LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK Jl. KH. WACHID HASYIM NO. 17 Gresik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.

i

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. Gresik,

Januari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI Pembina Utama Muda NIP. 19611207 199003 1 004

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 960 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik selama tahun 2013-2015 dengan visi " “Terdepan Dalam Pelayanan, Menjamin Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gresik”, dengan 3 (tiga) misi yaitu; Mewujudkan Pelayanan Prima dan Menjamin Kepuasan Maasyarakat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Memberikan Penyuluhan secara Kontinyu di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Meningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) misi tersebut, yang meliputi 3 (tiga) tujuan dan dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 3 (tiga) program dan 37 (lima puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2015, yaitu; 5 (lima) sasaran atau 14 (empat belas) Indikator dicapai dengan kategori sangat baik . Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.296.310.625, yang telah direalisasi sebesar Rp. 5.324.091.308 atau 84.56%.

iii

DAFTAR ISI

Halaman i iii iv

KATA PENGANTAR RINKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI I.

II.

PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.2. Maksud dan Tujuan I.3. Dasar Hukum I.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD I.5. Sistematika

1 1 3 4

GAMBARAN UMUM SKPD

9

6 7

III. PERENCANAAN STRATEGIS 3.1. Rencana Strategis 3.1.1. Visi 3.1.2. Misi 3.1.3. Tujuan dan Sasaran 3.2. Rencana Kinerja Tahun 2015 3.2.1. Komitmen Kinerja 3.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

12 12 12 13 14 18 18 21

IV. AKUNTABILITAS KINERJA 4.1. Pengukuran Capaian Kinerja 4.2. Analisis Capaian Kinerja 4.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

22 22 24 26

V.

27

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Formulir Lampiran 2 Formulir Lampiran 3 Formulir Lampiran 4 Formulir

Rencana Strategis (RS) 2013-2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Penetapan Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015

iv

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2013

10

2. Tabel 2.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kehutanan Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2013

11

3. Tabel 2.3. Data Laporan Kependudukan di Kabupaten Gresik Tahun 2013

13

4. Tabel 2.4. Data Laporan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik Tahun 2013

13

iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang

Lakip. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik 2015

1

dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efftciency dan

cost

effectiveness

anggaran

instansi

bersangkutan,

sekaligus

memudahkan

pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

dan

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

kewajiban suatu

instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-rujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi


2

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meqiadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharranya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Gresik

dalam

melaksanakan

tugas

bidang

kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan. Agar dalam pelaksanaan bidang kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi

kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud


3

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Adapun tujuannya adalah: a.

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015;

b.

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;

c.

Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun Anggaran 2013 adalah : a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun 2006

tentang

Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


4

i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

j.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

k.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

l.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; m.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

p.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; q.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; r.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

s.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/ M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

t.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


5

u.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

v.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

w.

Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Nomor

1

Tahun

2011

tentang

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015. 1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2015 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sesuai

amanat

dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut: 1.

Pertama,

mengumpulkan

Data

Laporan

Kinerja

sesuai

bidang

kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan; 2.

Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2015, dan

3.

Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.


6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015. 1.5 Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran

2015

ini

disusun

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Maksud dan Tujuan

1.3.

Dasar Hukum

1.4.

Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

1.5. BAB II.

Sistematika

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERENCANAAN STRATEGIS 1.1.

1.2.

Rencana Strategis 1.1.1.

Visi

1.1.2.

Misi

1.1.3.

Tujuan dan Sasaran

Rencana Kinerja Tahun 2015 1.2.1.

Komitmen Kinerja


7

1.2.2. BAB IV.

BAB V.

Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA 4.1.

Pengukuran Capaian Kinerja

4.2.

Analisis Capaian Kinerja

4.2.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan

PENUTUP

LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1. 2. 3. 4.

Formulir Formulir Formulir Formulir

Rencana Strategis (RS) 2013-2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Penetapan Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015


8

BAB 2 GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil “. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

d.

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati dengan bidang tugasnya; Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari : 1)

Kepala Dinas

2)

Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Program dan Pelaporan; (c) Sub Bagian Keuangan.

3)

Bidang Kependudukan, terdiri dari : (a) Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; (b) Seksi Mutasi Penduduk;


9

(c) Seksi Mobilitas Penduduk. 4)

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : (a) Seksi Kelahiran dan Kematian; (b) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak; (c) Seksi Pengolahan dan Pemeliharaan Data.

5)

Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari : (a) Seksi Pengumpulan dan Dokumentasi Data Penduduk; (b) Seksi Pengendalian Sistem Informasi kependudukan; (c) Seksi Statistik dan Pengolahan Data Kependudkan. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tugas:

mempunyai

“Membantu Bupati Gresik dalam menyelenggarakan urusan di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang. Secara operasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2013 No. 1.

Uraian Pangkat/ Golongan

Pendidikan SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

Jumlah

Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic)

2.

Juru Tingkat I (Id)

1

1

Pengatur Muda (IIa)

1

1

Pengatur Muda Tingkat I (IIb)

3

3

Pengatur (IIc)

9

9

Pengatur Tingkat I (IId)

2

2


4

10

3.

Penata Muda (IIIa)

2

1

Penata Muda Tingkat I (IIIb)

4

8

Penata (IIIc) Penata Tingkat I (IIId) 4.

1

3 1

13

3

3

4

5

Pembina (IVa)

6

6

Pembina Tingkat I (IVb)

1

1

Pembina Utama Muda (IVc)

1

1

Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe) JUMLAH

22

3

17

8

50

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No.

Jumlah

1.

Ruang Kerja

5

2.

Meja/Kursi Kerja

187

3.

Komputer

70

4.

Kendaraan Operasional Roda 4

8

5.

Kendaraan Operasional Roda 2

21

6.

Mesin Foto Copy

2

7.

Note Book

21

8.

Peralatan Kantor Lainnya

65


11

BAB 3 PERENCANAAN STRATEGIS

3.1 Rencana Strategis Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya

pengetahuan

antisipatif,

mengorganisasikannya

untuk

usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2011 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 299 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2011 -2015. 3.1.1 Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu

“Gresik yang Agamis,

Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas”

dan

dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka rumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah:


12

“Terdepan

Dalam Pelayanan

,

Menjamin Kepuasan

Masyarakat di Kabupaten Gresik“ Arti dan makna dari visi tersebut adalah : 

Terdepan dalam Pelayanan, adalah Usaha untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil



Kepuasan Masyarakat, adalah Harapan Masyarakat akan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan yang Cepat dan Tepat.

3.1.2 Misi Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pelayanan prima dan menjamin kepuasan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2.

Memberikan penyuluhan secara kontinyu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;

3.

Meningkatkan kualitas sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.


13

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi “Terdepan Dalam Pelayanan dan Menjamin Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gresik“ dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2013-2015, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur melalui disiplin kerja danDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

2.

Meningkatkan Pemahaman Pentingnya Administrasi Kependudukan;

3.

Mewujudkan Peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Tujuan

Organisasi

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna: 1.

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencana Strategis;

2.

Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3.

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai

atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh


14

organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

2.

Memberikan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara berkesinambungan;

3.

Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan;

4.

Pemeliharaan,

Pengembangan

dan

Pembangunan

Database

Kependudukan

dengan Penerapan SIAK pada Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5.

Penyediaan data informasi kependudukan; Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam

mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) : Misi 1: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Menjamin Kepuasan Masyarakat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 1

Sasaran

Tujuan Meningkatkan kinerja Pelayanan aparatur melalui disiplin kerja dan disiplin pelaksanaan program

1.1

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator keberhasilan 1.1.1 Terselenggaranya administrasi perkantoran 1.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana kerja 1.1.3 Tercapaianya penigkatan kualittas SDM 1.1.4 Tersusunya Program, Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD


15

Misi 2: Memberikan Penyuluhan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan No 1

Sasaran

Tujuan Meningkatkan Pemahaman pentingnya administrasi kependudukan

1.1

Indikator keberhasilan

Memberikan 1.1.1 Terselengaranya Penyuluhan/sosialisasi Penyuluhan/sosialisasi di Bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 1

Sasaran

Tujuan Mewujudkan Peningkatan kualitas administrasi kependudukan

Indikator keberhasilan

1.1

Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan

1.2

Pemeliharaan, Pemgembangan dan Pembangunan Data Base Kependudukan dengan Penerapan SIAK pada Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1.2.3

1.3

Penyediaan Data Informasi Kependudukan

1.1.1 Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP 1.1.2 Prosentase penduduk wajib KTP yang telah melaksanakan perekman KTP-el 1.1.3 Prosentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP-el yang telah memiliki KTP-el 1.1.4 Tercetaaknya Akta Catatan Sipil 1.2.1 Tersediannya Pemeliharaan Perangkat SIAK 1.2.2 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sisten Informasi Kependudukan Tersedianya Data Base Kepndudukan dan Pencatatan Sipil dalam SIAK

1.3.1 Terwujudnya pelaporan kependudukan yang akurat dan konsisten 1.3.2 Tersedianya informasi dan data kependudukan yang berisi tentang gambaran keadaan, struktur dan komposisi penduduk


16

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan

ketersediaan

sumber

daya

organisasi.

Untuk

mencapai

dan

mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menentukan strategi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2.

Meningkatkan jangkauan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3.

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan Pelayanan dan validitas data Kependudukan;

3.2.

Rencana Kinerja Tahun 2015

3.2.1. Komitmen Kinerja Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mengemban tanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013- 2015 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:


17

1. Sasaran meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

No Indikator Sasaran 1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

Target Tahun 2015 100%

Program dan Kegiatan 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 1.2

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasioanal Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja 3 Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM

90%

1.14 2 2.1 2.2

100%

3 3.1 3.2

4 Terselenggaranya Penyusunan Program, Pelporan dan Hasil Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

100%

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Program Peningkatan Pengembangan istem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD


18

2. Memberikan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara berkesinambungan

No

Indikator Sasaran

1 Terselenggaranya Penyuluhan / Sosialisasi


Program dan Kegiatan 1 1.1

Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

3. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan

No

Indikator Sasaran

1 Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP

2 Prosentase

penduduk wajib KTP yang telah melaksanakan perekman KTP-el

3 Prosentase

penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP-el yang telah memiliki KTP-el



Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.1

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

1.2

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1.3

Pelaksanaan e-KTP

1.4

Penjilidan dan Penataan Arsip

1.5

Sidang Pencatatan Perkawinan

1.6

Verifikasi Kutipan Akta Catatan Sipil

90%

80%


19

4. Pemeliharaan, Kependudukan

Pengembangan dengan

dan

Penerapan

Pembangunan

SIAK

pada

Data

Pelayanan

Base Bidang

Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

No

Indikator Sasaran

Target Tahun 2015

1 Tersedianya Pemeliharaan Perangkat SIAK

2 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

12 bln

4 Paket



1.1

Peemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Perangkat Siistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Program Penataan Administrasi Kependudukan

2 2.1

Sistem Informasi Pendukung SIAK

2.1

Penyusunan Sistem Informasi Arsip Data Kependudukan Elektronik Program Penataan Administrasi Kependudukan

3 Tersedianya Data 1 Data Base 3 Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.1 dalam SIAK 3.2

Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan Pengarsipan Data Pencatatan Sipil secara Elektronik

5. Penyediaan Data Informasi Kependudukan

No

Indikator Sasaran

1 Terwujudnya Pelaporan Kependudukan yang Akurat dan Konsisten secara Berkala

2 Tersedianya informasi dan data kependudukan yang berisi tentang gambaran keadaan, struktur dan komposisi penduduk

Target Tahun 2015 12 bln

4 Paket



1.1

Penyusunan Profil Kependudukan

2


2.1

Penyusunan Buku Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


20

3.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki

relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik. Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut : NO

JUMLAI NILAI

KATEGORI

1

85 Sampai dengan 100

Sangat Baik

2

70 s/d kurang dari 85

Baik

3

55 s/d kurang dari 70

Cukup Baik

4

kurang dari 55

Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.


21

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2015 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator

kinerja

sasaran,

yang

dirumuskan

dalam

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja) : 1. Sasaran 1 :

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Capaian Tahun 2014 (%)

Target

Realisasi

1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran (%)

100

100

100

Capaian (%) 100

2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja (%) 3 Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM (%) 4 Tersusunya Program, Pelaporan dan Hasil Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

100 100 100

90 100 100

90 100 100

100 100 100

No

Indikaror Kinerja Sasaran

Tahun 2015


22

2. Sasaran 2 :

Memberikan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara berkesinambungan

No


1 Terselenggaranya Penyuluhan / Sosialiasasi Administrasi Kependudukan (%)

3. Sasaran 3 :

No

Target

Realisasi

100

100

100

Tahun 2015 Capaian (%) 100

Peningkatan Kualitas Admiistrasi Kependudukan.


1 Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP (%) 2 Prosentase penduduk wajib KTP yang telah melaksanakan perekman KTP-el (%) 3 Prosentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP-el yang telah memiliki KTP-el (%) 4 Tercetaknya Akta Catatan Sipil (Lembar Kutipan Akta)

4. Sasaran 4 :

Capaian Tahun 2014 (%)


Target

Realisasi

103 100

100 90

96.81 84.68

Capaian (%) 96.81 94.09

118

80

78.39

97.99

87,88

Tahun 2015

25,000

24,454

97.82

Pemeliharaan, Pengembangan dan Pembangunan Data Base

Kependudukan

dengan

Penerapan

SIAK

pada

Pelayana di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No


1 Tersedianya Pemeliharaan Perangkat SIAK (Bulan) 2 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan (Paket) 3 Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam SIAK (Paket)


Target

Realisasi

100 100

12 2

12 2

Capaian (%) 100 100

100

1

1

100

Tahun 2015


23

5.

Sasaran 5 :

No

Penyediaan Data Informasi Kependudukan


1 Terwujudnya Pelaporan Kependudukan yang Akurat dan Konsisten (Bulan) 2 Tersedianya informasi dan data kependudukan yang berisi tentang gambaran keadaan, struktur dan komposisi penduduk (Jenis Data)


Target

Realisasi

100

12

12

Capaian (%) 100

100

1

1

100

Tahun 2015

4.2. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.


24

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, telah dapat dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan performance kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran

Tahun 2015 No

Indikaror Kinerja Sasaran Target

Realisasi

100 90 100 100

100 90 100 100

Capaian (%) 100 100 100 100

100

100

100

6 Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP (%) Prosentase penduduk wajib KTP yang telah 7 melaksanakan perekman KTP-el (%)

100 90

96.81 84.68

96.81 94.09

Prosentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP-el yang telah memiliki KTP-el (%)

80

78.39

97.99

Tercetaknya Akta Catatan Sipil (Lembar Kutipan Akta)

25,000

24,454

12 2

12 2

100 100

1

1

100

12

12

100

1

1

100

1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran (%) 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja (%) 3 Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM (%) Tersusunya Program, Pelaporan dan Hasil Monitoring 4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 5

8 9

Terselenggaranya Penyuluhan / Sosialiasasi Administrasi Kependudukan (%)

10 Tersedianya Pemeliharaan Perangkat SIAK (Bulan) Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 11 Sistem Informasi Kependudukan (Paket) 12

Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam SIAK (Paket)

Terwujudnya Pelaporan Kependudukan yang Akurat dan Konsisten (Bulan) Tersedianya informasi dan data kependudukan yang 14 berisi tentang gambaran keadaan, struktur dan komposisi penduduk (Jenis Data) 13

97.82


Kategori (Skala Ordinal) Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

25

4.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2015, anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

sebesar

Rp.

6.296.310.625,-,

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

5.324.091.308,- atau 84.56%. Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No

Sasaran

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian (%)

3,407,683,625

2,804,329,278

82.29

273,520,000

215,121,000

78.65

1

Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

2

Memberikan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara berkesinambungan

3

Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan

1,335,319,000

1,162,858,180

87.08

4

Pemeliharaan, Pengembangan dan Pembangunan Data Base Kependudukan dengan Penerapan SIAK pada Pelayanan Bidang Kependudukan dan Administrasi Kependudukan Penyediaan Data Informasi Kependudukan

1,009,623,000

888,332,250

87.99

270,165,000

253,450,600

93.81

6,296,310,625

5,324,091,308

84.56

5

Jumlah

Realisasi sebesar 84.56% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.


26

BAB V PENUTUP

Secara umum Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam

mencapai

sasaran.

Pencapaian

sasaran

yang

telah

ditetapkan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri 5 (lima) sasaran. Secara umum, pencapaian 5 (lima) sasaran dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan kategori sangat baik. Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (tiga) sasaran, yang didukung oleh 37 kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut : 1. Sejumlah 3 (Empat) dari 5 (Lima) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah diatas 85% dari rencana anggaran. Realisasi Keuangan di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran (Efisiensi anggaran dan sisa pengadaan/lelang) Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas di kecamatan-


27

kecamatan,

dalam

mendukung

pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gresik. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.


28

LAMPIRAN 4 LAKIP DISPENDUKCAPIL 2015 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI : Terdepan dalam pelayanan, Menjamin Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gresik MISI 1 : Mewujudkan pelayanan prima dan Menjamin Kepuasan Masyarakat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil TUJUAN 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur melalui disiplin kerja danDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik TAHUN 2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

Terselenggaranya administrasi Perkantoran (%) Tersedianya sarana dan pra sarana kerja (%) Tercapainya peningkatan kualitas SDM (%)

100

100

100,00

100

100

100,00

100,00

90

90

100,00

100

100

100,00

100,00

90

90

100,00

100

100

100,00

100,00

Terselenggaranya penyusunan program, pelaporan dan hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD (%)

100

100

100,00

100

100

100,00

100,00

(1)

1

TAHUN 2015

Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.1 1.2 1.3 1.4

Unit Kerja SKPD Pelaksana (9)


PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI : Terdepan dalam pelayanan MISI 2 : Memberikan Penyuluhan secara kontinyu di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil TUJUAN 2 : Meningkatkan Pemahaman Pentingnya Administrasi Kependudukan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)

TAHUN 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

97,21

100

84,14

0,87

2 Memberikan Penyuluhan di Bidang Kependudukan dalam Pencatatan Sipil secara berkesinambungan 2.1

Terselenggaranya Penyuluhan/Sosialisasi Adminstrasi Kependudukan (%)

100

97,21

84,14



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI : Terdepan dalam pelayanan MISI 3 : Meeningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Kependudukan TUJUAN 3 : Meeningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Kependudukan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)

TAHUN 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)


3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan 2.1

Prosentase Penduduk Wajib KTP yang ber KTP (%)

95

97,00

102,11

100

96,81

96,81

94,81

2.2

Prosentase Penduduk Wajib KTP yang KTP yang telah melaksanakan Perekaman KTP-el (%)

80

78,81

98,51

90

84,68

94,09

95,51

2.3

Prosentase Penduduk yang telah Melaksanakan Perekaman KTP-el yang telah Memiliki KTP-el (%) Tercetaknya Akta Catatan Sipil (Lembar kutipan Akta)

70

80,58

115,11

80

78,39

97,99

85,12

21.971,00

87,88

25.000

24.254,00

97,02

110,39

12

12,00

100,00

12

12,00

100,00

100,00

2

2,00

100,00

2

2,00

100,00

100,00

1

1,00

100,00

1

1,00

100,00

100,00

2.4

4 Pemeliharaan, Pengembangan dan Pembangunan Data Base Kependudukan dengan Penerapan SIAK pada Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Pemeliharaan Perangkat 4,1 SIAK (bulan) Terlaksananya Pembangunan dan 4,2 Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan (paket) Tersedianya Data Base Kependudukan 4,3 dan Pencatatan Sipil dalam SIAK (paket data)

25.000

TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2015


Unit Kerja SKPD Pelaksana


SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)


5 Penyediaan Data Informasi Kependudukan 5,1

Terwujudnya Pelaporan Kependudukan yang Akurat dan konsisten Secara Berkala

12

12,00

100,00

12

12,00

100,00

100,00

5,2

Tersedianya Informasi dan Data Kependudukan yang Berisi tentang Gambaran Keadaan, Struktur dan komposisi Penduduk (Jenis)

2

2,00

100,00

1

1,00

100,00

100,00

Gresik,

Januari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI Pembina Utama Muda NIP. 19611207 199003 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015

Recommend Documents