BAB I PENDAHULUAN. LKjIP Kabupaten Boyolali Tahun 2015 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP Pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengkuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas akuntabilitas unit kerja, dan entitas akuntabilitas

kementerian/ lembaga/

pemerintah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan kembali instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

adalah Kementerian /Lembaga,

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan

LKjIP Kabupaten Boyolali Tahun 2015

I-1

kinerja dengan waktu penyusunan yang berbeda sesuai siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja; 2. bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali; 3. bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun berikutnya. 1.2.

Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari organisasi

perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali. 1.2.1

Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk untuk melaksanakan

tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari : a.

Sekretariat Daerah;

b.

Sekretariat DPRD;

c.

Inspektorat;

d.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;


I-2

e.

Satuan Polisi Pamong Praja;

f.

Dinas Daerah (12), yang terdiri dari: 1)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

2)

Dinas Kesehatan;

3)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

5)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

6)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7)

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;

8)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

9)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 11) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan 12) Dinas Peternakan dan Perikanan. g.

Lembaga Teknis Daerah (11), yang terdiri dari: 1)

Badan Kepegawaian Daerah;

2)

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

3)

Badan Lingkungan Hidup;

4)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

6)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

7)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

8)

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan

9)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang;

10) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Banyudono; dan 11) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Simo. h.

i.

Lembaga Lain Daerah (2), yang terdiri dari : 1)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

2)

Unit Layanan Pengadaan.

Kecamatan (19), yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Karanggede, Kecamatan wonosegoro, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi.

j.

Kelurahan (6), yaitu Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Pulisen, Kelurahan banaran, Kelurahan Sambeng, kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Kemiri.


I-3

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut : Tabel 1.1 Daftar SKPD dan Tugasnya No.

Nama SKPD

1.

Sekretariat Daerah

2.

Sekretariat DPRD

3.

Inspektorat

4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

5.

6.

7.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan

8.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

10.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11.

12.

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral


Tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik daerah membantu Bupati dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan olah raga melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, energi sumber daya mineral, dan air tanah

I-4

No. 13.

14.

Nama SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

16.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan dan Perikanan

17.

18. 19.

20. 21. 22.

23.

24.

25.

26. 27. 28. 29.

30.

Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan perhubungan, komunikasi dan informatika

di

bidang

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan masalah sosial dan pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perikanan membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan Hidup membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi Kantor Perpustakaan, membantu Bupati dalam memelihara dan Arsip dan menyelenggarakan perpustakaan, kearsipan, dan Dokumentasi dokumentasi RSUD Pandan Arang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan RSUD Banyudono membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan RSUD Simo membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan Badan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Penanggulangan penanggulangan bencana Bencana Daerah Unit Layanan membantu Bupati dalam melayani pengadaan barang dan Pengadaan jasa


I-5

No.

Nama SKPD

31.

Kecamatan

32.

Kelurahan

1.2.2

Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

Gambaran Umum Daerah Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa

Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Nama resmi Kabupaten Boyolali dengan ibu kota Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Boyolali

101.510,1955 ha

(1.008,45 Km²) terdiri dari 22,49% berupa lahan basah dan 77,51% berupa tanah kering. Secara wilayah administrasi terdiri dari 19 Kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Letak geografis Kabupaten Boyolali berada pada tiga kota besar yang lebih dikenal dengan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, dan Semarang). Jarak bentang Barat - Timur sepanjngan 48 Km dan jarak Utara – Selatan sepanjang 54 Km. Batas wilayah Kabupaten Boyolali : -

Utara

: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan

-

Timur

: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo

-

Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY

-

Barat

: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung. Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh. Bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur. Secara topograsi wilayah mulai dari ketinggian 75 m diatas permukaan laut di wilayah bagian timur hingga 1.500 m diatas permukaan laut di wilayah bagian barat. Di wilayah Kabupaten Boyolali terdapat 2 buah gunung menjadi ikon Kabupaten Boyolali, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan. Adanya kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik lahan, hasil tanaman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi fisik wilayah selatan pegunungan di bagian barat dan kearah timur melandai melewati Kota Boyolali hingga bagian timur berupa tanah yang relatif datar berupa sawah. Jenis tanah berpasir mempunyai porositas tinggi sehingga tanah lebih banyak mangandung air tanah yang lebih banyak. Di wilayah selatan-timur banyak terdapat banyak mata air dan


I-6

sungai yang selalui mengalir airnya. Hasil bumi yang banyak diwilayah ini adalah tanaman sayuran dan tembakau di wilayah selatan-barat (pegunungan) dan padi di wilayah selatan timur. Di wilayah ini

juga terdapat banyak tempat usaha/ industri menengah dan besar.

Kemudahan akses jalan dan prasarana, ketersediaan air, dan kestabilan lahan merupakan penyebab tumbuhnya tempat usaha/ industri di wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara sebagian besar mempunyai jenis tanah kapur dan atau lempung, sebagian besar tanah berupa lahan kering. Hasil utama wilayah tersebut adalah hasil huta (terutama kayu) dan tanaman palawija.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali

Berikut beberapa keunggulan Kabupaten Boyolali yang dapat memberikan gambaran sekilas Kabupaten Boyolali yang menonjol : 1.

Peternakan Sapi asal negara Belanda yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sapi tersebut budidayakan di Indonesia, sejak tahun 1980 Pemerintah Indonesia menyalurkan kredit usaha pertenakan sapi perah (FH). Sejak itulah di Kabupaten Boyolali menjadi produksi susu : 86.021 liter/ hari. Lokasi : di Kec. Selo, Kec. Ampel, Kec. Cepogo, Kec. Musuk dan Kec. Mojosongo Produksi susu sebanyak

86.021 liter/hari. Kabupaten Boyolali

merupakan penghasil susu untuk tingkat propinsi jawa Tengah 50 % berasal dari Kabupaten Boyolali.


I-7

2.

Perikanan Kampung Lele terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit. Kampung lele merupakan usaha kementrian perikanan Indonesia untuk memenuhi target 2015 sebagai penghasil perikanan terbesar. Pembudidayaan ikan lele di Kampung Lele dianggap berhasil memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan baik lokal (Boyolali, Solo, dan Yogyakarta) maupun nasional. Bahkan keberhasilan pembudidayaan ikan lele di kampung lele tidak hanya dikenal di skala nasional, melainkan hingga kawasan Asia Tenggara. Desa Tegalrejo dicanangkan menjadi Kampung Lele oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto pada Bulan Juni 2006, kemudian dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Selain sebagai perikanan, Desa Tegalrejo (kampung lele) juga menyediakan jasa wisata yakni berupa wisata melihat langsung proses pembibitan, pemberian makan, hingga memanen ikan lele (bisa juga merasakan memanen ikan lele secara langsung), mengunjungi tempat pembuatan abon, kripik dan rambak yang semuanya dari ikan Lele.

3.

Industri mikro kecil menengah Dukuh Tumang, Desa/ Kecamatan Cepogo merupakan sentra penghasil produk kerajinan tembaga dan kuningan yang sudah terkenal baik di tingkat lokal maupun regional atau mancanegara. Karena, komoditas itu merupakan unggulan dari Kabupaten Boyolali. Jenis yang dihasilkan sangat beragam antara lain, lampu hias, relief, bak mandi, kaligrafi, tempat buah, vas bunga, dan aksesoris lainnya. Produksi ini melalui eksportir sebagimana sudah diekspor ke beberap negara antara lain Belanda, Perancis, Korea, Amerika Serikat, dan Canada. Desa Cepogo merukan jalur wisata Solo-SeloBorobudur (SSB), sehingga sering dilewati atau dikunjungi oleh turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, para tamu dari dans atau instansi untuk studi banding, magang atau sekaligus. Selain itu, ada industri yang juga merupakan ikon Boyolali yaitu industri minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan yang berkualitas ekspor. Jenis atsiri yang dikembangkan di wilayah Boyolali, antara lain bunga kenangan, nilam, ilang-ilang, dan daun cengkeh. Desan Bendan Kecamatan Banyudono merupakan penghasil minyak atsiri kenangan, karena di daerah itu banyak ditanam pohohn kenangan, di mana dahulu masyarakat hanya mengenal bungan kenangan sebagai bungan tabur, akan tetapi setelah melalui proses penyulingan dapat dibuat sebagai minyak atsiri yang memiliki nilai produksi jauh lebih tinggi. Minyak atsiri nilam dan ilang-ilang diproduksi di Desa jelok, kecamatan Cepogo dan minyak daun cengkeh banyak diproduksi di Desa Musuk, Kecamatan Musuk. Sebagian besar minyak atsiri dijual melalui eksportir baik dari Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Malang untuk negara tujuan Perancis, Singapura, dan USA.

4.

Pariwisata Tempat wisata paling terkenal di wilayah Boyolali adalah wisata air Tlatar. Terletak di Dukuh Tlatar Desa Kebon Bimo Kecamatan Boyolali dengan jarak tempuh dari kota


I-8

kira-kira 4 km kearah utara. Nuansa pesona alam terhampar dengan latar belakang suasan pedesaana, aroma kelezatan masakan ikan air tawar yang disajikan baik secara goreng maupun bakar sambil memancing dan duduk santai sungguh merupakan rekreasi menyegarkan di Obyek Wisata Tlatar. Pemandian ini adalah pemandian untuk keluarga. Setiap dua hari menjelang bulan Puasa diadakan even Padusan. Upacara Padusan ini juga diselenggarakan di Umbul Pengging dan Pantaran. Acara ini bertujuan untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa. 5.

Potensi Pertambangan Sektor pertambangan (bahan galian) di Kabupaten Boyolali menyimpan potensi, berupa bahan galian bentonit (Kecamatan Wonosegoro, Karanggede, Klego, dan Simo), bahan galian gamping (Kecamatan Juwangi), bahan galian tanah urug (Kecamatan Nogosari dan Ngemplak), bahan galian trass (Kecamatan Mojosongo), bahan galian pasir dan batu (Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Mojosongo, Teras, Karanggede, dan Wonosegoro), bahan galian tanah liat (Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, dan Banyudono).

Gambar 1.2 Unggulan Kabupaten Boyolali


I-9

1.2.3

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Kabupaten Boyolali Aspek

strategis

Pemerintah

Kabupaten

Boyolali

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 sebagai berikut : 1.

Aspek Geografi Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah YogyakartaSolo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa TengahDaerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali)-Borobudur (Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Disamping itu, seiring dengan mulai perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Kertosono yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

2.

Aspek Demografi Pada tahun 2013 jumlah penduduk menjadi 959.217 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 471.435 jiwa dan perempuan sebanyak 487.782 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 945 jiwa/km 2. Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 0,25 %. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan dibawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

3.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat a.

Aspek ekonomi Aspek strategis bidang ekonomi pada dasarnya bagaimana membangun ekonomi masyarakat melalui keunggulan lokal, khususnya pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal pedesaan menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di desa tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang tidak saja berada di pedesaan.

b.

Aspek kesehatan Aspek strategis kesehatan adalah bagaimana mewujudkan masyarakat sehat dan keluarga yang kuat antara lain : 1) pembangunan dan penegakan kebijakan


I-10

Kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor Health Policy) dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk yang tidak mampu; dan 2) penyediaan serta efektifitas pelbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja. c.

Aspek pendidikan Aspek strategis bidang pendidikan antara belum terwujudnya ketersediaan satuan pendidikan secara utuh, belum meratanya keberadaan satuan pendidikan sehingga masih adanya hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, belum terwujudnya pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan lulusan dengan kemampuan lulusan, masih adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama anggota masyarakat dalam layanan pendidikan, dan kurangnya kepastian terhadap pasca pendidikan karena kurangnya kompetensi lulusan.

d.

Aspek pariwisata dan budaya Aspek pariwisata dan kebudayaan adalah bagaimana mengembangkan wisata budaya dan budaya wisata yang berkembang dengan berbagai event dengan ditunjang dengan penataan lokasi dan situs tujuan wisata budaya, wisata air, dan wisata lainnya yang baik. Penataan lingkungannya serta publikasi agenda wisata/festival wisata agar lebih dikenal dan lestari.

e.

Aspek perlindungan sosial dan kependudukan Aspek fungsi perlindungan sosial, kependudukan pada dasarnya bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial kepada segenap warga masyarakat dan melakukan Layanan kependudukan dan catatan sipil, serta meningkatkan dan memberdayakan peran Perempuan dan meningkatkan kualitas keluarga sejahtera.

4.

Aspek Pelayanan Umum Pemerintah daerah dituntut dalam menyelenggarakan/ melaksanakan pelayanan umum mengoptimalkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan menerapkan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bebas bersih bebas KKN, yang mampu memberikan pelayanan prima pada publik, dan mempunyai kapabilitas dan akuntabilitas kinerja yang baik.

5.

Aspek Daya Saing Daerah a. Fasilitas wilayah/ infrastruktur 1)

Perhubungan Kabupaten Boyolali dilewati jalan Nasinonal Solo - Semarang dan terletak pada segitiga kota besar (Solo-Semarang-Yogyakarta) menjamin kelancaran akses transportasi. Selain itu juga adanya jalan tol Semarang – Solo semakin


I-11

membuka wilayah Kabupaten Boyolali untuk menarik usaha dan atau kegiatan perekonomian di wilayah Boyolali. Hampir semua wilayah di Kabupaten Boyolali mempunyai akses yang relatif baik dan hampir tidak ada daerah terpencil. Secara umum jalan-jalan di wilayah bagian selatan lebih baik dan wilayah bagian selatan lebih mempunyai daya saing di banding wilayah utara. 2) Lingkungan hidup Secara umum daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan cukup baik, sehingga masih mampu menerima banyak usaha dan atau kegiatan investasi. Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2013 seluas 101.510,1955 ha, sebagian besar

(70%)

merupakan lahan kering baik berupa tegalan,

pekarangan, maupun hutan dan sisanya berupa sawah, waduk/kolam, dan lahan lainnya. Wilayah yang memiliki lahan kritis dan lahan kering meliputi Kecamatan Sambi, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Kemusu,

dan

Juwangi.

Kondisi

tersebut

kurang

menguntungkan

pengembangan pertanian dan upaya pemasaran dalam menarik investor. Sementara itu wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, dan Musuk beriklim cukup sejuk mendukung untuk pengembangan budidaya peternakan sapi dan hortikultura. Kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Boyolali masih cukup baik, sebagian besar wilayah masih merupakan lahan terbuka hijau dan dengan tingkat pencemaran lingkungan yang masih rendah. 3)

Komunikasi dan informatika Jaringan telpun sudah mencapai wilayah kota-kota kecamatan dan tower-tower operator telpun satelit. Hampir semua wilayah Kabupaten Boyolali terjangkau komunikasi baik dengan telepon kabel maupun seluler. Hal ini menjamin komunikasi dapat dilakukan di seluruh wilayah Boyolali.

4)

Jaringan listrik Hampir semua wilayah kabupaten Boyolali sudah ada jaringan listrik. Hal ini menjamin ketersediaan energi listrik bagi adanya usaha dan atau kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

b.

Iklim berinvestasi Diharapkan angka kriminalitas yang terjadi turun prosentasenya atau paling tidak kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, ini mengindikasikan masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif untuk ditinggali dan untuk berinvestasi. Jumlah aksi demo yang banyak mengindikasikan kurang puasnya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang muncul dari masyarakat sendiri, aksi demo bisa menyebabkan kearah anarkis yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat sekitarnya, seyogyanya prosentase demo dapat


I-12

ditekan dari tahun ke tahun. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundangundangan,

dilaksanakan untuk landasan hukum dalam pengambilan kebijakan

pemerintah kabupaten yang berupa peraturan daerah. c.

Sumber Daya Manusia Ketergantungan dalam hal ini adalah ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seseorang karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun dibagi penduduk usia

kerja (PUK) kali 100. Pada tahun

2013 jumlah penduduk usia 15 tahun s/d usia 64 tahun sebanyak 622.716 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja (PUK) sebanyak 710.655 sehingga rasio ketergantungan sebesar 87,63 % dan pada tahun 2012 jumlah penduduk usia 15 tahun s/d usia 64 tahun sebanyak 624.086 orang, sedangkan jumlah penduduk usia

kerja (PUK) sebanyak 712.218, sehingga rasio ketergantungan sebesar

87,63 %. Kondisi ini menunjukka ketersediaan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Boyolali. Sedangkan permasalahan/ kelemahan utama Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 dan dokumen RKPD Kabupaten Boyolali 2015 sebagai berikut : 1.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah Tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah, dapat dilihat dari segi kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur sampai tingkat kemiskinan yang timpang. Disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di sebagian wilayah Boyolali yang menjadi pusat usaha, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Namun, di daerah yang bukan pusat usaha, sarana dan prasarana belum tergarap secara memadai, sehingga membuat aktivitas ekonomi belum maksimal. Diharapkan ke depan dalam hal distribusi dan alokasi pembangunan lebih adil.

2.

Kualitas SDM yang masih lemah Kelemahan Sumber Daya Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan sosial antara lain terkait dengan pemahaman pengamalan ajaran agama, kemampuan penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan daya respon yang lemah terhadap peluang yang datang dari luar lingkungannya berupa peluang dagang atau industri, Sehingga meski data IPM Kabupaten Boyolali cukup tinggi namun kapasitas dan daya saing sumber daya manusia masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah lainnya khususnya dari Pulau Jawa.

3)

Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal Kabupaten Boyolali memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar antara lain berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang


I-13

utama adalah potensi pertanian namun produktivitas pengelolaan sektor pertanian belum optimal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. 4)

Masih lemahnya koordinasi penataan ruang Kewenangan dalam penataan ruang masih dilaksanakan secara parsial oleh masingmasing unit kerja. Belum tersosialisasinya penataan ruang Kota Boyolali menjadikan adanya tumpang-tindih di sektor ini. Belum terpadunya koordinasi pembangunan secara kewilayahan banyak mempengaruhi penataan dan pengendalian wilayah perbatasan yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal pemanfaatan ruang. Masih terdapatnya beberapa

wilayah

dengan

aksesibilitas

rendah

seperti

bagian utara Boyolali

mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang tentunya akan berdampak pada rendahnya income perkapita masyarakat. 5)

Lemahnya kesadaran tentang pelestarian lingkungan Kabupaten Boyolali memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, oleh karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan secara parsial akan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan, dan akan merusak kelestarian lingkungan secara makro seperti berkurangnya sumber air, pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan. Perkembangan kota yang pesat memang menuntut penyediaan lahan permukiman sehingga setiap tahun diperkirakan akan terjadi alih fungsi lahan dan lingkungan.

6)

Profesionalisme aparatur pemerintah masih rendah dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat masih lemah Kemampuan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Salah satu indikator kelemahan tersebut adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas dalam pelayanan publik juga masih lemah, salah satu sebabnya adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, dan respon yang lemah terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

7)

Terbatasnya dukungan infrastruktur daerah Untuk menunjang perkembangan Kabupaten Boyolali ke depan, saat ini telah tersedia prasarana dan sarana wilayah yang relatif masih memerlukan pengembangan guna dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Prasarana dan sarana transportasi darat telah tersedia meski masih perlu pengembangan lebih lanjut. Keberadaan lintas trans-Jawa yang akan melalui wilayah Kabupaten Boyolali akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pengembangan wilayah.


I-14

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP Sistematika

penyusunan

LKjIP

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyususunan LKjIP 1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali 1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja 3.2. Penilaian Kinerja 3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV

PENUTUP 4.1. Simpulan 4.2. Saran

DAFTAR LAMPIRAN A.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

B.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

C. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015. D. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2015.


I-15

BAB I PENDAHULUAN. LKjIP Kabupaten Boyolali Tahun 2015 I-1

Recommend Documents