LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Segala puji syukur bagi Ida Sang Hyang Widhi yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2016 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2016 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi. Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan
prinsip-prinsip
transparansi
dan
Good
akuntabilitas
Governance,
yaitu
penyelenggaraan
terwujudnya
pemerintahan
di
Kabupaten Klungkung. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para
pelaksanaan
kegiatan
serta
pihak-pihak
yang
tidak
dapat
disebutkan satu persatu. Harapan
kita
semua
tentunya
penyusunan
LKjIP
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Klungkung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Klungkung
Tahun
2016
ini
dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.
Semarapura,
Pebruari 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG
I Komang Dharma Suyasa.SH.M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19701020 199703 1 006
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring
dan
evaluasi
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2016, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LkjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 3 kepala Bidang, 2 subbagian., dan 9 Seksi, Jumlah pegawai secara keseluruhan 47 orang PNS, 1 orang Honor Daerah, 5 tenaga kontrak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu
Bupati
administrasi
melaksanakan
kependudukan
urusan
dan
pemerintahan
pencatatan
sipil
di
yang
bidang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan . Visi Klungkung
Dinas
Kependudukan
sebagaimana
dan
tertuang
pencatatan
dalam
Sipil
dokumen
Kabupaten
Renstra
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Sewaka Cihna warga menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera “:
Untuk
mewujudkan
Kependudukan
dan
visi
tersebut,
Pencatatan
pada
Sipil
tahun
Kabupaten
2016
Dinas
Klungkung
melaksanakan 3 (tiga ) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.686.408.505 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan ribu lima ratus lima rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2016, menunjukkan bahwa ratarata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran dengan 3 indikator yang telah ditetapkan adalah 84.49 %. Secara keseluruhan capaian kinerja 84.49 % dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014 yang 82.9 %. Sedangkan jumlah belanja langsung untuk pembiayaaan dari APBD Tahun 2016 berjumlah
Rp
2.686.408.505
terealisasi
Rp.2.444.951.398
dengan
penyerapan sebesar 91.01 %. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja . Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem dilaksanakan
akuntabilitas dalam
kinerja
rangka
instansi
pemerintah
meningkatkan
pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
Unit
Organisasi
Eselon
I
pada
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2016, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2016 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
yang
ditetapkan
dalam
dokumen
penetapan
kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan
penyusunan
pertanggungjawaban
kinerja
LkjIP Dinas
adalah
menyajikan
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : 1. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2006
tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata
Cara
Reviu
atas
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018; 1.2. Gambaran Organisasi Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Klungkung
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb : 1. Perumusan
kebijakan
tugas
di
bidang
administrasi
bidang
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Pelaksanaan
kebijakan
tugas
di
kependudukan dan pencatatan sipil ; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Pelaksanaan
administrasi
dinas
tugas
di
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
bidang
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1.2.2
Struktur Organisasi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung
Nomor
9
Tahun
2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Klungkung terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat , terdiri dari a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: a. Seksi Identitas Penduduk ; b. Seksi Pindah Datang Penduduk; c. Seksi Pendataan Penduduk. 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari: a. Seksi Kelahiran b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari : a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT ( SEKRETARIS)
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KA. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
KA. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
K.A BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
KA. SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
KA. SEKSI KELAHIRAN
KA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KA. SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK
KA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
KA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
KA.SEKSI PENDATAAN PENDUDUK
KA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAN DAN KEMATIAN
KA. SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat disampaikan sistem, prosedur
dan
mekanisme
pelaksanaan
tugas-tugas
di
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebagai Organisasi Perangkat daerah yang bertugas untuk mengurusi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih rendahnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan Kepemilikan KTP-el. Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung
dikendalikan
dari
Kemendagri
atau
Ditjen
Dukcapil
Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
sebagai
pelaksana
Tugas
Pembantuan
yaitu
memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTPel yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2016, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Klungkung capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut : a. Jumlah Penduduk Kab. Klungkung
: 231.462 Org
b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP
: 173.761 Org
c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el
: 146.829 Org
d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 26.952 Org. e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman
: 146.829 Org
f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman
: 26.952 Org
KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Klungkung sampai bulan Desember 2016 adalah sebesar 84%. Hal ini disebabkan antara lain : a. Persediaan blanko KTP-el
yang didistribusikan dari Ditjen
Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak; b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai; c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang; d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).
2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan kematian,
Sipil
Khususnya
dikarenakan
Akta
oleh
Kelahiran,
berbagai
perkawinan
faktor.
Fakta
dan
empiris
menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur
antara
0-18
tahun
dimana
cakupan
kepemilikan
Akta
Kelahirannya, posisi s/d Desember 2016, sebagai berikut : a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 64.658 Org. b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun : 42.851 Org Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Desember 2016 sebagai berikut a. Jumlah penduduk berstatus kawin
: 59.400 org
b. Jumlah kepemilikan akta perkawinan : 44.787 Akta Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang
diterbitkan
dari
Kelurahan/Desa
sebagai
persyaratan
administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat. 3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid dan Pemanfaatan Data Yang Belum Optimal. Data kependudukan yang akurat dan valid serta pemanfaatan data,
sangat
dibutuhkan
dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih
belum
validnya
Data
Agregat
Kependudukan
Kabupaten
Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomaly serta penduduk yang tidak mengurus pindah datang ketika menetap ataupun merantau ke daerah lain.
Selain
itu
Pemanfaatan
Data
Kependudukan
yang
yang
diperlukan oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja mereka masih terhadang oleh sarana dan prasarana berupa server warehouse yang belum dimiliki oleh dinas.
1.2.4 SDM OPD Susunan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2016. NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
1.
Kepala Dinas
1
2.
Sekretaris
1
3.
Kepala Bidang
4
4.
Kepala Subag
3
5
Kepala Seksi
11
6
Staf PNS Administrasi dan 31 sopir
7
Tenaga Harian Daerah
1
8
Tenaga Kontrak Administrasi
4
9
Tenaga Kontrak Jaga Malam
1
Jumlah
57 Tabel 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan Tahun 2016 NO
1
JABAT AN
JUMLAH S2
S1
D4
Sarm
D3
SLTA
SLTP
ud
PNS
4
Kepala
1
37
SD
Jumla h
1
7
2
51 1
Dinas 2
Sekreta
1
1
3
4
ris 3
Kepala
1
Bidang 4
Kasubb ag
12
2
14
/
Kasi 5
Staf
2
21
1
5
2
31
Jumlah
4
37
1
7
2
51
1.3
Sistematika Laporan Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan penyajian sebagai berikut : Ikhtisar
Mengemukakan tujuan dan sasaran yang
Eksekutif
ditetapkan dalam penetapan kinerja serta sejauh
mana
pencapaian
tujuan
dan
sasaran tersebut, berikut kendala yang dihadapi. Pada bagian ini disajikan pula langkah-langkah dilakukan
yang
untuk
telah
dan
mengatasi
atau
kendala
tersebut. Bab
I
Pendahuluan
Merupakan pendahuluan yang memuat halhal
umum
Pencatatan serta
Dinas Sipil
uraian
Kependudukan
Kabupaten
singkat
dan
Klungkung
gambaran
umum
Dinas Bab
II
Dalam bab ini diiktisarkan beberapa hala
Perencanaan
penting dalam perencanaan kinerja. Uraian
Kinerja
sasaran, indikator, serta target capaian tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja
Bab
III
Bab ini mengungkapkan hasil pengkuran
Akuntabilitas
kinerja sasaran dan pengukuran efektfitas,
Kinerja
menjelaskan
faktor
keberhasilan
kendala
pencapaian
dan sasaran.
Menyajikan pula akuntabilitas keuangan. Bab IV
Merupakan simpulan
penutup umu
atas
yang
memuat
keberhasilan
dan
kegagalan, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Organisasi 2.1.1 Visi dan Misi Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung 20132018 sebagai berikut: a. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dalam rangka mengemban kepercayaan untuk pelayanan administrasi kependudukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SEWAKA CIHNA WARGA MENUJU KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Penjelasan Visi : Sewaka artinya abdi, cihna artinya tanda dan warga artinya warga atau dapat diartikan penduduk. Jadi Sewaka Cihna Warga dapat diartikan sebagai abdi tanda penduduk atau petugas pelayanan tanda kependudukan. Guna mewujudkan pelayanan yang baik, seorang sewaka harus memiliki dan memahami nilai filosofis yang terkandung dalam Sewaka Cihna Warga yang disinergikan dengan determinan kualitas pelayanan sebagai berikut: 1. Satya/Kehandalan adalah petugas pelayan harus taat pada aturan, disiplin, jujur, dapat dipercaya, mau bekerja sama dalam kebaikan serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. 2. Buddhi/Daya tanggap : Petugas pelayan harus berbudi luhur, berakhlak mulia, mewujudkan prilaku pelayanan yang cepat dan tanggap, ramah, sopan, tidak menyakiti perasaan masyarakat dan prilaku-prilaku
baik
lainnya
yang
berujung
pada
kepuasan
masyarakat. 3. Dharma/Kewajiban: Petugas pelayan harus mengerti tugas dan kewajibannya, mau melaksanakannya dengan baik, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut.
4. Bakti/Empati
):
Petugas
pelayanan
harus
peduli,
memberi
perhatian kepada masyarakat memiliki kesadaran rohani untuk menjadikan
pelayanan
sebagai
salah
satu
kewajiban
umat
beragama sehingga pelayanan diberikan dengan tulus dan iklas. b. Misi Guna mewujudkan visi tersebut diatas maka dijabarkan dalam misi yang harus dilaksanakan, yaitu : “Melaksanakan pelayanan yang cepat, tepat dan professional” Tabel 2.1 Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Pokok-Pokok Visi
Terwujudnya
Tertib
Tertib
Kependudukan, Sewaka Pelayanan
sebuah
Administrasi
Cihna Warga
Administrasi
pelayanan
Kependuduk
Kependudukan
publik di bidang
an
yang
administrasi
melalui
Misi
Penjelasan
Visi
Administrasi Melaksanakan
Misi Memberikan
Sewaka
Cepat,Tepat dan kependudukan
Cihna warga
Profesional
kepada
menuju
masyarakat
Klungkung
dengan
yang
mengedepanka
unggul
dan sejahtera
n
pringsip
pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Klungkung. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Target Kinerja Sasaran Tahun KeNo.
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2
3
4
1 1 Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Sewaka Cihna warga menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera
2.2
Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependuduka n yang Cepat,Tepat dan Profesional
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Klungkung
Mewujudkan penduduk berkualitas melalui tertib administrasi kependudukan
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
Rasio Pasangan berAkta Perkawinan
70,00% 75,00% 82,00% 82,00% 87,00%
Rasio Penduduk berKTP
96,97% 96,98% 96,99% 97,00% 97,00%
70,00% 75,00% 85,00% 87,00% 89,00% Rasio bayi ber-Akta Kelahiran
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome pada program dan output pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tiap tahun anggaran (2013 – 2018) dapat ditentukan indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Rasio Pasangan ber-akta perkawinan 2. Rasio Penduduk ber-KTP 3. Rasio Bayi ber-akta kelahiran Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sasaran 1 Mewujudkan penduduk berkualitas melalui tertib administrasi kependuduk an
Indikator Sasaran 2 Rasio Pasangan ber-Akta Perkawinan Rasio Penduduk ber-KTP Rasio bayi ber-Akta Kelahiran
Kondisi Awal 3
2013 4
Target Kinerja Sasaran Tahun Ke2014 2015 2016 2017 2018 5 6 7 8 9
Kondisi Akhir 10
70,00% 70,00% 75,00% 82,00% 82,00% 87,00% 87,00%
87,00%
96,96% 96,97% 96,98% 96,99% 97,00% 97,00% 97,00%
97,00%
70,00% 70,00% 75,00% 85,00% 87,00% 89,00% 89,00%
89,00%
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra No
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan
1 2 3 1 Rasio pasangan ber- akta perkawinan Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang wajib Akta Perkawinan x 100% 2 Rasio penduduk ber-KTP
Target Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 4 5 6 7 70,00% 75,00% 82,00% 82,00%
Tahun 2018 8 87,00%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 9 87,00%
Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang wajib KTP x 100%
96,97%
96,98%
96,99%
97,00%
97,01%
97,02%
3 Rasio bayi ber-akta kelahiran Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang wajib Akta Kelahiran x 100%
70,00%
75,00%
85,00%
87,00%
89,00%
89,00%
2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian
kinerja
sebagai
salah
satu
komponen
dalam
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga wajib menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya.Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Perubahan mengacu pada
Renstra Tahun 2013-2018,
Renja Tahun 2016 dan DPA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran
2016
Perubahan
Kabupaten Klungkung Tahun
,Perjanjian
kinerja
Perubahan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2016 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya pada tahun 2016. Secara umum penyusunan Perjanjian KinerjaPerubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2016 untuk membangun transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sebagai acuan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja. yang smart. Akhirnya, diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi
pelaksanaan
program/kegiatan
dan
menjadi
acuan
dalam
melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
dalam
tercapai dengan baik
rangka
memastikan
target
kinerja
dapat
Tabel. 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Indikator
No. Sasaran
Sasaran Rasio
Terwujudnya
1
%
82,00
%
97,00
%
87,00
Perkawinan
Berkualitas Melalui
Target
Pasangan
Ber-Akta
Penduduk
Satuan
Tertib
Administrasi Kependudukan
Rasio Penduduk Ber-KTP Rasio Bayi BerAkta Kelahiran
Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran
yang
bersumber
dari
Dana
APBD
sebesar
Rp.
2.686.408.505, dan dana yang bersumber dari APBN TA 2016 untuk Program
Penataan
619.083.000. .
Administrasi
Kependudukan
sebesar
Rp.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung
merupakan
perwujudan
kewajiban
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam
mencapai
sasaran
yang
telah
ditetapkan.
Kinerja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur
kinerja
adalah
menghitung
kuantitas/kualitas
keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa
keluaran
(output)
dan
hasil
(outcome)
sesuai
dokumen
Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan
dan
program
berdasarkan
masukan
(input)
yang
digunakan. b. Hasil
(outcome)
berfungsinya
adalah
segala
keluaran
sesuatu
(output)
yang
kegiatan.
mencerminkan
Hasil
(outcome)
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran
pencapaian
kinerja
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanijian Kinerja. Pada tahun anggaran 2016, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis.
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Indikator
No. Sasaran
Sasaran
Capaian
Satuan
Target
realisasi
%
82,00
24,55
29,93
%
97,00
84,49
87,11
%
87,00
39,11
46.01
kinerja
Rasio Pasangan
1
Terwujudnya
Ber-Akta
Penduduk
Perkawinan
Berkualitas
Rasio
Melalui
Tertib Penduduk
Administrasi
Ber-KTP
Kependudukan Rasio
Bayi
Ber-Akta Kelahiran
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %
= Sangat baik (A)
b. 76 sampai dengan 100 %
= Baik (B)
c. 56 sampai dengan 75 %
= Cukup (C)
d. Kurang dari 55 %
= Kurang (K)
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2016 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Sedangkan evaluasi capaian
dan
akuntabilitas
kinerja
meliputi
analisis
penyebab
keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan
analisis
program/
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja,terdiri dari 2 (dua) indikator kategori Kurang (29,83% dan 46,01%), 1 (satu) indikator kategori baik (87,11 %) Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : 1. Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai tujuan ”Terwujudnya Tertib
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Klungkung “. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah memberikan
Keabsahan
Identitas
dan
Kepastian
Hukum
atas
Dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa
penting
yang
dialami
oleh
Penduduk.
Program
yang
dirumuskan adalah program penataan administrasi kependudukan. Pencapaian Sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO 1
INDIKATOR SATUAN KINERJA Rasio Pasangan %
TARGET 82
REALISASI % CAPAIAN KINERJA 24,55 29,93
Ber-akta 2
Perkawinan
%
97
84,49
87,11
%
87
39,11
46,01
Rasio Penduduk 3
Ber-KTP Rasio Bayi Berakta Kelahiran
Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja,terdiri dari 6 (enam) indikator kategori Cukup
(24,55% dan
39,11%), 1 (lima) indikator kategori baik (84,49 %) akan tetapi keseluruhan indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator : 1.1 Rasio Pasangan ber-akta perkawinan Indikator ini pada tahun 2016 terealisasi 24,55 % dari target 82 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan yang terealisasi 14,9 %, dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang terealisasi 5,2 %, pada indikator ini dengan target perjanjian kinerja tidak tercapai. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan sebelum diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tahun
2013
pasangan
suami
istri
yang
mencatatkan
perkawinannya masih menggunakan sistem registrasi manual . Nomor
registerasi
pencatatan
perkawinan
tersebut
harus
dimasukkan dalam sistem SIAK tersebut agar data yang tersimpan dan rasio pasangan yang memiliki akta perkawinan mudah diakses sebagai bahan laporan. Realita yang terjadi adalah rasio pasangan yang sudah memiliki akta perkawinan sebenarnya sudah hampir mencapai 80 % akan tetapi sebagian besar nomor registernya
belum masuk dalam sistem SIAK sehingga data capaian yang tersimpan pada SIAK masih belum tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM untuk menginput nomor registrasi tersebut ke dalam sistem SIAK karena intensitas pekerjaan atau pelayanan kepada masyarakat yang sangat padat serta dalam proses penginputan tersebut kita harus membongkar arsip yang telah tersimpan di ruang arsip untuk mencatat nomor registrasi akta perkawinannya. Alternatif solusi yang sudah dilakukan antara lain : - Memberdayakan semua SDM yang ada pada dinas untuk melakukan
penginputan
di
sela
waktu
senggang
dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyrakat. - Melaksanakan lembur pada hari pendek jam kerja untuk melakukan penginputan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk
melaksanakan
pencapaian
indikator
dengan
memberdayakan pejabat dan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
menambahkan
untuk
aplikasi
menginput penginputan
data
tersebut
tersebut
pada
serta semua
komputer yang ada di dinas serta dan dengan penggunaan anggaran dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp.173.371.000,terealisasi Rp. 158.476.010,- ( 91,41%), dengan efisiensi 8,59 % . c. Analisis
Program/
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan. Pencapaian indikator dari target 82% tercapai 24,55 % Program/kegiatan
yang
dilaksanakan
dapat
mengukur
kinerja,walupun tidak berhasil memenuhi target kinerja, namum secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan dapat mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan,
dengan
kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil . 1.2.
Rasio Penduduk Ber-KTP . Indikator ini pada tahun 2016 terealisasi 84,49% dari target
97%,
apabila
dibandingkan
dengan
tahun
2015
mengalami kenaikan yang terealisasi 8,29 %. Pada indikator ini target ini tidak tercapai. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Belum semua wajib KTP melaksanakan perekaman KTP-el, mereka tidak melaksanakan perekaman KTP-el namun demikian tingkat
kepemilikan
KTP-el
dibanding
mengalami kenaikan sebesar 76,2 %.
dengan
tahun
2015
Hambatan /permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target adalah disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang juga disebabkan karena SIAK / jaringan internet sering mengalami gangguan baik dari pusat, sehingga jaringan internet tergantung kondisi
alam/letak
geografis,
hal
ini
berakibat
pada
proses
pelayanan KTP, baik pada proses perekaman maupun proses pencetakan KTP-el serta distribusi blangko KTP-el masih terpusat di kementerian dalam negeri. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk mencapai pada indikator ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa dengan memanfaatkan Seluruh staf yang ada secara bergilir mengingat SDM yang ada masih terbatas, dan dengan anggaran dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp. 698.181.000,00 terealisasi Rp. 661.239.930,00 ( 94,7 %), dengan efisiensi 5,3 % . c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pembentukan dan Penataan Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK. 1.3. Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran . Indikator ini tahun 2016 terealisasi 39,11 % dari target 87 % , apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan yang terealisasi 17,75 %. Indikator ini pun belum tercapai. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan. Pada indikator ini tidak sebelum
diberlakukannya
Kependudukan
di
tahun
mencapai target, Sistem
2013
Informasi
pencatatan
dikarenakan Administrasi
kelahiran
yang
membuat kelahiran masih menggunakan sistem registrasi manual .
Nomor
registrasi
dimasukkan
dalam
pencatatan sistem
SIAK
kelahiran tersebut
tersebut agar
data
harus yang
tersimpan. Realita yang terjadi adalah sebenarnya sudah hampir 70 % warga masyarakat yang membuat akta kelahiran akan tetapi sebagian besar nomor registernya belum masuk dalam sistem SIAK sehingga data capaian yang tersimpan pada SIAK masih belum tercapai dari target yang telah ditetapkan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM untuk menginput nomor registrasi tersebut ke dalam sistem SIAK karena intensitas pekerjaan atau pelayanan kepada masyarakat yang sangat padat serta dalam proses penginputan tersebut kita harus membongkar arsip yang telah tersimpan di ruang arsip untuk mencatat nomor registrasi akta kelahirannya. Alternatif solusi yang sudah dilakukan antara lain : - Memberdayakan semua SDM yang ada pada dinas untuk melakukan
penginputan
di
sela
waktu
senggang
dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyrakat. - Melaksanakan lembur pada hari pendek jam kerja untuk melakukan penginputan - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk
melaksanakan
pencapaian
indikator
dengan
memberdayakan pejabat dan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
menambahkan
untuk
aplikasi
menginput penginputan
data tersebut
tersebut pada
serta semua
komputer yang ada di dinas serta dan dengan penggunaan anggaran dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp.173.371.000,terealisasi Rp. 158.476.010,- ( 91,41%), dengan efisiensi 8,59 % . c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan kinerja,dan
berhasil
yang
dilaksanakan
memenuhi
target
dapat
kinerja,
mengukur
secara
umum
program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan
indikator
kinerja
yang
telah
ditetapkan,dengan
kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil. 3.2 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir Disajikan capaian kinerja sasaran strategis untuk tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah :
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2014-2016 No
Sasaran
Indikator Sasaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Capaian Target (%) Realisasi (%) Target (%) Realisasi (%) Target (%) Realisasi (%) Kinerja
1 Terwujudnya Rasio Pasangan Penduduk Ber-Akta Berkualitas Melalui Perkawinan 70 Tertib Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk 96,97 Ber-KTP Rasio Bayi Ber70 Akta Kelahiran
5,2
75
14,9
82
24,55
29,93
99,9
96,98
8,29
97.00
84,49
87,11
15,23
75
17,75
87
39,11
46.01
3.3 Capaian Kinerja Target Renstra Sesuai Renstra target capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai tahun 2016 yang terendah adalah
29,93
persen
pada
Rasio
pasangan
ber-Akta
Perkawinan
sedangkan yang tertinggi adalah 87,08 persen pada Rasio Penduduk berKTP. Melihat hal ini kesadaran penduduk untuk membuat Akta Perkawinan masih rendah. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2013-2018 No
Sasaran
Indikator Sasaran
1
Terwujudnya
Rasio
Penduduk
Pasangan
Berkualitas
Ber-Akta
Melalui
Renstra Target
Realisasi
Capaian
Akhir
s.d Tahun
Renstra
2016
87,00
24,55
29,93
97,00
84,49
87,11
89,00
39,11
46.01
Tertib Perkawinan
Administrasi
Rasio
Kependudukan Penduduk Ber-KTP Rasio
Bayi
Ber-Akta Kelahiran 3.4 Realisasi Anggaran Alokasi
dan
realisasi
anggaran
Belanja
Langsung
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2016 sejumlah Rp 2.686.408.505,00
dan
terealisasi
Rp.
2.444.951.398,00
dengan
penyerapan sebesar 91,01 % atau efisiensi sebesar 8,99 %. Dan dana yang bersumber dari APBNP (Tugas Pembantuan) TA 2016 sejumlah Rp. 619.083.000,00
terealisasi
sejumlah
Rp.567.490,900,00
dengan
penyerapan sebesar 91,6 %. Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan dengan 4 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang
bersumber
dari
APBD
pada
tahun
2016
sebesar
Rp.
1.009.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 950.215.000,00 ( 94,17% ), Realisasi
anggaran
pada
program
penataan
administrasi
kependudukan yang bersumber dari APBD tahun 2015 sbb : Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana APBD TA.2016 No
Sasaran Strategis Program/Kegiatan
1 Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan
Anggaran
Realisasi
%
Koordinator
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 2. Kegiatan Pembentukan dan Penataan Koneksi (Interphase Tahap Awal) NIK 3. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
1.009.067.000
950.215.000 94.17
Disdukcapil
308.346.000
284.504.400 92.27
Disdukcapil
209.355.000
201.144.680 96.08
Disdukcapil
137.515.000
130.499.160 94.9
Disdukcapil
180.480.000
175.590.850 97.29
Disdukcapil
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
173.371.000
158.476.010 91.41
Disdukcapil
BAB IV PENUTUP 5.1. Simpulan Pada tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja
yang
telah
ditetapkan
dalam
Perjanjian
Kinerja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2016, menunjukkan indikator kinerja belum sesuai target yang ditetapkan namun secara umum pencapain kinerja menunjukkan ratarata
50
persen.
Hal
ini
menandakan
pelayanan
Administrasi
Kependudukan belum maksimal. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 50 % Cukup. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan belanja langsung pada APBD 2016 sejumlah Rp. 2.686.408.505,00 terealisasi sejumlah Rp. 2.444.951.398,00
(
91.01%),
Khusus
pada
program
penataan
administrasi kependudukan dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sejumlah Rp1.009.067.000,00 terealisasi Rp. 950.215.000,00 dengan penyerapan sebesar 94,17% ada efisiensi sebesar 5,83 %. 5.2. Saran Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya untuk meningkatkan capaian indikator yang masih rendah. b. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala; c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi kepada pegawai; d. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan; e. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan. Sedangkan
upaya
Dinas Kependudukan
yang dan
dilakukan Pencatatan
agar kinerja Sipil
Kabupaten
Klungkung lebih baik dan akuntabel antara lain : a. melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran; b. meningkatkan
kualitas
dan
sinkronisasi
dokumen-dokumen
perencanaan dan kinerja; c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan; d. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efesien; e. menguatkan komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
untuk
meningkatkan
kinerjanya. f. Mengintensifkan pelayanan jemput bola dengan sarana mobil keliling.
Semarapura,
Pebruari 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG
I KOMANG DHARMA SUYASA.SH.M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19701020 199703 1 006
