[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] BAB I PENDAHULUAN

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] 2013 -2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

telah

mengamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1

tahun).

Berdasarkan

hal

tersebut

setiap

daerah

harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Walikota yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi

sebagai pedoman penyusunan Rencana

1


Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok

dan

fungsinya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung dilakukan

secara

simultan

bersamaan

waktu

dengan

proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Sebagai

bagian

dokumen

perencanaan

kinerja

dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

2


Gambar 1.1

RENSTRA

RPJMD

Perencanaan Stratejik

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Perencanaan Operasional

- Program Prioritas - Program Prioritas - Program Prioritas

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 1.2.

Landasan Hukum Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan

Daerah,

dan

ketentuan

mengatur

tentang

struktur

peraturan

organisasi,

tugas

lainnya dan

yang fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

3


1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4.

Undang

Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 5.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

9.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4


13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; 14. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

2007

tentang

antara

Pemerintah,

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota ; 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata

Cara,

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989

tentang batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung; 20. Peraturan

Daerah

Nomor

07

Tahun

2000

tentang

pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

5


23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

serta

Evaluasi

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2013–2018 adalah : 1.

Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cibiru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

6


pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 2.

Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah

pada pencapaian hasil sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. 3.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4.

memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di

Lingkungan

Kecamatan

Cibiru

Kota

Bandung

untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 1.4.

Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah. Perencanaan Strategis Kecamatan Cibiru merupakan suatu

proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

daerah,

khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman

7


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Cibiru bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibiru mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana

Strategis

menyelenggarakan

ini

berperan

sebagai

pemerintahan

umum

pedoman demi

dalam

tercapainya

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru. 1.5.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan

Cibiru Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan penyusunan SKPD

pembangunan

Renstra

dengan

SKPD,

RPJMD,

dan

daerah,

proses

keterkaitan

Renstra

keterkaitan

renstra

dengan RKT dan Renja.

8


BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Gambaran

Pelayanan

Kecamatan

Cibiru

Kota

Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan

struktur

pelayanan

organisasi, serta

sumber

tantangan

daya, dan

kinerja peluang

pengembangan pelayanan SKPD BAB III

ANALISIS

ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat

penjelasan

permasalahan

mengenai

berdasarkan

identifikasi

tugas

dan

fungsi

pelayanan SKPD BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN KECAMATAN CIBIRU

KOTA BANDUNG Visi,

Misi,

Tujuan

dan

Sasaran,

Strategi

dan

Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan BAB V

RENCANA KINERJA,

PROGRAM,

KEGIATAN

KELOMPOK

INDIKATOR

SASARAN,

INDIKASI

KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran

dan

Pendanaan

Indikatif,

membahas mengenai penjelasan tentang programprogram dan kegiatan yang akan dilakukan untuk

9


mencapai

target

sesuai

indikator

yang

telah

ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang

mengacu

pada

Tujuan

dan

Sasaran

RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII

PENUTUP

10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

2.1

Tugas,

Fungsi,

dan

Struktur

Organisasi

Kecamatan

Cibiru Kota Bandung 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi Cibiru Kota Bandung terdiri atas: 1.

Camat a. Sekretaris Kecamatan b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub bagian Program dan Keuangan

2.

Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Keamanan dan Ketertiban c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan

3.

Kelompok Jabatan Fungsional

4.

Lurah

5.

Sekretaris Kelurahan

6.

Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Kemasyarakatan c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup d. Seksi Pelayanan

11


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan CAMAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN KELURAHAN

Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibiru mempunyai fungsi sebagai berikut : a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

12


b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f)

membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut: 1) Camat Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

13


e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 2) Sekretaris Kecamatan; Sekretaris

Kecamatan

melaksanakan

sebagian

kesekretariatan.

Untuk

mempunyai tugas

tugas

Kecamatan

melaksanakan

pokok

di

bidang

tugas

pokok

Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b. pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3) Seksi Pemerintahan Seksi

Pemerintahan

melaksanakan

sebagian

mempunyai tugas

tugas

Kecamatan

di

pokok bidang

pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;

14


c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban

mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ketentraman

dan

ketertiban. 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;

15


c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

16


f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. 7) Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Camat

dibidang

pelayanan,

untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pelayanan

dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub. Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjal-

17


anan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 9) Sub Bagian Program dan Keuangan Sub. Bag Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 10)

Lurah Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

dilimpahkan

Walikota

kepada

Lurah,

dalam

melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi :

18


a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

11)

Sekretaris Lurah Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

Kelurahan

dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan. 12)

Seksi Pemerintahan Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;

19


b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 13)

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

20


14)

Seksi Kemasyarakatan Seksi

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan,

untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Seksi

Ke-

masyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan; c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan. 15)

Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Lurah

di

bidang

pelayanan,

ntuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya;

21


e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pelayanan

dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 16)

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2.2.1.Sumber Daya Manusia Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 55 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 23 orang (43%) merupakan pegawai di Kecamatan Cibiru, di Kelurahan Palasari sebanyak 7 orang (12 %) , Kelurahan Cipadung sebanyak 8 orang (14%) , Kelurahan Pasirbiru sebanyak 10 orang (18%) dan Kelurahan Cisurupan sebanyak 7 orang (12%) Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 30 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 19 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan

22


Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 23 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Seksi Pelayanan Kecamatan Cibiru. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibiru, sebagaimana table di bawah ini Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No 1 2 3 4 5

Uraian Kecamatan cibiru Kelurahan Palasari Kelurahan Cipadung Kelurahan Pasirbiru Kelurahan Cisurupan JUMLAH

Eselon Eselon Eselon Eselon I II III IV 2 7 5 6 6 6 2

30

Staf

Jumlah

14 2 2 4 1

23 7 8 10 7

23

55

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cibiru Tahun 2013

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No 1 2 3 4 5

Uraian Kec. Cibiru Kel. Palasari Kel. Cipadung Kel. Pasirbiru Kel. Cisurupan JUMLAH %

S3

S2 4 1 1 3 9

S1 7 4 5 4 3 23

D3 SLTA SLTP SD 2 7 2 1 2 3 4 1 1 2 16 4 1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cibiru Tahun 2013 Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebanyak 55 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak

23

Jml 23 7 8 10 7 55


9 orang (19%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 23 orang (41%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (0.3%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 16 orang (29%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (0.7%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (0.1%) 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran. Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kondisi

No.

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Gedung Kantor

5

Gedun g

Baik

1 Ged.Kantor Kecamatan, 4 Ged.Kantor Kelurahan

2

Kendaraan Roda Empat Mini Bus

2

Unit

Baik

Operasional Camat dan Sekcam

3

Kendaraan Roda Empat Pick Up

6

Unit

Baik

Operasional Kecamatan 2 unit dan Kelurahan 4 unit

4

Bangunan Selter Sepedah

2

Unit

Baik

5

Peralatan dan Perlengkapan Kerja

1

Paket

Baik

6

Saat ini

Keterangan

Komputer, Laptop, Mesin Tik, dll.

Perlengkapan 1 Paket Baik Lemari, Meja, Kursi, Mebeuler dll Sumber : Sekretariat Kecamatan Cibiru Tahun 2013

24


Kondisi umum Kecamatan Cibiru Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah Timur Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 652,92 Ha. Secara administratif Kecamatan Cibiru dibatasi oleh :  Bagian Selatan

: Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

 Bagian Utara

: Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung

 Bagian Timur

: Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung

 Bagian Barat

: Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Cibiru dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini : Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Cibiru Kecamatan

Kelurahan/Desa 1. Kelurahan Cisurupan

CIBIRU

2. Kelurahan Palasari 3. Kelurahan Cipadung 4. Kelurahan Pasirbiru

Secara geografis Kecamatan Cibiru memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 50 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cibiru berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Cibiru berkisar 30o C 18o C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 215 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

25


Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Cibiru dibagi dalam 4 Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut: Kelurahan dan Jumlah RT / RW No

Kelurahan

Jumlah RT

Jumlah RW

1

Cisurupan

52

10

2

Palasari

82

14

3

Cipadung

80

17

4

Pasirbiru

65

12

279

53

JUMLAH 1. Keadaan penduduk

Kecamatan Cibiru memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.921 jiwa, yang terdiri dari 30.095 jiwa laki-laki dan 29.826 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cibiru saat

ini

mencapai

sekitar

17.980

KK.

Berdasarkan

data

kependudukan dari kecamatan pada tahun 2012 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 92 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Umur : Jumlah P

No

Umur

1

0 – 4 tahun

2689

2387

5076

2

5 – 9 tahun

3654

3184

6838

3

10 – 14 tahun

2822

2926

5748

4

15 – 19 tahun

2770

2830

5600

L

Jumlah

26


5

20 – 24 tahun

2502

2712

5214

6

25 – 29 tahun

2442

2514

4956

7

30 – 34 tahun

2350

2561

4911

8

35 – 39 tahun

2048

2144

4192

9

40 – 44 tahun

2159

2126

4205

10

45 – 49 tahun

1951

1958

3909

11

50 – 54 tahun

1545

1461

3005

12

55 – 59 tahun

1412

1147

2559

13

60 – 64 tahun

941

1132

2073

14

65 – keatas

810

744

1554

30.095

29.826

59.921

Jumlah

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Cibiru sebagai berikut :

No

Pendidikan

Jumlah L

P

Jumlah

4018

4554

8572

877

1641

1

Belum sekolah

2

Tidak tamat SD

3

Tamat SD

7829

6932

147621

4

Tamat SLTP

4447

5094

9541

5

Tamat SLTA

5040

4703

9743

6

Sarjana Muda (D3)

1365

1225

2590

7

Sarjana (S1)

1220

1204

2424

8

Pasca Sarjana (S2)

-

-

9

Pasca (S3), dll

-

-

764

-

27


No

Jumlah

Tenaga kerja

P

L

Jumlah

1

Penduduk usia produktif

16.166

16.776

32.942

2

Ibu Rumah Tangga

-

7.621

7.621

3

Penduduk masih sekolah

10.011

9.683

19.694

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok adalah sebagai berikut : No

Pekerjaan

1

Petani

2

Pelajar/Mahasiswa

3

Jumlah L

P

Jumlah

1.182

917

2.099

10.040

9.265

19.305

Pegawai Swasta

4.989

4.990

9.979

4

Pedagang

5.155

3.166

6.321

5

Pegawai Negeri Sipil

1.717

1.600

3.317

6

TNI/ABRI

771

206

977

7

Buruh Swasta

-

-

-

8

Pengrajin

-

-

-

9

Penjahit

-

-

-

10

Tukang Kayu

-

-

-

11

Dokter

-

-

-

12

Sopir /pengemudi

-

-

13

Pengusaha

-

-

14

Lain-lain

6.241

9.682

15.923

30.095

29.826

59.921

Jumlah

Jumlah penduduk Kecamatan Cibiru berdasarkan agama adalah sebagai berikut : 28


No

2.3.

Jumlah

Agama

L

P

Jumlah

1

Islam

59.376

2

Kristen

498

3

Katholik

23

4

Hindu

26

5

Budha

16

6

Kong Huchu

0

Kinerja Pelayanan SKPD

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan

sebagian

kewenangan

Walikota/Bupati

untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Cibiru dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu : 1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti

pembinaan

UKM

dan

Koperasi

dan

masyarakat

dil-

pembinaan/sosialisasi peluang usaha. 2. Pelayanan

peningkatan

kualitas

hidup

aksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat

dilaksanakan

dengan

memfasilitasi

kegiatan

Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran

29


benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Cibiru dan sebagainya. 4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban

dengan

Pembinaan

dan

Pelatihan

Linmas,

Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Cibiru dan sebagainya. 5. Pelayanan

pemerintahan

umum

dilaksanakan

dengan

memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum. 6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

30


Tabel 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2009-2013

NO.

1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Target SPM

2

3

1

1. Tersedianya data Pedagang Non Formal

2

2. UMKM Terbina

3

4

5

6

3. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Hasil/Evaluasi Bawaku Makmur 4. Tersusunnya Hasil Musrenbang Usulan Tahun 2014 5. Tersedianya data Swadaya Murni 6. Tersedianya data Koperasi dan Pra Koperasi 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Terlaksananya pembinaan organisasi kewanitaan 9. Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan 10. Meningkatnya kegiatan olah raga 11. Meningkatnya kualitas keagaaman (DKM, Majelis Ta'lim,MUI)

Target IKK

Target Indikator Lainnya

4 5

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Satuan 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100 %

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100 %

75

usaha

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

kegiatan

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100 %

100%

100 %

5

dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100 %

100%

100 %

20

dokumen

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100 %

100%

100 %

5

dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100 %

100%

100 %

20

dokumen

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100 %

100%

100 %

15

kegiatan

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

100%

100 %

100%

100 %

15

kegiatan

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

100%

100 %

100%

100 %

20

kegiatan

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100 %

100%

100 %

40

kegiatan

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

100%

100%

100 %

100%

100 %

31


12. Terfasilitasinya kegiatan pendidikan 13. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya 14. Laporan dan evaluasi 15. Jumlah penanaman pohon 16. Pendataan pohon pelindung dan produktif 17. Pendataan alat biofori dan sumur resapan 18. Pendataan Perusahaan yang menggunakan air tanah

19. Pembentukan Pengamanan Wilayah 20. Refill APAR dan APAB 21. Pendataan PKL 22. Jumsih dan Opsih 23. Pembuatan Kartu Linmas 24. Jumlah Linmas aktif 25. Pendataan Satwankar 26. Tersedianya Profil Kecamatan 27. Tersedianya data monografi 28. Tersedianya Buku Ahli Waris 29. Tersedianya EKTP 30. Terlaksananya tertib administrasi Kelurahan 31. Indeks Kepuasan Masyarakat 32. Tersedianya KTP dan KK SIAK

10

kegiatan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100 %

100%

100 %

10

kegiatan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100 %

100%

100 %

5

1 tahun

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100%

100%

2500

pohon

100 % 100 %

100% 100%

100 % 100 %

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100 %

100%

100 %

10

kegiatan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100 %

100%

100 %

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100 %

100%

100 %

100%

100%

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

5

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

55

kegiatan

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

100%

100%

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

409

anggota

409

409

409

409

409

409

409

409

409

100%

100%

5

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

40

dokumen

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

100%

100%

40

dokumen

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

500

buku E-KTP

409

31.0 00.0 00

31.000 .000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100

100

100%

100%

31.00 0.000

100%

100%

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

100%

100%

27.50 0

27.5 00

27.5 00

27.5 00

27.500

27.5 00

27.50 0

27.50 0

27.500

27.50 0

100%

100%

100 % 100 %

32

100%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

31.000 .000

Keluraha n

KTP dan KK

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100% 100%

100 % 100 %


NO.

1 1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Target SPM

2

3

Prosentase peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan pemerintah umum kecamatan dan kelurahan Prosentasi fasilitasi peningkatan peran kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80 %

25.4 39.0 00

26.682 .900

44.619 .998

40.445 .000

25.43 4.000

26.675 .300

44.52 8.760

40.430. 800

99,9 8

99,97

99,8 0

99,96

80 %

116. 427. 000

120.14 9.700

161.60 2.500

323.17 0.300

116.2 78.65 2

119.76 5.195

161.5 29.74 0

322.83 7.700

99,8 7

99,68

99,9 5

99,90

80 %

140. 775. 000

176.00 8.175

57.165 .000

1.323. 912.45 0

140.3 39.00 0

175.32 8.175

56.98 1.000

1.317.1 24.076

99,6 9

99,61

99,6 8

99,49

80 %

62.0 14.0 00

49.805 .400

39.550 .000

39.250 .000

61.75 8.500

49.543 .700

39.49 7.200

39.240. 000

99,5 9

99,47

99,8 7

99,97

80 %

62.2 59.5 00

64.100 .450

69.845 .000

513.85 0.000

62.25 1.900

82.429 .750

69.81 1.500

513.13 1.750

99.9 9

97,39

99,9 5

99,86

80 %

500. 760. 000

521.49 8.000

500.6 96.80 0

518.89 2.475

99,9 9

99,50

80 %

40.3 87.5 00

41.216 .250

40.05 0.100

40.827 .850

99,1 6

99,06

99,9 5

99,81

4

5

152.08 6.000

54.950 .000

152.0 14.29 0

54.940. 000

33


2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013 Uraian

Anggaran

Belanja

11.136.408.101,05

- Belanja Tidak Langsung

4.735.173.142.00

- Belanja Langsung

6.401.234.959,00

Bertambah/ (Berkurang) Sumber : Kec. Cibiru Kota Bandung (angka unaudited 2013 Realisasi keuangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp 10.838.716.803,00 yang

terdiri

dari

4.735.173.142.00

belanja

(43%)

dan

tidak belanja

langsung langsung

sebesar sebesar

Rp. Rp.

6.401.234.959,00 (58%). Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

34


Tabel 2.5 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2009-2013 Uraian

Anggaran

Belanja

25.975.673.433,00

- Belanja Tidak Langsung

12.687.282.463,00

- Belanja Langsung

13.288.390.970,00

Bertambah/ (Berkurang) Sumber : kec. Cibiru 2013 Realisasi keuangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 untuk belanja sebesar Rp25.975.673.433,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.687.282.463,00 (49%) dan belanja langsung sebesar Rp. 13.288.390.970,00(51%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut:

35

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] 2013 -2018 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2009-2013

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1 1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

2

2 3

3 4

4 5

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1

5

Anggaran

Realisasi

16

17 = (6-2)/5

18 = (11-7)/5

12

2

3

4

13

1 4

1 5

4.610.059.0 4.356.146.7 5.261.418.3 5.987.415.169 94 48 25 ,68

11.136.408.10 1,05

4.547.205.0 4.316.380.5 4.920.860.6 5.818.504.4 10.838.716. 98.6 99,0 93,5 97,1 97,33 48 41 11 37 803 4 9 3 8

10.214.396.282 9.929.275.793

2.872.679.7 3.427.679.3 4.059.267.349 84 25 ,00

4.735.173.142 ,05

2.617.592.9 2.854.491.7 3.301.461.3 3.913.736.3 4.465.994.0 98.3 99,3 96,3 97,1 94,32 39 97 86 41 09 0 7 2 3

4.202.599.919 3.942.475.421

1.947.192.9 1.483.467.0 1.833.739.0 1.928.147.920 80 00 00 ,00

6.401234.959, 00

1.929.612.1 1.461.888.7 1.619.399.2 1.904768.0 6.372.722.7 99,1 98,5 88,3 98,7 99,55 09 44 25 96 94 0 5 1 9

6.011.796.363 5.986.800.372

2.662.866.1 14

36

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU]

2013 -2018

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN Secara umum terdapat tantangan di Kecamatan Cibiru yaitu masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci tantangan tersebut sebagai berikut 1.

Pelayanan Publik : a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin. c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan. d. Belum optimalnya

jalinan kemitraan antara antara

usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar. e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3. 2.

Internal Organisasi / Unit Kerja : a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat. b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

3.

Perwilayahan : a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor. c. Kurang tertatanya sarana pemukiman.

37


2013 -2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibiru, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibiru sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 77,34; 2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 43,23; 3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibiru, sebagai berikut: 1.

Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2.

Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan 38


3.

2013 -2018

Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan

4.

Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

5.

Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun 2013 = Rp. 13.000.000.000)

6.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7.

Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10.

Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

11.

Masing

kurangnya

pemahaman

aparatur

terhadap

PBJ

(metode swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3.

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

Cibiru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Cibiru, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara lain: 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 39


2013 -2018

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada

Camat

dan

Lurah

yang

dapat

menimbulkan

kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Masih

adanya

aparat

pemerintahan

dan

juga

kelompok

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir

dan pola tindak dari

masyarakat di Kecamatan Cibiru; 4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus 40


2013 -2018

dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

tuntutan

masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan,

yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

41


2013 -2018

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibiru dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen

publik

yang

baik.

Penataan

kelembagaan/organisasi

menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif

sesuai dengan tuntutan

perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainlain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan

langkah-langkah

efisiensi

dan

efektifitas

42


2013 -2018

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran

43


2013 -2018

strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem

pelaporan;

(2)

Terciptanya

efisiensi

dan

efektivitas

penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan

44


2013 -2018

kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

merupakan

penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 20052025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan vi-

45


2013 -2018

si. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut : Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. 1 2 3 4 5

KELOMPOK KERJA KELOMPOK DUNG KELOMPOK LIMA KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

KERJA KEMACETAN BAN-

24

KERJA PEDAGANG KAKI

11

KERJA SAMPAH BANDUNG KERJA BANDUNG HIJAU KERJA BANDUNG AMAN

18 30 11 46


No.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2013 -2018


KELOMPOK KERJA (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP Jumlah

7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15 335

Bappeda Kota Bandung 2013

47


2013 -2018

Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2015 201 Bandung Sehat 4  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

2016

2018

2017

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibiru bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibiru untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil 48


2013 -2018

Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibiru dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun

2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana

Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No.

KELOMPOK KERJA

1

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART

2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI 24 11 18 30 11 7 16 15 13 49


No.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2013 -2018


KELOMPOK KERJA CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15

Jumlah

335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013 3.3 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri

50


2013 -2018

kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai: a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e.

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif da-

51


2013 -2018

lam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota

yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pe-

layanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

52


c.

2013 -2018

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi : a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

53


e.

2013 -2018

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan

rencana

pembangunan

harus

disesuaikan

dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut

akan

diimplementasikan,

sehingga

lokasi

dimana

kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat

berdasarkan

dengan

Kesepakatan

Bupati/Walikota

912/05/Bapp/2010, bahwa

di

Bersama

Provinsi

antara

Jawa

Gubernur

Barat

Nomor:

dalam Pendekatan Tematik Kewila-

yahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan

inovatif

dalam

menghadapi

perubahan-perubahan

baik

54


2013 -2018

ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi

dengan

perencanaan

yang

matang

dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu

dan

masalah

pembangunan

yang

akan

dihadapi

Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2014-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap

55


2013 -2018

pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagai berikut: 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4)

Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah

kebijakan

strategis

Kota dengan

Bandung

dalam

menetapkan

memperhatikan

kepentingan

masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

56


2013 -2018

Tabel 3.1 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

3.

4.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strat-

57


No.

Tupoksi

2013 -2018

Isu Strategis egis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibiru dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan mana58


No.

Tupoksi

2013 -2018

Isu Strategis jemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Penge59


No.

Tupoksi

2013 -2018

Isu Strategis luaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

60


2013 -2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

4.1 VISI Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang

diinginkan

harus

dirumuskan

suatu

keadaan

yang

diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan

perubahan

organisasi, dinamika

visi

dan

ketidakpastian.

memegang

perubahan

peran

lingkungan

yang

Didalam

perjalanan

menentukan

sehingga

organisasi

dalam dapat

bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi

untuk bertindak lebih terarah,

dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

61


Bertitik tolak dari Pemerintah

Kecamatan

2013 -2018

kewenangan tugas dan fungsi

Cibiru

Kota

Bandung

sebagaimana

diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani

keadaan

masa

kini

dan

masa

datang

yang

diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan secara

mutlak

harus

pelimpahan kewenangan yang

didukung

oleh

sumberdaya

manusia

aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakankebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur

62


2013 -2018

pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga

dan

Iingkungan

sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Sebagai

penjabaran

dari

Visi

Kota

Bandung,

maka

Pemerintah Kota Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang mengemban misinya meliputi :

63


2013 -2018

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Cibiru Kota

Bandung

akan

berperan

melaksanakan

tugas

umum

pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KECAMATAN CIBIRU SEBAGAI KECAMATAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ” Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

64


2013 -2018

1. Kecamatan Cibiru Kecamatan Cibiru merupakan bagian dari 30 kecamatan yang ada di kota Bandung yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan yaitu Camat. Camat atau sebutan lain sesuai Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan 2. Terdepan Terdepan artinya menjadi paling depan,

menjadi paling

depan dalam melayani masyarakat, dengan visi ini mendorong aparatur

untuk

bertindak,

berperilaku

dalam

melayani

masyarakat dan hal-hal yang mengatas-namakan Kecamatan Cibiru menjadi paling depan

di Kota Bandung untuk men-

dukung perwujudan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara” atau terbaik dan terdepan diantara Kota di Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional. Dan “MANTAP” ( Maju, Asri, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional ) menjadi motto juang Aparatur dan masyarakat di Kecamatan Cibiru

untuk berkiprah dalam mewujudkan Kota

Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 3. Pelayanan Publik Secara umum pelayanan (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan. Bahwa pemerintah kecamatan Cibiru berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ter65


2013 -2018

us menyempurnakan aspek sistem dan prosedur

pelayanan,

aspek sumber daya aparatur pelayanan, aspek sarana dan prasarana pelayanan dan komitmen pelayanan

yang di-

tuangkan dalam visi, misi, motto dan maklumat pelayanan. Pemerintah

kecamatan

Cibiru

berupaya

untuk

mengkomunikasikan dan mempublikasikan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan. Pemerintah kecamatan Cibiru menganggap sangat

penting

maklumat

terpublikasikannya

pelayanan

sebagai

visi,

komitmen

misi,

motto

aparatur

dan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan public. 4.2 MISI Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan,

disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan

keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Untuk mewujudkan Visi tersebut, adapun Misi yang ditetapkan Misi Kota Bandung Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III

66


tersebut.

Misi

disusun

dalam

rangka

2013 -2018

mengimplementasikan

Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi SKPD Untuk

mewujudkan

visi

tersebut

Kecamatan

Cibiru

menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Cibiru. Makna yang terkandung adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat masyarakat.

2.

Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Makna yang terkandung adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat masyarakat.

Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Visi dan Misi Kecamatan Cibiru : VISI Kota Bandung

MISI Kota Bandung

VISI Kecamatan Cibiru

MISI Kecamatan Cibiru

TUJUAN Kecamatan Cibiru

SASARAN Kecamatan Cibiru

67


2013 -2018

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung diharapkan

dapat

serta

memiliki

kemampuan

untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 4.3

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran

Kecamatan

Cibiru

Kota

Bandung

merupakan

penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Tujuan Misi 1 :

68


1) Meningkatkan Kepuasan

2013 -2018

Masyarakat terhadap pelayanan

publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibiru Sasaran : a)

Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat terhadap pela-

yanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibiru b)

2)

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Umum

Pemerintahan Kecamatan a)

Meningkatnya efekttifitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

b)

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan a) Meningkatnya efekttifitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan. b. Tujuan Misi 2 : 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sasaran : a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cibiru Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut :

69


2013 -2018

Tabel 4.1 TUJUAN Misi

1. Mewujudkan

Tujuan 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibiru

pelayanan publik yang prima di Keca- 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum matan Cibiru.

Pemerintahan Kecamatan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan 2. Mewujudkan Kinerja 4. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kinerja Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Tabel 4.2 SASARAN Tujuan 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibiru 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibiru 2. Meningkatnya kinerja penyeleng-

garaan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi masyara-

kat dalam kegiatan pembangunan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kecamatan

70


2013 -2018

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Sasaran

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas Pe-

layanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibiru 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

1. Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat 2. Tingkat Kinerja bidang

Tugas Umum Pemerintahan (seksi) 3. Tingkat Pelaksanaan Ino-

vasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) 4. Nilai AKIP Kecamatan 5. Prosentase Temuan BPK/

4. Meningkatnya akuntabili-

tas kinerja Kecamatan

Inspektorat yg ditindaklajuti 6. Prosentase Tertib Admin-

istrasi Barang / asset daerah

71


Untuk

menggambarkan

hasil

2013 -2018

yang

ingin

dicapai

oleh

Kecamatan Cibiru Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran

yang

optimal

dan

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Darah Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

72


2013 -2018

TABEL 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO . (1)

1.

2

3

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3) (4) 1. MeningMeningkatkan katnya KualiKepuasan tas Pela1. Indeks Pelayanan / InMasyarakat teryanan Publik deks Kepuasan Masyarahadap pelayanan Kecamatan kat di Kecamatan dan dan KeKelurahan lurahan 2. MeningMeningkatkan katnya kinerkinerja penyeja penyeleng- 2. Capaian Kinerja Tugas lenggaraan Tugas garaan Tugas Umum Pemerintahan Umum Umum Pemerintahan Pemerintahan 3. MeningMeningkatnya katnya partisipasi partisipasi 4. Tingkat pelaksanaan masyarakat damasyarakat Inovasi Lembaga lam dalam Kemasyarakatan pembangunan kegiatan Kelurahan (LKK) kecamatan pembangunan

SATU AN

(2)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

NILAI

B

B

B

A

A

%

0,80

0.85

0,90

0,95

1,00

skala

-

sedang

tinggi

tinggi

tinggi

73


NO . (1)

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3) fisik dan non fisik di kecamatan

(4)

4.

4

2013 -2018

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

5.

Nilai AKIP Kecamatan

6.

Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat

7.

Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan

SATU AN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

Nilai

CC

CC

B

B

A

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

74


2013 -2018

Untuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan digunakan tabel 4.5 TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA

SATU AN

(1)

Bidang pemerintahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerint ahan

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang perekonomian, Pembangunan, NILAI Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

0,8

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang ketentraman dan NILAI ketertiban

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang pelayanan

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

0,8

0,85

0,90

0,95

1.00

NILAI

Rata-rata Tugas Umum Pemerintahan

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi: a.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

75


2013 -2018

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f.

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Cibiru dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan. Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi : 1.

Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2.

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3.

Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi

4.

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5.

Satuan Indikator Kinerja

6.

Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7.

Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8.

perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)

9.

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

76


2013 -2018

Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.5 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan BIDANG TUGAS / SEKSI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NILAI PEMBAGI BIDANG

TARGET TAHUN n

SATUAN

CAPAIAN TAHUN n

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7 = 6/4

8 = 7/3

4

2

Kelurahan

1

0,5

0,125

Bidang pemerintahan

Bidang perekonom ian, Pembangunan, Lingkungan Hidup

1

KINERJA KEPALA SEKSI

2

Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi Jumlah RW Tertib Administrasi se Kecamatan

4

20

RW/RT

15

0,75

0,1875

3

% Pelayanan adm. Pertanahan ……..

4

100

%

80

0,8

0,2

4

% surat keterangan ahli waris tepat waktu

4

100

%

90

0,9

0,23

1

% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)

12

60

%

60

1

0,08

2

Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

2000

meter

1900

0,95

0,08

3

Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

2000

meter

1900

0,95

0,08

4

Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

2000

meter

1900

0,95

0,08

5

Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)

12

20

rw

20

1

0,08

6

Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih

12

40

rw

40

1

0,08

12

4

sungai/ anak sungai

4

1

0,08

7

8

Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan

12

15

rumah

15

1

0,08

9

Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan

12

7

rumah

7

1

0,08

9 = ∑ tiap bidang

0,74

0,90

77


2013 -2018

ibadah

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

10

Jumlah Sumur Resapan

12

50

sumur

20

0,4

0,03

11

Jumlah Lubang Resapan Biopori

12

500

lubang

400

0,8

0,07

12

12

400

pohon

300

0,75

0,06

1

Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam Jumlah LPM Aktif

9

7

LPM

7

1

0,11

2

Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan

9

7

forum

7

1

0,11

3

% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll

9

5

%

5

1

0,11

4

Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif

9

7

lembaga

7

1

0,11

5

Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan Jumlah posyandu aktif se Kecamatan

9

45

TP/Pok

45

1

0,11

6

Bidang ketentraman dan ketertiban

9

40

pos

40

1

0,11

7

Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif

9

7

Karang Taruna

5

0,71

0,08

8

Fasilitasi keg Bidang seni Budaya

9

3

Kegiatan

2

0,67

0,07

9

Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi

9

3

Kegiatan

2

0,67

0,07

1

Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat

12

10

kejadian

10

1

0,08

2

Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah

12

10

%

10

1

0,08

3

Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau

12

220

%

220

1

0,08

4

Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau

12

220

%

220

1

0,08

5

Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan

12

80

%

80

1

0,08

6

Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,

12

50

Kegiatan

50

1

0,08

7

Jumlah Anggota Linmas Aktif

12

400

anggota

400

1

0,08

8

Peningkatan swadaya murni bidang linmas

0,8

0,07

0,89

0,98

12

50.000.000

Rp.

40.000.000

78


Bidang pelayanan umum

2013 -2018

9

Jumlah Siskamling aktif

12

40

RW

40

1

0,08

10

Jumlah Pos Kamling

12

40

pos

40

1

0,08

11

Jumlah Anggota Satwankar Aktif

12

20

anggota

20

1

0,08

12

Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional

12

25

RW

25

1

0,08

1

% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)

2

60

%

65

1,08

0,54

2

% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

2

80

%

90

1,13

0,56

1,10

5 BIDANG

*) **)

TOTAL KINERJA 5 BIDANG CAMaks = 5 PAIAN

4,62 92,38%

penjelasan Instrumen Pengukuran Kolom 1

Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3

Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang

4 5

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan Satuan Indikator Kinerja

6

Capaian Kinerja Tahun kegiatan

7

Pengukuran Kinerja Kegiatan

8

Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi

9

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi

**

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)

79


Berdasarkan

uraian

Tabel

2013 -2018

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menenga h Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian

kinerja

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif)

yang

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan

cara

untuk

mencapainya,

cara

mencapai

sasaran

berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktorfaktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat

pencapaiannya,

untuk

itu

dilakukan

analisis

lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 4.4. Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

4.4.1

Analisis SWOT Dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

mengemban

misi

Kecamatan Cibiru Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan/Strenght (S) 1. Sumber daya aparatur Kecamatan Cibiru secara kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai

80


2013 -2018

3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sesuai Perwal Nomor 870 tahun 2011. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Adanya

penerapan

manajemen

teknologi

pemerintahan

di

informasi

pada

Kecamatan

tatanan

Cibiru

Kota

Bandung. b. Kelemahan/Weakness (W) 1.

Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik

2.

Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan

3.

Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.

Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

5.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O) 1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; 2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga

mudah

dalam

meningkatkan

profesionalisme.

Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Cibiru, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Cibiru. 3. Dukungan

struktur

stakeholder

yang

terkait

dengan

perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cibiru; 4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan 81


2013 -2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa; 5. Kecamatan Cibiru sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata. b. Ancaman/Treaths (T) 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 3. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Walikota

Bandung Kepada Camat dan Lurah, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya 4. Secara eksternal Kecamatan Cibiru lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Cibiru. 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Cibiru harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

82


2013 -2018

Tabel 4.5 Identifikasi Lingkungan Strategis INTERNAL 1

EKSTERNAL 2

KEKUATAN (STRENGHTS)

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Cibiru secara kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. 3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sesuai Perwal Nomor 870 tahun 2011. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; 2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Cibiru, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Cibiru. 3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cibiru 4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa 5. Kecamatan Cibiru sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.

1

2

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 3. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya

3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi

4. Secara eksternal Kecamatan Cibiru lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya

83


2013 -2018

kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Cibiru. 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Cibiru harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam periode 2014-2018, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.11 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

Pemanfaatan system Informasi Teknologi

Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Menciptakan profesionalisme aparat birokrat di Kecamatan

Meningkatnya Peran kecamatan dan kelurahan

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;

Meningkatnya Transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan

3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

4. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

84


Berdasarkan

strategi

dan

2013 -2018

kebijakan

yang

dirumuskan

Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya

85


2013 -2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan

upaya:

reengineering,

revitalisasi,

restrukturisasi

birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber

dana)

dalam

rangka

memberikan

kepuasan

kepada

masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Dari

setiap

strategi

tersebut

menunjukkan

adanya

86


2013 -2018

keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan,

didalam

program

kerja

tersebut

tercantum

program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen ba gi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program

yang

tercantum

dalam

Renstra

ini

merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cibiru pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

87


2013 -2018

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Cibiru periode tahun 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut :

88


2013 -2018

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2013-2018

Tujuan

1

Sasaran

2

Indik ator Sasar an

3

Kod e

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

4

5

6

1.20 .1.2 0.31

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya uang jasa untuk perpanjangan STNK Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dat a Cap aian pad a Tah un Awa l Pere nca naa n 7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab

Lokas i

Targ et

Rp.

Targ et

Rp.

Targ et

Rp.

Targ et

Rp.

Targ et

Rp.

Targ et

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

12 bula n

1.091.3 68.000

12 bula n

1.200.5 04.800

12 bula n

1.381.1 30.520

12 bula n

1.519.2 43.572

12 bula n

1.860.6 48.796

12 bula n

7.05 2.89 5.68 8

Keca matan Cibiru

Keca matan Cibiru

12 bula n

64.800.0 00

12 bula n

71.280.0 00

12 bula n

81.972.0 00

12 bula n

90.169.2 00

12 bula n

103.694. 580

12 bula n

411.9 15.78 0

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

12 bula n

5.000.00 0

12 bula n

6.875.00 0

12 bula n

7.562.50 0

12 bula n

13.298.5 57

12 bula n

38.23 6.057

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

5.500.00

12 bula n

12 bula n

66.000.0 00

12 bula n

72.600.0 00

12 bula n

83.490.0 00

12 bula n

91.839.0 00

12 bula n

105.614. 850

12 bula n

419.5 43.85 0

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

12 bula n

15.600.0 00

12 bula n

17.160.0 00

12 bula n

19.734.0 00

12 bula n

21.707.4 00

12 bula n

24.963.5 10

12 bula n

99.16 4.910

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

88

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

2013 -2018

12 bula n

39.034.0 00

12 bula n

42.937.4 00

12 bula n

49.378.0 10

12 bula n

54.315.8 11

12 bula n

62.463.1 83

12 bula n

248.1 28.40 4

12 bula n

38.350.0 00

12 bula n

42.185.0 00

12 bula n

48.512.7 50

12 bula n

53.364.0 25

12 bula n

58.700.4 28

12 bula n

241.1 12.20 3

12 bula n

12.000.0 00

12 bula n

13.200.0 0

12 bula n

15.810.0 00

12 bula n

16.698.0 00

12 bula n

19.202.7 00

12 bula n

76.28 0.700

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

12 bula n

552.135. 000

12 bula n

607.348. 500

12 bula n

698.450. 775

12 bula n

768.295. 853

12 bula n

995.125. 438

12 bula n

3.621 .355. 365

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 bula n

101.739. 000

12 bula n

111.912. 900

12 bula n

128.699. 835

12 bula n

141.569. 819

12 bula n

162.805. 291

12 bula n

646.7 26.84 5

12 bula n

10.000.0 00

12 bula n

11.000.0 00

12 bula n

12.650.0 00

12 bula n

13.915.0 00

12 bula n

16.002.2 50

12 bula n

63.56 7.250

12 bula n

72.960.0 00

12 bula n

80.256.0 00

12 bula n

92.294.4 00

12 bula n

101.523. 840

12 bula n

116.752. 416

12 bula n

463.7 86.65 6

12 bula n

113.750. 000

12 bula n

125.125. 000

12 bula n

143.893. 750

12 bula n

158.283. 125

12 bula n

182.025. 594

12 bula n

723.0 77.46 9

100 %

5.277.0 55.000

100 %

1.377.0 91.620

100 %

1.937.2 88.907

100 %

2.781.0 17.798

100 %

3.302.6 73.964

100 %

14.6 75.1 27.2 89

5 bua h

83.700.0 00

4 bua h

160.000. 000

12 bua h

4 bua h

160.000. 000

2 bua h

250.000. 000

12 bua h

653.7 00.00 0

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kendaran dinas operasional yang memadai

89

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Yang Memadai Tersedianya Mebelair Yang Memadai

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap

Kegiatan Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapan Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembinaan kinerja aparatur

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya mebeulair kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai

Tersedianya pakaian batik, pakaian adat sunda dan pakaian olahraga Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Meningkatnya kinerja pegawai

2013 -2018

100 %

293.830. 000

100 %

323.213. 000

100 %

355.534. 300

100 %

391.087. 730

100 %

449.750. 890

100 %

1.813 .415. 920

100 %

100.600. 000

100 %

110.660. 000

100 %

127.259. 000

100 %

139.984. 900

100 %

153.983. 390

100 %

632.4 87.29 0

12 bula n

39.750.0 00

12 bula n

63.600.0 00

12 bula n

73.140. 000

12 bula n

552.454. 000

12 bula n

607.699. 400

12 bula n

1.336 .643. 400

12 bula n

453.780. 000

12 bula n

499.158. 000

12 bula n

574.031. 700

12 bula n

631.434. 870

12 bula n

694.578. 357

12 bula n

2.852 .982. 927

12 bula n

5.000.00 0

12 bula n

5.500.00 0

12 bula n

6.325. 000

12 bula n

6.957.50 0

12 bula n

7.653.25 0

12 bula n

31.43 5.750

5 gedung

4.300.39 5.000

5 gedung

214.960. 620

5 gedung

800.998. 907

5 gedung

899.098. 798

5 gedung

1.139.00 8.677

5 gedung

7.354 .462. 002

124 stel

84.250. 000

124 stel

92.675. 000

124 stel

101.942 .500

124 stel

112.136 .750

3,00

123.350 .425

3,00

514. 353. 675

64 stel

33.500.0 00

64 stel

36.850.0 00

64 stel

40.535.0 00

64 stel

44.588.5 00

12 bula n

49.047.3 50

12 bula n

204.5 20.85 0

67.548.2 50

12 bula n

74.303.0 75

12 bula n

309.8 33.82 5

64 stel

50.750.0 00

64 stel

55.825.0 00

64 stel

61.407.5 00

64 stel

1 lap

141.980 .000

1 lap

156.178 .000

1 lap

179.604 .700

1 lap

197.565 .170

1 lap

227.199 .046

1 lap

902. 527. 816

1 lap

141.980. 000

1 lap

156.178. 000

1 lap

179.604. 700

1 lap

197.565. 170

1 lap

227.199. 946

1 lap

902.5 27.81 6

90

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru


2013 -2018

kecamatan Cibiru Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningk atkan Kepuasa n Masyara kat terhadap pelayana n publik di Kecamat an Cibiru

Meningka tnya Kepuasan Masyarak at terhadap pelayanan publik di Kecamata n Cibiru

Indeks Kepua san Masya rakat (IKM) repres entatif Keca matan

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Persentase pelayanan yang meningkat sesuai aturan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya Tupoksi Kecamatan Cibiru sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah Terfasilitasinya pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakat an Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya pelimpahan kewenangan di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

100 %

87.000. 800

100 %

95.700. 880

100 %

105.270 .968

100 %

115.798 .065

100 %

133.167 .775

100 %

536. 938. 487

100 %

87.000.8 00

100 %

95.700.8 80

100 %

105.270. 968

100 %

115.798. 065

100 %

133.167. 775

100 %

536.9 38.48 7

100 %

7 lap

16 lap

10 lap

2.722.0 97.000

51.056.0 00

702.505. 000

781.665. 000

100 %

7 lap

16 lap

10 lap

3.026.3 76.700

56.161.6 00

772.755. 500

891.901. 500

100 %

7 lap

16 lap

10 lap

3.480.3 33.205

64.585.8 40

888.668. 825

1.025.68 7.725

100 %

7 lap

16 lap

10 lap

3.828.3 66.526

71.044.4 24

977.535. 708

1.128.25 5.398

100 %

100 %

100 %

100 %

4.402.6 21.504

81.701.0 88

1.124.16 6.064

1.297.49 3.707

100 %

17.4 59.7 94.9 35

100 %

324.5 48.95 2

100 %

100 %

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

4.465 .631. 096

5.125 .002. 330

91

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Meningk atkan efektifit as, efisiensi, transpar ansi dan akuntabi litas Pemerin tah Kecamat an Cibiru

Meningka tknya Akuntabil itas Kinerja Aparatur Kecamata n Cibiru

Meningka tnya akuntabili tas keuangan Kecamata n Cibiru

Nilai AKIP Keca matan Cibiru

Prosen tase temua n BPK/I nspek torat yang ditind aklanj uti

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasinya pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tersedianya dana untuk pembuatan laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 lap

8 lap

7 lap

100 %

4 doku men

109.383. 000

946.423. 000

131.065. 000

25.000. 000

25.5000. 000

7 lap

8 lap

7 lap

100 %

4 doku men

2013 -2018

120.321. 300

1.041.06 5.300

144.171. 500

28.050. 000

28.050.0 00

7 lap

8 lap

7 lap

100 %

4 doku men

138.369. 495

1.197.22 5.095

165.797. 225

30.885. 000

30.885.0 00

7 lap

8 lap

7 lap

100 %

4 doku men

152.206. 445

1.316.94 7.605

182.376. 948

33.940. 500

33.940.5 00

100 %

100 %

100 %

100 %

4 doku men

175.037. 411

1.514.48 9.745

209.733. 490

37.334. 500

37.334.5 00

100 %

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

695.3 17.65 1

100 %

6.016 .150. 745

100 %

833.1 44.74 5

100 %

155. 680. 050

4 doku men

Kec. Cibiru

155.6 80.05 0

Tersedianya dana untuk pembuatan Laporan Semester

92

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] Prosen tase tertib admin istrasi barang /aset daerah

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan AKhir Tahun

Tersedianya dana untuk pembuatan Laporan Akhir tahun

1 doku men

11.475.0 00

Program inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

1 doku men

12.622.5 000

1 doku men

13.888.7 50

1 doku men

15.273.2 25

1 doku men

16.800.5 48

1 doku men

4dok ume n

6.500.0 00.000

4dok ume n

6.500.0 00.000

4dok ume n

6.500.0 00.000

4dok ume n

6.500.0 00.000

4dok ume n

4dok ume n 4dok ume n

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

4dok ume n 4dok ume n 9.452.2 00.800

2013 -2018

5.300.00 0.000 400.000. 000 400.000. 000 400.000. 000 12.658. 000.000

4dok ume n 4dok ume n 4dok ume n 4dok ume n

5.300.00 0.000 400.000. 000 400.000. 000 400.000. 000 13.923. 800.000


5.300.00 0.000 400.000. 000 400.000. 000 400.000. 000 15.316. 180.000


5.300.00 0.000 400.000. 000 400.000. 000 400.000. 000 16.847. 798.000

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

70.05 6.023

4dok ume n 4dok ume n

26.0 00.0 00.0 00 21.20 0.000 .000 1.600 .000. 000

4dok ume n

1.600 .000. 000

4dok ume n

1.600 .000. 000 68.1 97.9 78.8 00

93

Kec. Cibiru Kec. Cibiru

Kec. Cibiru Kec. Cibiru

Kec. Cibiru

Kec. Cibiru


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci programprogram utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatnya 1. Program peningkatan peran kecamatan dan Kualitas Pelakelurahan yanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibiru

2.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

4.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Keca-

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasayarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan 4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan 5. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 7. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

94


Sasaran (1) matan

Program

Kegiatan

(2) Kinerja dan Keuangan

(3) Realisasi Kinerja SKPD 8. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan AKhir Tahun

95


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cibiru Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut : 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 3. Nilai evaluasi AKIP 4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Indikator Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cibiru untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibiru Kota Bandung yaitu : 1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks/IKM/mutu Layanan SKPD/Unit Kerja; 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 3. Swadaya

murni

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan

infrastruktur lingkungan masyarakat 4. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan 5. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung; 6. Ditindaklanjutinya seluruh temuan bidang keuangan dan Barang 7. Terkendalinya barang inventaris Kecamatan

96


Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 20132018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

97


Tabel 6.1 Indikator kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA RPJMD YANG DI RENSTRA KECAMATAN ACU (1) (2) 1. Indeks Kepua- 1. Indeks Pelayanan / Insan Masyaradeks Kepuasan kat (IKM) Masyarakat 2. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) 3. Nilai evaluasi AKIP Kota

2. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

3. Nilai AKIP Kecamatan


SATUA N

1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

NILAI

2,5

2,7

3,0

3,25

3,5

Skala

sedang

Nilai

B = 70

sedang

B = 71

tinggi

B = 73

tinggi

A = 75,1

tinggi

A = 77

98


INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU (1) 4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN (2) 4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat 5. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan


SATUA N

1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99


BAB VII PENUTUP Sejalan

dengan

kedudukan,

tugas

pokok

dan

fungsi,

Kecamatan Cibiru sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Cibiru merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Visi Kecamatan Cibiru sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Cibiru Rencana strategis Kecamatan Cibiru akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan

dan

pelaksanaan

kebijakan

Pemerintah

Kecamatan

Cibiru. Bandung,

Juni 2014

Camat Cibiru,

H. TATANG MUHTAR, S.Sos, M.Si NIP. 19680602 198903 1 004

100

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents