BAB I PENDAHULUAN. Renstra Kecamatan Puhpelem Tahun

LAMPIRAN

:

SALINAN KEPUTUSAN CAMAT PUHPELEM NOMOR

:

25 TAHUN 2016

TANGGAL

:

10 OKTOBER 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pengembangan Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Puhpelem mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonogiri sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Puhpelem dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan,

1

Renstra Kecamatan Puhpelem Tahun 2016-2021

program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD ) yang berlaku satu tahunan. Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya..

B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2


9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

10 Tahun 2011,

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

21 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

3


C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Renstra  Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 2021 dapat tercapai.  Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.  Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.  Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Puhpelem dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 2. Tujuan Penyusunan Renstra  Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.  Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.  Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan.  Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.  Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.  Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Renstra Kecamatan Puhpelem di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUHPELEM A.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Puhpelem

B.

Sumber Daya Kecamatan Puhpelem

C.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Puhpelem

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

4


A.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puhpelem

B.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

C.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

D.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

E.

Penetuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Visi dan Misi Kecamatan Puhpelem

B.

Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puhpelem

C.

Strategi & Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Puhpelem

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PUHPELEM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

5

A.

Peryataan Akhir Target Sasaran

B.

Pedoman Transisi

C.

Kaidah Pelaksanaan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUHPELEM

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUHPELEM Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja / penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarchi merupakan bawahan Bupati sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati. Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kecamatan Puhpelem menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris Camat, yang membawahi : - Subbag Perencanaan dan Pelaporan - Subbag Umum dan Kepegawaian

6


- Subbag Keuangan c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Seksi Kesejahteraan Rakyat Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Puhpelem adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan (Berdasarkan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Camat

Kasubbag Umum & Kepegawaian

Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum

Kasubbag Perencanaan & Pelaporan

Kasi Pemberdayaan Masy. & Desa

Kasubbag Keuangan

Kasi Kesejahteraan Rakyat

Kelurahan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

7


h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat; i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut : a. Camat Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. b. Sekretaris Camat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan. c. Kasi Tata Pemerintahan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitasi pelayanan umum. f. Kasi Kesejahteraan Rakyat Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. g. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan. h. Kasubbag Keuangan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.

8


i. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. B. SUMBER DAYA KECAMATAN PUHPELEM 1. Sumber Daya Alam/Lingkungan Kecamatan Puhpelem terdiri dari daerah pegunungan dan berbukit-bukit sebagian besar merupakan daerah yang berbatu, dan sebagian kecil lainya merupakan tanah sawah dan hutan negara. Luas wilayah Kecamatan Puhpelem 3.166,55 ha dengan perincian sebagai berikut: luas tanah sawah 363,95 ha, luas tanah tegalan 825,96 ha, luas bangunan dan pekarangan 1.515,32 ha, luas hutan negara 213,95 ha, luas lain-lain 242,37 ha. Kecamatan Puhpelem terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan. Batas-batas wilayah Kecamatan meliputi sebagai berikut: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwantoro. 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bulukerto. 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Puhpelem selaku SKPD yang langsung melayani masyarakat dengan mencakup 1 Kelurahan dan 5 Desa langsung terjun ke desa-desa yang mengalami suatu masalah sehingga keterlibatan pemerintah dengan masyarakat sangat terjalin. 2. Sumber Daya Manusia Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

adalah

faktor

sentral

dalam

suatu

institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai Kecamatan Puhpelem berjumlah 15 orang, terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

9


TABEL 2.1 DAFTAR KOMPOSISI SDM SKPD KECAMATAN PUHPELEM TAHUN 2016 Eselon

BERDASAR GOL IV

ESELON III

III

II

I

BERDASAR PENDIDIKAN

NON PNS

JML

S2

2

2

2

ESELON IV

4

STAF

1

4 3

0

THL

S1

SMA

SMP

SD

5

4

3

0

5

5

4

1

0

DIKLAT YG DIIKUTI JML STRUKTURAL FUNGSIONAL

JML

2

2

0

2

5

4

0

4

3

0

2

2

5

0

0

0

JUMLAH

2

5

3

0

5

15

2

5

7

1

0

15

6

2

8

% DARI JML PEG

13,33

33,33

20

-

33,33

100

13,33

33,33

46,67

6,67

-

100

40,00

8,70

53,33

10


1) Berdasarkan Jabatan Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Puhpelem

ada 6 dan belum

semuanya terisi lengkap. Selain itu juga ada 4 orang yang menduduki jabatan fungsional umum. Dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2 Pegawai Pada Kecamatan Puhpelem Berdasarkan Jabatan Tahun 2015 No.

Nama

Jabatan

1.

Drs. Bahari, M.Si

Camat

2.

Jaiman, S.IP, MM

Sekretaris Camat

3.

Edy Agus Wahyono, SH

Kasi. Tata Pemerintahan

4.

Sri Wiyono, S.IP

Kasi. PMD

5.

Sarwono, S. IP

Kasi. Trantibum

6.

Sunarto, SE

Kasi. Kesra

7.

-

Kasubag. Umum & Kepeg.

8.

-

Kasubag. Keuangan

9.

-

Kasubag. Penlap

10.

-

Bendahara Pengeluaran

11.

Edi Purwadi

Pengadministrasi Penlap

12.

Agung Dewantara

Pengadministrasi Kepegawaian

13.

Nurhadi

Pengadministrasi Barang

14.

Atik Triyaningsih, SE

Pengadministrasi Umum

Sumber : Bezetting Kec.Puhpelem Th.2016.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Dari 10 (sepuluh) orang pegawai di Kecamatan Puhpelem dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut : Tabel 2.3. Pegawai Pada Kecamatan Puhpelem Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2016 No.

Pangkat

Golongan Ruang

Jml. Pegawai

1.

Pembina Tk. I

IV/b

1

2.

Pembina

IV/a

1

3.

Penata Tk. I

III/d

1

4.

Penata

III/c

3

5.

Penata Muda Tk. I

III/b

0

6.

Penata Muda

III/a

1

11


7.

Pengatur

II/c

1

8.

Pengatur Muda Tk I

II/b

2

JUMLAH

10

Sumber : Bezetting Kec.Puhpelem Th. 2016.

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Puhpelem diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.4. Pegawai Pada Kecamatan Puhpelem Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 No.

Pendidikan

Golongan Ruang

1.

S2

2

2.

S1

5

3.

DIV

0

4.

D3

0

5.

SMA

3

6.

SMP

0

JUMLAH

10

Sumber : Bezetting Kec.PUHPELEM Th.2016.

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan Berdasarkan diklat perjenjangan pegawai di Kecamatan Puhpelem diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pegawai Pada Kecamatan Puhpelem Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2016 NO

DIKLAT

JML. PEGAWAI

1.

ADUM

1

2.

DIKLAT PIM TK.IV

5

JUMLAH

6

Sumber : Bezetting Kec. Puhpelem Th.2016.

3. Sarana / Prasarana Kecamatan Puhpelem memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris Aset meliputi :

12


Tabel 2.6. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Puhpelem KONDISI JENIS SARPRAS

Gedung Kantor Kecamatan Rumah Dinas Camat

RUSAK RUSAK

BAIK RINGAN BERAT JUMLAH 6 1

0

0

6 1

KEBUT UHAN JANGKA 5 TAHUN

PERLU PENAM BAHAN

PERLU PEME LIHA RAAN 6 1

1

1

1

1

Pendopo

1

1

1

Mushola

1

1

1

Gedung Dinas Nivo

1

1

1

Ruang Pertemuan

1

1

1

16 1 15

16 1 15

Kendaraan Mobil APV Sepeda Motor

16 1 15

0

Sarpras Elektronik

21

1

0

18

1

1

40

21

Alat Pendingin Compack Disc Player

1

1

1

1

1

1

CPU Eksternal Handy Talky (HT) Kipas Angin Laptop Loudspeaker Microphone

3

Mixer PVC Monitor Pesawat Telephone Photo Tustel Power Amplifier Printer Radio UPS Sarpras Kantor Filing Besi/Metal Gbr Presiden&Wakil Jam Elektronik Kursi Kerja Kursi Putar Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Tamu Lemari Besi/Metal Lemari Kaca Lemari Kayu

13

3

3

2

2

2 3

6 3 1 1 2 3

1

1

1

1 3

6

1 5 2 1 1 8 1 2 53 3 2 1 6

4

4

1 1 2 1 2

1 1 2 1 2 0

1 1 3 1 47 2

3 3 1 1

2 2

1

2 1

4 1 1 4 2 1


3

2 3 1

1 1 3

6

6

1 1 3 1 2

6 4 50

50

1 1 2 1 2

Meja Kerja Meja Komputer Meja Rapat Meja Tambahan Meja Tamu Meja Tik Mesin Ketik Manual

8 2 3 5 1 1

Mimbar/Podium Papan Data Papan Pengumuman

1 2

1 2

1 2

1

1

1

Rak Besi/Metal Rak Kayu Rak Kayu

1 1 2

1 1 2

1 1 2

8 2 3 5 2 1

1 1

5

5

8 2 3 5 1 1

1

Tabel diatas menjelaskan bahwa sarana prasarana peralatan dan perlengkapan kantor

kecamatan

Puhpelem

relatif

mencukupi

untuk menunjang tugas-tugas

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kekurangan yang ada pada sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Puhpelem adalah tata ruang gedung kantor kecamatan terutama pada ruang pelayanan terlalu sempit, dan meja maupun kursi rapat yang belum memadai..

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan PUHPELEM Dalam Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem tahun 2011-2015, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terdapat 7 sasaran yang harus dicapai oleh Kecamatan Puhpelem, yaitu Terlaksananya

administrasi perkantoran dan rapat-rapat,

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan, Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan, Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat dan Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat Hasil pengukuran kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 7 sasaran tersebut adalah 96,73%. Dari sisi keberhasilan pencapaian sasaran, masih ada beberapa tingkat keberhasilan yang rendah yaitu dibawah 100%, namun demikian masih terdapat 2 sasaran yang tingkat keberhasilannya 100%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut.

14


Tabel 2.7. Tingkat Capaian keseluruhan Sasaran Kinerja Kecamatan Puhpelem Tahun 2011 s/d 2015. Nilai Capaian

No.

Sasaran

1 1.

3 90,78

3.

2 Terlaksananya administrasi perkantoran dan rapatrapat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4.

Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan

91,57

5.

Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan

99,75

6.

Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

7.

terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat

2.

Kinerja (%)

99,04 100

100 95,99

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu yang telah dituangkan pada tabel lampiran 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan realisasi anggaran bisa dilihat di tabel lampiran 2.2

Anggaran

dan

Realisasi

Pendanaan

Pelayanan

SKPD.

Dengan

melihat

kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan PUHPELEM berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan PUHPELEM, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan PUHPELEM tahun 2015.

15


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PUHPELEM Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Puhpelem selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puhpelem, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Puhpelem 5 (lima) tahun ke depan antara lain: a.

Terbatasnya jumlah aparatur/pegawai di kecamatan, desa dan kelurahan .

b.

Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana.

c.

Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintah.

d.

Kurangnya pemberdayaan masyarakat.

e.

Kurangnya dokumen perencanaan pembangunan yang layak. Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang dihadapi oleh Pemerintah

Kecamatan Puhpelem dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat menurut seksi di Kecamatan antara lain: 1. Seksi Tata Pemerintahan a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW; c. Kurang disiplinnya aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pemungutan PBB; d. Kurang disiplinnya aparatur pemerintah dalam administrasi keuangan. 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ketenteraman lingkungan. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban lingkungan dan ruang publik: d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tanggap bencana. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

16


a. Kurangnya dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan; c. Tingginya

kerusakan

infrastruktur

wilayah

desa

seperti

jalan,

jembatan,

irigasi,sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum optimal. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah; b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; c. Masih tingginya tingkat pengangguran; d. Kurangnya sinkronya data intervensi kemiskinan; e. Belum terintegrasinya pola pendidikan di TPQ/TPA; f. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak (KLA) dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PATP2A); g. Semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

1 Gambaran Pelayanan SKPD

Capaian/Kondi si Saat ini

2 Jumlah aparatur belum terpenuhi sesuai dengan SOTK

sarana dan prasarana belu m memadai Kompetensi sdm aparatur belum maksimal Pemberdayaan masyarakat belum maksimal

17

Standar yang Digunak an 3

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan EKSTERNAL Pelayanan (DILUAR SKPD (KEWENANGA KEWENANGAN N SKPD) SKPD) 4 5 6 Penambahan Menunggu Terbatasnya beban kerja SOTK Kepala jumlah lebih kepada Derah terpilih aparatur/pega aparatur wai di kecamatan, desa dan kelurahan . Memaksimalkan Kurangnya Masih sarana dan dukungan terbatasnya prasarana yang anggaran jumlah sarana ada dan prasarana. Pemberian Belum Kurangnya beban kerja terprogramnya kompetensi kepada aparatur diklat aparatur sumber daya sesuai aparatur kompetensinya pemerintah. pembinaan Kurangnya Kurangnya pemberdayaan dukungan pemberdayaan masyarakat anggaran masyarakat . INTERNAL


Aspek Kajian

1

Capaian/Kondi si Saat ini

2 Dokumen perencanaan pembangunan belum terintegrasi

Standar yang Digunak an 3

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan EKSTERNAL Pelayanan (DILUAR SKPD (KEWENANGA KEWENANGAN N SKPD) SKPD) 4 5 6 Pembinaan Masih adanya Kurangnya penyusunan kegiatan/usulan dokumen dokumen aspirasi perencanaan perencanaan pembangunan teringrasi. INTERNAL

Kajian Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kot a*) dan Renstra K/L Kajian Renstra terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW Kajian Renstra terhadap Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Tahun 20162021

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Visi dan Misi Pembangunaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 hasil pilkada 9 Desember 2015 adalah: Visi : MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS.

Penjabaran secara makro dari visi bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut adalah sebagai berikut :

18


SUKSES :

Wonogiri sukses adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES (Stabilitas, Undang Undang, Koordinasi, Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang) menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan agar berhasil dan sejajar dengan daerah lainnya. Pemerintahan dengan manajemen sukses indikatornya adalah meningkatnya tata kelola

pemerintahan

yang bersih,

efektif

dan

demokratis

terpercaya.

BERIMAN :

Wonogiri yang beriman adalah mewujudkan masyarakat yang hidup berkeTuhanan dimana keadaan jiwa dan raganya merasakan kedamaian dan ketentraman menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Masyarakat yang beriman indikatornya adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BERBUDAYA :

Wonogiri berbudaya adalah mewujudkan masyarakatwonogiri yang memiliki perilaku dan tingkah laku yang berakal budi dengan mengembangkan budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia berbudaya diartikan sebagai manusia yang dalam kehidupannya berperilakuan baik, bermoral, sopan dan santun terhadap sesama manusia atau mahluk ciptaan Tuhan. Keberhasilan wonogiri yang berbudaya adalah terbinanya dan terlestariannya adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.

BERKEADILAN :

Pembangunan berkeadilan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat wonogiri. Pembangunan

berkeadilan

ditandai

dengan

pemerataan

pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak. BERDAYA SAING :

Wonogiri yang berdayasaing merupakan kondisi unggul yang memungkinkan terjadinya peningkatan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat Wonogiri, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan, ketangguhan serta

keunggulan

guna

melangsungkan

kehidupan

dalam

persaingan masyarakat global untuk memiliki daya akselerasi dalam mewujudkan peningkatan pendapatan, pendidikan dan

19


derajat kesehatan menuju kesejahteraan masyarakat. Berdaya saing ditandai dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyataan daerah bertumpu pada potensi unggulan.

DEMOKRATIS :

Wonogiri yang demokratis dapat diartikan bahwa daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Wonogiri

secara

hukum

dan

politik

sehingga

mampu

melangsungkan kehidupan yangmenjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat secara adil dan dinamis. MISI : 1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manjemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi. Tujuan misi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya. 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat. Tujuan dari misi ini adalah: a.

Meningkatkan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga masyarakat Wonogiri

b.

Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja

c.

Meningkatkan layanan dan kemudahan kesehatan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat Wonogiri

d.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa. Tujuan dari Misi ini adalah meningkatkan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

20


4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-Daerah Lain.Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi karakyatan daerah bertumpu pada potensi unggulan. 5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri. Tujuan dari misi ini adalah membina dan melestarikan adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. 6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata. 7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah N o 1 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

2 3 4 5 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteran Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat 1. Program sistem administrasi Pengelolaan kearsipan Monitoring dan Sarana prasarana kurang kearsipan belum maksimal Fasilitasi dari arpusda 2. Program penyelamatan dan Belum ada pemusnahan Arsip menumpuk di pelestarian dokumen/arsip arsip atau pemberian gudang penyimpanan daerah arsip ke arpusda 3. Program pemeliharaan Anggaran sarana Almari arsip sudang tidak rutin/berkala sarana dan prasaran arsip tidak layak prasarana kearsipan memadai 4. Program peningkatan Koordinasi dengan Proses pelayanan perijinan Dukungan dari KPT pelayanan perijinan SKPD mitra perijinan belum maksimal wonogiri belum maksimal 5. Program peningkatan kapasitas Kegiatan kelembagaan kelembagaan dan Anggaran belum dan ketatalaksanaan Intensitas kegiatan kurang ketatalaksanaan kecamat maksimal kecamatan tetap berjalan 6. Program penataan administrasi Laporan administrasi Data administrasi kependudukan kependudukan dari Fasilitasi dari kependudukan belum desa/kel belum sinkron disdukcapil optimal dengan data disdukcapil 7. Program pengembangan sistem Penyampaian informasi Akses informasi masih Tersedianya PPAT informasi pertanahan pertanahan belum terbatas kecamatan optimal 8. Program peningkatan kapasitas Kurangnya kapasitas sdm 30% aparatur Terbukanya kesempatan sumber daya aparatur aparatur berpendidikan SMA diklat dari pemerintah kabupaten melalui kerja 9. Program pembinaan dan 30% aparatur sama dengan badiklat Sdm aparatur msih kurang pengembangan aparatur berpendidikan SMA jawa tengah 10. Program pemberdayaan Pembinaan dan bantuan Kurangnya intensitas Kurangnya sarana dan masyarakat untuk menjaga poskamling dari pembinaan pemberdayaan prasarana pos kamling ketertiban dan keamanan Kesbangpollinmas kab

21


Misi dan Program

N o 1

2 .

3 .

4 .

5 .

KDH dan Wakil KDH terpilih 2 11. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD 3 Kurangnya pembinaan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat

Penghambat 4

Pendorong 5 Wonogiri, babinsa

Dukungan anggaran belum memadai

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat; 1. Program promosi kesehatan Kurangnya fasilitasi Kegiatan Posyandu Fasilitasi pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan desa/kelurahan sudah kesehatan belum maksimal kesehatan berjalan 2. Program peningkatan Penyelenggaraan FKUB belum berjalan Toleransi antar umat pengamalan agama kegiatan belum maksimal masih terjaga seimbang antar agama Misi 3 : Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa; 1.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

2.

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan ruang belum layak

Anomali cuaca mengganggu pelaksanaan kegiatan Anggaran penataan ruang belum maksimal

3.

Program pengembangan geologi dan mitigasi bencana alam

Kurangnya pembinaan mitigasi bencana

Kurangnya dukungan anggaran

Sering terlambatnya pengajuan SPJ

Dukungan anggaran sudah memadai Tersedianya lahan guna pemanfaatan dan penataan ruang Fasilitasi dari BNPB Kabuptaen wonogiri

Misi 4 : Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-daerah Lain; 1. Program peningkatan kualitas Kurangnya pembinaan Kurangnya sdm Dukungan dana hibah kelembagaan koperasi koperasi RT perkoperasian koperasi dari APBD 2. Program peningkatan Hasil pungutan PBB Adanya reward bagi Pemungutan PBB tidak pendapatan daerah desa/kelurahan tidak desa/kelurahan lunas sesuai target segera disetorkan PBB Misi 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri; Program budaya

pengembangan

nilai

Minimnya kegiatan seni budaya

Kecintaan terhadap seni budaya menurun

Masih adanya kelompok seni di desa/kelurahan

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20162021, Kecamatan Puhpelem bertanggungjawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Puhpelem sebagai berikut : 1.

Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan;

2.

Memaksimalkan pengelolaan arsip;

3.

Meningkatkan vailiditas data administrasi kependudukan;

4.

Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat;

5.

Meningkatkan SDM aparatur pemerintah kecamatan;

6.

Bersama TNI/POLRI meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

7.

Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu;

8.

Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama;

22


9.

Meningkatkan pembinanaan koperasi RT;

10. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal.

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Renstra Kecamatan Puhpelem pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari upaya Kecamatan Puhpelem terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Puhpelem agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Puhpelem. Sehubungan dengan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Puhpelem, maka Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem merupakan salah satu dokumen operasional yang merupakan penjabaran teknis dari dokumen perencanaan yang telah ada, yaitu : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dua puluh lima tahunan di Kabupaten Wonogiri. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan dari SKPD di Kabupaten Wonogiri. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Puhpelem dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra K/L

Renja K/L

Pedoman

Dijabarkan

RPJM Nasional

RPJP Nasional

Pedoman RPJP Daerah

RPJM Daerah

Renstra K/L

Rincian APBN

Pedoman

RKP

RAPBN

Dijabarkan

Pedoman

23

RKA K/L

APBN

Pedoman

RKPD

RAPBD

APBD

RKA Kecamatan

Rician APBD

Pedoman Renja Kecamatan


D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Sebagaimana dimadsud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Puhpelem harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Tabel 3.3 INDIKASI PROGRAM RTRW KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011 – 2031 No. (1) A.

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan 3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan

4.

Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan

5. Perwujudan Sistem Penyediaan Sarana Umum dan Sarana Sosial

2.

3.

Pengembangan Sistem Prasarana Utama Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Pengembangan Jaringan Lalu Lintas 1. dan Angkutan Jalan

24

Peningkatan

Kecamatan-kecamatan yang

pelayanan kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pusat Kegiatan Lokal

menjadi PPK yakni Kecamatan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, dan Girimarto

Peningkatan pelayanan kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pusat Kegiatan Lokal 1.

Lokasi (4)

Peningkatan dan penyediaan pelayanan pendidikan Peningkatan dan penyediaan pelayanan kesehatan Peningkatan dan penyediaan pelayanan peribadatan

Pemeliharaan jaringan


Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

No. (1)

Arahan Ruang (2) a. Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan

Program Utama (3) jalan lokal primer kabupaten 1. Pemeliharaan jaringan jalan lokal sekunder kabupaten 3. Optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan 4. Optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan antar desa

Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan meliputi: Penyediaan jalur pejalan kaki di wilayah perkotaan Pemasangan rambu lalu lintas Pengembangan saluran tepi jalan di wilayah perkotaan Penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas Penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau

b. Pengembangan Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya 1. Pengembangan Sistem Jaringan Energi Rencana pengembangan prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

pengembangan jembatan lintas sungai lainnya

Seluruh kecamatan

Peningkatan terminal penumpang Tipe C

Kecamatan Baturetno, Ngadirojo, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko, Giritontro, Batuwarno, Sidoharjo, Girimarto, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Tirtomoyo dan Paranggupito

Penyediaan sarana angkutan penumpang lokal

Seluruh Kecamatan

Penyediaan sarana angkutan penumpang antar wilayah antar wilayah

Seluruh Kecamatan

Peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah Kabupaten

Seluruh kecamatan

Pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah

Seluruh kecamatan

Peningkatan dan

Seluruh kecamatan

pengembangan SPBU

Peningkatan dan pengembangan SPBE

25

Lokasi (4)


Kecamatan Wonogiri, Pracimantoro, Ngadirojo,

No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4) Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro, Nguntoronadi dan Sidoharjo

Rencana Tenaga Listrik

2.

3.

Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi.

Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air a. Pengembangan sistem wilayah sungai

Pengembangan PLTS

Kecamatan Wonogiri, Nguntoronadi, Karangtengah, Giriwoyo, Selogiri dan Slogohimo

Pengembangan pembangkit listrik tenaga air hidromini

Daerah – daerah yang mempunyai potensi sumber daya air yang cukup yaitu di Kecamatan Bulukerto dan Slogohimo

Perluasan jaringan teresterial

Seluruh kecamatan

Perluasan jaringan nirkabel Pengembangan sistem jaringan satelit

Di seluruh ibukota Kecamatan

Pengelolaan sungai anak sungai Bengawan Solo

Sungai Keduang, Sungai Solo Hulu, Sungai Wuryantoro, Hulu, Sungai Wuryantoro,

Pembangunan layanan internet diseluruh ibukota Kecamatan

Sungai Wiroko, Sungai Temon, Sungai Alang Ngunggahan, sungai lain yang tidak termasuk Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Serbaguna Wonogiri

b. Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi

d. Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna

e. Pengembangan sistem pengendali banjir

26

Pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi Seluruh kecamatan yang termasuk dalam DI besar dan DI kecil

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan yang termasuk dalam DI besar dan DI kecil Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi

Penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air

Daerah - daerah yang mempunyai potensi sumber mata air

Peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan

Seluruh kecamatan

Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air

Seluruh kecamatan

1. Pengembangan dan peningkatan insfrastruktur pengendali banjir (check dam), tanggul, dam pengendali, saluran pembuangan dan bendung) 2. Pengembangan sumur resapan pada kawasan hunian dan permukiman 3. Pengaturan gugus


Daerah – daerah yang mempunyai potensi rawan bencana alam banjir

No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4)

tugas penanganan dan pengendali banjir 4. Pengendalian tata ruang 5. Pengaturan debit banjir 6. Pengaturan tata guna lahan dataran banjir 7. Penataan daerah lingkungan sungai 8. Peningkatan peran masyarakat 9. Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir 10. Pengelolaan daerah tangkapan air 11. Pengelolaan keuangan Penanganan bencana 4.

Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan A. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan

B. Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum

27

Menetapkan lokasi TPS Pembangunan TPST

Seluruh kecamatan

Pembangunan atau perluasan TPA

Kecamatan Ngadirojo, Wuryantoro, Pracimantoro, Baturetno, Purwantoro dan Slogohimo

Peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah

Seluruh kecamatan

Pengembangan sistem distribusi air minum

Seluruh kecamatan

Pengembangan jaringan perpipaan air minum

Seluruh kecamatan

Pengembangan jaringan non perpipaan air minum

Seluruh kecamatan

Pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri

Seluruh kecamatan

Kecamatan Wonogiri, Jatisrono, Purwantoro, Baturetno, Pracimantoro, Ngadirojo, Wuryantoro, dan Slogohimo

Pengelolaan air limbah komunal meliputi: Kecamatan Wonogiri, Purwantoro, Pracimantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo

C. Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah dan pengelolaan limbah B3

Pembangunan dan pengelolaan air limbah individu dan komunal

D. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

Pengembangan sistem jaringan drainase pada kawasan permukiman

Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan

pengembangan saluran drainase pada kawasan fungsional

Seluruh kecamatan

pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah

Seluruh kecamatan

pengembangan saluran drainase

Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4)

terbuka dan tertutup E. Pengembangan Jaringan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Alam dan Geologi

B.

Penetapan jalur evakuasi

Seluruh kecamatan

Penyediaan Ruang Evakuasi

Seluruh kecamatan

Penyediaan kelengkapan ruang evakuasi

Seluruh kecamatan

PENGEMBANGAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung 1.

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Penataan kawasan hutan lindung

Kecamatan Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Ngadirojo, Tirtomoyo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Purwantoro, Girimarto, Jatipurno, Bulukerto, Puhpelem, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno, Pracimantoro dan Eromoko

2.

Penataan kawasan resapan air

Seluruh daerah yang berada di daerah tangkapan air waduk, embung dan telaga di seluruh kecamatan

Perlindungan kawasan resapan air


Pemeliharaan kawasan resapan air


Penataan ruang kawasan daerah tangkapan air


3.

Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat

Penataan kawasan Perlindungan setempat

Seluruh kecamatan

4.

Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi

Penataan ruang kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi

Seluruh kecamatan yang mempunyai sungai beserta anak sungai dan saluran irigasi

Kawasan Sekitar Mata Air

Penataan daratan di sekeliling mata air

Seluruh kecamatan yang memiliki mata air

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Seluruh Kecamatan terdiri atas: RTH Publik meliputi: Taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. RTH Privat meliputi: kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta ditanami tumbuhan

Penataan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya

Seluruh kecamatan

4.

28

Pengelolaan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya


No. (1)

Arahan Ruang (2) a. Kawasan Cagar Alam

b. Kawasan Wisata Alam dan Wisata Alam Laut

5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam

6. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi

Program Utama (3)

Lokasi (4)

Mempertahankan flora dan fauna

Cagar Alam Donoloyo seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

Mereboisasi kawasan

Cagar Alam Donoloyo seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

Pelestarian wisata alam dan wisata alam laut

Wisata Alam Desa Girimanik seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) hektar (Kecamatan Slogohimo) dan Wisata Alam Pantai Selatan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar (Kecamatan Paranggupito)

Pengembangkan wisata alam dan wisata alam laut

Wisata Alam Desa Girimanik seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) hektar (Kecamatan Slogohimo) dan Wisata Alam Pantai Selatan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar (Kecamatan Paranggupito)

Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana

Seluruh kecamatan

Pencegahan dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana

Seluruh kecamatan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada daerah rawan bencana

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan lindung geologi

Seluruh kecamatan

Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi

Seluruh kecamatan

Mitigasi bencana alam geologi

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan peruntukan hutan produksi

Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro

Pemanfaatan komoditas hasil hutan

Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno,

Perwujudan Kawasan Budidaya 1.

29

Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan produksi


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3) Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat

Peningkatan pemasaran hasil

Lokasi (4) Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro

2.

3. a.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan Perwujudan Pertanian Lahan Basah

Penataan kawasan peruntukan hutan rakyat

Seluruh kecamatan

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Seluruh kecamatan

Pengembangan Manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Intensifikasi pertanian

30

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Peningkatan keterampilan pertanian

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko,


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4) Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Perwujudan Pertanian Lahan Kering

b.

Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura

Pengembangan pertanian terpadu

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Penataan kawasan peruntukan pertanian lahan kering

Seluruh kecamatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian

Seluruh kecamatan

Bimbingan dan penyuluhan

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan peruntukan hortikultura

Seluruh kecamatan

Intensifikasi dan

Seluruh kecamatan

ekstensifikasi hortikultura

c.

d.

Perwujudan Kawasan Perkebunan

Perwujudan Kawasan Peternakan

Pengembangan manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan peruntukan perkebunan

Seluruh kecamatan

Pengembangan perkebunan besar dengan pelibatan masyarakat

Seluruh kecamatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan

Seluruh kecamatan

Peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif

Seluruh kecamatan

Peningkatan pemasaran hasil produksi

Seluruh kecamatan

Identifikasi dan inventarisasi kawasan

Seluruh kecamatan

pengembangan peternakan Intensifikasi budidaya peternakan Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan

31


Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4)

peternakan Pengembangan manajemen pengelolaan 4.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan

-

5.

Pengembangan Kawasan Peruntukan pertambangan

Identifikasi dan inventarisasi potensi

6.

7.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan pertambangan

Tras

Kecamatan Puhpelem, Slogohimo, Girimarto, Bulukerto, Wonogiri dan Ngadirojo

Tanah Urug

Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Kismantoro, Tirtomoyo, Batuwarno, Baturetno, Karangtengah, Giriwoyo, Giritontro, Eromoko, Wuryantoro dan Manyaran

Penataan kawasan peruntukan industri meliputi: Industri kecil dan mikro a. Penataan kawasan pengembangan pariwisata

Seluruh kecamatan

a. Perwujudan Pariwisata Susuk Wangan berada di Girimanik, Desa Setren Kecamatan Slogohimo b. Perwujudan Pariwisata Alam meliputi: Taman Wisata Hutan dan Air Terjun Girimanik, Desa setren Kecamatan Slogohimo Cagar Alam Donoloyo di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

8.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS 1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

32

b.

Penataan dan pengendalian pengembangan kawasan wisata

Seluruh kecamatan

c.

Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata

Seluruh kecamatan

e.

Pengembangan manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

Pengembangan sarana dan prasarana permukiman

Seluruh kecamatan

Penyiapan lahan kasiba dan lisiba

Seluruh kecamatan

Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Tengah


Kawasan agropolitan kluster timur - selatan (kawasan andalan

No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4)

a . Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

2.

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten d . Pengembangan Kawasan strategis dari Sudut Penyelamatan Lingkungan Hidup

Subosukawonosraten) Kawasan agropolitan Kecamatan Girimarto Kawasan agropolitan Kecamatan Jatipurno Kawasan agropolitan Kecamatan Slogohimo Kawasan agropolitan Kecamatan Jatisrono

Penyelamatan dan pelestarian DAS

SubDAS Keduang, SubDAS Wuryantoro, SubDAS Wiroko, SubDAS Temon, SubDAS Alang Ngunggahan dan SubDAS SoloHulu

Konservasi hutan dan lahan di DAS


Pemberdayaan masyarakat di DAS


E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain : 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; 2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas; 3. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintah; 4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat; 5. Kurangnya dokumen perencanaan pembangunan yang layak; 6. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan dan kelurahan serta beberapa jabatan struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan; 7. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 8. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;

33


9. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting); 10. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya; 11. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 12. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan; 13. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware; 14. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang. 15. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangulangan bencana di daerah bencana.

34


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya

melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh

pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah yang sekarang adalah membangun wonogiri sukses, beriman, berbudaya, berkeadilan, berdaya saing, dan demokratis. Sedangkan misinya antara lain : 1.

Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manjemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi.

2.

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat.

3.

Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa.

4.

Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-Daerah Lain.

5.

Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri..

6.

Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang.

7.

Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri. Pemerintah Kecamatan Puhpelem sendiri menyusun visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Puhpelem dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi. Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini

35


menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. A.

Visi dan Misi Kecamatan Puhpelem Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kecamatan Puhpelem dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Puhpelem. Adapun visi Pemerintah Kecamatan Puhpelem adalah sebagai berikut :

“PRIMA DALAM PELAYANAN, TERDEPAN DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANGUN KECAMATAN PUHPELEM YANG DEMOKRATIS ” Penjabaran dari visi di atas adalah : 1.

Prima Dalam Pelayanan, mengandung makna :  Pelayanan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran serta kesesuaian dengan tata peraturan perundang-undangan ;  Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan masyarakat

2.

Terdepan dalam Pemerintahan, mengandung makna :  Meningkatkan pembinaan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan serta pemeberdayaan masyarakat ;  Meningkatkan birokrasi/aparatur pemerintahan yang profesional, berdedikasi serta kredibel didalam pelaksanaan tugas.

3.

Membangun Kecamatan Puhpelem yang Demokratis, mengandung makna : Kecamatan Puhpelem mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Puhpelem secara hukum dan politik sehingga mampu melangsungkan kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat secara adil dan dinamis. Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Puhpelem menjabarkannya

ke dalam misi sebagai berikut : a. Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum ;

36


b. Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya. c. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat .

B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puhpelem Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Puhpelem dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Puhpelem mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kecamatan Puhpelem adalah : a. Tujuan dari Misi ke-1 : - Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. b. Tujuan dari Misi ke-2 : - Meningkatkan responsibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik. - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. c. Tujuan dari Misi ke-3 : - Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. - Meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan

berbudaya. Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikiut: 1.1. Terlaksananya administrasi perkantoran dan rapat-rapat 1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan 1.3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.4. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan 1.5. Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan 1.6. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat 1.7. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

37


Tabel 4.1. TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD KECAMATAN PUHPELEM No.

Tujuan

1

Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum

2

1. Meningkatnya responsibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

38

Indikator Tujuan

Terlaksanan ya tugastugas pemerintaha n umum sesuai dengan tupoksinya

Sasaran

Terlaksananya administrasi perkantoran

Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD)

Tercukupinya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan

Terbayarnya jasa surat menyurat, komunikasi sumberdaya air dan listrik, kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan, instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, jasa tenaga honorer. Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor, terpeliharanya bangunan rumah dinas, gedung kantor, kendaraan operasional kantor, peralatan kantor dan mabeleur.

2.1. Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya tertib administrasi kepegawaian Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan, kelurahan, desa dan perangkat desa (Peningkatan SDM)

2.2. Terpenuhinya capaian kinerja dan keuangan

Ru Sat Kondisi mus uan Saat ini (akhir 2015)

12 bul an

Pak et

Taget Kinerja Pada Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

130.750.000 123.850.000 149.520.000 157.820.000 168.700.000 177.000.000

342.800.000 61.800.000 60.200.000

1.050.000

1.160.000

1.250.000

keg

5.000.000

- Penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran,akhir tahun, pelaporan capaian kinerja, Renja, LKjIP, Renstra dan RKA/DPA/DPPA.

keg

14.050.000 10.050.000

9.100.000

10.300.000 16.600.000 18.200.000

Fasilitasi Penyusunan APBDes

keg

1.500.000

1.700.000

1.700.000


keg

1.050.000

46.100.000 47.700.000 49.600.000

1.000.000

1.250.000

2.000.000

1.350.000

2.000.000

Kondi si akhir RPJM D (akhir 2020)

3

1. Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya.

39

1.1. Tercapainya kualitas infrastruktur perdesaan 1.2. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat

2.1. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

- Terlaksananya infrastruktur kelurahan

pak et

terlaksananya penataan lingkungan kecamatan Terlaksananya pembinaan desa/ kelurahan, musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, lomba desa, fasilitasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan Giriharjo, tertib administrasi desa/kelurahan, pelestariaan nilai-nilai kemerdekaan dan RM Said, Terlaksananya penarikan PBB, pembinaan Trantibum, terlaksananya fasilitasi mitigasi bencana alam, terselenggaranya bulan bhakti gotong royong, pembinaan TP PKK, lomba MTQ, pembinaan koperasi RT, revitalisasi sarpras kecamatan, revitalisasi sarpras kelurahan, lomba koperasi RT, Terlaksananya penyuluhan bidang lingkungan hidup, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat - Pelayanan prima, efisiensi dan efektifitas pelayanan, terlaksananya kegiatan PATEN dengan lancar

pak et keg


keg

549.220.000 275.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000

57.000.000

40.000.000 125.000.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000

184.094.000 148.294.000 184.050.000 190.750.000 202.400.000 202.400.000

50.000.000

50.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000

C. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Puhpelem a

Strategi 1

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

2

Pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan.

3

Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya.

4

Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional.

5

Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6

Fasilitasi penyusunan APBDes

7

Infrastruktur perdesaan yang lebih baik

8

Penerapan azas profesionalisme dan pelayanan prima dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

9

Adanya SK SOP ( Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang membantu melancarkan pelayanan PATEN.

b Kebijakan Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Puhpelem, selengkapnya adalah sebagai berikut: 1.

Penerapan azas profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai tupoksinya.

2.

Sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat nyaman berada di lingkungan kantor kecamatan puhpelem.

3.

Pembinaan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan perencanaan kerja dan rencana strategis.

4.

Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

5.

Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah beserta unit pelaksana teknisnya maupun organisasi mitra pemerintah.

6.

Menampung aspirasi masyarakat dalam wadah perencanaan pembangunan.

7.

Papan SOP berada ditempat pelayanan sehingga memudahkan warga untuk memahami prosedur dan persyaratan pelayanan.

40


Tabel 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PEHPELEM Misi 1. Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

4.

5.

- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Penerapan azas profesional dalam menjalankan tugastugas pemerintahan sesuai tupoksinya.

2. 3. Meningkatkan tugas pemerintahan umum;

Ke-1 Meningkatnya pelaksanaan tugastugas pemerintahan umum.

Terlaksananya administrasi perkantoran.

Misi

Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi aspek

Ke-2

perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya;

Misi

1. Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.1.

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pemerintahan

- Pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan. - Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya.

Sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat nyaman berada di lingkungan kantor kecamatan puhpelem.

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

2.1.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur . Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan .

- Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional. - Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Fasilitasi Penyusunan APBDes.

Pembinaan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan perencanaan kerja dan rencana strategis.

2.2.

Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

Ke-3 1. Meningkatkan responsibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik.

41

1.1. Tercapainya kualitas infrastruktur perdesaan.

- Infrastruktur perdesaan lebih baik.

1.2. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- Penerapan azas profesionalisme dan pelayanan prima dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.


yang

Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan. Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah beserta unit pelaksana teknisnya maupun organisasi mitra pemerintah. Menampung aspirasi masyarakat dalam wadah perencanaan

pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya.

42

2.1. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- Adanya SK SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang membantu melancarkan pelayanan PATEN


Papan SOP berada ditempat pelayanan sehingga memudahkan warga untuk memahami prosedur dan persyaratan pelayanan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Puhpelem selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Puhpelem. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Puhpelem akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Wonogiri selama 5 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Puhpelem dalam tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut : 1.

2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

d.

Penyediaan alat tulis kantor

e.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

l.

Penyediaan jasa tenaga honorer non pegawai

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a.

43

Pembangunan gedung kantor


3.

4.

b.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

d.

Pengadaan peralatan gedung kantor

e.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

f.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

g.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

h.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

i.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

j.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a.

Penyusunan data kepegawaian

b.

Penyusunan bezetting

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR a.

5.

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN a.

6.

Peningkatan SDM

Belanja operasional kader pemberdayaan masyarakat desa

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7.

a.

Penyusunan laporan capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

c.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

d.

Penyusunan rencana kerja SKPD

e.

Penyusunan rencana strategis

f.

Penyusunan laporan keuangan bulanan

g.

Penyusunan LkjIP

h.

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA a.

8.

9.

Fasilitasi Penyusunan APBDes

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN a.

Pembangunan infrastruktur kelurahan

b.

BOP Pembangunan infrastruktur kelurahan

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG a.

Penataan lingkungan kota kecamatan

10. PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

KETATALAKSANAAN KECAMATAN a.

44

Kegiatan pembinaan desa/kelurahan


KELEMBAGAAN

DAN

b.

Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan

c.

Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

d.

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

e.

Biaya penyelenggaraan pemerintah kelurahan giriharjo

f.

Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

g.

Fasilitasi pemberdayaan dan penyelenggaraan nilai-nilai kemerdekaan RI

h.

Fasilitasi pemberdayaan dan penyelenggaraan nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said

i.

Fasilitasi intensifikasi penarikan PBB ke Desa/kelurahan

j.

Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

k.

Fasilitasi mitigasi bencana alam

l.

Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong

m. Pembinaan TP PKK Kecamatan n.

Lomba MTQ tingkat kecamatan

o.

Pembinaan/evaluasi koperasi RT

p.

Alokasi pemanfaatan penerimaan sewa tanah eks bondo desa kecamatan

q.

Alokasi pemanfaatam penerimaan sewa tanah eks bondo desa kelurahan giriharjo

r.

Lomba koperasi RT tingkat kecamatan

s.

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup

t.

Pembinaan dan koordinasi bidang pembangunan

u.

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat

v.

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

w. Belanja operasional gedung koramil kecamatan puhpelem

5.2. INDIKATOR KINERJA Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan PUHPELEM berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan PUHPELEM disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. Adapun tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Kecamatan PUHPELEM adalah sebagaimana tabel lampiran 5.1.

45


5.3. KELOMPOK SASARAN Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Puhpelem adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan PUHPELEM, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan

kegiatan

pembangunan

yang

dilaksanakan

oleh

Kecamatan

PUHPELEM bersumber pada dana APBD Kabupaten Wonogiri. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

46


BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PUHPELEM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh SKPD Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016-2021 disajikan dalam Lampiran Penjabaran Program dan Kegiatan 2016-2021 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam lampiran penjabaran program dan kegiatan ini diuraikan keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah sebagai berikut:

MISI

TUJUAN DERAH

SKPD: Program Kegiatan 1 Kegiatan 2,dst

SASARAN DERAH

Indikator Kinerja Program

URUSAN YANG RELEVAN

Kondisi awal (Eksisting)

SKPD PELAKSANA: Menyesuaikan tujuan dan sasarannya

Target 5 tahun terbagi dalam tahunan

Indikator Kegiatan 1 Indikator Kigiatan 2

Pagu Indikatif

Menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan PUHPELEM bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan

47


pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan PUHPELEM dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut : 1. Terlaksananya administrasi perkantoran, 2. Tercukupinya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, 3. Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur, 4. Terpenuhinya capaian kinerja dan keuangan, 5. Tercapainya kualitas infrastruktur perdesaan, 6. Terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat 7. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Puhpelem tercantum dalam tabel sebagaimana terlampir. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Puhpelem Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator

1. 1.

2.

3.

4.

2. Input : Dana Output : Terlaksananya administrasi perkantoran Outcome : Kinerja pemerintahan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana Input : Dana Output : Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Outcome : Kenyamanan Gedung Kantor meningkat dan kinerja pemerintahan semakin optimal Input : Dana Output : Tercapainya tertib administrasi kepegawaian Outcome : Peningkatan disiplin aparatur Input : Dana Output :

48

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 3.

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun

I

4.

Tahun II

Tahun III

Tahun IV

Tahun V

5.

6.

7.

8.

130.750.000

123.850.000

149.520.000

157.820.000

168.700.000

342.800.000

61.800.000

60.200.000

46.100.000

47.700.000

1.050.000

1.050.000

1.160.000

1.250.000

1.250.000

5.000.000

0

0

0

0


Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 9.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tersedianya diklat untuk peningkatan SDM Outcome : Peningkatan kualitas SDM Input : Dana Output : Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Outcome : Tersusunnya rencana strategis, rencana kerja SKPD dan tercapainya kinerja keuangan Input : Dana Output : Terlaksananya infrastruktur kelurahan giriharjo Outcome : Peningkatan infrastruktur yang lebih baik Input : Dana Output : Terlaksananya penataan lingkungan kecamatan Outcome : Lingkungan kecamatan menjadi indah Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan APBDes Outcome : Peningkatan Kinerja Keuangan Desa Input : Dana Output : Terselenggaranya, fasilitasi musrenbang dan pembinaan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan Outcome : Keserasian hubungan kerja lintas sektoral dan dengan masyarakat dan tercapainya pelayanan prima pada masyarakat Input : Dana Output : Terlaksananya bimtek kader pemberdayaan masyarakat desa Outcome : Kader pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik

14.050.000

10.050.000

9.100.000

10.300.000

16.600.000

549.220.000

275.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

57.000.000

40.000.000

125.000.000

120.000.000

120.000.000

1.500.000

1.000.000

1.700.000

1.700.000

2.000.000

234.094.000

198.294.000

244.050.000

5.000.000

0

0

255.750.000

0

272.400.000

0

Untuk Indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang mendukung pencapaian IKU Daerah dalam RPJMD dijabarkan dalam tabel lambiran 6.1.

49


BAB VII PENUTUP

A.

Pernyataan Akhir Target Sasaran Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Puhpelem. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Puhpelem. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Puhpelem telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

B. Pedoman Transisi Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem merupakan rencana program,

kegiatan

sasaran dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puhpelem dalam periode tahun 2016-2021 yang ditetapkan oleh Camat Puhpelem paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan. Substansi Renstra Kecamatan Puhpelem mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016. Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem, RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025.

C. Kaidah Pelaksanaan

50


Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem Tahun 2016–2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) ataupuan Renja . Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2020. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Wonogiri untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021). Rencana Strategis Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2016 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Kecamatan Puhpelem berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaikbaiknya;

2.

Kecamatan Puhpelem berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten WonogiriTahun 2016-2021.

3.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Puhpelem Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

CAMAT PUHPELEM t.Cap ttd BAHARI Salinan, telah sesuai dengan Aslinya Sekretaris Camat

JAIMAN, S. IP, MM Pembina NIP. 19650722 198603 1 013

51


BAB I PENDAHULUAN. Renstra Kecamatan Puhpelem Tahun

Recommend Documents