akan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis. Faktor – faktor ini dirumuskan dari hasil analsis lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Analisis lingkungan tersebut dengan menggunakan teknik analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan agenda menciptakan Kabupaten Kutai Timur yang aman, demokratis dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa faktor-faktor kunci keberhasilan dan isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu adalah sebagai berikut dengan isu-isu strategis, yaitu : a. Belum optimalnya system pengendalian intern pemerintah; b. Belum optiomalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; c. Masih terbatasnya tenaga profesional dibidang pengawasan terkait denga jabatan fungsional auditor. Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasi (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis Strength ( kekuatan ), Weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat ( ancaman ) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

27

BAB III


Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur seperti tabel berikut : Tabel 7. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur KEKUATAN

KELEMAHAN

1

Tersedianya jumlah sumber daya manusia

1

Belum tertatanya untuk pengawasan

2

Tersedianya prasarana dan sarana

2

Kurangya kompetensi Pengawasan

3

Tingginya motivasi pegawai meningkatkan kinerjanya

dalam

3

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya di bidang pengawasan

4

Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan

4

Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan

5

Komitmen pimpinan dalam peningkatan peranan pengawasan

5

Lemahnya kemampuan komunikasi publik

rangka

PELUANG

menajemen

penganggaran

Pejabat

Fungsional

koordinasi

dan

ANCAMAN

1

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

1

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

2

Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat

2

Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

3

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat

3

Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

4

Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

4

Belum terpadunya monitoring dan pengawasan

5

Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

5

Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, untuk selanjutnya ditentukan bobot dan skor analisisi lingkungan internal dan analisisi lingkungan eksternal pada tabel berikut : Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

28

BAB III


Tabel 8 Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALI ( Analisis Lingkungan Internal ) No.

Faktor yang paling Urgen

Kekuatan dan Kelemahan a

c

d

e

f

g

h

i

j

a

c

d

e

a

g

h

a

a

4

8,89

c

d

e

f

g

h

b

b

2

4,45

c

e

c

c

c

i

c

7

15,55

e

f

g

d

d

d

5

11,11

e

e

e

e

e

9

19,99

g

h

f

f

4

8,89

g

g

g

7

15,55

h

j

4

8,89

i

2

4,45

1

2,23

45

100,00


b

Tersedianya sarana

c

Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya

c

c

d

Banyaknya pengalaman pelaksanaan pengawasan

d

d

c

e

Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

e

e

e

e

f

Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

a

f

c

f

e

g

Kurangnya kompetensi Fungsional Pengawasan

Pejabat

g

g

c

g

e

g

h

Terbatasnya sumber manusia pengawasan

daya

h

h

c

d

e

h

g

i

Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan sistem informasi pengawasan

a

b

i

d

e

f

g

h

Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

a

b

c

d

e

f

g

j

j

dan

dalam

Bobot

b

a

prasarana

Jml

a

i

Jumlah

Tabel 9 Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALE ( Analisis Lingkungan Eksternal ) No.


Peluang dan Ancaman a

a

b

c

d

Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

j

4

9,10

i

b

4

9,10

h

c

j

1

2,28

h

i

j

5

11,36

d

e

f

g

h

i

j

a

a

d

e

a

g

h

a

b

d

b

b

g

h

d

e

f

g

d

d

g

a


a

b

d

d


Bobot

c

Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap keberadaan Inspektorat

Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan

Jml

b

d

29

BAB III


terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah e

f

g

h

No.

i

j


e

B

e

d

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan

a

B

f

d

f


g

G

g

g

g

f


h

H

h

h

h

f

f

g

h

i

e

3

6,82

f

f

f

f

6

13,63

h

i

j

5

11,36

h

h

8

18,17

Jml

Bobot

5

11,36

3

6,82

44

100,00

h


Peluang dan Ancaman a

B

c

d

e

f

g

h

Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

a

I

c

i

i

f

i

h

Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota

j

B

j

j

e

f

j

h

i

j

i

i

Jumlah

Selanjutnya berdasarkan identifikasi di atas, maka ditentukan keterkaitan antara analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan memberikan bobot dan ratingnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 10 Penentuan skor dan rating ALI dan ALE pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur No.

Analisis Lingkungan

Bobot

Rating

Score

1

2

3

4

(5=3x4)/100

Analisis Lingkungan Internal (ALI) A.

KEKUATAN 1.


8,89

4

0,36

2.

Tersedianya prasarana dan sarana

4,45

3

0,13


30

BAB III


3.


15,55

4

0,62

4.

Banyaknya pengalaman pengawasan/ pemeriksaan

pelaksanaan

11,11

2

0,22

5.


19,99

4

0,80

dalam

Sub Jumlah B.

59,99

2,13

KELEMAHAN 1.

Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

8,89

3

0,27

2.

Kurangnya kompetensi Pengawasan

Fungsional

15,55

3

0,47

3.

Terbatasnya Sumber daya Manusia di bidang Pengawasan

8,89

3

0,27

4.

Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan

4,45

3

0,13

5.


2,23

2

0,04

Pejabat

Sub Jumlah Jumlah

40,01

1,18

100,00

3,31

No.

Analisis Lingkungan

Bobot

Rating

Score

1

2

3

4

(5=3x4)/100

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

9,10

4

0,36

2.


9,10

4

0,36

3


2,28

3

0,07

4.

Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

11,36

3

0,34


6,82

2

0,14

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) A.

PELUANG 1.

5.

Sub Jumlah B.

38,66

1,27

ANCAMAN


31

BAB III


1.


13,63

3

0,41

2.


11,36

3

0,34


18,17

4

0,73

4.

Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

11,36

3

0,34

5.

Lemahnya sinergitas pengawasan dengan Pemerintah Kab/Kota

6,82

3

0,20

3.

program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan

Sub Jumlah Jumlah

61,34

2,02

100,00

3,29

Keterangan : Nilai Rating Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah : 1

Sangat Berpengaruh

=

4

2

Berpengaruh

=

3

3

Kurang Berpengaruh

=

2

4

Tidak Berpengaruh

=

1

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :  Kekuatan

=

2.13

 Kelemahan

=

1,18

 Peluang

=

1,27

 Ancaman

=

2,02

Nilai / skor yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut merepresentasikan titik-titik pada diagram ALI-ALE berikut :


32

BAB III


Gambar 2 Nilai Skor pada Diagram ALI-ALE OPPORTUNITY

2

1 STRENGTH

WEAKNESS -2

-1

1

2

-1

-2

THREAT

Berdasarkan titik – titik tersebut dapat ditarik suatu vector strength – weakness yang bernilai positif = 0,95 demikian pula dapat ditentukan nilai

dari vector

opportunity – threat yang bernilai negative = - 0,75. Untuk mengetahui posisi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan hasil vector tersebut diatas, maka dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut :


33

BAB III


Gambar 3 OPPORTUNITY

2

CONSERVATIVE/

AGGRESSIVE

TURN AROUND 1

STRENGTH

WEAKNESS -2

-1

1

2

-1 DEFENSIVE

COMPETITIVE/ -2

DIVERSIFIKASI

THREAT

Posisi tersebut menggambarkan bahwa stretegi yang sesuai untuk Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah strategi Competitive / Diversifikasi artinya organisasi harus lebih pro aktif melakukan perubahan secara kompetitif, karena kekuatan yang dimiliki tidak terlalu besar untuk menghadapai ancaman yang lebih besar dan sebaliknya ancaman tersebut

apabila dikendalikan dengan baik akan

menghasilkan peluang yang besar yang sepenuhnya karena belum tergali dan dikelola dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timu Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “ Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Dayasaing pada Sektor Agribisnis dan Agroindustr “, dengan misi sesuai dengan misi nomor 5 dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur adalah “ Mewujudkan Tata Kelola Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

34

BAB III


Pemerintahan Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik ”. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut telah ditentukan tujuan dan sasaran, yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, dengan 7 (tujuh) sasaran, yaitu : 1)

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN,

2)

Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan

3)

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

4)

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.

5)

Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6)

Pemanfaatan hasil pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

7)

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.

Hal ini bila dikaitkan dengan visi,misi, tujuan san sasaran serta indikator yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 -2021 seperti yang tertuang dalam Bab IV pada buku Renstra ini sangat relevan dan berhubungan dengan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Bila dikaitkan dengan Renstra Kementarian / Lembaga yang dalam hal terkait dengan program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sangat relevan, hal ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

35

BAB III


3.4. Penentuan Isu – Isu Strategi.

Dalam rangka penentuan isu-isu strategis dapat ditentukan dengan melakukan tahapan-tahapan berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci keberhasilan kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dalam uraian di atas berada pada posisi competitive/diversifikasi. Adapun strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO ( mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang ) 1) Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. 2) Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Bupati dengan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait. 3) Tingkatkan

pengetahuan

dan

teknologi

informasi

dengan

selalu

melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama. 4) Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan / stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan. 5) Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan. 2. Strategi ST ( memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman ) 1) Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pejabat Fungsional Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan. 2) Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3) Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan. 4) Tingkatkan pembinaan dan pengawasan. 3. Strategi WO ( Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang ) 1) Memanfaatkan

anggaran

secara

optimal

dalam

melaksanakan

pengawasan. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

36


BAB III

2) Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. 3) Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan 4) Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan. 5) Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik 6) Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Strategi WT ( Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman ) 1) Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas. 2) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan. 3) Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Ekstrernal. 4) Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal 5) Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 6) Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut tabel analisis stratejik dengan faktor SWOT Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur :


37

BAB III


Tabel 11 Analisis Stratejik dengan Faktor SWOT Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Kekuatan (Strength) ALI

1

Tersedianya jumlah daya manusia

2

Tersedianya sarana

Kelemahan (Weakness) 1

Belum tertatanya penganggaran pengawasan

dan

2

Kurangya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan

3


3

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan

4

Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan

4

Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan

5


5


ALE Peluang (Opportunity)

sumber

prasarana

Strategi S + O

menajemen untuk

Strategi W + O

1

Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

1

Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah

1

Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan

2


2.

Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Bupati dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

2

Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan

3


3.

Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.

3

Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan

4

Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

4.

Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan

4

Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan

5

Tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

5.

Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan

5

Lakukan koordinasi komunikasi dengan baik

6

Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ancaman ( Threat ) 1


Strategi S + T 1

Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugas-


dan

Strategi W + T 1

Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan

38

BAB III


tuigas di bidang pengawasan

skala prioritas

2


2.

Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

2

Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan

3


3.

Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan

3

Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal

4

Belum terpadunya system pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

4.

Tingkatkan pembinaan pengawasan

4

Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal

5

Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5

Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

6

Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku

dan

Tahap terakhir dari analisis SWOT adalah menentukan faktor – faktor kunci keberhasilannya dengan melihat keterkaitan strategi dengan visi, misi dan arah kebijakan. Adapun penentuan rangking tersebut didasarkan atas nilai tertinggi dan hasil penjumlahan keterkaitannya serta mempertimbangkan posisi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi Competitive / Diversifikasi. Untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan paling tidak 7 (tujuh) strategi yang nantinya akan dijadikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Hal ini disebabkan tidak semua strategi merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, sehingga instansi lebih terfokus pada pencapaian tujuan organisasinya. Berdasarkan keterkaitan tersebut ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :


39

BAB III


Tabel 12 Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Keterkaitan Dengan No.

STRATEGI Visi

Misi

Arah

Jumlah

Urutan CSF

STRATEGIS S + O 1

Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah

4

4

4

12

I

2.

Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Bupati dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

4

4

4

12

II

3.

Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.

3

3

3

9

4.

Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan

4

4

2

10

5.

Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan

4

4

1

9

V

STRATEGI S + T 1

Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugastuigas dibidang pengawasan

4

4

4

12

III

2.

Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

4

4

3

11

IV

3.

Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan

4

4

2

10

4.

Tingkatkan pembinaan dan pengawasan

4

4

4

12


40

BAB III


Keterkaitan Dengan No.

STRATEGI

Jumlah Visi

Misi

Arah

Urutan CSF

STRATEGIS W + O 1

Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan

2

2

4

8

2

Tingkatkan kompetensi para Fungsional Pengawasan pendidikan dan pelatihan

Pejabat melalui

2

2

4

8

3

Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan

3

3

4

10

4

Manfaatkan system informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan

3

3

4

10

5

Lakukan koordinasi dengan baik

komunikasi

1

1

3

5

6

Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1

1

3

5

dan

VI

STRATEGI W + T 1

Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas

3

3

4

10

2

Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan

3

3

4

10

3

Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal

4

4

4

12

VIII

4

Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal

4

4

4

12

VII

5

Optimalkan kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan

dan

3

3

4

10

6

Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku

4

4

4

12

-

Paling terkait

=4

-

Terkait

=3

-

Kurang terkait

=2

-

Tidak terkait

=1


IX

41

BAB III


Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi kunci untuk Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut : 1. Melaksanakan

pengawasan

secara

optimal dengan

dukungan

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Bupati dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait. 3. Tingkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

pada

Pejabat

Fungsional

Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan. 4. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 5. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/ stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan. 6. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 7. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal. 8. Susun skala prioritas terhadap program danm kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan aparat pengawasan internal dan eksternal. 9. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.


42

Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013

BAB IV

4.1. Visi dan Misi

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif dan sebagai quality assurance serta consulting. Dalam melaksanakan tugas tersebut Aparat Pengawas berpegang teguh kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral. Dengan demikian diharapkan Aparat Pengawas dapat bertindak objektif. Guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan,

harus didukung oleh Aparat

Pengawas yang ahli dalam bidangnya ( profesional ). Dengan demikian akan tercipta Aparat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih dari KKN. Dengan

memperhatikan

situasi

dan

kondisi

pada

saat

ini

dan

mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka Visi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai berikut :

“

MENJADIKAN

INSPEKTORAT

YANG

PROFESIONAL

DAN

AKUNTABEL SEBAGAI PENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVENANCE) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR “ Untuk mewujudkan visi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka dirumuskan Misi sebagai berikut : 1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; 2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan secara efektif,efesien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

43


BAB IV

3. Meningkatkan peran Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur sebagai quality assurance dan consulting; 4. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan dalam mewujudkan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas,kompoten dan profesional;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efesien. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan, maka tujuan yang akan ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi adalah : 1. mencegah terjadinya penyimpangan serta mengungkap hambatan dalam penyelenggraan pemerintah. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 3. Meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif antar Instansi se Kabupaten Kutai Timur. 4. Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran – sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. 2. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja instansi lingkup Kabupaten Kutai Timur. 4. Dimanfaatkannya hasil pengawasan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik


44


BAB IV

5. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Timur Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 2. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 3. Melaksanakan kegiatan Audit dan Evaluasi Atas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah sesuai Standar Audit. 4. Melaksanakan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 5. Mengoptimalkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal. 6. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pengawasan internal dan eksternal. 7. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 8. Meningkatkan potensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop. 9. Meningkatkan tersedianya dukungan sarana dan prasarana.


45


BAB IV

4.3.2. Kebijakan. Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur,

maka arah kebijakan yang akan dilaksankana pada

tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang

telah

ditetapkan

lebih

difokuskan

kepada

pelaksanaan

kegiatan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : 1. Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menuju opini WTP. 2. Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 3. Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Audit dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah. 4. Memanfaatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Fungsional dengan Memantapkan Peran Inspektorat Sebagai Mitra Kerja/ Counseling partner dan Quality Assurance. 5. Meningkatkan cakupan pengawasan, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. 6. Meningkatkan dan menyusun rencana Monitoring dan Evaluasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal. 7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan

dan

mensenergikan

kebijakan

di

bidang

seluruh

pelaksanaan

pengawasan,

baik

atas

dengan

auditan/obyek pemeriksaan maupun Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal. 8. Penerapan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

sesuai

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 9. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya, baik yang bersifat fungsional maupun teknis dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

46


BAB IV

4.4. Nilai – Nilai Organisasi Adapun Nilai - Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah : 1.

Integritas Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2.

Profesional Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama,

sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi,

berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (knowledge) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan (skill) yang tinggi. 3.

Obyektif Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4.

Independent Suatu sikap menjunjung tinggi ketidak berpihakan, profesionalitas

dan

mengutamakan

kesesuaian

mengkedepankan

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.


47


5.

BAB IV

Perbaikan terus - menerus (continous improvement) Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri mengembangkan kualitas SDM, mekanisme kerja dan

(self development),

selalu memperbaiki proses, metode,

produk organisasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.


48


BAB V

5.1. Program dan Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah merumuskan rencana 5 tahun ( 2016 – 2021 ) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk menciptakan Kabupaten Kutai Timur yang Aman, Demokratis dan Dinamis didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta Island Integrity.

5.1.1. Program Prioritas. Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan. 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. 5. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan. 6. Program Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Kutai Timur.


49


BAB V

5.1.2. Program Penunjang. Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2016 – 2021 juga didukung dengan program penunjang antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.1.3. Kegiatan yang ada pada Program Prioritas.

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pada Wilayah Pemerintah dibawahnya. 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan

Pengembangan

tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabiltas Kinerja. 3. Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 4. Pelatihan Penyusunan LKj - IP.

c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1. Evaluasi LKj - IP SKPD. 2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

50


BAB V

3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Inpres No. 5 Tahun 2004. 5. Reviu Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten Kutai Timur.

d. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1. Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itwilkab, Itjen Teknis, Itjen Depdagri dan BPKP. 2. Rakorwasdanas dan Rakorwasda.

e. Program Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1. Mapping / Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 2. Penyusunan Infrastruktur SPIP. 3. Piloting Penerapan SPIP. 4. Penerapan SPIP. 5. Evaluasi SPIP.

5.1.4. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 4. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional. 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

51


BAB V

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 11. Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor. 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 13. Penyediaan Makanan dan Minuman. 14. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah. 16. Penyediaan Jasa Non PNS / TK2D.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2. Pengadaan peralatan gedung kantor / Pengadaan meubeleur 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 2. Pengadaan Pakaian KORPRI. 3. Pengadaan Pakaian Khas Batik Kaltim. 4. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal.


52


BAB V

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Mengacu pada RJPMD yang telah ditetapkan, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah menentukan tujuan, kelompok sasaran dengan indikator yang disesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawasan didaerah, maka indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatit selama 5 (lima) tahun terlampir di tabel 13 berikut ini :


53


BAB V

Tabel 13 Konsistensi Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Selama 5 (lima) Tahun. DATA CAPAIAN PADA KINERJA PROGRAM TAHUN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

DAN KEGIATAN

AWAL PERENCA NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN ( x Rp.1000)

TAHUN -1

Tar get

Tar get

Rp.

TAHUN - 3

Targ et

Rp.

TAHUN - 4

Tar get

Rp.

TAHUN - 5

Targ et

Rp.

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD Tar get Rp.

Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan

Meningkatkan 1 Meningkatnya Kualitas Laporan laporan Keuangan dan pengelolaan Akuntabilitas keuangan Kinerja Pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan provinsi kaltim Timur dan sesuai Sistem Kabupaten/Kota Akuntansi Pemerintah

Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai SAP a. Opini atas Laporan a. Asistensi Laporan Laporan hasil 1 Laporan 1 Keuangan Pemerintah Keuangan asistensi Keuangan Lap Provinsi Pemerintah Daerah Pemda

Rp.

TAHUN -2

b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD sesuai SAP

b. Reviu Atas Laporan Keuangan.

c. Persentase capaian c. Pemeriksaan kinerja SKPD sesuai Kinerja SKPD Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya d. Pemeriksaan Serentak


1 55,000 Lap

1 60,500 Lap

66,550 1 Lap

73,205

1 Lap

5 80,525,5 Lap

99,825

1 Lap

5 109,807,5 Lap

865,150 42 Lap

951,665 210 Lap

3,968,315

42 Lap

2,928,200 210 Lap

12,210,200

950.000 42 SKP D

950.000 210 Lap

4.650.000

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemprov. Kaltim

1 Laporan 1 Lap

1 75,000 Lap

1 82,500 Lap

1 90,750,000 Lap

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SKPD

12 42 Laporan Lap

42 650,000 Lap

715,000 42 Lap

786,500 42 Lap

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

25 42 42 Laporan Lap 2,000,000 Lap

42 2,200,000 Lap

2,420,000 42 Lap

Pemeriksaan Serentak

42 SKPD 42 SK PD

950,000 42 SKP D

950.000 42 SK PD

850.000 42 SKP D

2,662,000

335,780,5

457,882,500

54


Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN a. Penanganan Pengaduan Masyarakat

2 Menurunnya a. Persentase kasus dan penyelesaian penyimpangan pengaduan yang terjadi masyarakat yang dalam ditangani penyelenggaraa b. Jumlah kasus KKN b. Pemeriksaan n pemerintahan dilingkungan Pemprov Tertentu / Khusus c. Jumlah pelanggaraan disiplin pegawai

3 Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas

BAB V

Menurunnya Tingkat KKN Laporan Pengaduan Masyarakat yang diperiksa

20 18 Laporan Lap

Laporan hasil pemeriksaan tertentu

48 50 55 Laporan Lap 2,500,000 Lap 2,750,000

c. Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi PPK dan RB 0 Pencegahan dan Kegiatan Pemberantasan KKN

Program Pengembangan Zona Integritas

Pengembangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

d. SKPD yang ditetapkan d. Penerapan Zona sebagai ZI menuju Integritas pada SKPD WBK/WBBM

Penerapan ZI menuju WBK/WBBM

Program Peningkatan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga kapasitas Sumber Pemeriksa dan Daya Tenaga Aparatur Pengawasan Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Aparatur Pengawasan a. Kegiatan Pelatihan Pelatihan yang bersertifikat Pengembangan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Tenaga Pemeriksa dan Aparatur dan Aparatur Pengawasan Pengawasan yang dilaksanakan b. Pelatihan Teknis Pelatihan teknis Pengawasan dan pengawasan yang Penilaian dilaksanakan Akuntabilitas Kinerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja


16 500,000 Lap

150,000 14 Lap

181,500 10 Lap

199,650 70 Lap

1,196,150

60 Lap

3,025,000 60 Lap

3,327,500 60 Lap

3,660,250 285 Lap

15,262,750

2 keg

803,000 2 keg

803,000 2 Keg

803,000 6 keg

2.409.000

55,000 4 SKP D

55,000 5 SKP D

220,000

0

0,00

0 keg

0 SK PD

0,00

1 SKP D

55,000 2 SKP D

55,000 3 SK PD

12 14 Kegiatan Ke g

14 1,500,000 Keg

14 1,650,000 Keg

1,815,000 14 Ke g

1,996,500

14 Keg

2,196,150, 70 Keg

9,157,650

12 14 Kegiatan Ke g

14 1,000,000 Keg

14 1,100,000 Keg

1,210,000 14 Ke g

1,331,000

14 Keg

1,464,100 70 Keg

6,105,100

0 SKPD

0,00

165,000 12 Lap

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

55


4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP

a. Skor rata-rata hasil b. Evaluasi Sistem Laporan Hasil evaluasi akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Evaluasi SAKIP SKPD kinerja SKPD dan Instansi Pemerintah Kab/Kota Provinsi dan Kab/Kota

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan

5 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

825,000 42 Lap

907,500 42 Lap

6 Laporan 8 8 Lap 1,000,000 Lap

8 1,100,000 Lap

1,210,000 9 Lap

1,331,000

14 14 14 Laporan Lap 1,500,000 Lap

14 1,650,000 Lap

1,815,000 10 Lap

1,996,500

a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan

6 6 Kegiatan Ke g

6 1,000,000 Keg

6 1,100,000 Keg

Penerapan Sistem o 1 Manajamen Laporan Kegiatan Ke Hasil Pengawasan g

150.000 1 Keg

4 850,000 Keg

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah a. Evaluasi LPPD Kab/Kota

Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan

b. Persentase kegiatan b. Penerapan Sistem pengawasan yang Manajemen Laporan sesuai dengan Hasil Pengawasan Program Pengawasan Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

6 Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan

42 750,000 Lap

Laporan Hasil SAKIP Kab/Kota

b. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi.

Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pengawasan a. Cakupan Pengawasan a. Kegiatan Koordinasi Koordinasi kegiatan Yang akan Dicapai Pengawasan Yang pengawasan yang Komprehensif dilaksanakan


BAB V 42 42 Laporan Lap

4 4 Kegiatan Ke g

998,250 42 Lap

1,098,075 210 Lap

4,578,825

10 Lap

1,464,100 51 Lap

6,105,100

10 Lap

2,196,150 62 Lap

9,157,650

1,210,000 6 Ke g

1,331,000 6 Keg

1,464,100 30 Keg

6,105,100

150.000 1 Keg

150.000 1 Ke g

150.000 1 Keg

150.000 5 keg

750.000

935,000 4 Keg

1,028,500 4 Ke g

1,131,350 4 Keg

1,244,485 16 Lap

5,189,335

56


BAB V

pengawasan

Meningkatkan 7 Terlaksananya pengendalian intern Penerapan pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemprov. Kaltim a. Skor rata-rata a. Penerapan Sistem Penerapan SPIP SKPD Pengendalian Intern Pemerintah

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan SPIP di SKPD Pemprov. Kaltim

b. Evaluasi Sistem Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern SPIP Pemerintah

JUMLAH

6 SKPD

6 SK PD

8 620,000 SKP D

682,000 10 SKP D

750,200 10 SK PD

825,220 42 SKP D

907,742 42 SKP D

0 SKPD

0 SK PD

0,00 8 SKP D

150,000 10 SKP D

150,000 10 SK PD

150,000 42 SKP D

150,000 42 SKP D

15.000.000

16.305.000

18.608.000

20,218,000

21,944,042

3,785,162

600,000

91,455,424

*) Kode Rekening Program dan Kegiatan belum dicamtumkan, karena akan diusulkan untuk menjadi program dan kegiatan baru.


57


BAB VI

6.1. Indikator Kinerja SKPD.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan RJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021, maka Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada periode 5 (lima) tahun, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Instansi Pengawasan di daerah. Indikator – Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaianya sebagai berikut : Tabel 14 Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah Target / Tahun No.

1.

Tujuan

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran

Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov kaltim sesuai SAP

Indikator

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD sesuai SAP

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur 54

Satuan 2016

2017

2018

2019

2020

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Persen

40

50

60

70

80


Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggara an pemerintahan

BAB VI

Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya

Persen

85

90

93

95

97

Persentase penyelesai an pengaduan masyarakat yang ditangani

Persen

80

85

90

95

100

Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov

Kasus

5

4

3

2

0

Target / Tahun No.

Tujuan

Sasaran

Indikator

Satuan 2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

Kasus

20

18

15

10

5

SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM

SKPD

1

2

3

4

5

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas

Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

Orang

32

40

45

50

52

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP

Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dan Kab/Kota

Skor

60

65

70

75

80

Persentase LPPD Kab/ Kota yang mendapat nilai

Persen

30

50

60

70

80



BAB VI

sangat tinggi 2.

3.

Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan

Meningkatkan pengendalian intern pemerintah

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Persen

75

80

85

90

95

Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan

Persen

60

75

80

85

90

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan

Cakupan Pengawasan Yang akan dicapai

Persen

25

50

80

95

100

Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD

Skor

10

20

30

50

60

Persen

10

30

50

70

100

Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat.



BAB VI

Dari indikator kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai tabel 15 berikut :

Tabel 15 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016 – 2021

No.

Sasaran

Indikator Utama

Alasan

Sumber Data

1.

Meraih Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melakukan Asistensi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas kesesauai dengan SAP

Laporan Hasil Asistensi Reviu Keuangan Pemerintah Daerah dan LKPD oleh BPK

2.

Terwujudkan Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN

Jumlah Kasus KKN dilingkungan Pemerintah Daerah.

Melakukan pemeriksaan khusus/ tertentu atas kasus KKN

Laporan Hasil Pemeriksaan Tertentu / Khusus

6.3. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 akan diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang



BAB VI

memuat visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih, maka dapat digambarkan pada tabel 16 berikut ini :



BAB VI

TABEL 16. INDIKATIOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD RPJMD KABUPATEN

RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN

SASARAN

Tujuan 1

Sasaran 1

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terwujudkan Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN

PROGRAM PRIORITAS

Program Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan tindak pidana Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

Mencegah Terjadinya Penyimpangan serta mengungkap hambatan dalam penyelenggaraan Pemerintah

Sasaran : 2


1

Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PRIORITAS RENSTRA

TARGET SATUAN 2016

2020

a.

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani

Persen

80

98

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

b.

Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Daerah

Kasus

15

3


c.

Jumlah pelanggaraan disiplin pegawai

Kasus

20

5


Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan mempertahank an Opini WTP


Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah


2

Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan pemerintah Daerah dan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah

BAB VI Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

b.

Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD berbasis akrual

Persen

50

90


c.

Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya

Persen

85

97


Orang

34

50

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Skor

60

80

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

3

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas

a.

Aparatur Pengawasan yang bersertifikat.

4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

a.

Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas

poin


BAB VI

berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan

Meningkatkan pengendalian intern pemerintah


5

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Kebijakan KDH

kinerja SKPD

b.

Persentase LPPD yang mendapat nilai sangat tinggi

Persen

30

90


a.

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan

Persen

75

95


b.

Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan

Persen

75

90


Persen

50

100


Skor

10

60


6

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan

a.

Cakupan Pengawasan yang akan dicapai

7

Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a.

Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD


BAB VII

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025, dalam rangka pencapaian akuntabiltas kinerja instansi pemerintah yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplemnetasikan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk dievaluasi melalui LKj - IP Tahunan.

Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 adalah dokimen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan internal pemerintah, khususnya Aparatur Pengawasan yang ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan diharapkan Renstra tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur akan mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan Rensta ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.


64


BAB VII

Demikian Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 dan RKPD pada setiap tahunnya..

Sangatta, 9 Mei 2016

INSPEKTUR,

Drs. H. Abdul Muis, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580606 198403 1 015


65

Renstra Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun

Recommend Documents