LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 i
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Kependudukan dan Kabupaten Boyolali). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada
para pelaksanaan
kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI
Drs. AGUS SANTOSO Pembina Tk.I NIP: 19601118 197911 1 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................................
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................................................
1
1.1
Latar Belakang .............................................................................................
1
1.2
Gambaran Organisasi .................................................................................
2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................
5
2.1
Rencana Strategis .......................................................................................
5
2.2
Perjanjian Kinerja .........................................................................................
5
AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................
7
3.1
Capaian Kinerja .........................................................................................
7
3.2
Realisasi Anggaran .....................................................................................
17
PENUTUP ............................................................................................................
18
4.1
Simpulan ......................................................................................................
18
4.2
Saran ...........................................................................................................
18
BAB II
BAB III
BAB IV
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................ A
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
c
Rencana Strategis
D
Indikator Kinerja Utama
E
Rencana Kinerja Tahunan
F
Perjanjian Kinerja
G
Pengukuran Kinerja
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1.
Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran.
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Boyolali,
wajib menyusun LkjIP. Selain itu, informasi dalam
dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 2 kepala Bidang, 3 kepala subbagian., dan 6 Seksi, Jumlah pegawai secara keseluruhan 70 orang PNS, 1 orang PTT, 4 tenaga kontrak, dan 24 Tenaga 0rsosing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Visi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 2010-2015 adalah “Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Boyolali“: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melaksanakan 5 (lima ) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.545.431.000,00 (tiga milyar lima
ratus empat
puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah). Seluruh
program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran dengan 11 indikator yang telah ditetapkan adalah 100,17%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 (lima) indikator yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100,17% (kategori sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014 yang 98,45%. Sedangkan jumlah belanja langsung untuk
pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 3.545.431.000,00
terealisasi Rp.2.916.803.635 ,00 dengan penyerapan sebesar 82,27%.
v
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja . Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik
antara lain dengan melakukan re-orientasi
terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran,
melakukan sinkronisasi antara
dokumen perencanaan, dengan merevisi dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
berorientasi kepada hasil
(result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil
dengan
pembanding
hasil
pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan
evaluasi
untuk
mengetahui
tingkat
akuntabilitas
kinerja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
1
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.
1.2.
Gambaran Organisasi Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb : 1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sbb: 1. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 3. Memimpin dan pengkoordinasikan pelaksanan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; 5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan;
2
6. Menyelenggarakan
pendaftaran
kependudukan
bagi
penduduk
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga ( KK ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 8. Mengkoordinasikan pengolahn dan penyediaan informasi data administrasi kependudukan ; 9. Menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, lahir mati, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, pengakuan/pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya bagi penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Menyelenggarakan administrasi kependudukan; 11. Menerbitkan rekomendasi tentang mutasi penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Mengkoordinasikan jabatan fungsional lainnya melalui rapat berkala atau pengarahan langsung; 13. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 14. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Kegiatan ( DP3); 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
1.2.2
Struktur Organisasi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat , terdiri dari a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Prencanaan dan Pelaporan. 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Data, terdiri dari: a. Seksi Identitas Penduduk ; b. Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk Rentan; c. Seksi Pengelolaan, Analisa Data Kependudukan dan informasi. . 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Dokumen, terdiri dari: a. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan, Pengangkatan Anak dan Perubahan;
3
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; c. Seksi Penyimpanan dan Pelayanan Dokumen.
1.2.3
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Dinas kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Boyolali adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah yangn bertugas untuk mengurusi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; 2. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. 3. Belum akuratnya data base kependudukan khususnya untuk penghapusan data penduduk yang sudah meninggal dunia, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kal secara rutin , maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan penerbitan kutipan akte kematian. 4. Belum maksimalnya fungsi petugas regester baik dikecamatan maupun di desa/kalurahan.
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1
Rencana Strategis Organisasi Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a.
Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) , sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Boyolali“. Kondisi tersebut ditandai dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang aktual dan terpadu.
b.
Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, , adalah : 1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
Administrasi
Kependudukan
kepada
masyarakat. Misi ini merupakan uapaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah melalui pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu. 2. Mengoptimalkan data adiministrasi kependudukan. Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan data kependudukan yang aktual dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.
2.2
Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :
5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015
No
Sasaran Strategis
1
TerlaksananyaTertib Administrasi Kependudukan dengan tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu.
Indikator kinerja
Target
Prosentase kepemilikan KTP yang wajib KTP 100 % Rasio Kepemilikan akte kelahiran dari jumlah 60 kali penduduk Prosentase penduduk yang menerima KTP-el 100 % berbasis NIK dengan perekaman sidik jari Keluarga yang mengajukan permohonsn KK ( 84.000 KK Kartu Keluarga) Jumlah pemohon KTP 54.580 orang Meningkatnya jumlah warga yang memiliki 575.000 orang akte catatan sipil Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 100 % Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100 % Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran 60 % Cakupan penerbitan ketipan akte kematian 4 % Nilai hasil survey Indek Kepuasan 80 Masyarakat
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015.
Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana
APBD sebesar Rp. 3.545.431.000,00, dan
dana yang bersumber dari APBNP TA 2015 untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 1.950.514.000,00, yang selengkapnya tersebut dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana terlampir.
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran
(output), sehingga pengukuran kinerja Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanijian Kinerja. Pada tahun anggaran 2015, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :
7
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %
=
Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100%
=
Baik (B)
c. 56% sampai 75%
=
Cukup
d. Kurang dari 55 %
=
Cukup (C)
Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis
program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.
A. Sasaran 1
: Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang aktual dan terpadu
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Target Renstra 2015
Target RPJMD 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Capaian Penang Realisasi Realisasi Target Kate Tahun Tahun tahun Tahun gung tahun Tahun 2013 Tahun 2014 gori 2011 2012 2015 2015 jawab 2015
Indikator kinerja
Satuan
1 Prosentase kepemilikan KTP dari wajib KTP 2 Rasio kepemilikan akte kelahiran dari jumlah penduduk
%
75
75
77,51
90,94
82,57
85,50
100
96,02
96,02
B
%
50
50
41,78
41,39
51,27
60
60
62
103,33
SB Disduk capil
8
Disduk capil
3. Prosentase penduduk yang menerima KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari 4 Keluarga yang mengajukan permohonan KK (Kartu Keluarga) 5 Jumlah pemohon KTP
%
0
0
0
74,32
95,45
96,28
100
99,21
99,21
B
KK
85.200
85.200
94.027
84.504
65.070
76.650
84.000
105.84 2
126
orang
116.598
116.598
207.650
124.33 7
66.366
57.070
54.580
44.552
81,67
6 Meningkatnya jumlah warga yang memilki akte catatan sipil
orang
565.500
565.500
522.519
538.64 0
560.899
583.224
585.00 0
603.81 3
105
SB Disduk capil
7 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 8 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 9 Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
B
Disduk capil
%
-
-
-
90,94
78,81
85,50
100
96,02
96,02
B
Disduk capil
%
-
-
-
86,06
51,27
59,95
60
62
103,33
SB Disduk capil
10 Cakupan penerbitan kutipan akte kematian 11 Nilai hasil survy Indek Kepuasan Masyarakat Rata- rata capaian
%
-
-
-
-
0,23
1,98
4
3,58
89,50
B
-
-
-
-
80,32
77,96
80
81,45
101,81
SB Disduk capil
103,75%
105,95 %
89,37%
98,45%
100,17 %
SB
SB Disduk capil
B
Capaian kinerja meliputi 11 (sebelas) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100,17% ( sangat baik) ,terdiri dari 6 (enam) indikator kategori baik (96,02%,
99,21%,81,67%,100%,89,50%),
5
(lima)
indikator
kategori
sangat
baik
(103,33%,126%%,105%,103,33%,101,81%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : 1.
Terlaksananya tertib administrasi Kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang aktual dan akurat. 1.1.
Prosentase kepemilikan KTP yang wajib KTP. Indikator ini pada tahun 2015 terealisasi 96,02% dari target 100%,
Disduk capil
apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang terealisasi 85,50%, dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 82,57%, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang terealiasasi 90,94%,dan dengan tahun 2011 juga mengalami yang terealisasi 77,51%, pada
9
Disduk capil
Disduk capil
indikator ini dengan target perjanjian kinerja tidak tercapai ,
dengan target RPJMD
tahun 2015 sebesar 75 % sudah dapat tercapai. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan belum semua wajib KTP melaksanakan perekaman KTP-el dengan sidik jari, dan
sekiranya KTP-el
tersebut belum mendesak untuk digunakan, mereka tidak melaksanakan perekaman KTP-el
namun demikian tingkat kepemilikan KTP-el
dibanding
dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,52%. Hambatan /permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target adalah disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang juga disebabkan karena SIAK / jaringan internet sering mengalami gangguan baik dari pusat maupun yang disebakan
karena sebagian wilayah masih menggunakan sinyal radio,
sehingga jaringan internet tergantung kondisi alam/letak geografis, hal ini berakibat pada proses pelayanan KTP, baik pada proses perekaman maupun proses pencetakan KTP-el. Alternatif solusi yang sudah dilakukan al : - melaksanakan sosialisasi adiministrasi kependudkan di 19 kecamatan. - bekerjasama dengan PT Telkom untuk pengalihan jaringan internet dari sinyal radio ke sistem kabel. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk melaksanakan pencapaian indikator dengan menempatkan
staf dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang untuk melaksanakan pelayanan KTP di 19 wilayah kecamatan ,dan dengan penggunaan
anggaran dari APBD
pada tahun 2015 sebesar Rp.
614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 ( 84.31%), dengan efisiensi 15,69% . c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Pencapaian indikator dari target 100% tercapai 92,02% atau tingkat capaian 92,02%. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,walupun tidak berhasil memenuhi target kinerja, namum secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan dapat mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
1.2. Rasio Kepemilikan akte kelahiran . Indikator ini pada tahun 2015 terealisasi 62% dari target 60% ( 103,33%) , apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang terealisasi 59,95%, dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan yang terealisasi 41,78%, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang terealiasasi
10
41,39%, dan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang teralisasi 51,27%, dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 50 % sudah dapat tercapai ( 124%) a.
Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini dapat mencapai target, dikarenakan mulai tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran sudah meningkat, disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir ( 0 – 60 hari ) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan.
b.
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk mencapai pada indikator ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di 19 Kecamatan disamping melayani Pemohon KTP dan KK pada tahun 2015 juga melayani pemohon akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir ( 0 – 60 hari ), dan dengan
anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 698.631.500,00
terealisasi Rp. 585.877.900,00 ( 83.86%), dengan efisiensi 16.14% . c.
Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja,
secara umum program dan kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.
1.3. Prosentase penduduk yang menerima KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari . Indikator ini tahun 215 terealisasi 99,21% dari target 100% , apabila dibandingkan dengan tahun 2014
mengalami kenaikan yang
terealisasi 96,28% , apabila
dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 95,45%, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang terealiasasi 74,45%, dan dengan target RPJMD tahun 2015 belum ditargetkan ( 0% ) , dengan sudah dilaksanakannya perekaman dan pencetakan dari pusat dan pada tahun 2015 kabupaten/kota sudah mulai mencetak KTP-el , maka
pada tahun 2015 dapat
terealisasi 99,21%%. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator belum dapat mencapai target, dikarenakan pada tahun 2015 dari wajib KTP yang sudah melaksanakan perekaman sejumlah 710.893 orang, baru sejumlah 705.305 KTP-el yang sudah dicetak , hal ini disebabkan jaringan SIAK sering mengalami gangguan karena adanya pengalihan pengelolaan oleh pusat dari PT Indosat ke PT Telkom. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
11
Untuk melaksanakan kegiatan pencetakan KTP-el melibatkan petugas orsosing karena pencetakan untuk KTP-el hanya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dengan Alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 381.836.000,00 terealisasi Rp. 308.660.240,00 ( 80,84%), dengan efisiensi 19,16%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,dengan kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
1.4. Jumlah warga yang memiliki akte catatan sipil . Indikator ini memberikan gambaran khusus pada akte kelahiran, pada tahun 2015 warga yang memiliki akte kelahiran terealisasi sejumlah 603.813 orang dari target 585.000 orang, ( 103,22% ), apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenikan yang teralisasi 583.224 orang, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 560.899 orang,
apabila dibandingkan dengan
tahun 2012 mengalami kenaikan yang terealiasasi 538.640 orang , dengan tahun 2011 mengalami kenaikan yang terealisasi 522.517 orang, dengan target RPJMD tahun 2015 sejumlah 565.550 orang dapat terealisasi 603.813 orang ( 106,87% ). a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini dapat mencapai target, dikarenakan mulai tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran sudah meningkat, disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir ( 0 – 60 hari ) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator Rasio kepemilikan akte kelahiran ( indikator ke 2 ) yaitu dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.698.631.500,00 teralisasi sebesar Rp. 585.877.900,00 ( 83,86% ) , efisiensi sebesar 16,14%. d. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.
12
1.5. Keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga ( KK ) . Pada tahun 2015 keluarga yang mengajukan permohonan KK terealisasi 105.842 KK dari target 84.000 KK ( 126% ), apabila dibandingkan dengan
tahun 2014
Keluarga yang mengajukan permohonan KK mengalami kenaikan yang terealisasi 76.650 KK, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 65.070 kenaikan
KK,
apabila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami
yang terealiasasi 84.504 KK , dengan tahun 2011 juga mengalami
kenaikan yang terealisasi 94.027 KK, dengan target RPJMD tahun 2015 sejumlah 85.200 dapat teralisasi ( 124,23% ). a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pemohon KK mengalami kenaikan sejumlah 29.192 pemohon, hal ini disebabkan banyak warga /Kepala Keluarga yang memperbaharui KK sebagai lampiran untuk kepesertaan
BBJS,
dan
juga
dilaksanakannya
mengajukan permohonan sosialisasi
oleh
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di laksanakan di 19 Kecamatan bagi warga yang masih memiliki KK program SQL ( belum bergaris ) untuk segera dirubah menjadi program Oreqel ( KK bergaris ). b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk melaksanakan pencapaian indikator dengan menempatkan
staf dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang disamping melaksanakan pelayanan KTP juga melaksanakan pelayanan KK di 19 wilayah kecamatan. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pencapaian ( indikator ke 1 ) dan ( indikator ke 6 ), dengan
anggaran
pada tahun 2015 sebesar Rp.
614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 ( 84,31%), dengan efisiensi 15,69%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,dengan kegaiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan.
1.6. Jumlah Pemohon KTP yang mendapat pelayanan. Pada tahun 2015 wajib KTP yang mengajukan permohonan KTP sejumlah 44.541 orang dari target 54.580 orang ( 81,61% ), apabila dibandingkan dengan tahun 2014 Keluarga yang mengajukan permohonan KTP mengalami penurunan yang terealisasi 57.090 orang , apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan yang terealisasi 66.366 orang,
apabila dibandingkan dengan tahun
2012 mengalami penurunan yang terealiasasi 124.337 , dengan tahun 2011 juga
13
mengalami penurunan yang terealisasi 207.650 orang, dengan target RPJMD tahun 2015 sejumlah 116.596 belum tercapai. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pemohon sejumlah 12.549
mengalami penurunan
pemohon, hal ini disebabkan wajib KTP yang seharusnya
memperpanjang KTP
sudah menerima KTP-el, dimana KTP-el berlaku untuk
seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan data. c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk melaksanakan pencapaian indikator dengan menempatkan
staf dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang disamping untuk melaksanakan
pelayanan KK juga melaksanakan
pelayanan KTP di 19 wilayah kecamatan . Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator berkaitan dengan kegiatan untuk pencapaian indikator ( ke 1 dan ke 5 ), dengan penggunaan
anggaran dari
pada tahun 2015 sebesar Rp.
614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 ( 84,31%), dengan efisiensi 15,69%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
1.7. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ). pada tahun 2015 Cakupan penerbitan KK sebesar 100%,
apabila dibandingkan
dengan tahun 2014 dan tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (100%), karena dari pemohon KK sejumlah 105.842 orang semua sudah diterbitkan KK ,
berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15
tahun 2013
tentang Rencana
Pencapaian SPM Kabupaten Boyolali, rencana capaian cakupan penerbitan KK mulai di target pada tahun 2013. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pemohon KK mengalami kenaikan sejumlah 29.192 pemohon, hal ini disebabkan banyak warga /Kepala Keluarga yang memperbaharui KK sebagai lampiran untuk
mengajukan permohonan
kepesertaan BPJS, dan dilaksanakannya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di laksanakan di 19 Kecamatan
bagi warga yang
masih memiliki KK program SQL ( belum bergaris ) untuk segera dirubah menjadi program Oreqel ( KK bergaris ). b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi
anggaran untuk pencapaian indikator ini berkaitan
dengan alokasi
anggaran untuk mencapai ( indikator ke 1,5 dan 6 ) dengan alokasi anggaran
14
pada tahun 2015 sebesar Rp. 614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 ( 84,31%), dengan efisiensi 15,69%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,dengan kegaiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan .
1.8. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Indikator ini pada tahun 2015 terealisasi 96,02% dari target 100%,
apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang terealisasi 85,50%, dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 82,57%, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang terealiasasi 90,94%,dan dengan tahun 2011 juga mengalami yang terealisasi 77,51%, pada indikator ini dengan target perjanjian kinerja tidak tercapai . a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini tidak dapat mencapai target, dikarenakan menurunnya jumlah pemohon KTP, disebabkan wajib KTP yang mestinya memperpanjang KTP sudah melaksanakan perekaman KTP-el, walaupun KTP-elnya belum jadi/salah, sekiranya KTP tersebut tidak mendesak untuk digunakan, mereka
menunggu
hasil pencetakan, namun demikian cakupan penerbitan KTP dibanding dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,52%. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk mencapai ( indikator ke 1,5 dan 6,7 ) dengan alokasi anggaran dari APBD
pada tahun 2014 sebesar Rp. 912.808.500,00 terealisasi Rp.
769.182.340,00 ( 84,27), dengan efisiensi 15,73%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,walupun tidak berhasil memenuhi target kinerja, namum secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dan sosialisasi kebijakan kependudukan.
1.9. Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran . Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran tahun 2015 terealisasi 62 % dari target 60 % ( 103.33% ), apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang
terealisasi 59,95% , apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami
kenaikan yang terealisasi mengalami penurunan
51,27%,
yang
apabila dibandingkan dengan tahun 2012
terealiasasi 89,06%,hal ini disebabkan karena
15
perbedaan rumus untuk menilai capaian ( antara Permendagri Nomor 62 tahun 2008 dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang pencapaian SPM ). a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini dapat mencapai target, dikarenakan sejak tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi
anggaran dari APBD
pada tahun 2014 sebesar Rp. 370.548.100,00
terealisasi Rp. 267.121.563,00 ( 72,09%), dengan efisiensi 27,27% , apabila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan dengan anggaran Rp.537.731.150,00. Dengan tahun 2012 mengalami penurunan dengan anggaran Rp. 411.364.500,00 dan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 juga mengalami penurunan yang dianggarkan sebesar Rp. 577.467.00 ,00 c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan kependudukan.
1.10. Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian . Indikator ini pada tahun 2014 terealisasi 1,98% dari target 3 % apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang terealisasi 0,23%. berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15
tahun 2013
tentang Rencana
Pencapaian SPM
Kabupaten Boyolali, rencana capaian cakupan penerbitan Kutipan akte kematian mulai di target pada tahun 2013. a Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini tidak dapat mencapai target, dikarenakan sangat rendahnya pemohon akte kematian, hal ini disebabkan akte kematian
belum digunakan
sebagai peryaratan dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kematian seseorang oleh lembaga Pemerintah maupun lembaga swasta. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi anggaran untuk mencapai taget indikator ini jadi satu dengan kegiatan untuk (indikator 2,6 dan 9), Alokasi
anggaran dari APBD
pada tahun 2014
sebesar Rp. 370.548.100,00 terealisasi Rp. 267.121.563,00 ( 72,09%), dengan efisiensi 27,27%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja,
secara umum program dan kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,
16
dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan kependudukan.
1.11. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat . Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) semester II tahun 2015 mendapat nilai sebesar 81,45 apabila dibandingkan dengan semester II Survey IKM
mengalami
kenaikan dengan
tahun 2014 Nilai
nilai sebesar 77,96,
apabila
dibandingkan dengan semester II tahun 2013 mengalami kenaikan ,yang pada tahun 2013 nilai servey IKM sebesar 80,32, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan dengan tahun-tahun sebelumnya. a. Analisis penyebab kegagalan. Pada indikator ini dapat mencapai target, hal ini disebabkan adanya perubahan sistim pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk kenyamanan dan para pemohon . b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Alokasi anggaran untuk melaksanakan servey IKM pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.400.000,00 ( 50,47% )
dengan
efisiensi sebesar 49,53%, pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 belum ada anggaran untuk melaksanakan servey IKM, tetapi Dispendukcapil sudah melaksanakan servey IKM untuk pelayanan adminduk. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.
3.2
Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015
yang bersumber dari dana APBD Tahun
2015
terealisasi Rp. 2.916.803.635,00 dengan
sejumlah Rp 3.545.431.000,00 dan
penyerapan sebesar 82,27% atau efisiensi sebesar 17,73%. Dan dana yang bersumber dari APBNP (Tugas Pembantuan) TA 2015 sejumlah Rp. 1.950.514.000,00 terealisai sejumlah Rp.1.411.680.458,00 dengan penyerapan sebesar 72,37%. Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama
yaitu
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan dengan 10 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.401.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.032.928.310,00 ( 84,64% ),
17
Dan
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBNP (Tugas Pembantun) tahun 2015
sebesar Rp.1.950.514.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 1.411.680.548,00. Realisasi anggaran pada program penataan administrasi kependudukan yang bersumber dari APBD tahun 2015 sbb :
Tabel 3..2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran dana APBD TA 2015 No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Program / Kegiatan
Realisasi
%
Penataan Adiministrasi Kependudukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
Anggaran
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan data base kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Catatan Sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan
Koordinator 1
381.836.000
308.660.240
80,84%
Dispenducapil
307.698.000
282.131.300
91,69%
Dispenducapil
18.450.000
11.925.000
64,63%
Dispenducapil
614.925.000
518.422.820
84,31%
Dispenducapil
164.395.000
141.238.550
85,91%
Dispenducapil
33.025.000
29.690.000
89,90%
Dispenducapil
139.187.500
125.902.500
90,46%
Dispenducapil
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.700.000
5.400.000
50,47%
Dispenducapil
32.900.000
23.680.000
71,98%
Dispenducapil
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
698.631.500
585.877.900
83,86%
Dispenducapil
2.032.928.310
84,64%
2.401.745.000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Dispendukcapil Bulan Desember 2015.
18
BAB IV PENUTUP
1.1. Simpulan Pada tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Dari 1 (satu) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1)
Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 5 (lima) indikator .
2)
Capaian 75% sampai 100% (Baik)
: 6 (enam) indikator
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100,17% (sangat baik) dan mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2011 yang 103,75%, tahun 2012 yang 105,95%, dan mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang 89,37%, tahun 2014 yang 98,45%. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan belanja langsung pada APBD 2015 sejumlah Rp. 3.545.431.000,00 terealisasi sejumlah Rp.2,916.803.635,00 ( 82,27%), Khusus pada program penataan administrasi kependudukan dari dana yang bersumber dari
APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sejumlah Rp
2.401.745.000,00 terealisasi Rp. 2.032.928.310,00 dengan penyerapan sebesar 84,64% ada efisiensi sebesar 15,36%. Dan dana yang bersumber dari APBNP ( Tugas Pembantuan) tahun 2015 sejumlah Rp 1.950.514.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 1.411.680.458,00, penyerapan sebesar 72,37%.
1.2.
Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a. meningkatkan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya untuk meningkatkan capaian indikator yang masih rendah. b. meningkatkan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja
pelayanan administrasi kependudukan secara berkala; c. meningkatkan
intensitas
pembinaan
administrasi
kepada
pegawai
Dispendukcapil;
18
d. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan KK dan KTP di 19 Kecamatan.. e. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a. melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran; b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja; c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan; d. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efesien; e. menguatkan
komitmen
dari
seluruh
Sumber
Daya
Manusia
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya. f. Mengintensifkan pelayanan jemput bola dengan sarana mobil keliling.
Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI
Drs. AGUS SANTOSO Pembina Tk I NIP. 19601118 197611 1 001
19
