BAB I PENDAHULUAN. Renstra Inspektorat

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan

daerah pada umumnya dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa

kepemimpinan Kepala Daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang termuat dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Proses penyusunan Renstra Inspektorat sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu persiapan penyusunan Renstra SKPD; penyusunan rancangan Renstra SKPD; penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan penetapan Renstra SKPD.

Proses penyusunan Renstra

Inspektorat dilakukan dengan mengikuti bagan alir tahapan penyusunan Renstra SKPD Provinsi seperti yang digambarkan dibawah ini

Renstra Inspektorat 2012-2017

1

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

Verifikasi sesuai Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra Renstra-KL dan Renstra SKPD Kab/ dan Renstra Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Kota

Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD

Penelaahan KLHS

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan RenstraSKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Penelaahan RTRW

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Tujuan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

RENSTRASKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L, program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan dan sasaran yang

akan

dicapai

dalam

jangka

waktu

pelaksanaan

Renstra

SKPD

kabupaten/kota, dan program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L, program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan dan sasaran yang akan Renstra Inspektorat 2012-2017

2

dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi, dan program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. 1.2. Landasan Hukum Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sbb : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851); 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 No,. 62); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No. 4106); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; Renstra Inspektorat 2012-2017

3

14. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemda; 15. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 16. Permendagri Nomor

54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo; 19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ....Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo;

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Menjadi dokumen komitmen Inspektorat dan pihak yang terkait secara langsung dilingkup Provinsi Gorontalo tentang kondisi 5(lima) tahun yang akan datang yang ingin dicapai diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo serta strategi untuk mewujudkannya. b. Tujuan ·

Menjadi acuan resmi bagi Inspektorat Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyusun RKPD dan Renja SKPD.

·

Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Gorontalo dalam menyusun dokumen perencanaan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan daerah.

·

Menjadi acuan resmi untuk pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo

1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,


4

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat 2.2 Sumber Daya Inspektorat 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2012-2017 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Inspektorat 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ...... Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo bahwa kedudukan Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspekturbertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi

mendapat

pembinaan

dari

sekretaris

Daerah,

yang

dalam

pelaksanaannya Inspektorat Provinsi mempunyai tugasmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;dan c.

pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 12 tahun 2013, terdiri dari : 1. Inspektur Provinsi 2. Sekretariat terdiri dari : a.

subbagian evaluasi dan pelaporan

b. subbagian keuangan c.

subbagian umum dan kepegawaian

3. inspektur pembantu wilayah I; 4. inspektur pembantu wilayah II; 5. inspektur pembantu wilayah III; 6. inspektur pembantu wilayah IV;dan 7. kelompok jabatan fungsional


6

Gambar susunan

organisasi

Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah sebagai

berikut : INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN EVALUASI PELAPORAN

IRBAN WILAYAH I

IRBAN WILAYAH II

IRBAN WILAYAH III

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

IRBAN WILAYAH IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan bagan diatas Inspektorat Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang Inspektur Provinsi. Pada bidang kesekretariatan InspekturProvinsi dibantu oleh Sekretariat, dan di bidang pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Sekretariat mempunyai tugasmenyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi 2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Disamping itu dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan fungsional dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Provinsi.


7

7.1. Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat ditunjang oleh lingkungan strategis internal.Lingkungan strategis internal adalah kondisi dalam organisasi yang memungkinkan organisasi dapat menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai pada Inspektorat Provinsi Gorontalo berjumlah 87 orang yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang Pegawai Kontrak/Tenaga Honorer dengan komposisi sebagai berikut : a. Menurut Golongan · Golongan IV · Golongan III · Golongan II · Golongan I b. Menurut Jabatan

= 5 = 58 = 13 = 0

· Eselon II A = 1 · Eselon III A = 4 · Eselon IV A = 5 · Auditor = 7 · Staf Pemeriksa = 60 c. Menurut Tingkat Pendidikan · · · ·

Pasca Sarjana Sarjana Diploma III SLTA

= 16 = 48 = 8 = 5

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2. Aset/Modal Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo, diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat Provinsi Gorontalo. Nilai aset yang dimiliki Inspektorat Provinsi Gorontalo sesuai Daftar Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :


8

No.

Nilai Aset (Rp)

Jenis/Nama Aset

1

Tanah

611.877.900,00

2

Gedung dan Bangunan

3

Peralatan dan Mesin

4

Jaringan dan Instalasi

5

Aset Tetap Lainnya

4.056.704.424,00 604.184.400,00 7.961.000,00 15.990.000,00

Jumlah

5.296.717.725,00

3. Unit Usaha yang Operasional Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo bahwa kedudukan Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspekturbertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pembinaan

kabupaten/kota

dan

pelaksanaan atas

urusan Pemerintahan di

penyelenggaraan

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

pemerintahan

di

Daerah, Daerah Daerah

kabupaten/kota. Sesuai dengan tugas yang diemban oleh Inspektorat Provinsi maka pelaksanaan pengawasan fungsional merupakan unit usaha yang masih operasional dilaksanakan sampai dengan saat ini dan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada stakeholder dan pelanggan. Dalam menyelenggarakan tugas maka, Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi, yaitu : 1. perencanaan program pengawasan; 2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan 4. penanganan kasus pengaduan

7.2. Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang ditetapkan.Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi.Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, Renstra Inspektorat 2012-2017

9

kebijakan, program dan kegiatan.Indikator kinerja yang tepat dan valid diperlukan untuk menakar tingkat pencapaian visi dan misi, maupun tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo periode 2007-2011dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat yang mengungkapkan tentang potensi dan permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat yang mengungkap tentang potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Inspektorat. Kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Tabel

2.2

tentang

Anggaran

dan

Realisasi

Pendanaan

Pelayanan

InspektoratProvinsi Gorontalosebagaimana terlampir . Berdasarkan Tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 diinterpretasibahwa : ·

Untuk Tahun 2007 tidak terdapat kesenjangan/gap atas pelayanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo. Hal ini terlihat dari rasio capaian antara realisasi dengan target renstra, dimana target indikator kinerja kunci dari masing-masing kegiatan mencapai angka 1 atau seluruh target terpenuhi secara 100%.Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah adanya komitmen untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat waktu, adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga tingkat pengaduan masyarakat meningkat. Dalam hal peningkatan kemampuan aparat pengawas

dalam

pemeriksaan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan pembangunan, Inspektorat telah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

dan Pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan

Inspektorat. ·

Untuk Tahun 2008terdapat kesenjangan atas pelayanan yang diberikan Inspektorat.Pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Peaksanaan Kebijakan KDHmerupakanjenis pelayanan yang belum mencapai target Renstra yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi tingkat Pengawasan

Internal


pencapaian dari dan

Pengendalian

Program

Peningkatan Sistem

Peaksanaan

Kebijakan

KDH 10

disebabkankarena frekwensi pelayanan atas Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota yang mengalami penurunan sebesar 30 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dimana hal ini dibuktikan dengan jumlah output kegiatan berupa jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengalami penurunan. Penurunan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota yang mengalami penurunan sebesar 30 % berdampak pula pada pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan, dimana Daftar Temuan Hasil Pengawasan dan Daftar Temuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Disamping permasalahan yang disebutkan diatas penyebab lain dari menurunnya pelaksanaan pelayanan adalah kurangnya ketersediaan jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan serta kurangnya ketersediaan SDM (aparatur pemeriksa yang kompeten) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. ·

Untuk tahun 2009-2011 kesenjangan atas pelayanan yang diberikan Inspektorat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan SDM (aparatur pemeriksa yang kompeten) baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi juga dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang yaitu ratarata 8 % dari jumlah anggaran Inspektorat secara keseluruhan. Kinerja Pelayanan Inspektorat apabila dilihat dari segi pendanaan selang

tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi penurunan anggarandari Rp. 4,225,000,000 menjadi Rp. 4,026,600,000, dan tahun 2010 ke tahun 2011 Rp. 5,185,000,000 menjadi Rp. 5,150,000,000. Rata-rata

pertumbuhan

pemeriksaan terhadap kinerja

anggaran

untuk

Pemerintah

kewenangan

Pelaksanaan

Daerah yang meliputi

bidang

Pemerintahan dan Pembangunan, Ekonomi Keuangan dan Aset, serta Bidang Khusus adalah 22.93. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk kewenangan melaksanakan pemeriksaan walaupun jumlah anggaran tersebut mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dari jumlah Rp. 3.810.193.097 pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.415.640.000 pada tahun 2011. Penurunan jumlah anggaran Renstra Inspektorat 2012-2017

11

memberikan pengaruh pada jumlah hari pemeriksaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar pemeriksaan dan kompleksitas pekerjaan pemeriksaan sehingga

berakibat pada kwalitas hasil pengawasan yang belum maksimal.

Seharusnya jumlah anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan harus lebih ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai yang menjadi tenaga fungsional,

kompleksitas

dan

ruang

lingkup

pengawasan

semakin

bertambah.Dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar 32.35. Penurunan jumlah anggaran pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 memberikan dampak pula pada realisasi anggaran yangmengalami penurunan dari jumlah Rp. 3.680.580.602 ,-pada tahun 2009 menjadi Rp. 3,348,263,431 pada tahun 2011. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk kewenangan Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap satuan/unit kerja.adalah -8.95. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya penurunan anggaran yang dialokasikan untuk kewenangan melaksanakan pemeriksaan

atas

penanganan

pengaduandari

tahun

2007sebesar

Rp.

675.806.500,- menjadi Rp. 290,000,000 tahun 2011. Dari segi pelaksanaan atas pemeriksaan penanganan pengaduan telah diupayakan untuk ditangani secara keseluruhan, namun hal ini memberikan pengaruh pada jumlah hari pemeriksaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga berakibat pada kwalitas hasil pengawasan yang belum maksimal.

Seharusnya jumlah

anggaran yang ditujukan untuk penanganan pengaduan masyarakat harus lebih ditingkatkan, mengingat bahwa kepedulian masyarakat akan berhasilnya suatu pembangunan

semakin

meningkat,

yang

dibuktikan

dengan

semakin

bertambahnya jumlah pengaduan yang dilaporkan. Rata-rata

pertumbuhan

realisasi

anggaran

adalah

sebesar

-4.43.

Penurunan jumlah anggaran pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga memberikan dampak pada realisasi anggaran yaitu penurunan dari jumlah Rp. 463.233.145,- pada tahun 2007 menjadiRp. 289,575,200 pada tahun 2011. Pembinaan Tenaga Fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo rata-rata pertumbuhan anggaran adalah -5.60. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya penurunan anggaran yang dialokasikan untuk kewenangan melaksanakan Pembinaan Tenaga Fungsional pengawasan dari tahun Renstra Inspektorat 2012-2017

12

2007 sebesar Rp. 746,655,500,- menjadi Rp. 519,360,000 pada tahun 2011. Adanya penurunan jumlah anggaran yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga fungsional pengawasan, sangat berpengaruh signifikan pada pengetahuan serta keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga berakibat pada kwalitas hasil pengawasan yang belum maksimal. Seharusnya jumlah anggaran yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga fungsional harus lebih ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai yang menjadi tenaga fungsional, kompleksitas dan ruang lingkup pengawasan semakin bertambah.Dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar -6.99. Penurunan jumlah anggaran pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga memberikan dampak pada realisasi anggaran yaitu penurunan dari jumlah Rp. 746,655,050,- pada tahun 2007 menjadiRp. 493,168,015 pada tahun 2011. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rata-rata pertumbuhan anggaran adalah -2.13. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya penurunan anggaran yang dialokasikan untuk kewenangan Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dari tahun 2007 sebesar Rp. 1,135,064,500,- menjadi Rp. 925,000,000

tahun 2011. Adanya penurunan

jumlah anggaran disebabkan karena menurunnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta tidak dianggarkannya dana untuk kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan sehingga hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar -0.72. Penurunan jumlah anggaran pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga memberikan dampak pada realisasi anggaran. Penurunan jumlah rata-rata pertumbuhan realisasi disebabkan karena adanya penurunan nilai anggaran dari tahun 2007 sejumlahRp. 1,135,064,500 ke tahun 2008 sejumlah Rp. 762,508,595 dan tahun 2009 Rp. 653,630,228.-. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada tahun 2007-2009.

7.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Analisis terhadap Renstra K/L dan Kab/Kota


13

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat maka Renstra yang dianalisis adalah Renstra Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.Berdasarkan Renstra Itjen Kemendagri, tujuan dan sasaran atas pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut : 1. Tujuan: a. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; b. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking dan perbaikan kebijakan (policy recommendation) dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AAUPB); c. Mendorong

terwujudnya

akuntabilitas

yang

tinggi

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi; d. Mengawal reformasi birokrasi; dan e. Mengawasi disfunctional behavior aparat Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui surveillance dan investigation. 2. Sasaran: a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai. b. Kualitatif,

yaitu

sampai

seberapa

jauh

mutu

dan

kualitas

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana. c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula. d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat. 2.4.2 Tantangan dan Peluang Inspektorat Dari hasil analisis atas Renstra Itjen Kemendagri dan Renstra Kabupaten Kota diperoleh kesimpulan bahwatantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : a. Tantangan Renstra Inspektorat 2012-2017

14

1. Tingginya dinamika masyarakat yang menuntut adanya good governance dan clean government. 2. Pengelolaan keuangan Provinsi Gorontalo belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 3. Tingginya tunggakan temuan hasil pemeriksaan terutama yang menyangkut kerugian daerah; 4. Arah kebijakan pengawasan yang ditujukan untuk percepatan reformasi birokrasi 5. Adanya penajaman Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan

Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Provinsi,

pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota,Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. b.

Peluang : 1. Adanya komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam peningkatan disiplin serta penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 2. Adanya semangat memperoleh Opini WTP 3. Adanya komitmen bersama untuk menciptakan good governance dan clean goverment 4. Adanya kewajiban seluruh SKPD untuk menerapkan SAKD dan SAKIP. Pelayanan yang akan diberikan oleh Inspektorat sesuai dengan

tantangan dan peluang diatas adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan dan monitoring bidang Pemerintahan dan Pembangunan 2. Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

dalam hal

penyusunan LAKIP, Penyusunan LPPD Kabupaten /Kota dan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Konsultatif bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam masalah Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kab/Kota

dan

Pelaksanaan

Pembangunan SKPD Provinsi dan Kab/Kota 4. Pemeriksaan dan monitoring bidang Ekonomi, Keuangan dan Asset 5. Pembinaan bidang Ekonomi, Keuangan dan Asset dalam hal Pengembangan Perekonomian Daerah, Perbaikan Iklim Investasi


15

Daerah, Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan pengelolaan BUMD dan BLUD 6. Konsultatif bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota terhadap masalah Pengembangan Perekonomian Daerah dan masalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota 7. Penanganan Pengaduan Masyarakat/Instansi 8. Konsultatif bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, masalah Pengelolaan Keuangan Daerah dan masalah Kasus Tipikor 9. Pendampingan bagi SKPD atas Penerapan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah 10. Pelayanan Tamu SKPD dan Tamu Pemda

Provinsi Gorontalo,

pengurusan kepegawaian Internal 11. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 12. Penyusunan dan pengendalian anggaran, pembayaran gaji dan kegiatan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD


16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan

dan

secara

moral

serta

etika

birokratis

dapat

dipertanggungjawabkan. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini beberapa kondisi Internal dan Eksteral yang berpengaruh terhadap pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo : 3.1.1.

Kondisi Internal 1. Sumber Daya Manusia a. Jumlah auditor masih kurang, tidak sebanding dengan objek pemeriksaan yang menjadi beban tugas pengawasan b. Kompetensi auditor yang ada kurang merata menurut bidang audit c. Kurangnya komitmen aparat pengawas dalam melaksanakan tugas d. Belum memiliki dokumen tertulis yang memuat rencana pendidikan dan pelatihan bagi setiap pemeriksa harus dipenuhi setiap tahunnya. e. Belum sepenuhnya melakukan analisis kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan perangkat pengawasan intern. 2. Mekanisme Kerja a. Belum memiliki internal audit charter atau dokumen tertulis formal yang

merumuskan

tujuan,

wewenang,

dan

tanggung

jawab

inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasannya. b. Komunikasi audit yang masih kurang c. Sistem dan prosedur kerja pengawasan

belum sepenuhnya

dilaksanakan d. Belum diterapkannya standar kendali mutu setiap penugasan


17

e. Belum maksimalnya perangkat berbasis teknologi untuk mengelola, melaksanakan dan menginformasikan kegiatan pengawasan intern. 3. Hubungan Organisasi a. Belum optimalnya kualitas pelayanan koordinasi yang diberikan kepada SKPD b. Kualitas sinergi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah masih kurang. 3.1.2.

Kondisi Eksternal 1. Sumber Daya Manusia a. Mutasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional sehingga mengalami kekurangan tenaga ahli. b. Jumlah anggaran yang digunakan untuk peningkatan kompetensi masih kurang 2. Kelembagaan a. Kewenangan dalam melakukan pengawasan, masih terbatas pada pengawasan APBD b. Koordinasi dengan instansi-instansi vertikal masih lemah. Institusiinstitusi pengawasan(Irjen, BPK, BPKP, UPT kabupaten/kota), belum seluruhnya bersinergi dalam melakukanpengawasan. c. Kegiatan pengawasan dilakukan secara terpisah dengan mengikuti aturan danfokus masing-masing institusi walaupun ada pembagian informasi dimana Inspektorat bertanggungjawab atas pengawasan program-program yang didanai oleh APBD. d. Kurangnya responsibilitas Pejabat dan Penanggungjawab temuan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan 3. Mekanisme Kerja a. Belum dibuat standar pengawasan yang baku yang dijadikan acuan bersama oleh seluruh aparat pengawasan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam melaksanakan tugas. b. Koordinasi baru dilakukan untukmenyamakan persepsi dan tindak lanjut atas permasalahan. c. Belum

sinkronnya

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengawasan.


18

4. Anggaran a. Jumlah anggaran pengawasan masih kurang b. Kurangnya dana untuk pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2012-2017 Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 3.2.1

Visi Dalam periode 2012-2017, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo adalah TERWUJUDNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERBAGAI BIDANG SERTA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN DI PROVINSI GORONTALO” Penjelasan visi : · Mewujudkan Percepatan Pembangunan diberbagai bidang: Merupakan suatu target dari kinerja pemerintah Provinsi untuk sebuah konteks pembangunan lebih merata, melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada artinya semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota guna mengjar target pertumbuhan pembangunan, dengan membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebelumnya. · Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan: Merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktivitas dan nilai tambah masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan sector unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan


infrastruktur

ekonomi.

Dan

semua

itu

semata

19

dikaryanyatakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo tercinta 3.2.2.

Misi : Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalomerupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Maka sesuai dengan visi tersebut diatas maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 sebagai berikut : 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi Penjelasan Misi mendorong laju investasi, percepatan pembangunan kewilayahan, infrastruktur unggulan

pedesaan,

dengan

sekaligus

mengakselerasi

mengembangkan secara

cerdas

potensi terhadap

pencapaian kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian

keahlian

serta

pemenuhan

mutu

kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. 3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. 4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap

anak,

termasuk

issue

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan. 5. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan/angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dlam rangka reformasi birokasi.  Misi Pertama ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerak Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatsan infrastruktur Renstra Inspektorat 2012-2017

20

dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh

khususnya

masyarakat

pedesaan.

Konteks

ini

termasuk

menindaklanjuti agenda sector unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai “Branding Gorontalo” yang diintegrasikan

melalui

Pengelolaan

Peternakan

Sapi,

sekaligus

meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kenudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit.  Misi Kedua ini ditargetkan pemenuhan akan ketersediaan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gartis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Covverage.Hal ini menjadi peran strategis unutk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari askes maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi wanita miskin.  Misi Ketiga diarahkan bagaiman meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto termasuk sumber daya pesisir yang termasuk dalam satu kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai, yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan alamnya.

Sekaligus

dapat

berkontribusi

secara

linear

dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  Misi Keempat Berorientasi pada pengembangan kemandirian dengan menumbuhkembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai

Adat

Istiadat

yang

toleran

antar

sesame.

Serta

mengembangkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social dan politik dan Perlindungan Anak, termasuk penghapusan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan rumah tangga dan lingkungannya yang

juga

mengembangkan

aspek

kesetaraan

Gender

dalam

Pembangunan Daerah. Renstra Inspektorat 2012-2017

21

 Misi Kelima Meningkatkan kinerja pemerintah yang dirahkan dalam perspektif otonomi daerah desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk saling bekerjasama dalam sistem koordinasi yang baik guna mewujudkan terhadap target kinerja pembangunan, pemenuhan hak-hak dasar diantaranya penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan yang baik, terjangkau dan non diskriminasi antara si kaya dan si Miskin. Sekaligus terus mengembangkan sistem tata pemerintahan yang baik demi kepentingan Good Public Service untuk Rakyat Provinsi Gorontalo. 3.2.3.

10 (sepuluh) Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 Untuk mewujudkan Visi Misi tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 yaitu : 1. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokasl dimasing-masing wilayah 2. Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat 3. Meningkatkan laju serta kualitas iklim investasi 4. Meningkatkan kualitas Sumebr Daya Manusia 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan Gratis 6. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata 7. Meningkatkan

integrasi

manajemen

pengelolaan

lingkungan,

khususnya tata kelola potensi sumber daya Kelautan, Hutan, Tanah, Air, dan Danau Limboto secara lebih baik 8. Meningkatkan nilai-nilai pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 9. Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya 10. Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan public 3.2.4.

Keterkaitan Visi dan Misi Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi


22

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isuisu

yang

dirumuskan

tidak

saja

berdasarkan

tinjauan

terhadap

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Berikut ini keterkaitan antara Visi Misidan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Visi dan Misi Inspektorat. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur: “Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo” Visi Inspektorat Provinsi Gorontalo “Pengawasan Internal Yang Profesional Dan Responsif Guna Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Amanah” No 1

2

3

4

5

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Misi Inspektorat

Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan/angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dlam rangka reformasi birokasi.

1. Mendorong peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Secara Profesional dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang komprehensif,efisien dan efektif


23

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ........Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa kedudukan Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

yang

dipimpin

oleh

inspekturbertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten/kota..Oleh karena itu jika dilihat dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, maka terdapat keterkaitan yang erat dengan visi dan misi Inspektorat.Hal ini disebabkan karena keberadaan Inspektorat adalah suatu kebutuhan bagi Pemerintah Daerah untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Peran Inspektorat selaku internal auditor akan berperan sebagai Quality Assurance dan Consulting. Sebagai Quality Assurance Inspektorat berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan, sedangkan sebagai Consulting, Inspektorat berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumberdaya. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dan perubahan Paradigma Internal Auditor yang semula sebagai watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting, maka tentunya visi dan misi Inspektorat harus dapat menjamin bahwa seluruh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus tercapai.

3.3. Telaahan Renstra K/L Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat maka Renstra yang ditelaah adalah Renstra Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan Renstra Itjen Kemendagri, VisiInspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeriadalah : “ Terciptanya Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”. Renstra Inspektorat 2012-2017

24

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, perlu tindakan nyata yang akan dilaksanakan dan rumusan atas upaya-upaya nyata yang dilakukan dalam bentuk misi sesuai tupoksi sebagai berikut : 1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan secara efektif, efisen dan ekonomis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Mencegah

sedini

mungkin

terjadinya

upaya

pemborosan,

kebocoran,

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses kepemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib bersih dan bebas KKN 4. Mendorong terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri 5. Mendorong terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Dalam negeri disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 6. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)pada unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri 7. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparat pengawasan fungsional dengan

aparat

penegak

hukum

serta

memberdayakan

pengawasan

masyarakat 8. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan perencanaan pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut 9. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting. Berdasarkan visi dan misi Itjen Kemendagri maka dapat disimpulkan faktorfaktor yang dapat mendorong tercapainya visi dan misi Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah : 1. Adanya kepedulian Itjen Kemendagri terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada Pemerintahan Daerah. 2. Adanya upaya untuk meningkatkan peran Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting.


25

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan perikanan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri. Sasaran penyusunan RTRWProvinsi Gorontalo adalah: 1) Terkendalinya pemanfaatan ruang lintas kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan swasta; 2) Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya lintas kabupaten/kota; 3) Tersusunnya

arahan

pengembangan

sistem

pusat-pusat

permukiman

perkotaan dan perdesaan dalam sistem struktur ruang provinsi; 4) Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah provinsi; 5) Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Rencana Struktur tata Ruang wilaya Provinsi Gorontalo adalah 1. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan Pusat kegiatan perkotaan dalam hierarki dan skup pelayanannya, berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang skup pelayanannya provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang skup pelayanannya kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. 2. Rencana pengembangan sistem transportasi diarahkan dengan memelihara dan memperbaiki kualitas (permukaan dan lebar) jalur-jalur yang telah ada serta menambah jalur-jalur. 3. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Energi meliputi Pembangkit tenaga listrik; Jaringan transmisi tenaga listrik; dan Jaringan migas 4. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Telekomunikasi meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal; Sistem Jaringan mikro digital di wilayah Provinsi Gorontalo


26

5. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan

Sumber Daya Air

meliputi Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Irigasi, Air Bersih, Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi Gorontalo meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dan atau lintas kabupaten dan atau kota. Tujuan kebijakan pengembangan pola ruang adalah dikawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah terdiri atas a.

Perwujudan Struktur Ruang Provinsi meliputi Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi, Pengembangan Sumber Daya Air

dan

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi meliputi Perwujudan Kawasan Lindung di Provinsi

Gorontalo,

Perwujudan

Pengembangan

Kawasan

Budi

Daya,

Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunankarena dampaknya yangsignifikan bagi SKPD dimasa datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan telaahan atas analisis gambaran pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah maka isu-isu strategis yang ditetapkan adalah : 1. Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 2. Kurangnya responsibilitas Pejabat dan Penanggungjawab temuan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Renstra Inspektorat 2012-2017

27

3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan jumlah anggaran di bidang pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan. 4. Mendorong terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. 5. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting


28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Gorontalo Pengawasan intern diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses governance hingga pada pemberian saran bagi peningkatan nilai atau value organisasi. Dengan jati diri yang bertumpu pada pemberian bantuan kepada pihak manajemen pemerintah, maka Inspektorat berupaya mengkristalkan semangat pemberian bantuan itu dalam visi yang mengilhami.Dalam hal ini, semangat memberi bantuan tetap disadari sebagai semangat yang diilhami oleh tuntutan independensi. Dengan demikian, pemberian bantuan tidak lantas diartikan sebagai upaya peleburan diri menjadi sama dengan pihak yang dibantu. Jadi, pemberian bantuan adalah upaya memfasilitasi dan memperlancar suatu pembaruan manajemen, tetapi bukan berarti sekaligus sebagai manajemen itu sendiri. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan ”visi” yaitu : “PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF GUNA MENDORONG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AMANAH” Di dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : •

Pengawas Internal Yang Profesional dan Responsif: Pengawas intern yang profesional adalah pengawas intern pemerintah yang memahami bidang pengawasan dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan dengan metodologi yang sistematis dan

sikap kerja yang

berintegritas tinggi, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi mitra kerjanya. Pengawasan intern yang profesional dan responsif mengharuskan adanya persyaratan kompetensi dan

integritas yang tinggi

dalam semangat partisipatif untuk mencapai tujuan bersama suatu organisasi tempat pengawas intern tersebut berada dan senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh.


29

•

Pemerintahan Yang Amanah Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang : a. Berdasarkan Hukum; b. Transparan c. Akuntabel d. Bersih dan bebas KKN e. Menghormati hak-hak asasi manusia ; f. Mempunyai perencanaan, pelaksanaan dan control yang efektif g. Mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat ; dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Keterbukaan Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang

harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat.Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan indikator kunci perwujudan visi Inspektorat sebagai berikut : 1. Program Kerja Pengawasan yang disusun tepat syarat 2. Laporan

Hasil

pengawasan/pemeriksaan

secara

berkala

dibuat

dan

disampaikan ke obyek pemeriksaan 3. Laporan Pengaduan Masyarakat di tindak lanjuti tepat syarat 4. SPIP

terbudayakan/terlembagakan(Jumlah

SKPD

yang

telah

memasang

infrastruktur SPIP) 5. Hasil Evaluasi Program Unggulan secara berkala dibuat dan disampaikankepada SKPD 6. Rekomendasi

hasil

pemeriksaan

yang

selesai

ditindaklanjuti

melalui

pelaksanaan Sidang MP-TPTGR 7. Pegawai Inspektorat yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan 8. SOP Pengawasan yang dibuat dan dilaksanakan 9. Media Informasi Pengawasan yang dapat diakses oleh publik Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah “misi” Inspektorat yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Kedua misi tersebut

pada

dasarnya

ditetapkan

dengan

kesadaran

akan

perlunya

keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat Inspektorat bagi pihak luar dan peningkatan kualitas pengawasan berupa Renstra Inspektorat 2012-2017

30

peningkatan inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Misi Inspektorat dalam tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Secara Profesional dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang komprehensif efisien dan efektif. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun Dengan memperhatikan visi dan misi Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam periode 2012-2017 maka tujuan dan sasaran dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut ini : NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1.

MeningkatkanPe layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatu

SASARAN (3)

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Secara Optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kegiatan Kantor

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 2

3

Meningkatkan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tersusunnya Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja Terlaksananya Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi

INDIKATOR KINERJA (4)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Dokumen, Bahan, 100% 100% 100% 100% 100% Peralatan, Jasa dan SDM penunjang Pelayanan Kantor Sarana dan Prasarana : 100% 100% 100% 100% 100% Paket Penataan Kantor, Kenderaan Penunjang Operasional Kantor dan Peralatan Penunjang kantor Jumlah pegawai yang 29 17 26 29 32 memiliki sertifikasi JFA , jabatan fungsional P2UPD dan kemampuan teknis pengawasan Dokumen anggaran dan 100% 100% 100% 100% 100% laporan keuangan Jumlah Dokumen PKPT dan Lakip

9

9

9

9

9

Frekwensi Pelaksanaan 3 3 3 3 3 Pengawasan Reguler masing-masing 3 kali dalam setahun Tertanganinya Kasus Jumlah kasus pengaduan 34 38 42 46 46 Pengaduan Dilingkungan yang ditangani = minimal Pemerintah Daerah Provinsi 30 Kasus/tahun dan Kab/Kota Terlaksananya Tindak Jumlah Temuan yang 100% 100% 100% 100% 100% Lanjut Hasil Temuan dapat ditindaklanjuti


31

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN (3)

Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Pemutakhiran Data TLHP TKT Nasional Tahun 2012

4

Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5

(4)

(5)

setiap tahun Laporan Hasil 1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Pemutakhiran Data TLHP Tkt Nasional Tahun 2012 Frekwensi pelaksanaan 24 Koordinasi Pengawasan = 24 kali/tahun

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional Terlaksananya Pengawasan Frekwensi Pelaksanaan Reguler Kab/Kota Pengawasan Reguler Kab/Kota = 1 kali dalam setahun untuk setiap kab/kota Terlaksananya Frekwensi Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Masa Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH Jabatan KDH Terlaksananya SPIP Untuk Jumlah SKPD yang Pemerintah Provinsi menerapkan SPIP Gorontalo Terlaksananya Evaluasi Frekwensi Evaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah = 1 kali dalam setahun untuk setiap kab/kota Tersusunnya Kebijakan Jumlah Paket SOP Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan dan media Prosedur Pengawasan informasi pengawasan

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

0

0

24

24

24

24

5

6

3

6

5

2

0

3

0

1

5

3

7

7

7

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

4.3. Strategi dan KebijakanInspektorat Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam periode 2012-2017 pada tabel 4.2 :


32

VISI MISI I

1.

: PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF GUNA MENDORONG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AMANAH : Mendorong peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Secara Profesional dan Berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.1.

Terlaksananya Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi

1.2

Tertanganinya Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota

1.3

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.4.

Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Pemutakhiran Data TLHP TKT Nasional Tahun 2012

1.5

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional Terlaksananya Pengawasan Reguler Kab/Kota

1.6

1.7

Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH

1.8

Terlaksananya SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.9

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.1. Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD yang berkualitas 1.2. Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka Pelaksanaan penanganan Kasus Pengaduan yang berkualitas 1.3. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan melalui MP TPTGR 1.4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Rapat Koordinasi/ Pemutakhiran Data TLHP TKT Nasional Tahun 2012 1.5 Peningkatan koordinasi Pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan 1.6 Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota yang berkualitas 1.7 Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan akhir masa jabatan yang berkualitas 1.8 Peningkatan Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pendampingan dalan penerapan SPIP 1.9 Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka Peningkatan kualitas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

33

MISI II

: Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang komprehensif efisien dan efektif Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1.PeningkatkanPelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1.1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Secara Optimal 1.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kegiatan Kantor

1.MeningkatkanPelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1.1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.2 Penguatan jumlah anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan 1.3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat 2.1 Penguatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta pedoman pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.2 Penerapan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang tepat waktu dan peningkatan mutu laporan kinerja 3.1 Peningkatan kualitas hasil penataan dan penyempurnaan sistim informasi dan porsedur pengawasan

1.3 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

2. Meningkatkan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2.1 Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 2.2.

3. Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

3.1 Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan


1. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan

34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Pengantar Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 5.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD. Pada tahun 2013 Program dan Kegiatan pada Inspektorat Provinsi Gorontalo mengalami perubahan, disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang telah mengalami perubahan 1. Program Inspektorat Program Inspektorat Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra SKPD 2012-2017 sebelum dilakukan reviu RPJMD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan


35

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program yang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD yang dilakukan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan mulai tahun 2014 mengalami perubahan dengan telah digabungnya ketiga Program tersebut menjadi Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mulai tahun 2014 dirubah menjadi Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi mulai tahun 2014 mengalami perubahan dengan digabunganya kedalam Program Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan Dari hasil revieuw RPJMD Tahun 2103 maka program pada Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 3. Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan 2. Kegiatan Inspektorat Kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo berdasarkan Renstra SKPD 2012-2017 sebelum dilakukan reviu RPJMD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi 2. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Renstra Inspektorat 2012-2017

36

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4. Rapat Koordinasi/ Pemutakhiran Data TLHP TKT Nasional Tahun 2012 5. Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional 6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 7. Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota 8. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH 9. Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo 10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD 12. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja 13. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 15. Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 16. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 17. Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat se Provinsi Gorontalo 18. Pembinaan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab/Kota 19. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 20. Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Dengan adanya perubahan pada Program dalam Renstra Inspektorat maka hal tersebut berpengaruh pada perubahan kegiatan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD yang karena sifatnya termasuk dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bersifat reguler maka untuk tahun 2014 digabung dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi. 2. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan karena sifat kegiatanya merupakan satu kesatuan dengan penanganan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan maka untuk tahun 2014 digabung dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 3. Adanya perubahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

menjadi

Program

Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan maka Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja, dipindahkan dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Renstra Inspektorat 2012-2017

37

Pelaksanaan Kebijakan KDH ke Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Adanya perubahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan menjadi Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur maka

hal

tersebut

mengakibatkan

adanya

perpindahan

kegiatan

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur ke Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur. 5. Untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Prov. Gorontalo driubah menjadi kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi mulai tahun 2014 mengalami perubahan dengan digabunganya kedalam Program Penataan dan

penyempurnaan

kebijakan

sistem

informasi

dan

prosedur

pengawasan. Hal tersebut berpengaruh pada perubahan nomenklatur kegiatan dari kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dirubah menjadi Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi

dan

Prosedur Pengawasan Dari hasil revieuw RPJMD Tahun 2103 maka kegiatan pada Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi 2. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4. Rapat Koordinasi/ Pemutakhiran Data TLHP TKT Nasional Tahun 2012 5. Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional 6. Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota 7. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH 8. Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo 9. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 10. Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan 11. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


38

13. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 14. Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 15. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja 16. Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Prov. Gorontalo 17. Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 telah menetapkan program dan kegiatan sesuai RPJMD 2012-2017 yang telah direview dan disesuaikan dengan Revisi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 terlampir.


39

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengantar Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan 3) Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

6.2. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja Inspektoratyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontaloditampilkan dalam Tabel 6.1 seperti terlampir


40

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO. 1.

TUJUAN Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

SASARAN 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR SASARAN 2012

2013

4 Paket

4 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

2 Sarpras

2 Sarpras

2 Sarpras

4 Sarpras

8 Sarpras

10 Sarpras

50%

65%

75%

90%

95%

100%

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

6 Dok

5 Auditor Pertama 3 Auditor Muda 1 Auditor Madya






1. 11 Dokumen (Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Eselon II,III dan IV)

1 Dok

8 Dok

8 Dok

11 Dok

11 Dok

11 Dok

2. Jumlah Dokumen Penganggaran

2. 2 Dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan KAK)

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

3.

3. 3 Dokumen (LAKIP, LPPD dan LKPJ) 4. 5 Laporan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan)

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

5 Lap

5 Lap

5 Lap

5 Lap

5 Lap

5 Lap

1. Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan 1. 17 SKPD kerugian yang material

0 SKPD

0 SKPD

0 SKPD

17 SKPD

25 SKPD

85% (28 SKPD)

2. Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP 2. 7 SKPD pada Level Berkembang

0 SKPD

0 SKPD

0 SKPD

0 SKPD

7 SKPD

19 SKPD

-

-

Kategori Baik

Kategori Baik

Kategori Baik

WBBM

10 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

17 SKPD

19 SKPD

Kategori "B" (19 SKPD)

5. 75%

50%

65%

75%

75%

95%

600 SKTJM

6. 75%

50%

65%

75%

75%

95%

Level 1

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

1 Dok SOP

1 Dok SOP

1 Dok SOP

1 Dok SOP

1 Dok SOP

1 Dok SOP

1 Paket Media Informasi






1. Jumlah Jasa Kantor yang tersedia.

2. Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia

1. 6 Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon dan Internet, Pemeliharaan Gedung Kantor, dan Jasa Kebersihan) 2. Aula, Perpustakaan, Parkir, Mobil KDO

3. Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti 3. 90% diklat sesuai rencana 4. Jumlah dokumen kepegawaian

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas 2. Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi 2.

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

1 Jumlah ASN yang memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja 1. Jumlah Dokumen Perencanaan serta akuntabilitas keuangan

Jumlah Dokumen Evaluasi

4. Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP

3.

Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo

3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – Minimal Baik. 4. Jumlah SKPD yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal Kategori “CC”. 5. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal. 6.

4.

Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan

TARGET KINERJA SASARAN 2014 2015 2016

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal

3. 5 Dokumen (Nominatif, DUK, Kenaikan Gaji Berkala, Daftar Kenaikan Pangkat, DUPAK,) 1


3. Kategori Baik 4. 17 SKPD

Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

1. Kriteria Level 3 atau Integrated (mampu menilai 3E suatu kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern)

1. Target Level 3

Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan,

1. Jumlah Paket SOP Bidang Pengawasan

1. 1 Paket SOP Bidang Pengawasan

2. o Media Informasi Pengawasan.

2. 1 Paket Media Informasi Pengawasan

2017

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Inspektorat

Recommend Documents