LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Banyudono Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan RSUD Banyudono serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (RSUD Banyudono). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP RSUD Banyudono dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP RSUD Banyudono Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan RSUD Banyudono di tahun

selanjutnya

serta

dapat

mendorong

peningkatan

kinerja

para

penyelenggara

pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi RSUD Banyudono dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP RSUD Banyudono Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Boyolali,

Pebruari 2016

DIREKTUR RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

drg. ISTIROCHAH Pembina NIP. 19661010 199303 2 007

ii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang .............................................................................................

1

1.2

Gambaran Organisasi .................................................................................

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

4

2.1

Rencana Strategis .......................................................................................

4

2.2

Perjanjian Kinerja .........................................................................................

6

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................

7

3.1

Capaian Kinerja .........................................................................................

7

3.2

Realisasi Anggaran .....................................................................................

14

PENUTUP ............................................................................................................

15

4.1

Simpulan ......................................................................................................

15

4.2

Saran ...........................................................................................................

16

BAB II

BAB III

BAB IV

DAFTAR LAMPIRAN A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

c

Rencana Strategis

D

Indikator Kinerja Utama

F

Perjanjian Kinerja Perubahan

G

Pengukuran Kinerja

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................

6

Tabel 3.1

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................

8

Tabel 3.2

Tabel Capaian Kinerja per Sasaran ................................................................

13

Tabel 3.3

Alokasi dan Realisasi Anggaran ......................................................................

14

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya Laporan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi Laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kedudukan RSUD Banyudono Kelas D Kabupaten Boyolali merupakan unsur pendukung pelaksana tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Banyudono mempunyai fungsi : 1.

Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

2.

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

3.

Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

4.

Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Pada tahun 2015 RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan 5 (lima) program

dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.738.035.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 72,40% dikategorikan baik. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2014 berjumlah Rp. 19.738.035.000,00 terealisasi Rp. 17.079.097.763,00 dengan penyerapan sebesar 86,53% atau efisiensi sebesar 13,47%. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja RSUD Banyudono lebih baik dan akuntabel

antara lain melakukan re-orientasi terhadap

program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,

v

melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali ) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah; 3. bahan

evaluasi

untuk

penyusunan

rencana

kegiatan

dan

kinerja

RSUD

Banyudonopada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP RSUD Banyudono antara lain : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

I-1

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);

6.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 59);

1.2.

Gambaran Organisasi Gambaran umum RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek

kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. 1.2.1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kedudukan RSUD Banyudono Kelas D Kabupaten Boyolali merupakan unsur pendukung pelaksana tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Banyudono mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan; c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; d. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

1.2.2

Struktur Organisasi Organisasi RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali. RSUD BanyudonoKabupaten Boyolali terdiri dari: a. Direktur; b. Sub Bagian tata usaha; c. Seksi penunjang medik; d. Seksi pelayanan medik dan keperawaran; e. Kelompok jabatan fungsional. 1.2.3

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis RSUD Banyudono diperoleh dengan mengakomodasi isu

organisasi (RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali), permasalahan dan atau arah LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

I-2

kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, yaitu : 1. Meningkatkan kedisiplinan kerja baik dari segi waktu, prosedur, kecepatan kerja serta perbaikan koordinasi antar unit untuk peningkatan kualitas pelayanan; 2. Menyediakan alat kesehatan dengan dukungan dana dari Pemerintah baik yang bersumber dari DAU maupun DAK; 3. Memperbaiki system informasi manajemen sesuai kalsifikasi rumah sakit type D; 4. Mengoptimalkan SDM yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai tandar agar dapat bersaing dengan rumah sakit yang lain; 5. Meningkatkan meeting pimpinan dan meeting staf untuk meningkatkan koordinasi antar unit dan memecahkan permasalahan yang dihadapi;

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Banyudono dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belum tercukupinya ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Banyudono; b. Belum optimalnya pemantapan dan peningkatan manajemen mutu; c. Koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem jaminan kesehatan belum optimal; d. Pengawasan dan pengembangan pengelolaan limbah serta pengawasan penanggulangan terjadinya infeksi nosokomial rumah sakit; e. Koordinasi antar instalasi masih kurang guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan; f.

Belum optimalnya pola kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

g. Kualitas SDM masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan kompetensi melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.


I-3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis Organisasi Visi dan misi RSUD Banyudono sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana

Strategis RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a.

Visi Organisasi Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah dimaksud. Visi misi merupakan penjabaran dari visi misi Bupati sesuai dengan RPJMD dan diolah berdasarkan hasil musyawarah seluruh pegawai, bahwa Visi RSUD Banyudono Boyolali adalah “TERWUJUDNYA RSUD BANYUDONO BOYOLALI YANG BERMUTU, BERDAYA SAING, TERJANGKAU DAN SEJAHTERA“ Terwujudnya RSUD Banyudono yang bermutu mempunyai arti bahwa seluruh staf dan pimpinan bekerja dalam bidangnya secara professional dan selalu meningkatkan ketrampilannya. 1.

Pengertian berdaya saing adalah RSUD Banyudono selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi baik dari segi sarana prasarana maupun ketrampilan karyawan-karyawatinya.

2.

Pengertian terjangkau adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banyudono dapat dinikmati oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.

3.

Pengertian sejahtera adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Banyudono selalu memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawankaryawatinya, sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dalam operasional kegiatan organisasi, terdapat nilai-nilai yang mengikat secara

personil untuk berperilaku secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai sebagai berikut : 1. Tanggap (responsive), maksudnya adalah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai tuntutan dan tantangan lingkungan internal maupun eksternal. 2. Tangguh, maksudnya memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap berbagai permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan. 3. Tanggon, maksudnya mampu menempatkan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Santun, maksudnya memliki sikap dan perilaku yang dapat mendatangkan kenyamanan hati pelanggan. 5. Tawakal, maksudnya memliki kesabaran, mau menerima segala kritik yang konstruktif dan senantiasa memiliki kepasrahan pada Tuhan Yang Maha Esa setelah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.


II-4

b.

Misi Organisasi Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan mampu membawa RSUD Banyudono Boyolali pada fokus yang memberikan penjelasan tentang keberadaan RSUD Banyudono dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui program-program yang ditetapkan beserta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Setelah memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategik yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi yang dimiliki, maka RSUD Banyudono Boyolali merumuskan Misi sebagai berikut : 1.

Pengembangan profesionalisme dan pemberdayaan sumber daya manusia

2.

Menyediakan sarana dan fasilitas peralatan yang memadai dan modern, yang mengikuti perkembangan ilmu dan tehnologi kedokteran terkini

3.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang professional, ramah, nyaman dan terjangkau

4.

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh karyawan RSUD Banyudono kelas D Boyolali

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis : 1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa dan efektif; 2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 24 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis RSUD Banyudono merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015. LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

II-5

2.2

Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) RSUD

Banyudono 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit. Berikut Perjanjian Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

Indikator Kinerja

Target

1.

Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan

100%

2.

Meningkatnya tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)

75%

3.

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)

5 hari

4.

Turn Over Internal (TOI)

2 hari

5.

50 kali

7.

Bed Turn Over (BTO) Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR) Gross Death Rate (GDR)

8.

Pelayanan pasien Jamkesmas-Jamkesda

4.014 org

9.

Nilai IKM - Rawat Jalan - Rawat Inap

80 % 75 %

6.

0,009% 0,009%

Sumber : Perjanjian Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.738.035.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).


II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja RSUD Banyudono merupakan perwujudan kewajiban RSUD Banyudono untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja RSUD Banyudono Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja RSUD Banyudono dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen

Penetapan Kinerja RSUD

Banyudono Tahun 2015. a.

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, RSUD Banyudono telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :


III-7

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a.

Lebih dari 100 %

= Sangat Baik (A)

b.

76% sampai 100%

= Baik (B)

c.

56% sampai 75 %

= Cukup (C)

d.

Kurang dari 55 %

= Kurang (K)

Capaian kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran

:


Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisa Capaian PenaKate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun tahun si tahun Tahun nggung gori 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2014 jawab 2015 2015

1

Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan

%

2

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)

%

65,56

65,56

66,79

80,5

3

Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)

hari

4

4

4,63

4

Turn Over lnterval (TOl)

hari

2

2

5

Bed Turn Over (BTO)

kali

50

6

Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR)

%

7

Gross Death Rate (GDR)

8

Pelayanan pasien Jamkesmas - Jamkesda

9

IKM Rawat Inap

10

IKM Rawat Jalan

96

100

87

87

77,5

67,32

75%

59,13

79

4,72

4,86

4,75

5

4,65

93

2,3

1,14

1,41

2,31

2

3,21

62

50

52,8

62

58,2

51,72

50

46,41

86

0,004

0,004

0,01

0,008

0,0102

0,0223

0,009 %

0,011 7

77

%

0,01

0,01

0,019

0,0190

0,018

0,0105

0,009 %

0,026 2

34

pasien

1281

1281

1500

2458

2626

174

4.014

143

%

77,39

80

77,39

97

%

79,09

75

79,09

105

Sub Bag TU Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik

4

Sumber : Analisis RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, 2015 LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

III-8

Capaian kinerja meliputi 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 72,40% (kategori cukup) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori kurang, 2 (dua) indikator kategori cukup, 6 (empat) indikator kategori baik dan 1 (satu) indikator kategori sangat baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1) Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan 2) Target indikator kinerja BOR a.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja indikator ini adalah : 1. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan; 2. Mulai Bulan Desember 2014 dokter spesialis bedah RSUD Banyudono melanjutkan pendidikan bedah digestif dan baru ada dokter pengganti pada bulan September; 3. Penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I, PPK I semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS; Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dengan bangsal dan instalasi; 2. Meningkatkan kualitas rumah sakit dengan pengadaan alat-alat kedokteran yang sudah rusak dan yang belum dimiliki, pengadaan obat-obatan, pengadaan mami pasien dll; 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkannya pelatihan/diklat sehingga bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada pasien;

b.

Penerapan dan penyusunan laporan kinerja melibatkan seluruh satuan kerja. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : -

Penggunaan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyudono seperti mengganti alat-alat yang sudah tidak bisa dipakai (rusak berat), menambah alat-alat baru yang belum dimiliki oleh RSUD Banyudono, pengadaan obat-obat yang berkualitas sesuai dengan formularium, serta kegiatan-kegiatan lain guna peningkatan kualitas pelayanan;

-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar

13 % (rumus : (anggaran-realisasi)/anggaran x 100%) dari

anggaran sebesar Rp. 9.110.705.000,00 digunakan sebesar Rp. 7.910.602.135,00 c.

Target indikator kinerja BOR pada tahun 2015 75%, dapat direalisasi 59,13% dengan capaian 79%. Nilai BOR RSUD Banyudono dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan dan juga mulai dikarenakan bulan Desember 2014 dokter spesialis bedah RSUD Banyudono melanjutkan pendidikan bedah digestif dan baru ada dokter pengganti pada bulan September 2015;


III-9

3) Target LOS RSUD Banyudono a.

Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;

b.

Penerapan dan penyusunan laporan kinerja melibatkan seluruh satuan kerja. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Penggunaan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyudono seperti mengganti alat-alat yang sudah tidak bisa dipakai (rusak berat), menambah alat-alat baru yang belum dimiliki oleh RSUD Banyudono, pengadaan obat-obat yang berkualitas sesuai dengan formularium, serta kegiatan-kegiatan lain guna peningkatan kualitas pelayanan; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar

13 % (rumus : (anggaran-realisasi)/anggaran x 100%) dari anggaran

sebesar Rp. 9.110.705.000,00 digunakan sebesar Rp. 7.910.602.135,00 c.

Target LOS RSUD Banyudono pada Tahun 2015 sebesar 5 hari sedangkan realisasi pada tahun 2015 sebesar 4,65 hari dengan capaian 93%. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Sehingga nilai LOS RSUD Banyudono masih memenuhi standart. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi,

juga dapat memberikan

gambaran mutu

pelayanan. Kunci

keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien rawat inap.

4) Target TOI pada tahun 2015 a.

Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari setelah diisi sampai terisi berikutnya, yang mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan.

b.



-




Target TOI pada tahun 2015 RSUD Banyudono sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar 3,21 hari dengan capaian 62%. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari.

5) Target BTO pada tahun 2015 LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

III-10

a.

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian target kinerja indikator ini disebabkan karena semakin banyaknya pasien yang datang ke RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali maka diperlukan penambahan tempat tidur baru namun karena keterbatasan lahan maka tidak memungkinkan untuk penambahan tempat tidur baru. Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah pembangunan gedung rumah sakit baru dengan lahan yang lebih luas

b.



-




Target BTO pada tahun 2015 adalah 50 kali sedangkan realisasi pada tahun 2015 adalah 46,41 kali. Pencapaian BTO pada RSUD Banyudono sebesar 86%. Sedangkan ideal BTO 40-50 kali. Sehingga masih memenuhi standart.

6) Target NDR pada tahun 2015 adalah 0,009 realisasinya sebesar 0,0117. Pencapaian NDR pada RSUD Banyudono sebesar 77%. Angka realisasi tinggi namun mencerminkan belum berhasil karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin banyaknya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. 7) Target GDR pada tahun 2015 adalah 0,009 realisasinya sebesar 0,0262. Pencapaian GDR pada RSUD Banyudono sebesar 34%. Angka realisasi tinggi namun mencerminkan belum berhasil karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin banyak angka kematian yang lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. 8) Pasien jamkesmas dan Jamkesda a.

Kegagalan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena target tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2015 seluruh pasien Jamkesmas dan sebagian pasien jamkesda sudah masuk/terdaftar dalam BPJS kesehatan, adapun hambatan lain antara lain sebagai berikut: 1. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan; 2. Mulai Bulan Desember 2014 dokter spesialis bedah RSUD Banyudono melanjutkan pendidikan bedah digestif dan belum ada dokter pengganti;


III-11

3. Penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I, PPK I semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS; 4. PPK I wajib untuk melaksanakan program prenventif/penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sehingga tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat; 5. Semakin bertambahnya jumlah RS / Klinik Pratama di sekitar wilayah Boyolali. Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dengan bangsal dan instalasi; 2. Meningkatkan kualitas rumah sakit dengan pengadaan alat-alat kedokteran yang sudah rusak dan yang belum dimiliki, pengadaan obat-obatan, pengadaan mami pasien dll; 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkannya pelatihan/diklat sehingga bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada pasien; b.



-




Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang kurang mampu yang dibiayai oleh Jamkesda yang merupakan program dari pemerintah daerah. Pada RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali tidak menolak pasien yang datang ke RSUD Banyudono. Target pencapaian pasien jamkesmas dan jamkesda pada tahun 2015 sebanyak 4.014 pasien dan tercapai 105 pasien, dengan capaian 4%.

9) IKM Rawat Jalan a.


b.



-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan


III-12

efesiensi sebesar



IKM RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali dengan target 75% tercapai 79,09% dengan capaian 105%.

10) IKM Rawat Inap a.


b.



-




IKM RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali dengan target 80% tercapai 77,39% dengan capaian 97%.

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja per Sasaran Capaian No.

Sasaran

Kinerja

Tingkat

2015

Keberhasilan

(%) 1.


72,40

Cukup

Sumber : Analisis Bagian Organisasi dan Kepegawaian RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali, 2015.


III-13

3.2

Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran RSUD Banyudono Kabupaten Boyolalai pada tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 19.738.035.000,00 terealisasi Rp. 17.079.097.763,00 dengan penyerapan sebesar 87% atau efisiensi sebesar 13%.

Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No 1

Sasaran Strategis


Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Koordinator

Upaya KesehatanMasyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat (RSUD Banyudono) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (RSUD Banyudono) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (RSUD Banyudono) Penyediaan alat tulis kantor (RSUD Banyudono) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (RSUD Banyudono) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (RSUD Banyudono) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (RSUD Banyudono) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (RSUD Banyudono) Penyediaan makanan dan minuman (RSUD LKjIP RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali 2015

1

9.110.705.000

7.910.602.135

87

Subag. TU

4.085.000

3.608.240

88

226.600.000

198.830.815

88

32.000.000

21.465.200

67

64.588.000

57.103.000

88

135.000.000

123.819.550

92

35.744.000

33.350.250

93

1.405.769.000

1.347.278.000

96

2.020.000

1.050.000

52

97.410.000

61.345.975

63 III-14

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Koordinator

Banyudono) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (RSUD Banyudono) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) (RSUD Banyudono) Penyediaan jasa kebersihan kantor (RSUD Banyudono) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (RSUD Banyudono) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan (RSUD Banyudono) Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan (RSUD Banyudono) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit (RSUD Banyudono) Pengadaan ambulance/mobil jenazah (RSUD Banyudono) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (RSUD Banyudono) JUMLAH

82.455.000

77.467.102

94

110.210.000

107.751.000

98

251.729.000

246.174.000

98

13.296.000

12.324.000

93

139.800.000

26.050.000

19

52.400.000

51.950.000

99

7.116.450.000

6.011.368.000

84

210.000.000

209.190.000

100

647.774.000

578.370.496

89

19.738.035.000

17.079.097.763

87

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Bagian Organisasi dan Kepegawaian RSUD Banyudono Bulan Desember 2015.


III-15

BAB IV PENUTUP

1.1. Simpulan Pada tahun 2014, RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Dari 1 (sasaran) sasaran dengan 95 (sembilan puluh lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2014, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1)

Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)

: 1 (satu) indikator (105%)

2)

Capaian 76% sampai 100% (Baik)

: 6 (empat) indikator (86,5%)

3)

Capaian 56% sampai 75 % (Cukup)

: 2 (dua) indikator (48%)

4)

Capaian kurang dari 55 % (Kurang)

: 1 (satu) indikator (4%)

Secara keseluruhan capaian kinerja 76% (kategori baik) Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Rp 21.765.538.000,00 terealisasi Rp. 19.780.323.882,00 dengan

penyerapan sebesar

90,86% atau efisiensi sebesar 9,14%. Besar pembiayaan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.261.745.835,00 dibandingkan tahun 2013

1.2.

Saran Guna mempertahankan

dan

atau

meningkatkan

capaian

kinerja

RSUD

Banyudono Kabupaten Boyolali, fungsi RSUD Banyudono sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pelayanan kesehatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a.

Perlu adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan kegiatan, baik dari rencana anggaran sampai jadwal pelaksanaan kegiatan;

b.

Membuat skala prioritas untuk menentukan kegiatan yang paling mendesak untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran;

c.

Meningkatkan koordinasi ke instalasi dan bagian sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lebih optimal;

d.

Penyusunan kebijakan yang terpadu dan mengikat seluruh satuan kerja yang ada dengan meminimalkan dampak negatif atas dikeluarkan kebijakan tersebut.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a.

melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b.

meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;


IV-16

c.

memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

d.

memberdayakan sumber daya yang ada di RSUD Banyudono secara menyeluruh, efektif, dan efesien;

e.

menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Boyolali,

Februari 2016

DIREKTUR RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

drg. ISTIROCHAH Pembina NIP. 19661010 199303 2 007


IV-17

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Recommend Documents