LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2011

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERHUBUNGAN Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp 367321

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................

iii

BAB I . PENDAHULUAN ..........................................................................

1

BAB II. RENCANA STRATEGIK ..............................................................

18

A. VISI DAN MISI ................................................................................

21

B. TUJUAN DAN SASARAN ..............................................................

22

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN …...

23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................

31

A. PENGUKURAN KINERJA ..............................................................

31

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................

35

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA ....................................

46

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ......................................................

51

BAB IV. PENUTUP ......................................................................................

55


2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011. LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor : 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, adalah merupakan media untuk mempertanggung jawabkan kegagalan/ keberhasilan suatu Instansi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Laporan ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang dan diharapkan dapat secara formal dipertanggungjawabkan dan menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Serta dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas di masa lalu dan proyeksi di masa mendatang dan memberikan umpan balik sebagai bahan pengambilan kebijakan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Dinas Perhubungan lebih lanjut.

Bantul, 01 Maret 2012. KEPALA SKPD

Drs. EDDY SUSANTO NIP . 19610208 198403 1 005


2011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang perhubungan. Hal ini

mengandung pengertian bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan / transportasi di Kabupaten Bantul. Kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul dan setiap tahunnya selalu mengikuti / menyesuaikan dengan kondisi APBD Kabupaten Bantul. Sebagai

implementasi

pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

perhubungan tersebut disusunlah Rencana Strategis ( Renstra ) yang terbagi dalam lima tahun ke depan. Untuk tahun 2011 telah disusun Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2011 – 2015 yang dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana

tersebut dalam Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 - 2015 adalah : 1.

Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lainnya.

2.

Mewujudkan keselamatan lalu lintas, dengan pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai

3.

Mewujudkan SDM yang berkualitas.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya SDM aparatur negara dan masyarakat 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang LLAJ 3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas 4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas

5. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan 6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk peningkatan penerimaan PAD sektor perhubungan.


2011

Arah Kebijakan Meski masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, tetapi dengan pengambilan kebijakan yang tepat maka di tahun 2011 ini tingkat pencapaiannya rata – rata tercapai 100 %. Kebijakan pembangunan bidang perhubungan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, guna mendukung kegiatan dinas 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7. Peningkatan Pelayanan Angkutan 8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 9. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 10. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 11. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kebijakan Distribusi Anggaran dan Realisasi Anggaran Terkait dengan distribusi anggaran untuk masing – masing program pembangunan yang telah ditetapkan di atas, kebijakan yang diambil adalah pengalokasian anggaran sesuai dengan tingkat prioritas dari masing – masing program tersebut. Untuk tahun 2011 kebijakan distribusi anggaran yang diambil sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No

Program

1

Pelayanan Administrasi Perkan

Anggaran

Realisasi

( Rp)

(Rp)

556.438.000

547.380.774

286.435.400

286.339.500

13.750.000

13.750.000

toran 2

Pemeliharaan Sarana dan Pra sarana Aparatur

3

Peningkatan Disiplin Aparatur


4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5

Peningkatan Sistem

6.500.000

6.500.000

2.695.000

2.637.200

265.366.900

260.919.300

473.565.700

470.678.500

505.484.900

501.890.400

4.060.000

4.050.000

6.000.000

6.000.000

275.494.000

274.595.500

2.395.789.900

2.374.741.174

Pengembangan

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan 6

Rehabilitasi / Pemeliharaan Pra sarana dan Fasilitas LLAJ

7

Peningkatan Pelayanan Angku tan

8

Pengendalian

dan

Pengamanan Lalu Lintas 9

2011

Peningkatan

Pelayanan

Kedinas an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 10

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

11

Pemeliharaan Jalan dan Jem batan Jumlah

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat ) atau sebesar 99,12 % dari total anggaran yang disediakan. Meski dari sisi keuangan tidak bisa tercapai 100% namun dari sisi fisik kegiatan rata – rata dapat tercapai 100%.

Kendala yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugas- tugas dinas, kesulitan yang masih terasa dihadapi antara lain : 1. Kurangnya SDM dengan kualifikasi; SMA IPA atau SMK Listrik / mesin, D3 Ahli Lalu Lintas (ALL), D4 Transportasi Darat (Transdar). 2. Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi PKB serta kurangnya personal yang mempunyai sertifikasi PPNS bidang Perhubungan, sehingga menghambat dalam proses penegakan hukum di bidang LLAJ. 3. Terbatasnya tenaga teknisi pemeliharaan Traffic Light dan Petugas Pemeliharaan LPJU sehingga apabila terjadi kerusakan pada waktu yang bersamaan maka penanganannya terkadang tidak bisa tepat waktu.


2011

4. Terbatasnya sarana operasional Dinas yang dimiliki seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan alat bantu ketugasan yang lain. 5. Masih tingginya angka kecelakaan ( laporan Polres ) karena kurangnya fasilitas jalan, seperti marka jalan dan rambu lalu lintas,

Upaya Antisipasi Kendala Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi kendala yang ada antara lain : 1.

Pengajuan formasi pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

2.

Pengiriman

pegawai

untuk

mengikuti

Diklat

Teknis

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam dal ini Kementerian Perhubungan maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi atau Kabupaten. 3.

Mengoptimalkan

kinerja

petugas

yang

ada

sehingga

segala

permasalahan terkait kerusakan APILL dan LPJU dapat segera teratasi. 4.

Memelihara dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional yang tersedia sehingga tugas tetap dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

5.

Mengoptimalkan kinerja Petugas / Tim Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana LLAJ sehingga sarana prasarana yang ada tetap dapat berfungsi optimal.

6.

Mengupayakan penambahan pengadaan fasilitas kelengkapan jalan lewat anggaran APBN melalui DAK.

Meskipun kendala yang dihadapi cukup beragam, tetapi dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal / keuangan,

semua program /

kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2011 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

Bantul, 01 Maret 2012. KEPALA SKPD

Drs. EDDY SUSANTO NIP . 19610208 198403 1 005


2011

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Salah satu urusan wajib yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Otonomi Daerah dalam hal ini Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah urusan di bidang perhubungan. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut maka dibentuklah Dinas Perhubungan

Kabupaten

Bantul.

Pembentukan

organisasi

Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor: 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan / transportasi di Kabupaten Bantul di mana kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan tetap mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul dan setiap tahunnya selalu mengikuti / menyesuaikan dengan kondisi APBD Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

telekomunikasi dan informatika; d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

bidang

perhubungan,


2011

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan

penyusunan

dan

penyampaian

LAKIP

adalah

untuk

mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dalam

rangka

pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

2. Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten / kota


2011

2.

Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6.

Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7.

Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C

8.

Pembangunan terminal angkutan barang

9.

Pengoperasian terminal angkutan barang

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten 12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten 15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sew 17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata 18. Pemberian ijin usaha angkutan barang 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor


2011

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan 27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kabupaten bidang LLAJ b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor d. Perijinan angkutan umum 28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten 29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten 30. Pemberian

ijin

usaha

mendirikan

pendidikan

dan

latihan

mengemudi. Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain : 1.

Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2.

Pengawasan prasarana lalu lintas : rambu, marka, APILL di wilayah kecamatan

3.

Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.

4.

Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan.

3. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, terdiri dari atas :

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; dan 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. c. Bidang Lalu Lintas terdiri atas : 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas; dan 2. Seksi Pengendalian dan Operasi; d. Bidang Angkutan terdiri atas : 1. Seksi Angkutan Umum; dan 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; e. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas :


2011

1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 2. Seksi Telekomunikasi dan Informatika; g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional; Adapun tupoksi dari masing – masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan

dokumen

perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja; e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas; f.

menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;


2011

e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f.

menyimpan,

memelihara,

mengelola,

dan

mendistribusikan

barang kebutuhan dinas; g. memelihara kendaraan dinas; h. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i.

menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j.

menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. menyiapkan

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengembangan

pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l.

menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

m. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun,

menelaah,

mendokumentasikan

menganalisa,

peraturan

mengklarifikasi

perundang-undangan

dan yang

berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas; d. melaksanakan

koordinasi

pengadaan

dan

pendistribusian

kebutuhan rumah tangga; e. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja Dinas; f.

mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. menyusun dan mengelola data base; h. mengembangkan Sistem Informasi; i.

mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;


j.

2011

mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan;

k. mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

tugas

pembantuan; l.

mengkoordinasikan

penyusunan

bahan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); m. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan

penatausahaan

akuntansi pemerintah sesuai

keuangan

dengan

sistem

peraturan perundang-undangan

yang berlaku; e. mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD; f.

menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; g. melaksanakan

administrasi

pelaporan

sesuai

pajak

penerimaan, ketentuan

penyetoran

peraturan

dan

perundang-

undangan yang berlaku; h. melaksanakan

inventarisasi,

verifikasi

dan

pelaporan

pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; i.

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


j.

2011

melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;

k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan; l.

melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset; m. mengusulkan penghapusan aset; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

6. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan

kebijakan

teknis

pengembangan

manajemen,

rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan

manajemen,

rekayasa,

pengendalian

dan

operasional lalu lintas jalan; f.

menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;



j.


7. Seksi

Manajemen,

mempunyai tugas :

Rekayasa

dan

Operasional

Lalu

Lintas,


2011

a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan manajemen, rekayasa dan operasional lalu lintas; d. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, tataran transportasi lokal; e. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; f.

melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

g. menyusun analisis kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan; h. menyelenggarakan pengembangan

analisis kawasan,

dampak yang

lalu

lintas

berdampak

terhadap terhadap

keselamatan pengguna jalan; i.

menyelenggarakan penelitian dan pelaporan

kecelakaan lalu

lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten; j.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;

k. menyelenggarakan

pencegahan

dan

penanggulangan

kecelakaan lalu lintas; l.

melaksanakan pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengaman lalu lintas;

m. melaksanakan identifikasi dan analisis guna penentuan lokasi fasilitas parkir; n. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum; o. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; p. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada

kegiatan yang berhubungan dengan

manajemen,

rekayasa dan operasional lalu lintas; q. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; r.

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;


2011

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan t.


8. Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas; d. melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

operasional

terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; e. melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f.

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

g. melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian meliputi : - pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya; - pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas, ketertiban lalu lintas dan permasalahannya; - pengawasan yang berkaitan dengan penumpukan, pengalihan, penutupan arus ruas jalan; - pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir. h. melaksanakan

pemeriksaan

kendaraan

di

jalan

sesuai

kewenangannya; i.

melaksanakan patroli, pengawalan dan pengamanan (PAM) lalu lintas di Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

j.

melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada

kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan

operasi lalu lintas; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.


2011

9. Bidang Angkutan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan angkutan jalan; d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan angkutan jalan; e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan angkutan jalan dan terminal; f.

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan angkutan jalan;



j.


10. Seksi Angkutan Umum, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan umum; d. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; e. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan perdesaan; f.

melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;

g. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan

yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah

kabupaten; h. melaksanakan

analisis

penumpang Tipe C;

guna

penetapan

lokasi

terminal


i.

2011

melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

j.

melaksanakan analisis

guna

pemberian ijin usaha angkutan

umum; k. melaksanakan

penyelenggaraan

operasional

terminal

penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C; o. melaksanakan

bimbingan

teknis

pada

kegiatan

yang

berhubungan dengan angkutan umum; p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; r.


s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

11. Seksi Angkutan Barang dan Khusus, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan barang dan angkutan khusus; d. melaksanakan penyusunan

dan penetapan

jaringan lintas

angkutan barang pada jaringan jalan; e. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal angkutan barang; f.

melaksanakan analisis guna penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan

untuk angkutan taksi yang wilayah

pelayanannya dalam satu kabupaten; g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha angkutan barang dan khusus di Kabupaten Bantul; h. melaksanakan

bimbingan

teknis

pada

kegiatan

yang

berhubungan dengan angkutan Barang dan Khusus; i.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.



2011

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.


12. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan

sarana dan

prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; d. menyelenggarakan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi,

kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; f.

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;



j.


13. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perhubungan; e. melaksanakan

pengujian

kendaraan

bermotor

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;


2011

g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; h. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan prasarana lalu lintas; i.

melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

j.

melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;

k. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang; l.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

14. Seksi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi dan informatika; d. melakukan

inventarisasi

penyelenggaraan

jasa

pelayanan

telekomunikasi dan sistem informatika; e. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; f.

melaksanakan analisis pemberian ijin jasa titipan kantor agen;

g. penertiban jasa titipan kantor agen; h. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; i.

koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;

j.

pelaksanaan diseminasi informasi nasional;

k. memberikan rekomendasi jasa pelayanan telekomunikasi dan informatika; l.

melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan aturan,

hukum

dan

ketentuan

telekomunikasi dan informatika;

yang

berkaitan

dengan


2011

m. melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan

dengan

penyelenggaraan

telekomunikasi

dan

informatika; n. melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan sistem komunikasi dan informatika yang berkoordinasi dengan instansi terkait; o. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada

kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan

informatika; p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; r.


s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan,

mengolah

dan

menganalisa

data

sesuai

bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan

sesuai bidangnya dalam

rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Untuk Tahun Anggaran 2011 pemanfaatan anggaran dioptimalkan guna mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan yaitu : 1.

Sekretariat Dinas Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dalam hal ini belanja administrasi umum dalam rangka mendukung operasional dinas secara keseluruhan.

2.

Bidang Angkutan Mendukung dan melaksanakan kegiatan :


3.

2011

1.

Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

2.

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

3.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal dan Halte

Bidang Lalu Lintas Mendukung dan melaksanakan kegiatan : 1.

Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan halte.

2.

Pembinaan operasional LLAJ.

3.

Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Mendukung dan melaksanakan kegiatan : 1. Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Penumpang 4. Pengadaan Rambu Lalu Lintas 5. Pengadaan Marka Jalan 6. Pengadaan Guardraill 7. Operasional Pengandalian Tower 8. Pemeliharaan LPJU

guna

Keselamatan


2011

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

perhubungan,

telekomunikasi dan informatika; d.

melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran utama yang hendak dicapai di tahun 2011 adalah :

Terpenuhinya fasilitas lalu lintas ( rambu, marka, guardraill dsb ). Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi yang kedua yaitu : “ meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, kemananan dan kenyamanan lalu lintas “. Tujuan dari ditetapkannya sasaran

ini

adalah

untuk

memenuhi

kebutuhan

akan

fasilitas

kelengkapan jalan yang saat ini masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya. Di samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak adanya fasilitas lalu lintas. Dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga lalu lintas yang aman, tertib, lancar, aman dan nyaman dapat terwujud.

1. Rencana Strategis a. Latar Belakang


2011

Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik, diantaranya banyaknya sumber – sumber yang menyusut ataupun yang tidak dapat diramalkan, harapan publik / masyarakat yang senantiasa berkembang, perubahan nilai, privatisasi pelayanan publik, adanya perubahan demografis, deregulasi, maupun gejolak dalam perekonomian nasional, negara dan lokal. Kenyataan ini mengharuskan para pemimpin dapat menanggulangi tantangan tersebut, dapat membangun kekuatan organisasi dan mengambil keuntungan

dari

peluang

yang

ada

sembari

meminimalkan

kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi. Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli strategi yang efektif jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi. Para pemimpin harus mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah dan mereka harus dapat mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan kumpulan konsep, prosedur, dan alat – alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dalam tugas – tugasnya tersebut di atas. Perencanaan strategis juga merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan hal tersebut. Perencanaan strategis yang baik akan membantu organisasi berpikir strategis dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan membangun kerja kelompok dan keahlian. Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut maka untuk menjawab tantangan dan menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam


2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini dibreakdown oleh setiap SKPD yang ada di Kabupaten Bantul menjadi Perencanaan Strategis. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai dinas yang diserahi tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang perhubungan diharuskan pula menyusun Perencanaan Strategis pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011 – 2015. Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan Perencanaan Strategis ini adalah terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di mana secara substansial ada perubahan paradigma terkait amanat yang diembankan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan kewenangan, ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagai penanggungjawab dan penyelenggara transportasi di daerah. Perubahan paradigma tersebut adalah bahwa dalam UULLAJ Nomor 14 Tahun 1992 kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan lebih banyak pada penanganan lapangan serta operasional dan manajemen lalu lintas. Sementara dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 kewenangan dan tanggung jawab lebih banyak pada manajemen transportasi, difokuskan pada manajemen dan penyusunan kebijakan lalu lintas, penyusunan rencana induk transportasi, penataan dan manajemen perparkiran, penyediaan prasarana LLAJ serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja transportasi. Disamping adanya perubahan peraturan tersebut penyusunan Perencanaan Strategis juga sangat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya volume kendaraan di Kabupaten Bantul yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan pergerakan kendaraan. Pengaruh terbesar dalam pergerakan kendaraan di Kabupaten Bantul dikarenakan

bahwaletak

Kabupaten

Bantul

yang

berbatasan

langsung dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan di Propinsi DIY. Dengan bertambahnya aktifitas yang dilakukan masyarakat sangat erat kaitannya dengan meningkatnya tingkat pergerakan transportasi. Dengan meningkatnya pergerakan transportasi ini


2011

menuntut pengembangan dan peningkatan fasilitas penunjang baik sarana maupun prasarana lalu lintas dan angkutan jalan guna memberikan

jaminan

dan

mendukung

terciptanya

ketertiban,

kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Sedangkan posisi Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini belum menunjukkan situasi dan iklim transportasi yang membutuhkan penanganan khusus karena akses pada kedua daerah tersebut masih dalam koridor optimal, di samping kewenangan penghubung akses ke wilayah tersebut menjadi kewenangan Propinsi DIY. Wacana pengembangan transportasi jalur selatan melalui pembuatan Jalur Lintas Selatan Selatan (JLSS), sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut yang lebih jauh. Namun demikian dalam penyusunan Perencanaan Strategis hal ini tetap perlu diantisipasi. Dari gambaran tersebut muncul suatu tantangan di mana hal ini merupakan bagian dari kekurangan dan kelebihan letak geografis Kabupaten

Bantul

berkaitan

dengan

kewenangan

Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul adalah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang ideal dan memadai yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bantul.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan

di

bidang

perhubungan yang mendukung visi Kabupaten Bantul, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut : “ menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”. Visi ini mengandung pengertian

bahwa

dengan

terciptanya

kelancaran,

ketertiban,

keamanan dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak – pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :


1.

2011

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat

2.

Meningkatkan

sarana

prasarana

penunjang

ketertiban,

kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. 3.

Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan

/

pengembangan

wilayah,

pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya. 4.

Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan.

c. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah : 1. Tersedianya

database

perencanaan

pembangunan

sektor

perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain. 2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Mewujudkan SDM yang berkualitas Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatnya SDM aparatur negara dan masyarakat 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ

3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas ( rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ). 4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas 5. Tersedianya

database

perencanaan

pembangunan

sektor

perhubungan. 6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD

d. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungannya maka sebuah organisasi harus mencermati lingkungan eksternal dan internalnya. Oleh karenanya langkah keempat dan kelima dalam proses penyusunan Perencanaan Strategis adalah menyediakan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan internal organisasi sehubungan

dengan

peluang

dan

ancaman

eksternal

yang

dhadapinya. Pendekatan bagi penilaian lingkungan eksternal dan


2011

internal organisasi dan merupakan alat perencanaan strategis yang populer adalah analisis SWOT. Analisis

SWOT

menggambarkan

merupakan

kondisi

dan

salah

satu

mengevaluasi

metode suatu

untuk

masalah

berdasarkan faktor eksternal dan internal. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu : 1.

Strengths ( kekuatan ) Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

2.

Weakness ( kelemahan ) Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri

3.

Opportunities ( peluang ) Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah atau kondisi lingkungan sekitar.

4.

Threats ( ancaman ) Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi itu sendiri. Setelah dibuat pemetaan analisis SWOT maka dibuatlan

matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan perbandingan antara faktor internal yang meliputi strength dan weakness dengan faktor luar opportunity dan threat. Setelah itu kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman paling kecil . Selain pemilihan alternatif analisis SWOT juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan improvisasi. Dengan mengetahui kelebihan ( strength dan opportinity ) dan kelemahan kita ( weakness dan threat ), maka kita dapat melakukan strategi untuk upaya perbaikan diri. Strateginya adalah dengan meningkatkan strength dan opportunity atau melakukan strategi yang lain yaitu mengurangi weakness dan threat. Untuk penyusunan

Perencanaan

Strategis Pembangunan

Bidang Perhubungan tahun 2011 – 2015, dilakukan juga dengan analisis SWOT. Setelah dilakukan identifikasi terkait faktor – faktor


2011

eksternal maupun faktor – faktor internal dan dilakukan analisis menggunakan matriks SWOT serta dilakukan pembobotan terhadap masing – masing alternatif didapat hasil bahwa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2011 sesuai dengan skala prioritas adalah sebagai berikut : a. Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2011 1. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur 3. Pengembangan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi kinerja dinas 4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

b. Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2011 1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur 3. Mengembangkan

kualitas

SDM

dalam

mendukung

optimalisasi kinerja dinas 4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

c. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran

formulir

yang

mencantumkan

sasaran

strategis,

indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.


2011

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Optimalisasi fungsi sarana prasarana & fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sara na prasarana dan fasilitas LLAJ

Target

100%

100% 13 titik

5 lokasi

300 titik

2

Meningkatnya kiner ja dan pelayanan ja sa di bidang LLAJ Terlaksananya Uji Kendaraan terha dap kendaraan wa jib uji di Kab. Bantul

6.500 kend

Meningkatnya kepa tuhan masyarakat terhadap UULLAJ

100 %

V/C ratio kendaraan yang melintas di kota

0,36 %

Program Kegiatan Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sar Pras dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : 1. Pemeliharaan Sarana Alat PKB 2. Pemeliharaan Balai PKB 3. Pemeliharaan APILL, Rambu LL, Marka dan Halte 4. Pemeliharaan Terminal / TPR

Anggaran

17.000.000

22.300.000 216.066.900

Program : Rehabilitasi/Peme liharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pemeliharaan Lampu Penerang an Jalan Umum (LPJU) Program : Peningkatan Pela yanan Angkutan Kegiatan : 1. Uji Kelayakan Sarana Trans portasi guna Keselamatan Penumpang 2. Sosialisasi / Pe nyuluhan Keter tiban Lalu Lin tas 3. Pembinaan Ope rasional LLAJ

3

Tersedianya data base perencanaan pembangunan sek tor perhubungan

Load Factor Penum pang Angkutan Umum

0,7 %

4. Pengumpulan & Analisis Databa se Pelayanan Transportasi

4

Terpenuhinya fasili tas LLAJ

Prosentase Pening katan Keselamatan Lalu Lintas

20 %

Program : Pengendalian dan Pengamanan LL Kegiatan : 1. Pengadaan Mar ka Jalan 2. Pengadaan ram bu lalu lintas 3. Pengadaan Pa gar Pengaman Jalan /Guardraill

5

Terlaksananya in tensifikasi dan eks tensifikasi sumber retribusi untuk me ningkat kan PAD sektor perhubungan

Daya Angkut Pe numpang Angkutan Umum

1.763.022

Program : Peningkatan Pela yanan Angkutan Kegiatan : Fasilitasi Perijin an di Bidang Per hubungan

10.000.000

275.494.000

174.427.500

16.312.500

218.576.000

15.122.500

100.788.300 285.478.300 95.968.300

49.127.200


2011

d. Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2011 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, meliputi kegiatan: a. Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan halte. b. Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana

alat

pengujian

kendaraan bermotor. c. Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor. d. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan. 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, meliputi kegiatan : a. Uji

kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang. b. Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban

lalu

lintas

dan

angkutan. c. Pengumpulan

dan

analisis

Data

Base

Pelayanan

Transportasi. d. Pembinaan operasional LLAJ. e. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan. f.

Operasional Pengedalian Tower

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas -

Pengadaan Rambu Lalu Lintas.

-

Pengadaan Marka Jalan.

-

Pengadaan Guardraill.

9.

Program Kerjasama Informasi dengan mass media -

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui media.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya


2011

11. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -

Pemeliharaan LPJU

2. Rencana Kinerja Tahunan Adapun rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2011 sesuai dengan penetapan kinerja adalah sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Optimalisasi fungsi sara Terpeliharanya na prasarana & fasilitas prasarana dan LLAJ LLAJ

sarana fasilitas

100%

2

Meningkatnya kinerja Terlaksananya Uji Ken dan pelayanan jasa di daraan terhadap kenda bidang LLAJ raan wajib uji di Kab. Bantul

6.500 kend

Meningkatnya masyarakat UULLAJ

kepatuhan terhadap

100 %

V/C ratio kendaraan yang melintas di kota

0,36 %

3

Tersedianya data base Load Factor Penumpang perencanaan pemba Angkutan Umum ngunan sektor perhu bungan

0,7 %

4

Terpenuhinya LLAJ

20 %

5

Terlaksananya intensi Daya Angkut Penumpang 1.763.022 fikasi dan ekstensifikasi Angkutan Umum sumber retribusi untuk meningkatkan PAD sek tor perhubungan

fasilitas Prosentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas

Sedangkan kebijakan program kegiatan pendukung untuk tahun 2011 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


2011

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan : -

Operasional Pengedalian Tower

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

7. Program Kerjasama Informasi dengan mass media -

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui media.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

3. Rencana Anggaran Pada tahun 2011 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari APBD maupun APBN melalui DAK sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 2.022.789.900,- ( dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ). Dalam anggaran perubahan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 273.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) sehingga total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.395.789.900,- ( dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ). Adapun rencana alokasi anggaran untuk masing – masing program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan nomor : 914 / 83 / DPKAD / 2011 adalah sebagai berikut : Anggaran No

Program

( Rp)

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

556.438.000

2

Pemeliharaan

286.435.400

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur 3

Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

13.750.000 Daya

Aparatur 5

Peningkatan

6.500.000 Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.695.000


2011

6

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan

7

Fasilitas LLAJ

8

Peningkatan Pelayanan Angkutan

473.565.700

9

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

505.484.900

10

Peningkatan Pelayanan Kedinas an Kepala

11

265.366.900

Daerah / Wakil Kepala Daerah

4.060.000

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6.000.000

Pemeliharaan Jalan dan Jem batan Jumlah

275.494.000 2.395.789.900


2011

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011, ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut : a. Inputs ( masukan ) Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan / peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya. b. Outputs ( keluaran ) Merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. c. Outcomes ( hasil ) Merupakan indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. d. Benefits ( manfaat ) Merupakan

sesuatu

yang

terkait

dengan

tujuan

akhir

dari

pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil yang dapat diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. e. Impacts ( dampak ) Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan dapat diketahui setelah jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2011 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sedangkan


2011

penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2011. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2011 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes

( pengukuran kinerja disajikan

pada formulir PKK ). Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2011.Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. a.

Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan

rencana dan realisasi dengan menggunakan rumus : Realisasi ----------------------------Rencana Capaian indikator kinerja =

X 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain iti untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2011 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan.


Pengukuran

kinerja

kegiatan

ini

2011

menggunakan

formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) 2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, di mana tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro

yang

berhubungan

dengan

sasaran

tersebut.

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).

b.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut : < 85

: sangat berhasil

70 < x ≤ 85

: berhasil

55 < x ≤ 70

: cukup berhasil

≤ 55

: tidak berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “ metode rata – rata data kelompok “. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean ( rata – rata ) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori --------------------------------------------------------------------------------------Jumlah indikator kinerja sasaran Capaian Sasaran =

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011 adalah sebagai berikut : Skala Pengukuran Ordinal No

Sasaran

Capaian Kinerja

Sangat berhasil 85 s.d 100

Berhasil 70 s.d 85

Cukup

Kurang

berhasil

berhasil

55 s.d 70

< 55

Ket

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Meningkatnya SDM 1

100

Aparatur Negara dan

2011

Sangat Berhasil

Masyarakat Meningkatnya kinerja

2

dan

pelayanan

jasa

98,09

Sangat Berhasil

di

bidang LLAJ Terpenuhinya

3

fasili

Sangat 100

tas lalu lintas Optimalisasi 4

sarana

Berhasil

fungsi dan

93,33

Sangat Berhasil

prasarana lalu lintas Tersedianya

Sangat

database 5

perencanaan pemba

100

Berhasil

ngunan sektor perhu bungan yang akurat Terlaksananya inten sifikasi dan ekstensi 6

fikasi sumber retribu

Tidak 33,60

Berhasil

si untuk meningkat kan PAD

Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan ( PKK ) atas 36 ( tiga puluh enam ) kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran ( formulir PPS ) atas 6 ( enam ) sasaran. Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Predikat

Sasaran

Jumlah Sasaran

1

Di atas 85

Sangat berhasil

5

2

70 s.d kurang dari 85

Berhasil

0

3

55 s.d kurang dari 70

Cukup berhasil

0

4

Kurang dari 55

Kurang berhasil

1

Jumlah

6

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.


2011

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung oleh bidang – bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan – kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ( RENSTRA ). Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP ). Sedangkan Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2011 ini merupakan pelaporan kinerja yang bertolok ukur pada renstra tahun pertama dari periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 – 2015. Pengembangan sistem AKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan. Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang memuat 4 ( empat ) misi dan dijabarkan dalam 3 ( tiga ) tujuan strategik, maka ditetapkan 6 ( enam ) sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2011. Untuk mencapai 6 ( enam ) sasaran strategik yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 11 ( sebelas ) program pembangunan dan 36 ( tiga puluh enam ) kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2011 sebesar

Rp. 2.395.789.900,- ( dua miliar tiga ratus sembilan puluh

lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ) dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah ) atau 99,12 %.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya SDM Aparatur Negara dan Masyarakat

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang pertama yaitu : “ Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Baik Aparatur Maupun Masyarakat “ dan tujuan yang pertama yaitu “ Mewujudkan SDM


2011

Yang Berkualitas” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan

( RKT ) tahun 2011.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari segi kemampuan maupun kompetensi teknis sehingga dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas dan senantiasa siap menghadapi dinamika / perubahan baik itu tuntutan masyarakat maupun adanya perubahan kebijakan dari pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 7 ( tujuh ) program yaitu Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah, Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dan Kerjasama Informasi dengan Mass Media yang dilaksanakan dengan 6 ( enam ) kegiatan yaitu : Belanja Administrasi Umum, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar

Rp. 875.878.400,- ( delapan ratus tujuh puluh lima juta

delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar

Rp. 866.657.474,-. ( delapan ratus enam puluh

enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah ) atau sebesar 98,95%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.220.926,-

( sembilan juta dua ratus dua puluh

ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ) atau sebesar 1, 05%. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

1

Terpeliharanya sara

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kegiatan

16

16

100

kendaraan

14

14

100

na dan prasarana penunjang kegiatan / pelayanan 2

Terpeliharanya ken


2011

daraan dinas 3

Tersedianya

rompi

kegiatan

4

4

100

kegiatan

1

1

100

buku

8

8

100

bulan

12

12

100

parkir, rompi lalu lin tas, topi dan wear park Petugas Peme liharaan LPJU 4

Kehadiran wakil di nas dalam rakornis

5

Tersusunnya

buku

laporan capaian dan realisasi

kinerja

SKPD 6

Tersampaikannya in formasi program ke giatan SKPD

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100 atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 maka capaian indikator sasaran ini tidak mengalami perubahan, di mana pada tahun 2010 capaian indikator sasaran juga mencapai 100%. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang LLAJ

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, kemanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011. Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain uji berkala kendaraan bermotor, pemberian penyuluhan tertib lalu lintas dan pembinaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk pengawasan dan


2011

pengendalian lalu lintas dan bantuan pengamanan lalu lintas. Di samping itu juga merupakan wahana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan terutama siswa SMU dan awak angkutan umum akan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan 3

( tiga ) kegiatan yaitu Uji Kelayakan Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang, Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Pembinaan Operasional LLAJ. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 409.316.000,- ( empat ratus sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar

Rp. 406.442.800,- ( empat ratus enam juta empat

ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,29 %. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.873.200,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) atau sebesar 0,70 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

1

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

6.500

6.128

94,28

Orang

975

975

100

%

100

100

100

Terlaksananya uji ken Kendara daraan terhadap ken

an

daraan wajib uji 2

Terlaksananya sosiali sasi tiblantas kepada siswa SMU dan awak angkutan

3

Peningkatan kepatuh an masyarakat terha dap UULLAJ

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga ) indikator diperoleh hasil 98,09% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 maka capaian indikator sasaran ini tidak mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2010 capaian indikator sasaran mencapai 96,00%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan capaian indikator “terlaksananya uji kendaraan terhadap kendaraan wajib uji” yang disebabkan adanya kenaikan realisasinya. Pada tahun 2010 dari


2011

target 6.500 kendaraan hanya terealisasi 5.721 kendaraan sedang pada tahun 2011 terealisasi 6.128 kendaraan. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 3 Terpenuhinya Fasilitas Lalu Lintas Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011. Sasaran ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, halte, pagar pengaman jalan dsb. Dari data yang ada diperoleh informasi bahwa masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak adanya / kurangnya fasilitas lalu lintas. Dengan adanya sasaran ini diharapkan

dapat

meminimalisir

terjadinya

kecelakaan

sehingga

keselamatan lalu lintas dapat terwujud. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dilaksanakan dengan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan dan Pengadaan Guardraill ( Pagar Pengaman Jalan ). Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 482.234.900,- ( empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 478.642.900,-

( empat ratus tujuh puluh

delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah ) atau sebesar 99,26 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.592.000,- ( tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) atau sebesar 0,74 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

1

Terpasangnya rambu la

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Unit

159

159

100

m2

868

868

100

lu lintas 2

Terpasangnya marka ja lan


3

Terpasangnya

m

100

2011

100

100

guardrail

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga ) indikator diperoleh hasil 100% atau dengan kategori sangat berhasil. Sasaran ini baru ditetapkan pada tahun 2011 dengan adanya alokasi DAK bidang Keselamatan Transportasi Darat yang juga baru ada pada tahun 2011. Oleh karenanya hasil capaian sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2010. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 4 Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, kemanan dan kenyamanan lalu lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011. Sasaran ini ditujukan untuk menjaga keberadaan dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas yang telah ada agar tetap dalam kondisi yang semestinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Dengan tetap berfungsinya fasilitas yang ada tersebut secara optimal diharapkan

dapat

mendukung

terciptanya

ketertiban,

kelancaran,

keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas sehingga tujuan mewujudkan keselamatan lalu lintas tentunya dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 2 ( dua ) program yaitu Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) yang dilaksanakan dengan 4 ( empat ) kegiatan yaitu Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka dan Halte, Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi / Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan serta Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan LPJU. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 540.860.900,- ( lima ratus empat puluh juta delapan ratus enam


2011

puluh ribu sembilan ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 535.514.800,- ( lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,01%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar

Rp. 5.346.100,- ( lima juta tiga ratus

empat puluh enam ribu seratus rupiah ) atau sebesar 0,99 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya pemeli

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

unit

13

13

100

3

2

66,67

Tahun

1

1

100

Lokasi

3

3

100

Unit

300

300

100

haraan APILL 2

Terlaksananya servis, Kegiatan kalibrasi dan tera alat uji

3

kendaraan

bermotor Terbayarnya sewa ba lai uji kendaraan ber

4

motor Terlaksananya pemeli

5

haraan terminal Terlaksananya pemeli haraan LPJU

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima ) indikator diperoleh hasil 93,33 % atau dengan kategori sangat berhasil. Hasil capaian ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil capaian indikator sasaran pada tahun 2010 yang hanya mencapai 75,00 %. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan capaian indikator sasaran “ terlaksananya servis, kalibrasi dan tera” yang disebabkan adanya kenaikan realisasinya. Pada tahun 2010 dari target 1 ( satu ) kegiatan servis tidak dapat direalisasikan berhubung alat uji masih baru, sedang pada tahun 2011 dari target 3 ( tiga ) kegiatan servis, kalibrasi dan tera dapat terealisasi 2 ( dua ) kegiatan servis dan kalibrasi. Di samping itu untuk kegiatan Pemeliharaan LPJU baru ada di tahun 2011 sebagai pelimpahan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.


2011

Sasaran 5 Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang ketiga yaitu : “Meningkatkan

peran

bidang

perhubungan

dalam

mendukung

pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya” dan tujuan yang ketiga yaitu “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan yang Komprehensif dan Terpadu dengan Sektor Lain” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011. Sasaran ini ditujukan untuk menyediakan dan melengkapi database yang sudah ada kaitannya dengan database kajian kinerja kapasitas jalan ( beban lalu lintas ) untuk mengetahui V/C ratio kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri dan database kajian kinerja pelayanan angkutan penumpang untuk mengetahui tingkat pelayanannya ( load factor ). Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sehingga tercipta sistem transportasi yang baik maupun pengaturan, pengendalian dan penentuan angkutan umum yang tepat sehingga terwujud ketertiban dan kelayakan angkutan umum. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar

Rp. 15.122.500,- ( lima belas juta seratus dua puluh

dua ribu lima ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar 15.118.500,-

Rp.

( lima belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus

rupiah ) atau sebesar 99,97 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.000,- ( empat ribu

rupiah ) atau sebesar 0,03 %.

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja

1

Tersusunnya buku da

2011

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Paket

2

2

100

tabase kajian kinerja kapasitas jalan dan ka jian pelayanan angkut an umum

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2010, nilai capaian ini tidak mengalami perubahan karena tahun 2010 juga tercapai 100%. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 6 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Retribusi Dalam Upaya Meningkatkan Sektor Perhubungan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai misi yang keempat yaitu : “Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2011. Sasaran ini ditujukan untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor perhubungan antara lain parkir baik tepi jalan umum maupun parkir khusus, terminal, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek, pemakaian kekayaan daerah ( bis ) maupun pengendalian menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan 2

( dua ) kegiatan yaitu Fasilitasi Perijinan di Bidang

Perhubungan dan Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 72.377.200,- ( tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 72.364.700,- ( tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah ) atau sebesar 99,98 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.500,- ( dua belas ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 0,02 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


2011

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Tercapainya target

rupiah

2.109.323.800

708.695.783

33,60

1

PAD sektor perhu bungan

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 33,60% atau dengan kategori tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena tidak

dapat

terpenuhinya

target

retribusi

pengendalian

menara

telekomunikasi sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Meski telah ada target, tetapi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal ini Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penarikan, pemberian

keringanan

dan

pembebasan

kepada

wajib

retribusi

pengendalian menara telekomunikasi masih dalam proses penyusunan maka pemungutan retribusi ini belum dapat dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2010, nilai capaian ini jauh di bawahnya karena pada tahun 2010 hasil capaian indikator sasaran mencapai 104 %. Pada tahun 2010 retribusi pengendalian menara

telekomunikasi

belum

menjadi

tanggung

jawab

Dinas

Perhubungan. Hambatan / kendala yang ada dalam upaya pencapaian target capaian indikator sasaran ini adalah belum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara penarikan, pemberian keringanan dan pembebasan kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga pemungutan retribusi belum dapat dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna merumuskan dan menyusun peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara penarikan, pemberian keringanan dan pembebasan kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga nantinya pada tahun 2012 pemungutan sudah dapat dilakukan.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD 2011 – 2015 Kabupaten Bantul adalah : a. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi b. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL ) c. Daya angkut penumpang


2011

d. Load factor penumpang angkutan umum e. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja utama di atas adalah sebagai berikut : a.

Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi Tujuan : mengukur kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas simpul transportasi. Untuk tahun ini indikator kinerja utama prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi tidak ditarget.

b.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu lalu lintas ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas yang memadai.

Target

: 20%

Realisasi

: 20%

Capaian

: 100%

Hambatan

: --

Solusi

: --

Program

: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan

: Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Anggaran

: Rp. 285.478.300,-

Realisasi

: Rp. 283.768.300,-

Narasi

: Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 159 unit yang meliputi 144 unit rambu dan 15 unit RPPJ. Tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, dengan harapan dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud ketertiban, kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan lalu lintas.

c.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( marka jalan ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa marka jalan yang memadai

Target

: 20%

Realisasi

: 20%


2011

Capaian

: 100%

Hambatan

: --

Solusi

: --

Program

: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan

: Pengadaan marka jalan

Anggaran

: Rp. 100.788.300,-

Realisasi

: Rp. 100.377.300,-

Narasi

: Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengadaan marka jalan sepanjang 868 m2. Tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan, dengan harapan dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada

akhirnya

kelancaran,

akan

terwujud

kenyamanan,

ketertiban,

keamanan

dan

keselamatan lalu lintas.

d.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( APILL ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa APILL yang memadai

Target

: 20%

Realisasi

: 0%

Capaian

: 0%

Hambatan

: Karena keterbatasan APBD untuk tahun 2011 Pengadaan APILL tidak dianggarkan sementara itu untuk DAK sesuai Juknis tidak diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan APILL.

Solusi

: Diusulkan dalam anggaran 2012 baik melalui APBD maupun APBN

e.

Program

: --

Kegiatan

: --

Anggaran

: --

Realisasi

: --

Narasi

: --

Daya angkut penumpang Tujuan

: Sebagai

focus

pelayanan

dan

optimalisasi


2011

jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang Target

: 1.763.022

Realisasi

: 1.531.094

Capaian

: 86,84 %

Hambatan

: Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga

masyarakat

banyak

yang

beralih

menggunakan kendaraan pribadi. Solusi

: Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat – pusat

kegiatan

yang

belum

tersentuh

oleh

angkutan umum Program

: Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan

: Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Anggaran

: Rp. 49.127.200,-

Realisasi

: Rp. 49.117.200,-

Narasi

: Pelaksanaan memberikan

kegiatan pelayanan

ini

bertujuan

kepada

untuk

pengusaha

angkutan dalam hal perijinan usaha angkutan dan ijin

trayek

disamping

merupakan

upaya

melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan dari retribusi sektor transsportasi termasuk di dalamnya retribusi ijin trayek.

Kegiatan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

ini

meliputi

pembinaan,

pengawasan

manajemen

kegiatan

baik

pelayanan

angkutan umum, parkir maupun penyelenggaraan terminal.

f.

Load Faktor Penumpang Angkutan Umum Tujuan

: Merupakan alat control / pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penetu pengembangan dan perencanaan transportasi

Target

: 0,70 %

Realisasi

: 0,29 %

Capaian

: 41,43 %

Hambatan

: Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga

masyarakat

banyak

menggunakan kendaraan pribadi.

yang

beralih


Solusi

2011

: Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat – pusat

kegiatan

yang

belum

tersentuh

oleh

angkutan umum Program


Kegiatan

: Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

Anggaran

: Rp. 15.122.500,-

Realisasi

: Rp. 15.118.500,-

Narasi

: Pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

untuk

melengkapi database Dinas Perhubungan terkait dengan kajian kinerja pelayanan angkutan umum ( load factor ). Pekerjaan yang dilaksanakan adalah survey load factor penumpang angkutan umum

yang

bertujuan

mengetahui

tingkat

pelayanan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan angkutan umum yang tepat sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran dan kelayakan angkutan umum di Kabupaten Bantul

g.

V/C Ratio Kendaraan Yang Melintas di Kota Tujuan

: Sebagai indicator kinerja fungsi, kapasitas dan sebagai

instrument

pengawasan

untuk

menentukan optimalisasi ruas jalan Target

: 0,36 %

Realisasi

: 0,65 %

Capaian

: 180,56 %

Penentu Ke : Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi berhasilan

sehingga

masyarakat

banyak

yang

beralih

menggunakan kendaraan pribadi. Program


Kegiatan

: Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

Anggaran

: Rp. 15.122.500,-

Realisasi

: Rp. 15.118.500,-

Narasi

: Pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

untuk

melengkapi database Dinas Perhubungan terkait


2011

dengan kajian kinerja lalu lintas dalam hal ini kapasitas jalan. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah survey arus lalu lintas yang bertujuan mengetahui arus lalu lintas yang melintas di kota sehingga dapat digunakan untuk mengukur V/C ratio kendaraan.. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan transportasi sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

4. Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD maupun APBN melalui DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor : 914 / 83 / DPKAD / 2011. Adapun rencana dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

a.

Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada

tahun

2011,

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp. 2.374.741.174,- ( dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah ) atau 99,12 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.395.789.900,- ( dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Program

1. Pelayanan Perkantoran

Kegiatan

Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran

1.500.000

Realisasi

1.500.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Penyediaan Jasa

2011

39.360.000

33.586.169

7.536.000

7.108.600

13.140.000

12.780.000

19.400.000

19.399.300

6.000.000

5.998.250

Alat

14.000.000

14.000.000

Ba

16.202.000

16.199.455

4.500.000

4.500.000

7.000.000

7.000.000

840.000

792.000

800.000

750.000

348.500.000

346.117.000

48.360.000

48.360.000

12.500.000

12.490.000

16.800.000

16.800.000

Komunikasi, SDA dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

&

Perijinan Kendara an Dinas 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keu angan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kan

tor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Perala tan Kerja 7. Penyediaan Tulis Kantor 8. Penyediaan

rang Cetak dan Penggandaan

9. Penyediaan Kom ponen Listrik

Instalasi /

Pene

rangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Pera latan dan Perleng kapan Kantor 11. Penyediaan

Ba

han Bacaan dan Peraturan

Perun

dang-undangan 12. Penyediaan

Ba

han Logistik Kan tor 13. Penyediaan Maka nan dan Minuman 14. Rapat-Rapat Koor dinasi dan Konsul tasi ke Luar Dae rah 15. Rapat-Rapat Koor dinasi dan Konsul tasi Dalam Dae rah 16. Penyediaan Tena ga Teknis Pendu kung Kantor

Keamanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Pemeliharaan Sarana dan 1. Pemeliharaan Ru Prasarana Apara tur

2011

286.435.400

286.339.500

13.750.000

13.750.000

6.500.000

6.500.000

2.695.000

2.637.200

17.000.000

14.000.000

22.300.000

22.000.000

216.066.900

214.919.300

10.000.000

10.000.000

174.427.500

173.477.000

15.122.500

15.118.500

49.127.200

49.117.200

16.312.500

16.305.100

218.576.000

216.660.700

23.250.000

23.247.500

285.478.300

283.768.300

tin/Berkala Kenda raan Dinas

3. Peningkatan

Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Pakai an Kerja Lapang an

1. Bimbingan Teknis 4. Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Implementasi Pe raturan

Perun

dang-undangan

1. Penyusunan 5. Peningkatan

Pengem

bangan Sistem Pela poran Capaian

Kinerja

dan

Lapo

ran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reali sasi Ki nerja SKPD

Keuangan 1. Rehabilitasi/Pemeli 6. Rehabilitasi liharaan

dan

Peme

Sarana

Prasa

rana dan Fasilitas LLAJ

haraan Sarana Alat Pengujian Kendara an Bermotor 2. Rehabilitasi/ Pemeli haraan Balai Pengu jian Kendaraan Ber motor 3. Rehabilitasi/Pemeli haraan APILL, Ram bu, Marka dan Halte 4. Rehabilitasi/Pemeli haraan Terminal/Pe labuhan

1. Uji Kelayakan Sara 7. Peningkatan Angkutan

Pelayanan

na Transportasi Gu na

Keselamatan

Penumpang 2. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan

Trans

portasi 3. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubu ngan 4. Sosialisasi/Penyulu han Ketertiban La lu Lintas 5. Pembinaan Opera sional LLAJ 6. Operasional

Pe

ngendalian Tower

1. Pengadaan Rambu


2011

Lalu Lintas 8. Pengendalian

dan

Pe 2. Pengadaan Marka

ngamanan Lalu Lintas

100.788.300

100.377.300

95.968.300

94.497.300

4.060.000

4.050.000

6.000.000

6.000.000

275.494.000

274.595.500

2.395.789.900

2.374.741.174

Jalan 3. Pengadaan Guard raill

1. Koordinasi dengan Pemerintah 9. Peningkatan

Pelayanan

dan

Kedinasan Kepala Daerah

Pusat

Pemerintah

Daerah Lainnya

/ Wakil Kepala Daerah

1. Sosialisasi Program Kegiatan SKPD me 10. Kerjasama

Informasi

lalui Media

dengan Mass Media 1. Pemeliharaan Lam pu Penerangan Ja 11. Rehabilitasi

/

Pemeliha

lan Umum ( LPJU )

raan Jalan dan Jem batan

Jumlah

b.

Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Apabila dilihat dari segi sasaran, maka anggaran dan realisasi per sasaran adalah sebagai berikut : MISI

SASARAN

Meningkatkan kemampu

Meningkatnya SDM apa

an sumber daya manusia

ratur dan masyarakat

ANGGARAN

REALISASI

875.878.400

866.657.474

409.316.000

406.442.800

482.234.900

478.642.900

540.860.900

535.514.800

15.122.500

15.118.500

baik aparatur maupun ma syarakat

Meningkatkan sarana pra

Meningkatnya kinerja dan

sarana penunjang keter

pelayanan jasa di bidang

tiban, kelancaran, keama

LLAJ

nan dan kenyamanan la

Terpenuhinya fasilitas la

lu lintas

lu lintas Optimalisasi fungsi sara na dan prasarana lalu lintas

Meningkatkan peran bi

Tersedianya

dang perhubungan dalam

perencanaan pembangu

mendukung pembangun

nan sektor perhubungan

an / pengembangan wila yah, pertumbuhan ekono mi, sosial dan budaya

database

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Meningkatkan peran da

Terlaksananya

lam penggalian sumber

kasi

pendapatan asli daerah

sumber retribusi dalam

dari sektor perhubungan

upaya

dan

intensifi

2011

72.377.200

72.364.700

2.395.789.900

2.374.741.174

ekstensifikasi

meningkatkan

PAD sektor perhubungan

Jumlah


2011

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan, meskipun secara umum termasuk dalam skala yang sangat berhasil, tetapi karena belum seluruh parameter terdeteksi / dihitung, maka tingkat keberhasilan tersebut tentunya masih sementara. Pada umumnya karena kegiatan sektor perhubungan sangat terpengaruh oleh perilaku, budaya dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, sehingga banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sektor perhubungan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, antara lain :  Keterbatasan SDM antara lain masih kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan lalu lintas seperti D3 Ahli Lalu Lintas atau D-IV Transportasi Darat, D2 PKB dan PPNS.  Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas, antara lain kendaraan operasional dan peralatan pendukung (RIG, Repeater, HT, traffic cone, senter lalu lintas, helm, rompi scoth light, jas hujan).  Sarana dan prasarana lalu lintas (APILL, rambu dan marka jalan ) masih kurang.  Kurangnya kepatuhan hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :  Meningkatkan

dan

memberdayakan

pegawai

yang

ada

dengan

pembekalan kepada petugas operasional / lapangan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan.  Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.  Menempatkan petugas

pada ruas jalan yang rawan kemacetan /

kecelakaan pada jam-jam padat lalu lintas.  Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada aparatur, awak angkutan dan siswa SLTA tentang peraturan lalu lintas dan angkutan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents