1
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan
kesehatan,
pencegahan,
rehabilitasi sejak dalam kandungan
penyembuhan,
pemulihan
dan
sampai usia lanjut. Selain itu
pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang
berlandaskan
prakarsa
dan
aspirasi
masyarakat
dengan
cara
memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan mendukung kepentingan Nasional
Untuk
dapat
meningkatkan
daya
tangkal
dan
daya
juang
pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan telah merupakan keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat dan sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pentingnya penerapan PARADIGMA SEHAT merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan bangsa
yang bersifat proaktif. Paradigma sehat tersebut
merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga
Renstra Dinkes 1010-1014
2
kesehatan mereka sendiri, melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif . Dalam rangka mewujudkan Kota Bogor Sehat
bagi terwujudnya
INDONESIA SEHAT di masa depan, maka dasar-dasar, visi, serta misi pembangunan kesehatan harus dirumuskan dan dapat dilaksanakan serta bertaat azaz dan berkesinambungan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiap tahun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bogor ini adalah dokumen kerja Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini adalah : a. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD b. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD c. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD
Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting
agar
pembangunan
dapat
berjalan
secara
lebih
sistematis,
komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Bogor khususnya di bidang kesehatan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kota Bogor untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 20010- 2014. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian
Renstra Dinkes 1010-1014
3
diterjemahkan
ke
dalam
program-program
pembangunan
kemudian
diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.
2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya
dokumen
perencanaan
kesehatan.
Sedangkan
tujuan
penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Kota Bogor serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Kesehatan.
3. LANDASAN HUKUM a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Renstra Dinkes 1010-1014
4
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393); g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); j.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
Renstra Dinkes 1010-1014
5
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); o. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); p. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA PLATFOM WALIKOTA
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
RPJMD
Renstra SKPD
RKPD
Renja SKPD
APBD
RKA SKPD
KEP. WALIKOTA RINCIAN APBD Renstra Dinkes 1010-1014
DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN
6
diacu
RPJM DAERAH (5 tahun) Pedoman
RPJP DAERAH (20 tahun)
RENS TRA S KPD (5 th)
dijabarkan
RKPD (1 th)
Pedoman
Pedoman
KUA
RAPBD
APBD
PPAS
Musrenbang Tahunan
Pedoman
PERENCANAAN
RENJA S KPD (1 h)
Pedoman
RKA S KPD
DPA S KPD
PENGANGGARAN
Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penjelasan ini berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000. Status Hukum Renstra sesuai Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pasal 4 (3). Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Renstra memiliki sejumlah indikator sebagai berikut : a. Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. b. DRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi primer yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhannya maupun sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang memihak pada masyarakat kurang mampu. c. Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, gejala kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang.
Renstra Dinkes 1010-1014
7
d. Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.
5. SISTEMATIKA PENULIASAN Bab 1 Pendahuluan 1. Latar Belakang – Penyusunan Renstra SKPD – Pengertian Renstra SKPD – Proses Renstra SKPD 2. Maksud dan Tujuan – Tujuan penyunan Renstra SKPD 3. Landasan Hukum – UU, PP, Peraturan Perundangan Lainnya 4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5. Sistematika Penulisan
Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD 1. Struktur Organisasi SKPD (Susunan dan komposisi kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana) 2.
Tugas dan Fungsi SKPD(Bidang urusan pemerintah daerah yang dicakup, tugas dan fungsi SKPD, standar pelayanan minimum yang dilakukan jika ada)
3.
Kondisi Organisasi
Renstra Dinkes 1010-1014
8
Bab 3 Isu-isu Strategis 1. Isu Strategis (Gambaran dan data kondisi Kota Bogor terkait dengan tupoksi SKPD,isu-isu dan permasalahan saat ini dan kondisi yang diharapkan ke depan) 2. Evaluasi dan Analisis (SWOT SKPD) 3. Prediksi Pelaksanaan Tupoksi 5 Tahun Kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum dan hasil kinerja yang akan dilaksanakan
Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan SKPD (merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bogor, yang didapatkan dari hasil analisis SWOT Kondisi Saat ini, Visi Misi Kota Bogor dan Tupoksi/Urusan yang diemban SKPD) a. Visi dan Misi Kota Bogor b. (jelaskan visi misi serta tujuan, sasaran, strategi yang terkait tupoksi/urusan SKPD-nya) c. Visi dan Misi SKPD d. Tujuan , Sasaran, Strategi (merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan
dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai); Bab 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF (merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan, Program yang dicantumkan adalah program yang terkait Misi Kota Bogor pada RPJMD, maupun program rutin internal SKPD)
Renstra Dinkes 1010-1014
9
a. Program dan Kegiatan Kewenangan SKPD (Diuraikan/dijelaskan gambaran rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD serta pentahapan 5 tahun, sesuai dengan urusannya memperhatikan RPJMD serta Program rutin yang dilaksanakan SKPD). Format tabel pendukung seperti RPJMD) b. Rencana Pembiayaan (rencana pembiayaan masing-masing kegiatan). c. Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Keluaran/Output). Bab 6 Penutup Lampiran-lampiran
Renstra Dinkes 1010-1014
