BAB I PENDAHULUAN
A.
Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Singkat DPPKAD Kabupaten Boyolali Pada
awalnya
Kantor
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten DATI II Boyolali yang beralamatkan di Jl. Teratai N0. 6 Boyolali belum merupakan dinas, melainkan hanya seksi dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang disebut Seksi Pasar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Tanggal 7 Maret 1974, Nomor Hukum B.3/III/1974 berubah nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah Tingkat II Boyolali. Berkaitan dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengenahi pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2001tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali, yang tugasnya membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan. Seiring berjalannya waktu Perda Nomor 2 Tahun 2001 mengalami perubahan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1
2
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas
yang
mengkoordinasikan
mempunyai
pelaksanaan
tugas
urusan
memimpin
pemerintahan
dan daerah
berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Boyolali. DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Boyolali Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
c.
Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terdiri dari: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi Bangunan
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3
2) Seksi Penetapan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan 3) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi Bangunan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. d.
Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari: 1) Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan 3) Seksi Dana Perimbangan Pendapatan Lain-Lain dan Pengendalian Pendapatan.
e.
Bidang Anggaran terdiri dari: 1) Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah; dan 3) Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
f.
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan terdiri dari: 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 2) Seksi Perbendaharaan; dan 3) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
g.
Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah terdiri dari: 1) Seksi Pengelolaan Aset Daerah; 2) Seksi Pendataan Aset Daerah;
4
3) Seksi Utang Piutang dan Investasi. h.
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i.
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
KEPALA DPPKAD
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG PBB & BPHTB
SEKSI PENDAFTARAN
BIDANG PAJAK DAERAH&PENDAPATAN LAIN2
BIDANG ANGGARA N SEKSI PENYUSUNAN APBD
SEKSI PENDATAAN
&PENDATAAN SEKSI PENETAPAN
SEKSI PENAGIHAN&P ELAPORAN
& SEKSI PENETAPAN PENAGIHAN
SEKSI DANA PERIMBANGAN PENDAPATAN LAIN-LAIN & PENGENDALIANP ENDAPATAN
SEKSI PEMBINAAN & PENGELOLAAN DANA BANTUAN DAERAH SEKSI EVALUASI ADMINISTRASI APBD
UPT
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
BIDANG AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN
BIDANG PEMBIAYAAN & PENGELOLAAN ASET DAERAH
SEKSI PEMBUKUAN
SEKSI PENGELOLAAN ASET DAERAH
& PELAPORAN SEKSI PERBENDAHA RAAN
SEKSI PENDATAAN ASET
SEKSI PENGELOLAAN KAS DAERAH
SEKSI UTANG PIUTANG DAN INVESTASI
5
3. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Boyolali Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertaggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Boyolali. Tugas pokok dan fungsi DPPKAD Kabupaten Boyolali yang terdapat dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2012, adalah sebagai berikut: a.
Kepala Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b.
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Dalam Menjalankan tugasnya sekretariat memiliki fungsi:
6
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga,
hubungan
masyarakat,
keprotokolan,
administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang. 2) Subbagian
Keuangan
mempunyai
melaksanakan
administrasi
pengelolaan
keuangan
tugas
penatausahaan dan
pokok
keuangan,
pertanggungjawaban
administrasi keuangan. 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan. c.
Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah
dan
Bangunan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data, penetapan, penagihan, pelaporan, pelayanan, penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
7
Fungsi Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terdiri dari: 1)
Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pemetaan objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2)
Seksi Penetapan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok menetapkan besarnya nilai Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB),
menyampaikan
Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blangko lain yang diperlukan dalam penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3)
Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai
tugas
pokok
melakukan
penagihan,
penyetoran, penyuluhan, penyisiran tunggakan, membuat target pendapatan, dan membuat laporan realisasi
8
pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). d.
Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain – lain Bidang
Pajak
Daerah
dan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pendataan,
penilaian,
penetapan,
Pendapatan
Lain-lain
pendaftaran,
penagihan,
pelayanan,
penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melakukan
pengurusan
dana
perimbangan,
lain-lain
pendapatan daerah yang sah, menyusun rencana pendapatan, menghitung
realisasi
pendapatan
serta
menyusun
dan
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Fungsi Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari: 1) Seksi
Pendataan
dan
Penetapan
Pajak
mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan,
penilaian,
penghitungan,
Daerah
pendaftaran, penetapan,
penerbitan, dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok memverifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), menerima, menagih, menyetorkan, melaporkan realisasi pajak daerah.
9
3) Seksi Dana Perimbangan Pendapatan Lain-lain
dan
Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurusan dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah,
menyusun rencana
pendapatan daerah, menghitung realisasi pendapatan daerah serta menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. e.
Bidang Anggaran Bidang
Anggaran
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Pendapatan
Daerah, dan
rancangan
Belanja
Daerah,
perubahan
Anggaran
pengesahan
DPA-
SKPD/DPA-SKPKD, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan standard satuan harga, pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi Bidang Anggaran terdiri dari: 1)
Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
10
penyusunan
rancangan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). 2)
Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.
3)
Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan Anggaran
pedoman Pendapatan
melaksanakan
evaluasi
penatausahaan dan
Belanja
pelaksanaan Daerah,
Administrasi
dan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, menyusun analisa standar biaya, dan menyusun standar harga. f.
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji pegawai, pencatatan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBD, penyusunan laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
dan
11
Fungsi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan terdiri dari: 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan perkembangan realisasi penerimaan
dan
pengeluaran
pelaksanaan
APBD,
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2) Seksi
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji pegawai. 3) Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. g.
Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah mempunyai
tugas
perencanaan
kebutuhan
penerimaan,
pokok dan
penyimpanan,
melaksanakan penganggaran, penyaluran,
penyusunan pengadaan, penggunaan,
penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, utang piutang dan investasi pemerintah daerah.
12
Fungsi Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah terdiri dari: 1) Seksi Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyaluran,
penerimaan, pengamanan
penyimpanan dan
dan
pemeliharaan,
penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. 2) Seksi Pendataan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
perencanaan
kebutuhan
dan
penganggaran, penggunaan, penatausahaan, penilaian barang milik daerah. 3) Seksi Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, utang piutang dan investasi. h.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
B.
Latar Belakang Masalah Pajak daerah memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, baik pajak propinsi ataupun pajak Kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang
13
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Boyolali membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak daerah. Salah satu pendapatan pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Boyolali berasal dari Pajak Reklame. Hal tersebut dapat dilihat dari diagram berikut yang menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah tahun 2015.
14
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah tahun 2015 Pajak Hotel 182.626.579 Pajak Restoran 2.766.815.361
4,2%
1,7%
2%
0,6% 7,5%
Pajak Hiburan 50.405.000
0,4% 3,6%
Pajak Reklame 1.358.656.606 Pajak Penerangan Jalan 29.609.739.910 MINERBA 1.555.719.138 Pajak Parkir 657.952.057 80%
Pajak Air Tanah 811.341.334
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang
untuk
tujuan
komersial
memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam penelitian sebelumnya Proboandaru (2015) meneliti tentang “Implementasi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Boyolali”. Hasil
dari
penelitiannya adalah
praktik pelaksanaan
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemungutan pajak restoran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013.
15
Sebagian Wajib Pajak belum terbuka melaporkan pendapatan omset yang sebenarnya dan belum semua Wajib Pajak membayar sesuai tarif yang ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang implementasi Peraturan Bupati Boyolali pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Boyolali. Penulis tertarik memilih Peraturan Bupati Boyolali tentang Pajak Reklame yang selanjutnya memberikan dampak pada pendapatan pajak daerah sebagai penelitian selanjutnya. Mengingat letak Kabupaten Boyolali yang strategis dan sebagai kabupaten yang terkenal dengan penghasil susu sapinya dapat mendorong minat warganya untuk membangun tempat usaha. Semakin banyak tempat-tempat usaha dibangun dan semakin banyak produk dihasilkan, maka reklame akan dibutuhkan sebagai sarana promosi produk yang mereka hasilkan. Selain Peraturan Bupati Boyolali, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berpotensi mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak reklame mengingat hampir sebagian besar pendapatan yang berasal dari pajak reklame dihasilkan dari iklan produk rokok yang tarif iklannya bisa 25% lebih tinggi dari tarif iklan lainnya. Sehingga pendapatan yang berasal dari pajak reklame akan memberikan pengaruh kepada pendapatan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
16
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan akan dituangkan dalam tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BOYOLALI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH”.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana kesesuaian antara teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 tahun 2014 dengan praktik pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Boyolali ?
2.
Bagaimana dampak Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 terhadap penerimaan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Boyolali ?
3.
Apa kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan pendapatan pajak reklame setiap tahunnya berkaitan dengan diterapkannya peraturan tersebut ?
17
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Mengetahui kesesuaian antara teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 tahun 2014 dengan praktik pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Boyolali.
2.
Mengetahui dampak Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Boyolali.
3.
Mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan pendapatan pajak reklame setiap tahunnya berkaitan dengan diterapkannya peraturan tersebut.
E. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan peneltian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 1.
Bagi Penulis Sebagai penambah wawasan tentang mekanisme dan pelaksanaan penerimaan pajak reklame khususnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dan untuk memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret.
18
2.
Bagi DPPKAD Kabupaten Boyolali Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat menjadi masukan tentang evaluasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
3.
Bagi Pihak Lain Penelitian ini
diharapkan dapat
menambah
wawasan dan
meningkatkan kesadaran kepada masyarakat umum khususnya Wajib Pajak untuk taat membayar pajak.
