LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKJIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kantor Kesbangpol serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. LKJIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk : 1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Boyolali. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali,

Pebruari 2016

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI

SUPAMA HARJA, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19650502 198702 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN.....................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ................................................................................

1

1.2 Gambaran Organisasi .....................................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................

9

2.1 Rencana Strategis Organisasi.........................................................

9

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................

16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..........................................................

16

3.2 Realisasi Anggaran ..........................................................................

22

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................

30

4.1 Simpulan .........................................................................................

30

4.2 Saran .............................................................................................

30

BAB II

iii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B

Rencana Strategis (Renstra) SKPD

C

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2011-2015

D

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015

E

Perjanjian Kinerja ( Tapkin) 2015

F

Pengukuran Kinerja (PK) 2015

120

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1

Sarana dan Prasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali……………………………………………………………………...

4

Tabel 2

Rencana Strategis Tahun 2011-2015 ..................................................

10

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama 2011 - 2015 ...................................................

12

Tabel 4

Rencana Kinerja Tahun 2015 .............................................................

13

Tabel 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

14

Tabel 6

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 ................................................

17

Tabel 7

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama ( IKU)………………….

18

Tabel 8

Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran..............................................................

20

Tabel 9

Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran 1........................................................

21

Tabel 10

Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran 2 .......................................................

22

Tabel 11


23

Tabel 12


24

Tabel 13


25

Tabel 14

Tabel Capaian Evaluasi Kinerja per Sasaran .....................................

27

Tabel 15

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2015 ...........................

28

iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

berorientasi kepada hasil (result oriented

governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD,

RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya , pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2015 dan Perjanjian Kinerja 2016. LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan . Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kantor Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1

sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;

LKjIP Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali 2015

1

2

bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol

3

bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kantor Kesbangpol pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP

Sekretaris Daerah antara lain : 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); 10. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Neg/Lembaga).


2

11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

1.2 Gambaran Organisasi Gambaran umum Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Kantor Kesbangpol mempunyai tugas pokok adalah : membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi tehnis Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi Organisasi Politik, dan Pengembangan budaya politik. b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, dan perlindungan masyarakat , fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik. c.

Perumusan standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi organisasi politik dan perlindungan budaya politik .

1.2.2 Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali. Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Boyolali nomor 48 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Boyolali.


3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: 1.

Kepala Kantor

2.

Sub Bagian Tata Usaha.

3.

Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

4.

Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

5.

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyaratan dan Ekonomi.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Secara umum pelaksanaan tugas pokok Kantor Kesbangpol penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai kategori baik. Namun ada beberapa kendala/ permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain : - Terbatasnya kwalitas dan kwantitas Sumber Daya Manusia - Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan tehnologi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya , pertahanan dan keamanan. - Kemajuan tehnologi komunikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan . - Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral yang terjadi akibat diabaikannya nilainilai agama dan budaya sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara, - Maraknya kasus narkoba yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bangsa. - Banyaknya Ormas dan LSM yang hanya sekedar mendapatkan SKT, sehingga keberadaannya sulit dideteksi., sehingga pelaksanaan monitoring belum bisa dilaksanakan secara menyeluru - Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan monitoring bagi ormas / LSM. - Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan politik.


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis Organisasi Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali

sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: A. Visi Kantor Kesbangpol Visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi Kantor Kesbangpol

adalah ” Kokohnya

Persatuan Dan Kesatuan di wilayah Kabupaten Boyolali sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih Demokratis, Dinamis, tentram dan Damai Berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang dasar 1945 ”. B. Misi Kantor kesbangpol Misi adalah Pernyataan mengenai hal – hal yang harus dicapai Organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan Visi. Misi Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali adalah : ”Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya disintegrasi bangsa dengan memberdayakan supra dan infra politik”. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kantor Kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis : 1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih berwibawa, konstiusional dan efektif 2. Meningkatnya

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

rangka

pengamanan dan kenyamanan lingkungan. 3. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan. LKjIP Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali 2015

9

4. Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama. 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba. 6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik yang benar .

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali disusun mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) 2011 – 2015 dengan mengambil target tahun 2015.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Berikut Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2015: 1. Meningkatnya

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

rangka

pengamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan 3. Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba 5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik yang benar.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Kab. Boyolali Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator kinerja (Outcome)

Target

1

2

3

4

1

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan

Terwujudnya persepsi dalam pengendalian lingkungan

No

1

Keg


10

Sasaran Strategis

Indikator kinerja (Outcome)

Target

1

2

3

4

2

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan

5

Keg

1

Keg

No

3

Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama

Terwujudnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam rangka mempertahankan NKRI Terwujudnya komunikasi antar tokoh Umat beragama

4

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba

1

1 Keg

5

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik yang benar.

Terwujudnya Pembinaan Partai Politik dan Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina.

5

Keg

Sumber : Perjanjian Kinerja Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2015

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.642.487.000 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali adalah perwujudan kewajiban Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan Kegiatan

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2014). Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (tahun 2015). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengkuran kinerja Kantor Kesbangpol dapat berupa keluaran (output)dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja (Tapkin). Pada tahun

anggaran

2015,

Kantor

Kesbangpol

telah

melaksanakan

berbagai

program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan menjadi rumus sebagai berikut : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :


16

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %

= Sangat baik

b. 76 % sampai 100 %

= Baik

c. 56 % sampai 75 %

= Cukup

d. Kurang dari 55 %

= Kurang

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. A. Sasaran 1

: Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut : Targe Targe Reali Realisa Realisa Realisa Realisa Capaia t t sasi si si si si n Kat Penanggu Indikator kinerja Satuan Renst RPJM Tahu Tahun Tahun Tahun tahun Tahun e ng jawab ra D n 2011 2012 2013 2015 2015 gori 2015 2015 2014 Terwujudnya 1 kali 12 12 12 7 12 12 12 100 B Kesbangp persepsi ol dalam pengendalian lingkungan Rata – rata 91,67 B Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 91,67 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : LKjIP Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali 2015

17

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.



Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait .



Terbatasnya Sumber daya manusia.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengoptimal SDM yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga permasalahan dilapangan segera dapat diatasi.

B. Sasaran 2

: Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Indikator kinerja Terwujudnya 1 rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam rangka mempertahan kan NKRI

Targe Targe Reali Realisa Realisa Realisa Realisa Capaia t t sasi Penang si si si si n Kat Satuan Renst RPJM Tahu gung Tahun Tahun Tahun tahun Tahun e ra D n jawab 2011 2012 2013 2015 2015 gori 2015 2015 2014 % 100 100 100 100 100 100 100 100 B Kesbang pol

Rata – rata

100

B

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik). dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Peringatan Hari Besar, Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,



Kwalitas dan Kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai.



Kurangnya koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait.


18





C. Sasaran 3

: Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Indikator kinerja Terwujudnya 1 komunikasi antar tokoh Umat beragama


Rata – rata

100

B

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik). dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu : Fasilitasi Halaqoh dan berbagai forum keagamaaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 




Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.







c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya 


d. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 



19

D. Sasaran 4

: Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut : Targe Targe Reali Realisa Realisa Realisa Realisa Capaia t t sasi Penang si si si si n Kat Indikator kinerja Satuan Renst RPJM Tahu gung Tahun Tahun Tahun tahun Tahun e ra D n jawab 2011 2012 2013 2015 2015 gori 2015 2015 2014 Terwujudnya 1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 B Kesbang peningkatan pol pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba Rata – rata 100 B Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik). dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu : Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Bahaya narkoba. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan  Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,  Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Bahaya Narkotika dan Obat – Obat terlarang.  Kwalitas dan Kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai.  Kurangnya koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya  mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengoptimal SDM yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan  Melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya Narkoba.  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga permasalahan dilapangan segera dapat diatasi. E. Sasaran 5

: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik yang benar. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Indikator kinerja Terwujudnya 1 Pembinaan Partai Politik dan Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina.


Rata – rata LKjIP Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali 2015

92

B 20

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 92 % (kategori baik). dilaksanakan dengan 4 kegiatan yaitu : Kegiatan Penyluhan Kepada masyarakat, Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, Koordinasi Forum-forum diskusi politik, Monitoring , Evaluasi dan pelaporan. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 




Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang berpolitik yang benar.










Memfasilitasi kegiatan Ormas / LSM yang terkait sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol.



Menjalin kerjasama yang baik dengan Toga, Tomas, Ormas / LSM dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan




Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran: Tabel 14.Capaian Kinerja per Sasaran

No.

Sasaran

Capaian Kinerja 2015 (%) 100

Tingkat Keberhasil an

3.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama

4.


100

Baik

5.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang berpolitik yang benar.

100

Baik

1. 2.

Baik

100

Baik

100

Baik

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum didukung oleh: a. Adanya partisipasi dan peran serta dari masyarakat. b. Adanya dukungan dana dan Prasarana yang cukup dari Pemerintah


21

3.2 Realisasi Anggaran :

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 2.642.487.000,00 terealisasi Rp. 2.346.579.881,00 dengan penyerapan sebesar 88,80% atau efisiensi sebesar 11.2%.

Capaian Kinerja Keuangan Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut : No 1 1

2.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan

Program/ Kegiatan 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

-

-

-

-

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat Pemeliharaan dan Pengembanga n Seni Budaya Daerah


Realisasi

Koordinator

Anggaran tahun 2014 6 177.720.000

162.350.000

160.520.000

158.800.000

12 bulan

17.200.000

3.550.000

12 bulan

418.042.000

409.852.000

13.560.000

7.765.000

100 org

Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyaraka tan dan Ekonomi

12.890.000

12.140.000

80 org

Kasi Bina Idiologi dan Wasbang

225.314.000

212.415.405

67 org


13.560.000

9.830.000

100 org

13.560.000

7.125.000

100 org

Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyaraka tan dan Ekonomi Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyaraka tan dan Ekonomi

Target 4 100 %

Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional

100 %

22

No 1 3

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama

4


5

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Realisasi

10.570.000

7.455.000

0

10.820.000

10.570.000

500 org

Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional

19.839.000

17.714.000

100 %


58.865.000

8.585.000

100 org

Program Pendidikan Politik Masyarakat. - Penyuluhan Kepada Masyarakat

142.915.000

66.561.750

100 %

12.275.000

10.700.000

100 org

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Koordinasi Forum-forum diskusi politik

10.525.000

3.150.000

7 Parpol

12.205.000

9.460.750

100 org

-

Monitoring , Evaluasi, dan Pelaporan

7.345.000

7.345.000

1 Keg

-

Pengkondisian Wilayah dan sosialisasi Pemilu

100.565.000

35.906.000

1 Keg

776.791.000

667.047.750

5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan Kebangsaan - Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat) - Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.

Target 4 100 %

1 keg

berpolitik yang benar.

Koordinator

Anggaran tahun 2014 6 18.275.000

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah Anggaran


Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyaraka tan dan Ekonomi

Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyaraka tan dan Ekonomi Kasi Politik dan Kewaspadaa n Nasional

23

BAB IV PENUTUP 1.1

SIMPULAN Pada tahun 2015, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dari

6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015, menunjukan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1)

Lebih dari 100 % (sangat Baik)

: -. indikator ( - % )

2)

75% sampai 100% (Baik)

: 7 indikator ( 100 %)

3)

55% sampai 75 % (Cukup)

: - indikator ( 60 % )

4)

Kurang dari 55 % (Kurang)

: -. indikator ( - % )

Secara keseluruhan capaian kinerja 100 % (kategori Baik) dan mengalami penurunan dibanding

capaian

kinerja

tahun

2015

yang

mencapai

88,80%.

Sedangkan

pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 2.642.487.000,- terdiri dari Belanja Langsung Rp 820.071.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.822.416.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 2.346.579.881,- atau sebesar 88,80 %.

1.2

Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kantor

Kesbangpol Kabupaten Boyolali, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a.

Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

b.

Memberdayakan segala potensi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

c.

melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua seksi secara berkala; Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :


30

a. Meningkatkan kwalitas perencanaan agar dokumen perencanaa yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalhan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya. c.

Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali secara menyeluruh, efektif, dan efesien. e. Menguatkan komitmen dari semua Seksi untuk meningkatkan kinerjanya.

Boyolali,

Pebruari 2016

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI

SUPAMA HARJA, S.Sos Pembina Tk I NIP 19650502 198702 1 001


31

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Recommend Documents