RENSTRA DPPKAD BAB I PENDAHULUAN

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Disamping juga telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga menyebabkan Perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah (top down) yang sekarang menjadi berubah dari bawah ke atas (bottom-up) khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di selenggarakan secara optimal sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat, perubahan dimaksud diharapkan menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Pemerintah juga telah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yaitu dengan terus menerus menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang telah diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara komprehensif telah mengakomodasi dan menjabarkan lebih lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya sebagaimana uraian diatas. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

1

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Tataran Operasional di Daerah, Departemen Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Penerbitan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Permendagri tersebut merupakan salah satu rangkaian proses reformasi bidang penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai implikasi atas perubahan besar di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut kesiapan daerah, baik secara kelembagaan maupun personil, dalam mengelola perubahan manajemen keuangan daerah dan kemampuan untuk melakukan transformasi mindset bagi aparatur daerah sebagai akibat dari perubahan dari pendekatan incremental menjadi pendekatan performance budgeting. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun anggaran 2007 dalam pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab HSS Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan maksud memenuhi perintah Undang-undang disamping agar pengelolaan keuangan daerah lebih optimal, meskipun sampai saat ini kerangka regulasi kadang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber pendapatan asli daerahnya dari komponen-komponen Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Satndar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 2

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan. Rencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada satuan kerja yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Tercapainya sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehinggga tercapainya sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disempurnakan atau direvisi.

1.2 Landasan Hukum Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi dasar hokum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4) Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaandan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 21) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 22) Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

25) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lembaran Daerah Kab HSS Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kab HSS No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab HSS Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab HSS Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab HSS (Lembaran Daerah Kab HSS Tahun 2012 No 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 26) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 27) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025; 28) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018, adalah : 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu 7

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Sungai Selatan guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 2) Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 3) Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan; 4) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RAPBD. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Malang adalah agar : 1) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik; 2) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah; 3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (Goals); 4) Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan; 5) Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara komponen Renstra Dinas dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi jelas dan tidak bias.

1.4 Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran Umum Bab ini memuat uraian tugas dan fungsi, unsur organisasi dan kinerja selama ini serta peluang dan tantangan di hadapi. 8

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Bab III Isu-Isu Strategis Bab ini memuat : Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang mencakup telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014-2018 serta penentuan isu-isu strategis. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bab V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bab ini memuat uraian mengenai program, kegiatan dan indikator kinerja serta pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

Bab VI

Indikator Kinerja Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

Bab VII Kaidah Pelaksanaan Bab ini memuat terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

9

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, bidang akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah; 3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai : 1) SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan 2) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

10

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4) Melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah); 5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2) MengesahkanDPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 3) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 4) Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 5) Menetapkan SPD; 6) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 7) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 8) Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 9) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas: 1) Menyusun RKA-SKPD; 2) Menyusun DPA-SKPD; 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8) Menandatangani SPM; 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.2 Unsur Organisasi Sesuai dengan pasal (16) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari: 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan; 3) Bidang Pendapatan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : Seksi Pendapatan Asli Daerah; Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnyadan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan; 4) Bidang Anggaran yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Penyusunan Anggaran, Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pembiayaan; 5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : Seksi Akuntasi Penerimaan, Seksi Akuntansi Pengeluaran serta Seksi Pelaporan dan Pertanggung jawaban; 6) Bidang Aset Daerah juga terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni: Seksi Perencanaan Pemeliharaan dan Pendistribusian Aset Daerah, SeksiPenatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah serta Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah. 7) Kelompok Jabatan Fungsional. Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, bahwa susunan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang ini tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja penambahan kepala seksi di masing-masing bidang atau secara lebih rinci perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

12

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Tabel 2.1 Perbandingan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 dengan Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 16 Perda No.29 Tahun 2007

Pasal 16 Perda No 1 Tahun 2012

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. b. Bidang Pendapatan : 1) Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya; 2) Seksi PBB dan Dana Perimbangan. c. Bidang Perencanaan dan Anggaran : 1) Seksi Perencanaan; 2) Seksi Anggaran. d. Bidang Akuntansi Pembukuan dan Pelaporan : 1) Seksi Akuntansi dan Pembukuan; 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. e. Bidang Aset Daerah : 1) Seksi Analisis Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah; 2) Seksi Pencatatan, Pemeliharaan dan Pelaporan Aset Daerah; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. b. Bidang Pendapatan : 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah; 2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan 3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. c. Bidang Anggaran : 1) Seksi Penyusunan Anggaran; 2) Seksi Perbendaharaan; 3) Seksi Pembiayaan. d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan : 1) Seksi Akuntansi Penerimaan; 2) Seksi Akuntansi Pengeluaran; 3) Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. e. Bidang Aset Daerah : 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah; 2) Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah; 3) Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2007 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 diolah

Secara keseluruhan, struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara rinci pada Lampiran 2.1 Sedangkan rincian uraian tugas sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai 13

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Selatan sebagai berikut : 2.2.1 Sekretariat : Sesuai dengan Pasal (4) dalam ketentuan diatas, bahwa Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain diberikan Kepala Dinas sesuai fungsi dan tugasnya yang diuraikan sebagai berikut :  Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi pengelolaan urusan ketatalaksanaan,

rumah

tangga

dan

perlengkapan,

hubungan

masyarakat

dan

keprotokolan;  Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;  Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan rencana dinas;  Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;  Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang;  Pengelolaan urusan kesekretariatan;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa fungsi diatas, untuk uraian tugas pada Sekretariat dapat diuraikan sebagai berikut :  Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Dinas;  Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kerja, urusan rumah tangga, kehumasan dan surat menyurat;  Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;  Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

14

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 dan pasal (5) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi Sekretariat yakni : (1). Bagian Umum dan Kepegawaian; (2). Bagian Perencanaan serta (3). Bagian Keuangan, dimana tugas dan rincian masing-masing Sub Bagian diuraikan sebagai berikut : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :  Melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip, pengetikan dan penggandaan;  Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing bidang ;  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang;  Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;  Melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihanl ingkungan kantor;  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (besetting formasi);  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pension dan cuti;  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;  Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

15

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Pendistribusian karcis/benda kuasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan penerimaan;  Melaksanakan pemusnahan karcis/benda kuasi setiap tahun;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

(2) Sub BagianPerencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja Dinas serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas yang dirinci dalam uraian tugas adalah :  Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyusunan program Dinas;  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas;  Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja Dinas, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;  Menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi atasan;  Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas;  Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

(3) Sub BagianKeuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaa andministrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, yang dirinci dalam uraian tugas sebagai berikut :  Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusun anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;  Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;  Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan ; 16

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyiapkan bahan, dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;  Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyimpanan dokumen keuangan ;  Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas.

2.2.2 Bidang Pendapatan Sesuai dengan pasal (9) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012, bahwa Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pengelolaan dan pengurusan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah:  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan rincian uraian tugas pada Bidang Pendapatan dapat dilihat berikut ini :  Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan Program Kerja Seksi Pendapatan Asli Daerah, Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; 17

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyusun rencana operasional kerja bidang Pendapatan berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas;  Melakukan pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);  Melakukan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta intensifikasi penerimaannya;  Melakukan pelaporan dan intensifikasi penerimaan dana bagi hasil pusat dan provinsi;  Melakukan pelaporan dan proses pencairan Dana Alokasi Khusus dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID);  Melakukan penyusunan perkiraan pendapatan daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan bidang tugas. Adapun unsur-unsur Bidang Pendapatan sebagaimana pasal (10) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : (1). Seksi Pendapatan Asli Daerah; (2). Seksi Pajak Bumi dan Bangunan; (3). Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. Dimana uraian tugas masing-masing seksi dapat dilihat berikut ini : (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi serta pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan rincian uraian tugasnya sebagai berikut :  Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD);  Melakukan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi;  Melakukan intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);  Melakukan rekonsiliasi penerinmaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;  Menyiapkan data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);  Melakukan penyusunan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

18

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai bidang tugas.

(2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :  Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);  Melakukan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);  Melakukan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB);  Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratamadan KPPN;  Menyiapkan data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  Melakukan penyusunan perkiraan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai bidang tugas.

(3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaaan, koordinasi, pengelolaan dan evaluasi penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian tugasnya sebagai berikut

19

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

:Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya;  Melakukan pelaporan penerimaan danabagi hasil dari pusat dan provinsi dan pendapatan lainnya;  Menyiapkan data laporan realisasi penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;  Melakukan penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah;  Melakukan rekonsiliasi, intensifikasi dan koordinasi penerimaan dana perimbangan dengan instansi terkait lainnya;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai bidang tugas.

2.2.3 Bidang Anggaran Sesuai dengan Pasal (14) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012, bahwa Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengawasan penyusunan dan menyiapkan

dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan perangkat pelaksanaan dan pengendalian anggaran serta pengelolaan perbendaharaan dengan fungsinya sebagai berikut :  Pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

serta

penyelenggaraan

kegiatan

pengelolaan dan penyusunan Anggaran;  Pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

serta

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pengendalian

serta

penyelenggaraan

kegiatan

perbendaharaan;  Pembinaan,

pengawasan

Pembiayaan;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Adapun tugas di Bidang Pendapatan secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini :  Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan

kegiatan penyusunan

rencanadan program kerja seksi penyusunan anggaran, seksi perbendaharaan dan seksi pembiayaan daerah; 20

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembiayaan daerah;  Menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;  Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengesahannya;  Menyiapkan bahan pelaksaaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;  Menyiapkan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah;  Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;  Membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas. Sedangkan unsur-unsur pada Bidang Anggaran sebagaimana pasal (15) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : (1). Seksi Penyusunan Anggaran; (2). Seksi Penbendaharaan dan (3). Seksi Pembiayaan, dengan uraian tugas masing-masing seksi dapat dilihat berikut ini : (1) Seksi Penyusunan Anggaran Dalam Pasal (16) sebagaimana ketentuan diatas, bahwa Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan anggaran;  Menyusun rencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku; 21

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyiapkan bahan, menyusun dan melakukan koordinasi penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni;  Menyiapkan bahan, menyusun dan melakukan koordinasi penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Memberikan petunjuk teknis perencanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran tugas;  Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dilingkungan pemerintah daerah;  Menganalisa rencana anggaran belanja daerah;  Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai bidang tugas.

(2) Seksi Perbendaharaan Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggunjawaban bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan uraian tugasnya sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja seksi perbendaharaan;  Menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;

22

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;  Menyiapkan rancangan/draft Surat Penyediaan Dana (SPD);  Menerima pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD);  Memeriksa keabsahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapannya;  Memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Memeriksa kesesuaian spacimen tanda tangan para pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Menyiapkan rancangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);  Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggunjawaban bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;  Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran;  Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Menyimpan uang daerah;  Menyiapkan surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;  Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;  Mengirim lembar 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Operasional yang ditunjuk untuk selanjutnya atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bank Operasional mentransfer ke rekening yang dimaksud;  Menyiapkan laporan kas posisi harian, setiap akhir jam kerja;  Menyiapkan laporan kas posisi mingguan dan bulanan;  Memfasilitasi pengelolaan gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Melakukan pelaporan penyerapan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK);

23

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyiapkan bahan dan mengusulkan Pejabat Pengelola Perbendaharaan atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai bidang tugas. (3) Seksi Pembiayaan Seksi Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pengelolaan pembiayaan daerah, bantuan, penyertaan permodalan/investasi daerah dan investasi daerah dengan uraian tugasnya sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja seksi anggaran pembiayaan;

 Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan daerah, belanja hibah, bantuan dan dana tidak terduga;  Menyusun rencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;  Penyiapan rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi daerah dan pemberian pinjaman daerah;  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pengelolaan pembiayaan daerah, hibah dan bantuan;  Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang permodalan dan pembiayaan daerah;  Melakukan kajian peluang penyertaan permodalan/investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah;  Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;  Menganalisa rencana anggaran pembiayaan daerah, bantuan, hibah dan dana tidak terduga; 24

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyiapkan bahan pengendalian dana pembiayaan daerah, bantuan, hibah dan dana tidak terduga;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai bidang tugas. 2.2.5 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sesuai dengan Pasal (19) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012, bahwa Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pembukuan dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan memiliki fungsi sebagai berikut :  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan Akuntansi Penerimaan;  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan Akuntansi Pengeluaran;  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Adapun tugas di Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini :  Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja seksi Akuntansi Penerimaan, seksi Akuntansi Pengeluaran dan seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban;  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban;  Menyusun rencana operasional kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  Mencatat transaksi, memposting, menjurnal dan rekonsiliasi serta merekapitulasi seluruh penerimaan dan pengeluaran;

25

RENSTRA DPPKAD  Menyusun

rancangan

Peraturan

Daerah

2014-2018 dalam

pertanggungjawaban

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas. Sedangkan unsur-unsur di Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Pasal (20) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : (1). Seksi Akuntansi Penerimaan; (2). Seksi Akuntansi Pengeluaran dan (3). Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dengan uraian tugas masing-masing seksi dapat dilihat berikut ini :

(1) Seksi Akuntansi Penerimaan Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan

akuntansi,

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan semester serta kegiatan pembukuan penerimaan daerah pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dengan uraian tugasnya sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja seksi akuntansi penerimaan serta penyiapan data dan instrumen pendukung rencana kerja;  Menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis di bidang akuntansi penerimaan;  Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi penerimaan;  Mencatat transaksi penerimaan ke Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);  Menjurnal, memposting seluruh penerimaan daerah dan rekonsiliasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;  Melakukan rekapitulasi seluruh penerimaan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan sesuai bidang tugas.

(2) Seksi Akuntansi Pengeluaran Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan

akuntansi,

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan semester serta kegiatan pembukuan pengeluaran daerah dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dengan rincian tugasnya sebagai berikut : 26

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyusun rencana kerja seksi akuntansi pengeluaran serta penyiapan data dan instrumen pendukung rencana kerja;  Menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis di bidang akuntansi pengeluaran;  Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi pengeluaran;  Mencatat transaksi pengeluaran ke Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);  Menjurnal, memposting seluruh pengeluaran daerah dan rekonsiliasi dengan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;  Melakukan rekapitulasi seluruh pengeluaran;  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan sesuai bidang tugas.

(3) Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan uraian tugas sebagai berikut:  Menyusun rencana kerja seksi evaluasi dan pelaporan serta penyiapan data dan instrumen pendukung rencana kerja;  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan manajemen kas;  Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;  Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik;  Menjurnal, memposting akun-akun ke neraca dan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;  Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 27

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan sesuai bidang tugas.

2.2.5 Bidang Aset Daerah Sesuai dengan Pasal (24) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012, bahwa Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset/barang milik daerah yang meliputi : perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan serta pemindahtanganan aset/barang milik daerah dengan fungsinya sebagai berikut :  Pembinaan,

koordinasi

dan

evaluasi

Perencanaan

Kebutuhan,

Pengadaan dan Pendistribusian Aset Daerah;  Pembinaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah;  Pembinaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Adapun tugas pada Bidang Aset Daerah secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini :  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset/barang milik daerah;

28

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Menyusun program dan rencana kerja pada bidang aset daerah sesuaidengan sasaran dan program yang mengacu pada dokumen perencanaan;  Menyusun

(perencanaan

kebutuhan,

pemeliharaan

dan

penganggaran)

serta

pendistribusian, penggunaan aset/barang milik daerah;  Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah;  Melaksanakan penilaian, penghapusan serta pemindahtanganan aset/barang milik daerah;  Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dalam penyusunan program dan rencana kerja pada seluruh seksi di bidang aset daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

Sedangkan unsur-unsur di Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Pasal (25) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : (1). Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah; (2). Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah (3). Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah, dengan uraian tugas masing-masing seksi dapat dilihat berikut ini : (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan &Pendistribusian Aset Daerah Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah mempunyai tugas menganalisis kebutuhan, pengadaan dan mengatur pendistribusian barang/asset daerah, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :  Menyusun program dan rencana kerja, penyiapan data dan instrumen pendukung terhadap perencanaan kebutuhan dan pendistribusian aset daerah;  Merencanakan kebutuhan barang milik daerah dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Melakukan pendistribusian dan penyaluran aset daerah kepada pengguna aset daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh kepala bidang aset daerah sesuai bidang tugas. (2) Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah 29

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset daerah, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :  Menyusun program dan rencana kerja, penyiapan data dan instrument pendukung terhadap penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset daerah;  Melakukan pendataan dan pencatatan barang milik daerah menurut kodifikasi barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);  Melakukan sensus barang milik daerah setiap 5 tahun sekali;  Melakukan penilaian barang milik daerah;  Menyusun laporan barang semestaran dan tahunan;  Menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;  Melakukan pengamanan barang milik daerah;  Menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang aset daerah sesuai bidang tugas.

(3) Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis penghapusan dan pemanfaatan aset daerah dan penetapan status penggunaan aset daerah, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :  Menyusun program dan rencana kerja, penyiapan data dan instrument pendukung terhadap penghapusan dan pemanfaatan aset daerah;  Melakukan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;  Mengumpulkan bahan pertimbangan, data-data dokumen pemanfaatan barang milik daerah;  Melakukan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milk daerah yang tidak dipergunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 30

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai bidang tugas. 2.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai dengan Pasal (29) dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 bahwa Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada Lampiran 1

2.3 Sumber Daya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.3.1 Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan

Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah pegawai s/d bulan Desember 2015 sebanyak 50 orang, yang secara keseluruhan dapat dilihat ada tabel dibawah : Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan / Eselon 31

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

SLTA

DI/DIII

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

-

2

17

4

-

22

5

-

50

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

1

14

33

2

50

Sruktural Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

-

1

5

14

20

-

20

Sumber Data : Daftar Nominatif PNS diolah

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Strata-1 sebanyak 22 orang dan Strata-2 sebanyak 5 orang, selebihnya pada tingkat Diploma sebanyak 4 orang, SLTA sederajat berjumlah 17 orang dan SLTP sederajat sebanyak 2 orang. Jumlah PNS berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 33 orang, golongan II sebanyak 14 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan struktural meliputi : Eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 20 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan Golongan/ Eselon di masing-masing bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.3 Jumlah SDM pada Sekretariat (termasuk Kepala Dinas) Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

SLTA

D I /D III

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

...

1

5

1

...

4

2

...

13

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah

1

2

9

1

13

Struktural Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

32

RENSTRA DPPKAD 0

1

1

2014-2018

3

5

0

5

Sumber Data : Daftar Nominatif PNS diolah

Berdasarkan tabel diatas,

jumlah pegawai di Sekretariat pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 13 orang . Sedangkan jumlah pegawai pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatansebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.4 Jumlah SDM pada Bidang Pendapatan

SD

SLTP

SLTA

0

1

5

Kualifikasi Pendidikan D I /III D IV S-1 0

0

S-2

4

S-3

Jumlah

0

10

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

0

4

6

0

10

Struktural Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

0

0

1

3

4

0

4

Sumber Data : Daftar Nominatif PNS Diolah Tidak jauh berbeda dengan jumlah pegawai pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatanyakni sebanyak 10 orang yang keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.5 Jumlah SDM pada Bidang Anggaran

SD

SLTP

0

0

SLTA

Kualifikasi Pendidikan D I / III D IV S-1

4

1

0

4

S-2

S-3

Jumlah

1

0

10

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

0

3

7

0

10

Struktural

33

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

0

0

1

3

4

0

4

Sumber Data : Bazetting Pegawai Diolah

Adapun jumlah pegawai Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 7 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.6 Jumlah SDM pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

SLTA

D I /D III

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

0

0

0

2

0

4

1

0

7

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I

Golongan II

Golongan III

0

2

5

Golongan IV

Jumlah 7

Struktural Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

0

0

1

3

4

0

4

Sumber Data : Bazetting Pegawai Diolah Begitu juga dengan jumlah pegawai Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 8 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Jumlah SDM pada Bidang Aset Daerah Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

SLTA

D I / III

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

0

0

2

0

0

5

1

0

8

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah 34

RENSTRA DPPKAD 0

1

2014-2018 6

1

8

Struktural Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

0

0

1

3

4

0

4

Sumber Data : Daftar Nominatif PNS Diolah

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tingkat pangkat/golongan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah SDM sesuai Pangkat/Golongan No

Pangkat/Golongan

Jumlah

1

Pembina Utama Muda / IVc

1 orang

2

Pembina Tingkat I / IVb

1 orang

3

Pembina /IV a

0 orang

4

Penata Tingkat I / IIId

10 orang

5

Penata / IIIc

8 orang

6

Penata Muda Tingkat I /IIIb

10 orang 35

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

7

Penata Muda / IIIa

5 orang

8

Pengatur Tingkat I /IId

4 orang

9

Pengatur / IIc

2 orang

10

Pengatur Muda Tk I / IIb

3 orang

11

Pengatur Muda / IIa

5 orang

12

Juru Tingkat I/Id

1 orang

Jumlah

50 orang

Sumber Data : Daftar Nominatif PNS Diolah

Selain itu, pada bagian ini akan diuraikan keberadaan SDM pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan keikursertaan dalam pelatihan perjenjangan sesuai Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9 Jumlah SDM dalam pelatihan perjenjangan pada DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 1 2 3 4

Pendidikan Diklatpim III Diklatpim IV ADUM Sepada

Jumlah Sumber Data : Daftar Nominatif PNS Diolah

Jumlah 5 orang 10 orang 4 orang 1 orang 20 orang

2.3.2 Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mendukung kegiatan

organisasi meliputi : a. Kantor (Gedung) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di Jl. Panglima Batur Nomor 51 Gedung Kantor dan Gedung Aula di atas lahan seluas 2.194 M2. Luas bangunan Gedung Kantor 446 M2 dan bangunan Gedung Aula M2 36

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

b. Sarana Kendaraan Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 2 buah dan roda 2 sebanyak 29 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pembagian Hibah dan Bantuan Sosial sangat terasa masih sangat kurang. c. Peralatan Elektronik Peralatan elektronik unit untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari komputer (PC) sebanyak 17 unit, Laptop sebanyak 20 unit dan Note book sebanyak 8 buah. Printer sebanyak 42 buah dan server aplikasi sebanyak 3 buah. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.4 Capaian Kinerja DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA. 2008 s/d 2013

Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan selama 2008-2012 sesuai tugas dan pokok yang termuat dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian utama yakni : aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan dan penatausahaan serta aspek pertanggungjawaban sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD secara umum diantaranya : 1) Terciptanya sinergi anggaran pembangunan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi. 2) Menerapkan anggaran berbasis kinerja dan meminimalkan duplikasi program dan kegiatan. 3) Mengalokasikan belanja langsung yang mendukung peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan yang agamis serta mendorong produktifitas daerah. 4) Mendorong kemandirian penatausahaan keuangan daerah pada semua SKPD dan Pemerintah Desa. 5) Melaksanakan APBD yang efisien, efektif, transfaran dan bertanggung jawab serta terjadwal

dan tepat waktu sesuai peraturan perundang – undangan 37

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Sedangkan secara khusus pencapaiannya dapat dilihat diantaranya : 1) Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah; 2) Ketetpan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 3) Ketapatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4) Ketapatan waktu dalam penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Gambaran menyeluruh terhadap realisasi tersebut diatas, masing-masing akan diuraikan pada tebel berikut ini : Tabel 2.10 Penetapan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 s/d 2013 TAHUN ANGGARAN URAIAN

Rasio 2008

2009

2010

2011

2012

2013

27

30

21

16

23

29

Desember

Desember

Desember

Desembe

Nopember

Nopember

2007

2008

2009

r 2010

2011

2012

PERDA

16

21 Juli

15

11

12

05

PERUBAHAN

September

2009

September

Oktober

September

September

2010

2011

2012

2013

PERDA APBD

APBD

2008

100%

100%

Adapun perkembangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11 Perkembangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 s/d 2013 (dalam jutaan)

Uraian

Tahun Anggaran 2008

2009

2010

No 1.

Pendapatan

457.163.28,-

497.076.64,-

501.737.18,-

2.

Belanja

469.680.80,-

487.773.66,-

499.541.67,-

3.

Pembiayaan

70.155.50,-

69.251,35,-

53.550,90,-

38

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Tabel 2.12 Perkembangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 s/d 2013 (dalam jutaan) No 1.

Uraian Pendapatan

2011 607.290.97,-

Tahun Anggaran 2012 793.981.59,-

2013 849.726,29,-

Rasio 102,88

2. 3.

Belanja Pembiayaan

554.084.59,42.913.94,-

722.245.82,79.706,66,-

787.821,88,145.924,83,-

87,52 101,72

Tabel 2.13 Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (kontribusi APBD)Tahun 2008 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah) Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain – lain pendapatan yang sah Jumlah

2008

Pertum

2009

2010

2011

2012

2013

25.942,78

28.152,51

27.931,13

41.712,78

45.107,44

54.743,69

(5,67)

(5,56)

(5,57)

(6,87)

(5,75)

(6,44)

401.076,38

435.616,66

420.233,80

480.361,01

611.889,69

663.032,27

(87,73)

(87,64)

(83,76)

(79,10)

(77,00)

(78,03)

30.144,12

33.307,48

53.572,28

85.217,19

136.984,47

131.950,33

(6,60)

(6,80)

(10,67)

(14,03)

(17,25)

(15,53)

457.163,28

497.076,65

501.737,21

607.290,98

793.981,60

849.726,29

(100,00)

(100,00)

(100,00)

(100,00)

(100,00)

(100)

Rasio

buhan% 17,31

11,02

37,49

13,69

Tabel 2.14 Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 – 2013 (dalam jutaan) Tahun

Anggaran Setelah Perubahan (Juta Rp)

Realisasi (Juta Rp )

Capaian (%)

39

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

2008

27.530,70

25.942,78

94,23

2009

33.851,40

28.152,51

83,16

2010

37.204,05

27.931,13

75,08

2011

47.191,25

41.712,78

88,39

2012

48.278,64

45.107,44

94,55

2013

56.814,09

54.743,69

96,35

Tabel 2.15 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008 – 2013 Dalam Jutaan Rupiah No 1.

2.

3.

Uraian

Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian(%)

Bagi Hasil Pajak

2008

49.230,30

58.019,52

17,85

/Bukan Pajak

2009

74.972,52

88.049,09

17,40

2010

89.082,26

82.453,54

92,55

2011

89.413,87

119.258,10

133,38

2012

110.358,48

167.465,39

151,74

2013

123.876,33

160.896,17

129,88

2008

293.908,86

293.908,86

100,00

2009

294,246,57

294.246,57

100,00

2010

298.470,96

298.470,96

100,00

2011

324.267,52

324.267,52

100,00

2012

404.135,72

404.135,72

100,00

2013

452.522,47

452,522,47

100,00

Dana Alokasi

2008

49.148,00

49.148,00

100,00

Khusus

2009

53.321,00

53.321,00

100,00

2010

39.309,30

39.309,30

100,00

2011

36.846,00

36.835,40

99,97

2012

40.288,58

40.288,58

100,00

2013

49.613,62

49.613,62

100,00

Dana Al0kasi Umum

40

RENSTRA DPPKAD 4.

Jumlah

2014-2018

2008

392.287,16

401.076,38

102,24

2009

422.540,09

435.616,66

103,09

2010

426.862,52

420.233,80

98,45

2011

450.527,39

480.361,01

106,62

2012

554.782,78

611.889,70

110,29

2013

626.012,42

663.032,26

105,91

Tabel 2.16 Realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2008 – 2013 dalam Jutaan Rupiah No 1

2

3

4

Uraian

Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

2008

4.941,96

2.615,32

52,92

2009

5.608,82

1.798,43

32,06

2010

4.695,68

2.685,51

57,19

2011

4.120,72

3.077,86

74,69

2012

2.580,00

5.778,31

223,97

2013

1.719,16

1.037,53

60,35

Bagi Hasil Pajak dari

2008

18.625,00

19.077,43

102,43

Provinsi dan

2009

20.655,00

21.440,92

103,80

Pemerintah Daerah

2010

25.128,92

26.854,44

106,87

Lainnya

2011

39.628,27

30.749,87

77,60

2012

67.512,08

80.425,95

119,13

2013

63.012,76

63.575,52

100,89

Dana Penyesuaian dan

2008

9.146,00

8.451,37

92,41

Otonomi Khusus

2009

3.190,00

8.779,13

275,21

2010

23.422,49

23.302,41

99,49

2011

49.339,48

49.339,48

100,00

2012

50.280,21

50.280,21

100,00

2013

57.674,42

65.237,27

223,11

Bantuan Keuangan

2008

-

-

dari Provinsi atau

2009

1.289,00

1.289,00

100,00

Pemerintah Daerah

2010

730, 00

729,90

99,99

Lainnya

2011

2.049,98

2.049,98

100,00

2012

500,00

500,00

100,00

2013

2.100,00

2.100,00

100,00

Pendapatan Hibah

-

41

RENSTRA DPPKAD 5

Jumlah

2014-2018

2008

32.712,96

30.144,12

92,15

2009

30.752,82

33.307,48

108,31

2010

53.977,09

53.572,28

99,25

2011

95.138,44

85.217,19

89,57

2012

120.872,29

136.984,47

113,33

2013

124.506,34

131.950,32

105,98

Tabel 2.17

Hasil Pelelangan Umum Barang Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan s/d tahun 2013 No 1.

2.

3.

4.

5.

Uraian

Unit/Paket

Jumlah

Tahap I (27 April 2010) Kendaraan roda 4

10

Rp. 346.000.000,-

Kendaraan roda 2

34

Rp. 63.900.000,-

Kendaraan roda 4

2

Rp. 58.100.000,-

Kendaraan roda 2

14

Rp. 25.350.000,-

Kendaraan roda 4

3

Rp. 64.550.000,-

Kendaraan roda 2

8

Rp. 7.850.000,-

Kendaraan roda 4

7

Rp.106.500.000,-

Kendaraan roda 2

9

Rp.

Tahap II (25 Mei 2010)

Tahap III ( 31 Maret 2011)

Tahap IV (11 Oktober 2011)

8.625.000,-

Hasil Bongkaran Pasar Los Batu Kandangan

1 Paket

Rp. 55.400.000,-

1 Paket

Rp. 160.420.000,-

-Seng sebanyak 4.125 lbr -Kayu sebanyak 1.560 potong 6.

Lelang asset dari penjualan kendaraan dinas roda dua, alat berat, alat kantor dan bongkaran bangunan eks pasar angkinang

Total

Rp. 905.695.000,-

Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar dapat mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah, karena akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/organisasi/ 42

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

perusahaan/lembaga sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi. Disamping itu pula tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar akan menciptakan efesiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pendapatan dan belanja, meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sehingga dapat dicapai ketepatan waktu dalam penyampaian dan penetapatan APBD, APBD-P, penyampaian laporan

keuangan

dan

penyampaian

dan

penetapan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta dapat dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.18 Tanggal Penyampaian LKPD dan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 -2013 No.

Tahun

Tanggal Penyampaian

Opini BPK

1.

2008

24 Maret 2009

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2.

2009

25 Maret 2009

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

3.

2010

31 Maret 2011

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

4.

2011

29 Maret 2012

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

5.

2012

25 Maret 2013

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

6.

2013

27 Maret 2014

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

43

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Tabel 2.19 Tanggal Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 -2013 No.

Tahun

Tanggal Penyampaian

1.

2008

11 Juni 2009

2.

2009

21 Juni 2010

3.

2010

22 Juni 2011

4.

2011

26 Juni 2012

5.

2012

1 Juli 2013

6.

2013

16 Juni 2014

2.5 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Kinerja Adapun yang menjadi tantangan dan peluang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan kinerja pada kurun waktu Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Tantangan  Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.  Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah.  Kurangnya komitmen Kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya.  Cepatnya perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Belum optimalnya penyediaan instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD.  Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan monitoring evaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di DPPKAD.  Belum terintegrasinya Simda Keuangan dengan Simda BMD.  Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV.  Belum semua PPK-SKPD terampil menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual. 44

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

 Masih terdapat kesalahan input data pada Simda keuangan dan Simda BMD.  Tidak semua SKPD dapat mempunyai jaringan Simda Keuangan dan Simda BMD.  Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok.  Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK dan PPTK di SKPD.  Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Sarana dan prasarana kurang memadai dalam menunjang tugas terhadap pengelolaan keuangan daerah. 2. Peluang  Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah.  Tarif retribusi daerah dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.  Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah.  Adanya komitmen Pimpinan dan semua pegawai.  Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  Pengguanaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

45

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Hulu Sungai Selatan 2014-2018 Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2014-2018 adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF” Berdasarkan visi tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) keadaan yang dicita-citakan, yaitu: 1. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial. 2. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis yang ditandai dengan suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Tak dapat dielakan sebagai dampak dari pembangunan disegala bidang, dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang sangat cepat

dimasyarakat dalam era globalisasi selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terjadinya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

46

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

3. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

RUMUSAN MISI Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kehidupan beragama; - Melaksanakan nilai nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari; 2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah; - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani; - Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil dan pariwisata. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah; - Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah; - Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, penataan ruang dan pengembangan kawasan pembangunan 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi yang selaras dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai yang tercantum Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

47

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

1. Misi ke 2 Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah khsusunya pada bagian Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dalam hal ini meliputi : a. Meningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. 2. Misi ke 3 Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah yaitu pada bagian menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang meliputi : a. Mengoptimalkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah b. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak dan retribusi daerah.

Adapun faktor penghambat dan pendorong yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi ditetapkan sebagaimana nampak pada Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif” No (1)

1.

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2014-2018 (2) Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;

Permasalahan Pelayanan SKPD (3) 1. Tata kelola keuangan dan aset daerah belum terlaksana secara optimal. 2. Terbatasnya jumlah SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Terbatasnya sarana dan

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM. 2. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum memadai. 3. Cepatnya perubahan beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daearh. 4. Pemberlakuan SAP berbasis akrual.

1. Adanya komitmen dan disiplin kerja yang tinggi dari seluruh PNS. 2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

48

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

prasarana pelayanan

(1)

2.

(2)

(4)

(5)

1. Kuarangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. 2. Kurangnya komitmen beberapa SKPD yg memiliki pendapatan dalam mencapai target. 3. Tidak tersedianya data potensi pajak dan retribusi daerah

1. Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. 2. Potensi dan sumber-sumber PAD yang tersedia. 3. Tersedianya anggaran yang cukup sosalisasi.

(3)

1. Belum optimalnya penggalian Meningkatkan sumber-sumber Perekonomian Pendapatan Masyarakat dan Asli Daerah. Pendapatan Daerah melalui penggalian 2. Masih sumber-sumber tingginya pendapatan daerah tunggakan piutang pajak dan retribusi.

3.2 Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 4) Perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5)

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, bidang akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah; 49

RENSTRA DPPKAD 6)

2014-2018

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut seperti pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 Identifikasi permasalahan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2)

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Standar yang Digunakan

(3)

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4)

1. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki Bidang Pendapatan. 2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Belum tersedia database wajib pajak dan wajib retribusi daerah. 4. Belum tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah.

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 2. Kurangnya komitmen Kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan Pelayanan SKPD (6)

1. Belum optimalnya penggalian sumbersumber Pendapatan Asli Daerah. 2. Masih tingginya tunggakan piutang pajak dan retribusi.

50

RENSTRA DPPKAD

(1)

(2)

(3)

(4)

2014-2018

(5)

(6)

51

RENSTRA DPPKAD

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

1.Regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mengalami perubahan yang cepat. 2.Terbatasnya jumlah PNS administrasi dan berlatar belakang pendidikan akuntansi dan teknologi informatika. 3.Belum optimalnya penyediaan instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja. 4.Belum terintegrasinya aplikasi Simda Keuangan yang ada di 1. Masih terdapat DPPKAD dengan beberapa regulasi aplikasi penganggaran dibidang pengelolaan dan evaluasi yang ada keuangan dan aset di Bappeda. daerah yang belum 5.Pencairan belanja tidak disesuaikan dengan sesuai anggaran kas dan ketentuan peraturan ditumpuk pada triwulan perundang-undangan IV. terbaru. 6.Masih banyak terdapat 2. Terbatasnya kuantitas kesalahan input data dan kualitas SDM penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset keuangan dan aset daerah. daerah. 7.Diterapkannya SAP 3. Terbatasnya sarana berbasis akrual dalam dan prasarana pengusunan LKPD pelayanan yang 8.Belum terintegrasinya dimiliki Simda Keuangan dengan Simda BMD. 9.Belum semua PPKSKPD terampil menyusun laporan keuangan SKPD. 10. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok batas tanah. 11. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK dan PPTK di SKPD. 12. Tidak semua Pengurus Barang terampil dalam menggunakan aplikasi Simda BMD.

2014-2018

1. Tata kelola keuangan dan aset daerah belum terlaksana secara optimal. 2. Terbatasnya jumlah SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan

52

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018, tentu tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu strategis peningkatan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah : 1. Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuainya kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja SKPD. 2. Kurang tertatanya administrasi kerja. 3. Relatif masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Opini BPK atas pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih dalam tahapan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 5. Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). 6. Banyaknya dokumen-dokumen rencana, pelaksanaan program dan kegiatan maupun pelaporan kegiatan yang tidak terpenuhi.

3.3 Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Sebagai instasi pemerintah dalam pengelola keuangan dan aset daerah perlu mengetahui kondisi elemen internal yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) dan uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

53

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Tabel 3.3 Analisis Kelemahan, Kekuatan dan Peluang serta Ancaman KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Adanya komitmen dan disiplin kerja yang tinggi dari seluruh PNS. 2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Tersedianya anggaran yang cukup.

1. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Belum tersedia database wajib pajak dan wajib retribusi daerah. 4. Belum tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah. 5. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.

PELUANG

ANCAMAN

1. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah. 1. Adanya peraturan perundang-undangan 2. Tarif retribusi daerah dapat disesuaikan yang membatasi kewenangan daerah sesuai dengan kondisi perekonomian dalam melakukan pungutan pajak dan masyarakat. retribusi daerah. 3. Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten 2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Hulu Sungai Selatan dengan BPKP pajak dan retribusi masih rendah. Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3. Kurangnya komitmen Kepala SKPD pada untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata pencapaian target penerimaan PAD yang kelola keuangan dan aset daerah. menjadi kewenangannya. 4. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan 4. Cepatnya perubahan regulasi dibidang DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. pengelolaan keuangan dan aset daerah. 5. Pengguanaan teknologi informasi dalam 5. Belum optimalnya penyediaan instrumen pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. 6. Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD. 7. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

54

RENSTRA DPPKAD

PELUANG

2014-2018

ANCAMAN 8.

9. 10. 11.

12. 13.

Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV. Diberlakukannya SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Masih terdapat kesalahan input data pada Simda keuangan dan Simda BMD. Tidak semua SKPD dapat mempunyai jaringan Simda Keuangan dan Simda BMD. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK dan PPTK di SKPD.

Berdasarkan analisis di atas, maka isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan, adalah : 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah temuan pemeriksaan BPK, rendahnya serapan APBD dan banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersetifikat. 3. Peningkatan mutu palayanan.

55

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel” Secara Filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yaitu:  Mewujudkan adalah suatu kegiatan atau aktivitas pelaksanaan tugas untuk mencapai atau mencita-citakan suatu keadaan yang nyata dapat dilihat dan dapat dirasakan.  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan mengurus atau mengatur keuangan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daearah.

56

RENSTRA DPPKAD 

2014-2018

Yang akuntabel diartikan harus mencapai sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku, dapat dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan. Visi diatas mengandung maksud ingin mencapai tata kelola keuangan dan aset daerah

yang tepat sasaran, efesien, efektif dan ekonomis sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dipahami, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan keadaan yang dicita-citakan dalam visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke tiga, yaitu Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatkan Pelayanan Publik. Sebagai penjelasan kedua misi diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah meliputi:  Meningkatkan Pendapatan Daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 2. Meningkatkan pelayanan publik yang diartikan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik berupa administrasi perkantoran maupun sarana prasarana pelayanan.

4.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis stratejik yang terjabarkan dalam faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang 57

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. 2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Terwujudnya tata kelola keuangan dan daerah yang transparan, efektif dan efesien. 3. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

4.3

Strategi dan Kebijakan Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (When) sesuatu yang akan dicapai. Dalam perencanaan stratejik tidak hanya berhenti pada langkah itu saja, tetapi perlu dioperasionalkan lagi dan ditentukan oleh bagaimana (how) hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi untuk mampu merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor kepentingan dalam proses perencanaan statejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi. Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana stratejik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya. Dalam

58

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran. Adapun strategi dalam “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel” adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

2.

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif dan efesien.

3.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu

dan sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka kebijakan yang diambil meliputi : 1.

Perbaikan manajemen, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.

Peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah.

4.

Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan steakholders pengelola keuangan dan aset daerah.

5.

Peningkatan pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana Secara ringkas hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada Lampiran 4.1

59

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih daripada kegiatan

yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Program

disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber

organisasi

serta keadaan lingkungan yang dihadapi sehingga terbentuk kesatuan langkah

dan pandangan dalam

mencapai

tujuan dan sasaran yang

diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang akan kegiatan

daya

Dinas

Pendapatan,

telah

ditetapkan

dilaksanakan. Adapun

yang

program dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan 5 (lima) tahun mendatang dirumuskan sebagaiberikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : 1.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional pada masing-masing bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun ditingkat pusat dalam melaksanakan urusan umum;

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik, kegiatan komunikasi ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional bidang-bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, Propinsi dan ditingkat pusat sedangkan sumber daya air dan listrik untuk memenuhi kebutuhan dilingkungan DPPKAD;

1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung Kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan kendaraan dinas/operasional;

1.4

Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD, kegiatan ini bertujuan mempromosikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada masyarakat;

1.5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

60

RENSTRA DPPKAD 1.6

2014-2018

Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor;

1.7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk cetak dan penggandaan;

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini digunakan untuk pengadaan belanja modal instalasi Listrik dan Telepon;

1.9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional bidang-bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor;

1.10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, kegiatan ini bertujuan menyediakan peralatan rumah tangga perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

1.11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-undangan, kegiatan ini digunakan untuk menambah wawasan Sumber Daya Manusia DPPKAD dalam mengikuti perkembangan Regulasi pengelolaan keuangan daerah;

1.12

Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini digunakan untuk belanja makan minum rapat dan makan minum tamu;

1.13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan dinas dan akomodasi ke luar Daerah;

1.14

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Lainnya, kegiatan ini berupa belanja Pegawai yang diperuntukkan untuk Honorarium Non PNS dalam upaya mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;

1.15

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan dinas dan akomodasi ke dalam daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1

Pembangunan Gedung Kantor, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan berupa pembangunan gedung kantor guna memperlancar pelayanan;

61

RENSTRA DPPKAD 2.2

2014-2018

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini digunakan untuk belanja modal pengadaan alat-alat berat, Alat-alat angkutan Darat bermotor, guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

2.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung Kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan dari sarana dan prasarana;

2.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan kendaraan dinas/operasional;

2.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mempertahankan kegunaan dan manfaat rumah dinas tersebut untuk mendukung kinerja operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, tujuan kegiatan ini

adalah

untuk pengadaan seragam pakaian dinas agar dapat terwujud aparatur yang disiplin pada saat melakukan kedinasan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4.1.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelenggaran kursus-kursus singkat/pelatihan,

sosialisasi, dan

bimbingan teknis sehubungan dengan terbitnya pertauran perundang-undangan yang baru. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 5.1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

tujuan

kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perencanaan kegiatan selanjutnya; 5.2.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya SKPD;

62

RENSTRA DPPKAD 5.3.

2014-2018

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan keuangan tahunan SKPD sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah/

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.1.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan ini adalah untuk memberikan serta mendukung mekanisme pengelolaan Keuangan agar bisa efektif, efisien dan akuntabel;

6.2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan RAPERDA APBD;

6.3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan KDH tentang APBD;

6.4.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD;

6.5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan KDH tentang Perubahan APBD;

6.6.

Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;

6.7.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD;

6.8.

Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Informasi Keuangan Daerah sehingga dapat mempermudah penyusunan dan aksesibilitas APBD;

6.9.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Tertib administrasi barang Daerah;

6.10.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk Mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

6.11.

Inventarisasi Barang/Aset Daerah, tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendataan barang milik daerah diseluruh SKPD;

63

RENSTRA DPPKAD 6.12.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan,

2014-2018 kegiatan ini

merupakan pentahapan atas pendataan obyek PBB-P2, menyebarkan informasi tentang PBB dengan cara pemasangan sepanduk himbauan, brosur, media cetak dan elektronik. 6.13.

Pengamanan Barang /Aset Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan barang milik daerah dalam bentuk pembuatan sertifikat tanah, pemasangan patok dan plang papan nama.

6.14.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan penyusunan APBD dan APBD Perubahan.

6.15.

Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis, kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang dan jasa dalam penyusunan laporan realisasi I APBD dan Prognosis enam bulan berikutnya;

6.16.

Penyediaan Dokumen PBB P2 dan BPHTB, kegiatan ini bertujuan untuk mencetak dokumen PBB-P2 dan dokumen BPHTB serta pendistribusiannya ke Kecamatan dan Desa;

6.17.

Penyediaan Cetak

SPTPD dan Karcis, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan

pencetakan karcis dan dokumen pembayaran pajak dan retribusi daerah seperti SKP/SKR. 6.18.

Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan penatausahaan barang milik daerah;

6.19.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

6.20.

Sensus Barang Milik Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa sensus barang milik daerah;

6.21.

Penyusunan Standar Satuan Harga, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan standart harga barang untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

6.22.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa penyusnan APBD;

6.23.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD, kegiatan ini bertujuan menyediakan barang dan jasa dalam penyusunan perubahan APBD;

6.24.

Penyusunan

Laporan

Triwulanan Keuangan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk

menyediakan barang dan jasa penyusunan laporan triwulan dan laporan bulanan realisasi APBD; 6.25.

Penyaluran Dana Hibah dan Bansos, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat/partai politik sebagai penerimanya;

64

RENSTRA DPPKAD 6.26.

2014-2018

Peningkatan dan Pemeliharaan Simda dan BMD, kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang dan jasa dalam rangka pemeliharaan server dan jaringan aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD;

6.27.

Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa dalam rangka penyusunan RKBU dan RKPBU;

6.28.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Informasi Keuangan Daerah sehingga dapat mempermudah penyusunan dan aksesibilitas APBD;

6.29.

Pendampingan Perbendaharaan, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa penatausahaan keuangan daerah pada Benadahara Umum Daerah;

6.30.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa penyeunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual;

6.31.

Penyusunan Analisa Standar Belanja, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja dan meningkatkan kewajaran belanja;

6.32.

Fasilitasi Majelis TP-TGR. kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa Majelis TP-TGR dan Tim Teknis TP-TGR Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatn.

5.2

Indikator Kinerja dan sasaran serta Pagu Indikatif Berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan dapat dan telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator Kinerja, Sasaran dan Pagu Indikatif dari masing program dan kegiatan Tahun 20142018 dapat dilihat pada Tabel 5.1 Lampiran V.

65

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasiindikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada Tabel 6.1 dibawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 .

66

RENSTRA DPPKAD

No.

1 1.

INDIKATOR KINERJA

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2013

2

3

2014-2018

Target Capaian Setiap Tahun Tahun (1) 2014

Tahun (2) 2015

Tahun (3) 2016

Tahun (4) 2017

Tahun (5) 2018

4

5

6

7

8

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 9

1. Persentase Peningkatan PAD

21,37%

18,00%

19,25%

19,30%

19,50%

20,00%

20,00%

93,43%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

+ 62,32%

20,00%

20,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

+ 45,45%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

12,10%

15,25%

17,30%

20,25%

20,25%

84,63%

89,76%

100,00%

100,00%

2. Persentase capaian penerimaan PAD.

3. Persentase Penurunan tunggakan PAD. 2.

1. Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan BPK..

2. Persentase

9,74%

10,30%

peningkatan penyerapan belanja

3. Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat 3.

46,39$

Survey Kepuasan Masyarakat

79,53%

-

81,00%

83,00%

85,00%

94,88%

87,00%

90,00%

90,00%

Fomulasi dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2018 dapat diuraikan pada Lampiran 6.1

67

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses. Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2014-2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Singai Selatan. Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta rencana-rencana kerja Bidang dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

68

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Melalui forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Renstra juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD, oleh karena itu perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1.

Dalam Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama ,strategi, kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;

2.

Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Seksi serta seluruh staf;

3.

Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4.

Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 yang tercermin dari Rencana Kerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja

tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

69

RENSTRA DPPKAD

2014-2018

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP

PembinaUtama Muda NIP. 19660919 198602 1 004

70