BAB I PENDAHULUAN. RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Provinsi Gorontalo sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang sektor kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang, peningkatan

ekonomi

masyarakat

yang

berkeadilan,

program

pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu serta percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dalam aspek legal/formal

maupun

menjawab

tantangan

dan

permasalahan

pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktifitas dan produk perencanaan dalam pembangunan

daerah

merupakan

kunci

keberhasilan

dalam

pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

1

RENSTRA SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah serta RPJMN 2009-2014, dimana RENSTRA SKPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan SKPD. RENSTRA SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif. Keberadaan RENSTRA DKAD 2012-2017 merupakan bagian dari

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merujuk pada agenda pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 20052025, RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DKAD selama periode perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RENSTRA kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) DKAD Provinsi Gorontalo. Alur penyusunan RENSTRA DKAD mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dapat dilihat sebagai berikut :


2

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra Renstra-KL dan Renstra SKPD Kab/ dan Renstra Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Kota

Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD

Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan RenstraSKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Penelaahan RTRW

sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

RENSTRASKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

Gambar 1 : Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD Provinsi


3

Visi dan misi yang dituangkan dalam RENSTRA DKAD merupakan integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ukuran pencapaian kinerja DKAD, baik untuk jangka menengah dan tahunan. Ada 4 (empat) tahapan besar dalam penyusunan RENSTRA DKAD yaitu : 1. Tahap Persiapan. Tahapan ini mencakup pembentukan Tim Penyusun RENSTRA DKAD dan penyusunan agenda kerja tim penyusunan RENSTRA. 2. Tahap Perumusan/Penyusunan. Tahapan ini mencakup : a.

Rancangan RENSTRA DKAD dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD.

b.

Perumusan rancangan RENSTRA DKAD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : -

Pengolahan data dan informasi;

-

Analisis gambaran pelayanan;

-

Review RENSTRA Kementerian/Lembaga, dalam hal ini KEMENDAGRI; KEMENKEU

-

Penelahan draft RTRW Provinsi Gorontalo;

-

Perumusan isu-isu Strategis;

-

Perumusan visi dan misi DKAD;

-

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah DKAD;

-

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah DKAD;

-

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja (mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD), kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;

3. Tahap Verifikasi Rancangan. a.

Verifikasi bertujuan untuk menilai upaya dan capaian kinerja Dinas Keuangan dan Aset Daerah periode sebelumnya serta melaksanakan amanat yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD;

b.

Tata cara verifikasi rancangan RENSTRA DKAD dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :


4

-

Tahap penyampaian kepada Kepala DKAD Cq. Tim Penyusun RPJMD perihal

4.

penyampaian Rancangan RENSTRA DKAD;

-

Tahap verifikasi Rancangan RENSTRA DKAD;

-

Tahap penyesuaian rancangan RENSTRA DKAD sesuai hasil verifikasi. Tahap Penetapan, mencakup : a. Penyesuaian rancangan RENSTRA DKAD; b. Penetapan RENSTRA DKAD oleh Kepala DKAD.

1.2 Landasan Hukum Adapun landasan hukum penyusunan RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo, sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;


5

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

Nomor

13

Tahun

2013

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo 13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo; 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Provinsi Gorontalo; 15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah : 1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan; 2. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan DKAD secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh DKAD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; 4. Untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2012-2017;


6

5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di DKAD; 6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan DKAD Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo 2012-2017 yaitu : 1.

Menjadikan

RENSTRA

sebagai

suatu

dokumen

manajerial

dalam

manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DKAD Provinsi Gorontalo; 2.

Sebagai instrumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas DKAD Provinsi Gorontalo selama 5 tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik DKAD sebagai salah satu institusi

pemerintah di

Provinsi Gorontalo; 3.

Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DKAD Provinsi Goorntalo dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sebagai berikut : Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas : (1) Latar belakang penyusunan renstra yang memuat tentang apakah renstra itu, apa fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra serta keterkaitan antara renstra DKAD dengan renstra K/L dengan renstra Kab/Kota dan dengan renja DKAD, (2) Landasan hukum yang melatar belakangi RENSTRA disusun yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tupoksi dan Kewenangan DKAD,


7

(3)

Maksud dan tujuan penyusunan renstra dan, (4) sistimatika penulisan renstra.

Bab II, merupakan gambaran pelayanan DKAD, terdiri atas : (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisai DKAD, dan uraian tupoksi DKAD (2) Sumberdaya DKAD meliputi SDM, asset/modal, sarana prasarana serta unit usaha DKAD yang masih beroperasi, anggaran dan SOP DKAD (3) kinerja pelayanan DKAD 2007-2011, (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKAD. (5) Peluang dan Tantangan Eksternal Bab III, memuat isu-isu strategis berdasarkan tupoksi DKAD, terdiri atas : (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan DKAD tentang Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana aparatur, (2) telaah visi, misi KDH dan wakil KDH terpilih yang berisikan target tujuan dan sasaran dari visi, misi, Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DKAD (3) Telaah renstra K/L dan renstra DKAD yang berisikan telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaah Kementerian Keuangan, (4) penentuan isu-isu strategis yang berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan DKAD ditinjau dari gambaran pelayanan DKAD, Bab IV, memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategis DKAD yang terdiri atas : (1) penjelasan visi dan misi DKAD, (2)

tujuan dan sasaran jangka menengah DKAD, keterkaitan sebab akibat

antara tujuan dengan sasaran dan dengan visi dan misi

DKAD, (3) strategi dan kebijakan DKAD yaitu rumusan strategi dan kebijakan DKAD, strategi dan arah kebijakan Provinsi serta strategi dan arah kebijakan DKAD dalam 5 tahun mendatang yang dimuat dalam bentuk tabel “Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan”.


8

Bab V, memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam 5 tahun mendatang yang dituangkan dalam bentuk tabel. Bab VI, memuat tentang indikator kinerja DKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, sistimatika penyusunan RENSTRA DKAD adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penullisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DKAD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKAD 2.2 Sumber Daya DKAD 2.3 Kinerja Pelayanan DKAD 2007 -2011 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKAD 2.5 Peluang dan Tantangan Eksternal

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKAD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA DKAD 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi DKAD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKAD 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


9

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DKAD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKAD Prov. Gorontalo Tugas dan Fungsi

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Terbentuknya

DKAD

Provinsi

Gorontalo

sebagai

salah

satu

organisasi/perangkat daerah adalah untuk membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, sebagai Provinsi termuda yang mengejar ketertinggalannya dari ProvinsiProvinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. a. Tugas Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas “Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Keuangan Daerah”.

b. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertera di atas Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD; 4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;


11

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; 7. Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota; 8. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah; 9. Melaksanakan fungsi BUD. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Menyusun rencana program/kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Melaksanakan program/kegiatan

pemantauan

dan

Pengelolaan

evaluasi

Keuangan

terhadap Daerah

pelaksanaan Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; 3. Menyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan 5 (lima) tahunan.

c. Uraian Tugas dan Fungsi Susunan organisasi DKAD Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Anggaran dan Pembinaan 4. Bidang Perbendaharaan 5. Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 6. Bidang Aset 7. Bidang Akuntansi

Adapun Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi DKAD Provinsi Gorontalo, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kepala DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai tugas "membantu Gubernur dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

12

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan

asset

daerah

perbendaharaan,

yang

akuntansi

meliputi dan

bidang

asset

".

pendapatan, Dalam

anggaran,

menyelenggarakan

tugasnya, Kepala DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut PPKD; b. bendahara umum daerah selanjutnya disebut BUD; c. kepala satuan kerja perangkat daerah

2. Sekretaris Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris DKAD Provinsi Gorontalo dan mempunyai

tugas

"Membantu

kepala

dinas

dalam

memimpin

dan

mengkoordinasikan penyelengaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian serta keuangan ".

perencanaan, umum dan

Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Sekretaris DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu : a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dinas; b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi dinas; c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat; d. Pengelolaan

ketatausahaan

perkantoran

serta

penelahaan

dan

pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas; e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian dinas; f. Perumusan bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventarisir dinas g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; h. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala i. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.


13

Sekretariat DKAD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan PDE 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3) Subag Keuangan

3. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan daerah Bidang Anggaran dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan keuangan daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan penganggaran, menyiapkan rancangan APBD, melaksanakan pembinaan dan evaluasi penganggaran SKPD serta evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Dalam

menyelenggarakan

tugasnya,

Bidang

Anggaran

dan

Pembinaan dan keuangan Daerah mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang; b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang penganggaran; c. melaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; d. merumuskan standard, pedoman dan prosedur dibidang penganggaran; e. melaksanakan penyusunan APBD dan perubahan APBD; f. memberikan bimbingan teknis dibidang penganggaran; g. melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota. Bidang

Anggaran

dan

Pembinaan

Keuangan

Daerah

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : 1) Seksi Anggaran Area I; 2) Seksi Anggaran Area II; 3) Seksi Bina Evaluasi APBD Kab/ Kota

4. Bidang Perbendaharaan Bidang

Perbendaharaan

dipimpin

oleh

Kepala

Bidang

dan

mempunyai tugas " merumuskan konsep kebijakan pelaksanaan APBD, pembinaan, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan, serta membuat laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.".


14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu : a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang; b. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan dan akuntansi SKPD; c. melakukan verifikasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran; d. menerbitkan SP2D; e. melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sistem akuntansi SKPD; f. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; g. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; h. mengkoordinasikan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan instansi terkait. Bidang Perbendaharaan DKAD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu ; 1) Seksi Verifikasi Area I. 2) Seksi Verifikasi Area II. 3) Seksi Verifikasi Area III.

5. Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang

dan

mempunyai

tugas

"merencanakan,

melaksanakan

dan

mengendalikan pemungutan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan”. Dalam

menyelenggarakan

tugasnya,

Bidang

Pendapatan

dan

Penerimaan Pembiayaan DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu : a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang; b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; c. mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;


15

d. melaksanakan pembinaan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerah; e. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dana perimbangan dengan instansi terkait; f.

mengkoordinasikan pemungutan dan pelaporan pajak daerah pada UPTD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pendapatan DKAD

Provinsi Gorontalo dibantu oleh

3 (tiga) Seksi dan tugas masing-masing

Seksi yaitu : 1) Seksi Pengelolaan Pajak. 2) Seksi Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan lain-lain 3) Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan.

6. Bidang Aset Bidang Aset mempunyai tugas "merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan Kekayaan Daerah". Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset DKAD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yaitu : a. menyusunan rencana dan program kegiatan bidang; b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah; c. mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah dengan SKPD dan pihak lain; d. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD, dana bergulir dan BUMD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Aset DKAD Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : 1) Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area I. 2) Seksi Penataan, Pengendalian Aset Area II. 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Aset.


16

7. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi memiliki tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang Akuntansi dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : 1. Seksi Akuntansi Keuangan 2. Seksi Akuntansi Aset 3. Seksi Pelaporan

d. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :


17

KEPALA

SEKRETARIS KEL.JABATAN FUNSIONAL

Subbag Perencanaan,Eval uasi & Pusat data Elektronik Keuangan Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah

Bidang Pendapatan

Bidang Perbendaharaan

Subbag. Keuangan

Subbag Umum & Kepegawaian

Bidang Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Anggaran Area I

Seksi Verivikasi Area I

Seksi Penggelolaan Pajak

Seksi Akuntansi Keuangan

Seksi Anggaran Area II

Seksi Verivikasi Area II

Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area I

Seksi Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan lain-lain

Seksi Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area II

Seksi Akuntansi Aset

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Aset

Seksi Pelaporan

Seksi Bina Evaluasi APBD Kab/Kota

Seksi Verivikasi Area III

Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan

UPT

Gambar 2 : Struktur Organisasi DKAD Provinsi Gorontalo


18

2.2. Sumber Daya DKAD Provinsi Gorontalo Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKAD Provinsi Gorontalo memiliki sumber-sumber daya manusia, asset/modal, yang diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 2. 1 SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang Status Kepegawaian

Pria

Wanita

Jumlah

7 39 27 73

2 37 27 66

9 76 54 139

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Ket.

Tabel 2. 2 SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal Pendidikan Formal Setingkat Doktor (S3) Setingkat Magister (S2) Setingkat Sarjana (S1) D-III Setingkat SMA Setingkat SMP Setingkat SD Jumlah

Pria

Wanita

13 25 6 28 72

7 24 17 18 67


Jum lah 20 49 23 46 139

Ket.

19

Tabel 2. 3 SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi Tingkat Eselonisasi

Pria

Wanita

Jumlah

1

-

1

Eselon II

Ket.

Eselon III 7 1 8 Eselon IV 14 9 23 Pejabat Fungsional Staf 51 56 107 Pegawai Tidak Tetap 25 7 32 (PTT) Jumlah 98 73 171 Tabel 2. 4 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural Diklat Struktural

Pria

Wanita

Jumlah

Diklat Lemhanas Diklat PIM I Diklat PIM II Diklat PIM III/Spama Diklat PIM IV/Adum/Sepada Diklat Prajabatan Jumlah

5 11 54 70

1 7 55 63

6 18 109 133

Ket.

Tabel 2. 5 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Fungsional Diklat Fungsional Diklat Barang dan Jasa Diklat Keuangan Daerah Diklat Perencanaan Diklat Peneliti Diklat Pustakawan Jumlah

Pria

Wanita

Jumlah

3 -

1 3

4 3

3

4

7

Ket.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Saat ini Kantor DKAD Provinsi Gorontalo beralamat di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan kawasan ini merupakan Pusat Perkantoran Gubernur Gorontalo yang terletak di puncak Botu. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, DKAD Provinsi Gorontalo ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :


20

a. Ruang Kantor yang terdiri dari : 1 (satu) ruang Kepala, 1 (satu) ruang Sekretaris, 4 (empat) ruang Kepala Bidang, 5 (lima) ruang Staf dan 1 (satu) ruang keuangan serta 1 (satu) ruang BUD. b. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga : Tabel 2.6 Peralatan Kantor No. Jenis/Nama Barang Urut 1 2 Brankas 1 Dispenser 2 Rak Arsip 3 Rak arsip samsat 4 Boalemo/pohuwato Meubelair 5 Money Counter 6 Loket 7 Mesin Performasi Kertas 8 Lemari Arsip 9 10 Mesin tik 11 Nomorator 12 Kalukulator 13 Kain Gorden 14 Mesin Cetak 15 Alat Cetak Plat Nomor Kenderaan 16 Penghancur kertas Gamet 1000s 17 Filling Kabinet 18 Papan Nama 19 Papan Struktur 20 Tiang Bendera 21 Mesin pangkas rumput 22 Papan data pegawai 23 Magic Com 24 Kotak Saran 25 Tenda Kafilah 26 Rak buku/TV/kembang 27 Spring bed 28 Ac 29 Kursi 30 Kursi Kayu 31 Kursi Putar 32 Kursi Lipat kony 33 Kursi sofa 34 Kursi chitose 35 Kursi ukir jepara


Satuan

Jumlah

Ket

3 Buah unit Buah Buah

4 8 9 13 2 pkt

5

Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah Set Buah Set

10 pkt 5 2 1 16 3 6 58 4 5 2 4 2 4 1 7 2 1 1 1 1 3 3 48 4 35 12 10 1 97 1

21

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Kursi Sudut Kursi Kursi Plastik Meja Kursi Kursi Tamu Meja Kursi Bangku Tunggu Kursi kerja direksi Kursi Rapat Sofa Ukir Meja Kerja Biro Meja Rapat Meja Telepon Meja Biro kecil Meja Meja Pelayanan DeliveriKota/limboto

Meja Komputer Meja Pelayanan Deliveri Kota/limboto


Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

5 2 12 20 3 1 20 1 3 8 57 42 5 1 12 1 15 1

22

c. Peralatan Komunikasi dan Studio/Audio, Alat Elektronik beserta perangkat pendukung lainnya terdiri dari : Tabel 2.7 Peralatan Pendukung Lainnya No. Urut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

Jenis/Nama Barang 2 Printer Komputer NoteBook Sound System Slide Projector Camera Photo UPS LCD Pemasangan LAN Hardisk DDR Scaner CPU Kelengkapan komputer (flashdisk, dll) Sound Note Book Komputer mainframe/server Program komputerisasi SAKD Program komputerisasi SIMDA Komputerisasi Samsat Hub & Port rak server simda

Satuan Jumlah 3 Buah unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah unit Buah Buah

4 52 87 22 1 1 1 20 2 3 1 2 6 6 1 pkt

Buah Buah

1 4 pkt

Buah

3 pkt

Buah

1 pkt

Buah

3 pkt

Buah Buah

1 2 pkt

Ket 5

d. Kendaraan Dinas, terdiri dari : ◊

Kendaraan Roda 4 (empat), terdiri dari : - Kendaraan Dinas 7 (Tujuh) unit.

◊

Kendaraan Roda 2 (dua), 35 (tiga puluh lima) unit.


23

2.2.3. Unit usaha operasional Kontribusi terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dari segi pendapatan. Untuk itu, selain lebih meningkatkan pendapatan daerah dan juga untuk mendekatkan pelayanan wajib pajak terutama kendaraan bermotor, maka DKAD Provinsi telah mengoptimalkan unit-unit pembantu (UPTD) yang tersebar di Kab/Kota yaitu : - UPTD Kota Gorontalo dan Kab.Bone Bolango serta Samsat Pembantu Bilungala. - UPTD Kab.Gorontalo dan Kab.Gorontalo Utara - UPTD Kab.Pohuwato dan Kab.Boalemo serta Samsat Pembantu Popayato

2.2.4 Anggaran Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, DKAD Provinsi Gorontalo selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Gorontalo. Khusus untuk Tahun Anggaran 2012 BKD Provinsi Gorontalo mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 31.135.415.816,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.135.415.816,- Belanja Langsung Rp. 15.000.000.000,- Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 Rincian Belanja 2007 - 2011

2007

Belanja Tidak Langsung (Rp. 57.001.048.033

2008

88.472.611.389

Tahun

Belanja Langsung (Rp) 9.453.055.200

Jumlah (Rp)

Ket.

66.454.103.233

11.028.000.000 99.500.611.389

2009

11.636.733.700

10.265.665.000

21.902.398.700

2010

13.527.787.472

10.200.000.000

23.727.787.472

2011

15.111.902.327

12.731.156.000

27.843.058.327

Sumber : Buku II LRA hasil audit BPK 2009, Perda N0.01 Thn 2011 (Pertanggung Jawaban APBD 2010)


24

2.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui, bahwa Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2010. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Melaksanakan Standar

Operational

Procedures

(SOP)

secara

berkelanjutan

untuk

meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan public sesuai dengan peratuan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. DKAD Provinsi Gorontalo menyusun, mengimplementasikan dan mempertahankan kualitas prosedur yang ditetapkan untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.3. Kinerja Pelayanan DKAD Provinsi Gorontalo 2.3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya

biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumbersumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi asset atau’ melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan


25

baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk “mencari yang hilang” sedangkan intensifikasi diilakukan untuk “menggali yang tersembunyi”. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping itu perkembangan realisasi pendapatan daerah berhubungan dengan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dalam periode 2005-2008 pendapatan negara menunjukan adanya trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebasar 25,6 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing - masing rata- rata tumbuh sebesar 25,6 persen dan 20, 9 persen. Secara lebih rinci dalam periode 2005 – 2008, pertumbuhan penerimaan dalam negeri didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rata - rata tumbuh sebesar 23,8 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29,7 persen. Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut sangat di pengaruhi oleh


26

perkembangan kondisi makro ekonomi, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode 2005-2010. Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber

pendanaan

belanja

negara

dan

pembangunan

negara

untuk

pembangunan nasional. Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 triliun. Dari pencapaian tersebut 73,8 persen diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Kontribusi tersebut lebih besar apabila di bandingkan dengan perannya di tahun 2008

sebesar 67,1

persen. Namun demikian secara nominal penerimaan perpajakan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dibandikan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut terutama di sebabkan oleh terjadinya perlambatan kegiatan perekonomian sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Penurunan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berasal dari penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan ekspor dan import sebesar 9,7 persen dan 15 persen akibat krisis keuangan global. Di samping itu, krisis keuangan global juga sejalan dengan penurunan harga minyak di pasar internasional, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas sebesar 35 persen, sebaliknya penerimaan perpajakan non migas tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan administrasi perpajakan, langkah- langkah intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkiraan mulai meningkatnya aktivitas perdagangan dunia di tahun 2011 ini, pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi industri di dalam negeri. Insentif perpajakan tersebut diberikan dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan dari 28 persen menjadi 25 persen; pemberiaan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 5 persen dari tarif normal untuk perusahan masuk bursa yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki publik; pemberian pajak ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi pajak PPN dan bea masuk sector tertentu; serta terus melanjutkan reformasi administrasi perpajakan. Sedangkan insentif di bidang kepabeanan diberikan dalam bentuk perbaikan fasilitas kepabeanan, insentif untuk perdagangan dan industri, serta fasilitas keringanan bea masuk. Selain itu


27

juga dilakukan kebijakan kenaikan tarif cukai yang di ikuti penyederhanaan tarif cukai, serta peningkatan pengawasan peredaran barang kena cukai. 2.3.2

Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai dengan arah kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat langkah-

langkah pembaharuan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara berkesinambungan. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal masih tetap konsisten diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal, terutama meningkatkan PAD dan penyehatan APBD dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh, sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD 2007-2012 yaitu : 1) PAD diharapkan mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan ratio terhadap PDRB mencapai 2% pada akhir tahun 2012 2) Meningkatkan PAD dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan membayar pajak daerah dan rasa memiliki pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menurunkan tunggakan pajak hingga 10% dari total tagihan pada akhir masa RPJMD 2007-2012. Realisasi sampai tahun 2011 hanya sebesar 4 persen dari total potensi penerimaan pajak daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka upaya penatausahaan dan optimalisasi sumber PAD dimaksukan untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB ADHB hingga ke kondisi ideal 2 persen. Pada tahun 2009 rasio PAD telah mencapai 1,92 % terhadap PDRB, tahun 2010 dengan meningkatnya PDRB ADHB berdasarkan data statistik yaitu 8.056,51 Trillyun sehingga persentase terhadap PDRB ADHB menjadi 1,81%. Tahun 2011 rasio PAD terhadap PDRB ADHB sebesar 1,73% dan tahun 2012 diprediksi sebesar 1,77% terhadap PDRB ADHB. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan pemungutan perpajakan dan penerapan sistem pelayanan pajak yang memungkinkan pelayanan pembayaran pajak cepat dan tepat di kantor SAMSAT utama di Kota Gorontalo dan Kota Limboto yaitu sistem samsat dellivery dan samsat drive true. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, fokus kebijakan diarahkan untuk berpijak

pada 6 prinsip

pengarusutamaan yang tercantum dalam RKPD 2012 yaitu: RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

28

1)

Pengarusutamaan inovasi pembangunan

2)

Pengarusutamaan partisipasi masyarakat

3)

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

4)

Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance)

5)

Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah

6)

Pengarusutamaan peningkatan kinerja. Di bidang penerimaan pembiayaan, selama tiga tahun terakhir investasi

jangka

pendek

pengembangan

Pemerintah manajemen

Provinsi kas

telah

Gorontalo

khususnya

memberikan

dengan

peningkatan

hasil

pendapatan. Pada tahun 2004 jumlah pendapatan dari bunga deposito/jasa giro masih sekitar Rp1,5 Millyar dan pada tahun 2008 telah mencapai Rp7,84 milyar, tahun 2009 mencapai sebesar Rp.10,55 millyar, tahun 2010 sebesar Rp.7,30 Millyar. Untuk tahun 2011 sebesar Rp8,22 Millyar dan tahun 2012 diprediksi sebesar Rp6,12 millyar. Fluktuasi penerimaan dari jasa giro/deposito sangat tergantung dari realisasi pelaksanaan

proyek.

Dalam

arti bahwa

jika

proyek/kegiatan cepat dilaksanakan maka dana idle yang ada dikas daerah semakin berkurang sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari jasa giro dan deposito, selain itu penerimaan jasa giro juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Suku Bunga SBI. Investasi jangka panjang pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri dinilai belum sampai

pada

kondisi

yang

menggembirakan.

Lambatnya

pertumbuhan

kontribusi lebih disebabkan karena pada akhir tahun anggaran 2008 terjadi persoalan Likuiditas keuangan pada PT. Gorontalo Fitra Mandiri dan investasi sedang

memasuki

pada

tahap

awal

dari

penanaman

modal

pada

mesin/peralatan pertanian. Pada Investasi jangka panjang PT. Gorontalo Wisata Mandiri tengah dilakukan restrukturisasi permodalan agar perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, sehingga berdasarkan hasil evaluasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2011 oleh Departemen Dalam Negeri, tidak lagi dianggarkan sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo.


29

2.3.3

Perkembangan Pendapatan Daerah Pada tahun 2011 pendapatan daerah sebesar Rp697, 57 milyar, yang

terdiri dari PAD sebesar Rp133,12 milyar, dana perimbangan sebesar Rp438,41 milyar yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak Rp26,76 milyar, Dana Alokasi Umum Rp400,75 milyar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.10,73 milyar. Komponen pendapatan daerah lainnya yaitu bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp21,84 milyar. Perkembangan pendapatan APBD Pemerintah Provinsi untuk kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 telah meningkat secara bertahap. Realisasi pendapatan daerah

tahun 2007 sebesar Rp.521,58 milyar, atau meningkat

13,19% dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 realisasi sebesar meningkat sebesar Rp537,16 millyar atau meningkat 2,95% pada tahun 2009 realisasi sebesar Rp.561,18 Millyar atau 4,47%. Tahun 2010 realisasi sebesar Rp593.39 Millyar atau 5,73%. Perkembangan pendapatan daerah dari PAD, Dana Perimbangan dapat diuraikan pada bagian berikut. Tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah adalah 7,32% dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari dana perimbangan.

Dari jumlah

pendapatan daerah peran PAD Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2007-2011 rata-rata sebesar 18,90% dari total pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan rata-rata PAD adalah antara 22,79 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo rata-rata 5% – 7,6%. Pengaruh terbesar pertumbuhan PAD adalah berasal dari pajak daerah. Peran pajak daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata 88,33% terhadap PAD atau sebesar 16,68 persen dari Pendapatan Daerah.


30

Tabel 2.9 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 S/D 2011 NO

Uraian

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

PENDAPATAN PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak 1.2.2 DAU 1.2.3 DAK 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah 1.3.1 1.3.2

Hibah Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1.3.3

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya Dana penguatan infrastruktur dan prasana daerah Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD Pendapatan dana darurat

1.3.4

1.3.5

1.3.6

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Pertumbuhan (%) 521,584,139,993 537,168,541,439 561,186,326,559 593,392,627,943 697.576.031.227 7.32 70,078,989,232 95,106,219,346 102,626,018,112 133,124,917,186 158.083.317.775 22.79 59,221,753,094 82,572,430,960 86,443,156,011 120,748,491,227 144,751.936.385 25.92 -

5,000,000 163,912,259 10,852,236,138 12,369,876,127 16,182,862,101 12,376,425,959 13.331.381.390 308,900,309,305 413,118,212,093 458,560,308,447 438,419,685,757 515,369,176,652 17,506,309,305 19,106,216,093 18,889,052,447 291,394,000,000 368,637,996,000 388,325,256,000 25,374,000,000 51,346,000,000

26,933,965,757 26,066.408.886 400,750,820,000 461,118,102,000 10,734,900,000 28,057,200,000

142,604,841,455 40,000,000,000

28,944,110,000

-

99,996,500,000

8,944,110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,608,341,455

20,000,000,000

-

21,848,025,000 -

3,178.24 4.77 14,47 14.47 12.53 61.54

18,900,000,000 5,223.536.800

-39.24 -

18,900,000,000

-10.12

-

-

21,765,000,000

-

-

83,025,000

-

-

-

-

666.77

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan tabel diatas dari jumlah pendapatan daerah sampai tahun 2011 kontribusi terbesar penerimaan adalah berasal dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah yakni berkisar 84%-86%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan 14,47% dengan kecenderungan pendapatan dari DAU meningkat, sementara pendapatan dari DAK cenderung berfluktuasi. Dana perimbangan terbesar bersumber dari transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo berkisar antara 80%– 85% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12,53%. Kenaikan Dana perimbangan akan mengalami kecenderungan menurun sesuai dengan perbaikan celah fiskal. Perkembangan dana transfer dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 digambarkan dalam grafik berikut ini.


31

Gambar 3.10

Sumber : Nota Keuangan APBN 2012 Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, maka Kebijakan pemerintah pusat

untuk meningkatkan PAD yaitu

dengan

mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dengan: 1. Memperluas objek 2. Menambah jenis 3. Menaikkan tarif maksimum 4. Diskresi penetapan tarif Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Untuk Provinsi Gorontalo yang terdiri dari enam kabupaten/kota, maka pendapatan dari pajak kendaraan bermotor perbandingnnya adalah 70% pendapatan menjadi hak provinsi dan 30% menjadi hak kabupaten/kota secara proporsional. Dari porsi 70% dan 30% ini, masing-masing wajib disisihkan untuk pembangunan jalan dan pengadaan transportasi umum", sedangkan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor ini diharapkan akan meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah. Pajak daerah RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

32

lain yang diandalkan adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). PBB-KB pemungutannya dilakukan oleh Pertamina sehingga pemerintah daerah hanya menerima provinsi

dan

hasil yang komposisi pembagianya 30% maenjadi bagian

70%

menjadi

bagian

pemerintah

kabupaten/kota

secara

proporsional. 2.3.4.

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Pada tahun 2007 realisasi belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo

mencapai Rp459.239.655.980,51 atau 84,90% dari anggaran yang tersedia. Ditahun 2011, realisasi belanja menjadi Rp.724.528.423.115,00 atau 94,30% dari anggaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011, rata-rata realisasi belanja terhadap total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebesar 88,71%. Realisasi belanja terhadap anggaran selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.10


33

Tabel 2.10 Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Daerah No

Uraian Belanja Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

2007 459,239,655,981 87,875,482,583 2,526,987,000 3,213,000,000 4,709,933,500

% 2008 84.9 537,723,502,671 87.37 117,134,597,794 84.23 3,731,875,000 58.71 14,500,850,000 98.74 5,701,080,000

% 2009 % 2010 % 2011 83.05 619,327,894,227 91.59 567,079,522,671 90.61 724.528.423.115 93.11 136,588,902,386 90.48 165,232,594,521 95.07 187,796,432.27 99.78 8,755,602,250 61.31 1,928,000,000 70.66 1.662.443.865 85.63 14,694,719,000 94.09 16,142,400,000 98.64 66,763.215.789 86.78 2,992,239,648 89.1 4,266,797,209 87.7 6,965,536,209

% 94.3 92.07 66.5 91.78 87.07

1 2 3 4 5 Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota & Pemdes 19,401,357,273 77.61 33,587,580,340 86.44 38,157,153,046 96.5 39,430,332,880 99.7 51,024,380,307 99.91 6 Belanja Bantuan Keuangan 10,177,240,716 88.5 9,692,195,300 98.39 8,554,797,400 96.77 30,930,988,075 96.46 8,098,192,000 99.98 kepada Propinsi/Kab/Kota & Pemdes 7 Belanja Tak Terduga B. Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

200,000,000 66.67 50,000,000 4.32 250,000,000 100 152,356,577 10.27 1,669,799,875 44.52 331,135,654,908 84.84 353,325,324,237 79.48 409,334,480,497 92.32 308,996,053,409 87.04 393,936,017,084 94.2 49,462,296,949 88.2 27,641,145,929 88.39 24,664,746,145 89.67 21,769,939,447 90.92 27,894.842.745 90.55 118,824,647,516 86.91 168,726,203,548 90.9 206,395,927,826 94.06 178,230,007,850 93.03 225.445.500.999 94,17 162,848,710,443 82.45 156,957,974,761 68.93 178,273,806,526 90.76 108,996,106,112 78.14 147.208.079.054 99,46

Sumber: Lampiran Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2007-2010, SIMDA 20072011, data diolah Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga 2011 realisasi belanja terhadap anggaran rata-rata diatas 80%. Pada tahun 2008 dan 2010, dilihat dari presentase terdapat penurunan realisasi belanja dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 realisasi belanja terhadap anggaran sebesar 84,90%, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 83,05% sehingga terlihat ada penurunan realisasi sebesar 1,85%. Demikian pula dengan perbandingan antara realisasi belanja tahun 2009 dan tahun 2010, dari sisi presentase terhadap anggaran terdapat penurunan sebesar 0,98%. Pada pos belanja tidak langsung untuk tahun 2007 sampai 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja pegawai. Pada pos ini terjadi peningkatan realisasi dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai provinsi dari tahun 2007 hingga 2011 karena adanya pengangkatan pegawai CPNS. Pada pos belanja langsung untuk tahun 2007 hingga 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja modal. Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

34

2.3.5 Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi 2.3.5.1 Provinsi Belanja menurut klasifikasi ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dimana tahun 2007 total belanja menurut klasifikasi ekonomi

baru sebesar

Rp439,63 milyar tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp588,34 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 33,82%. Jika dilihat dari jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi, maka ada kecendrungan perubahan dalam kompisisi belanja dimana pada tahun 2007 masih didominasi belanja modal yaitu sebesar Rp.162,84 milyar atau 37,04%, namun pada tahun 2011 terjadi perubahan dimana belanja pegawai telah mencapai Rp215,69 atau 36,66%. Terjadinya perubahan komposisi belanja disebabkan oleh meningkatnya jumlah pegawai di Provinsi Gorontalo serta adanya perubahan penganggaran pada jenis belanja modal dimana belanja modal yang akan diserahkan pada pihak ketiga atau masyarakat jenis belanjanya berubah menjadi belanja barang dan jasa. Ini terlihat dari meningkatnya jenis belanja barang dan jasa dari Rp.118,82 milyar pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp225,44milyar pada tahun 2011. Belanja menurut klasifikasi ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut : Tabel 2.11 Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Provinsi Gorontalo, 2007-2011 Tahun Propinsi Pegawai Barang dan Jasa Modal Lain-lain Total

2007 (Rp)

2008 (Rp)

2009 (Rp)

137,337,779,532.74 118,824,647,516.11 162,848,710,422.66 20,627,161,216.00 439,638,298,687.51

144,775,743,722.64 168,726,203,548.00 156,957,974,760.66 33,626,000,300.00 504,085,922,331.30

161,253,648,531.18 206,395,927,826.00 178,273,806,526.00 34,997,358,298.00 580,920,741,181.18

2010 (Rp)

2011 (Rp)

187,002,533,968.00 215.691.275.017,00 178,230,007,850.00 225.445.500.999 108,996,106,112.00 147.208.079.054 53,268,185,284.00 83,489,387,863.00 527,496,833,214.00 588.344.855.070

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo


35

2.3.5.2 Kabupaten/Kota Perkembangan Belanja Daerah per Kabupaten/Kota, 2007-2011 Perkembangan belanja daerah menurut Kabupaten Kota Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel 2.12 berikut : Tabel 2.12 Total Belanja Pemerintah untuk seluruh Kab/Kota, 2007-2011 Kota 2007 2008 2009 2010 2011 Gorontalo Pegawai 184,108,136,509 222,208,323,445 269,022,847,862 327,735,923,150 363,422,506,754 Barang & Jasa 72,913,866,852 84,925,683,068 82,447,004,079 87,153,629,545 70,187,028,621 Modal 66,741,927,625 89,838,154,838 144,153,254,288 119,083,134,818 112,369,376,199 Lain-lain 16,640,221,550 21,920,739,500 13,940,500,000 14,268,386,761 10,837,500,000 Kab. 2007 2008 2009 2010 2011 Gorontalo Pegawai 216,088,459,666 251,515,977,772 285,478,789,217 359,488,439,978 405,805,865,444 Barang & Jasa 67,511,977,568 47,818,361,552 65,659,996,627 54,532,470,709 46,507,134,049 Modal 123,603,285,281 164,701,853,325 166,754,709,688 128,370,317,183 107,591,984,073 Lain-lain 77,954,751,367 36,827,607,695 50,941,362,284 50,461,793,902 31,921,532,902 Kab. Boalemo 2007 2008 2009 2010 2011 Pegawai 124,861,221,411 150,490,178,792 149,496,549,751 192,045,015,353 212,177,943,333 Barang & Jasa 56,908,513,905 65,764,339,788 64,631,312,108 47,027,768,888 53,953,009,091 Modal 121,693,369,634 143,994,978,115 110,862,517,624 105,866,199,946 85,798,248,413 Lain-lain 10,638,231,956 21,709,713,231 22,792,965,400 24,940,972,191 27,770,956,237 Kab. 2007 2008 2009 2010 2011 Pohuwato Pegawai 108,679,973,953 133,162,931,075 166,838,311,969 189,582,039,220 205,905,945,368 Barang & Jasa 53,511,194,138 68,202,867,730 67,173,693,375 72,065,481,262 75,410,264,227 Modal 126,621,678,616 153,679,395,772 139,866,475,688 112,453,636,680 95,193,286,100 Lain-lain 23,386,473,153 16,930,001,505 29,690,850,163 44,256,425,646 39,100,969,960 Kab.Bone 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 Bolango Pegawai 108,844,407,501 131,245,642,177 161,808,138,188 193,643,106,409 204,811,731,488 Barang & Jasa 56,691,167,504 62,663,426,442 59,594,961,106 51,313,201,374 59,003,620,172 Modal 109,507,113,875 125,744,718,280 95,007,895,243 75,464,165,072 102,813,681,427 Lain-lain 5,824,441,846 37,034,454,000 24,126,118,000 28,354,529,241 26,929,860,000 Kabupaten Gorontalo 2007 2008 2009 2010 2011 Utara Pegawai 21,912,490,454 66,053,991,440 83,641,758,071 117,758,753,041 139,633,253,878 Barang & Jasa 10,980,230,642 30,912,690,536 60,735,089,551 54,570,029,622 60,162,864,523 Modal 3,345,900,000 42,077,365,095 156,614,944,764 168,267,740,176 175,398,213,176 Lain-lain 996,764,000 15,165,000,000 13,674,500,000 24,936,525,000 16,725,000,000 Total Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 Pegawai 764.494.689.494,30 1.531.757.246.265,00 1.116.286.395.058,59 1.380.253.277.151,00 1.531.757.246.265,00 Barang & Jasa 318.516.950.608,50 365.223.920.683,00 400.242.056.846,12 366.662.581.400,00 365.223.920.683,00 Modal 551.513.275.030,20 679.164.789.387,61 813.259.797.295,00 709.505.193.875,00 679.164.789.387,61 Lain-lain 135.440.883.872,00 153.285.819.099,00 155.166.295.846,50 187.218.632.741,00 153.285.819.099,00 1.769.965.799.005,00 2.729.431.775.434,61 2.484.954.545.046,21 2.643.639.685.167,00 2.729.431.775.434,61

Keterangan

B. Subsidi, Hibah, Bansos, Bankeu

Keterangan B. Langsung + B. Tdk Langsung










Jumlah 5.747.468.652.669,73 1.810.932.878.653,60 3.473.479.521.012,93 780.699.147.489,35 11.812.580.199.825,60



36

Perkembangan belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari struktur belanja berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dan belanja lainnya. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2007 total belanja mencapai Rp.1,76 Trilyun, dimana sebesar 43,19 persen merupakan belanja pegawai. Tahun 2011 total belanja mencapai Rp11,81 trilyun, dengan struktur belanja relatif tidak mengalami perubahan dimana masih didominasi belanja pegawai yaitu Rp.2,72 Trilyun atau 56,10%. Tingginya belanja pegawai pada pemerintah Kabupaten/kota tidak lepas dari besarnya jumlah pegawai yang harus dibiayai terutama belanja pegawai untuk tenaga kependidikan dan tenaga medis yang pada umumnya mendominasi jumlah pegawai di Kabupaten Kota. Perkembangan belanja daerah Kabupaten/ Kota, Dari sisi realisasi belanja, kontribusinya mengalami fluktuasi dalam prosentase kenaikan yaitu dari 23,43 persen tahun 2008 menjadi 13,75 persen tahun 2009, tahun 2010 naik sebesar 6,39 persen dan tahun 2011 hanya naik sebesar 3,25 persen dibanding tahun 2010. Kenaikan belanja ini terutama didorong oleh kenaikan dan penurunan belanja modal yang juga berfluktuasi yaitu tahun 2008 naik sebesar 30,56 persen kemudian sebesar 12,95 persen tahun 2009 namun tahun 2010 menurun sebesar 12,76 persen dan turun sebesar 4,28 persen pada tahun 2011. Begitu pula untuk belanja barang dan jasa yang berfluktuasi dari tahun 2008 naik sebesar 13,11 tahun 2009 sebesar 11,09 persen tahun 2010 turun sebesar 8,39 persen sedangkan tahun 2011 turun sebesar 0,39 persen . Pada sisi belanja pegawai prosentasenya cenderung meningkat yaitu dari tahun 2008 naik sebesar 24,88 persen, 2009 naik sebesar 16,93 persen, tahun 2010 naik sebesar 23,65 persen dan tahun 2011 naik sebesar 10,98 persen atau secara rata-rata belanja pegawai naik sebesar 19,11 persen. Bila dijumlahkan kenaikan belanja pegawai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mencapai 100,36 persen atau sebesar Rp767.26 milyar. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja pada Kabupaten Kota, komponen dari belanja pegawai relatif lebih besar dibanding belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lain lain. Oleh karena itu kinerja APBD Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Gorontalo selama tahun 2007-2011 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.


37

2.3.6 Pengeluaran Menurut Sektor 2.3.6.1 Provinsi Tabel 2.13 Pengeluaran Menurut Sektor, 2007-2011

2007 (Rp) Pemerintahan Umum 152,406,269,570 Infrastruktur Pendidikan 37,874,296,388 Kesehatan 8,550,773,891 Pertanian 30,386,877,849 Kelautan 7,261,483,991 Kehutanan 8,057,657,804 Sosial 3,269,365,738 Pemberdayaan Perempuan Koperasi, Perindag 7,256,922,581 Ketenagakerjaan 3,559,882,485 Kependudukan Transmigrasi Pariwisata Energi dan SDM Lingkungan Hidup 6,323,369,234 Penanaman Modal 2,322,365,093 Perumahan Pemuda dan Olahraga Penataan Ruang Pertahanan Total 267,269,264,624 Urusan

2008 (Rp) 173,456,268,789 48,277,865,106 12,240,441,047 37,151,416,146 11,889,360,179 8,114,412,338 5,492,971,828

2009 (Rp) 182,636,617,924 55,877,726,921 23,854,726,595 37,661,205,276 12,604,159,981 9,726,323,671 7,431,953,667

2010 (Rp) 217,377,169,283 48,772,502,599 19,052,136,769 37,750,047,472 11,617,932,560 10,361,206,534 11,766,863,116

2011 (Rp) 309,144,404,264 66,428,675,269 21,453,122,470 53,010,105,768 18,649,949,641 11,177,139,966 14,078,443,647

9,354,469,873 9,726,468,249 11,746,616,275 13,057,103,447 6,691,546,556 9,513,310,807 9,148,128,353 12,601,269,761 6,699,142,083 6,943,861,124 7,732,267,751 7,582,076,552 6,186,628,973 6,391,155,850 6,578,522,586 6,341,671,641 325,554,522,918 362,367,510,065 391,903,393,298 533,523,962,426

Sumber: SIMDA 2007-2011. Dilihat dari pengeluaran menurut sektor untuk Provinsi Gorontalo terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk pada tahun 2011. Kenaikan belanja pada tahun 2011 dibanding tahun 2007 adalah sebesar 99,62 %. Dari total RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

38

belanja sebesar 533,52 Milyar pada tahun 2011, sebesar 12,45 % untuk sektor pendidikan. Kontribusi sektor yang terbesar adalah berasal dari sektor pemerintahan umum yakni sebesar 309,14 Milyar atau sebesar 57,94 % dari total belanja. Sektor Pertanian dan Kelautan memberikan kontribusi yang cukup besar masing-masing sebesar 9,93 % dan 3,49 %. Hal ini mengingat sektor tersebut merupakan sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2.3.6.2 Kabupaten / Kota Pengeluaran Kabupaten Kota menurut sektor tahun 2007 -2011 disajikan pada tabel 3.6 dibawah ini : Tabel 2.14 Pengeluaran Menurut Sektor Kabupaten / Kota, 2007-2011 KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Umum

2007

2008

2009

2010

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2011 Rp.

17.286.474.946

58.034.434.284

76.126.373.190

119.487.666.711

86.868.506.975

Infrastruktur

412.095.720

23.175.569.088

95.832.559.147

39.592.711.671

96.773.778.849

Pendidikan

13.729.639.637

41.043.673.341

61.191.314.823

65.339.184.910

106.947.498.108

Kesehatan

1.479.250.923

5.591.825.119

28.846.021.856

20.692.460.666

29.927.435.752

Pertanian

582.076.290

2.671.397.852

12.615.154.733

9.988.632.002

15.082.248.389

Kelautan dan Perikanan

258.378.270

1.978.627.537

6.617.243.290

4.914.212.235

6.188.592.935

-

1.083.200.000

2.123.463.881

3.323.291.954

3.612.372.076

673.847.140

2.024.356.905

4.294.719.347

3.661.920.802

9.617.600.427

62.895.000

282.000.000

1.074.675.000

857.965.000

144.150.000

-

50.000.000

207.350.000

1.193.630.000

1.454.551.227

Kehutanan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perindustrian dan Perdagangan Ketenagakerjaan Kependudukan dan Transmigrasi

33.250.000

458.127.000

2.415.983.996

1.446.943.470

1.524.669.053

228.415.180

914.449.832

1.434.042.470

1.198.699.635

2.798.233.680

49.350.000

485.425.000

921.095.000

539.900.000

1.070.973.000

Energi dan Sumberdaya Mineral

288.168.200

1.065.001.169

439.309.000

310.581.500

50.545.000

Lingkungan Hidup

180.279.160

808.784.528

2.031.269.493

2.474.828.714

3.306.074.035

Penanaman Modal

-

80.950.000

-

-

-

Perumahan

-

-

-

1.513.234.918

2.563.010.823

Pemuda dan Olahraga

-

62.585.000

314.112.000

-

-

Penataan Ruang

-

1.538.073.650

1.560.423.000

417.000.000

200.000.000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pariwisata

Pertanahan Total

-

1.150.000.000

3.200.000.000

1.690.000.000

4.624.682.500

35.264.120.466

142.498.480.305

301.245.110.226

278.642.864.188

372.754.922.829

sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dilihat dari pengeluaran belanja menurut sektor ada perubahan dari komposisi belanja dimana pada tahun 2007 total belanja menurut sektor sebesar Rp. 35,26 milyar dimana sektor pemerintahan masih mendominasi belanja menurut sektor, namun tahun 2011 terjadi perubahan struktur belanja dimana pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan meningkat secara siginifikan yaitu


39

mencapai Rp105,94 milyar atau 28,69% dari total belanja sektor tahun 2011. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari amanat undang-undang yang dan peraturan Menteri Keuangan No 86 Tahun 2009 yang mengamanatkan komposisi belanja untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Secara umum Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo dalam pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan telah melampaui ketentuan tersebut, karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan dalam belanja menurut sektor adalah infrastruktur dimana pada tahun 2007 belanja sektor infrastruktur baru mencapai 1,17 persen dari total belanja, sedangkan tahun 2011 telah mencapai 25,96 persen dari total belanja sebesar Rp. 372.75. Secara umum pengeluaran menurut sektor pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo, dari seluruh sektor yang ada dalam kurun waktu 2007 s/d 2011 naik sebesar Rp337.49 milyar, atau dari hanya Rp35.26 milyar menjadi Rp372.75 milyar pada tahun 2011. Sektor Pemerintahan Umum merupakan sektor yang terbesar pengeluarannya dengan total Rp. 357.80 milyar, kemudian disusul oleh sektor Pendidikan sebesar Rp. 288.25 milyar dan sektor Infrastruktur sebesar Rp255.78 milyar, sedangkan yang terkecil pengeluarannya adalah pada sektor Penanaman Modal yang hanya berjumlah sebesar Rp80.95 milyar. Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa belanja menurut sektor antara sektor satu dengan sektor lainnya relatif tidak berimbang dimana ada sektor yang kurang mendapat anggaran. Terjadinya perbedaan tersebut selain karena memenuhi amanat ketentuan perundang-undangan seperti belanja untuk sektor pendidikan, belanja untuk sektor juga sangat dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan masing-masing Kabupaten kota sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten Kota. 2.3.7

Faktor Penyebab Timbulnya Masalah dalam Pelaksanaan APBD Secara garis besar timbulnya masalah dalam pelaksanaan APBD pada sisi pendapatan daerah adalah belum adanya kepastian pagu anggaran dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan konstribusi terhadap PAD. Beberapa


40

hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengalokasikan belanja, khususnya belanja adalah sebagai berikut : · Adanya keharusan bagi pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dan 70% PBB-KB bagi pemerintah

kabupaten/kota,

sehingga

mempengaruhi

kemampuan

pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan belanja. · Gaji PNS mengalami kenaikan nominal 10%, berkala 2,5%, jumlah CPNS bertambah, sehingga jumlah keseluruhan diprediksi sebanyak 3.600 Orang. · Adanya keharusan untuk mengalokasikan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi. · Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan yang tinggi dibandingkan dengan belanja modal. · Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang relatif lama mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah. · Terlalu seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda, sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah. Selain

permasalahan

mengalokasikan

belanja

diatas, adalah

permasalahan kewajiban

yang

lain

mengalokasikan

dalam

anggaran

pendidikan minimal 20% dari APBD. Jika dilihat dari anggaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan sebesar Rp394.1 Trillyun untuk dana perimbangan tahun 2012, didalamnya telah diperhitungkan kewajiban untuk anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Kemudian dana perimbangan tersebut masuk ke APBD menjadi pendapatan. Secara

implisit

pada

belanja

APBD

dikenakan

lagi

kewajiban

untuk

mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20%. Untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai 49% dari total belanja daerah. Maka sisa untuk belanja langsung adalah sebesar 51%. Jika dikurangi dengan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%, maka anggaran untuk belanja langsung hanya tinggal 31 %. Jumlah tersebut tidak memadai untuk menjalankan 33 urusan pemerintah lainnya. Pada tahun anggaran 2012 alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah mencapai 24,52% (Rp.223.89 Milyar) dari total belanja daerah Rp.913.40 Milyar, RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

41

yang disebabkan adanya pengalihan anggaran belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi anggaran transfer APBD Provinsi, sehingga ketentuan tentang belanja untuk pendidikan minimal 20% telah terpenuhi. 2.3.8. Potensi dan Tantangan Perkembangan ke Depan Ditinjau dari Perspektif Regional dan Nasional Sebagai Negara dengan perekonomian terbuka (open economy), perkembangan dan dinamika perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari setiap pergerakan ekonomi global. Hal yang sama juga berlaku pada skala regional khususnya provinsi Gorontalo yang dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi Nasional. Pada paruh pertama 2011, ditengah melambatnya kondisi ekonomi global, perekonomian indonesia justru cenderung terus berakselerasi. Pada kuartal I tahun 2011, kinerja ekonomi mampu berekspansi sebesar 6,5% (y-o-y), jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,6% (y-oy). Pertumbuhan tersebut didukung secara proporsional oleh semua sektor pendukungnya. Pada triwulan pertama tahun 2012, perkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah berfluktuasi cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Tahun 2012 sebagai tahun keempat pasca krisis global 2008, Indonesia diperkirakan akan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi pada level yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Pengalaman penanganan krisis 2008-2009 menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya mampu bertahan dari krisis, namun juga ikut memberikan alternatif solusi bagi berbagai krisis ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia terbukti stabil dan lebih kuat menghadapi dampak krisis 2008 jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kinerja ekonomi nasional tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Gorontalo, dimana pada Tahun RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

42

2012 kinerja perekonomian Gorontalo triwulan I-2012 tumbuh 8,47% (y.o.y) melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2011 sebesar 8,91% (y.o.y). Angka pertumbuhan ekonomi dimaksud sesuai perkiraan Bank Indonesia sebelumnya yang berada pada kisaran 8,0-8,5% (y.o.y). Di sisi permintaan, stagnasi konsumsi rumah tangga mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi selama triwulan laporan. Sementara pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor-impor

lebih

baik

dibandingkan

triwulan

sebelumnya.

Dampak

melemahnya kinerja sektor pertanian menurunkan daya beli masyarakat kelompok petani, hal tersebut dikonfirmasi oleh Nilai Tukar Petani yang terus melemah sejak Januari 2012. Disisi penawaran, perlambatan ekonomi terutama didorong oleh melemahnya kinerja sektor pertanian, sektor listrik-gas-air bersih serta sektor pengangkutan & komunikasi. Sektor pertanian pada triwulan I-2012 mengalami produksi panen yang cukup baik, namun secara besaran pertumbuhan relatif lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2011. Meskipun memasuki panen raya namun produksi jagung dan padi relatif menurun dibandingkan panen raya tahun 2011 hal ini terkendala cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu penurunan sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan laporan dirasakan pada sub sektor angkutan darat dan sub sektor angkutan udara. Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil laporan dealer tentang penjualan mobil yang menunjukkan bahwa angka penjualan rata-rata mengalami penurunan. Melemahnya kinerja sub sektor angkutan darat diperkirakan juga sebagai dampak dari kelangkaan BBM yang terjadi pada triwulan laporan di Gorontalo. Sementara itu melemahnya sub sektor angkutan udara diperkirakan dampak dari rusaknya runway Bandara Jalaluddin. Berdasarkan potensi dan perkembangan tersebut, kedepan Provinsi Gorontalo diperkirakan masih mampu berkembang sesuai dengan trend yang terjadi pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. 2.3.9. Neraca Pemerintah Daerah Perkembangan neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2007 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 2.15.


43

Tabel 2.15 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007 – 2010 No.

Uraian

2007

2008

2009

2010

1 Aset 885,602,898,683.68 1,048,897,809,518.02 1,159,447,579,520.49 1,251,730,011,904.69 1.1 Aset Lancar 164,828,369,813.28 146,634,377,564.00 80,214,687,026.53 109,640,011,032.76 1.1.1 Kas 133,452,962,548.28 125,211,945,047.00 66,693,018,739.94 91,613,625,626.76 1.1.2 Piutang 12,587,843,883.00 14,752,773,128.00 12,509,278,960.59 16,258,361,016.00 1.1.3 Persediaan 18,787,563,382.00 6,669,659,389.00 1,012,389,326.00 1,768,024,390.00 1.2 Investasi Jangka Panjang 37,097,361,511.00 32,793,005,356.57 34,127,039,276.51 32,659,031,237.52 1.2.1 Investasi non permanen 1.2.2 Investasi permanen 37,097,361,511.00 32,793,005,356.57 34,127,039,276.51 32,659,031,237.52 1.3 Aset Tetap 674,710,990,675.79 862,132,107,105.45 1,028,507,925,011.45 1,098,076,890,630.45 1.3.1 Tanah 43,528,277,116.21 63,922,736,372.87 78,811,108,583.87 97,011,465,285.87 1.3.2 Peralatan dan mesin 95,736,843,325.33 114,434,938,217.33 120,487,329,686.33 106,896,234,487.33 1.3.3 Gedung dan bangunan 184,339,041,660.80 208,430,692,389.80 233,036,876,369.80 241,413,229,902.80 1.3.4 Jalan, irigasi dan jaringan 296,662,315,642.45 395,068,813,178.45 566,699,859,718.45 612,925,127,171.45 1.3.5 Aset tetap lainnya 14,715,214,971.00 15,727,572,371.00 16,053,011,371.00 10,849,938,112.00 1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan 39,729,297,960.00 64,547,354,576.00 13,419,739,282.00 28,980,895,671.00 1.4 Aset Lainnya 8,966,176,683.61 7,338,319,492.00 16,597,928,206.00 11,354,079,003.96 1.4.1 Tagihan penjualan angsuran 1.4.2 Tagihan tuntutan ganti 2,211,522,737.61 91,371,463.00 5,081,442,781.00 648,347,661.96 kerugian daerah 1.4.5 Aset lainnya 6,754,653,946.00 7,246,948,029.00 11,516,485,425.00 10,705,731,342.00 Kewajiban dan Ekuitas Dana 885,602,898,683.68 1,048,897,809,518.02 1,159,447,579,520.49 1,251,730,011,904.69 2 Kewajiban 24,200,113,860.05 36,654,936,992.00 6,607,260,360.00 7,248,709,933.40 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 24,200,113,860.05 36,654,936,992.00 6,607,260,360.00 7,248,709,933.40 2.1.6 Utang perhitungan pihak ke3 6,473,322,908.05 866,144,563.00 1,555,738,884.00 210,241,166.00 Utang jangka pendek lainnya 17,726,790,952.00 35,788,792,429.00 5,051,521,476.00 7,038,468,767.40 3 Ekuitas Dana 861,402,784,823.63 1,012,242,872,526.02 1,152,840,319,160.49 1,244,481,301,971.29 3.1 Ekuitas Dana Lancar 140,628,255,953.23 109,979,440,572.00 73,607,426,666.53 102,391,301,099.36 3.1.1 SILPA 126,979,639,640.23 124,191,650,760.00 65,070,533,863.94 91,371,905,511.01 3.1.2 Cadangan Piutang 12,587,843,883.00 14,752,773,128.00 12,509,278,960.59 16,258,361,016.00 3.1.3 Cadangan Persediaan 18,787,563,382.00 6,669,659,389.00 1,012,389,326.00 1,768,024,390.00 3.1.4 Dana yang harus disediakan -17,726,790,952.00 -35,788,792,429.00 -5,051,521,476.00 -7,038,468,767.40 untuk pembayaran hutang 3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan 154,149,724.00 66,745,992.00 31,478,949.75 3.2 Ekuitas Dana Investasi 720,774,528,870.40 902,263,431,954.02 1,079,232,892,493.96 1,142,090,000,871.93 3.2.1 Diinvestasikan dalam investasi 37,097,361,511.00 32,793,005,356.57 34,127,039,276.51 32,659,031,237.52 jangka panjang 3.2.2 Diinvestasikan dalam aset tetap 674,710,990,675.79 862,132,107,105.45 1,028,507,925,011.45 1,098,076,890,630.45 3.2.3 Diinvestasikan dalam asset 8,966,176,683.61 7,338,319,492.00 16,597,928,206.00 11,354,079,003.96 Lainnya

Rata-rata Pertumbuhan (%) 12.31% -6.55% -5.18% 10.65% -24.89% -3.95% -3.95% 17.95% 31.08% 4.51% 9.49% 28.26% -7.82% 33.07% 25.48% 1759.40% 19.72% 12.31% -6.93% -6.93% -31.16% 18.45% 13.12% -5.25% -3.13% 10.65% -24.89% 18.45% -54.77% 39.48% -3.95% 17.95% 25.48%



44

Berdasarkan tabel diatas jumlah aset untuk tahun 2007 sebesar Rp885,60 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,25 trilyun. Pertumbuhan rata-rata aset untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 12,31% dan dari total aset tahun 2010 sebagian besar merupakan aset tetap sebesar Rp1,09 trilyun. Jumlah kewajiban tahun 2007 sebesar Rp24,20 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp7,24 milyar. Pertumbuhan rata-rata kewajiban untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar -6,93% dan dari total kewajiban tahun 2010 semuanya merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana tahun 2007 sebesar Rp861,40 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,24 trilyun. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 13,12%.


45

Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010 – 2011

Ura ia n

Ref.

ASET 5.2.A ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah A.1) Kas di Bendahara Pengeluaran A.2) Kas di Bendahara Penerimaan A.3) Kas di BLUD A.4) Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Piutang Piutang Pajak Daerah A.5 Piutang Lain-lain Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran A.6) Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi A.7) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah

Piutang Lainnya Persediaan Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

A.8) A.9)

A.10)

A.11) A.12) A.13)


2011

2 0 1 0 *)

66.021.098.841,64 65.741.874.593,64 38.791.530,00 0,00 240.432.718,00 0,00 0,00 0,00 7.210.435.156,00 7.210.435.156,00 12.798.946.311,23 82.000.000,00 4.603.071.946,07 0,00 8.113.874.365,16 1.526.954.093,00 1.526.954.093,00 87.557.434.401,87

91.613.625.626,76 91.005.218.012,01 269.160.758,75 0,00 339.246.856,00 0,00 0,00 0,00 3.890.045.189,00 3.890.045.189,00 12.368.315.827,00 85.900.000,00 4.565.095.207,00 0,00 7.717.320.620,00 1.768.024.390,00 1.768.024.390,00 109.640.011.032,76

0,00 0,00 0,00 25.281.425.651,01 25.281.425.651,01 0,00 25.281.425.651,01

0,00 0,00 0,00 32.659.031.236,52 32.659.031.236,52 0,00 32.659.031.236,52

111.402.828.827,87 113.938.457.844,33 268.143.466.112,80

97.011.465.285,87 106.896.234.487,33 241.413.229.902,80

46

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

A.14) A.15) A.16)

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

A.17) A.18) A.19) A.20)

718.099.396.717,45 6.269.067.290,68 13.722.348.541,00 0,00 1.231.575.565.334,13

612.925.127.171,45 10.849.938.112,00 28.980.895.671,00 0,00 1.098.076.890.630,45

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 618.402.958,89 250.186.000,00 5.053.571.043,00 7.383.574.121,00 13.305.734.122,89 1.357.720.159.509,90

0,00 648.347.661,96 0,00 2.343.810.000,00 8.361.921.342,00 11.354.079.003,96 1.251.730.011.903,69

1.762.321.802,72 0,00 0,00 8.656.199.654,00 230.628.690,40 10.649.150.147,12

210.241.166,00 0,00 0,00 6.807.840.077,00 230.628.690,40 7.248.709.933,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.649.150.147,12

7.248.709.933,40

64.258.435.220,92 20.009.381.467,23 1.526.954.093,00

91.371.905.511,01 16.258.361.016,00 1.768.024.390,00

5.2.B B.1)

B.2) B.3)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA 5.2.C EKUITAS DANA LANCAR C.1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar


(8.886.828.344,40) 341.818,00 76.908.284.254,75

(7.038.468.767,40) 31.478.949,75 102.391.301.099,36

47

EKUITAS DANA INVESTASI C.2) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

25.281.425.651,01 1.231.575.565.334,13 13.305.734.122,89

32.659.031.236,52 1.098.076.890.630,45 11.354.079.003,96

0,00 1.270.162.725.108,03

0,00 1.142.090.000.870,93

0,00 0,00

0,00 0,00

1.347.071.009.362,78 1.357.720.159.509,90

1.244.481.301.970,29 1.251.730.011.903,69

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas dapat dilihat dalam analisa current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek menunjukkan ratio 7,97 : 1, artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 7,97 untuk setiap Rp 1,00 Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan berdasarkan Quick Ratio yaitu perbandingan antara saldo kas dengan kewajiban jangka Pendek menunjukkan ratio 5,96 : 1 yang artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 5,96 untuk setiap Rp 1,00 kewajiban jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sangat baik, atau dengan kata lain kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek tersedia cukup dana dari aset lancar bahkan dari saldo kas atau SiLPA sekalipun. Analisis rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Yang pertama dengan cara melihat total hutang sebesar Rp10,64 miliar dibagi total aset sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh presentase sebesar 0,78%. Yang kedua menganalisis rasio hutang terhadap modal dengan membagi total hutang yang bejumlah sebesar Rp10,64 miliar dibagi total ekuitas sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh prosentase 0,78%. Hasil tersebut dalam ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total utang dikatakan solvabel bila rasionya kurang dari 200%. Dengan demikian berdasarkan analisis solvabilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

2.3.10. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan

Pengelolaan

keuangan

daerah

yang tergambar dalam

pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya


48

disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang mengacu pada aturan yang melandasinya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Dalam Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target pendapatan daerah yaitu pada Tahun 2006 sebesar Rp.442,22 milyar dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.503,31 milyar. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp.537.004 milyar atau telah melampaui target RPJMD Tahun Anggaran 2012 (103.53%). Tingkat pertumbuhan PAD didalam RPJMD 2007-2012, periode 20072008 sebesar 12%, berdasarkan realisasi tingkat pertumbuhan PAD pada periode tersebut sebesar 38,60%. Tingkat pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh pajak daerah yang diprediksi tumbuh dua kali dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan. Pada tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 7,50-8% sehingga PAD ditargetkan tumbuh sebesar 11%. Realisasi tahun 2010 menunjukkan

target

tersebut

telah

melampaui

yaitu

sebesar

29,72%.

Pelampauan pertumbuhan PAD melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan disebabkan efektivitas pemungutan pajak yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan PAD telah menggunakan sistem informasi pajak kendaraan bermotor (SI-PAMOR) pada 3 unit UPTB/Samsat Dinas Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari UPTD/Samsat Kota Gorontalo-Kab.Bone Bolango, UPTD/Samsat Kab. Gorontalo serta UPTD/Samsat Kab. Boalemo-Kab. Pohuwato. Pada sisi belanja terdapat dua priode rencana belanja daerah yaitu pada APBD induk dan APBD Perubahan. Kebijakan belanja daerah adalah berimbang antara pendapatan dengan belanja. Selisih antara pendapatan dengan belanja ditutup dengan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2007 ratio belanja terhadap PDRB sebesar 12,48% dan pada tahun 2011 sebesar 11,77% terhadap PDRB


49

dan pada tahun anggaran 2012 rasio belanja terhadap PDRB ADHB diprediksi sebesar 10,89%.

2.3.11 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi Rasio Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung sulit dipertahankan. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2011 menganut kebijakan ratio perbandingan antara BTL dengan BL 50,88% berbanding 49,12%. Pada tahun 2012 diprediksi 48,91% berbanding 51,09% yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan jumlah PNSD per tahun mencapai 20 – 25% dan tingkat pertumbuhan skema gaji/tunjangan PNSD mencapai 14,19%. Selain itu, naiknya proporsi belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi dana transfer melalui APBD Provinsi. Kecenderungan mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan sosial dan hibah juga mengakibatkan porsi belanja langsung menjadi berkurang, sebaliknya besaran belanja tidak langsung akan menjadi lebih besar. Belanja untuk kegiatan pelayanan publik tidak lagi dilihat dari besarnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung melainkan lebih kepada sasaran penggunaan belanja. Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran untuk belanja menunjukkan bahwa pengeluaran belanja untuk aparatur proporsinya dari tahun 2009-2011 menujukkan peningkatan dengan prosentase tahun 2009 sebesar 22,89%, dan pada tahun 2011 proporsi belanja aparatur telah meningkat menjadi 30,55%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.16.


50

Tabel 2.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo, 2009-2011 (Dalam Rp. Juta)

No.

Total Total Belanja untuk Pengeluaran Pemenuhan (Belanja + Kebutuhan Aparatur Pembiayaan (Rp) Pengeluaran) (Rp.)

Uraian

Prosentase (%)

(a)

(b)

(a) / (b) x 100

1

Tahun Anggaran 2009

161,25

704,38

22,89

2

Tahun Anggaran 2010

187,00

632,14

29,58

3

Tahun Anggaran 2011

221,07

723,64

30,55

2.3.12 Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun

tahun-tahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ”menutup defisit” atau ”memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan

untuk

memanfaatkan

surplus

disebut

dengan

pengeluaran

pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan: 1. untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau 2. untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit. Dalam keadaan suplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa : 1. Pembentukan dana cadangan; RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

51

2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3. Pembayaran pokok utang; dan 4. Pemberian pinjamaan daerah. Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa: 1. Penggunaan silpa; 2. Pencairan dana cadangan; 3. Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan pinjaman daerah; dan 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pada tahun 2012 diproyeksikan struktur APBD pada pembiayaan dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.25.00 Millyar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari penerimaan kembali investasi jangka pendek (deposito) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.00 Millyar untuk investasi jangka pendek (deposito) dan Rp11 milyar untuk penyertaan modal pada PT.Bank Sulut. Didalam Permendagri 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 yaitu, Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Anggaran

Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2011. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.


52

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 4) Pemerintah

daerah

dapat

melakukan

pinjaman

daerah

berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Penyertaan

modal

pemerintah

daerah

pada

badan

usaha

milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan


53

penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 4) Untuk

menganggarkan

dana

cadangan,

pemerintah

daerah

harus

menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai. 7) Jumlah

pembiayaan

neto

harus

dapat

menutup

defisit

anggaran

sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

54

bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Dalam rangka optimalisasi APBD melalui anggaran pembiayaan maka, Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

akan

memanfaatkan

penerimaan

dan

pembiayaan untuk penyertaan modal pada PT.Bank Sulut yang akan diinvestasikan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Investasi pemerintah melalui sarana penyertaan modal tersebut selain dalam rangka penguatan PAD, juga untuk menunjang perkembangan ekonomi daerah.

2.3.13 Kerangka Pendanaan Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat

kepatuhan/kepedulian

masyarakat

dalam

pembangunan

negara.

Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi asset atau’ melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk “mencari yang hilang” sedangkan intensifikasi diilakukan untuk “menggali yang tersembunyi”. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas


55

penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping itu perkembangan realisasi pendapatan daerah berhubungan dengan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dalam periode 2005-2008 pendapatan negara menunjukan adanya trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebasar 25,6 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing - masing rata- rata tumbuh sebesar 25,6 persen dan 20, 9 persen. Secara lebih rinci dalam periode 2005 – 2008, pertumbuhan penerimaan dalam negeri didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rata - rata tumbuh sebesar 23,8 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29,7 persen. Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut sangat di pengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode 2005-2010. Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber

pendanaan

belanja

negara

dan

pembangunan

negara

untuk

pembangunan nasional. Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 triliun. Dari pencapaian tersebut 73,8 persen diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Kontribusi tersebut lebih besar apabila di bandingkan dengan perannya di tahun 2008

sebesar 67,1

persen. Namun demikian secara nominal penerimaan perpajakan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dibandikan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut terutama di sebabkan oleh


56

terjadinya perlambatan kegiatan perekonomian sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Penurunan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berasal dari penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan ekspor dan import sebesar 9,7 persen dan 15 persen akibat krisis keuangan global. Di samping itu, krisis keuangan global juga sejalan dengan penurunan harga minyak di pasar internasional, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas sebesar 35 persen, sebaliknya penerimaan perpajakan non migas tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan administrasi perpajakan, langkah- langkah intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan yang berkelanjutan

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKAD 2.4.1

Analisis Lingkungan Internal Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam memformulasikan rencana

strategis lima tahun kedepan, maka analisis lingkungan internal menjadi suatu hal yang sangat krusial. Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki DKAD Provinsi Gorontalo, diantaranya : 1. Belum meratanya penyebaran tenaga keuangan yang terlatih pada SKPD; 2. Penggunaan anggaran untuk belanja tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Sarana yang ada belum ditunjang oleh SDM; 4. Pemahaman terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan belum merata di masing-masing SKPD; 5. Sumberdaya manusia yang ada belum memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu dibidang keuangan Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki DKAD Provinsi Gorontalo, diantaranya :


57

1. Tersedianya tenaga terlatih baik untuk Operasional/Pengelola dan Tenaga intermediate dibidang Keuangan Daerah (D3 dan S2 Keuangan); 2. Sumber pendanaan pengelolaan keuangan berasal dari dana APBD, APBN meningkat setiap tahun; 3. Sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup memadai 4. Keluarnya PP Nomor 58 Tahun 2005 dan penjabarannya lewat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 5. Desentralisasi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD melalui penambahan Struktur Kepala Bagian Keuangan;

2.5 Peluang dan Tantangan Eksternal 2.5.1

Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap

kondisi

lingkungan

luar

organisasi

yang

menguraikan

peluang

dan

tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan DKAD, diantaranya : 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya Program Unggulan Daerah

di

Provinsi

Gorontalo,

memungkinkan

adanya

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah 2. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

Transparansi

dan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Sistim Informasi Keuangan Daerah yang Computerise; 5. Adanya kondisi lingkungan yang kondusif

berupa infrastruktur memadai

yang menunjang kegiatan pelayanan dibidang Keuangan; Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (thretas) DKAD, diantaranya :


58

1. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi menengah keatas; 2. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan APBD; 3. Masih terdapatnya Peralatan yang ada tidak

ditunjang oleh tenaga dan

keahlian yang memadai; 4. Terdapatnya beberapa daerah di Kabupaten/Kota yg belum optimal dalam mensinkronisasi program sehingga mengganggu kinerja Pemerintah Provinsi; Kondisi eksternal yang paling mempengaruhi kinerja DKAD sebenarnya tidak terlepas dari meningkatnya peran swasta dan masyarakat baik dari segi akses maupun tuntutan kualitas pelayanan yang memenuhi kaidah good governance dan clean government dengan menggunakan pronsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai dan paradigma kearifan lokal masyarakat Provinsi Gorontalo. Di pihak lain, kemajuan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memicu suatu cara baru dalam berorganisasi, diantara ritme organisasi itu sendiri sudah sangat dipengaruhi e-life, artinya muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf e seperti e-commerce, e-government, e-education, elibrary, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan lain sebagainya yang

berbasis

elektronika.

Perkembangan

teknologi

informasi

telah

mengakibatkan nilai informasi menjadi begitu penting dan strategis, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian dibutuhkan sumber daya manusia yang siap, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.


59

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dinamika perubahan lingkungan strategi berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan DKAD. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap DKAD Provinsi Gorontalo. 3.1.1

Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak terlepas dari landasan/acuan

hukum

yang

berlaku

baik

berupa

UU,

PP,

Perpres,

maupun

peraturan/keputusan Menteri terkait Disadari masih bhw pertaturan perundangundangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik; Sistem regulasi pengelolaan keuangan yang selalu mengalami perubahan antara lain peraturan mengenai Sistem manajemen pengelolaan keuangan ;

masih

terdapat beberapa uraian tugas yang menghambat terjadinya koordinasi yang baik antara bagian/bidang lingkup DKAD maupun bersama SKPD lain yang berada di lingkup Provinsi Gorontalo. Seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. 3.1.2

Sumber Daya Manusia Disamping peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan diatas,

juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia perencana keuangan di Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan akuntabel. Adanya SDM keuangan daerah yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta adanya lulusan S2 keuangan daerah yang disiplin ilmu dasarnya tidak bersesuain dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Dari sisi kuantitas juga, Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas bidang keuangan. Disamping keterbatasan SDM keuangan, hal yang sama berlaku untuk SDM utamanya yang menguasai IT, RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

60

sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dengan Lembaga LITBANG yang berkompeten serta Perguruan Tinggi lainnya. 3.1.3

Sarana dan Prasarana Aparatur Permasalahan yang dihadapi oleh DKAD Provinsi Gorontalo dalam

pelaksanaan kinerja adalah belum adanya gedung Kantor Permanen. Saat ini Dinas Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi masih menempati beberapa

ruangan di Kawasan Kantor Gubernur Gorontalo yang beralamat di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Permasalahan lain yang dihadapi DKAD adalah masih minimnya sarana dan prasarana aparatur, misalnya : jaringan IT dalam pelaksanaan koneksitas antar UPTD dengan DKAD sebagai pusat informasi keuangan daerah 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.2.1

Visi Dalam periode 2012-2017, visi pembangunan Provinsi Gorontalo adalah

"Terwujudnya Peningkatan

Percepatan Ekonomi

Pembangunan

Masyarakat

Yang

Berbagai Berkeadilan

Bidang di

serta

Provinsi

Gorontalo", sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Gorontalo secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yag dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo lebih sejahtera. Visi Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 merupakan sebuah frame strategis dalam tanggung jawab menjalankan amanah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalimat "Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai Bidang" merupakan suatu target dari kinerja Pemerintah Provinsi untuk sebuah konteks pembangunan lebih merata, melalui optimalisasi segala sumberdaya yang ada, artinya semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar

daerah

pembangunan,

Kabupaten/Kota dengan

guna

membandingkan

mengejar hasil

target

sekarang

pertumbuhan dengan

hasil

sebelumnya. Kalimat

"Peningkatan

Ekonomi Masyarakat

yang

Berkeadilan"

merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktifitas dan nilai tambah masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

61

etos

kerja

wirausaha,

meningkatkan

kinerja

sektor

unggulan

daerah,

meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan infrastruktur ekonomi, dan semua ini dikaryanyatakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo tercinta. 3.2.2

Misi Sesuai

dengan

harapan

"Terwujudnya

Percepatan

Pembangunan

Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo", maka ditetapkan 5 (lima) "Misi" Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut : 1. Memfokuskan kewilayahan,

peningkatan

ekonomi

mendorong

laju

atas

investasi,

dasar

optimalisasi

percepatan

potensi

pembangunan

infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. Misi pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar jalan, jembatan, air bersih, listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Konteks ini termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa konsep agropolitan dimana Jagung sebagai "Branding Gorontalo" yang diintegrasikan melalui pengelolaan peternakan sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan, dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit. 2.

Meningkatkan

kualitas

kesesuaian keahlian

Sumber

Daya

serta pemenuhan

Manusia

melalui

pendekatan

mutu kualitas penyelenggaraan

Pendidikan dan Kesehatan. RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

62

Misi Kedua ditargetkan pemenuhan akan ketersediaan sumber daya manusia

dengan

tingkat

kualitas

siap

pakai,

sekaligus

bertujuan

memeberikan jaminan yang memadai melalui layanan "Gratis" terhadap penyelenggaran pendidikan

dasar hingga menengah termasuk dibidang

kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Coverage. Hal ini menjadi peran strategis

untuk memastikan pemerintah daerah

menciptakan sistem yang berkeadilan

dari akses maupun mutu layanan

yang baik khususnya bagi warga miskin. 3.

Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto dan Potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Misi Ketiga diarahkan bagaimana meningkatkan produktifitas terhadap sumber daya alam kelautan, Pertanian, peternakan, Kehutanan, Danau Limboto termasuk sumber daya pesisir dalam satu kesatuan wilayah Daerah Aliran sungai, yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan alamnya. sekaligus dapat berkontribusi secara linier dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.

Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus

memelihara

keragaman budaya, serta

memperkuat peran pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

terhadap

anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Misi Keempat berorientasi pada pengembangan kemandirian dengan menumbuhkembangkan

semangat

partisipasi

dan

gotong

royong,

pencerahan terhadap nilai-nilai agama sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat istiadat yang toleran terhadap sesama, serta mengembangakan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik serta perlindungan anak, termasuk penghapusan terhadap segala bentuk tindak kekerasan rumah tangga dan lingkungan yang juga mengembangan aspek kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah. 5.

Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta


63

menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Misi kelima meningkatkan kinerja pemerintahan yang diarahkan dalam perspektif otonomi daerah desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk saling bekerjasama dalam sistem koordinasi yang baik guna mewujudkan terhadap target kinerja pembangunan, pemenuhan hakhak dasar diantaranya penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan yang baik, terjangkau dan non diskriminasi antara si Kaya dan si Miskin, sekaligus terus

mengembangkan

Sistem

Tata

Pemerintahan

yang

baik demi

kepentingan Good Public Service untuk Rakyat Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, ditetapkan 10 (sepuluh) Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017, yaitu : 1. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dimasingmasing wilayah; 2. Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat; 3. Meningkatkan laju serta kualitas iklim investasi; 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan Gratis; 6. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata; 7. Meningkatkan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya kelautan, hutan, tanah, air dan danau limboto secara baik; 8. Meningkatkan nilai-nilai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 9. Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya; 10. Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik.


64

3.2.3 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Tugas pokok dan fungsi DKAD Provinsi Gorontalo, dapat dilihat dalam Tabel 3.2.3.1 dan Tabel 3.2.3.2.

Tabel 3.2.3.1. Keterkaitan Visi Kepala Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsi DKAD

Visi dan Misi Kepala Daerah

Tugas pokok dan fungsi DKAD Provinsi Gorontalo Terwujudnya Percepatan Tugas pokok DKAD adalah melaksanakan Pembangunan Berbagai Bidang serta kewenangan otonomi darah dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di Berkeadilan di Provinsi Gorontalo bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan Tabel 3.2.3.2. Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Fungsi DKAD Misi Kepala Daerah 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat;

Fungsi DKAD Provinsi Gorontalo 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan;

4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD; 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3.

Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya

6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah;


65

Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto dan Potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.; 4.

Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya, serta memperkuat peran pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan;

5.

Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

7. Melaksanakan fungsi BUD. 8. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; 9. Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota;

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DKAD, maka RENSTRA Kementerian yang ditelaah yaitu : A. RENSTRA Kementerian Dalam Negeri. Dalam mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara serta mendukung pencapaian sasaran, visi dan misi RPJMN 2009-2014, maka Visi Kementerian Dalam Negeri 2009-2014 adalah : "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, perlu tindakan nyata sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri dimana Misi Kementerian RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

66

Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai

visi

diatas,

yaitu

menetapkan

kebijaksanaan

nasional

dan

memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya: 1.

Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2.

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3.

Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

4.

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5.

Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

6.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.,

B. RENSTRA Kementerian Keuangan Visi : "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 4 (empat) misi yaitu : 1. Misi Fiskal adalah : Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang (Prudent), dan Bertanggungjawab

Sehat,

Berkelanjutan,

Hati-hati

2. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab 3. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.


67

4. Misi Penguatan Kelembagaan adalah 1) Membangun

dan

Mengembangkan

Organisasi

Berlandaskan

Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat 2) Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah,

Profesional,

Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. 3) Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. 3.4 Isu-isu Strategis Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari data dan informasi pokok dikaitkan dengan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam penetapan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada 2012-2017 meliputi: 1.

Tingkat akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal yang ditandai dengan: 1.

Belum sikronnya KUA, PPAS dan RAPBD;

2.

Proses penyusunan APBD belum sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan;

3.

Penyusunan APBD belum sepenuhnya berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja;

4.

Belum

tersedianya

Standar

Analisa

Belanja

yang

menyebabkan

bervariasinya standar belanja di masing-masing SKPD; 5.

Belum sikronnya APBD Kabupaten/Kota dengan APBD Provinsi sehingga perlu dilakukan evaluasi yang intensif;

6.

Belum efektifnya evaluasi dan pembelanjaan APBD Kabupaten/Kota.

7.

Kualitas pelayanan administrasi keuangan kepada SKPD di lingkup Provinsi Gorontalo belum prima.

8.

Kualitas laporan keuangan dan PERDA pertanggungjawaban APBD setiap tahun masih perlu ditingkatkan.

9.

Administrasi keuangan pada BLUD dan BUMD belum mengikuti standar akuntansi pemerintah.

2.

Kapasitas fiskal daerah belum memadai untuk membiayai pembangunan daerah. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-


68

masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Penerimaan umum APBD dimaksud tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Selain digunakan untuk pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah, kapasitas fiskal juga dapat digunakan untuk penilaian atas usulan

pinjaman

daerah,

penentuan

besaran

dana

pendamping

(jika

dipersyaratkan), dan hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan kapasitas fiskal daerah dilakukan berdasar formula yang memasukkan berbagai faktor yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dana alokasi umum, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja pegawai, dan jumlah penduduk miskin. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010 sebesar 0.5152 termasuk kategori sedang. Kapasitas fiskal ini sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu upaya peningkatan PAD sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Beberapa isu yang terkait dengan upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut: 1.

Regulasi

PAD

belum

kondusif

dalam

hal

pemungutan

dan

pemanfaatannya sehingga perlu penyempurnaan; 2.

Wajib pajak belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang intensif;

3.

Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak belum maksimal;

4.

Masih kurang intensifnya pemungutan PAD baik dari jenis maupun jumlahnya;

5.

Sistem Informasi Belanja Daerah yang terintegrasi dengan penerimaan PAD belum terlaksana dengan baik

3.

Pendataan dan pemanfaatan asset daerah belum efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari (1) Data asset daerah yang belum lengkap dan terupdate tepat waktu dan tepat jumlah; (2) Belum terbangunnya Sistem Informasi Asset Daerah yang terintegrasi dengan SKPD.


69

4.

Secara umum, kualitas SDM pengelola keuangan daerah belum memadai dan sarana prasarana yang menunjang pengelolaan keuangan daerah kurang memadai dan belum merata baik di tingkat DKAD maupun di tingkat SKPD.


70

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi DKAD Visi DKAD dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Gorontalo. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Visi DKAD " Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah “ Dari Visi tersebut dapat diuraikan capaian yang menjadi target 5 (lima) tahun kedepan yakni; 1)

Opini WTP terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

2)

APBD yang tepat syarat meliputi ketepatan jadwal, ketepatan penganggaran serta sinkronisasi RKPD dan KUA PPAs

3)

Pencapaian PAD Optimal dengan realisasi lebih besar dari target optimal (Potensi real)

4)

Bantuan tepat syarat yakni bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sistem dan prosedur sesuai regulasi)

5)

Evaluasi APBD kabupaten/kota dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (tepat syarat)

6)

Pembinaan administrasi keuangan BUMD dan BLUD

7)

Penyelenggaraan sisdur pengelolaan keuangan yang tepat syarat

8)

Transparansi pengelolaan keuangan dengan melakukan publikasi APBD dimedia dan website Visi tersebut merupakan visi terukur yang akan dilaksanakan oleh DKAD sebagai

pengelola keuangan sebagaimana di atur dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk memperjelas visi tersebut maka perlu diartikan beberapa istilah dari rumusan visi tersebut di atas yaitu :


71

1)

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai media pertanggungjawaban secara periodik (BPKP, 2007).

2)

Akuntabilitas publik menunjukkan kewajiban seseorang atau organisasi yang dipercayakan mengelola sumberdaya publik untuk mempertanggungjawabkan keuangan, pengelolaan dan program yang diberikan kepada mereka, dan melaporkan kepada yang memberikan tanggung jawab tersebut (INTOSAI, 2007). Dari definisi ini jelas bahwa lembaga publik yang menggunakan sumberdaya publik mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan cara mengalokasikan sumberdaya, menggunakannya dan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, tujuan dari seluruh inisiatif akunabilitas publik adalah untuk menjamin uang publik dimanfaatkan secara ekonomis dan efisien, dengan meminimumkan

penyalahgunaan

penggunaannya

dan

akhirnya

publik

memperoleh manfaat dari dana tersebut. 3)

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Adanya

komitmen

dari

pimpinan

dan

seluruh

staf

instansi

yang

bersangkutan. b) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. d) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. e) Jujur, objektif, transparan, dan akurat. f)

Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.


72

4)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Bab 1 Pasal 1 ayat 5). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ( Bab 1 Ayat 1 pasal 6 ).

Jadi makna dari visi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan pengertian di atas adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi urusan wajib Badan Keuangan Daerah yang berprinsip hukum, keterbukaan, tranparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak, untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik, tidak abstrak tapi konkret, prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik serta dapat dipertangung jawabkan.

Misi DKAD : 1. Meningkatkan kualitas APBD; 2. Meningkatkan PAD; 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah; 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKAD Dengan memperhatikan Visi dan Misi SKPD DKAD dengan tetap mengacu pada Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam periode 2012 – 2017, tujuan dan sasaran yang ingin di capai DKAD adalah : Misi Pertama; Meningkatkan kualitas APBD;


73

Tujuan :

-

Meningkatkan sinkronisasi RPJMD,RKPD, KUA PPAS dan RAPBD;

Sasaran :

-

Meningkatkan Ketepatan waktu penyusunan APBD;

-

Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja;

-

Mewujudkan Standard Analisis Belanja;

-

Melakukan evaluasi dan pembinaan APBD kab/kota.

-

Tersedianya dokumen KUA PPAS, RAPBD tepat waktu;

-

Terlaksananya penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu;

-

Terlaksananya penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berkualitas;

-

Tersedianya Standard Analisis Belanja;

-

Terlaksananya evaluasi APBD kab/kota

Misi kedua; Meningkatkan PAD ; Tujuan :

-

Menyempurnakan regulasi PAD;

-

Mengintensifkan pemungutan PAD;

-

Mengintensifkan sosialisasi pajak.

Sasaran : -

Tersedianya perda tentang pajak dan retribusi.

-

Tercapainya target pemungutan PAD;

-

Terwujudnya wajib pajak yang taat.

Misi ketiga Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah; Tujuan :

-

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;

-

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada SKPD;

-

Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perda pertanggungjawaban APBD;

-

Meningkatkan kualitas database aset daerah;

-

Meningkatkan pembinaan administrasi keuangan pada BLUD dan BUMD;

Sasaran : -

Terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak yang cepat tepat dan transparan;


74

-

Terlaksananya pelayanan kepada SKPD yang cepat dan sesuai dengan ketentuan ;

-

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan pemprov

dan

perda

pertanggungjawaban

APBD

yang

berkualitas dan tepat waktu; -

Tersusunnya database aset daerah yang berkualitas;

-

Terlaksanannya pembinaan keuangan pada BLUD dan BUMD;

Misi keempat Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; Tujuan :

-

Menyediakan

dan

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

teknologi

informasi

pendukung; -

Meningkatkan

sarana

pendukung

perpajakan; Sasaran : -

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan; Terwujudnya peningkatan teknologi informasi yang bisa diakses publik.

Misi Kelima; Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah; Tujuan :

-

Menambah dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan daerah baik ditingkat middle dan low;

Sasaran :

-

Tersedianya SDM pengelola keuangan sesuai kebutuhan;

Mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah maka sasaran strategis yang ditetapkan yakni terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi

4.3. Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimna telah diuraikan diatas, ditetapkan Strategi dan kebijakan DKAD yang mengacu pada RPJMD 20122017, Strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh DKAD adalah : Misi Pertama Meningkatkan kualitas APBD;


75

Strategi:

-

Peningkatan sinkronisasi KUA PPAS dan RAPBD;

-

Peningkatan Ketepatan waktu penyusunan APBD;

-

Peningkatan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja;

-

Penyediaan Dokumen Standard Analisis Belanja;

-

Pelaksanaan evaluasi dan pembiyaaan APBD kab/kota.

Kebijakan: -

Peningkatan pelaksanaan sinkronisasi RPJMD,RKPD, KUA PPAS dan RAPBD;

-

Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan APBD;

-

Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja;

-

Tersedianya Standard Analisis Belanja sebagai pedoman pelaksanaan belanja daerah;

-

Melakukan evaluasi dan pembinaan APBD kab/kota agar pelaksanaannya terarah dan terukur.

Misi kedua Meningkatkan pendapatan daerah melalui

intensifikasi dan

ekstensifikasi ; Strategi: -

Penyempurnaan regulasi PAD;

-

Pengintensifan pemungutan PAD;

-

Pengintensifan sosialisasi pajak.

Kebijakan: -

Membuat perda tentang pajak dan retribusi.

-

Membuat target pencapaian pemungutan PAD;

-

Melaksanakan sosialisasi wajib pajak

Misi ketiga Meningkatkan profesionalisme kinerja pengelolaan aset daerah; Strategi : -

Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;

-

Peningkatan kualitas pelayanan kepada SKPD;

-

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan perda pertanggungjawaban APBD;

-

Peningkatan kualitas database aset daerah;

-

Peningkatan pembinaan administrasi keuangan pada BLUD dan BUMD;


76

Kebijakan : - Melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak yang cepat tepat dan transparan; -

Melaksanakan pelayanan kepada SKPD yang cepat dan sesuai dengan ketentuan ;

-

Menyusun Laporan Keuangan Daerah , Laporan Keuangan pemprov dan perda pertanggungjawaban apbd yang berkualitas dan tepat waktu;

-

Menyusun database aset daerah yang berkualitas;

-

Melaksanakan pembinaan keuangan pada BLUD dan BUMD;

Misi keempat Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; Strategi : -

Penyediaan

dan

peningkatan

sarana

dan

prasarana

teknologi

informasi

pendukung, -

Peningkatkan

sarana

pendukung

perpajakan yang terinterkoneksi. Kebijakan : - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna mendorong peningkatan pelayanan - Mewujudkan

peningkatan

teknologi

informasi

yang

terinterkoneksi dan bisa diakses publik;

Misi Kelima Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah; Strategi :

-

Penambahan dan peningkatan kualitas pengelola keuangan daerah baik ditingkat middle dan low;

Kebijakan : -

Penyediaan

SDM

pengelola

keuangan

daerah

sesuai

kebutuhan baik ditingkat middle dan low;

4.3.1. Strategi Kebijakan Provinsi Gorontalo Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, banyak pengaruh

yang besar

terhadap kebijakan pembangunan diantaranya arus globalisasi yang mengalirkan keterbukaan informasi, fleksibilitas

barang dan jasa,

otonomi daerah,

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, MP3EI, Percepatan pencapaian MDGs, Percepatan penangulangan kemiskinan dan pengangguran, RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

77

kebijakan pengembangan iklim investasi, Percepatan penyediaan infrastruktur, penyusunan tataruang wilayah, ketahanan pangan khususnya peningkatan produksi jagung, daging dan beras. Untuk mengatasi kondisi dan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terjabar dari masing-masing misi seperti tersaji dalam Tabel 4.1.


78

Tabel 4.1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo Visi

: Terwujudnya percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningkatan berkeadilan di Provinsi Gorontalo

ekonomi

masyarakat yang

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4

Misi I : 1.

Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejaht Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

1. Meningkatkan Kerjasama investasi

2. Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni 3. Perdagangan Antar Pulau 4. Menekan Laju Inflasi 5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah 6. Mengembangkan Pariwisata Daerah

2. Meningkatnya lapangan kerja


- Mengupayakan iklim investasi yang kondusif - Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi. - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi. - Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Menciptakan sistem kemudahan investasi - Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor - Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah - Mendorong peningkatan APBD - Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan

7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi

- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pengembangan SDM - Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. - Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru - Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

1. Menurunkan angka pengangguran terbuka 2. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja

79

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4

2

Menyediakan infrastruktur untuk Meningkatnya Infrastruktur Daerah percepatan pembangunan daerah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara

- Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara - Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara Internasional Regional 2. Mengingkatkan Infrastruktur Perdesaan

Membangun Kemandirian Desa


- Pengembangan Infrastruktur Dasar Perdesaan - Pengembangan Infrastruktur Penujang Perdesaan 3. Mengingkatkan Pengembangan Kawasan - Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan Strategis strategis cepat tumbuh. Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa - Memfasilitasi Percepatan Pembangunan di desa

80

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Misi II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan

1.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD TK/TKLB berkualitas Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD;


- Mengupayakan pendidikan gratis - Memperluas akses pendidikan - Mendorong peningkatan mutu Pendidikan - Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal) - Mengembangkan pendidikan berbasis kawasan. - Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD. - Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar.

81

NO.

TUJUAN

SASARAN

1

2

2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

Penyediaan pendidik PAUD - Meningkatkan pemerataan dan berkompeten yang merata yang mutu serta pemerataan akses meliputi pemenuhan guru TK/TKLB penyelenggaraan PAUD. berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten; Penyediaan subsidi untuk - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua pendidikan TK/TKLB berkualitas kab./Kota Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal yang berkualitas Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam PAUD menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Meningkatkan daya tampung dengan - Mendorong Peningkatan sarana prasaran Penambahan USB dan RKB pendidikan Meningkatkan Kompetensi guru - Peningkatan Mutu Pendidikan kelas awal Penambahan USB dan RKB, Penerapan - Perluasan Akses Pendidikan SMP/MTs/Paket B Pembelajaran atraktif, komunikatif, efisien dan menyenangkan Penambahan USB dan RKB, Pelaksanaan - Peningkatan sarana prasaran Manajemen Berbasis pendidikan Sekolah APS Kelompok Usia 13- Pembiayaan pendidikan 15 Tahun Peningkatan Kompetensi Guru - Tata Kelola tenaga pendidik Insentif kelas Guru di daerah terpencil Peningkatan kuantitas dan kualitas - Peningkatan Mutu pendidikan dan Daya saing sumber dan media belajar - Peningkatan mutu pengelolaan KBM di sekolah - Peningkatan Efektifitas dan efesiensi Sumber Daya Pendidikan - Peningkatan akses dan pemerataan Kualitas Pendidikan


82

NO.

TUJUAN

SASARAN

1

2

2

STRATEGI

3 Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah Pemberian Bea siswa untuk anak yang berasal dari Keluarga Miskin

Pendampingan atas implementasi KTSP

Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga


ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah - Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi - Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan - Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan khusus. - Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal - Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. - Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata

83

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak - Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi - Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk memwujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (TechnoIndustrial Park). - Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olaharaga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.

Meningkatkan kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pendidikan Memantapkan komitmen dan sinergitas melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.


- Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Gorontalo sebagai daerah pendidikan. - Menfasilitasi model pelatihan ketrampilan dan keahlian kepada pemuda. - Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas

- Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.

84

NO.

TUJUAN

SASARAN

1

2

2

STRATEGI

3 Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya saing pendidikan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Melengkapi infrastuktur (gedung BKM, jalan lingkar kampus dan Rusun nawa)

ARAH KEBIJAKAN

4 - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota - Terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu yang merata di kab./kota

- Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik Meningkatkan kualifikasi akreditasi program study - Meningkatnya akses dan mutu pada layanan pendidikan dan meningkatnya relevansinya terhadap dunia kerja Mengembangkan kualifikasi dosen - Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Menyiapkan surat hibah tanah dan bangunan ke - terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai kemdibud dengan arahan pemanfaatan berdasarkan prinsip keberlanjutan Melaksanakan kompetisi o2sn ditingkat kab/kota - Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara dan provinsi berjenjang Melengkapi fasilitas olahraga seperti peralatan - Mengoptimalkan peran PPLP/Training center olahraga dan gedung olahraga di sekolah Mengadakan penjaringan dan pembinaan khusus - Meningkatkan kinerja aparatur khususnya pelatih bagi atlit-atlit berbakat Meningkatkan kapasitas pelatih olahraga - Meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah Membangun Museum Gorontalo - Mendorong upaya melestarikan budaya gorontalo melalui pembangunan museum dan pembinaan seni budaya Mengumpulkan benda-benda bersejarah asli - Memprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional gorontalo dan kearifan lokal masyarakat gorontalo


85

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4

2

Meningkatkan derajat Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat masyarakat

Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat

- Mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (SEMESTA) - Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan - Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan - Mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan - Mengembangkan Pola Hidup Bersih dan Sehat - Mengembangkan budaya daerah melalui makanan khas daerah Gorontalo


86

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Misi III : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. 1. Mengelola sumber daya alam Meningkatnya pengelolaan sumber Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam - Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas dan lingkungan hidup untuk daya alam perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & kemakmuran masyarakat Perkebunan dan Kehutanan - Mendorong Peningkatan Pengelolaan Energi - Penyediaan Data Base penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Meningkatkan kapasitas SDM pada sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan. Meningkatnya pengelolaan Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup - Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan lingkungan hidup kawasan hutan. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi - Mengupayakan penyelamatan danau limboto. - Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 - Meningkatnya indeks kualitas lingkungan - Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai - Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH


87

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir dan laut - Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan - Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas air sungai - Meningkatnya kualitas air danau limboto - Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi - Meningkatnya kualitas udara perkotaan - Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik - Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan - Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan - Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan - Mendorong ketersediaan air bersih dan sanitasi


88

NO.

1 Misi IV : 1.

2.

3.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Memelihara keragaman Agama dan Budaya

Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial, kemitraan sosial, partispipasi sosial, jaminan sosial dan advokasi sosial

- Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial. - Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana - Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, untuk sarana ibadah Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. Meningkatnya pelestarian budaya Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah daerah

Meningkatkan peran perempuan Meningkatnya indikator kualitas hidup Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dan kualitas hidup anak perempuan memberdayakan SDM perempuan

Menurunnya angka tindak kekerasan Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap dan diskriminasi terhadap Perempuan Perempuan dan Anak dan Anak


- Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.

- Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal. - Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi. - Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam membagun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan - Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan - Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT

89

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Misi V : Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yan 1. Mengembangkan Good Meningkatnya Penyelenggaraan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik - Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan Governance dalam Pemerintahan yang baik dalam (Good Governance) daerah. penyelenggaraan pemerintahan pelayanan pada masyarakat daerah - Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah. - Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air - Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat - Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN) - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya - Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama - Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi - Meningkatkan Layanan Informasi Publik - Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah.


90

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4 - Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN - Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin - Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin

2.

Pengentasan Kemiskinan

Berkurangnya persentase masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin miskin


91

4.3.2. Strategi Kebijakan DKAD Provinsi Gorontalo Bertolak dari visi, misi dan tujuan DKAD Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah bahkan pembangunan Nasional, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2012-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Visi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Misi 1 : Meningkatkan kualitas APBD; Tujuan 1. Meningkatkan

Sasaran 1. Tersedianya

Strategi 1. Peningkatan

Kebijakan 1. Peningkatan

sinkronisasi

dokumen KUA

sinkronisasi KUA

pelaksanaan

RPJMD,RKPD,

PPAS, RAPBD;

PPAS dan RAPBD;

sinkronisasi

KUA PPAS dan

RPJMD,RKPD, KUA

RAPBD;

PPAS dan RAPBD;

2. Meningkatkan

2. Terlaksananya

2. Peningkatan

2. Meningkatnya

Ketepatan waktu

penyusunan dan

Ketepatan waktu

Ketepatan waktu

penyusunan

penetapan APBD

penyusunan APBD;

penyusunan APBD;

APBD;

tepat waktu;

3. Meningkatkan

3.Terlaksananya

kualitas

penyusunan

penyusunan

anggaran

anggaran

kinerja

berbasis kinerja;

berkualitas

4. Mewujudkan

4.Tersedianya

3. Peningkatan kualitas

berbasis

3. Meningkatnya

penyusunan anggaran

kualitas penyusunan

berbasis kinerja;

anggaran berbasis

yang

kinerja;

4. Penyediaan Dokumen


4. Tersedianya

92

Standard Analisis

Standard Analisis

Standard Analisis

Standard Analisis

Belanja;

Belanja;

Belanja;

Belanja sebagai pedoman pelaksanaan belanja

5. Melakukan evaluasi dan

daerah; 5. Terlaksananya

5. Pelaksanaan evaluasi

5. Melakukan evaluasi

pembinaan

evaluasi APBD

dan pembiyaaan

dan pembinaan

APBD kab/kota.

kab/kota

APBD kab/kota.

APBD kab/kota agar pelaksanaannya terarah

Tujuan Sasaran Misi 2 : Meningkatkan PAD; Tujuan Sasaran 1. Menyempurnakan 1. Tersedianya perda regulasi PAD

tentang pajak dan

Strategi Strategi 1. Penyempurnaan regulasi PAD;

retribusi.

2. Mengintensifkan pemungutan PAD

2. Tercapainya pemungutan PAD

Kebijakan Kebijakan 1. Membuat perda tentang pajak dan retribusi.

2. Pengintensifan pemungutan PAD

2. Membuat target pencapaian pemungutan PAD

3. Mengintensifkan sosialisasi pajak

3. Terwujudnya wajib pajak yang taat

3. Pengintensifan sosialisasi pajak

3. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah; Tujuan Sasaran Strategi 1. Meningkatkan 1. Terlaksananya 1. Peningkatan kualitas

Kebijakan 1. Melaksanakan

kualitas pelayanan

pelayanan kepada

pelayanan kepada

pelayanan kepada

kepada wajib

wajib pajak yang

wajib pajak

wajib pajak yang

pajak

cepat tepat dan

cepat tepat dan

transparan

transparan


93

2. Meningkatkan

2. Terlaksananya


2. Melaksanakan

kualitas pelayanan

pelayanan kepada

pelayanan kepada

pelayanan kepada

kepada SKPD

SKPD yang cepat

SKPD

SKPD yang cepat

3. Meningkatkan

dan sesuai dengan

dan sesuai dengan

ketentuan

ketentuan

3. Tersusunnya


3. Menyusun Laporan

kualitas laporan

Laporan Keuangan

laporan keuangan

Keuangan SKPD,

keuangan dan

SKPD, Laporan

dan perda

Laporan Keuangan

perda

Keuangan pemprov

pertanggungjawaban

pemprov dan perda

pertanggungjawab

dan perda

APBD

pertanggungjawaban

an APBD

pertanggungjawaba

apbd yang

n apbd yang

berkualitas dan tepat

berkualitas dan

waktu

tepat waktu 4. Meningkatkan

4. Tersusunnya

kualitas database

database aset

aset daerah

daerah yang

4. Peningkatan kualitas database aset daerah

4. Menyusun database aset daerah yang berkualitas

berkualitas 5. Meningkatkan

5. Terlaksanannya

5. Peningkatan

5. Melaksanakan

pembinaan

pembinaan

pembinaan

pembinaan

administrasi

keuangan pada

administrasi

keuangan pada

keuangan pada

BLUD dan BUMD

keuangan pada BLUD

BLUD dan BUMD

BLUD dan BUMD

dan BUMD

Misi 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; Tujuan Sasaran Strategi

Kebijakan


94

1. Menyediakan dan

1. Tersedianya sarana

1. Penyediaan dan

1. Penyediaan sarana

meningkatkan

dan prasarana

peningkatan sarana

dan prasarana

sarana dan

pendukung

dan prasarana

pendukung guna

prasarana

pelayanan

pendukung

mendorong

pendukung

peningkatan pelayanan

2.Meningkatkan

2. Terwujudnya

2. Peningkatkan sarana

2. Mewujudkan

sarana pendukung

peningkatan

pendukung teknologi

peningkatan

teknologi

teknologi informasi

informasi perpajakan

teknologi informasi

informasi

yang bisa diakses

yang terinterkoneksi

yang terinterkoneksi

perpajakan

publik

dan bisa diakses publik

Misi 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah; Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Menambah dan 1. Tersedianya SDM 1. Penambahan dan 1. Penyediaan SDM meningkatkan

pengelola keuangan

peningkatan kualitas

pengelola keuangan

kualitas pengelola

sesuai kebutuhan

pengelola keuangan

daerah sesuai

keuangan daerah

daerah baik ditingkat

kebutuhan baik

baik ditingkat

middle dan low

ditingkat middle dan

middle dan low


low

95

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari uraian visi misi Gubernur Gorontalo yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk periode

2012

–

2017

Dinas

Keuangan

dan

Aset

Daerah,

telah

merencanakan beberapa program kegiatan selama 5 (lima ) tahun. Seperti tergambar dalam tabel 5.1 dan table 5.2 dan table 5.3 kaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.


96

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DKAD PROVINSI GORONTALO RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran


Tujuan


Sasaran

Terwujudnya tingkat pelayanan administrasi perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Indikator Sasaran

Tersedianya 1.20.1.20.05.01 administrasi pelayanan sesuai dengan SOP didukung dengan sarana adminstrasi dan SD aparatur yang berkualitas

Tersedianya 1.20.1.20.05.01.01 administrasi pelayanan sesuai dengan SOP didukung dengan sarana adminstrasi dan SD aparatur yang berkualitas

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran

Terwujudnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan sarana perkantoran

Terwujudnya tingkat pelayanan sarana perkantoran

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prasarana perkantoran

Terwujudnya tingkat pelayanan prasarana perkantoran Tersedianya prasarana yang memadai dan memenuhi standard Terselenggaranya Penggunaan Jaringan interkoneksi Seluruh

Menyelenggarakan Penggunaan Jaringan antar samsat dalam provinsi Teknologi Informasi secara online

Meningkatkan kualitas SD Terwujudnya tingkat kualitas SD Aparatur yang Aparatur yang mengikuti mengikuti Diklat/Bimtek dan Sosialisasi Diklat/Bimtek dan Sosialisasi Meningkatkan kualitas SD Terwujudnya tingkat kualitas SD Aparatur yang Aparatur yang mengikuti mengikuti Diklat/Bimtek dan Sosialisasi Diklat/Bimtek dan Sosialisasi Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas SD Terwujudnya tingkat kualitas SD Aparatur yang penyelenggaraan pelayanan Aparatur yang mengikuti mengikuti Bimtek penerapan aplikasi SIMBADA administrasi perkantoran Bimtek penerapan aplikasi SIMBADA

No. Kode

Tersedianya sarpras perkantoran

1.20.1.20.05.02

Tersedianya 1.20.1.20.05.02.55 sarana perkantoran yang berkualitas

1.20.1.20.05.02.56

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terhadap sub-sub bidang

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terhadap sub-sub bidang

Data Capaian pada Tahun awal perencanaan

Target

2012

2013

2014

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

2015

Rp.

Target

2016

Rp.

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BKD

2017

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

100%

100%

100%

1,297 Milyar

100%

3,036 Milyar

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur '

100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

100%

100%

100%

1,297 Milyar

100%

3,036 Milyar


100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

100%

70%

80%

5,464 Milyar

85%

3,617 Milyar

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pelayanan sarpras perkantoran terhadap sub-sub bidang

Peningkatan Sarana Perkantoran

Meningkatnya pelayanan sarana perkantoran terhadap sub-sub bidang

100%

70%

80%

954 Juta

85%

1,025 Milyar


100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

Meningkatnya pelayanan prasarana perkantoran terhadap sub-sub bidang

100%

70%

80%

4,510 Milyar

85%

2,592 Milyar


100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

100%

79 Orang

47 % 119 Orang

474 Juta

53 % 159 Orang

642 Juta


100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

100%

79 Orang

47 % 119 Orang


100%

6,500 Milyar

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

-

1 kali

64 Juta

1 kali

69 Juta


100%

6,500 Milyar

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

100 % SKPD Kab/Kota

-

-

-

-

-


100%

6,500 Milyar

Bidang Perbendaharaan BKD

Provinsi Gorontalo

Perda dan Pergub APBD & APBD-P serta Dokumen Laporan Keuangan seluruh SKPD

Perda dan Pergub APBD & APBD-P serta Dokumen Laporan Keuangan

WDP

WDP

2,849

WDP

2,837

WTP

3,077

WTP

2,800

WTP

2,923

WTP

2,952

WTP

2,952

1 Perda dan 1 Pergub

Perda dan Pergub

1 Keg.

300 Juta

1 Keg.

322 Juta

1 Keg.

346 Juta

1 Keg.

371 Juta

1 Keg.

399 Juta

1 Keg.

428,5 Juta

1 Keg.

428,5 Juta

Peningkatan Prasarana Perkantoran

1.20.1.20.05.17.12

Masyarakat dapat mengakses jaringan Samsat

Sistem Informasi pajak kendaraan bermotor

Tercapainya 1.20.1.20.05.05 jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek dan 1.20.1.20.05.05.11 Tercapainya jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek dan Sosialisasi dan Meningkatnya 1.20.1.20.05.05.25

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

SIMBADA

Menyelenggarakan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menyelenggarakan Penyusunan Ranperda APBD dan Penyusunan Ranpergub penjabaran APBD (Induk)

Terselenggaranya Penyusunan Ranperda APBD dan Penyusunan Ranpergub penjabaran APBD (Induk)

Tersedianya 1.20.1.20.05.17 Perda dan Pergub APBD & APBD-P serta Dokumen Laporan Keuangan yang tepat waktu Tersedianya Perda 1.20.1.20.05.17.06 dan Pergub ttg Penyusunan APBD dan Penjabaran

Tersedianya Jaringan Informasi pajak secara online

Meningkatnya kualitas SD Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dan Peningkatan Kapasitas SD Meningkatnya Aparatur (Diklat, BIMTEK kualitas SD Aparatur dan Sosialisasi) yang mengikuti Diklat/Bimtek dan Sosialisasi Bimtek Penerapan Aplikasi Meningkatnya

kualitas SD aparatur yang memahami pengelolaan Terlaksananya Pengembangan SDM Pendidikan Formal Terwujudnya Keuangan Daerah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal keuangan daerah

Melaksanakan Pengembangan SDM Pendidikan Formal Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

kualitas SD Aparatur SKPD yang mengikuti Bimtek penerapan aplikasi Pendidikan MEP-B Melaksanakan Kerjasama Pendidikan Tingi Pengembangan dengan Pemerintah Provinsi SDM Pendidikan Gorontalo Formal Keuangan Daerah

Penyusunan Ranperda APBD dan Penyusunan Ranpergub penjabaran APBD (Induk)


100 % SKPD

34

1 Perda dan Pergub

1

410

Juta

53 % 159 Orang

593

Juta

97

Provinsi Gorontalo

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan sarana perkantoran

Menyelenggarakan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Perda 1.20.1.20.05.17.10 dan Pergub ttg Pelaksanaan Terselenggaranya Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda Penjabaran KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD an

1 Perda dan 1 Pergub

Tersedianya Jaringan SIMDA secara online pada setiap SKPD

Menyelenggarakan Penggunaan Jaringan SIMDA secara online

Terselenggaranya Penggunaan Jaringan SIMDA secara Seluruh SKPD 1.20.1.20.05.17.12 online dapat mengakses jaringan Simda

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Menyelenggarakan Penerbitan Laporan Menyelenggarakan

Terselenggaranya Penerbitan Laporan Keuangan

Tersedianya 1 1.20.1.20.05.17.22 Dokumen Laporan 1.20.1.20.05.17.24 1 Dokumen Laporan Seluruh SKPD

Pembinaan dan Monitoring Terselenggaranya Penyusunan Laporan Penerbitan Laporan Pemeliharaan Data Base Tersedianya Asset BMD Dokumen Data Aset Terwujudnya Bimtek Pengelolaan

Provinsi Terlayanimengikuti selama 1.20.1.20.05.17.28 12 Bulan

Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD

Dekon/TP Terselenggaranya Penatausahaan BMD Penatausahaan BMD Menyelenggarakan Bimtek Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD Meningkatkan kualitas Menyelenggarakan Terselenggaranya Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan penyelenggaraan pelayanan Pelayanan Arus Kas dan SPD prasarana perkantoran Penyediaan SPD Menyelenggarakan Penggunaan Jaringan Teknologi Informasi secara online Meningkatkan kualitas SD Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dan Sosialisasi

Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Menyelenggarakan Penyusunan KUA PPAS

Terselenggaranya Penyusunan KUA PPAS

Menyelenggarakan Koordinasi Pembinaan BLU Taksi Mina Bahari

Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan BLU Taksi Mina Bahari

Terdokumentasi 1.20.1.20.05.17.29 dalam 1 Dokumen KUA PPAs Terwujudnya 1.20.1.20.05.17.36 laporan pengelolaan BLU Taksi Mina Bahari

Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan pada BUMD Terwujudnya 1.20.1.20.05.17.37 laporan pengelolaan BUMD

Pembinaan BUMD

Meningkatkan kualitas SD Aparatur yang mengikuti Bimtek penerapan aplikasi SIMBADA

Melaksanakan Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Terlaksananya Penyusunan Buku Standarisasi Barang Terwujudnya dan Jasa panduan harga barang.

Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Menyelenggarakan Pembinaan pada UPTB dan Koordinasi ke Pusat

Terselenggaranya Pembinaan pada UPTB dan Koordinasi ke Pusat

Meningkatnya 1.20.1.20.05.17.49 pendapatan pajak daerah pada setiap UPTB

Melaksanakan penyusunan Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Laporan Realisasi Anggaran Anggaran

Diterbitkannya 50 1.20.1.20.05.17.53 Buku per Triwulan yang tepat waktu

Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD

Menyelenggarakan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Melaksanakan Review Sisdur & Pedoman Kebijakan Akuntansi

Terupdatenya Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

Menyelenggarakan Penyusunan Ranperda APBD dan Penyusunan Ranpergub penjabaran Menyelenggarakan Penyusunan Ranperda tentnang perubahan APBD dan Penyusunan Ranperda penjabaran perubahan APBD

Melaksanakan Pembinaan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terwujudnya 1.20.1.20.05.18 dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota penetapan APBD Keuangan Kab/Kota kab/kota dan perangkatnya tepat Melaksanakan Evaluasi Terlaksananya Evaluasi RANPERDA tentang APBD Terwujudnya Perda 1.20.1.20.05.18.01 RANPERDA tentang dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD ttg APBD dan APBD dan RANPERGUB Kab/Kota Pergub Ttg Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD Kab/Kota Kab/kota tepat waktu

Menyelenggarakan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Melaksanakan Program intensifikasi sumberseumber pendapatan daerah

Terlaksananya Identifikasi sumber sumber pendapatan Tercapainya daerah Sumber pendapatan daerah

1.20.1.20.05.17.55

1

1 Keg.

34 SKPD dan 6 Kali Asistensi oleh 1 Keg. Tim 1 Dokumen Laporan Pengembangan 1 Dokumen 1 Dok Keuangan Keuangan 1 Dok 1 Dokumen Laporan Laporan 1 Dokumen 34 SKPD

1 Keg.

285 Juta

1 Keg.

306 Juta

1 Keg.

329 Juta

1 Keg.

354 Juta

1 Keg.

380 juta

1 Keg.

380 juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

500 Juta

1 Keg.

537 Juta

1 Keg.

576 Juta

1 Keg.

619 Juta

1 Keg.

665 Juta

1 Keg.

714,2 Juta

1 Keg.

714,2 Juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

Bidang Provinsi Perbendaharaan BKD Gorontalo Provinsi Bidang Aset BKD Gorontalo Provinsi Bidang Aset BKD Gorontalo Bidang Anggaran Provinsi BKD Gorontalo

66 Juta

1 Dok

71 Juta

1 Dok

76 Juta

1 Dok

82 Juta

1 Dok

88 Juta

1 Dok

94,5 Juta

1 Dok

94,5 Juta

1 Dok

406,7 Juta

1 Dok

437 Juta

1 Dok

469,3 Juta

1 Dok

504,2 Juta

1 Dok

541,5 Juta

1 Dok

541,5 Juta

1 Keg.

228,4 Juta

-

-

1 Keg.

245,3 Juta

1 Keg

504,2 Juta

1 Keg

541,2 Juta

34 SKPD

541,2 Juta

120 Juta

2 Dok

128,9 Juta

2 Dok

138,4 Juta

2 Dok

148,7 Juta

2 Dok

159,7 Juta

2 Dok

171,5 Juta

2 Dok

171,5 Juta

124,9 Juta

1 Dok

134,2 Juta

1 Dok

144,2 Juta

1 Dok

154,9 Juta

1 Dok

166,3 Juta

1 Dok

178,6 Juta

1 Dok

178,6 Juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

72,9 Juta

2 Kali

78,3 Juta

2 Kali

84,1 Juta

2 Kali

90,3 Juta

2 Kali

97 Juta

2 Kali

104,1 Juta

2 Kali

104,1 Juta

Bidang Aset BKD

Provinsi Gorontalo

Tersedianya Laporan 2 Kali Koordinasi dan BUMD yang 2 Kali Pembinaan 2 Kali 1 Dokumen akuntabel

81,8 Juta

2 Kali

87,8 Juta

2 Kali

94,4 Juta

2 Kali

101,4 Juta

2 Kali

108,9 Juta

2 Kali

116,9 Juta

2 Kali

116,9 Juta

Bidang Aset BKD

Provinsi Gorontalo

Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Inventarisasi 34 SKPDBMD

Laporan 34 SKPD

1 Buku

1 Buku

1 Buku

64,8 Juta

1 Buku

69,6 Juta

1 Buku

74,7 Juta

1 Buku

80,3 Juta

1 Buku

86,2 Juta

1 Buku

92,5 Juta

1 Buku

92,5 Juta

Bidang Aset BKD

Provinsi Gorontalo

100%

100%

4 Kali

305,6 Juta

4 Kali

328,2 Juta

4 Kali

352,6 Juta

4 Kali

378,7 Juta

4 Kali

406,9 Juta

4 Kali

437 Juta

4 Kali

437 Juta

Bidang Pendapatan BKD

Provinsi Gorontalo

50 Buku per Triwulan

50 Buku

378,6 Juta

50 Buku

406,7 Juta

50 Buku

436,9 Juta

50 Buku

469,3 Juta

50 Buku

504,2 Juta

50 Buku

541,5 Juta

50 Buku

541,5 Juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

100 Buku

100 Buku

100 Buku

91,3 Juta

100 Buku

98,1 Juta

100 Buku

105,4 Juta

100 Buku

113,2 Juta

100 Buku

121,6 Juta

100 Buku

130,5 Juta

100 Buku

130,5 Juta

6 Kab/ kota

6 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

221 Juta

6 Kab/ Kota

214 Juta

6 Kab/ Kota

200 Juta

6 Kab/ Kota

223 Juta

6 Kab/ Kota

225 Juta

6 Kab/ Kota

230 Juta

6 Kota/ Kab

230 Juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

6 Kab/ kota

6 Kab/ Kota

6 Kab/ Kota

221 Juta

6 Kab/ Kota

214 Juta

6 Kab/ Kota

200 Juta

6 Kab/ Kota

223 Juta

6 Kab/ Kota

225 Juta

6 Kab/ Kota

230 Juta

6 Kota/ Kab

230 Juta

Bidang Anggaran BKD

Provinsi Gorontalo

933.169 Milyar

2.716

1.040 Trilyun

2.383

1.155 Trilyun

1.74 Milyar

1.276 Trilyun

1.8 Milyar

1.402 Trilyun

2.478 Milyard

1,5 Trilyun

2.552 Milyar

1.5 Trilyun

2.552 Milyar

UPTB

Provinsi Gorontalo

Tertibnya ketepatan waktu penerbitan 50 Buku per Triwulan laporan

Terjadinya peningkatan kualitas laporan keuangan

Program Pembinaan dan Terlaksananya Failitasi Pengelolaan Pembinaan dan Keuangan Kab/Kota Failitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Evaluasi RANPERDA Terbitnya SK tentang APBD dan Gubernur mengenai RANPERGUB Tentang Evaluasi Penjabaran APBD Kab/Kota RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB Tentang Penjabaran Program Intensifikasi Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

266 Juta

378,6 Juta -

Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi peningkatan pendapatan UPTB

Melaksanakan Pengembangan SDM Pendidikan Formal Keuangan Daerah

Terlaksananya Review Sisdur & Pedoman Kebijakan Akuntansi

1 Perda dan Pergub

Pengelolaan BMD Tersedianya Laporan 12 Bulan dan 2 Arus Kas dan 12 Bulan 2 Dok Dokumen Laporan Penyediaan SPD Tersedianya Dokumen KUA Penyusunan KUA PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok PPAS selama 5 tahun Pembinaan BLU Taksi Mina Tersedianya Laporan Bahari BLU Taksi Mina 2 Kali Koordinasi dan 2 Kali Pembinaan 2 Kali Bahari yang 1 Dokumen akuntabel

Meningkatkan kualitas SD Menyelenggarakan Aparatur yang mengikuti Koordinasi Pembinaan Diklat/Bimtek dan pada BUMD Sosialisasi

1.20.1.20.05.17.44

Perda dan Pergub

Bidang Provinsi Perbendaharaan BKD Gorontalo

Pendapatan Daerah sebesar 1, 5 Trilyun pada Tahun 2007


98

Menyelenggarakan Penggunaan Jaringan SIMDA secara online

Melaksanakan penagihan Terlaksananya penagihan PKB dan BBN-KB PKB dan BBN-KB

Menyelenggarakan Penerbitan Laporan Keuangan Dekon/TP


Tercapainya 1.20.1.20.05.58.03 realisasi PKB dan BBN-KB

Terealisasinya target Intensifikasi SumberPKB dan BBN-KB di sumber Pendapatan Daerah Kota Gtlo/Kab (UPTB Kota Gtlo/Kab Bonbol Bonbol)

Tercapainya 1.20.1.20.05.58.04 realisasi PKB dan BBN-KB

Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Gorontalo/Kab GORUT) Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Boalemo/Kab

Tercapainya 1.20.1.20.05.58.05 realisasi PKB dan BBN-KB Menyelenggarakan Bimtek Melaksanakan konsultasi Terlaksananya konsultasi pajak dan dana perimbangan Terwujudnya target 1.20.1.20.05.58.06 Pengelolaan BMD pajak dan dana di tingkat pusat pajak dan dana perimbangan di tingkat perimbangan pusat sesuai target target yang 1.20.1.20.05.58.07 Menyelenggarakan Melaksanakan rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi PBB Terwujudnya Pelayanan Arus Kas dan koordinasi dan evaluasi PBB dan BPHTB Penyediaan SPD PBB Menyelenggarakan Penatausahaan BMD

Menyelenggarakan Penyusunan KUA PPAS


Melaksanakan koordinasi Terlaksananya koordinasi dan evaluasi samsat dan evaluasi samsat

Menyelenggarakan Melaksanakan penyusunan Terlaksananya penyusunan nilai jual kenderaan Koordinasi Pembinaan BLU nilai jual kenderaan bermotor (NJKB) Taksi Mina Bahari bermotor

Terwujudnya kooedinasi dan Evaluasi Samsat Terwujudnya

penyusunan nilai jual kenderaan bermotor (NJKB) Menyelenggarakan Terwujudnya Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pembinaan pada Dokumen Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan BUMD Perencanaan dan Program dan Evaluasi Program Evaluasi Program yang optimal Melaksanakan Penyusunan Terwujudnya Terlaksananya Dokumen Renstra, Renja dan DPA Dokumen Renstra, Buku Standarisasi Barang Meningkatkan Kualitas SKPD Dokumen Perencanaan dan Jasa Renja dan DPA SKPD Terwujudnya jaringan data dan informasi elektronik

Menyelenggarakan Meningkatkan Pembinaan pada UPTB dan Pengelolaan data dan Koordinasi ke Pusat jaringan elektronik

Terlaksananya jaringan data dan informasi elektronik

Melaksanakan penyusunan Meningkatkan pelayanan Laporan Realisasi Anggaran administrasi perkantoran

Terlaksananya Jasa administrasi perkantoran

Terwujudnya Jasa administrasi

Melaksanakan Review Sisdur & Pedoman Kebijakan Akuntansi

Meningkatkan sarana prasarana SKPD

Terlaksananya sarana prasana SKPD

Terwujudnya sarana prasarana SKPD

Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Meningkatkan aparatur yang berkualitas

Terlaksananya aparatur peserta Bimtek/ Diklat yang berkualitas

Terwujudnya aparatur yang berkualitas

Melaksanakan Evaluasi RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Terlaksananya Evaluasi Tersedianya dokumen Perda ttg APBD dan Pergub Ttg 1.20.1.20.05.18.01 Evaluasi RANPERDA RANPERDA tentang Penjabaran APBD Kab/kota tepat waktu tentang APBD dan APBD dan RANPERGUB RANPERGUB Tentang Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD Kab/Kota Kab/Kota

Melaksanakan penagihan PKB dan BBN-KB

Terlaksananya penagihan Terealisasinya target PKB dan BBN-KB PKB dan BBN-KB





Melaksanakan konsultasi pajak dan dana perimbangan di tingkat pusat

Terlaksananya konsultasi Terealisasinya target pajak dan dana perimbangan pajak dan dana sesuai target yang ditetapkan perimbangan di tingkat pusat

Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PBB

Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi PBB

Terealisasinya target PBB dan BPHTB

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kab.Gtlo/Kab.Gorut

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kab.Boalemo/Kab.P Tercapainya target Koordinasi Pajak dan Dana pajak dan dana Perimbangan perimbangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBB

Tercapainya target PBB dan BPHTB di Kab/Kota

100%

100%

100%

661,3 Juta

100%

710,1 Juta

100%

762,8 Juta

100%

819,4 Juta

100%

880,2 Juta

100%

945,3 Juta

100%

945,3 Juta

UPTB Kota Gtlo dan Kab.Bonbol

Provinsi Gorontalo

100%

100%

100%

658,3 Juta

100%

707,2 Juta

100%

759,7 Juta

100%

816 Juta

100%

876,6 Juta

100%

941,9 Juta

100%

941,9 Juta

UPTB Kab Gtlo dan Kab.Gorut

Provinsi Gorontalo

100%

100%

100%

523,6 Juta

100%

562,5 Juta

100%

604,2 Juta

100%

649 Juta

100%

697,2 Juta

100%

748,7 Juta

100%

748,7 Juta

UPTB Kab.Boalemo dan Kab.Pohuwato

Provinsi Gorontalo

11 Kali

11 Kali

11 Kali

98,8 Juta

11 Kali

106,1 Juta

11 Kali

114 Juta

11 Kali

122,4 Juta

11 Kali

131,5 Juta

11 Kali

141,2 Juta

11 Kali

141,2 Juta


Provinsi Gorontalo

4 Kali

4 Kali

4 Kali

152,8 Juta

4 Kali

164,2 Juta

4 Kali

176,4 Juta

4 Kali

189,5 Juta

4 Kali

203,5 Juta

4 Kali

218,5 Juta

4 Kali

218,5 Juta


Provinsi Gorontalo

-

-

-

-

100%

328 Juta

100%

350

100%

360

100%

380

100%

380


Provinsi Gorontalo

-

-

-

-

100%

212 juta

100%

240

100%

260

100%

280

100%

280


Provinsi Gorontalo

Kegiatan Koordinasi dan Tercapainya Monitoring Evaluasi Samsat koordinasi dan Evaluasi Samsat Tercapainya Penyusunan Nilai Jual penyusunan Nilai kenderaan Bermotor (NJKB) Jual Kenderaan bermotor Program Peningkatan Terselenggaranya Perencanaan Monitoring, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tersusunya Renstra, Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

100%

-

-

-

-

-

100%

682

100%

550

100%

1500

100%

1500

100%

1500

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

Renja dan DPA SKPD serta RKA SKPD Terbangunnya

100%

-

-

-

-

-

100%

175

100%

160

100%

200

100%

200

100%

200

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

jaringan data dan informasi elektronik DKADPersentase dan Samsat

100%

-

-

-

-

-

100%

507

100%

390

100%

1300

100%

1300

100%

1300

Sekretariat BKD

pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase Administrasi, Sarana dan ketersediaan sarana Prasarana dan SDM prasarana SKPD Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek Terbitnya SK Gubernur mengenai Evaluasi RANPERDA tentang APBD 6 SK dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

1.20.1.20.05.58.03 Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gtlo/Kab Bonbol) 1.20.1.20.05.58.04 Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Gorontalo/Kab GORUT) 1.20.1.20.05.58.05 Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Boalemo/Kab Pohuwato) 1.20.1.20.05.58.06 Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kota Gtlo/Kab Bonbol

1.20.1.20.05.58.07 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBB



Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kab.Boalemo/Kab.Pohuwat o Tercapainya target pajak dan dana perimbangan

100%

100%

5,601

78 % (264 orang)

Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

100%

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana

100%

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur

100%

5,601

78 %(264 org)

100%

100%

5,600

79% (264 org)

100%

100%

6,000

94 % (319 org)

100%

100%

6500

100 % (341 org)

100%

6500

100%

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

Sekretariat BKD

Provinsi Gorontalo

6 SK

6 SK

221,5 Juta

6 SK

237,9 Juta

6 SK

255,5 Juta

6 SK

274,5 Juta

6 SK

294,9 Juta

6 SK

316 Juta

6 SK

100%

100%

100%

601 Juta

100%

645 Juta

100%

693 Juta

100%

745 Juta

100%

800 Juta

100%

859 Juta

100%

859 Juta

UPTB Kota Gtlo dan Kab.Bonbol

Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

100%

100%

100%

658,3 Juta

100%

707,2 Juta

100%

759,7 Juta

100%

816 Juta

100%

876,6 Juta

100%

941,9 Juta

100%

941,9 Juta

UPTB Kab Gtlo dan Kab.Gorut

Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

100%

100%

100%

457 Juta

100%

491 Juta

100%

528 Juta

100%

567 Juta

100%

609 Juta

100%

654 Juta

100%

654 Juta

UPTB Kab.Boalemo dan Kab.Pohuwato

Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

11 Kali

11 Kali

11 Kali

118 Juta

11 Kali

127 Juta

11 Kali

137 Juta

11 Kali

147 Juta

11 Kali

158 Juta

11 Kali

169 Juta

11 Kali

169 Juta

Bidang Provinsi Gorontalo Pendapatan BKD

Provinsi Gorontalo

4 Kali

4 Kali

4 Kali

152,8 Juta

4 Kali

164,2 Juta

4 Kali

176,4 Juta

4 Kali

189,5 Juta

4 Kali

203,5 Juta

4 Kali

218,5 Juta

4 Kali

218,5 Bidang Provinsi Gorontalo Juta Pendapatan BKD

Provinsi Gorontalo


316,7 Bidang Anggaran Provinsi Gorontalo Juta BKD

99

Provinsi Gorontalo

Tabel. 5.2 Rencana Penganggaran 2012-2017 NO.

1 1

2

3

4

URAIAN / KEGIATAN

PAGU DANA 2012

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

3 1,098,019,250.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana Perkantoran Peningkatan Prasarana Perkantoran

7,364,238,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Bimtek Penerapan Aplikasi Simbada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH dan Penyusunan Penjabaran - Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah - Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan keuangan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan

1,098,019,250.00

954,438,000.00 6,409,800,000.00 473,450,000.00 408,900,000.00

64,550,000.00 2,822,909,750.00 300,000,000.00

200,000,000.00

265,924,250.00

500,000,000.00 66,141,250.00

PAGU DANA 2013

81,473,028.35 81,473,028.35 546,426,459.60 70,819,299.60 475,607,160.00 35,129,990.00 30,340,380.00 4,789,610.00 209,459,903.45 22,260,000.00 14,840,000.00 19,731,579.35 37,100,000.00 4,907,680.75 -

1,179,492,278.35 1,179,492,278.35 7,910,664,459.60 1,025,257,299.60 6,885,407,160.00 508,579,990.00 439,240,380.00 69,339,610.00 3,032,369,653.45 322,260,000.00 214,840,000.00 285,655,829.35 537,100,000.00 71,048,930.75 -


PAGU DANA 2014

87,518,327.05 87,518,327.05 586,971,302.90 76,074,091.63 510,897,211.27 37,736,635.26 32,591,636.20 5,144,999.06 225,001,828.29 23,911,692.00 15,941,128.00 21,195,662.54 39,852,820.00 5,271,830.66 -

1,267,010,605.40 1,267,010,605.40 8,497,635,762.50 1,101,331,391.23 7,396,304,371.27 546,316,625.26 471,832,016.20 74,484,609.06 3,257,371,481.74 346,171,692.00 230,781,128.00 306,851,491.89 576,952,820.00 76,320,761.41 -

PAGU DANA 2015

94,012,186.92 94,012,186.92 630,524,573.58 81,718,789.23 548,805,784.35 40,536,693.59 35,009,935.60 5,526,757.99 241,696,963.94 25,685,939.55 17,123,959.70 22,768,380.70 42,809,899.24 5,663,000.50 -

1,361,022,792.32 1,361,022,792.32 9,128,160,336.08 1,183,050,180.46 7,945,110,155.62 586,853,318.85 506,841,951.80 80,011,367.05 3,499,068,445.68 371,857,631.55 247,905,087.70 329,619,872.59 619,762,719.24 81,983,761.91 -

PAGU DANA 2016

100,987,891.19 100,987,891.19 677,309,496.94 87,782,323.39 589,527,173.55 43,544,516.26 37,607,672.82 5,936,843.44 259,630,878.67 27,591,836.26 18,394,557.51 24,457,794.55 45,986,393.77 6,083,195.13 -

1,462,010,683.51 1,462,010,683.51 9,805,469,833.02 1,270,832,503.85 8,534,637,329.17 630,397,835.11 544,449,624.62 85,948,210.49 3,758,699,324.35 399,449,467.81 266,299,645.20 354,077,667.13 665,749,113.01 88,066,957.04 -

PAGU DANA 2017

108,481,192.72

1,570,491,876.23

108,481,192.72

1,570,491,876.23

727,565,861.61

10,533,035,694.63 1,365,128,275.64 9,167,907,418.99 677,173,354.48 584,847,786.77 92,325,567.71 4,037,594,814.22 429,088,618.32 286,059,078.88 380,350,230.03 715,147,697.20 94,601,525.25 -

94,295,771.79 633,270,089.82 46,775,519.37 40,398,162.15 6,377,357.22 278,895,489.87 29,639,150.51 19,759,433.67 26,272,562.90 49,398,584.19 6,534,568.21 -

100

- Pemeliharaan Database Aset

250,710,000.00

- Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD

120,000,000.00

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Pembinaan Badan Layanan umum Taksi Mina Bahari - Pembinaan BUMD

124,968,000.00

- Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa - Pembinaan dan Koordinasi

64,800,000.00 305,600,000.00

- Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD

378,680,000.00

- Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntasi

91,376,250.00

5 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

72,900,000.00 81,810,000.00

221,500,000.00 221,500,000.00

18,602,682.00 8,904,000.00 9,272,625.60 5,409,180.00 6,070,302.00 4,808,160.00 22,675,520.00 28,098,056.00 6,780,117.75 16,435,300.00 16,435,300.00 -

269,312,682.00 128,904,000.00 134,240,625.60 78,309,180.00 87,880,302.00 69,608,160.00 328,275,520.00 406,778,056.00 98,156,367.75 237,935,300.00 237,935,300.00 -


19,983,001.00 9,564,676.80 9,960,654.42 5,810,541.16 6,520,718.41 5,164,925.47 24,358,043.58 30,182,931.76 7,283,202.49 17,654,799.26 17,654,799.26 -

289,295,683.00 138,468,676.80 144,201,280.02 84,119,721.16 94,401,020.41 74,773,085.47 352,633,563.58 436,960,987.76 105,439,570.24 255,590,099.26 255,590,099.26 -

21,465,739.68 10,274,375.82 10,699,734.98 6,241,683.31 7,004,555.71 5,548,162.94 26,165,410.42 32,422,505.29 7,823,616.11 18,964,785.37 18,964,785.37 -

310,761,422.68 148,743,052.62 154,901,015.00 90,361,404.47 101,405,576.12 80,321,248.41 378,798,974.00 469,383,493.05 113,263,186.35 274,554,884.63 274,554,884.63 -

23,058,497.56 11,036,734.50 11,493,655.31 6,704,816.21 7,524,293.75 5,959,836.63 28,106,883.87 34,828,255.18 8,404,128.43 20,371,972.44 20,371,972.44 -

333,819,920.25 159,779,787.12 166,394,670.31 97,066,220.68 108,929,869.87 86,281,085.05 406,905,857.87 504,211,748.23 121,667,314.78 294,926,857.06 294,926,857.06 -

24,769,438.08 11,855,660.20 12,346,484.54 7,202,313.57 8,082,596.34 6,402,056.51 30,192,414.65 37,412,511.72 9,027,714.76 21,883,572.79 21,883,572.79 -

101

358,589,358.33 171,635,447.33 178,741,154.85 104,268,534.25 117,012,466.22 92,683,141.56 437,098,272.53 541,624,259.95 130,695,029.53 316,810,429.86 316,810,429.86 -

6 Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah - Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah - Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango) - Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Gorontalo Utara) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan - Daerah (UPTB Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato) - Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (Lanjutan) Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkantoran (Lanjutan) JUMLAH

2,797,805,000.00 702,906,000.00 661,132,000.00

658,394,000.00

523,663,000.00

98,825,000.00 152,885,000.00

222,078,000.00 222,078,000.00

15,000,000,000.00

207,597,131.00 3,005,402,131.00 223,000,838.12 3,228,402,969.12 239,547,500.31 3,467,950,469.43 257,321,924.83 3,725,272,394.26 276,415,211.65 4,001,687,605.91 52,155,625.20 755,061,625.20 56,025,572.59 811,087,197.79 60,182,670.08 871,269,867.87 64,648,224.20 935,918,092.06 69,445,122.43 1,005,363,214.49 49,055,994.40 710,187,994.40 52,695,949.18 762,883,943.58 56,605,988.61 819,489,932.20 60,806,152.97 880,296,085.17 65,317,969.52 945,614,054.69 48,852,834.80 707,246,834.80 52,477,715.14 759,724,549.94 56,371,561.61 816,096,111.55 60,554,331.48 876,650,443.02 65,047,462.87 941,697,905.90 38,855,794.60 562,518,794.60 41,738,894.56 604,257,689.16 44,835,920.54 649,093,609.69 48,162,745.84 697,256,355.53 51,736,421.58 748,992,777.11 7,332,815.00 106,157,815.00 7,876,909.87 114,034,724.87 8,461,376.59 122,496,101.46 9,089,210.73 131,585,312.19 9,763,630.16 141,348,942.35 11,344,067.00 164,229,067.00 12,185,796.77 176,414,863.77 13,089,982.89 189,504,846.66 14,061,259.62 203,566,106.29 15,104,605.09 218,670,711.37 16,478,187.60 238,556,187.60 17,700,869.12 256,257,056.72 19,014,273.61 275,271,330.33 20,425,132.71 295,696,463.04 21,940,677.56 317,637,140.60 16,478,187.60 238,556,187.60 17,700,869.12 256,257,056.72 19,014,273.61 275,271,330.33 20,425,132.71 295,696,463.04 21,940,677.56 317,637,140.60 1,113,000,000.00 16,113,000,000.00 1,195,584,600.00 17,308,584,600.00 1,284,296,977.32 18,592,881,577.32 1,379,591,813.04 19,972,473,390.36 21,352,065,203.39 41,324,538,593.75


102

Tabel 5.3 Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan VISI

MISI

Akuntabilitas Pengelolaan Misi 1; Meningkatkan Kualitas Keuangan Daerah APBD

Tujuan

Sasaran

Strategi

1 Meningkatkan 1 Tersedianya Sinkronisasi RPJMD, Dokumen KUA RKPD,KUA PPAs dan PPAS,RAPBD RAPBD

1 Peningkatan sinkronisasi KUA PPAS dan RAPBD

2 Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan APBD

2 Peningkatan Ketepatan waktu penyusunan APBD

2 Terlaksananya penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu

3 Meningkatkan kualitas 3 Terlaksananya penyusunan anggaran penyusunan berbasis kinerja anggaran berbasis kinerja yang berkualitas


Indikator Sasaran

Program

3 Peningkatan kualitas 3 Meningkatnya Tersedianya Perda dan penyusunan kualitas penyusunan Pergub anggaran berbasis anggaran berbasis kinerja kinerja

4 Mewujudkan Standard 4 Tersedianya Standard 4 Penyediaan Analisis Belanja Analisis Belanja Dokumen Standard Analisis Belanja

5 Melakukan evaluasi 5 Terlaksananya dan pembinaan APBD evaluasi APBD kab/kota kab/kota

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 Peningkatan Tersedianya 1 Dokumen Program Peningkatan Penyusunan KUA PPAS Perda dan Pergub pelaksanaan dan 1 Pergub dan Pengembangan APBD & APBD-P serta sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Dokumen Laporan RPJMD,RKPD, KUA Daerah Keuangan seluruh PPAS dan RAPBD SKPD dan Tersedianya Dokumen KUA PPAS selama 5 tahun 2 Meningkatnya Tersedianya Perda dan Penyusunan Ranperda Perda dan Pergub Ketepatan waktu Pergub APBD dan Penyusunan APBD & APBD-P serta penyusunan APBD Ranpergub penjabaran Dokumen Laporan APBD (Induk) Keuangan seluruh SKPD dan1 Perda dan 1 Pergub Kebijakan


4 Tersedianya Standard Tersedinya Perda dan Analisis Belanja Pergub sebagai pedoman pelaksanaan belanja daerah

5 Pelaksanaan evaluasi 5 Melakukan evaluasi Tersedianya 6 SK dan pembiyaaan dan pembinaan APBD kab/kota APBD kab/kota agar pelaksanaannya terarah

Kegiatan


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Evaluasi RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Perda dan Pergub APBD & APBD-P serta Dokumen Laporan Keuangan seluruh SKPD dan1 Perda dan 1 Pergub Perda dan Pergub APBD & APBD-P serta Dokumen Laporan Keuangan seluruh SKPD dan1 Perda dan 1 Pergub Terlaksananya Pembinaan evaluasi APBD Kab/Kota dan Terbitnya SK Gubernur mengenai Evaluasi RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

103

VISI

MISI Misi 2 : Meningkatkan PAD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Indikator Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tersedianya perda dan pergub tentang pajak daerah

1 Menyempurnakan regulasi PAD

1 Tersedianya perda tentang pajak dan retribusi.

1 Penyempurnaan regulasi PAD

1 Membuat perda tentang pajak dan retribusi

Tersedianya Perda dan Pergub

Program Intensifikasi & Intensifikasi SumberEkstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan sumber Pendapatan Daerah Daerah

2 Mengintensifkan pemungutan PAD

2 Tercapainya pemungutan PAD

2 Pengintensifan pemungutan PAD

2 Membuat target pencapaian pemungutan PAD

Terealisasinya pemungutan PAD 100%

Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gtlo/Kab Bonbol) Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Gorontalo/Kab GORUT) Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Boalemo/Kab Pohuwato)

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kota Gtlo/Kab Bonbol


Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan

Tercapainya target pajak dan dana perimbangan


Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBB



Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan

Tercapainya target pajak dan dana perimbangan



3 Mengintensifkan sosialisasi pajak

3 Terwujudnya wajib pajak yang taat


3 Pengintensifan sosialisasi pajak

3 Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak


Terealisasinya target PKB dan BBN-KB di Kab.Boalemo/Kab.Poh uwato

104

VISI

MISI Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan daerah

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1 Melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak yang cepat tepat dan transparan

Indikator Sasaran

1 Meningkatkan kualitas 1 Terlaksananya pelayanan kepada pelayanan kepada wajib pajak wajib pajak yang cepat tepat dan transparan

1 Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

Tersedianya Perda dan Pergub

2 Meningkatkan kualitas 2 Terlaksananya pelayanan kepada pelayanan kepada SKPD SKPD yang cepat dan sesuai dengan ketentuan

2 Peningkatan kualitas pelayanan kepada SKPD

2 Melaksanakan pelayanan kepada SKPD yang cepat dan sesuai dengan ketentuan

3 Meningkatkan kualitas 3 Tersusunnya Laporan laporan keuangan dan Keuangan SKPD, perda Laporan Keuangan pertanggungjawaban pemprov dan perda APBD pertanggungjawaban apbd yang berkualitas dan tepat waktu

3 Peningkatan kualitas laporan keuangan dan perda pertanggungjawaban APBD

3 Menyusun Laporan Tersedianya 1 Dokumen Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Laporan Keuangan pemprov dan perda pertanggungjawaban apbd yang berkualitas dan tepat waktu Tersedianya 1 dokumen LKPD dan Perda

Program Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Perda dan Program Peningkatan Pergub APBD & APBD-P dan Pengembangan serta Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah

5 Meningkatkan 5 Terlaksanannya pembinaan pembinaan keuangan administrasi keuangan pada BLUD dan pada BLUD dan BUMD BUMD


Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tersedianya perda dan pergub tentang pajak daerah

Pembinaan dan Koordinasi Terwujudnya peningkatan pendapatan UPTB Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Tersedianya Jaringan SIMDA secara online pada setiap SKPD

Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan TP

Terselenggaranya Penerbitan Laporan Keuangan Dekon/TP tepat waktu

Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD

Tersedianya 50 Buku per Triwulan

4 Meningkatkan kualitas 4 Tersusunnya 4 Peningkatan kualitas 4 Menyusun database database aset daerah database aset daerah database aset daerah aset daerah yang yang berkualitas berkualitas

Kegiatan

LKPD dan 1 Perda

Tertibnya ketepatan waktu penerbitan laporan

Tersedianya 100 Buku

Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

Terjadinya peningkatan kualitas laporan keuangan

Tersedianya anggaran 12 Bulan

Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD

Tersedianya Laporan Arus Kas dan Laporan Penyediaan SPD

Tersedianya 1 Dokumen Buku Standardisasi Barang dan jasa

Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Tersedianya 1 Dokumen Laporan Inventarisasi BMD

Pemeliharaan Data Base Asset

Tersedianya Dokumen Data Aset BMD

Terselenggaranya Bimtek diikuti 34 SKPD

Bimtek Pengelolaan BMD

Terwujudnya Pengelolaan BMD yang akurat

5 Peningkatan 5 Melaksanakan Tersedianya 1 Dokumen pembinaan pembinaan keuangan Laporan Keuangan administrasi pada BLUD dan keuangan pada BLUD BUMD dan BUMD Tersedianya 1 Dokumen Laporan Keuangan

Pembinaan BLU Taksi Mina Bahari

Tersedianya Laporan BLU Taksi Mina Bahari yang akuntabel

Pembinaan BUMD

Tersedianya Laporan BUMD yang akuntabel

105

VISI

MISI Misi 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

Tujuan

Sasaran

Strategi

1 Menyediakan dan 1 Tersedianya sarana 1 Penyediaan dan meningkatkan sarana dan prasarana peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan prasarana pendukung pendukung

Kebijakan 1 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna mendorong peningkatan pelayanan

Indikator Sasaran

Program

Ketersediaan administrasi Program Pelayanan penunjang sarana Administrasi memadai, sesuai Perkantoran prosedur yang ada dan SD Aparatur yang berkualitas Ketersediaan sarana kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan prasarana kantor

2 Meningkatkan sarana 2 Terwujudnya 2 Peningkatkan sarana 2 Mewujudkan pendukung teknologi peningkatan teknologi pendukung teknologi peningkatan teknologi informasi perpajakan informasi yang bisa informasi perpajakan informasi yang diakses publik yang terinterkoneksi terinterkoneksi dan bisa diakses publik 1 Tersedianya SDM Misi 5 : Meningkatkan kuantitas 1 Menambah dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan kualitas SDM pengelola pengelola keuangan sesuai kebutuhan keuangan daerah daerah baik ditingkat middle dan low


Tersedianya infrastruktur jaringan pendukung interkoneksi yang memadai

1 Penambahan dan 1 Penyediaan SDM 6 Bidang dan peningkatan kualitas pengelola keuangan UPTB pengelola keuangan daerah sesuai daerah baik ditingkat kebutuhan baik middle dan low ditingkat middle dan low 34 SKPD

3

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan dan Kegiatan (Output) Pelayanan Jasa Meningkatnya Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran terhadap sub-sub bidang

Peningkatan Sarana Perkantoran

Meningkatnya pelayanan sarana perkantoran terhadap sub-sub bidang

Peningkatan Prasarana Perkantoran

Meningkatnya pelayanan prasarana perkantoran terhadap sub-sub bidang

Program Peningkatan Sistem Informasi Pajak dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya jaringan secara online yang bisa diakses publik

Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas SD Meningkatnya kualitas Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Diklat, BIMTEK SD Aparatur yang Aparatur dan Sosialisasi) mengikuti Diklat/Bimtek dan Sosialisasi pengelolaan keuangan Bimtek Penerapan Meningkatnya kualitas Aplikasi SIMBADA SD Aparatur SKPD yang mengikuti Bimtek penerapan aplikasi SIMBADA

106

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN DKAD TAHUN 2012-2017 6.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional maupun daerah, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah, dalam operasi fiskal pemerintah, mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional maupun daerah, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Selain itu, peranan penting anggaran belanja pemerintah dalam perekonomian, sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, juga berkaitan dengan ketiga fungsi utama anggaran belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Melalui pelaksanaan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal tersebut, perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ekonomi makro, serta mengatasi berbagai masalah-masalah fundamental dalam perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran; serta memperbaiki distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Untuk itu maka belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. sehingga dalam penyusunan APBD TA 2012 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui Belanja Langsung (program dan kegiatan) dari pada Belanja Tidak Langsung. Terdapat dua periode rencana belanja daerah yaitu pada saat penyusunan APBD induk dan penyusunan APBD Perubahan. Peningkatan volume anggaran belanja daerah, selain berkaitan dengan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, seperti volume ekspor yang terus meningkat juga disebabkan karena meningkatnya investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo.


107

6.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.


108

Tabel 6.1 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 2013-2017 No I

Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan

Proyeksi 2012

2013

2014

2015

2016

2017

217.43

212.2

216.58

219.94

224.12

228.12

II.a Belanja Langsung

616.43

623.62

665.43

693.69

725.24

741.3

II.b Pembentukan Dana Cadangan

0

Rencana alokasi prioritas I

0

0

0

0

0

Dikurangi : II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

434.58

448.77

488.06

514.92

544.34

558.56

11

20

20

25

25

50

170.85

154.85

157.37

153.77

155.90

132.74

46.58

57.35

59.21

66.17

68.22

95.38

351.02

363.28

390.20

415.26

446.29

472.16

Belanja Pegawai :

246.56

253.52

271.63

289.74

307.85

325.96

- Gaji

176.00

180.50

198.61

206.27

218.15

231.06

- Tambahan Penghasilan

70.56

73.02

73.02

83.47

89.70

94.90

- Belanja Bagi Hasil

53.67

55.71

61.83

65.95

70.08

74.20

- Bel. Bantuan keuangan

15.21

16.70

17.53

18.40

25.14

26.62

- Belanja Hibah,Bansos, Subsidi,Tak Terduga

35.58

37.35

39.21

41.17

43.22

45.38

315.44

325.93

350.99

374.09

403.07

426.78

176.00

180.50

198.61

206.27

218.15

231.06

- Tambahan Penghasilan

70.56

73.02

73.02

83.47

89.70

94.90

- Belanja Bagi Hasil

53.67

55.71

61.83

65.95

70.08

74.20

- Bel.Bantuan Keuangan

15.21

16.70

17.53

18.40

25.14

26.62

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)

35.58

37.35

39.21

41.17

43.22

45.38

11

20

20

25

25

50

II.d Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama III Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tdk langsung

Dikurangi : III.b Belanja Tdk langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama - Gaji

III

surplus anggaran lebih

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 2011


109

Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2012, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp913.40 milyar dan pada tahun 2017 diharapkan mencapai Rp1.213,93 Milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai, belanja bagi hasil kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota. Semua belanja di atas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat. Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan. Berkenaan dengan itu progam tersebut merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Belanja Pegawai pada tahun 2012 di prediksi sebesar Rp246,56 Milyar dan diharapkan pada tahun 2017 diproyeksikan menjadi sebesar Rp325,96 Milyar. Belanja bagi hasil ke Kabupaten Kota pada tahun 2012 sebesar Rp 53.67 Milyar menjadi Rp74.20 Milyar pada tahun 2017, sedangkan belanja bantuan keuangan pada tahun 2012 diprediksi sebesar Rp15.21 Milyar diproyeksikan menjadi 26.62 Milyar pada tahun 2017. Belanja langsung yang merupakan prioritas dan wajib adalah belanja pendidikan pada tahun 2012 sebesar Rp223,89 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp.284,83. Belanja infrastruktur tahun 2012 sebesar Rp120.52 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp168,43. Belanja kesehatan tahun 2012 sebesar Rp13,23 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp17,65. Terakhir biaya ekonomi kerakyatan pada tahun 2012 sebesar Rp76,94 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp87,65. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang lain diluar program wajib dan program prioritas, namun merupakan urusan wajib dan pilihan selama tahun 2012-2017 mendatang.


110

Tabel 6.2 Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, 2012-2017 No

Uraian

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan

3

4

5

6

7

Proyeksi (Rp. Milyar) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

913.4

938.78

1,007.57

1,076.36

1,145.14

1,213.93

-

-

-

-

-

-

65.05

68.12

68.06

57.59

51.39

49.53

978.45

1006.9

1075.63

1133.95

1196.53

1263.46

Dikurangi

761.02

794.70

859.05

914.01

972.41

1035.34

Belanja Tdk Langsung Periodik yang W ajib dan mengikat Serta Prioritas Utama a.Gaji Pegaw ai

315.44

325.93

350.99

374.09

403.07

426.78

246.56

253.52

271.63

289.74

307.85

325.96

b.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota c.Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

53.67

55.71

61.83

65.95

70.08

74.2

15.21

16.7

17.53

18.4

25.14

26.62

434.58

448.77

488.06

514.92

544.34

558.56

223.89

228.37

246.13

262.54

278.95

284.83

120.52

127.57

145.83

153.12

163.84

168.43

c.Kesehatan

13.23

14.16

15.15

15.86

16.81

17.65

d. Ekonomi Kerakyatan

76.94

78.67

80.95

83.4

84.74

87.65

Pengeluaran Pembiayaan yang W ajib dan Mengikat Penyertaan Modal/Investasi Kapasitas Riil

11.00

20.00

20.00

25.00

25.00

50.00

11.00

20.00

20.00

25.00

25.00

50.00

217.43

212.20

216.58

219.94

224.12

228.12

Belanja Langsung Periodik yang W ajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama a.Sektor Pendidikan (Pemuda olahraga, kebudayaan) b.Infrastruktur

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 6.3 Indikator Kinerja DKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebagaimana yang telah diuraikan secara makro di atas sasaran target capaian dari perkiraan pendanaan dan pendapatan yang terakumulasi pada indikator capaian kinerja, Dinas Keuangan dan Aset Daerah merumuskan Capaian Program dan indikator selama 5 (lima) tahun ke depan seperti yang tertuang dalam tabel 6.3


111

Tabel 6.3 Indikator Kinerja DKAD mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD 2012 – 2017 VISI BKD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian

Opi ni WTP

APBD Tepat syarat

A rah Kebijakan

-

-

-

-

PAD Optimal

-

Indikator Kinerja

Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2012)

2013

2014

2015

2016

2017

Target

Target

Target

Target

Target

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Mengupayakan efektivitas pengelolaan keuangan

Terwujudnya Opini WTP

Mengupayakan penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu Melaksanakan penyusunan APBD yang tepat kode rekening Melakukan sinkronisasi RKPD dan KUA PPAs

Terwujudnya APBD tepat syarat

Terealisasinya PAD melebihi target optimal

Terwujudnya Realisasi PAD Capaian PAD melebihi target optimal Terealisasinya bantuan tepat syarat


-

Terlaksananya bantuan yang sesuai sisdur

Evaluasi APBD kab/kota tepat syarat

-

Kontribusi BUMD yg maksimal

-

Melakukan evaluasi dan Terwujudnya evaluasi APBD pembinaan APBD kab/kota kab/kota yang tepat syarat agar pelaksanaannya terarah Terwujudnya Kontribusi Melaksanakan BUMD yang maksimal pembinaan keuangan

Penyelenggaraan sisdur pengelolaan keuangan yg tepat syarat

-

Transparansi

-


Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl 30 Des. 30 Des. 30 Des. 30 Des. 30 Des.

Penetapan APBD Tgl 30 Des.


Bantuan yang tepat syarat

BUMD Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan yang baik dan infrastruktur yang mendukung Terpublikasinya APBD di media dan website


Capaian kinerja BKD

sinkronisasi sinkronisas sinkronisas sinkronisas sinkronisas sinkronisas sinkronisasi RKPD dan i RKPD dan i RKPD dan i RKPD dan i RKPD dan i RKPD dan RKPD dan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 100%

Capaian PAD 100%

Capaian PAD 100%

Capaian PAD 100%

Capaian PAD 100%

Capaian PAD 100%

Capaian PAD 100%

Realisasi bantuan tepat sasaran








Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl APBD Tgl 30 Des. 30 Des. 30 Des. 30 Des. 30 Des.


Terwujudnya sisdur pengelolaan keuangan yang tepat syarat

Terwujudnya Transparansi

akses akses akses akses akses akses media media dan media dan media dan media dan media dan dan website website website website website website

112

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 ini sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Renstra ini menggambarkan program dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKAD dalam mewujudkan visi misi organisasi serta dalam rangka menunjang visi misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra

ini

menjamin

keterkaitan

yang

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012-2017. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, saran dan koreksi untuk penyempurnaan dan perbaikan penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat membatu kinerja Dinas Keuangan dan Daerah khususnya serta Pemerintah Provinsi Gorontalo


113

BAB I PENDAHULUAN. RENSTRA DKAD Provinsi Gorontalo Tahun

Recommend Documents