LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 2015 Jalan Mayjend Sutoyo S no 50 Subang Telp (0260)411424 Website : disdukcapil subang.go.id Email :
[email protected]
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2015. Laporan ini kami susun untuk memenuhi laporan kinerja tahunan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui penyajian laporan ini diharapkan akan memberikan masukan yang sangat berharga, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berdampak langsung terhadap Pembangunan Nasional khususnya di Kabupaten Subang.
Subang, 23 Februari 2016 Kepala Disduk dan Capil Kabupaten Subang
H.DADANG KURNIANUDIN, S.IP Pembina Tk I (IV-b) NIP. 19670709 199703 1 005
LAKIP Disdukcapil 2015 i
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1
1.2 Maksud dan Tujuan
2
1.3 Landasan Hukum
2
1.4 Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
4
1.4.2. Struktur Organisasi
4
PERENCANAAN KINERJA
9
2.1. Rencana Strategis
9
2.2. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
10
2.3. Rencana Kinerja
11
2.4. Perjanjian Kinerja
13
AKUNTABILITAS KINERJA
15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
15
3.2. Realisasi Anggaran
23
PENUTUP
26
4.1.
Kesimpulan
27
4.2.
Saran-saran
27
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Realisasi Anggaran
LAKIP Disdukcapil 2015 ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang.
Dalam mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Subang sesuai semangat dan tuntutan reformasi, jelas harus didukung dengan upaya pendayagunaan sumber-sumber daya yang tersedia dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah Kabupaten Subang harus sungguh-sungguh memperhatikan dan menanggulangi KKN, sehingga tercipta Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Sehingga akan terlihat mana kegiatan yang terkendali dan mana yang tidak terkendali. Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan pada umumnya telah selesai dilaksanakan dan beberapa diantaranya masih akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan hingga mencapai hasil yang sesuai dengan target pencapaian. Beragam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut senantiasa mengarah pada bagaimana menciptakan hasil kerja yang berkualitas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
dan
secara
terencana
bertujuan
untuk
semakin
meningkatkan
keberpihakan pemerintah terhadap masyarakatnya. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 1
Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang telah menyusun uraian tugas yang jelas dengan pertanggung jawabannya. Masing-masing uraian tugas tersebut dinilai dalam LAKIP secara berjenjang, diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada OPD yang dipimpinnya serta Bupati bertanggungjawab pada Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Subang. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini antara lain adalah : 1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana yang ditentukan dalam PERMEN PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Disdukcapil dalam arti keberhasilan,
kegagalan
pencapaian
sasaran
dan
aspek
keuangan
yang
menggambarkan anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh yang terkandung dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2009 - 2014 dan Renstra Tahun 2014 – 2018 serta Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SubangTahun 2015 . 1.3. Landasan Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.4.
Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada Bab II Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya antara lain menyelenggarakan kebijakan dalam menertibkan penerbitan dokumen kependudukan dengan Standard Nasional, yaitu dengan diterbitkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas bersifat tunggal bagi setiap penduduk, menyelenggarakan pelayanan penerbitan / pencetakan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga / KK, dan Kartu Tanda Penduduk / KTP), Akta / kutipan akta Catatan Sipil, serta pemilikan database kependudukan, dengan data yang akurat dan validitasnya terjamin untuk digunakan dalam
penyajian
data
penduduk
di
berbagai
kepentingan
pemerintahan,
pembangunan, pelayanan publik sektor lain, Pemilu, Pilpres/wapres, dan Pilkada.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas : Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. Perumusan dan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala daerah; c. Perumusan dan penetapan kebijakan pencatatan sipil skala daerah; d. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah; e. Perumusan dan penetapan perkembangan kependudukan skala daerah; f. Perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala daerah; g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan catatan sipil; Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas. 1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang berjumlah 86 orang, sebanyak 62 orang (72,09%) bertugas di Kantor Dinas Kabupaten dan 24 orang (27,9%) di Wilayah kerja UPTD.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 4
1) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 86 orang terdiri dari : a) Menurut Pangkat /Golongan : a.1) Juru (Gol. I)
: 2 orang (2,32%)
- Juru Muda TK. I
: 2 orang
a.2) Pengatur (Gol II)
: 29 orang (33,72%)
- Pengatur Muda
(II/a)
: 22 orang
- Pengatur muda TK. I
(II/b)
: 2 orang
- Pengatur
(IIc)
:
4 orang
- Pengatur Tk I
(II/d)
:
1 orang
a.3) Penata (Gol III)
: 41 orang (47,67%)
- Penata Muda
(III/a)
: 10 orang
- Penata Muda TK.I
(III/b)
: 12 orang
- Penata
(III/c)
: 8 orang
- Penata TK.I
(III/d)
: 11 orang
a.4) Pembina (Gol IV)
: 13 orang (15,11%)
- Pembina
(IV/a)
: 11 orang
- Pembina TK. I
(IV/b)
: 2 orang
b) Menurut Jabatan b.1) Jabatan Struktural
: 25 orang (29,07%)
- Kepala
(Es. II-b)
: 1 orang
- Sekretaris
(Es. III-a)
: 1 orang
- Kabid
(Es. III-b)
: 4 orang
- Kasubag
(Es. IV-a)
: 4 orang
- Kasi
(Es. IV-a)
: 15 orang
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 5
b.2) Jabatan Fungsional (Arsiparis)
:-
b.3) Pelaksana
: 61 orang (70,93%)
2) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas di UPTD Kecamatan sebanyak 11 orang (19,64%) dan menduduki jabatan struktural terdiri dari : - Kepala UPTD
(Es. IV-a)
: 6 orang
- Kasubag TU UPTD
(Es. IV-b)
: 4 orang
Untuk lebih jelasnya struktur jabatan dapat dilihat pada bagan di halaman selanjutnya :
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 6
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG (PERDA NOMOR 07 TAHUN 2008, TGL 13-6-2008) KEPALA DINAS H.Dadang Kurnianudin, S.IP SEKRETARIS Drs. Yahya Rohyana, M.Si
SUB BAG. UMUM Drs. Dadan Ramdani, M.Si
SUB BAG. KEUANGAN Iwan Achmad S, S.Pd M.Si
SUB BAG. KEPEGAWAIAN Hetty Hendrayani, SE, M.Si
KEP. BIDANG PROGRAM Drs. Otang, M.Si
KEP. BIDANG DAFDUK Drs. A. Fauzi, M.Si
KEP.BIDANG PENC. SIPIL Drs. Yono Sutaryana
KEP. BIDANG INFODUK Dedi S, S.Pd, M.Pd
KASI PENY.PROGRAM Wawan H,S.Pd,M.Si
KASI PEND.PENER DOK DUK Iman Bimawan, S.Sos
KASI KEL.KEM. PENG & PENG. ANAK Drs. Wasep J Jamaludin, M.Si
KASI PENGLHN & PREK DT Drs. Iwan Firmansyah
KASI PENGEMB. PROG Dra. Enung Yati N.M.Si
KASI PENC. MUTASI DUK Yayan Sopian, S.Ap
KASI PERK & PENC
KASI PENGD STM AMDUK. Drs. Pemajat Isworo, M.Si
KASI EV & PELAPORAN Endang Haphidin, S.Sos
KASI PNRTBN DOK DUK Rachmat, S.IP
KASI DATA & DOKUMENTASI PENC,SIPIL Nur Alam Sari, A.Md
Herliawati
KASI TIK INFO BANG DT DOK Ruhiatno, S.Ip
UPTD
LAKIP Disdukcapil 2015 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat
dalam
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil, maka Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Akurat, Pasti dan Bertanggung Jawab Tahun 2018” Misi Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih. Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut : 1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan sumber daya manusia yang profesional dalam pendayagunaan data dan teknologi informasi. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan admnistrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi yang berkelanjutan. 4. Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan didaerah. 2.2. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2018. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan dan Kebijakan Wilayah .
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 8
Tujuan yang ingin dicapai melalui masing-masing Misi sebagai berikut : a.
Mengembangkan
pendaftaranpenduduk
kebijakan dan
dan
sistem
pencatatan
sipil
serta untuk
menyelenggarakan menghimpun
data
kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penduduk. b. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. c. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk. d. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Tabel 1 MISI DAN KEBIJAKAN MISI 1. Mewujudkan administrasi
KEBIJAKAN pengelolaan a. Pelaksanaan
mekanisme
kependudukan
pengelolaan data base (up date
yang tertib, akurat dan berbasis
data)secara tertib dimulai dari
data base yang berkualitas
TPDK Kecamatan sampai dengan Kabupaten /Dinas. b. Dinamisasi data kependudukan dengan
menggunakan
aplikasi
sistem yang terbaru.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 9
2. Meningkatkan
cakupan a. Mengadakan
pelatihan
dan
pelayanan penerbitan dokumen
bimbingan teknis (bintek) untuk
kependudukan dan pencatatan
meningkatkan kapasitas petugas
sipil
daya
yang terdiri dari operator, registrat
manusia yang profesional dalam
dan verifikator dalam penggunaan
pendayagunaan
teknologi informasi.
dengan
sumber data
dan
teknologi informasi.
b. Pelayanan
secara
langsung
terhadap
masyarakat
dilakukan
dengan
Desa/Kelurahan. merupakan
dapat
mendatangi Hal
bentuk
ini
pelayanan
langsung yang dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan
dan
Catatan Sipil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Dokumen
Kependudukan
dan
Dokumen Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan
sarana
dan
a. Menyediakan infrastruktur yang berbasis teknologi informasi.
prasarana layanan admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil
dengan
teknologi
menggunakan
informasi
berkelanjutan.
yang
b.
Memanfaatkan informasi
dalam
teknologi mempercepat
penerbitan Kependudukan
Dokumen dan
Dokumen
Pencatatan Sipil.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 10
4. Memanfaatkan
Dokumen
Kependudukan dan Dokumen Pencatatan
Sipil
penunjang
a. Menjadikan
Dokumen
Kependudukan
sebagai
dan
Dokumen
Pencatatan Sipil sebagai bukti
suksesnya
partisipasi
pembangunan didaerah.
masyarakat
dalam
mematuhi Perda. b. Memanfatkan data kependudukan sebagai
dasar
pengambilan
kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Subang.
2.3. Rencana Kinerja Sebagai tindak lanjut dari Visi, Misi dan Kerangka Kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka selanjutnya dilakukan proses klarifikasi yang bertujuan mencari bentuk program serta kegiatan yang lebih memfokuskan arah pelaksanaan tugas dalam mencapai Sasaran. Proses tersebut selanjutnya menghasilkan program-program dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015, sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Oprs 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan ATK 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggnadaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 11
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 14. Pengadaan peralatan gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin Berkala Taman/Halaman Kantor 16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17. Rehabilitasi pintu gerbang dan pagar Kantor Dinas 18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20. Percepatan peningkatan Infrastruktur pembangunan pelayanan masyarakat kabupaten Subang III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 24.Penyusunan LAKIP, RENJA, RKA dan DPA SKPD V. Program Penataan Administrasi Kependudukan 25. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 26.Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 27.Pengembangan Database Kependudukan 28. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 29.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 31. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 12
32. Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan 33.Peningkatan
kapasitas
petugas
registrasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil 2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan kegiatan Strategis atau kegiatan Wajib yang dilaksanakan di Tahun 2015, adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dengan Bupati, sebagai
acuan
untuk
Kependudukan
dan
pelaksanaan
kegiatan
Pencatatan
perubahan/pergeseran mengakibatkan
melaksanakan Sipil,
pada
anggaran
perubahan
Pembangunan
dibidang
namun
dalam
perjalanan
pertengahan
tahun
terdapat
untuk
penetapan
beberapa kinerja,
kegiatan
maka
akan
yang dibuat
penetapan kinerja seperti di bawah ini : Tabel 2 Penetapan Kinerja Sasaran Strategis
Indikator KInerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Terpenuhinya hak warga negara dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK)
Data penduduk di dapat dengan mudah dan akurat, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
Penerbitan : KK = 48.548 KTP = 50.057 Akta = 30.000 TPDK kecamatan = 30 TPDK Dinas =1
Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Web site Disdukcapil
Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Meningkatnya penyampaian informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui web site
Rp. 669.960.650,-
Rp.311.227.000,-
Rp. 33.050.000,-
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 13
Pengembangan data base seluruh penduduk kabupaten Subang
Tersedianya data base kependudukan secara dinamis yang akurat.
Data base di 30 TPDK
Program Penataan Administrasi Rp. 150.000.000,Kependudukan Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan
Tersusunnya Perda, Perbup dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya acuan/pedoman dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan Seluruh hasil kegiatan dapat terevaluasi dan dilaporkan
Perda = 1 Perbup = 1 SOP
Terlaksananya konsolidasi E-KTP ke SIAK dan terpeliharannya Jaringan sistem informasi administrasi kependudukan
TPDK = 30
Program Penataan Administrasi Rp. 117.875.000,Kependudukan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Rp. 80.850.000,Kependudukan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Implementasi Rp. 39.220.000,Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Termonitor dan terbinanya wilayah tempat perekaman data kependudukan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui Pelaksanaan konsolidasi E-KTP ke SIAK dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Total
Wilayah UPTD = 6 TPDK = 30
Rp
1.432.182.650,-
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan /kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3 Pencapaian Kinerja KEGIATAN INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
(1) Terpenuhinya hak warga negara dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
(2)
(3)
%
KK = 48.548 KTP = 58.057 Akta =
(4)
(5)
KK= 48.328
99,55
KTP= 60.267
103,81
Akta= 19.528
65,09
30.000 Data penduduk di dapat dengan mudah dan akurat, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.
Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Tersedianya data base kependudukan secara dinamis yang akurat.
%
% % %
Adanya acuan/pedoman dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan Seluruh hasil kegiatan dapat terevaluasi dan dilaporkan
TPDK kecamatan = 30 TPDK
TPDK=
Dinas = 1
=1
30
Kec
100 100
TPDK Dinas
Web site 1 Web site 1 Disdukcapil Data base 30 TPDK di 30 TPDK Perda = 1 Perda = 1 Perbup = 1 SOP
100 100 100 Tidak tercapai
%
Wilayah UPTD = 6 TPDK = 30
Wilayah UPTD = 6 TPDK = 30
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 15
100 100
Terlaksananya konsolidasi E-KTP ke SIAK dan terpeliharannya Jaringan sistem informasi administrasi kependudukan
%
TPDK = 30
TPDK = 30
100
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja pada umumnya dapat mencapai 100%. Indikator kinerja yang belum tercapai yaitu penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur secara
menyeluruh. Untuk saat ini SOP pelayanan Administrasi Kependudukan mengacu pada Undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) . Selain uraian diatas ,capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk, kepemilikan KK, dan Rasio bayi berakta kelahiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil SASARAN
INDIKATOR
KONDISI
TARGET
AWAL
2015
REALISASI
2014 (1)
(2)
Meningkatnya jumlah penduduk yang
Rasio
ber KTP
penduduk
(3)
(4)
(5)
70,13 %
100
73,78%
75 %
100
78,99 %
ber KTP Meningkatnya jumlah penduduk
Kepemilikan
memiliki KK
Kartu Kaluarga
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 16
Meningkatnya kepemilikan akta
Kepemilikan
kelahiran
Akta
49,88 %
100
62,81%
Kelahiran per 1000 kelahiran Pengukuran pencapaian keberhasilan/kegagalan kinerja sasaran strategis tahun 2014 didasarkan pada SK Kepala LAN No 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, sedangkan untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini telah disepakati suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut : Klasifikasi nilai capaian kinerja Predikat Lebih dari 80% : Sangat baik 70% - 79% : Baik 60% - 69% : Sedang 50% - 59% : Kurang Baik Kurang dari 50% : Buruk Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2015 untuk 2 (dua) sasaran dengan hasil
baik dan 1 (satu) sasaran dengan nilai sedang . Klasifikasi nilai rata-rata
71,86% (baik). Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja SASARAN (1) Meningkatnya
REALISASI
PENYEBAB
PENYEBAB
ALTERNATIF
KEBERHASILAN
KEGAGALAN
SOLUSI
(3)
(4)
(5)
(2) 73,78%
-Pemberlakuan KTP
-Belum semua
-Meningkatkan
jumlah penduduk
dalam syarat
wajib KTP
Pelaksanaan
yang ber KTP
mendapatkan
menyadari
sosialisasi
pelayanan
pentingnya
tentang
-Adanya koordinasi
memiliki KTP
pentingnya
antara pemangku
Dokumen
jabatan
Kependudukan LAKIP DISDUKCAPIL 2015 17
-Adanya sosialisasi baik langsung maupun menggunakan media elektronik dan media cetak Meningkatnya
78,99 %
-Pemberlakuan KK
-Belum semua
-Meningkatkan
jumlah penduduk
dalam syarat
Kepala Keluarga
Pelaksanaan
memiliki KK
mendapatkan
menyadari
sosialisasi
pelayanan
pentingnya
tentang
-Adanya koordinasi
memiliki KK
pentingnya
antara pemangku
Dokumen
jabatan
Kependudukan
-Adanya sosialisasi baik langsung maupun menggunakan media elektronik dan media cetak Meningkatnya
62,81%
-Adanya koordinasi
-Masyarakat masih -Meningkatkan
kepemilikan akta
dengan lintas sektor
kurang menyadari
Pelaksanaan
kelahiran
terkait misalnya Dinas
pentingnya
sosialisasi
Kesehatan, Penolong
memiliki akta
tentang
persalinan, RSUD,
kelahiran terutama
pentingnya
Rumah bersalin, dll
mereka yang baru
Dokumen
memiliki bayi
Kependudukan -Meningkatkan koordinasi dengan pemangku jabatan, penolong persalinan
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 18
3.2 Realisasi Anggaran Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Subang
setelah
Perubahan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebesar Rp.
9.977.535.990,91,-
terdiri
dari
Belanja
Tidak
Langsung
sebesar
Rp.4.477.535.990,91,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.500.000.000,Rincian pagu anggaran, realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 6 Realisasi APBD Tahun 2015 URAIAN
A. Belanja Tidak
PAGU ANGGARAN
REALISASI
REALISASI
SISA ANGGARAN
( Rp)
ANGGARAN
KEUANGAN
(Rp)
(Rp)
%
4.477.535.990,91
4.387.605.651,-
88,67
89.930.339,91
4.477.535.990,91,-
4.387.605.651,-
88,67
89.930.339,91
5.500.000.000,-
4.459.858.728,-
81,09
1.040.141.272,-
1.525.451.000,-
1.114756.038,-
73,07
410.694.962,-
2.337.516.350,-
1.798.362.250,-
76,93
539.154.100,-
133.950.000,-
129.621.750,-
96,76
4.328.250,-
70.900.000,-
70.769.500,-
99,81
130.500,-
Langsung Belanja pegawai B. Belanja Langsung -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur -Program Peningkatan Disiplin Aparatur -Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 19
-Program Penataan
1.432.182.650,-
1.346.349.190,-
94,01
82.833.460,-
Administrasi Kependudukan
Melihat seperti yang ditunjukan pada tabel diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran, hal ini ditunjukan dengan cukup banyak kegiatan realisasi fisiknya telah mencapai 81,09 % meskipun penggunaan anggaran secara nominal kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa penghematan pada penggunan anggaran diantaranya adalah : belanja modal, belanja perjalanan dinas dalam Daerah, belanja sewa gedung pertemuan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 20
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang selama tahun 2015. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkahlangkah perbaikan dimasa mendatang. LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMEN PAN – RB) No. : 53 Tahun 2014 , yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2015 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2015, sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2015. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan
dan
kegagalan
masing-masing
sasaran
serta
permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2015 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya. 4.1. Kesimpulan Sesuai dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Subang, maka upaya pencapaian Visi Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Akurat, Pasti dan Bertanggung Jawab
Tahun 2018” merupakan progres kinerja yang bersifat
berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Manajemen Strategis, yang memiliki periodisasi waktu jangka menengah dan jangka panjang. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan
Pengukuran
dan
Evaluasi
Kinerja
yang
secara
sekaligus
akan
menggambarkan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subang sebagai suatu organisasi Pemerintah Daerah, yang mengemban amanat publik dalam bentuk penggunaan dana APBD. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah
proses
pelaksanaan
kinerja.
Sebagai
salah
satu
komponen
yang
mempengaruhi kualitas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah LAKIP DISDUKCAPIL 2015 21
Kabupaten Subang,
proses pelaksanaan kinerja memegang peranan penting untuk
mendapatkan hasil yang lebih riil sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang adalah sangat baik dan telah efisien bila dilihat dari penggunaan anggaran berbanding dengan hasil pelayanan yang telah dilaksanakan.
4.2.
Saran-saran
Semangat reformasi telah mewarnai perjalanan pembangunan Kabupaten Subang. Penyelenggaraan kependudukan
fungsi
pelayanan
masyarakat
dalam
bidang
administrasi
dan pencatatan sipil menjadi bagian penting yang mewarnai
perjalanan Kabupaten Subang hingga sekarang, dan tahun-tahun kedepan. Pada sisi lain tuntutan masyarakat lebih kepada bagaimana mewujudkan Administrasi Kependudukan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaran pemerintahan dengan mempraktekkan prinsipprinsip good governance, sehingga pada akhirnya tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan yang baik. Supaya harapan-harapan dimaksud menjadi kenyataan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat) dalam menyikapi penciptaan good governance yang efektif. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk menindaklanjuti harapan tersebut diatas maka sejak awal, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Subang mulai mengupayakan suatu langkah cepat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun disadari masih banyak hal yang belum tercantum dalam dokumen Rencana Strategis, berdasarkan evaluasi masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu langkah ke depan perlu memperhatikan sasaran-sasaran yang belum memenuhi target renstra, serta mempertahankan sasaran-sasaran yang telah mencapai target renstra agar tidak menurun kembali pada tahun 2016 mendatang. Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian sasaran, pada kenyataannya menunjukan bahwa proses untuk menerjemahkan suatu konsep ke dalam aktivitas pelayanan masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan perhitungan rencana yang matang agar suatu konsep tersebut dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Barulah apa yang diharapkan dalam LAKIP DISDUKCAPIL 2015 22
aktivitas pelayanan kepada masyarakat itu sendiri dapat memberikan hasil memuaskan sebagaimana yang diharapkan, sehingga kesadaran masyarakat atas arti pentingnya identitas diri baik dalam bentuk KTP, AKTA atau KK, menjadi suatu kebutuhan yang penting. Disadari
bahwa
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan program kegiatan dinas tahun anggaran 2015 ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu semoga Allah SWT, memberikan ampunan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga di tahun 2016 kedepan kita lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat. Amin
Subang, 23 Februari 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
H.DADANG KURNIANUDIN, S.IP Pembina Tk I/ IV-b NIP 19670709 199703 1 005
LAKIP DISDUKCAPIL 2015 23
