LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Raya Dandong No. 53 Srengat Blitar Telp./Fax (0342) 555330 E-mail: [email protected]

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai berbagai potensi serta berbagai permasalahan pembangunan baik faktor internal maupun faktor eksternal, tentunya sangat memerlukan perhatian yang serius dalam memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Blitar yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun yang disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis internasional, berbagai permasalahan dan tantangan baru yang berawal dengan munculnya era globalisasi, krisis ekonomi yang kemudian mengarah pada tuntutan reformasi serta berkembangnya dinamika wawasan yang mengarah pada pemberdayaan daerah melalui peningkatan ekonomi daerah yang luas, nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab, dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Dan akhirnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Buku “LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 “ dapat tersusun.

LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

i

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015 ini diharapkan akan dapat membantu penyusunan system pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagai bagian tak terpisahkan dari system akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Blitar, 16 Pebruari 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19621027 198803 1 006


i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………….…………………………………………..………..... i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………..…..…..……… ii BAB I

: PENDAHULUAN ………………………………………………………………….………………........... 1 1.1.

Latar Belakang…………………………………………………………………………..…....... 1

1.2.

Tujuan Penyusunan…………………………………………………………..……………….. 2

1.3.

Dasar Hukum…………………………………………………………………………………...... 2

1.4.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.......................................... 3

1.5.

Susunan Organisasi………………………………………………………………………...... 16

1.6.

Sumber Daya Organisasi…………………..........................………………..……… 17

1.7.

Prencanaan Strategik ……………………………………………………………………….. 18

1.8.

Visi ……………………………………………………………..…................................... 20

1.9.

Misi ……………………………………………………………....................................... 22

1.10. Motto …………………………………………………………..…................................... 23 1.11. Nilai……………………………………………………………..….................................... 23 1.12. Tujuan……………………………………………………….…....................................... 24 BAB II

BAB III

BAB IV

: PERENCANAAN KINERJA .....………………………………….……………..……..................... 26 2.1.

Sasaran dan Indikator Sasaran………………..……………….…......................... 26

2.2.

Program…………………………………………………..……...................................... 27

2.3.

Kegiatan……………………………………………………….….................................... 28

: AKUNTABILITAS KINERJA ……………………..…..……................................................ 34 3.1.

Capaian Kinerja Organisasi ………………………….…….................................. 34

3.2.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan …………………………..……......................... 41

: PENUTUP …….…………………………………………………............................................... 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Kepemerintahan yang amanah (good govermance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah. Terselenggaranya kepemerintahan yang amanah merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu dan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas penyelenggaraan umum meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan

negara

mulai

dari

Pejabat

Eselon

II

keatas

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

1

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya. Dalam rangka implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015 ini disusun dengan maksud untuk membantu penyusunan system pengukuran dan evalusi kinerja instansi pemerintah sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan, dan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

1.3. DASAR HUKUM Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ; 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; 5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

2

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang profesional, bersih, berwibawa dan bersikap mental positif melalui program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, metode, teknik yang efektif dan sistem administrasi modern serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 Junto Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai tugas melaksanakan urusan permerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki fungsi : 1.

Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

4.

Pelaksanaan urusan tata usaha dinas ;

5.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah

dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tupoksi pejabat yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

A. SEKRETARIS Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

3

b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas. d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang pada dinas. e. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. f. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas. g. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai. i. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor. j. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas. k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Penyusunan Program mempunya fungsi : a. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. c. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang perhubungan, komunikasi dan informatika. d. Penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas. e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas. f. Pelaksanaan tugas lain – lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan,

pengelolaan

dan

mengkoordinir

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

4

1. Pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas. 2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung. 3. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran. 4. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran. 5. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor. 6. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan. 7. Pelaksanaaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung. 8. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, laporan berkala serta penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas. b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan. c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. d. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas. e. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya. LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

5

f. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor. g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. BIDANG LALU LINTAS Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, sungai dan perairan di dalam wilayah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. Penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan serta rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan. b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis keselamatan pada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. c. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengolahan data daerah rawan kecelakaan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban serta pengendalian operasional lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Seksi Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas : a.

Mengadakan pendataan dan penelitian terhadap sebab – sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan.

b.

Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar.

c.

Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar.

d.

Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional lalu lintas.


6

e.

Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten.

f.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.

2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a.

Menghimpun bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang keselamatan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar.

b. Menghimpun data sebagai bahan memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. c.

Mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.

d. Menghimpun bahan dalam rangka menyelenggarakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. e.

Menyelenggarakan bimbingan teknis dan rekomendasi perijinan terhadap sekolah pengemudi, perbengkelan umum dan karoseri kendaran bermotor.

f.

Mengadakan pengawasan dan pengendalian pemberian Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah pada angkutan barang di jalan.

g.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.

3. Seksi Operasional Seksi Operasional mempunyai tugas : a.

Mengadakan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

b. Menghimpun bahan dalam penyelenggaraan program operasional lalu lintas baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. c.

Mengadakan koordinasi dalam rangka kegiatan operasional yang bersifat preventif dan represif dengan instansi terkait.

d. Menghimpun data statisitik, serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan. e.

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.


7

C. BIDANG ANGKUTAN Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pembinaan dan manajemen serta menyusun perencanaan, pembinaan dan pengendalian prasarana angkutan darat, sungai dan perairan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya. c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya. d. Pengendalian dan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan. e. Pemetaan, pembagian, pemeliharaan dan pengerukan alur sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai. f. Perencanaan,

penetapan

lokasi,

pembangunan,

pengembangan

serta

penyelenggaraan/pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan khusus lokal. g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukuran, konstruksi , mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7 ) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut. h. Pemberikan ijin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan khusus dan pelabuhan laut lokal. i. Pemberian ijin usaha perusahaan angkutan darat dan laut, ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten. j. Pemberian ijin usaha tally di pelabuhan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. k. Pemberian rekomendasi dan penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam wilayah kabupaten.


8

l. Pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan

atau pemerintah

daerah. m. Perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang. n. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang. o. Penyiapan, perencanaan, penentuan lokasi, pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1. Seksi Angkutan Orang dan Barang Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas : a.

Menyusun perencanaan, pengembangan, dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.

b. Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. c.

Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya.

d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya. e.

Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.

f. Mengendalikan dan melaksanakan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan. g.

Melaksanakan pemetaan, pembagian, pemeliharaan, pengukuran alur sungai

di

wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai. h. Melaksanakan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukur konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut. i.

Memberikan rekomendasi ijin usaha perusahaan angkutan laut dan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.


9

j.

Pemberian rekomendasi ijin usaha tally di pelabuahan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.

k.

Pengawasan dan pembinaan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah.

l.

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Angkutan

2. Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi mempunyai tugas : a.

Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program perencanaan pembangunan dan pengembangan terminal angkutan orang dan barang.

b. Melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang. c.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal baik angkutan orang dan angkutan barang.

d. Mengkoordinasikan pengelolaan terminal dan fasilitas pendukungnya. e.

Melaksanakan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang.

f. Menghimpun data sebagai penyusunan program pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam wilayah Kabupaten Blitar. g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.

3. Seksi Parkir Seksi Parkir mempunyai tugas : a.

Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan bidang terminal.

b. Melaksanakan

perencanaan

dan

penentuan

lokasi

penyelenggaraan

dan

pembangunan fasilitas parkir untuk umum. c.

Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

d. Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir. e.

Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir.

f.

Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran.

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Angkutan.


10

D. BIDANG TEHNIK DAN SARANA Bidang Teknis dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengujian kendaraan bermotor, perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan perambuan dan fasilitas jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bidang Teknik dan

Sarana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Undang – undang. b. Pemberian petunjuk – petunjuk teknis kepada perusahaan angkutan, perusahaan karoseri dan bengkel – bengkel. c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor. d. Pelaksanaan penelitian, pengadaan dan perawatan rambu – rambu dan fasilitas jalan. e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1. Seksi Pengujian dan Perbengkelan Seksi Pengujian dan Perbengkelan mempunyai tugas : a.

melaksanakan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor.

b. Memberikan petunjuk – petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c.

Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana.

2. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas : a.

Mengadakan pemeriksaan dan penelitian mengenai perawatan dan perbaikan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

b. Mengadakan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan operasional milik pemerintah daerah yang dalam proses penghapusan dari daftar inventaris. c.

Menghimpun data dalam rangka menyusun laporan harian, bulan dan tahunan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana.


11

3. Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kebutuhan rambu – rambu jalan dan fasilitas jalan.

b. Memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penempatan rambu – rambu dan fasilitas jalan. c.

Memberikan pengawasan, perawatan, pengadaan, dan penempatan rambu – rambu dan fasilitas jalan.

d. Menyusun dan mengelola data untuk evaluasi terhadap pemasangan rambu - rambu dan fasilitas jalan. e.

Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana.

E. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika.

b. Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan. c.

Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

d. Memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. e.

Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.

f.

Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

g.

Mengadakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika.


12

h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. i.

Melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika.

j.

Melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan bimbingan teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi.

k.

Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end).

l.

Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

m. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika. n. Memberikan rekomendasi ijin penyelengaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. o. Melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku. . p. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan kommunikasi. q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1. Seksi Pengolahan Data Elektronik Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas : a.

Menghimpun bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengolahan data elektronika.

b. Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan. c.

Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer penyiapan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

d. Memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. e.

Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.

f.

Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.


13

g.

Melaksanakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika.

h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Seksi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi Seksi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas : a. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika. b. Melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika. c. Melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria,

standarisasi prosedur dan

bimbingan teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi. d. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end). e. Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. f. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika. g. Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. h. Melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku. i.

Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

j.

Melaksanakan tugas dinas lain

yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan

Informatika. 3. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi Masyarakat Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi Masyarakat mempunyai tugas : a.

Merumuskan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang komunikasi dan informasi masyarakat.


14

b. Memberikan bimbingan, pertimbangan teknis, penyuluhan dan pelayanan terhadap kegiatan masyarakat. c.

Menyelenggarakan sosialisasi tentang pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat.

d. Melakukan penertiban dan pemberian perijinan tentang usaha pemanfaatan media elektronika. e.

Melakukan pengelolaan kegiatan penerbitan untuk pelayanan informasi publik milik pemerintah kabupaten.

f.

Menyiapkan bahan guna mengikuti kegiatan promosi dan pameran yang diselenggarakan di tingkat regional maupun nasional.

g.

Melaksanakan kerjasama teknis dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat.

h. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat. i.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL a.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga funsional senior yang diangkat oleh Bupati.

c.

Jenis jenjang dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

G. TATA KERJA a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas pokoknya masing – masing. b. Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan.


15

c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. d. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. e. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.5. SUSUNAN ORGANISASI Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai berikut : a.

Kepala Dinas;

b. Sekretaris; c.

Bidang Angkutan;

d. Bidang Lalu Lintas; e.

Bidang Teknik dan Sarana;

f.

Bidang Komunikasi dan Informatika;

g.

Kasubbag Keuangan;

h. Kasubbag Umum; i.

Kasubbag Penyusunan Program;

j.

Kasi Angkutan Orang dan Barang;

k.

Kasi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi;

l.

Kasi Parkir;

m. Kasi Pengawasan Lalu Lintas; n. Kasi Bimbingan dan Penyuluhan; o. Kasi Operasional; p. Kasi Pengujian dan Pewrbengkelan; q. Kasi Perawatan dan Pemeliharaan; r.

Kasi Perambuan dan Fasilitas Jalan;


16

s.

Kasi Pengolahan Data Elektronika;

t.

Kasi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi;

u. Kasi Pengembangan Komunikasi dan Informasi Masyarakat.

1.6. SUMBER DAYA ORGANISASI a. Personalia Jumlah personalia Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2015 sejumlah 191 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 orang, Pegawai Kontrak sebanyak 14 orang dan Juru Parkir sebanyak 114 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS terdiri dari Program Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak 16 orang, Program Sarjana (Strata–1) sebanyak 15 orang, Sarjana Muda sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 24 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 2 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 15 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang, staf 36 orang, serta jumlah Juru Parkir sebanyak 114 orang. Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar berdasar lokasi kerja yaitu untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kel. Dandong Srengat Blitar sebanyak 43 orang, yang dipekerjakan di terminal dan samsat sebanyak 13 orang, Pengujian Kendaran Bermotor Unit II Wlingi 6 orang, sedangkan juru parkir ditempatkan di wilayah kab. Blitar sebanyak 114 orang . b. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terdapat di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, dengan luas areal + 6.164 m2 ( dengan batas sebelah selatan Jl. Raya Dandong, batas sebelah timur tanah bengkok Kelurahan Dandong, batas sebelah utara tanah bengkok Kelurahan Dandong, dan batas sebelah barat tanah bengkok kelurahan dandong). Bangunan terdiri dari 1 gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Unit I dan musholla. Selain itu juga terdapat 1 gedung Pengujian Kendaraan Bermotor unit II di Wlingi yang berdiri diatas tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar. Prasarana lainnya adalah terminal wlingi seluas 1,550 m2, , terminal kesamben seluas 2,104 m2,, terminal lodoyo seluas 630 m2

dan terminal

kademangan seluas 1,120 m2.


17

1.7. PERENCANAAN STRATEGIK Perencanaan strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup reenggineering, restructuring, quality program, merger and acquisition, strategic changes, dan cultural changes. Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, setiap organisasi perlu menyusun perencanaan strategik. Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap issue strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumbersumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk (master plan) yang komprehensip, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi tersebut memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages). Perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam millenium ketiga ini. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

18

Pengembangan strategi dan implementasi yang efektif adalah penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Pimpinan organisasi harus memastikan bahwa strategi yang dilakukannya sesuai untuk organisasinya dan sesuai dengan waktunya. Banyak terdapat contoh organisasi yang semula besar dan kuat, tetapi kemudian tidak mampu menjawab tantangan jaman. Organisasi demikian tidak mampu mengembangkan strategi pada saat yang tepat atau tidak mampu menjalankan strategi secara efektif. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi untuk keberhasilan dapat tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Tetapi, bagaimana organisasi tersebut mencapai apa yang diinginkan dapat berubah setiap saat. Strategi bisa berubah sebagai hasil usaha para manajer yang terus menerus mencoba memperbaiki proses dan hasil. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi terus menerus. Perencanaan strategik sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, antara lain : 1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan dicanangkannya perencanaan strategik, organisasi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi; 2. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan strategik, organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang di inginkan; 3. Berorientasi pada masa depan. Perencanaan strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang. Perencanaan strategik memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang; 4. Adaptif. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategik walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan


19

peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama adalah perencanaan strategik; 5. Pelayanan Prima (service excellent). Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan; 6. Meningkatkan komunikasi. Implementasi perencanaan strategik akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan implementasi perencanaan strategik, organisasi dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja.

1.8. V I S I Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan di integrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah. Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan permerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

20

pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar menetapkan visinya sebagai berikut : “Terwujudnya mobilitas orang, barang dan jasa yang aman, nyaman, tertib dan lancar, serta terwujudnya sistem informasi yang berbasis teknologi” Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar ini diangkat dari fenomena dimana peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan jumlah ruas jalan dan sarana dan prasarana lalu lintas sehingga terjadi peningkatan volume arus lalu lintas orang, barang maupun jasa yang semakin padat serta meningkatnya angka kecelakaan lalulintas. Selain itu, pemilihan visi tersebut juga diilhami dari semangat otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif lokal, namun memiliki peluang dan tantangan yang bereskalasi global. Sebagaimana diketahui, sejak otonomi daerah diterapkan di Indonesia, daerah-daerah otonom, khususnya Kabupaten / Kota, telah memiliki berbagai keleluasaan, antara lain : 1. Self regulating power, yaitu keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya; 2. Self modifiying power, yaitu keleluasaan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah; 3. Local political support, yaitu keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi luas dari masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif; 4. Managing financial resources, yaitu keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan dan mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadahi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; 5. Developing brain power, yaitu keleluasaan untuk membangun SDM aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal, yang bertumpu pada kapabilitas intelektual. Lima keleluasaan tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar implementasi otonomi daerah, yang pada akhirnya akan bermuara pada daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, terjaminnya keserasian hubungan antar strata pemerintahan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal maupun secara internal dan eksternal dalam dinamika pertumbuhan dan kehidupan kemasyarakatan, terjaminnya pemerataan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah serta terjaminnya eksistensi dan integritas negara kesatuan dan tumbuh kembangnya kehidupan demokrasi di berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung cita-cita besar otonomi daerah, serta memperhatikan posisi strategis aparatur pemerintah dalam upaya-upaya pencapaiannya, maka konsekuensi logis LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

21

yang harus disadari oleh daerah otonom adalah penataan kembali terhadap kebijaksanaan pembinaan sumber daya

manusia

aparaturnya. Dalam konteks ini maka seyogyanya

pembinaan sumber daya aparatur diarahkan agar : -Mampu mempertahankan asas profesionalitas dan netralitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemerintah masa mendatang; -Mampu mengembangkan persaingan dengan sumber daya manusia swasta nasional dan global; -Mampu bertindak sebagai agen pembaharu, memfasilitasi, menggali, dan memberdayakan potensi masyarakat; -Memenuhi tuntutan desentralisasi kewenangan pemerintahan dan pembangunan ke daerah otonom dan berfungsi sebagai penyangga persatuan dan kesatuan nasional. Jika keleluasaan yang dimiliki oleh daerah otonom tidak diimbangi dengan konsistensi dalam pembinaan aparatur pemerintah, baik yang berhubungan dengan intelectual agenda, managerial agenda, behavioral agenda bahkan spiritual agenda, maka sulit dibayangkan, bahwa implementasi otonomi daerah akan dapat mewujudkan kewibawaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat seutuhnya. 1.9. M I S I Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan visi dan misi tersebut harus selaras dengan tugas yang diembannya. Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa organisasi kepada suatu fokus yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar menetapkan misinya sebagai berikut : 1) Mewujudkan budaya masyarakat yang santun dan tertib dalam berlalu lintas;


22

2) Mewujudkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang aman dan nyaman menuju perekonomian Kabupaten Blitar yang lebih baik; 3) Meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor dan keamanan lalu lintas; 4) Mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi menuju E-Government; 5) Melaksanakan koordinasi tugas-tugas perkantoran.

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

1.10. M O T T O Untuk mewujudkan misi yang telah dicanangkan, Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar membutuhkan semangat kebersamaan dan sinergi antar elemen yang baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian tak terpisahkan (stake holders) dari proses pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka menggalang sinergi dan kebersamaan tersebut maka Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar perlu menetapkan motto. Moto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah : " Peduli, Tanggap dan Melayani Masyarakat" Motto tersebut dikonstruksikan sebagai tahapan organis dari proses Sistem transportasi yang efektif dan efisien yang merupakan kata-kata yang berkorelasi secara sinergis dan suatu kesatuan yang utuh. Dengan motto tersebut diharapkan semua elemen memiliki komitmen yang sama serta secara konsisten berupaya mewujudkannya. 1.11. N I L A I Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran / kebaikan terhadap keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanakan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misinya, perlu menetapkan nilai-nilai organisasi, yang diharapkan mampu menjadi faktor penggerak perilaku organisasi dan mendorong keunggulan komponen Perhubungan

serta

dapat

mengklarifikasi

ekspektasi


kinerja

mutu

pembinaan

dan 23

penyelenggaraan Pembangunan transportasi, komunikasi dan informatika. Rumusan nilai organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah : “ Kerjasama, Profesionalisme dan Keiklasan serta Disiplin tanpa Diawasi, Bekerja tanpa Diperintah ” Dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya, seluruh elemen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selalu menggunakan prinsip-prinsip kerjasama yang sinergis antar pegawai, antar bagian maupun dengan instansi atau organisasi lain dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Nilai profesionalisme merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, sehingga tugas-tugas yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan standart yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui kerja sama dan profesionalisme yang tinggi, harus disertai dengan keikhlasan sehingga tidak muncul dalam diri pegawai perasaan pamrih, namun semua yang dilakukan ditujukan dalam rangka pengabdian pada bangsa negara dan masyarakat. 1.12. T U J U A N

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam rangka penjabaran misi di atas adalah : 1.

Untuk mencapai misi mewujudkan budaya masyarakat yang santun dan tertib dalam berlalu lintas;, tujuan yang ditetapkan adalah : 1.1. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas orang, barang, dan jasa.

2.

Dalam rangka mencapai misi mewujudkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang aman dan nyaman menuju perekonomian Kabupaten Blitar yang lebih baik, tujuan yang ditetapkan adalah : 2.1. Meningkatkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa di Kabupaten Blitar.


24

3.

Dalam rangka mencapai misi meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor dan keamanan lalu lintas, tujuan yang ditetapkan adalah : 3.1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar;

4.

Dalam rangka mencapai misi mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi menuju E-Government, tujuan yang ditetapkan adalah : 4.1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar serta meningkatkan kapasitas sumberdaya komunikasi dan informasi.

5.

Dalam rangka mencapai misi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tujuan yang ditetapkan adalah : 5.1. Terwujudnya peningkatan kinerja program dan koordinasi pelaksanaan tugas.


25

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai sebagai instrument untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan strategis. Sasaran-sasaran tersebut adalah : Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah lembaga sekolah setingkat SMP/SMA yang memperoleh sosialisasi keselamatan berlalu lintas Sasaran 2 : Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah angkutan umum yang berizin Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah kapal nelayan dibawah 7 GT yang mempunyai dokumen pas kapal Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir Sasaran 6 : Meningkatnya jumlah rambu lalu lintas di jalan kabupaten Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola administrasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI) Adapun masing-masing sasaran diatas dapat didiskripsikan masing-masing Indikator sasarannya sebagai berikut : SASARAN 1 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya jumlah lembaga sekolah Persentase setingkat SMP/SMA yang memperoleh SMP/SMA sosialisasi keselamatan berlalu lintas

lembaga yang

sekolah

setingkat

memperoleh

sosialisasi

keselamatan berlalu lintas

SASARAN 2 SASARAN Menurunnya

kejadian

kecelakaan

lintas yang melibatkan angkutan umum

INDIKATOR SASARAN lalu Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum


26

SASARAN 3 SASARAN Meningkatnya jumlah angkutan umum

INDIKATOR SASARAN Persentase angkutan umum yang berizin

yang berizin

SASARAN 4 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya jumlah kapal nelayan

Persentase kapal nelayan dibawah 7 GT yang

dibawah 7 GT yang mempunyai dokumen

mempunyai dokumen pas kapal

pas kapal

SASARAN 5 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji

Persentase kendaraan wajib uji yang

yang memiliki ijin kir

memiliki ijin kir

SASARAN 6 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya jumlah rambu lalu lintas di

Persentase terpenuhinya rambu lalu lintas di

jalan kabupaten

jalan kabupaten

SASARAN 7 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya tata kelola administrasi dan

Persentase layanan publik yang

informasi berbasis Teknologi Informasi

menggunakan Teknologi Informasi (TI)

(TI)

2.2. PROGRAM Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan tujuan dan sasaran.


27

Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar menetapkan program-program sebagai berikut : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;

5.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;

6.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ;

7.

Peningkatan Pelayanan Angkutan ;

8.

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ;

9.

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ;

10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 11. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan; 12. Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

2.3. KEGIATAN Penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan bagian dari perencanaan strategik, adalah upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disusun. Berdasarkan program yang telah dicanangkan, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : 1.1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan : 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan : 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

28

4.2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan dan Tehnologi Informasi. 4.3. Bimbingan Tehnis Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Perhubungan dan Kominfo. 5. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan : 5.1. Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, terdiri dari kegiatankegiatan antara lain : 6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. 6.2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan. 6.3. Rehabilitasi fasilitas LLAJ. 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 7.1. Parkir berlangganan. 7.2. Pemantauan Kelengkapan Dokumen Pass Kapal. 7.3. Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan 7.4. Sosialisasi Keselamatan Bagi Awak Kapal ASDP 7.5. Kajian Revitalisasi Trayek Angkutan Pedesaan. 7.6. Kajian Pembangunan Terminal di Kanigoro. 8. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 8.1. Pengadaan rambu-rambu lali lintas (DAK dan Pendamping DAK). 8.2. Pengadaan Marka Jalan. 8.3. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dan Cermin Tikungan. 8.4. Pengadaan Lampu Kerdip. 8.5. Survey Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan. 8.6. Survey Gerakan Membelok dan Inventarisasi Persimpangan. 8.7. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light. 8.8. Pengadaan Perlengkapan Jalan sisa DAK. 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, terdiri dari kegiatankegiatan antara lain : 9.1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor. 9.2. Penyediaan Kelengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor. 9.3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor. 10.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari kegiatankegiatan antara lain : 10.1. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi. LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

29

10.2. Pemeliharaan Website www. blitarkab.go.id. 10.3. Pekan Informasi Jawa Timur. 10.4. Penerbitan Majalah Penataran. 10.5. Pengembangan Insfrastruktur Jaringan TIK Terintegrasi (E-Gov). 10.6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik. 10.7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 10.8. Monitoring Menara Telekomunikasi. 10.9. Pembuatan dan Penggandaan Video Profil Kabupaten Blitar. 11. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 11.1. Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan. 11.2.Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas. 11.3.Pemantauan Arus/Volume Lalu Lintas saat Lebaran 11.4.Pemantauan Daerah Rawan Laka 11.5.Pemantauan Arus / Volume Lalu Lintas Saat Natal dan Tahun Baru 11.6.Penegakan Hukum Bidang Perhubungan. 11.7.Kajian Aksi Keselamatan Berlalu lintas Siswa Sekolah di Ibu Kota Kab. Blitar 11.8.Andalalin Pembangunan RSU Srengat. 12.Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain 12.1.Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Rencana Tingkat Capaian (Target) Kinerja Program yang akan dicapai pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 Pelayanan administrasi Terwujudnya pelayanan admintrasi Perkantoran Peningkatan

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) 3 12 Bulan

perkantoran. sarana

dan Jumlah sarana dan pasarana aparatur

12 Bulan

prasarana aparatur Peningkatan

kapasitas Terwujudnya pendidikan dan pelatihan

sumber daya aparatur

1 Paket

formal bagi pegawai negeri sipil Terlaksananya

sosialisasi

kebijakan

63 orang

bidang perhubungan dan tehnologi informasi LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

30

Terlaksananya

bimbingan

tehnis

23 orang

peningkatan pelayanan prima bidang perhubungan dan kominfo Peningkatan

Disiplin Terwujudnya pakaian dinas beserta

Aparatur

kelengkapanya

Peningkatan

Jumlah laporan capaian kinerja dan

pengembangan

97 stel

80 %

system keuangan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rehabilitasi pemeliharaan

dan Terwujudnya

rehabilitasi

/

1 paket

prasarana pemeliharaan sarana alat pengujian

dan fasilitas LLAJ

kendaraan bermotor Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan

2 paket

Terminal / Pelabuhan Terwujudnya rehabilitasi fasilitas LLAJ Peningkatan

pelayanan Tercapainya kegiatan Perparkiran

angkutan

Terlaksanakanya

1 paket 12 bulan

pemantauan

6 bulan

Kelengkapan Dokumen Pas Kapal Terwujudnya

Peningkatan

Kinerja

70%

Angkutan Pedesaan Terlaksanakanya

Sosialisasi

1 paket

Keselamatan Bagi Awak Kapal ASDP Terwujudnya

Kajian

Revitalisasi

1 paket

Pembangunan

1 paket

dan Terwujudnya pengadaan rambu-rambu

1 paket

Angkutan Pedesaan Terwujudnya

Kajian

Terminal di Kanigoro Pengendalian pengamanan lalulintas

lalu lintas Terwujudnya pengadaan marka jalan Terwujudnya

pengadaan

dan

1.155 m2 4 RPPJ & 4 Cermin

pemasangan RPPJ dan cermin tikungan

Tikungan

Terwujudnya pengadaan lampu kerdip

2 Unit


31

Terlaksananya

survey

pembaharuan

1 paket

Data Base perlengkapan jalan Terlaksananya membelok

survey dan

gerakan

1 paket

inventarisasi

persimpangan Terwujudnya

pengadaan

dan

2 unit

pemasangan traffic light Terwujudnya pengadaan perlengkapan jalan Peningkatan pengoperasian bermotor

32 m & 1 rambu cevron

kelaikan Terwujudnya

pengadaan

alat

uji

1 paket

Tersedianya kelengkapan operasional

1paket

kendaraan kendaraan bermotor

pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya pengembangan sistem informasi

manajemen

1paket

pengujian

kendaraan bermotor Pengembangan

Terlaksananya

pembinaan

komunikasi, informasi dan pengembangan media massa

dan

12 bulan

sumberdaya

komunikasi dan informasi Terpeliharanya

website

www.

12 bulan

keikutsertaan

kegiatan

100%

majalah

6 edisi

blitarkab.go.id Terwujudnya

Pekan Informasi Jawa Timur Terwujudnya

penerbitan

penataran Terwujudnya infrastruktur

pengembangan jaringan

TIK

50%

SKPD

terintegrasi (E-Gov) Terlaksananya pelayanan informasi dan

12 bulan

dokumentasi publik Terlaksananya

pengadaan

secara

12 bulan

elektronik ( LPSE ) di Kabupaten Blitar Terlaksananya

monitoring

menara

22 Kecamatan

telekomunikasi LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

32

Terwujudnya

pembuatan

dan

1 paket

penggandaan video profil Kab. Blitar Peningkatan

Pelayanan Terwujudnya peningkatan pengendalian

Keselamatan

Pengguna ketertiban pengguna jalan

Jalan

Terlaksananya sosialisasi keselamatan

75%

100%

berlalu lintas Terlaksananya

pemantauan

arus

/

100%

daerah

100%

volume lalu lintas saat lebaran Terlaksananya

pemantauan

rawan laka Terlaksananya

pemantauan

arus

/

100%

volume lalu lintas saat Natal dan Tahun baru Terlaksananya

penegakan

hokum

100%

bidang perhubungan Terwujudnya kajian aksi keselamatan

1 paket

berlalu lintas siswa sekolah di ibu kota Kabupaten Blitar Terwujudnya

dokumen

andalalin

1 paket

pembangunan RSU Srengat Kerjasama

Informasi Terlaksananya

dengan Mas Media

informasi

penyebarluasan

90%

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3 . 1 . CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 12 (dua belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke dalam Sekretariat, Bidang Lalu lintas, Bidang Angkutan, Bidang Teknik dan Sarana, dan Bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka mengetahui kinerja instansi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2015. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 12 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada Tahun 2015, masing-masing kegiatan dilakukan pengukuran kinerjanya, dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana terinci pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) yang terdapat pada lampiran LAKIP ini. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


34

Pemerintah (AKIP). Dari penilaian kinerja yang dilakukan didapatkan nilai-nilai yang meliputi Nilai Capaian Kinerja Sasaran, Nilai Capaian program/Kegiatan. A. Kinerja Sasaran : Secara terinci, capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut : NO . 1.

URAIAN SASARAN 2015 Meningkatnya jumlah lembaga sekolah setingkat SMP/SMA yang memperoleh sosialisasi keselamatan berlalu lintas

TARGET 2015 25%

REALISASI 2015 20,6%

PERSENTASE

2.

Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum

2%

1,6%

80%

3.

Meningkatnya jumlah angkutan umum yang berizin

25%

11%

44%

4.

Meningkatnya jumlah kapal nelayan dibawah 7 GT yang mempunyai dokumen pas kapal Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir Meningkatnya jumlah rambu lalu lintas di jalan kabupaten Meningkatnya tata kelola administrasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)

35%

28%

80%

70%

74%

105%

60%

53,2%

88%

80%

79,3%

99%

5. 6. 7.

82,4%

B. Evaluasi Kinerja Sasaran : Dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, 6 (enam) diantaranya capaiannya cukup baik yakni 80% keatas. Sedangkan 1 sasaran yakni “Meningkatnya jumlah angkutan umum yang berizin”, capaian sasarannya kurang memuaskan dikarenakan realita di lapangan bahwa jumlah angkutan umum yang beroperasi memang menurun dikarenakan banyak hal diantaranya semakin mudahnya masyarakat memperoleh kendaraan pribadi serta kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh penyedia angkutan umum kepada penggunanya. Banyak kendaraan angkutan umum yang berubah fungsi menjadi angkutan barang dan angkutan lainnya. Jumlah angkutan umum yang mengajukan ijin menurun drastis dari 37 unit di tahun 2014 menjadi 33 unit di tahun 2015. Kondisi diatas tentunya akan menjadi perhatian bersama dan tentunya akan kami jadikan motivasi untuk menyusun program dan kegiatan yang bisa berdampak pada


35

meningkatnya jumlah angkutan umum yang berijin demi terwujudnya angkutan umum yang aman, nyaman, tertib dan lancar. C. Kinerja Kegiatan Di tahun 2015, terdapat 45 kegiatan yang dilaksanakan. Adapun nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan adalah sebagai berikut : PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1

2

Pelayanan

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

admintrasi perkantoran.

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) 3 12 Bulan

REALISASI

%

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

97 stel

97 stel

100%

1 paket

1 paket

100%

63 orang

63 orang

100%

23 orang

23 orang

100%

80 %

80 %

100%

perkantoran Peningkatan dan

Sarana Jumlah

sarana

dan

Prasarana prasarana aparatur

Aparatur Peningkatan

Disiplin Terwujudnya

Aparatur

pakaian

pengadaan

dinas

beserta

perlengkapanya Peningkatan kapasitas Terwujudnya sumberdaya aparatur

pendidikan

dan pelatihan formal bagi pegawai negeri Terlaksananya

Sosialisasi

Kebijakan

bidang

perhubungan dan tehnologi informasi Terwujudnya tehnis

Bimbingan peningkatan

pelayanan

prima

bidang

perhubungan dan kominfo Peningkatan

Jumlah

pengembangan

kinerja dan keuangan

system

laporan

capaian

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


36

Terwujudnya rehabilitas /

1 paket

1 paket

100%

2 paket

2 paket

100%

rehabilitasi

1 paket

1 paket

100%

kegiatan

12 bulan

12 bulan

100%

Terlaksananya pemantauan

6 bulan

6 bulan

100%

70%

70%

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

pengadaan

1 paket

1 paket

100%

pengadaan

1.155 m2

1.155 m2

100%

pengadaan

4 RPPJ dan 4

4 RPPJ dan

100%

cermin tikungan

4 cermin

Rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana alat

Pemeliharaan

pengujian

Prasarana dan

bermotor

Fasilitas LLAJ

Terwujudnya

kendaraan

rehabilitasi/

pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Terwujudnya fasilitas LLAJ Peningkatan

Terwujudnya

Pelayanan Angkutan

perparkiran

kelengkapan dokumen pas kapal Terwujudnya

angkutan

umum pedesaan yang aman dan nyaman Terlaksananya keselamatan

sosialisasi bagi

awak

kapal ASDP Terwujudnya

kajian

revitalisasi trayek angkutan pedesaan Terwujudnya

kajian

pembangunan terminal di Kanigoro Pengendalian

dan Terwujudnya

Pengamanan

Lalu rambu lalu lintas

lintas

Terwujudnya marka jalan Terwujudnya

dan pemasangan RPPJ dan cermin tikungan


tikungan

37

Terwujudnya

pengadaan

2 unit

2 unit

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

2 unit

2 unit

100%

32 m dan 1 rambu

32 m dan 1

100%

cevron

rambu

lampu kedip Terlaksananya pembaharuan

survey Data

Base

perlengkapan jalan Terlaksananya gerakan

survey

membelok

dan

inventarisasi persimpangan Terwujudnya dan

pengadaan

pemasangan

Traffic

Light Terwujudnya

pengadaan

perlengkapan jalan

cevron Peningkatan Kelaikan Terwujudnya

pengadaan

Pengoperasian

alat uji kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor.

Tersedianya

kelengkapan

operasional

pengujian

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100%

6 edisi

6 edisi

100%

kendaraan bermotor Tersedianya

soft

ware

sistem

informasi

manajemen

pengujian

kendaraan bermotor Pengembangan

Terlaksananya

Komunikasi, Informasi dan dan Media Massa

pembinaan

pengembangan

sumberdaya

komunikasi

dan informasi Terpeliharanya

Website

www.blitarkab.go.id Terwujudnya keikutsertaan kegiatan Pekan Informasi Jawa Timur Terwujudnya

penerbitan

majalah penataran LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

38

Terwujudnya

jaringan TIK

50%

50%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

22 Kecamatan

22

100%

SKPD terintegrasi (E-Gov) Terlaksananya

pelayanan

informasi dan dokumentasi publik Terlaksananya

pelayanan

pengadaan

secara

elektronik (LPSE) Terlaksananya

monitoring

menara telekomunikasi Terwujudnya

Kecamatan

pembuatan

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

1 paket

1 paket

100%

dan pengadaan video profil Kabupaten Blitar Peningkatan

Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

pengendalian

ketertiban

keselamatan

pengguna jalan

pengguna jalan

Terlaksananya

sosialisasi

keselamatan berlalu lintas Terwujudnya

peningkatan

pengendalian

pengguna

jalan saat lebaran Terwujudnya

kegiatan

pemantauan daerah rawan kecelakaan Terwujudnya

kegiatan

pemantauan

Arus/Volume

lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru Terlaksananya

penegakan

hokum bidang perhubungan Terwujudnya

kajian

aksi

keselamatan berlalu lintas siswa sekolah di ibu kota Kabupaten Blitar LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

39

Terwujudnya andalalain

dokumen

1 paket

0

0%

90%

90%

100%

pembangunan

RSU Srengat Kerjasama

informasi Terselenggaranya informasi

dengan mass media

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Kabupaten Blitar D. Evaluasi Kinerja Kegiatan Selanjutnya evaluasi terhadap kinerja kegiatan diarahkan pada evaluasi atas tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Tingkat efektivitas kegiatan adalah perbandingan lurus antara tujuan dan sasaran organisasi dengan outcomes yang dihasilkan di setiap kegiatan. Berdasarkan tabel evaluasi tingkat efektivitas kegiatan (terlampir), maka dapat disimpulkan bahwa : 45 outcomes dari ke-45 kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 yang merupakan manifestasi / penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2015 dapat dicapai. Sedangkan 1 kegiatan yakni Andalalin Pembangunan RSU Srengat tidak bisa dilaksanakan karena menurut prediksi kami saat perubahan anggaran, DED (Detail Engineering Desaign) yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan selesai pada Tri bulan IV Tahun 2015, ternyata sampai dengan akhir tahun 2015 DED tersebut belum selesai sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Adapun untuk kegiatan penegakan hukum bidang perhubungan yang hanya terserap 54,33% karena kegiatan ini harus bergantian dan berkoordinasi dengan kegiatan yang sama dengan Polres, sedangkan di Polres sendiri juga tersedia dana untuk kegiatan penegakan hokum, akibatnya penyerapan dana harus bergantian dan tidak bisa maksimal. Namun demikian secara umum kegiatan di tahun 2015 telah dilakukan secara efektif sesuai dan atau mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Evaluasi kinerja kegiatan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi kegiatan dilakukan. Tingkat efisiensi dilihat dari perbandingan antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Berdasarkan tabel tingkat efisiensi kegiatan (terlampir) maka dapat disimpulkan bahwa : seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasai dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 telah dijalankan secara efisien. Hal itu dapat dilihat dari tercapainya output kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan alokasi / input anggaran yang tersedia.


40

3.2. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar harus di dukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada Tahun Anggaran 2015 sumber dana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar berasal dari anggaran APBD dan DAK termasuk PAK dengan jumlah sebesar Rp. 7.789.009.638,- yang digunakan untuk kegiatan Belanja Rutin dan Pembangunan (belanja langsung). Secara terinci nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

PROGRAM

1 Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

KINERJA

URAIAN

(TARGET) 3

REALISASI 4

5

620.458.600,00

614.006.290,00

98,96%

558.290.900.00

548.173.850,00

98.19%

50.940.000,00

50.230.000,00

98,61%

3.828.000,00

3.828.000,00

100,00%

323.384.200,00

322.216.200,00

99,64%

134.272.000,00

134.166.700,00

99,92%

2 Penyediaan dan peningkatan admintrasi perkantoran. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan dan tehnologi informasi Bimbingan tehnis peningkatan pelayanan prima bidang perhubungan dan kominfo

PERSENTA SE PENCAPAI AN TARGET


41

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi / pemeliharaan Terminal / pelabuhan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.999.000,00

1.999.000,00

100.00%

70.000.000,00

69.400.000,00

99,14%

57.800.000,00

56.691.400,00

98,08%

Rehabilitasi fasilitas LLAJ

198.711.934,00

193.732.206,00

97,49%

Parkir Berlangganan

1.359.778.654,00

1.345.005.916,0

98,91%

15.350.000,00

15.350.000,00

100,00%

16.060.000,00

15.820.000,00

98,51%

15.560.000,00

14.452.800,00

92,88%

100.062.150,00

98.667.750,00

98,61%

129.639.900,00

128.181.700,00

98,88%

471.787.500,00

464.945.500,00

98,55%

332.485.000,00

326.903.000,00

98,32%

79.083.100,00

77.625.000,00

98,16%

Penerbitan dan pemantauan dokumen pas kapal Peningkatan kinerja angkutan pedesaan Sosialisasi keselamatan bagi awak kapal ASDP Kajian revitalisasi trayek angkutan pedesaan Kajian pembangunan Terminal Kanigoro Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu lalu lintas (DAK dan pendamping DAK) Pengadaan Marka Jalan Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan cermin


42

tikungan Pengadaan lampu kedip Survey pembaharuan data base perlengkapan jalan Survey gerakan membelok dan inventarisasi persimpangan Pengadaan dan pemasangan traffic light Pengadaan perlengkapan jalan sisa DAK Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor Pengembangan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Pemeliharaan website www.blitar.go.id

74.658.750,00

74.170.500,00

99.35%

9.615.000,00

9.115.000,00

94,80%

10.945.000,00

10.435.000,00

95.34%

404.838.900,00

399.703.700,00

98.73%

54.116.500,00

52.841.000,00

97,64%

180.000.000,00

177.050.000,00

98,36%

218.623.750,00

218.208.760,00

99,81%

14.905.000,00

14.900.000,00

99.97%

33.276.900,00

33.085.481,00

99,42%

97.826.000,00

97.796.000,00

99,97%


43

Pekan informasi Jawa Timur

46.255.100,00

46.255.100,00

100,00%

Penerbitan Majalah Penataran

171.421.000,00

171.333.750,00

99,95%

451.124.000,00

449.602.000,00

99,66%

46.920.000,00

46.915.000,00

99,99%

169.270.000,00

168.682.200,00

99,65%

110.200.000,00

109.619.850,00

99,47%

179.908.900,00

178.868.800,00

99,42%

190.000.000,00

190.000.000,00

100,00%

19.375.000,00

19.335.000,00

99,79%

25.000.000,00

24.990.000,00

99,96%

25.000.000,00

24.940.000,00

99,76%

99.000.000,00

98.382.500,00

99.38%

20.000.000,00

10.865.000,00

54,33%

150.000.000,00

149.389.900,00

99,59%

150.000.000,00

0,00

0,00%

Pengembangan infra struktur jaringan TIK terintegrasi (E-Gov) Pelayanan informasi dan dokumentasi publik Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Monitoring menara telekomunikasi

Peningkatan pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan

Pembuatan dan penggandaan video profil Kabupaten Blitar Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan Sosialisasi Keselamatan Ber Lalu Lintas Pemantauan arus/ volume lalu lintas saat lebaran Pemantauan daerah rawan laka Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru Penegakan hokum bidang perhubungan Kajian aksi keselamatan berlalu lintas siswa sekolah di ibu kota Kabupaten Blitar Andalalain pembangunan RSU Srengat


44

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

297.238.000,00

297.238.000,00

100,00%

Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan hasil pengukuran diatas, capaian program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 dapat tercapai sebesar 97,00%. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2015 menurun dikarenakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 yakni kegiatan Andalalin Pembangunan RSU Srengat tidak bisa dilaksanakan, karena menurut prediksi kami saat perubahan anggaran, DED (Detail Engineering Design) yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan selesai pada Tri bulan IV Tahun 2015, ternyata sampai dengan akhir tahun 2015, DED tersebut belum selesai. Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan (terlampir), maka untuk kategori input kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa : dari 45 kegiatan yang ada di tahun 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terdapat 5 (lima) kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana, dan 39 kegiatan dananya tidak bisa terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Dari semua kegiatan, dana yang terserap adalah 97,00%. Selanjutnya jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dalam laporan ini dibahas tentang penggunaan dari anggaran APBD termasuk PAK baik yang digunakan untuk Belanja Pembangunan maupun Belanja Rutin (belanja langsung), dengan rincian sebagai berikut : 1.

Belanja Rutin terdiri dari: a. Kegiatan Belanja Pegawai b. Kegiatan Belanja Barang dan Jasa

2.

Belanja Pembangunan terdiri dari :


45

a. Pengadaan peralatan kerja (Server, Stabilisator/UPS, Jaringan komputer, PC, Laptop, Printer, dan alat bengkel). b. Pengadaan mebelair, papan nama PKB, penghias ruangan, kelengkapan rumah tangga c. Pengadaan peralatan jaringan computer/software. d. Pengadaan perlengkapan jalan e. Pengadaan jaringan listrik beserta instalasinya f. Pengadaan website SKPD g. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor h. Rehabilitasi fasilitas LLAJ i.

Parkir berlangganan

j.

Penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor Nilai Capaian Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Blitar Tahun 2015 dapat tercapai maksimal. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treath) dapat ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang memadai, tersedianya dana dari sumber APBD serta tersedianya fasilitas sarana dan parasarana kantor, merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dengan dukungan karyawan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berjumlah 63 orang PNS merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Komposisi karyawan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terdiri dari PNS 63 orang berdasarkan latar belakang pendidikannya adalah sebagai berikut : a. Sekolah Dasar

: 2 orang

b. Sekolah Menengah Pertama

: 3 orang

c. Sekolah Menengah Atas

: 24 orang

d. Sarjana Muda

: 3 Orang

e. Strata 1

: 15 orang

f. Strata 2

: 16 orang Selain itu, dukungan optimal Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang dan juru parkir

sebanyak 114 orang serta terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan seluruh Dinas / Badan / Lembaga baik LAKIP 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar

46

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Timur serta Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dukungan yang cukup berarti dari berbagai faktor pendorong tersebut, maka perencanaan strategik tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat direalisasikan dengan kategori Baik, utamanya dalam merealisasikan 12 (dua belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan operasional. Sedangkan 1 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yakni Andalalin Pembangunan RSU Srengat, akan menjadi perhatian kami untuk lebih cermat dalam menyusun sebuah perencanaan kegiatan dimasa mendatang sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain tersebut diatas, masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar belum dapat berjalan optimal seperti yang tercanang dalam Perencanaan Strategik. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Kelemahan-kelemahan itu antara lain : 1. Belum optimalnya kompetensi teknis yang dimiliki Aparat / Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar ; 2. Kurangnya SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang pengujian kendaraan bermotor, informasi teknologi, serta tehnis perhubungan ; 3. Kurang mantapnya pelaksanaan proses analisis kebutuhan kantor, sehingga masih banyak jenis-jenis kegiatan yang diprogramkan yang belum mengacu pada hasil-hasil analisis kebutuhan kantor; 4. Dari aspek sarana dan prasarana LLAJ masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas yang ada di terminal dan pusat-pusat keramaian; 5. Belum mantapnya pelaksanaan kegiatan program yang berlaku terutama pada pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan.


47

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan suatu organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam melaksanakan program dan kegiatannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran bisa dilihat dari capaian target masing-masing indikator kinerjanya antara lain masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Pada BAB sebelumnya telah dilaksanakan pengukuran capaian kinerja masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selama tahun 2015. Dengan hasil capaian kinerjanya yakni 97 %, maka dapat dikatakan

bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar bisa

dikatakan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatannya. Demikian uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015 dibuat sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19621027 198803 1 006


48

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Recommend Documents