LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LKj IP-OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LKj IP-OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl.Veteran No. 7 Telp. (0293) 362070, Fax. (0293) 362072 e-mail : [email protected] website : dispendukcapil.magelangkota.go.id MAGELANG 56117

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LKj IP-OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl.Veteran No. 7 Telp. (0293) 362070, Fax. (0293) 362072 e-mail : [email protected] website : dispendukcapil.magelangkota.go.id MAGELANG 56117

(i)

KATA PENGANTAR Visi rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sesuai dokumen renstra Dinas tahun 2016-2021 ikut menyukseskan visi RPJM-D Kota Magelang 2016-2021 yaitu : “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKATNYA YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Melalui

visi

tersebut

akan

diwujudkan

Peningkatan

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan yang Profesional Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib dan Tidak Diskriminatif dengan melaksanakan Misi I yaitu : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat

didukung

partisipasi

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan nya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemrintah,

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ii

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat diukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 diharapkan : 1. Semakin meningkatnya ketercapaian tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

(good

governance dan clean government); 2. Mendorong

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang jelas, terukur, efektif dan tepat yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Capaian Kinerja Dinas akan dapat diketahui secara pasti sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang; 4. Merupakan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Magelang. Semoga dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tahun 2016 ini dapat bermanfaat semua pihak.

Magelang,

April 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

Drs. H A R T O K O Pembina Utama Muda NIP. 19581117199003 1 002

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Magelang Tahun 2016-2021, dalam kinerjanya berorientasi dan mendukung penuh pada terwujudnya visi RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKATNYA YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS” dengan mengemban amanat Misi 1, yaitu

:

MENINGKATKAN

SUMBER

DAYA

MANUSIA

APARATUR

YANG

BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DENGAN MENGOPTIMALKAN KEMAJUAN TEKOLOGI SEBAGI DASAR TERCIPTANYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH SERTA TANGGAP TERHADAP PEMENUHAN ASPIRASI MASYARAKAT, MAMPU

MENINGKATKAN

DAN

MENGELOLA

POTENSI

DAERAH

DALAM

RANGKA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIDUKUNG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan yang dilaksanakan dalam mengemban amanat Misi 1 RPJM-D Kota Magelang Tahun 20162021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kependudukan; 2. Pengembangan sistem aplikasi penerbitan dokumen kependudukan; 3. Mendukung tercapainya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dengan Mewujudkan Pelayanan yang Berbasis eservant (pelayanan berbasis teknologi dan terstandarisasi); 4. Mewujudkan tercapainya Cakupan SPM.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang vii

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran, nilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tahun 2016 pada Misi-1 dengan Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Cepat, Tepat dan Akurat Berbasis Teknologi Informasi mencapai nilai 96, 25 % atau dikategorikan sangat berhasil. Hal ini didukung dengan pencapaian cakupan penduduk memiliki KTP-el sebesar : 95,29 %; cakupan penduduk memiliki KIA sebesar : 36,22 %; kepemilikian akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar : 924 orang; persentase kepemilikan kartu keluarga (KK) di Kota Magelang sebesar : 99,36%; persentase kepemilikan akta kematian sebesar : 41,29 %; cakupan

penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar : 89,70 % dan

untuk cakupan penerbitan akta perkawinan, cakupan penerbitan akta perceraian, cakupan penerbitan akta kutipan II, cakupan penerbitan akta pengakuan anak, cakupan penerbitan akta pengesahan anak, cakupan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran karena perubahan nama, cakupan penerbitan cakupan catatan pinggir pengangkatan anak masingmasing sebesar :100 %. Sedangkan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada beberapa kegiatan yang capaiannya di bawah 50 % antara lain : penyediaan jasa surat-menyurat sebesar : 31,25 %, hal ini dikarenakan volume pengiriman surat-menyurat frekuensinya lebih sedikit tetapi dengan biaya yang lebih tinggi; penyediaan bahan logistik kantor sebesar : 6,6 %, hal ini dikarenakan adanya kerusakan genset.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang viii

Halaman Judul ……………………………………………………………....

i

Kata Pengantar …………….....………………………………………….....

ii

Daftar Isi ………………………………..……………………………………..

v

Daftar Tabel dan Gambar ………………………………………………….

vi

Ringkasan Eksekutif ………………………………………………….…….

vii

Bab I

PENDAHULUAN A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kota

Magelang ………………………………………………….. B. Gambaran

Umum

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Magelang …………….……..…. C. Sistematika Kependudukan

Penyusunan dan

LKj

IP

Pencatatan

17

Dinas

Sipil

Kota

Magelang …………………………………………………... Bab II

1

25

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021 ………….…....

26

B. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 ……………………………………….…….… Bab III

Bab IV

30

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi……………...……….…….

34

B. Pengukuran Kinerja …………………………….………..

40

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …….………..

41

D. Akuntabilitas Keuangan ………………………….……..

50

PENUTUP A. Kesimpulan …………………………………..….………...

52

B. Strategi Peningkatan Kinerja ………………….……….

53

C. Strategi

Pemecahan

Masalah

dan

Langkah

Antisipatif ……………………..…………………………...

54

Lampiran - Lampiran …………………………………………….……….…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang v

Tabel 1.1

Tabel Mobilitas dan Mutasi Penduduk Kota Magelang Tahun 2016 .................................................................

Tabel 1.2

13

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Magelang

Berdasarkan

Golongan

dan

Tingkat

Pendidikan Tahun 2016................................................. Tabel 1.3

19

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Berdasarkan Eselon dan Non Eselon Tahun 2016 .................................................................

20

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Kantor Kondisi Tahun 2016 ..........

21

Tabel 2.1

Program

dan

Anggaran

Perjanjian

Kinerja

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil .................................. Tabel 2.2

Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........................

Tabel 2.3

33

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .......................................................................................

Tabel 3.2

Capaian

Target

Berdasarkan

dan

Realisasi

Perjanjian

Kinerja

Indikator

34

Sasaran,

Tahun

2016

....................................................................................... Tabel 3.3

35

Capaian Indikator Sasaran Berdasarkan Target Renstra 2016 - 2021 ……………………………………………………………

Tabel 3.4

31

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .......................................................................................

Tabel 3.1

31

36

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021, Pada Tahun 2016 …………………………………………………….

37

Tabel 3.5

Evaluasi Kinerja Per Tujuan ……………………………………...

46

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 ……………………

50

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ………………………………………………..

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang vi

BAB I PENDAHULUAN A. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG a) Dasar Pembentukan Organisasi Struktur

Bagan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor

3 Tahun

2016, Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. b) Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah digambarkan dalam Struktur Organisasi Gambar 1.1 sebagai berikut : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang KEPALA DINAS Drs. HARTOKO NIP. 19581117199003 1 002

SEKRETARIS Drs. BAMBANG SUPRAWATA NIP. 19611021 199203 1 002

KA SUB.BAG.PERENC DAN KEUANGAN AGUS SUHARTONO,SE. M.Si NIP. 19680418 198903 1 008

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL -

KABID. PELAY. PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN TRUSTIARININGSIH, SS NIP. 19620621 199503 2 002

KASI. IDENTITAS PENDUDUK SISKA YUNI HARTANTI, SE NIP. 19840625 2010012035

KASI. PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK RETA KUMALASARI, SP, Msi NIP. 19760710 200003 2 006

KABID. PELAY. PENCATATAN SIPIL ENDRAT ENERGIARSIO, SIP NIP. 19670525 199803 1 007

KASI. KELAHIRAN & KEMATIAN NUROECHAH, S.Sos NIP. 19611210 198206 2 003

KASI. PERKAWINAN, PERCE RAIAN, PERUB. STATUS ANAK & PEWARGANEGARAAN SUWARTI, SH NIP. 19680204 198603 2 003

KA.SUB.BAG UMUM & KEPEGAWAIAN AZIS AGUS SUSIANTO, SH NIP. 19611001 199009 1 001

KABID. PIAK & PEMANFAATAN DATA Ir. AGUNG WIDHIANTORO,MT NIP. 19690318 199603 1 004

KASI. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN RATNA KUSTIYANTI, S.Sos NIP. 19710514 199803 2 007

KASI. KERJASAMA DAN INOVASI M. HUFRON GUNAWAN, M.Eng NIP. 19790331 200501 1 011

Gambar 1.1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

bimbingan

kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Adapun

Struktur

Organisasi

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Magelang adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi : 1) Seksi Identitas Penduduk; 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi : 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan; e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, membawahi : 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK); 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. f. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dibantu

Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Sekretariat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 2

Sekretariat

mempunyai tugas pokok, memberikan pelayanan

administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN pada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi : a. Pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas. b. Perencanaan

penyusunan

program

dan

kegiatan

di

lingkungan Sekretariat. c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaiandinas. d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. e. Pengawasan

dan

pengendalian

program

dan

kegiatan

Sekretariat. 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk c. Pelaksanaan

kegiatan

Bidang

Pelayanan

Pendaftaran

Penduduk. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil


Bidang

Pencatatan

Sipil

mempunyai

tugas

pokok,

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. b. Pengoordinasianpelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. c. Pelaksanaan kegiatan BidangPelayanan Pencatatan Sipil. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 4. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan

administrasi

di

bidang

kependudukan,

kependudukan,

pemanfaatan

pengelolaan

kerja

sama

data

dan

informasi

administrasi dokumen

kependudukan serta inovasi administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan

administrasi

administrasi

kependudukan,

dokumen

kependudukan

kependudukan, pemanfaatan serta

inovasi

kerjasama data

dan

pelayanan

administrasi kependudukan. b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. c. Pelaksanaan kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Lingkungan Dinas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 4

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: a. Perumusan

rencana

dan

kebijakan

teknis

di

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil; b. Pengoordinasian

dan

pengarahan

dalam

penyusunan

program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Pengendalian

dan

pembinaan

terhadap

pelaksanaan

operasional di lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada rincian tugas sebagai berikut : a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Merumuskan kebijakan teknis di bidangkependudukan dan pencatatan sipil. c. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas. d. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan

kegiatan

pada

Sekretariat

dan

Bidang-bidang

di

bawahnya. e. Menyelia pendaftaran dan pencatatan bagi penduduk Kota Magelang baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sesuai ketentuan yang berlaku.


f.

Menetapkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), perubahan atas pindah datang penduduk dan laporan data penduduk.

g. Menetapkan

pencatatan

dan

penerbitan

Kutipan

Akta

Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati,Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Akta Kematian, Pengangkatan

Anak,

Pengakuan

dan

Pengesahan

Anak,

Perubahan Nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan permasalahan kependudukan. h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. i.

Mengoordinasikan

dan

bertanggung

jawab

atas

proses

pengadaan barang/jasa di lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

k. Mengendalikan

pengelolaan

keuangan,

kepegawaian

dan

barang milik daerah dilingkup tugasnya. l.

Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

m. Memberikan

saran/pertimbangan

kepada

atasan

sebagai

bahan pertimbangan sesuai bidangnya. n. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporanpelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil. o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 2. Aspek Strategis Organisasi Otonomi Daerah membawa konsekuensi perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Perubahan paradigma baru struktur hubungan antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini sebagai penyelenggara negara adalah pemerintah mendapat tuntutan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 6

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government). Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih terus diupayakan oleh negara. Dengan perubahan peraturan per undang-undangan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan perubahan

sehingga

tatanan

benar-benar

kehidupn

membawa

masyarakat,

konsekuensi

berbangsa

dan

bernegara menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian arah kebijakan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah : 1. Menjadikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan melalui penyediaan registrasi yang akurat; 2. Menyelenggarakan

administrasi

kependudukan

untuk

mengakomodir hak penduduk dan perlindungan sosial; 3. Menciptakan

Sistem

Administrasi

Kependudukan

(SIAK)

berbasis teknologi informasi melalui komitmen berbagai pihak; 4. Mengelola sistem dan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa : ”Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan

berwenang

melaksanakan

pelayanan

dalam

urusan

Administrasi Kependudukan” dan bernaung pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. Pada Bab II Penyelenggaraan Kewenangan Pasal 1 disebutkan bahwa : “Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan adalah

Pemerintah,

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan

Administrasi

kewenangan

mengenai

Kependudukan”. Urusan

Di

Administrasi

Kota

Magelang

Kependudukan

diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.


Dalam

rangka

kependudukan

mewujudkan

secara

nasional,

tertib

Negara

administrasi

Kesatuan

Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan

dan

Peristiwa

Penting

yang

dialami

oleh

Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Peningkatan

pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan

Administrasi

Kependudukan

yang

profesional,

memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskiriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan

kependudukan.

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan secara nasional meliputi : koordinasi antar instansi dan antar daerah; penetapan sistem, pedoman, dan standar; fasilitasi dan sosialisasi; pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi; pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang

dilakukan

meliputi

:

oleh

bupati/walikota

koordinasi

dengan

penyelenggaraan

kewenangan Administrasi

Kependudukan; pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; pengaturan teknis

penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; pembinaan dan

sosialisasi

penyelengaraan

Administrasi

Kependudukan;

penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan

Administrasi

pembantuan;

Kependudukan

penyajian

Data

berdasarkan

Kependudukan

tugas berskala

kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan

dan

dibersihkan

oleh

Kementrian

yang

bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 8

dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut berarti Dinas ini harus

mampu

merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dalam segala gerak langkahnya

dapat

melaksanakan

masyarakat

dengan

pelayanan

sebaik-baiknya

sehingga

umum

kepada

pembangunan

daerah terutama pembangunan bidang kependudukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara rinci peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sesuai Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi,

Pencatatan

Serta Sipil

Tata Kota

Kerja

Dinas

Magelang.

Kependudukan

Rincian

Tugas

dan

dalam

pemanfaatan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan dapat dilihat dari kontribusi pelaksanaan tugas yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. b. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan

kegiatan

pada

Sekretariat

dan

Bidang-bidang

di

bawahnya. c. Menyelia pendaftaran dan pencatatan bagi penduduk Kota Magelang baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sesuai ketentuan yang berlaku. d. Menetapkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), perubahan atas pindah datang penduduk dan laporan data penduduk. e. Menetapkan

pencatatan

dan

penerbitan

Kutipan

Akta

Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Akta Kematian, Pengangkatan

Anak,

Pengakuan

dan

Pengesahan

Anak,


Perubahan Nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan permasalahan kependudukan. f.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Mengoordinasikan

dan

bertanggung

jawab

atas

proses

pengadaan barang/jasa di lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun

Lingkungan

Strategis

yang

berpengaruh

di

Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang adalah : a. Menetapkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), perubahan atas pindah datang penduduk dan laporan data penduduk. b. Menetapkan

pencatatan

dan

penerbitan

Kutipan

Akta

Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Akta Kematian, Pengangkatan

Anak,

Pengakuan

dan

Pengesahan

Anak,

Perubahan Nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan permasalahan kependudukan. Identitas

kependudukan

dalam

kaitan

dengan

pemberian status hukum kependudukan setiap penduduk Kota Magelang diwujudkan melalui pendaftaran penduduk yang

keluarannya

berupa

kepemilikan

Kartu

Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan, sedangkan dalam bidang pencatatan sipil keluarannya berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan serta Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dokumen-dokumen tersebut di atas adalah suatu hal penting berkenaan dengan jaminan kepastian dan kedudukan hukum seseorang, oleh karena arti penting yang sedemikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 10

itu

maka

pelayanan

pencatatan

dan

pendaftaran

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang memiliki posisi strategis demi mengatur hubungan hukum seseorang dalam interaksinya dengan sistem sosial yang lebih luas. 3. Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan LAKIP atau LKj IP dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk Kota Magelang meliputi antara lain : 1)

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

4)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia;

5)

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 6)

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2002

tentang

Perlinduangan Anak; 7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 8)

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2006

tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia; 9)

Undang-Undang

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor

24

Tahun

2013

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan; 15) Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 18) Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 19) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 21) Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


23) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; 26) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahu 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 30) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang: 31) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 32) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 33) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;


34) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang; 35) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 36) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021; 37) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 38) Peraturan Daerah Kota Magelang tentang

Perubahan

Anggaran

Nomor 8 Tahun 2016

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Kota Magelang Tahun 2016; 39) Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan

Dokumen

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah; 40) Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang; 41) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007

tentang

Pedoman

Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama; 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; 43) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah; 44) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

tentang

Petunjuk

Penyusunan

Indikator Kinerja Utama; 45) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman


Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

dan

Tahapan, Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68

Tahun

2012

tentang

Tata

Cara

Pelaporan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 49) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota; 50) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan dari penyusunan LKj IP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka

Intruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

menyampaikan

Pemerintah, Laporan

maka

setiap

Akuntabilitas

instansi

Kinerja

harus

Pemerintah

(LAKIP), mulai tahun 2014 LAKIP nomenklatur namanya berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada setiap akhir tahun anggaran. LAKIP atau LKj IP berisi tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKj

IP)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tahun 2016 disusun dengan maksud untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas selama

1

(satu)

tahun

angggaran

dengan

tujuan

untuk

memberikan informasi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, serta dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran perbaikan perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja yang lebih baik dalam rangka penentuan rencana program dan kegiatan tahun berikutnya. Dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP),

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penilaian penyelenggaraan pemerintahan jelas, tepat, terukur, dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian berkaitan akuntabilitas kinerja pemerintah mendapatkan perannya yang sangat strategis. Sistem tersebut meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran sampai dengan pelaporannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 16

Pada tahap pelaporan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) selain sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, sesungguhnya juga merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi. Informasi yang telah tersajikan dalam dokumen LKj IP sangatlan penting guna perbaikan

perencanaan

dan

sebagai

pertimbangan

dalam

pengambilan kebijakan lebih lanjut. Untuk

mengetahui,

menilai

sekaligus

mengevaluasi

pertanggung jawaban pelaksanaan misi organisasi pemerintah daerah khususnya kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kinerja

Sipil,

Instansi

maka

diterapkanlah

Pemerintah

yang

Sistem

muara

Akuntabilitas

akhirnya

berupa

keinginan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pencatatan dan pendaftaran penduduk sesuai Visi renstra K/L Direktorat Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu : “MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG

SEJALAN

DENGAN

TUNTUTAN

PELAYANAN

YANG

PROFESIONAL, MEMENUHI STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI, DINAMIS, TERTIB, DAN TIDAK DISKRIMINATIF “. B. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG 1. Cakupan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah

penduduk

Kota

Magelang

berdasarkan

data

pelayanan Per 31 Desember 2016 sejumlah 125.740 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 43.026 tersebar di 191 RW dan 1.021 RT yang terbagi kedalam 3 (tiga) Kecamatan 17 (tujuh belas) Kelurahan sewilayah Kota Magelang seluas 18,12 kilometer persegi. Perlu disadari bahwa jumlah penduduk kota Magelang tersebut bukanlah jumlah yang statis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, oleh karena itu persoalan mobilitas dan mutasi penduduk harus selalu diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga setiap saat


tersedia Data Kependudukan yang akurat dan dapat diakses oleh stakeholders yang membutuhkan. Mobilitas dan mutasi penduduk Kota Magelang (Data surat pindah masuk dan pindah keluar yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang)

selama

tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1 Tabel Mobilitas dan Mutasi Penduduk Kota Magelang Tahun 2016 TRIWULAN

LAHIR

MATI

PINDAH

DATANG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Triwulan I

420

141

437

619

Triwulan II

420

165

355

715

Triwulan III

412

157

400

636

Triwulan IV

455

228

356

716

Jumlah

1.707

691

1.548

2.324

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 2. Lokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang terletak ditengah Kota Magelang berlokasi di Jalan Veteran No. 7 Telp. (0293) 362070, Fax. (0293) 362072 Magelang, merupakan lokasi yang paling strategis untuk pelayanan umum karena mudah dijangkau dari segala penjuru Kota Magelang. Dari penjabaran tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang memiliki peran strategis dalam hal : a. Pemberian identitas dan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa penting (pengakuan dan pengesahan anak, adopsi, kematian, perceraian, perkawinan, kelahiran) dan kejadian penting

(perubahan

nama

individu,

perubahan

agama,

perubahan pendidikan, perubahan jenis kelamin, perubahan jenis pekerjaan, perubahan nama kepala keluarga, pendaftaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 18

biodata, perpindahan yang dialami penduduk) yang diujudkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. b. Pembangunan

tertib

administrasi

kependudukan

yang

bermuara kepada pembentukan database kependudukan yang valid dan mutakhir serta dapat diakses secara real time yang sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan di Kota Magelang pada umumnya serta secara khusus sangat menunjang

kelancaran

penyelenggaraan

pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil bagi warga Kota Magelang. 3. Sumber Daya Manusia Selanjutnya untuk melengkapi Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang guna kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah ditempatkan sejumlah pegawai yang terdiri dari 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu penjaga malam. Perincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini : Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 Golongan

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV Jumlah

SD

-

1

-

-

1

SLTP

-

-

-

-

-

SLTA

-

2

6

-

8

D-III

-

3

1

-

4

S-1

-

-

6

4

10

S-2

-

-

3

1

4

Jumlah

-

6

16

5

27

Pendidikan

Sumber Data :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah).


Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan eselon dan non eselon dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini : Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Berdasarkan Eselon dan Non Eselon Tahun 2016 Tingkatan Eselon

Jumlah

Keterangan

Eselon II B

1

Ka.Dinas

Eselon III A

1

Sekretaris

Eselon III B

3

Ka.Bidang

Eselon IV A

8

Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian

Non Eselon

14

Staf

Jumlah

27

Personil

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah). 4. Sarana dan Prasarana Kantor Sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Per 31 Desember 2016 antara lain tercantum dalam tabel 1.4 sebagai berikut :


Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Kantor Kondisi Tahun 2016 No

Jenis

1.997 m2

Nilai (Rp) 4.327.499.000

Genset Mobil

2 unit 3 unit

24.750.000 403.421.500

4

Sepeda Motor

7 unit

79.275.000

5 6 7

Composter Mesin Laminating Brankas, Rak Besi, Rak Arsip Besi, Filling Cabinet, Almari, Rak Server, Almari 2 pintu Roll O Pack OHP/Proyektor Pisau pemotong kertas LCD Mesin Nomor Antrian Mesin Nomor Antrian Meja komputer, Meja 1 biro, Meja Counter, Kursi Kerja, Meja Kursi Kerja 1/2 Biro, Meja Kursi Tamu, Meja Kursi komputer,

1 unit 1 unit 40 unit

558.971 1.164.950 -

4 unit 1 unit 3 unit 2 unit 1 set 1 unit 91 unit

85.367.000 -

1

Tanah Bangunan Kantor

2 3

8 9 10 11 12 13 14

Jumlah


Tahun Pembelian / Perolehan 2015 2006, 2008 2007, 2000, 2004 1996,2001, 2003,2007, 2007,2007, 2007 2013 2009 2016 -

Keterangan Tanah Untuk Bangunan Gedung Kondisi baik 1 sedan, 2 minibus, kondisi baik Kondisi Baik : 6, rusak ringan : 1 Kondisi Kondisi Kondisi rusak Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi rusak

Baik : 1 Rusak : 1 Baik, sebagian Baik rusak Baik Baik Rusak Baik Baik, sebagian

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kursi Petugas Pencatatan Perkawinan, Kursi Peserta Pencatatan Perkawinan, Meja Pencatatan Perkawinan, Almari/Buffet, Sekat meja Pelayanan, Kursi tunggu Gorden AC AC 2 PK, Panasonic AC11 PK, Panasonic Lemari es 2 pintu (dari DKK) Dispenser (dari DKK) Dispenser, Sanken TV Stabilizer Peralatan Musik/Publik Adres Sound System Wireless Camera/tustel Tangga Alumunium Tabung Pemadam Kebk. Instalasi Perangkat Utama SIAK dan pendukungnya Komputer Komputer server Laptop Card reader (Perangkat Pembaca KTPElektronik Terintegrasi) Card reader (Perangkat Pembaca KTPElektronik Terpisah)

100 m 16 unit 6 unit 1unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 8 unit 1 set 1set 1 unit 3 unit

49.339.800 5.508.800 2.611.200 8.127.700 -

1 buah 4 buah 1 set

-

-

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi baik 1 dan rusak 2 Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

16 4 17 25

unit unit unit unit

-

-

Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi

3 unit

-

-

Kondisi Baik


2016 2016 2016 2016 -

Baik Baik Baik Baik

36

Printer

37 unit

-

37 38 39

Printer Fargo, HDP 5000 Printer Epson, L 1800 UPS


93.561.910 9.681.800 -

2016 2016 -

40 41

Connector Memory Server DIMM 26 GB, Harddisk Eksternal Scanner

1 buah 12 buah

282.200 -

2016 -

3 unit

-


4.764.700 -

2016 -

Kondisi baik 2 dan rusak 1 Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

1.819.500 -

2016 -

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54

Router Modem Acesoris Komputer, Peralatan Jaringan Komputer, Switch managed, Crimping tool cat 6, Kabel STP AMP, Connector, Kabel UTP cat 6 Wireless Crimping Tool 5 e Meja Kerja Pejabat Meja Kerja 1 biro, Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja Eslon II dan Kursi kerja Mesin laminating Faximile, PABX Parabola Almari Istrumen (dari DKK) Sterilisator Botol, Pompa Asi, Cooler Bag (dari DKK) Bangunan gedung kantor

-

-

1 unit 26 unit 2 2 1 1 3

Kondisi baik dan sebagian rusak Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi baik dan sebagian rusak Kondisi Baik Kondisi Baik

unit unit unit unit unit

-

-

Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi

4 unit

-

-

Gedung pelayanan,


baik 2 Baik Baik Baik Baik

55 56 57 58 59 60

Closed-circuir Television, CCTV Jaringan Air Minum Jaringan Pesawat telp. Jaringan Listrik Buku Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil Software KTP Simduk

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 buah 1 paket

11.667.200 -

61

Software Anti virus

1 paket

-

-

Kondisi Baik

62

Software

1 paket

-

-

Kondisi Baik

63 64

Software Data Base Licenci Software ( 1 PKT )

1 paket 1 paket

-

-

Kondisi Baik Kondisi Baik

65

Software Alat Bantu Penyusunan DP 4

1 paket

-

-

Kondisi Baik

66 67

Tool Aplikasi Capil Mobile Website

1 paket 1 paket

-

-

Kondisi Baik Kondisi Baik

68

DED Gedung

1 buah

-

-

Bangunan Gedung Kantor 1 buah Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Kompor Gas, Rinnai 1unit Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang,(data diolah).

1.881.499.000 3.660.000 369.000

Untuk pembangunan gedung yang akan digunakan sbg gedung kantor dan arsip Kondisi Baik Kondisi Baik

69 70 71 Sumber


2016 -

gedung TU/Arsip,gedung gudang, tempat parkir Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

2016 2016 2016

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKj-IP)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2016 ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah C. Sistematika Penyusunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Pengukuran Kinerja C. Pencapaian Kinerja D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Strategi Peningkatan Kinerja C. Strategi

Pemecahan

Masalah

dan

Langkah

Antisipatif LAMPIRAN


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 Sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi RPJM-D Kota Magelang 20162021 adalah : “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN

CERDAS

YANG

DILANDASI

MASYARAKATNYA

YANG

SEJAHTERA DAN RELIGIUS”, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang mengemban amanat melaksanakan Misi I : “MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DENGAN MENGOPTIMALKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SEBAGAI DASAR TERCIPTANYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH SERTA

TANGGAP

TERHADAP

PEMENUHAN

ASPIRASI

MASYARAKAT, MAMPU MENINGATKAN DAN MENGELOLA POTENSI DAERAH

DALAM

PELAYANAN

RANGKA

KEPADA

EFEKTIFITAS

MASYARAKAT

DAN

DIDUKUNG

EFISIENSI PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

dengan

strategi

sesuai

Direktorat

Jenderal

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipi adalah : “MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG

PROFESIONAL,

MEMENUHI

STANDAR

TEKNOLOGI

INFORMASI, DINAMIS, TERTIB, DAN TIDAK DISKRIMINATIF” . Penjelasan Makna Visi : 1. Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang Tuntutan Pelayanan yang Profesional. Yaitu : dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu didasarkan pada kemampuan nyata

pelaksanaan

urusan

Pemerintah

Daerah

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kota Magelang dalam rangka menciptakan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan bersih. 2. Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang Memenuhi Standar Teknologi Informasi. Yaitu

:

dalam

kependudukan

melaksanakan

dan

pencatatan

kegiatan sipil

administrasi

memenuhi

standar

/spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat standar teknologi

informasi

menyimpan

dan

(menerima mengakses

input,

menjalankan

data),

perkembangan

model, ilmu

pengetahuan dan teknologi, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat dan mudah. 3. Terwujudnya

Sistem

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang Dinamis. Yaitu : dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil data yang ada atau yang yang tersimpan dalam database kependudukan adalah data yang paling terakhir dan terkini mengikuti perkembangan waktu sehingga setiap perubahan data dapat ter update secara realtime. 4. Terwujudnya

Sistem

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang Tertib. Yaitu : dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengikuti alur, syarat dan prosedur yang baku serta sesuai ketentuan yang berlaku serta ada kepastian dalam hal biaya serta jaminan ketepatan layanan. 5. Terwujudnya

Sistem

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang Tidak Diskrimantif. Yaitu : dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu, suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 27

masyarakat manusia, itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain selalu memperhatikan agar data yang diberikan oleh obyek pelayanan adalah data yang benar, valid dan ada dokumen pendukungnya disamping itu proses pelayanan mulai verifikasi, pemrosesan dalam sistem sampai dengan penyerahan hasilnya juga dilaksanakan sesuai standar yang sudah baku. Dari visi RPJM-D Tahun 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang melaksanakan pencapaian misi pertama : “MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR YANG

BERKUALITAS

DAN

PROFESIONAL

DENGAN

MENGOPTIMALKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SEBAGAI DASAR TERCIPTANYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH SERTA TANGGAP

TERHADAP

PEMENUHAN

ASPIRASI

MASYARAKAT,

MAMPU MENINGKATKAN DAN MENGELOLA POTENSI DAERAH DALAM

EFEKTIFITAS

MASYARAKAT RANGKA

DAN

DIDUKUNG

MENINGKATKAN

EFISIENSI

PARTISIPASI

PELAYANAN

KEPADA

MASYARAKAT

DALAM

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT”

dengan pencapaian tujuan misi Pertama ini antara lain : TUJUAN PERTAMA Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan pelayanan. TUJUAN KEDUA Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan yang prima. TUJUAN KETIGA Meningkatkan koordinasi internal dalam tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka program penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.


TUJUAN KEEMPAT Meningkatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan kualitas pelayanan yang prima dengan melibatkan partisipatif dari masyarakat, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. TUJUAN KELIMA Mewujudkan konsistensi perencanaan pelayanan jangka menengah 2016-2021 dengan perencanaan tahunan. TUJUAN KEENAM Mewujudkan dokumen perencanaan pelayanan dan implementasi perencanaan pelayanan yang lebih baik dan maju dari tahun ke tahun. TUJUAN KETUJUH Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang telah menentukan sasaran yang ingin diraih yaitu : 1. Sasaran dari Tujuan Pertama : Meningkatkan kapasitas yang meliputi skill, ketrampilan sumber daya manusia sesuai jumlah kebutuhan

yang

meliputi

(1)kepala

pusat

data

pengganti

(disaster recovery centre); (2)kepala pusat data; (3)manager keamanan; (4)suprivisor aplikasi SIAK; (5)supervisor; (6)ajudikasi Identifikasi

sidik

jari;

(7)system

analis;

(8)programmer;

(9)administrator database; (10)administrator perangkat keras; (11)administrator jaringan; (12)administrator pelayanan bantuan (help desk); (13)administrator ajudikasi identifikasi sidik jari; (14)administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; (15)ajudikasi identifikasi sidik jari; (16)operator, teknisi untuk pengelolaan data aplikasi SIAK dan petugas register


pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pranata komputer, arsiparis, PPNS, dan staf pelaksana. 2. Sasaran dari Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan yang berkualitas. 3. Sasaran dari Tujuan Ketiga : Meningkatkan koordinasi internal dalam tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka program penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. 4. Sasaran dari Tujuan Keempat : Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan kualitas pelayanan yang prima dengan melibatkan partisipatif dari masyarakat, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sasaran : a). Meningkatkan kecepatan pelayanan perekaman KTP-el,KartuKeluarga, dan akta pencatatan sipil lainnya; b). Mewujudkan dukungan data dan informasi yang ter-update secara realtime; c). Mewujudkan pelayanan prima secara holistik dengan

mengintegrasikan

sistem

pelayanan

dimulai

dari

informas pelayanan, pendaftaran pelayanan, validasi dokumen (konsolidasi) database ke pusat untuk KTP-el), dan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Sasaran

dari

Tujuan

Kelima

:

Mewujudkan

konsistensi

perencanaan pelayanan mewujudkan jangka menengah 20162021 dengan perencanaan tahunan. 6. Sasaran

dari

perencanaan

Tujuan

Keenam

pelayanan

dan

:

Mewujudkan

implementasi

dokumen

perencanaan

pelayanan yang lebih baik dan maju dari tahun ke tahun. 7. Sasaran dari Tujuan Ketujuh : Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan. B. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Setiap tahun matrik program tahunan dalam Rencana Strategis dituangkan kembali dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 30

rangka penyusunan RKPD dan tindak lanjut pelaksanaannya, yang berfokus pada penggunaan input, pemilihan kegiatan dan output. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai konsep Penetapan Kinerja (PK) yang berfokus pada outcome yang akan dihasilkan. Perubahan-perubahan dapat terjadi oleh karena situasi, kondisi dan kebijakan-kebijakan tertentu. Hal tersebut terjadi karena

proses

penyusunan

dokumen

perencanaan/kebijakan

mengalir tidak dalam waktu yang sama yakni saat menyusun Renstra, kemudian menyusun RKT, Penetapan Kinerja sampai dengan waktu Perubahan APBD. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Magelang

Tahun

2016

pada

awal

tahun

2016

tersaji

sebagaimana pada tabel 2.1. sebagai berikut : Tabel 2.1. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Penataan Administrasi 1.018.100.000 APBD Kota Ke pendudukan 2. Pengembangan Komuni 35.505.000 APBD Kota kasi, Informasi dan Media Massa 3. Penyelamatan dan Peles 90.676.000 APBD Kota tarian Dokumen/Arsip Daerah 4. Penataan Administrasi 1.055.185.000 TP Ke pendudukan dan Penca tatan Sipil JUMLAH = 2.199.466.000 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah) Adapun sasaran, indikator kinerja dan target tersajipada tabel 2.2. sebagai berikut : Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya Cakupan PenerPelayanan Dokumen bitan Kartu Tanda

Target 20 %


Kependudukan dan Penduduk (KTP) Pencatatan Sipil (sesuai Permendagri Nomor 69 Tahun 2012) 20 % Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 21,48 % Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan 32,38 % Penerbitan Kutipan Akta Kematian Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah)

Perubahan

Penetapan

Kinerja

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2016 tersaji sebagaimana pada tabel 2.3. sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Penataan Administrasi 1.354.254.000 APBD Kota Kependudukan 2. Pengembangan Komuni 35.505.000 APBD Kota kasi, Informasi dan Media Massa 3. Penyelamatan dan Peles 90.676.000 APBD Kota tarian Dokumen/Arsip Daerah 4. Peningkatan Kerjasama 22.600.000 APBD Kota Antar Pemerintah Daerah 5. Penataan Peraturan Per48.504.000 APBD Kota undang-undangan 4. Penataan Administrasi 415.871.000 TP Ke pendudukan dan Penca tatan Sipil JUMLAH = 1.967.410.000 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah) Adapun sasaran, indikator kinerja dan target tersaji pada tabel 2.4. sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 32

Tabel 2.4. Sasaran, Indikator dan Target Program Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Sasaran

Indikator Target Kinerja 1. Terwujudnya Pemerin- Cakupan 100 % tahan dengan Pelayanan Penduduk yang Responsif. Memiliki KTP-el 28 % Cakupan Penduduk Memiliki KIA NA Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Pelyanan Administrasi Kependudukan Kepemilikan 925 Akta KelahiranPer 1000 Penduduk Persentase 100 % Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Magelang Persentase 40 % Kepemilikan Akta Kematian Terbangunnya NA Sistem Pelayanan Aministrasi Kependudukan Terintegrasi Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran

kinerja

sesuai

dengan

Perjanjian

Kinerja

Perubahan Tahun 2016, pada tahun 2016 Anggaran yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sebesar Rp. 1.967.410.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Penataan Administrasi Kependudukan

1.354.254.000 APBD Kota

2.

Pengembangan Komuni kasi, Informasi dan Media Massa

35.505.000 APBD Kota

3.

Penyelamatan dan Peles tarian Dokumen/Arsip Daerah


4.

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


5.

Penataan Peraturan Perundang-undangan


6.

Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

415.871.000 TP

JUMLAH = 1.967.410.000 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah) Adapun capaian target dan realisasi indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja tersaji pada tabel 3.2. sebagai berikut :

34

Tabel 3.2. Capaian Target dan Realisasi Indikator Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja (PK)

Realisasi Indikator Kinerja (PK)

1.

Terwujudnya Peme rintahan dengan Pelayanan yang Responsif. Wajib KIA : 24.744

Cakupan Penduduk Memiliki KTP-el

100 %

95,29 %

Cakupan Penduduk Memiliki KIA Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepemilikan Akta KelahiranPer 1000 Penduduk Usia 0-18 Tahun Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Magelang Persentase Kepemilikan Akta Kematian Terbangunnya Sistem Pelayanan Aministrasi Kependudukan Terintegrasi

28 % (6.928)

36,22 % (8.964)

NA

77,64 *

925 **

924 **

100 %

99,36 %

40 %

41,29 %

Data DKB : NA NA Penduduk : 125.740 Wajib KTP : 100.996 Wajib KIA : 24.744 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah). *Hasil Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Magelang. **Penduduk Usia 0-18 Tahun.

35

Dalam tahun 2016, kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan target Rentra Dinas Tahun 2016-2021 tersaji pada tabel 3.3. sebagai berikut : Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran Berdasarkan Target Renstra 2016-2021 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Renstra Tahun 2016

Realisasi Renstra Tahun 2016

1.

Terwujudnya Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sesuai Permenda gri Nomor 69 Tahun 2012)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

85,78 %

95,29 %

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

100 %

99,36 %

92,5 %**

89,70 % **

40 %

41,29 %

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah). ** : Seluruh Penduduk Kota Magelang. Sedangkan target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Tahun 2016-2021 secara keseluruhan, pada Tahun 2016 tersaji pada tabel 3.4. sebagai berikut :

TABEL 3.4. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016-2021,

36

PADA TAHUN 2016 NO.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI CAPAIAN 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepuasan Masya rakat Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Cakupan Penerbitan Akta Pengesahan Anak Cakupan Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak

2016 CAPAIAN 95,29 %

83,21 %

TARGET 85,78 %

NA

26 %

36,22 %

NA

90 %

100 %

89,48 %

100 %

100 %

80,35 %

100 %

99,36 %

34,15 %

40 %

41,29 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NA

100 %

100 %

NA

100 %

100 %

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (data diolah). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2016 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor : 060/05/292/Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Magelang Tahun 2016-2021, tertanggal 4 Januari 2017 mengikuti rumus sebagai berikut : Cakupan Penerbitan KTP akan mengikuti rumus sebagai berikut :

1.

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

37

=

x 100%

Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) akan mengikuti rumus sebagai berikut :

2.

Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) =

Persentase

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

x 100%

Tindak

Lanjut

Pengaduan akan mengikuti rumus sebagai berikut :

3.

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengaduan =

x 100%

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran akan mengikuti rumus sebagai berikut :

4.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran =

x 100%

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan mengikuti rumus sebagai berikut :

5.

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) =

x 100%

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian akan mengikuti rumus sebagai berikut :

38

6.

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian =

x 100%

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kematian akan mengikuti rumus sebagai berikut :

7.

Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan =

x 100%

Cakupan Penerbitan Akta Perceraian akan mengikuti rumus sebagai berikut :

8.

Cakupan Penerbitan Akta Perceraian =

x 100%

Cakupan Penerbitan Akta Kutipan II akan mengikuti rumus sebagai berikut :

9.

Cakupan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :

=

x 100%

Cakupan Penerbitan Akta Pengakuan Anak akan mengikuti rumus sebagai berikut : 10. Cakupan Penerbitan Akta Pengesahan Anak =

Cakupan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Karena Perubahan Nama akan mengikuti rumus sebagai berikut :

39

11. Cakupan Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak : = x 100%

B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, terutama pada kegiatan yang strategis dan bersumber dari dana APBD Kota Magelang. Pengukuran capaian kinerja dari masing-masing kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang semakin tinggi nilai capaiannya akan bermakna positif atau semakin rendah nilai capaiannya akan bermakna negatif, digunakan rumus: Realisasi Rencana

x 100 %

Sedangkan untuk indikator kinerja yang semakin tinggi nilai capaiannya akan bermakna negatif atau semakin rendah nilai capaiannya bermakna positif maka menggunakan rumus: Rencana - (Realisasi – Rencana) Rencana

x 100 %

Untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata: Σ Nilai Misi Nilai Capaian Kinerja

= Σ Misi

Setelah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran selanjutnya hasil nilainya dikategorikan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini:

40

Hasil

Nilai dibawah 55 :

tidak berhasil

Nilai > 55 s/d 70 :

cukup berhasil

Nilai > 70 s/d 85 :

berhasil

Nilai > 85

sangat berhasil

:

pengukuran

kinerja

selengkapnya

dilihat

pada

Lampiran. Evaluasi dan analisis capaian kinerja selanjutnya juga memperhitungkan penggunaan

aspek

input

efisiensi

secara

yang

berhubungan

berdayaguna

dengan

dengan

penggunaan

sumberdaya dan dana serendah-rendahnya, serta aspek efektivitas yaitu bagaimana suatu organisasi dapat mencapai target-target misi yang telah ditetapkan.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Proses

pertanggungjawaban

kinerja

diawali

dengan

penghimpunan data kinerja yang bersumber dari seluruh Bidang /Sekretariat dan dilanjutkan dengan pengukuran, evaluasi dan analisis.

Hasil

evaluasi

dalam

laporan

tersebut

menjadi

masukan/umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya. 1.

Evaluasi Kinerja

1.1 Evaluasi Kinerja Program. Evaluasi kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota

Magelang

dimanifestasikan

tahun

2016

kedalam

yang

pelaksanaannya

kegiatan-kegiatan

dapat

dikelompokkan kedalam enam Program dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Evaluasi

kinerja

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu : 1

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan);

2

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;

41

3

Penyediaan

Informasi

yang

Pelayanan

Publik

Dapat

Diakses

Masyarakat; 4

Peningkatan

Dalam

Bidang

Kependudukan; 5

Pengembangan Data Base Kependudukan;

6

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;

7

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Kependu

dukan; 8

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

9

Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan;

10

Pencatatan Mutasi Penduduk;

11

Pembuatan Database Backup Dokumen Catatan Sipil;

12

Pelayanan

Administrasi

Perkawinan,

Perceraian,

Kelahiran; 13

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling;

14

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;

15

Peningkatan

Kompetensi

Pelayanan

Di

Bidang

Kependudukan; 16

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan;

17

Penerbitan Kartu Identitas Anak(KIA);

dari

hasil

evaluasi

dan

analisis

capaian

kinerja

menunjukkan bahwa program ini mencapai nilai 100,00 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif. b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Evaluasi kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang operasionalnya dijabarkan kedalam 5 (lima) kegiatan yaitu : 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

42

2

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4

Penyusunan RKA-SKPD;

5

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKj IP). dari hasil evaluasi dan analisis kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 100,00 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif . c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Evaluasi

kinerja

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran yang operasionalnya dijabarkan kedalam 14 (empat belas) kegiatan yaitu : 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2

Penyediaan Jaskom, Sumber Daya Air dan Listrik;

3

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan Dinas / Oprasional; 4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan; 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 12 Penyediaan Makanan dan Minuman; 13 Rapat-rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Keluar

Daerah; 14 Penyediaan Jasa Tenaga kontrak Honorer Daerah tidak tetap;

43

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 96,81 % atau berada dalam kategori kategori

berhasil,

efisien dan efektif. d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Evaluasi

kinerja

program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur yang penjabarannya diujudkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1

Pembangunan Gedung Kantor;

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional; 6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

7

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

8

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur;

9

Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik / Air/ Komuni kasi.

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 72,63 % atau berada dalam kategori berhasil, efisien dan efektif. e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Evaluasi kinerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan

Media

Massa

yang

penjabarannya

diwujudkan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu : 1

Pengelolaan Website.

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai

44

100 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif. f.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Evaluasi kinerja Program Penataan Peraturan Perundangundangan yang penjabarannya diwujudkan ke dalam

1

(satu) kegiatan yaitu : 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota.

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 100 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif. g. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. Evaluasi kinerja Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah yang penjabarannya diwujudkan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu : 1

Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD.

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 100 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif. h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang penjabarannya diujudkan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu : 1

Penyusunan Rencana Strategis SKPD;

2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja diketahui bahwa secara umum kinerja program ini mencapai nilai 100 % atau berada dalam kategori sangat berhasil, efisien dan efektif. 1.2 Evaluasi Kinerja Per Tujuan

45

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Per Tujuan dalam mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

misi

sasaran

organisasi yang

dalammencapai

telah

tujuan-tujuan

ditetapkan

melalui

dan alat

pertanggungjawaban secara periodik tersaji dalam Tabel 3.5 sebagai berikut : Tabel 3.5. Evaluasi Kinerja Per Tujuan No.

Program dan Kegiatan

Output Target

1

Program Penataan Admi nistrasi Kepen dudukan a. Implementasi Sistem 300 Administrasi Kependu buku dukan b. Pengolahan dalam Pe 12 nyusunan Laporan laporan Informasi Kependu dukan c. Penyediaan Informasi 192 yang dapat di Akses peserta Masyarakat d. Peningkatan Pelayanan 18.000 Publik dalam bidang pemohon kependudukan e. Pengembangan Data 30 buku base Kependudukan f. Sosialisasi Kebijakan 1.226 Kependudukan peserta g. Peningkatan Kapasitas 1220 Kelembagaan Kependu peserta dukan h. Monitoring, Evaluasi 20 buku dan Pelaporan i. Pembinaan Perangkat 40 Kecamatan /Kelurahan peserta j. Pencatatan Mutasi 360 Penduduk buku k. Pembuatan database 4000 backup dokumen record catatan sipil l. Pelayanan Adminis 2.945 trasi Perkawinan, Perce jenis raian dan Kelahiran

Outcome

Realisasi Target Realisasi

300 buku

100 %

100 %

12 laporan

100 %

100 %

143 peserta

100%

74,47%

26.740 pemohon

100 %

148,55 %

30 buku

100 %

100 %

988 peserta 890 peserta

100 %

80,58%

100 %

72,95 %

20 buku

100 %

100 %

40 peserta 360 buku 4000 record

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.223 jenis

100 %

109,43 %

46

m.

Pelayanan Akta Kela hiran Keliling

n.

2

3

20 tempat layanan 1.150 surat

20 tempat layanan 1.258 surat

100 %

100 % Penuntasan Kepe milikan Akta Pencatatan Sipil 100 % o. Peningkatan Kompe 20 20 tensi Pelayanan di peserta peserta Bidang Kependu dukan 100 % p. Pengelolaan Data 12 12 base Administrasi laporan laporan Kependudukan 100 % q. Penerbitan Kartu 7000 KIA 8.964 Identitas Anak (KIA) KIA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan 4 4 100 % Capaian Kinerja dan laporan laporan Ikhti sar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pela poran 1 1 100 % Prognosis Realisasi dokumen dokumen Anggaran c. Penyusunan Pela poran 1 dok 1 dok 100 % Akhir Tahun d. Penyusunan RKA2 dok 2 dok 100 % SKPD e. Penyusunan Laporan 1 dok 1 dok 100 % Capaian Kinerja Instan si Pemerintah (LKj IP) SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkan toran. a. Penyediaan jasa surat397 397 100 % menyurat Surat surat 100 % 48 kali 15 kali b. Penyediaan Jasa Komu 9 jenis 9 jenis 100 % nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c.Penyediaan jasa pemeli 10 unit 10 unit 100 % haraan dan perizinan kendaraan d.Penyediaan jasa 12 lap 12 lap 100 % administrasi keuangan e.Penyediaan jasa keber 27 jenis 27 jenis 100% sihankantor 12 bulan 12 bulan f.Penyediaan alat tulis

66 jenis

66 jenis

100 %

100 %

109,39 %

100 %

100 %

128,05 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 31,25 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

47

kantor g.Penyediaan barang cetakan dan peng gandaan

9 jenis

9 jenis

100 %

100 %

21.190

24.214

100 %

114,27 %

h.Penyediaan komponen instalasi listrik /pene rangan bangunan kantor i.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga j.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-undang-undangan k.Penyediaan bahan logistik kantor

11 jenis

11 jenis

100%

100 %

10 jenis

10 jenis

100 %

100 %

2 jenis surat kabar 90 liter

2 jenis surat kabar 6 liter

100 %

100 %

100%

6,6 %

4 buah

4 buah

100 %

100 %

22 tb

17 tb

100 %

77,27 %

12 org

12 org

100 %

100 %

310 okb

310 okb

100 %

100 %

m.Rapat-rapat koordinasi 261 ok 138 ok 100 % dan konsultasi keluar daerah n.Penyediaan jasa tenaga 2 org 2 org 100 % kontrak/honorer 1 org 1 org 100 % daerah/tidak tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a.Pembangunan gedung 1 gedung 1 gedung 100 % kantor b.Pengadaan perleng 13 jenis 13 jenis 100 % kapan gedung kantor 100 % c.Pengadaan peralatan 8 jenis 8 jenis gedung kantor d.Pemeliharaan rutin 2 jenis 2 jenis 100 % /berkala gedung kantor 100 % e.Pemeliharaan rutin 10 jenis 10 jenis /berkala kendaraan dinas/operasional f.Pemeliharaan rutin 34 item 34 item 100 % /berkala perleng kapan gedung kantor g.Pemeliharaan rutin 71 unit 71 unit 100 % /berkala peralatan gedung kantor 100 % h.Pemeliharaan rutin 1set 1 set /berkala mebelair 100 % i.Pengadaan jaringan 1paket 1 paket

52,87 %

l.Penyediaan makanan dan minuman

4

100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

48

5

6

7

8

9

/instalasi listrik /komunikasi Program Pening katan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a.Fasilitasi/Pembentukan 1 Kerjasama antar dae- laporan rah di bidang hukum Program Penataan Pera turan Perundangundangan. a.Penyusunan 1 buah Rancangan Peraturan Walikota Program Penyelamatan dan Pelestarian Doku men / Arsip Daerah. a.Fasilitasi dan Penataan 1 tahun Arsip SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. a.Pengelolaan Website 1 tahun Program Perencanaan Pembangunan Daerah. a. Penyusunan Renstra SKPD b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1 laporan

100 %

100 %

100 %

100 %

1 tahun

100 %

100 %

1 tahun

100 %

100 %

1 dok

1 dok

100 %

100 %

2 dok

2 dok

100 %

100 %

1 buah

Untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas hanya tercapai 49,97 % kurang dari 50 %, hal ini karena

penganggaran

untuk

belanja

STNK

kendaraan

dinas

disesuaikan dengan tarif kendaraan plat hitam akan tetapi tarif STNK pada tahun 2016 pelaksanaannya masih di bawah tarif kendaraan ber plat hitam. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor hanya tercapai 48,18 % kurang dari 50 %, hal ini dikarenakan untuk pembelian premium genset, isi ulang tabung pemadam kebakaran dan isi ulang tabung gas. Untuk premium genset hanya terealisasi 6 liter dari anggaran 90

liter

karena

pemeliharaan

rutin

adanya /

kerusakan

berkala

mesin

kendaraan

genset.

dinas

/

Kegiatan

operasional

capaiannya hanya 46,60 % kurang dari 50 %, hal ini dikarenakan pemeliharaan tambahan kendaraan roda 4 sejumlah 2 unit tidak

49

direalisasikan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor capainnya hanya 28,4 % kurang dari 50 %, hal ini karena pada tahun 2016 hardware/peralatan komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tidak banyak yang mengalami kerusakan dan terjadi efisiensi anggaran pemeliharaan. D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Anggaran . Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Magelang sesuai DPPA tahun 2016 untuk Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) sebesar Rp 4.965.268.000,00,00 sedang realisasi sesuai SPJ nya mencapai

angka

Rp.4.346.063.287,00

atau

prosentasenya

mencapai angka 96,25 % dengan perincian sebagai berikut : Tabel 3.6. REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 No

URAIAN

1 A

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja pegawai

B

BELANJA LANGSUNG - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

TOTAL BELANJA DAERAH

Tahun 2015 Anggaran Realisasi 3 4

Tahun 2016 Anggaran Realisasi 5 6

2.414.352.000

2.180.491.268

2.390.515.000

2.198.313.580

802.653.000 1.287.193.000

754.961.000 1.124.762.663

798.806.000 1.635.236.000

735.734.500 1.339.387.677

699.370.000

620.955.650

2.531.226.000

2.270.941.110

5.203.568.000 4.681.170.581 7.355.783.000 6.544.376.867

2. Pendapatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sesuai Peraturan Walikota Magelang Nomor : 6 Tahun 2014, Tanggal 28 Februari 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak

50

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dimana didalam Peraturan Walikota tersebut telah meniadakan biaya segala bentuk produk-produk dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota

lingkungan

Magelang Pemerintah

bukan Kota

lagi

merupakan

Magelang

instansi

sebagai

di

Penghasil

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

51

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan

pengukuran

kinerja

kegiatan

dan

tingkat

pencapaian sasaran seperti yang telah diuraikan pada bab III, maka nilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tahun 2016 pada misi pertama yaitu : “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas dan Profesional dengan

Mengoptimalkan Kemajuan Teknologi

sebagai Dasar Terciptanya Pemerintahan Daerah yang Bersih serta Tanggap

Terhadap

Meningkatkan

dan

Pemenuhan Mengelola

Aspirasi Potensi

Masyarakat,

Daerah

dalam

Mampu rangka

Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kepada Masyarakat Didukung Partisipasi Masyarakat dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

dengan

sasaran

Terwujudnya

Pelayanan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Cepat, Tepat dan Akurat Berbasis Teknologi Informasi mencapai nilai 96,25 %, dengan kategori sangat berhasil. Hal ini didukung dengan pencapaian cakupan penduduk memiliki KTP-el sebesar : 95,29 %; cakupan penduduk memiliki KIA sebesar : 36,22 %; kepemilikian akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar : 924 orang; persentase kepemilikan kartu keluarga (KK) di Kota Magelang sebesar : 99,36%; persentase kepemilikan akta kematian sebesar : 41,29 %; cakupan

penerbitan kutipan akta

kelahiran sebesar : 89,70 % dan untuk cakupan penerbitan akta perkawinan,

cakupan

penerbitan

akta

perceraian,

cakupan

penerbitan akta kutipan II, cakupan penerbitan akta pengakuan anak,

cakupan

penerbitan

akta

pengesahan

anak,

cakupan

penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran karena perubahan nama, cakupan penerbitan cakupan catatan pinggir pengangkatan anak masing-masing sebesar :100 %.


B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Ukuran capaian kinerja pada dasarnya adalah perbandingan antara target dan realisasi. Kesenjangan atau deviasi antara target dan realisasi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangtepatan dalam perencanaan, perubahan regulasi, pelaksanaan yang tidak optimal ataupun kejadian lain baik internal maupun eksternal. Kebijakan dan sasaran yang digariskan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tahun 2016-2021 mengacu pada visi RPJM-D 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang tahun 20162021 dan merupakan kelanjutan dari serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada periode RPJM-D 5 (lima) tahun sebelumnya periode jangka menengah kedua (2011-2015). Dalam

mengimplementasikan

dalam

proses

manajerial

kebijakan dan strategi yang harus diwujudkan guna tercapainya misi RPJM-D Tahun 2016-2021 yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk peningkatan kinerja secara terus menerus harus mengupayakan beberapa hal sebagai berikut : Strategi : 1. Meningkatkan profesional,

pelayanan

memenuhi

administrasi

standar

kependudukan

teknologi

informasi

yang secara

dinamis, tertib dan tidak diskrimantif. 2. Memberi perlindungan kepada seluruh warga negara melalui pelayanan administrasi kependudukan secara komprehenif. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. 4. Mewujudkan

pelayanan

kependudukan

secara

sistematis,

terukur dan berkesinambungan berdasarkan pendekatan suatu sistem. Kebijakan : 1. Meningkatkan cakupan pelayanan kependudukan penduduk dewasa (KK, KTP).


2. Meningkatkan cakupan pelayanan kependudukan usia anakanak (KIA). 3. Menerapkan Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 4. Pengembangan

sistem

aplikasi

penerbitan

dokumen

aplikasi

penerbitan

dokumen

aplikasi

penerbitan

dokumen

kependudukan (akta kelahiran). 5. Pengembangan

sistem

kependudukan (KK). 6. Pengembangan

sistem

kependudukan (akta kematian). 7. Pengembangan sistem aplikasi penerbitan dokumen kependu dukan yang terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang akan datang, strategi yang perlu mendapat penekanan antara lain : 1. Meningkatkan

pelayanan

administrasi

kependudukan

yang

profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. 2. Memberi perlindungan kepada seluruh warga negara melalui pelayanan administrasi kependudukan secara komprehesif. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan per undang-undangan. 4. Pelayanan

Kependudukan

secara

sistematis,

terukur

dan

berkesinambungan berdasarkan pendekatan suatu sistem.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF Strategi pemecahan masalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta langkah-langkah yang harus diambil pada tahun yang akan datang adalah mengimplementasikan kebijakan perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 secara optimal sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 54

1. Masa berlakunya KTP Elektronik (KTP-el), yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalamKTP (Pasal 64 Ayat 7 Huruf a Undang-Undang 24 Tahun 2013). KTP-el yang sudah diterbitkan sebelumberlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 Point c UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013). 2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yangbersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satusatunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). 3. Pencetakan

Dokumen

/

Personalisasi

KTP-el,

Pencetakan

dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat

di

Jakarta

akan

diserahkan

Kepada

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada tahun 2014 (Pasal 8 Ayat 1 Huruc c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). 4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun, semula penerbitan tersebut memerlukan penatapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April Penting 2013. 5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, semula dilaksanakan di tempat

terjadinya

Peristiwa

Penting,

diubah

menjadi

penerbitannya di tempat domisili penduduk. 6. Pengakuan dan Pengesahan Anak, dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 Ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang 24 Tahun 2013). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 55

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak atau nasemula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian. Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). 8. Pencatatan Kematian, Pelaporan pencatatan kematian yang semula

menjadi

kewajiban

penduduk,

diubah

menjadi

kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 Ayat 1 UndangUndang 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Dengan

kebijakan

ini

diharapkan

cakupan

pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. 9. Stelsel Aktif, semula stelsesl aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. 10. Petugas Registrasi, Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau

Lurah

dan

Instansi

Pelaksana

dalam

Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 Ayat 1 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). 11. Pengangkatan Pejabat Struktural Pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan,

Pejabat

structural

pada

unit

kerja

yang

menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LKj IP-OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN 2016

Recommend Documents