BAB I PENDAHULUAN. Renstra KPPKP Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan secara filosofi diartikan sebagai suatu proses terencana, dilaksanakan secara berkesinambungan untuk merubah suatu keadaan kearah yang lebih baik, pembangunan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu kesisteman dengan melibatkan seluruh sumberdaya yang ada, subsistem terpenting yang menggerakkan dan sekaligus melaksanakan pembangunan adalah sumberdaya manusia, karena sub sistem ini yang akan menentukan efektifitas, efisiensi dan keberhasilan pembangunan dimaksud, dengan demikian, dimensi manusia dalam pembangunan di Indonesia sangat strategis dan vital karena merupakan prasyarat sekaligus tujuan. Keberhasilan program pembangunan secara umum, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas secara khusus, sangat tergantung dari kualitas sumberdaya manusia pertanian yang terdiri dari aparatur, petani dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian (agribisnis), sementara itu kualitas sumberdaya manusia pertanian sangat heterogen dan kualitasnya relatif rendah dengan terjadinya pergeseran tumpuan pemulihan ekonomi dari sektor industri ke sektor pertanian dalam arti luas, maka sektor ini menjadi sektor yang sangat esensial. Berpijak dari ilustrasi diatas, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2008 yang efektif berjalan sesuai dengan SK. Bupati Kotawaringin Barat No. 821.2/103/BKD.III/2008 tanggal 22 Juli 2008 mengenai Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengisi formasi jabatan dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam melaksanakan tupoksinya untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan 2016 diperlukan pedoman/landasan program kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Renstra KPPKP Tahun 2012-2016

1

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang No. 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (SP3K). 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tanggal 22

Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.


2

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (RENSTRA – KPPKP) adalah sebagai dasar dan acuan dalam merencanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan atas kinerja dan untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas serta kualitas kegiatan selama pelaksanaannya.

1. 4. Sistematika Penulisan Mempermudah dalam penyusunan maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Lingkup Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah.


3

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KETAHANAN PANGAN

SUBBAG. TATA USAHA

SEKSI PENGEMB. SDM, KELEMBAGAAN DAN TATA PENYULUHAN, PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SEKSI PENGEMB. SDM, KELEMBAGAAN DAN TATA PENYULUHAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Dari struktur di atas terlihat bahwa struktur yang ada dalam menjalankan tugas operasional kurang sesuai dan banyak menghadapi kendala : 1. Tugas Ketahanan Pangan yang merupakan urusan wajib ditangani hanya setingkat Kepala Seksi (Eselon IV). 2. Tugas Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan urusan pilihan ditangani hanya setingkat Kepala Seksi (Eselon IV). 3. Beban tugas yang diemban terlalu berat ditambah dengan dukungan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang terbatas dalam menangani operasional


5

perkantoran, idealnya untuk melaksanakan kedua bidang tugas diatas diperlukan struktur setingkat eselon II (Badan). 2.2. Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Sumber daya yang dimiliki Kantor Penyuluhan Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat akan digambarkan dalam bentuk tabulasi sebagaimana dibawah ini : Tabel 2.1. Jumlah aparatur di SKPD KPPKP Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Jenis Kepegawaian Struktural Fungsional Pertanian Fungsional Perikanan Tenaga Harian lepas TB Penyuluh Pertanian Swakarsa Tenaga Kontrak Pemda Pendamping Demapan CPNS : - Struktural - Penyuluh Kehutanan Penyuluh Perikanan Swadaya Jumlah

L

P

16 25 6 2 1 1

7 70 1 1 1 -

Jumlah (orang) 23 95 7 2 1 2 1

2 3 4 60

2 6 88

4 3 10 148

Eselon III IV 1 4 1

Ket

4

Tabel 2.2. Keragaan aparatur SKPD KPPKP berdasarkan kepangkatan tahun 2011

No.

Pangkat

Golongan

Struktural

Fungsional (Penyuluh)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat Pengatur Muda Jumlah

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a

1 3 1 1 10 2 1 8 0 27

16 25 29 26 4 1 4 105


6

Tabel 2.3. Keragaan aparatur SKPD KPPKP berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2011 No. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Jenis kepegawaian Struktural Fungsional : - Ahli Pertanian - Ahli Perikanan - Ahli Kehutanan - Terampil Pertanian Tenaga Harian lepas TB Penyuluh Pertanian Swakarsa Tenaga Kontrak Pemda Pendamping Demapan Penyuluh Perikanan Swadaya Jumlah

S2

S1/D.IV

D.3

SLTA

SLTP

TOTAL

1

13

3

10

-

27

-

63 7 3 1

18 -

14 2 -

-

63 7 3 32 2 1

-

1 -

-

2 8

2

2 1 10

1

88

21

36

2

148

Tabel 2.4. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan/BPP tahun 2011

No 1 2 3 4 5 6

Kecamatan/ BPP Arut Selatan Arut Utara Kumai Ktw. Lama P. Lada P. Banteng Jumlah

Catatan : BDK = P = L = M = U =

Jlh Jumlah Klp Gapoktan Tani 193 21 33 13 131 18 105 17 150 14 123 16 735 99

Kelas Kelompok Tani BDK

P

L

107 19 81 54 27 288

80 14 46 51 79 115 385

0 4 43 8 61

M

U 0 1 0 1

0 0 0

Jlh Garapan (ha) 4.510 1.165 3.825 1.836 5.960 4.856 22.152

Jlh Penyuluh 23 6 16 12 14 15 86

Belum dikukuhkan Pemula Lanjut Madya Utama


7

Tabel 2.5. Ketersediaan sarana dan prasarana pada SKPD KPPKP tahun 2010

No 1 2 3 4 5 6 7

Peralatan Perkantoran

Kecamatan/ Kabupaten

Gedung

Arut Selatan Arut Utara Kumai Ktw. Lama P. Lada P. Banteng Pangkalan Bun Jumlah

1 1 1 1 1 1 1 7

Kom puter 1 1 1 1 1 1 3 9

Kame ra 1 1 1 1 1 1 1 6

Msn. Ptg Rumput 1 1 1 1 1 1 1 6

Meja 11 8 11 11 11 11 37 100

Kursi 36 15 29 28 32 32 54 226

Speda motor 13 4 7 7 9 11 13 64

Lemari 3 1 2 1 5 12

Ket.

Msn Tik 1 1 1 2 5

Tabel 2.6. Pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 No 1 2 3 4

Desa

Kec.

P. Banteng P. Satu Sabuai Natai Baru

P. Btg Kumai Kumai Arsel

Tahap I 2009 2008 2007 2007

II 2010 2009 2008 2008

III 2011 2010 2009 2009

IV 2012 2011 2010 2010

Pendamping

Pendidikan

Yanti, S.TP Ir. M. Mukhdari Kun Aliman, SP Siswanto, SP

S1 Tek. Pert S1 Tanah S1 Sosek S1 Sosek

Tabel 2.7. Penyaluran bantuan sosial dari APBN dalam rangka Penguatan Modal Usaha Kelompok ( PMUK ) di desa Mandiri Pangan tahun 2010 No 1 2 3 4

Desa P. Banteng P. Satu Sabuai Natai Baru

Besar PMUK (Rp) 100.000.000 100.000.000 130.000.000 100.000.000

Realisasi (Rp) 100.000.000 100.000.000 130.000.000 100.000.000

Keterangan Sudah direalisasikan 100 % Sudah direalisasikan 100 % Sudah direalisasikan 100 % Sudah direalisasikan 100 %

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Capaian Kinerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan selama Tahun 2009 sd 2011 adalah sebagai berikut: a. Program Penunjang : Target dan realisasi program yang menunjang operasional perkantoran dari tahun 2009 sampai dengan 2011 target 100% realisasi 100%, kecuali program pelayanan administrasi perkantoran realisasinya 98%.


8

b. Program Utama 1. Urusan Wajib : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Utama urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan pada tahun 2009 – 2011 adalah 1) Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produk Pangan mencapai 90% Tahun 2009, 60% Tahun 2010 dan 73% Tahun 2011. Untuk kegiatan desa Mandiri Pangan dan Monitoring dan Evaluasi baru dimulai tahun 2011 dimana capaian realisasi adalah 74 % kegiatan pengembangan desa Mandiri Pangan dan 74% untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 2. Urusan Pilihan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Capaian kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

dari tahun 2009 s/d tahun 2011 berturut-turut adalah 80%, 80% dan 88%. Capaian kinerja Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertania/ Perkebunan adalah 100%, 100% dan 92%. Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan Pendampingan Pertanian dan Perkebunan adalah 90%, 100% dan 77%. Sedangkan Capaian kinerja kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan adalah 90% dan 95%. Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010. Selengkapnya capaian kinerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.


9

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009-2011 NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Target Renstra SKPD Tahun keIndikator 2009 2010 2011 Lainnya

Target SPM

Target IKK

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

100%

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2009

2010

2011

2009

2010

2011

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

100%

100%

90%

100%

98%

90%

100%

98%

A

PROGRAM PENUNJANG

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Peningkatan Kapasitas Sarana Prasana Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Fasiltas Pindah/Purna Tugas

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

5

Peningkatan Sumberdaya Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

PROGRAM UTAMA

I

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

100%

100%

100%

90%

60%

73%

90%

60%

73%

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 1

Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

2

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

-

-

100%

-

-

74%

-

-

74%

3

Monitoring dan Evaluasi

-

-

100%

-

-

74%

-

-

74%

II

URUSAN PILIHAN PENYULUHAN PERTANIAN

A

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN

1

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

100%

100%

100%

80%

80%

88%

80%

80%

88%

2

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertania/Perkebunan

100%

100%

100%

100%

100%

92%

100%

100%

92%

3

Penyuluhan Pendampingan Pertanian dan Perkebunan

100%

100%

100%

90%

100%

77%

90%

100%

77%


10

(1)

(2)

B

PENYULUHAN KEHUTANAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

100%

100%

-

90%

95%

90%

95%

(13)

(14)

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 1

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan


11

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih tersedia berbagai potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal: meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman. Di sisi lain penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakain besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan. 1. Ketersediaan Pangan Ketahanan pangan daerah adalah kemampuan daerah itu untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, dan halal. Terkait dengan definisi tersebut maka permasalahan yang dihadapi dalam hubungannya dengan ketersediaan pangan, produksi dan kapasitas produksi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat terbatas, khususnya padi, permasalahan yang dihadapi adalah tingginya konversi lahan tanaman pangan ke tanaman perkebunan, permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya kualitas dan kesuburan lahan, pengelolaan air yang belum optimal, lambatnya penerapan teknologi dan kurang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dari luar daerah. 2. Distribusi Pangan Kabupaten

Kotawaringin

Barat

mempunyai

tantangan

untuk

dapat

mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan tersedia setiap saat. Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah kabupaten adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, sehingga proses kelancaran


12

distribusi pangan dari luar daerah ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab 3. Konsumsi dan Keamanan Pangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun 2011 adalah 245.762 jiwa, tantangan yang dihadapi adalah penyediaan pangan beras yang mencapai 29.923,98 ton pertahun. Untuk menghasilkan beras sebanyak itu diperlukan gabah kering giling (GKG) sebesar 47.348,07 ton, sementara produksi daerah dalam tahun 2011 baru mencapai 24.867,24 ton GKG. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan memerlukan upaya yang tidak ringan, di lain pihak sumber daya lokal mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Meningkatnya pengetahuan yang diikuti adanya perkembangan teknologi memberikan peluang lebih besar dalam mempercepat diversifikasi pangan, karena itu upaya dalam pengembangan diversifikasi pangan ini perlu lebih ditingkatkan lagi.


13

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan 1. Kelembagaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Permasalahan utama yang di hadapi Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan berkenaan dengan fungsi pelayanan kepada masyakat adalah kelembagaan yang masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bab VII Pasal 50 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan untuk bidang ketahanan pangan dan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Nomor 16 tahun 2006 untuk bidang penyuluhan dan belum sesuai dengan amanat. Berdasarkan undangundang dan peraturan pemerintah tersebut penyuluhan dan ketahanan pangan seharusnya ditangani oleh kelembagaan setingkat eselon II (badan), sementara kelembagaan yang ada hanya setingkat eselon III (kantor) sehingga Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan dianggap non Lembaga oleh Pusat Penyuluhan dan Badan Ketahanan Pangan Pusat. Sebagai dampak kelembagaan yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan, Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan tidak berhak mengelola sendiri Dana Tugas Perbantuan yang bersumber dari APBN. Demikian juga dalam alokasi Anggaran Daerah untuk kelembagaan setingkat kantor anggaran yang disediakan dibatasi, akibatnya Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan tidak bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakan karena terbatasnya anggaran. 2. Permasalahan Penyuluhan Dalam hubungan dengan kondisi yang ingin dicapai, dipengaruhi beberapa faktor antara lain:


14

Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit atau modal. Aspek aspek permasalahan tersebut antara lain : 1. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek sub sistem sehingga kualitas dan harga yang diterima masih relatif rendah. 2. Rendahnya kemandiri petani dan lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, saprodi dan informasi pasar. 3. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, baik sebagai kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan pelatihan. 4. Jumlah dan kompetensi penyuluh belum memadai untuk memdukung 4 sukses pembangunan pertanian maupun untuk mengantisipasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 5. Program penyuluhan yang disusun bersama instansi terkait dan pelaku utama belum optimal. 6. Dukungan dana yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi oleh penyuluh di lapangan. 3. Ketersediaan dan kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang berdasarkan optimasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal dihadapkan pada tingginya konversi lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, semakin tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan, meningkatnya jumlah permintaan pangan terutama beras karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun. Produksi beras lokal belum mencapai 50% dari kebutuhan dapat meningkatan resiko kerawanan pangan apabila terjadi penurunan pasokan dari luar


15

daerah dalam jangka waktu tertentu sehingga berdampak pada daerah terindikasi rawan pangan. 4. Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Penganekaragaman pangan berjalan lamban disebabkan keterbatasan ekonomi keluarga, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, adanya penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, adanya pengaruh industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor terutama gandum dan pangan lainnya serta berkembangnya jajanan anak sekolah yang terindikasi mengggunakan bahan pengawet, pewarna dan penyedap yang akhirnya berdampak pada timbulnya berbagai penyakit. Dalam rangka mengurangi konsumsi beras, penganekaragaman perlu ditingkatkan. 5. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan Pemahaman dan komitmen daerah masih rendah terhadap kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam merumuskan kebijakan dalam rangka : (a) mewujudkan ketahanan pangan, (b) keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian dan perwujudan ketahanan pangan. Untuk itu perlu disediakan pendanaan dalam menunjang operasonal Dewan Ketahanan Pangan dari APBD Kabupaten. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1. Kesejahteraan Rakyat, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan


16

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Keadilan, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia 3. Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan

yang

demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Isu strategis yang akan dipecahkan dalam pelaksanaan pembangunan 2013 adalah : 1. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua 2. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat 3. Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup 4. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial 5. Optimalisasi potensi sumber daya unggulan 6. Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi 7. Kapasitas aparatur pemerintah menghadapi tantangan otonomi daerah dan perkembangan global. Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor KKPKP adalah :


17

Prioritas 3 : Program Penanggulangan Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan. Maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi adalah : mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar,pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal. Prioritas 6 : Program Ketahanan Pangan Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain: 1. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah. 2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian. Prioritas 8 : Program Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan antara lain: 1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah. Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan dalam program-program prioritas tahun 2013. Fokus Implementasi Pembangunan pada tahun 2013 berupa program-program meliputi: a. Urusan Wajib 21. Ketahanan Pangan a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.


18

b. Urusan Pilihan 1. Pertanian dan Peternakan a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan c) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan d) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peteranakan. 2. Kehutanan a) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan b) Perencanaan dan Pengembangan Hutan 3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2012-2016 Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagaian integral pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2012-2016, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas ke lima. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh Millenium Development Goals (MDGSs) tahun 2000 dan Deklarasi World Food Summit (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015. Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah : (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilitas harga dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumen dan keamanan pangan. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk : (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.


19

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah lintas sektoral dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan. Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan

pangan berbasis pangan lokal; (b)

mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional; (c) peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; serta (e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang konsusif bagi ketahanan pangan. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.


20

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

3.5. Isu-Isu Strategis 1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan. 2. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan. 3. Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. 4. Penyebab ketiga hal diatas (point 1, 2 dan 3) adalah belum adanya penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bab VII Pasal 45, 46, 47, 48 dan 49 yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. 5. Kelembagaan penyuluhan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Nomor 16 tahun 2006. 6. Masih lemahnya pembinaan kelompok tani. 7. Belum terlaksana sepenuhnya pemberdayaan BPP sebagai homebase dan basis peningkatan profesionalisme penyuluh di kecamatan dan desa. 8. Belum terlaksananya secara penuh latihan dasar dan teknis bagi penyuluh.


21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan kepenyuluhan dan ketahanan pangan. Untuk itu, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2012-2016 yaitu : “Terwujudnya institusi penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan yang kredibel dan inovatif dalam pemantapan penyuluhan pertanian dan pemantapan ketahanan pangan daerah menuju masyarakat petani nelayan yang sejahtera, adil dan jaya” Kredibel berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru Pemantapan Penyuluhan Pertanian upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam bidang penyuluhan yang tercermin dari perubahan perilaku dan pola pikir petani ke arah yang lebih baik, dan meningkatnya kelas kemampuan kelompoktani. Pemantapan Ketahanan Pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Untuk mewujudnya visi tersebut, maka misi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kelembagaan dan SDM Penyuluhan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. 2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dan daerah.


22

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 4.2.1. Tujuan : Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Meningkatkan SDM Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok 3. Meningkatkan sarana prasanana BPP untuk memberikan pelayanan penyuluhan di tingkat BPP dan Pos Penyuluhan 4. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan

dengan mengoptimalkan

sumberdaya lokal secara berkelanjutan 5. Mengembangkan sistem distribusi dan akses pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat 6. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penurunan konsumsi beras per kapita. 7. Penanganan kerawanan pangan. 4.2.2. Sasaran : 1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Penyuluh : a. 98 orang Penyuluh Pertanian b. 7 orang Penyuluh Perikanan c. 3 orang Penyuluh Kehutanan 2. Meningkatkan kelas kelompoktani sebanyak 735 tersebar di 6 kecamatan terdiri dari : a. 288 kelompok Belum Dikukuhkan (BDK) , b. 385 kelompok kelas Pemula, c. 61 kelompok kelas Lanjut d. 1 kelompok kelas Madya serta 99 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 3. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan di 6 BPP 6 kecamatan.


23

4. Mempertahankan tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 2.500 Kkal energi, 65 gram protein, dan 60 gram lemak dan membangun 1 unit gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten kapasitas minimal 100 ton. 5. Berkembangnya sistem distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat. 6. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman guna menurunkan konsumsi beras per kapita sebesar 1,5 % per tahun. 7. Penanganan daerah rawan pangan dengan deteksi dini (early warning) melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).


24

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatkan SDM Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.

Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok

Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutan sebesar 20 % Meningkatnya kelas kemampuan poktan sebesar 10%.

3.

Meningkatkan sarana prasanana BPP untuk memberikan pelayanan penyuluhan di tingkat BPP dan Pos Penyuluhan

98 orang Penyuluh Pertanian 7 Orang Penyuluh Perikanan 3 Orang Penyuluh kehutanan 735 poktan di 6 kec. terdiri dari : a. 288 klpk Belum Dikukuhkan (BDK) , b. 385 klpk kelas Pemula, c. 61 klpk kelas Lanjut d. 1 klpk kls Madya serta 99 Gapoktan 6 BPP di 6 Kecamatan

4.

Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal secara berkelanjutan


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2012 2013 2014 2015 2016 (5) (6) (7) (8) (9) 2%

5%

2%

4%

Meningkatnya sarana prasarana BPP untuk memberikan pelayanan penyuluhan di tingkat BPP dan Pos Penyuluhan sebesar 65 %

15%

1. Rapat Koordinasi meningkat kan tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita.

Terlaksananya 2 kali Rapat Koordinasi meningkat ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 2.500 Kkal energi, 65 gram protein, dan 60 gram lemak.

2. 1 unit gudang cadangan pangan daerah beserta isinya sebesar 100 ton per tahun.

Tersedianya gudang cadangan pangan daerah beserta isinya sebesar 100 ton setara beras

10 %

16 %

20%

6%

8%

10%

30%

45%

55%

65%

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 buah gudang cadangan pangan

Terisinya sebanyak 50 ton




25

(1) 5.

(2)

(3)

Mengembangkan sistem distribusi Rapat Koordinasi memperlancar dan akses pangan untuk memelihara sistem distribusi pangan sehingga stabilitas pasokan dan harga pangan dapat menjaga stabilitas harga dan yang terjangkau bagi masyarakat pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat.

(4) 1. Terfasilitasinya Rapat koordinasi Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 2. Tersedianya data pasokan dan informasi harga pangan pokok

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

4 Laporan ketersediaan Pangan

4 Laporan ketersediaan Pangan

12 Laporan harga pangan

12 Laporan 12 Laporan harga harga Pangan Pangan

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan ketersediaan ketersediaan ketersediaan Pangan Pangan Pangan 12 Laporan 12 Laporan harga harga Pangan Pangan

6.

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penurunan konsumsi beras per kapita sebesar 1,5 % per tahun

10 Desa Penerima Manfaat Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Terbinanya 10 desa Penerima Manfaat Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

7.

Penanganan kerawanan pangan.

Penanganan daerah rawan pangan dengan deteksi dini (early warning) melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

terdeteksinya Daerah Rawan Pangan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan


10 Desa

4 laporan

26

4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Untuk mewujudkan visi misi KPPKP maka strategi yang akan dilaksanakan adalah : 1. Melaksanakan koordinasi sinergis dalam menyusunan perencanaan pelaksanaan penyuluhan dengan instansi terkait baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. 2. Penataan mekanisme kerja mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta penataan jenjang karir, sistem penghargaan dan sanksi bagi penyuluh. 3. Peningkatan koordinasi dengan kelembagaan teknis, penelitian dan pengembanga agar penyuluh mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. 4. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar. 5. Mendorong

pengembangan

cadangan

pangan,

sistem

distribusi

pangan,

penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar. 6. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar. 7. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat. 8. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat. 9. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. 4.3.2.Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diatas maka kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kepada masyarakat. Renstra KPPKP Tahun 2012-2016

27

2. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan suatu programa yang disusun bersama antara penyuluh dan petani. 3. Peningkatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap jenjang karier dan penghargaan atau sanksi bagi penyuluh. 5. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas beras jagung dan daging sapi. b. Mempertahankan tingkat produksi perikanan c. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan ptensi sumber daya lokal/wilayah. d. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) e. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan f. Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga. 6. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat. b. Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan, serta daya beli masyarakat. 7. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, melalui : a. Sosialisasi, Promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; c. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu). d. Pengawasan keamanan pangan segar. 8. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, melalui a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektoral. b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat. c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.


28

d. Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program divesifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. e. Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan. f. Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.


29

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan untuk tahun 2012 – 2016 meliputi : Program Penyuluhan : 1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dengan kegiatan; 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan; 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan; 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan; 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan kegiatan; Program Ketahanan Pangan : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 10 kegiatan Kegiatan Indikatif Secara rinci kegiatan indikatif Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilaksanakan untuk tahun 2012 - 2016 antara lain; Program Penyuluhan 1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan kegiatan: a. Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; b. Peningkatan kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; c. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan; 2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dengan kegiatan ; a. Kajian sistem penyuluhan perikanan. 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan ; a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis c. Peningkatan kemampuan lembaga petani d. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani


30

e. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur. 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan; a. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan; a. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat b. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak. 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan kegiatan; a. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan. b. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat c. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan. Program Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan; a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan. b. Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah. d. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. e. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. f. Pengembangan Desa Mandiri Pangan g. Pengembangan Lumbung Pangan Desa. h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. i. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan. j. Pengembangan Diversifikasi Pangan Daerah.


31


32


33


34


35


36

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1)

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan sebesar 20 %

Penyuluh Ahli 73 Orang Penyuluh Trampil 32 THL TB 2 Penyuluh Pertanian Swakarsa 1 Penyuluh Perikanan 10

Peningkatan Kompetensi dan profesional penyuluh melalui jenjang diklat dan sertifikasi profesi sebesar 2%






2

Meningkatnya kelas kemampuan poktan sebesar 10%.

735 Poktan terdiri dari 288 Belum Dikukuhkan (BDK) , 385 Pemula, 61 Lanjut dan 1 Madya serta 99 Gapoktan

735 Poktan 280 BDK, 393 Pemula, 62 Lanjut dan 0 Madya serta 99 Gapoktan




735 Poktan 197 BDK, 462 Pemula, 73 Lanjut dan 1 Madya 3 serta 99 Gapoktan

735 Poktan 197 Belum Dikukuhkan (BDK), 462 Pemula, 73 Lanjut dan 1 Madya 3 serta 99 Gapoktan

3

Meningkatnya sarana prasanana BPP untuk memberikan pelayanan penyuluhan di tingkat BPP dan Pos Penyuluhan sebesar 65 %

6 BPP di 6 Kecamatan dan 1 Posluhkan

Tersedianya LCD Projector sebanyak 6 unit

Termanfaatkannya LCD Projector sebanyak 6 unit



Termanfaatkannya LCD Projector sebanyak 6 unit di 6 kecamatan


-

37

(1) 4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya ketersediaan pangan sebesar 60%

Belum tersedianya gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten

-

Terbangunnya gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten kapasitas 100 ton

Terisinya gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 100 ton




5

Terdistribusinya pasokan pangan sampai di tingkat rumah tangga dengan harga yang stabil sebesar 90%

Ketersediaan Informasi harga 60% Stabiltas Harga dan Pasokan Pangan *Harga stabil bila gejolak kurang dari 25% *Pasokan stabil bila penurunan 5-40 %

Keterediaan Informasi harga 65% Harga dan Pasokan Stabil

Ketersediaan Informasi harga 70% Harga dan Pasokan Stabil


Ketersediaan Informasi harga 80% Harga dan Pasokan Stabil


Ketersediaan Informasi harga 90% Stabiltas Harga dan Pasokan Pangan *Harga stabil bila gejolak kurang dari 25% *Pasokan stabil bila penurunan 5-40 %

6

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan sebesar 90%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih 79%

Skor PPH 81%

Skor PPH 83%

Skor PPH 85%

Skor PPH 88%

Skor PPH 90%

Skor PPH 90%


38


39

BAB I PENDAHULUAN. Renstra KPPKP Tahun

Recommend Documents