LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERHUBUNGAN Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp 367321

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012. LAKIP Tahun 2012 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan LAKIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya penyusunan LAKIP ini. Kami pun menyadari bahwa LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya di masa mendatang. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.

Bantul, 28 Februari 2013.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................ iii

BAB I . PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.

Latar Belakang ………………………………………………. 1

2.

Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan ………………..

5

3.

Susunan Organisasi ………………………………………..

8

4.

Core Area …………………………………………………….

22

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………….

23

1.

Rencana Strategis ………………………………………….

24

2.

Visi Misi Dinas Perhubungan …………………………….

27

3.

Tujuan dan Sasaran ……………………………………….

28

4.

Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran …………………

29

5.

Kebijakan,Program dan Kegiatan ………………………..

29

6.

Indikator Kinerja Utama ……………………………………

32

7.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ……………...

34

8.

Rencana Kinerja Tahunan ……………………………….

36

9.

Rencana Anggaran …………………………………….....

37

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 40 1.

Pengukuran Kinerja …………………………………………

40

2.

Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….

42

3.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja …………………...

43

4.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………..

44

5.

Akuntabilitas Keuangan ……………………………………

69

BAB IV. PENUTUP ................................................................................ 74 1.

Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja …………………….

74

2.

Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah ………

75

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

2012


2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk dapat menyelenggarakan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam dunia birokrasi perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang akuntabilitas adalah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai salah satu instansi pemerintah eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tak lepas dari kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan

dalam

menjalankan

proses

pembangunan,

baik

untuk

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2012. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Renstra serta pencapaian indikator kinerja utama.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 - 2015 adalah : 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat. 2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain.


2012

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sector perhubungan Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ 3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas ( rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ). 4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas 5. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan. 6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD Dari 6 (enam) sasaran tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan maupun sasaran menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 4.736.500.237,- ( empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) dari anggaran sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ) atau sebesar 96,17 %. Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori sangat berhasil tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala / permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal / keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2012 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

Beberapa permasalahan yang ada serta upaya yang dilakukan dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini : Permasalahan

Solusi

1. Terbatasnya tenaga teknis di 1. Meningkatkan kemampuan keahlian bidang transportasi dan teknis

personil,

fungsional

personil

melalui untuk

pengiriman

mengikuti

diklat

teknis maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan, Bantul

maupun

BKD

Kabupaten

lembaga

teknis

terkait setiap tahunnya. 2. Memberdayakan pegawai yang ada dengan

pembe

kalan

kepada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

2012

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

petugas operasional /

lapangan

tentang peraturan lalu lintas dan angkutan.

2. Keterbatasan sarana dan prasara 4. Mengoptimalkan na

pendukung

kegiatan

pelaksanaan

Dinas.

operasional

sarana

prasarana yang ada.

Kendaraan 5. Mengupayakan

dan

peralatan

dan

pengadaannya

secara bertahap setiap tahun.

pendukung (RIG, Repeater, HT, traffic cone, senter lalu lintas, helm, rompi scoth light, jas hujan) yang dimiliki dinas belum sesuai dengan kebutuhan ideal.

3. Sarana dan prasarana lalu lintas 1. Menempatkan ruas

petugas jalan

/

aparat

yang

rawan

(APILL, rambu dan marka jalan )

pada

masih belum memenuhi jumlah

kemacetan / kecelakaan pada jam-

ideal yang dibutuhkan.

jam sibuk

2. Mengupayakan

pengadaannya

secara bertahap setiap tahun baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN

4. Kurangnya

kesadaran

hukum 1. Memberikan

penyuluhan

dari masyarakat dalam berlalu

sosialisasi

lintas

tentang ketertiban lalu lintas dan

sehingga

sering

terjadi

pelanggaran dan kecelakaan.

kepada

masya

/ rakat

angkutan secara rutin setiap tahun melalui berbagai media antara lain : a. penyuluhan langsung b. siaran radio c. iklan layanan masyarakat d. spanduk e. leaflet, f. stiker g. poster

5. Terbatasnya

anggaran

yang 1. Memaksimalkan anggaran yang ada


dimiliki

2. Mengusulkan anggaran lewat APBD Propinsi dan APBN.

1. Senantiasa melakukan koor dinasi dengan 6. Keterbatasan

instansi

terkait

dalam

wewenang

mewujudkan kesepa katan bersa

aparatur Dinas Perhubung an

ma maupun dalam hal kerjasama

dalam upaya Law enforcement di

mewujudkan

lapangan.

keselamatan berlalu lintas.

ketertiban

dan

7. Kurangnya pengetahuan masyara 1. Melaksanakan penyuluhan dan kat

akan

penyelenggaraan

bimbingan terhadap masyarakat

pelayanan jasa di bidang perhu

selaku pengguna jasa, terkait

bungan

dengan peratu ran dan ketentuan yang berlaku serta mekanisme pe layanan yang diterapkan dengan tetap menggunakan standarisasi pelayanan

prima

terhadap

masyarakat.

Bantul, 28 Februari 2013

2012


2012

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Perubahan mendasar dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “good governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing – masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (civilized society). Good governance merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Untuk dapat menyelenggarakan good governance tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Di samping itu perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing – masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Sedangkan akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

melalui

media


2012

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertangungg jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

/

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggunggjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

suatu

laporan

yang

memberikan

informasi

mengenai

tingkat

keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan

akuntabilitas

instansi

pemerintah

kepada

pihak-pihak

yang

memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.


2012

Sebagai salah satu instansi pemerintah eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tak lepas dari kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Renstra. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan pada tahun 2012. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul senantiasa berpedoman dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubak dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Keputusan Lembaga LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul 11. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bantul

Nomor

16

Tahun

2007

tentang

Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul


2012

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 16. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Nomor : 914/81/DPPKAD/2012. 2. Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD ( Djawatan Lalu Lintas Djalan ) pada tahun 1960 – 1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR ( Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ) dan diubah lagi menjadi DLLAJ. Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum

dibentuk

DLLAJ

maka

segala

kewenangan

bidang

perhubungan

dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 yang diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten / kota

2.

Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6.

Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7.

Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C

8.

Pembangunan terminal angkutan barang


9.

2012

Pengoperasian terminal angkutan barang

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten 12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten 15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa 17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata 18. Pemberian ijin usaha angkutan barang 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan 27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kabupaten bidang LLAJ b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor d. Perijinan angkutan umum 28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten 29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten 30. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain : 1.

Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2.

Pengawasan prasarana lalu lintas : rambu, marka, APILL di wilayah kecamatan


3.

2012

Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.

4.

Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan.

3. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh: 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. 2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi; 3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan Informatika; g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional; Adapun tupoksi dari masing – masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja; e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;


f.

menyelenggarakan

urusan

umum,

urusan

hukum,

2012

administrasi

kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2.1 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas; g. memelihara kendaraan dinas;

h. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; j. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian; m. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan


2012


q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2.2 Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun,

menelaah,

menganalisa,

mengklarifikasi

dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas; d. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga; e. merencanakan

dan

menyelenggarakan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan program kerja Dinas; f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. menyusun dan mengelola data base; h. mengembangkan Sistem Informasi; i. mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUASKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD; j. mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

pencapaian

Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan; k. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan; l. mengkoordinasikan Pemerintahan

penyusunan

Daerah

(

bahan LPPD

Laporan ),

Penyelenggaraan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); m. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


2012


e. mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD; f. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran

dan

bimbingan

teknis

pelaksanaan

anggaran

kepada

pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan; k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan; l. melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset; m. mengusulkan penghapusan aset; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

supervisi

kegiatan

pengembangan

manajemen,

rekayasa,

pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; e. menyusun

petunjuk

pelaksanaan

dan

petunjuk

teknis

di

bidang

pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; f.

menyusun

analisis

dan

kajian

dalam

pengembangan

manajemen,

rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;


i.

2012

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3.1 Seksi Manajemen, Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan manajemen, rekayasa dan operasional lalu lintas; d. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, tataran transportasi lokal; e. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

f. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; g. menyusun analisis kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan; h. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas terhadap pengembangan kawasan, yang berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan; i. menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten; j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas; k. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas; l. melaksanakan analisis kebutuhan

dan rencana penempatan alat

pengendali dan pengaman lalu lintas; m. melaksanakan identifikasi dan analisis guna penentuan lokasi fasilitas parkir; n. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum; o. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; p. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan operasional lalu lintas;

manajemen, rekayasa dan


2012

q. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; r. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3.2 Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; e. melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; g. melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya; h. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir. i. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; j. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4. Bidang Angkutan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan angkutan jalan; d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan angkutan jalan;


2012


e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan angkutan jalan dan terminal; f. menyusun

petunjuk

pelaksanaan

dan

petunjuk

teknis

di

bidang

pengembangan angkutan jalan; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4.1 Seksi Angkutan Umum, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan umum; d. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; e. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan perdesaan; f. melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;

g. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; h. melaksanakan analisis guna penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; i. melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; j. melaksanakan analisis guna pemberian ijin usaha angkutan umum; k. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C; o. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan dengan angkutan umum; p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;


2012


r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4.2 Seksi Angkutan Barang dan Khusus, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan barang dan angkutan khusus; d. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan; e. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal angkutan barang; f. melaksanakan analisis guna penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha angkutan barang dan khusus di Kabupaten Bantul; h. melaksanakan bimbingan teknis pada

kegiatan yang berhubungan

dengan angkutan Barang dan Khusus; i. memberikan pelayanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang; j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

5. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; d. menyelenggarakan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi,

kegiatan

pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika; f.

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;


2012

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

j.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;

k. Meneliti kelengkapan sertifikasi akreditasi pelaksana teknis pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika.

5.1 Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas; d. melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perhubungan; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan termasuk penerangan jalan umum; f. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; h. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha

mendirikan

pendidikan dan latihan mengemudi; i. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan prasarana lalu lintas; j. melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; k. melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C; l. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang; m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan


2012


p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

5.2 Seksi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan

pengumpulan

data,

informasi,

permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi dan informatika; d. melakukan

inventarisasi

penyelenggaraan

jasa

pelayanan

telekomunikasi dan sistem informatika; e. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; f. melaksanakan analisis pemberian ijin jasa titipan kantor agen; g. penertiban jasa titipan kantor agen; h. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; i. koordinasi

dan

fasilitasi

pemberdayaan

komunikasi

sosial

skala

kabupaten; j. pelaksanaan diseminasi informasi nasional; k. memberikan

rekomendasi

jasa

pelayanan

telekomunikasi

dan

informatika; l. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan aturan, hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan informatika; m. melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika; n. melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan sistem komunikasi dan informatika yang berkoordinasi dengan instansi terkait; o. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informatika; p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

6. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :


2012

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. melaksanakan

kegiatan-kegiatan

sesuai

bidangnya

dalam

rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Core Area Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi : b. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perhubungan,

telekomunikasi

dan

informatika; c. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

perhubungan, telekomunikasi dan informatika; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; e. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping adanya tugas pokok dan fungsi yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas, telah disusun pula rencana strategis tahunan ( RENSTRA ) tahun 2011-2015 sebagai tolok ukur kinerja dinas.


2012

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah

dan

tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran utama yang hendak dicapai di tahun 2012 adalah : Terpenuhinya fasilitas lalu lintas ( rambu, marka, guardrail, APILL, LPJU dsb ). Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi yang kedua yaitu : “ meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, kemananan dan kenyamanan lalu lintas “. Tujuan dari ditetapkannya sasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan yang saat ini masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya. Di samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak adanya fasilitas lalu lintas. Dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga lalu lintas yang aman, tertib, lancar, aman dan nyaman dapat terwujud.

1. Rencana Strategis Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik, diantaranya banyaknya sumber – sumber yang menyusut ataupun yang tidak dapat diramalkan, harapan publik / masyarakat yang senantiasa berkembang, perubahan nilai, privatisasi pelayanan publik, adanya perubahan demografis, deregulasi, maupun gejolak dalam perekonomian nasional, negara dan lokal. Kenyataan ini mengharuskan para pemimpin dapat menanggulangi tantangan tersebut, dapat membangun kekuatan organisasi

dan

mengambil

keuntungan

dari

peluang

yang

ada

sembari

meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi. Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli strategi yang efektif jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi. Para pemimpin harus


2012


mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah dan mereka harus dapat mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan kumpulan konsep, prosedur, dan alat – alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dalam tugas – tugasnya tersebut di atas. Perencanaan strategis juga merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan hal tersebut. Perencanaan strategis yang baik akan membantu organisasi berpikir strategis dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan membangun kerja kelompok dan keahlian. Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut maka untuk menjawab tantangan dan menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ini selanjutnya

dibreakdown oleh setiap

SKPD yang ada di Kabupaten Bantul menjadi Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai instansi / dinas yang diserahi tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang perhubungan diharuskan pula menyusun Perencanaan Strategis pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011 – 2015. Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011 - 2015 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perhubungan

Kabupaten

Bantul

dalam

melaksanakan

tugas

-

tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 20112015.


2012

Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 ini adalah terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di mana secara substansial ada perubahan paradigma terkait amanat yang diembankan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan kewenangan, ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagai penanggungjawab dan penyelenggara transportasi di daerah. Perubahan paradigma tersebut adalah bahwa dalam UULLAJ Nomor 14 Tahun 1992 kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan lebih banyak pada penanganan lapangan serta operasional dan manajemen lalu lintas. Sementara dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 kewenangan dan tanggung jawab lebih banyak

pada

manajemen

transportasi,

difokuskan

pada

manajemen

dan

penyusunan kebijakan lalu lintas, penyusunan rencana induk transportasi, penataan dan manajemen perparkiran, penyediaan prasarana LLAJ serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja transportasi. Disamping adanya perubahan peraturan tersebut penyusunan Perencanaan Strategis juga sangat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya volume kendaraan di Kabupaten Bantul yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan pergerakan kendaraan. Pengaruh terbesar dalam pergerakan kendaraan di Kabupaten Bantul dikarenakan bahwaletak Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan di Propinsi DIY. Dengan bertambahnya aktifitas yang dilakukan masyarakat sangat erat kaitannya

dengan

meningkatnya

meningkatnya

pergerakan

tingkat

transportasi

pergerakan ini

menuntut

transportasi.

Dengan

pengembangan

dan

peningkatan fasilitas penunjang baik sarana maupun prasarana lalu lintas dan angkutan jalan guna memberikan jaminan dan mendukung terciptanya ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Sedangkan posisi Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini belum menunjukkan situasi dan iklim transportasi yang membutuhkan penanganan khusus karena akses pada kedua daerah tersebut masih dalam koridor optimal, di samping kewenangan penghubung akses ke wilayah tersebut menjadi kewenangan Propinsi DIY. Dari gambaran tersebut muncul suatu tantangan di mana hal ini merupakan bagian dari kekurangan dan kelebihan letak geografis Kabupaten Bantul berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang ideal dan memadai yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bantul.


2012

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perhubungan serta mendukung visi dan misi Kabupaten Bantul, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut : “ menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”. Visi ini mengandung pengertian bahwa dengan terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak – pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi ini akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama kea rah mana perencanaan / program ingin dicapai. Adapun misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat 2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. 3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. 4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah : 8. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat. 9. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.


10. Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

sektor

2012

perhubungan

yang

komprehensif / terpadu dengan sektor lain. 11. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sector perhubungan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2012 adalah : 6. Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas 7. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ 8. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas ( rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ). 9. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas 10. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan. 11. Terlaksananya

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber

retribusi

untuk

meningkatkan PAD

4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Setelah dilakukan identifikasi terkait faktor-faktor eksternal maupun faktor-faktor internal dan dilakukan analisis menggunakan matriks SWOT serta dilakukan pembobotan terhadap masing – masing alternatif maka ditetapkan strategi pembangunan bidang perhubungan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur 3. Pengembangan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi kinerja dinas 4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan Keempat strategi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015.

5. Kebijakan, Program dan Kegiatan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan pembangunan bidang perhubungan yang ditetapkan untuk tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu


2012

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur 3. Mengembangkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi kinerja dinas 4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah 7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Peningkatan Pelayanan Angkutan 10. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 11. Pembangunan Jalan dan Jembatan 12. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


2012

16. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung Keamanan Kantor 17. Pengadaan Kendaraan Dinas 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 20. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 23. Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 24. Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 25. Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 26. Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Halte 27. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 28. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi 29. Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan 30. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 31. Pembinaan Operasional LLAJ 32. Pengadaan Rambu Lalu Lintas 33. Pengadaan Marka Jalan 34. Pengadaan Guardraill 35. Pengadaan APILL 36. Operasional Pengendalian Tower 37. Pemeliharaan LPJU 38. Pengadaan LPJU 39. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

6. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut : 1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.


2012

2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 20112015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 1. Prosentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas simpul transportasi. Untuk tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 50%. Rumus yang digunakan adalah : Jumlah simpul yang ada X

100%

Jumlah simpul yang dibutuhkan 2. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL ) Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah sebesar 20%. Rumus yang digunakan adalah : Jumlah fasilitas yang terpasang tahun ke -n

X

100%

Jumlah fasilitas yang dibutuhkan 3. Daya angkut penumpang Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai fokus pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang. Target untuk tahun 2012 adalah sebesar 1.763.022 seat/tahun. Rumus yang digunakan adalah : Jumlah penumpang yang terangkut pada tahun ke - n 4. Load factor penumpang angkutan umum Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah merupakan alat kontrol /pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi. Target tahun 2012 adalah sebesar 0,7%. Rumus yang digunakan adalah : Jumlah penumpang tahun ke - n X Kapasitas

100%


2012

5. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota V/C ratio kendaraan yang melintas merupakan indeks kinerja ruas jalan yang intervalnya antara 0 s.d 1. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai instrument pengawasan untuk menentukan optimalisasi ruas jalan. Target untuk tahun 2012 adalah sebesar 0,32%.

Rumus yang digunakan adalah : Volume kendaraan yang melintas di kota X

100%

Kapasitas jalan

7. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dokumen

Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah keluarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : No

1

Sasaran Strategis

Optimalisasi

fungsi

Indikator Kinerja

Target

Program Kegiatan

Terpeliharanya sa

Program :

sarana prasarana &

rana

Rehabilitasi dan Pemeli

fasilitas LLAJ

dan fasilitas LLAJ

prasarana

haraan

SarPras

Anggaran

dan

Fasilitas LLAJ Kegiatan : 1. Pemeliharaan 1 th

2. Pemeliharaan 1 th

Sara

na Alat PKB

26.000.000 Balai

PKB

32.300.000

3. Pemeliharaan APILL, Rambu 13 titik

LL,

Marka

dan Halte

50.045.000

4. Pemeliharaan Termi nal / TPR dan Pela 5 lokasi

buhan

5.000.000


Program : Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Kegiatan : 300 titik

Pemeliharaan Lampu Pe

239.706.500

nerangan Jalan Umum

2

Meningkatnya kiner

Program :

ja dan pelayanan ja

Peningkatan Pelayanan

sa di bidang LLAJ

Angkutan Kegiatan : Terlaksananya Uji

6.500

1. Uji Kelayakan Sarana

Kendaraan

kend

Transportasi guna Ke

terha

dap KBWU di Kab.

selamatan

Bantul

pang

Terlaksananya so

750

sialisasi/penyuluh

siswa &

an kepada siswa SMU

dan

awak

angkutan

Meningkatnya

125 awak

145.915.000

Penum

2. Sosialisasi/Penyuluh

24.997.500

an Ketertiban Lalu Lin tas

dan

Angkutan

Jalan

angk

ke

12 titik

patuhan masyara

wasdal

3. Pembinaan Operasio

573.878.000

nal LLAJ

kat terhadap UU LLAJ

3

Tersedianya base

data

Terlaksananya sur

2 ruas

perencanaan

vey kajian kinerja

jalan

lisis

dan

yanan Transportasi

pembangunan

sek

tor perhubungan

lalu

lintas

dan

angkut. umum

4. Pengumpulan & Ana

196.192.500

Database Pela

angk. umum

4

Terpenuhinya tas LLAJ

fasili

Terpasangnya sa

Program :

rana

Pengendalian dan Peng

prasarana

dan fasilitas LLAJ

amanan Lalu Lintas Kegiatan : 737 m²

1. Pengadaan

158 unit

2. Pengadaan

Marka

85.805.000

rambu

180.050.000

Pagar

96.050.000

Jalan

lalu lintas 100 m

3. Pengadaan Pengaman

Jalan

/

Guardraill 1 unit

15 unit

4. Pengadaan APILL

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pengadaan dan Pema sangan LPJU

244.718.360

255.000.000

2012


2012

8. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai dengan penetapan kinerja adalah sebagai berikut : No 1

2

3

4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Optimalisasi fungsi Terpeliharanya sarana sara na prasarana & alat pengujian kendara fasilitas LLAJ an bermotor

1 tahun

Terpeliharanya balai pe ngujian kendaraan ber motor

1 tahun

Terpeliharanya APILL dan rambu lalu lintas

13 titik

Terpeliharanya terminal dan TPR

5 lokasi

Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum

300 titik

Meningkatnya kinerja Terlaksananya Uji Ken dan pelayanan jasa di daraan terhadap kenda bidang LLAJ raan wajib uji di Kab. Bantul

6.500 kend

Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pe raturan lalu lintas

12 titik wasdal LLAJ

Terlaksananya sosialisa si/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

750 siswa dan 125 awak angkutan

Tersedianya data base V/C ratio kendaraan yang perencanaan pemba melintas di kota ngunan sektor perhu bungan Load Factor Penum pang Angkutan Umum

0,32 %

Terpenuhinya fasilitas Prosentase Peningkatan

20 %

0,7 %


LLAJ

5

2012

Keselamatan Lalu Lin tas(rambu,marka, APILL) Terpasangnya Guardrail

100 m

Terpasangnya LPJU

15 unit

Terlaksananya intensi Daya Angkut Penum fikasi dan ekstensifi pang Angkutan Umum kasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD sektor perhubung an

1.763.022

9. Rencana Anggaran Pada tahun 2012 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari APBD maupun APBN melalui DAK adalah sebesar Rp. 3.772.824.160,- ( tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah ).

Dalam

anggaran

perubahan

mendapat

tambahan

anggaran

sebesar

Rp. 1.152.153.360,- ( satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) sehingga total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ). Adapun alokasi anggaran untuk masing – masing sasaran adalah sebagai berikut : Sasaran / Program

Anggaran (Rp)

Sasaran 1 :

1.782.422.960

Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan

Sarana

Prasarana

Aparatur

Prasarana

Aparatur

Pemerintah 3. Pemeliharaan

Sarana

Pemerintah 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kepala


Sasaran 2 :

859.250.500

Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ Program : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Sasaran 3 :

1.393.523.360

Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas ( rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ). Program : 1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran 4 :

462.976.500

Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas Program : 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Prasarana

dan

Fasilitas LLAJ 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sasaran 5 :

325.675.000

Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan. Program : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Sasaran 6 : Terlaksananya

101.129.200 intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber retribusi untuk meningkatkan PAD Program : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2012


2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksana pengelolaan

pemerintahan

yang

sekaligus

sebagai

penyelenggara

pelayanan

masyarakat di bidang perhubungan telah melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003 dan PermenPAN dan RB Nomor : 29 Tahun 2010. 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012, ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut : b. Inputs ( masukan ) Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan / peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya. c. Outputs ( keluaran ) Merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. d. Outcomes ( hasil ) Merupakan indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. e. Benefits ( manfaat ) Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil yang dapat diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. f.

Impacts ( dampak )


2012

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan dapat diketahui setelah jangka waktu menengah atau jangka panjang. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2012 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2012. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2012 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes ( pengukuran kinerja disajikan pada formulir PKK ). Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2012.Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam tahun 2012 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan menggunakan rumus : Realisasi Capaian indikator kinerja =

-----------------------------

X 100 %

Rencana Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain iti untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan melalui tahapan yang mencakup : 1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) 2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,


2012

sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, di mana tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Dari hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan core area Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai pelayan masyarakat di bidang perhubungan. Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :  85 <

: sangat berhasil

 70 < x ≤ 85

: berhasil

 55 < x ≤ 70

: cukup berhasil

 ≤ 55

: tidak berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “ metode rata – rata data kelompok “.

Penyimpulan pada tingkat

sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean ( rata – rata ) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori --------------------------------------------------------------------------------------Jumlah indikator kinerja sasaran

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 adalah sebagai berikut : Skala Pengukuran Ordinal No

Sasaran

Capaian Kinerja

Sangat berhasil 85 <

Meningkatnya 1

SDM

Aparatur yang berkualitas

100

v

102

v

100

v

91,6

v

Meningkatnya kinerja dan 2

pelayanan jasa di bidang LLAJ

Optimalisasi fungsi sarana 3

prasarana lalu lintas Terpenuhinya fasilitas lalu

4

lintas

Berhasil 70 s.d 85

Cukup

Kurang

berhasil

berhasil

55 s.d 70

< 55

Ket


2012

Tersedianya database pe rencanaan pembangunan

5

100

v

115

v

sektor perhubungan Terlaksananya intensifika si dan ekstensifikasi sum

6

ber retribusi untuk mening katkan PAD

Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan ( PKK ) atas 39 ( tiga puluh sembilan ) kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran ( formulir PPS ) atas 6 ( enam ) sasaran. Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : Capaian Kinerja

No

Jumlah

Predikat

Sasaran

Sasaran

1

Di atas 85

Sangat berhasil

6

2

70 s.d kurang dari 85

Berhasil

0

3

55 s.d kurang dari 70

Cukup berhasil

0

4

Kurang dari 55

Kurang berhasil

0

Jumlah

6

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung oleh bidang – bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan – kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ( RENSTRA ). Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai langkah

awal

dalam

mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah ( Sistem AKIP ). Sedangkan Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2012 ini merupakan pelaporan kinerja yang bertolok ukur pada renstra tahun pertama dari periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 – 2015. Pengembangan sistem AKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan. Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang memuat 4 ( empat ) misi dan dijabarkan dalam 4 ( tiga ) tujuan strategik, maka ditetapkan 6 ( enam ) sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2011. Untuk mencapai 6 ( enam )


2012

sasaran strategik yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 12 ( dua belas ) program pembangunan dan 39 ( tiga puluh sembilan ) kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2012 sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ) dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.736.500.237,- ( empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) atau 96,17 %. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja baik capaian kinerja utama maupun capaian kinerja masing - masing sasaran adalah sebagai berikut : 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 20112015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama

( IKU ) Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi 2. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL ) 3. Daya angkut penumpang 4. Load factor penumpang angkutan umum 5. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja utama di atas untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut : a.

Prosentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi Tujuan

: Mengukur kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas simpul transportasi

Target

: 50%

Realisasi

: 0%

Capaian

: 0%

Hambatan

: - Dalam rencana kerja simpul transportasi yang

dimaksud

disini

adalah

terminal

angkutan barang di Kecamatan Piyungan. Dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan saat ini masih dalam tahap kajian oleh Bappeda

Kabupaten

Bantul

maka


pembangunannya belum bisa dilaksanakan. Solusi

: - Koordinasi dengan Bappeda terkait sejauh mana kajian yang telah dilakukan. - Mengusulkan

anggaran

lewat

APBD

Propinsi maupun APBN

b.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu lalu lintas ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas yang memadai.

Target

: 20%

Realisasi

: 19,6%

Capaian

: 98 %

Hambatan

: Adanya kenaikan harga bahan baku

Solusi

: Untuk tahun 2013 telah dinaikkan 10% untuk antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku

Program

: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan

: Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Anggaran

: Rp. 255.350.000,-

Realisasi

: Rp. 251.748.000,-

Narasi

: Pekerjaan

yang

dilaksanakan

berupa

pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 138 unit yang meliputi 120 unit rambu dan 18 unit RPPJ.

Tujuan

memenuhi

kegiatan

kebutuhan

adalah akan

untuk fasilitas

kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, dengan kebutuhan

harapan ini

akan

dengan

terpenuhinya

dapat

meminimalisir

terjadinya kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud ketertiban, kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan lalu lintas.

c.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( marka jalan ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa marka jalan yang memadai

Target

: 20%

Realisasi

: 16,8%

2012


Capaian

: 84%

Hambatan

: Adanya kenaikan harga bahan baku

Solusi

: Untuk tahun 2013 telah dinaikkan 10% untuk antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku

Program


Kegiatan

: Pengadaan marka jalan

Anggaran

: Rp. 85.805.000,-

Realisasi

: Rp. 84.781.000,-

Narasi

: Pekerjaan

yang

dilaksanakan

berupa

pengadaan marka jalan sepanjang 630 m2. Tujuan

kegiatan

adalah

untuk

memenuhi

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan, dengan harapan dengan terpenuhinya

kebutuhan

ini

akan

dapat

meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud ketertiban, kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan lalu lintas.

d.

Prosentase keselamatan lalu lintas ( APILL ) Tujuan

: Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa APILL yang memadai

Target

: 20%

Realisasi

: 25 %

Capaian

: 125 %

Hambatan

: --

Solusi

: --

Program


Kegiatan

: Pengadaan APILL

Anggaran

: Rp. 338.768.360,-

Realisasi

: Rp. 330.329.000,-

Narasi

: Pekerjaan

yang

dilaksanakan

adalah

pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL di S3 Sapuangin. Tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi

kebutuhan

akan

fasilitas

kelengkapan jalan berupa APILL, dengan harapan dengan terpenuhinya kebutuhan ini

2012


akan

dapat

meminimalisir

terjadinya

kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud ketertiban,

kelancaran,

kenyamanan,

keamanan dan keselamatan lalu lintas.

e.

Daya angkut penumpang Tujuan

: Sebagai fokus pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang

Target

: 1.763.022

Realisasi

: 1.684.800

Capaian

: 95,56 %

Hambatan

: - Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum - Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan - Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat

Solusi

: - Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya - Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum

Program

: Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan

: Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Anggaran

: Rp. 61.312.000,-

Realisasi

: Rp. 55.137.200,-

Narasi

: Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan di bidang perhubungan antara lain perijinan usaha angkutan, ijin trayek dan ijin penyelenggaraan parkir.

2012


Disamping itu kegiatan ini juga merupakan upaya melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan retribusi

penerimaan

sektor

pendapatan

perhubungan

antara

dari lain

retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi ijin trayek dan pendapatan bis perintis. Kegiatan ini meliputi

pembinaan,

pengawasan

pengendalian

manajemen

dan

penyelenggaraan

kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir maupun penyelenggaraan terminal.

f.

Load Faktor Penumpang Angkutan Umum Tujuan

: Merupakan alat kontrol / pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penetu pengembangan dan perencanaan transportasi

Target

: 0,70 %

Realisasi

: 0,32 %

Capaian

: 45,7 %

Hambatan

: - Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum - Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan - Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat

Solusi

: - Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya - Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum

Program


Kegiatan

: Pengumpulan

dan

Pelayanan Transportasi Anggaran

: Rp. 325.675.000,-

Realisasi

: Rp. 303.565.025,-

Analisis

Database

2012


Narasi

: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melengkapi terkait

database

dengan

Dinas

kajian

Perhubungan

kinerja

pelayanan

angkutan umum ( load factor ). Pekerjaan yang dilaksanakan

adalah

survey

load

factor

penumpang angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk

mengetahui seberapa jauh tingkat

pelayanan angkutan umum yang ada. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan angkutan umum yang tepat sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran dan kelayakan angkutan umum di Kabupaten Bantul

g.

V/C Ratio Kendaraan Yang Melintas di Kota Tujuan

: Sebagai indikator kinerja fungsi volume per kapasitas dan sebagai instrument pengawasan untuk menentukan optimalisasi kinerja ruas jalan 0,32 %

Target

: 0,75 %

Realisasi

: 234,38%

Capaian

: Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi

Penentu Ke : sehingga berhasilan

masyarakat

menggunakan

banyak

kendaraan

yang

pribadi.

beralih Jumlah

kendaraan yang semakin banyak ini menyebabkan kendaraan yang melintas di kota semakin banyak pula.

Program


Kegiatan

: Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

Anggaran

: Rp. 325.675.000,-

Realisasi

: Rp. 303.565.025,-

Narasi

: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melengkapi database Dinas Perhubungan terkait dengan kajian kinerja lalu lintas dalam hal ini adalah V/C ratio kendaraan yang melintas di kota. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah survey arus lalu lintas yang bertujuan mengetahui volume

2012


2012

kendaraan yang melintas di kota sehingga dapat digunakan untuk mengukur V/C ratio. V/C ratio merupakan

indeks

kinerja

ruas

jalan

yang

intervalnya antara 0 sampai dengan 1. Apabila hasil yang didapatkan semakin mendekati angka 1 maka hal ini mengindikasikan bahwa ruas jalan menunjukkan gejala kemacetan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan transportasi sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Upaya yang perlu dilakukan apabila hasil pengukuran V/C ratio mendekati angka 1 adalah melakukan tindakan manajemen rekayasa dengan pola mengatur jumlah kendaraan yang melintas dan merencanakan jalan alternatif sebagai pemecah kemacetan.

Kondisi akumulasi capaian sampai dengan tahun 2012 apabila dibandingkan dengan rencana kondisi sampai dengan tahun ke lima ( 2015 ) adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama Prosentase Penye

1

Akumulasi Capaian s.d 2012

Rencana Capaian s.d 2015

Target

Realisasi

Cap.

Target

Realisasi

Cap.

50%

0

0

100

0

0

3.526.044

3.215.894

91.20

8.815.110

3.215.894

36,48

1,4%

0.61%

0,44%

3,5%

0,61%

0,17%

0.68%

1.4%

205.88%

1.5%

1.4%

93.33%

40%

33.83%

84.58%

100%

33.83%

33.83%

diaan Simpul Tran sportasi Daya Angkut Pe

2

numpang Load

3

Faktor

Pe

numpang V/C Ratio Kenda

4

raan yg Melintas di Kota Prosentase

5

Kese

lamatan Lalu Lin tas

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada satu indikator yang memenuhi target yaitu V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Kota. Indikator ini dapat memenuhi target karena memang ada faktor – faktor penentu keberhasilannnya. Sedangkan indikator yang lain tidak bisa memenuhi target karena memang banyak kendala / permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaiannya.


2012

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam upaya pencapaian target indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : No

1

Indikator

Prosentase

Permasalahan

Penyedia

kerja

- Koordinasi dengan Bappe

an Simpul Transportasi

simpul transportasi yang

da terkait sejauh mana

Target

50%

dimaksud

kajian yang telah dilaku

Realisasi :

0%

terminal angkutan barang

Capaian

0%

di Kec. Piyungan. Karena

:

:

- Dalam

Solusi

rencana

disini

keterbatasan

adalah

anggaran

yang ada di Pemerintah

kan. - Mengusulkan lewat

anggaran

APBD

Propinsi

maupun APBN

Kabupaten Bantul dan saat ini

masih

kajian

dalam

oleh

Kabupaten

tahap

Bappeda

Bantul maka

pembangunannya

belum

bisa dilak sanakan.

2

Load

Faktor

Penum

pang Target

- Pesatnya tingkat pertum

- Melaksanakan sosialisasi /

buhan kendaraan pribadi

penyuluhan

syarakat agar senantiasa

:

3,50%

sehingga

Realisasi :

0,61%

lebih memilih mengguna

memilih

Capaian

0,17%

kan

kendaraan

:

masyarakat

kendaraan

pribadi

dibanding angkutan umum - Pelayanan

kepada

ma

menggunakan umum

dari

pada kendaraan pribadi

angkutan

- Sosialisasi kepada penye

umum yang belum meme

lenggara angkutan umum

nuhi standar pelayanan.

baik pengusaha angkutan

- Berkurangnya jumlah ang

maupun awak angkutan

kutan umum yang mela

agar senantiasa mening

yani dikarenakan keterba

katkan pelayanannya

tasan biaya operasional kendaraan - Rute / trayek angkutan

- Melakukan upaya mana

umum yang belum dapat

jemen penataan dan pe

menjangkau

se

merataan trayek angkutan

suai kebutuhan masyara

umum pada pusat – pusat

kat

kegiatan

wilayah

yang

belum

tersentuh oleh angkutan umum

3

Daya

Angkut

Penum

pang Target

: 8.815.110

- Pesatnya tingkat pertum

- Melaksanakan sosialisasi /

buhan kendaraan pribadi

penyuluhan

sehingga

syarakat agar senantiasa

masyarakat

Realisasi : 3.215.894

lebih memilih mengguna

memilih

Capaian

kan

kendaraan

: 36,48%

V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Kota

kendaraan

pribadi

dibanding angkutan umum - Pelayanan

kepada

ma

menggunakan umum

dari

pada kendaraan pribadi

angkutan

- Sosialisasi kepada penye

Prosentase Keselamat

umum yang belum meme

lenggara angkutan umum

an Lalu Lintas

nuhi standar pelayanan.

baik pengusaha angkutan

- Berkurangnya jumlah ang

maupun awak angkutan


kutan umum yang mela

agar senantiasa mening

yani dikarenakan keterba

katkan pelayanannya

2012

tasan biaya operasional kendaraan - Rute / trayek angkutan

- Melakukan upaya mana

umum yang belum dapat

jemen penataan dan pe

menjangkau

se

merataan trayek angkutan

suai kebutuhan masyara

wilayah

umum pada pusat – pusat

kat

kegiatan

yang

belum

tersentuh oleh angkutan umum

4

Prosentase Keselamat an Lalu Lintas Target

:

- Adanya

kenaikan

harga

bahan baku

- Untuk

tahun

tahun

berikutnya rencana anggar

40%

an telah dinaikkan 10%

Realisasi :

33,83%

sebagai antisipasi adanya

Capaian

33,83%

kenaikan harga

:

- Keterbatasan anggaran

- Mengusulkan lewat APBD Propinsi maupun APBN

Sedangkan faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Kota adalah pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan yang semakin banyak ini menyebabkan kendaraan yang melintas di kota semakin banyak pula. 4.2 Capaian Kinerja Masing – Masing Sasaran sesuai dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012

Sasaran 1 Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas

Sasaran ini meliputi 9 (sembilan) indikator kinerja dan ditetapkan untuk mencapai misi yang pertama yaitu : “ Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Baik Aparatur Maupun Masyarakat “ dan tujuan yang pertama yaitu “ Mewujudkan

SDM

Yang

Berkualitas

baik

Aparatur

maupun

Masyarakat”

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari segi kemampuan maupun kompetensi teknis sehingga dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas dan senantiasa siap menghadapi dinamika / perubahan baik itu tuntutan masyarakat maupun adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.


2012

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 7 ( tujuh ) program yaitu Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah, Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah yang dilaksanakan dengan 8 ( delapan ) kegiatan yaitu : Belanja Administrasi Umum, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pengadaan

Pakaian

Kerja

Implementasi Peraturan Perundang-undangan,

Lapangan,

Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

Lainnya

serta

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.782.422.960,- ( satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.686.469.362,- ( satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah ) atau sebesar 94,62%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 95.953.598,- ( sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah ) atau sebesar 5,38%. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

1

Terpenuhinya kebu tuhan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

100

100

100%

%

100

100

100%

Unit

1

1

100%

%

100

100

100%

administrasi

kantor 2

Terpenuhinya kebu tuhan

operasional

kantor

3

Terpenuhinya kebu tuhan kendaraan di nas / operasional

4

Terpeliharanya

ge

dung kantor sehing ga ideal untuk digu


2012

nakan 5

Terpeliharanya ken

%

100

100

100%

%

100

100

100%

%

100

100

100%

dok

2

2

100%

%

100

100

100%

daraan dinas sehing ga ideal digunakan 6

Terpenuhinya kebu tuhan pakaian dinas beserta

kelengkap

annya 7

Terikutinya kegiatan bimtek oleh Dinas Perhubungan

8

Tersedianya laporan kinerja dan keuang an dinas

9

Terlaksananya koor dinasi dengan ins tansi vertikal mau pun horisontal

Dari penghitungan capaian sasaran diperoleh hasil 100 atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 maka capaian indikator sasaran ini tidak mengalami perubahan, di mana pada tahun 2011 capaian sasaran juga mencapai 100%. Dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran tidak mengalami kendala yang berarti.

Dengan hasil capaian ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang LLAJ

Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dan ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang


2012

lalu lintas dan angkutan jalan antara lain uji berkala kendaraan bermotor, pemberian penyuluhan tertib lalu lintas dan pembinaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian prasarana LLAJ, pengawasan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan parkir, pelaksanaan pembinaan melalui penertiban dan penyidikan kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum. Di samping itu juga merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan terutama siswa SMU dan awak angkutan umum akan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara langsung (face to face) maupun lewat media elektronik / media cetak. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu Uji Kelayakan Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Pembinaan Operasional LLAJ. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 859.250.500,( delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 832.688.200,- ( delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau sebesar 96,91%. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.562.300,- ( dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) atau sebesar 3,09 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Indikator Kinerja

1

Terlaksananya uji ken daraan terhadap

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kend

6.500

6.965

107,15%

Orang

875

875

100%

%

100

100

100%

ken

daraan wajib uji 2

Terlaksananya

sosia

lisasi tiblantas kepa da siswa SMU dan awak angkutan 3

Terlaksananya

pembi

naan operasional LLAJ

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga ) indikator diperoleh

hasil

102,38%

atau

dengan

kategori

sangat

berhasil.

Apabila

dibandingkan dengan tahun 2011 maka capaian indikator sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 4,29% di mana pada tahun 2011 capaian indikator sasaran


mencapai

98,09%.

Hal

ini

dipengaruhi

oleh

kenaikan

capaian

2012

indikator

“terlaksananya uji kendaraan terhadap kendaraan wajib uji”. Pada tahun 2011 capaiannya sebesar 94,28% sedangkan tahun 2012 mencapai 107,15%. Kenaikan capaian ini disebabkan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada tahun 2012. Pada tahun 2011 dari target 6.500 kendaraan hanya terealisasi 6.128 kendaraan sedang pada tahun 2012 terealisasi 6.965 kendaraan.

Sasaran 3 Terpenuhinya Fasilitas Lalu Lintas

Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dan ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, halte, pagar pengaman jalan dsb serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Bantul saat ini masih jauh dari kondisi ideal sehingga masih dibutuhkan penambahan. Di samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak adanya / kurangnya fasilitas lalu lintas. Dengan adanya sasaran ini diharapkan kondisi fasilitas kelengkapan jalan akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada akhirnya terwujud keselamatan lalu lintas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dilaksanakan dengan 4 ( empat ) kegiatan yaitu Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Guardraill ( Pagar Pengaman Jalan ) dan Pengadaan APILL, serta Program Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui Kegiatan Pengadaan LPJU. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar

Rp.

1.393.523.360,- ( satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar

Rp.

1.368.941.100,- ( satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus

rupiah ) atau sebesar 98,24 %, sehingga

terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 24.582.260,- ( dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah ) atau sebesar 1,76 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja

1

Terpenuhinya kebutuh

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Unit

163

138

85%

m2

737

630

85%

M

100

88

88%

Unit

4

4

100%

unit

50

50

100%

2012

an rambu lalu lintas 2

Terpenuhinya kebutuh an marka jalan

3

Terpenuhinya kebutuh an guardrail

4

Terpenuhinya kebutuh an APILL dan Flashing Lamp

5

Terpenuhinya kebutuh an LPJU

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima ) indikator diperoleh hasil 91,6% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 capaian ini mengalami penurunan karena pada tahun 2011 dapat mencapai 100%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga bahan baku akibat isu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga ini mengakibatkan volume pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa pekerjaan tersebut antara lain Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan dan Pengadaan Guardraill. Upaya yang dilakukan di tahun berikutnya adalah menyiapkan perencanaan yang baik terutama dari segi pembiayaannya (anggaran) agar ke depannya pelaksanaan pekerjaan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga yang ada di pasaran.

Sasaran 4 Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini ditujukan untuk menjaga keberadaan dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang telah ada agar tetap dalam kondisi yang ideal dan dapat berfungsi secara optimal. Dengan tetap berfungsinya fasilitas yang ada tersebut diharapkan dapat


2012

mendukung terciptanya ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas sehingga tujuan mewujudkan keselamatan lalu lintas tentunya dapat dicapai. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 2 ( dua ) program yaitu Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

( LLAJ ) yang dilaksanakan

dengan 4 ( empat ) kegiatan yaitu Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka dan Halte, Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi / Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan serta Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan LPJU. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar

Rp.

462.976.500,- ( empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 455.131.000,- ( empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ) atau sebesar 98,31%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.845.500,- ( tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 1,69 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Indikator Kinerja

1

Terpeliharanya APILL

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

unit

13

13

100%

lokasi

5

5

100%

%

100

100

100%

%

100

100

100%

unit

300

300

100%

dan rambu lalu lintas 2

Terpeliharanya

fasili

tas terminal dan TPR 3

Terpeliharanya na

alat

sara

pengujian

kendaraan bermotor 4

Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor

5

Terpeliharanya LPJU

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima ) indikator diperoleh hasil 100 % atau dengan kategori sangat berhasil. Hasil capaian ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil capaian indikator sasaran pada tahun 2011 yang hanya mencapai 93,33 %. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan capaian indikator sasaran “ terlaksananya servis, kalibrasi dan tera” yang


2012

disebabkan adanya kenaikan realisasinya. Pada tahun 2011 kegiatan ini tidak dapat terealisasi sepenuhnya mengingat alat uji masih baru dan belum memerlukan servis, tetapi pada tahun ini kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kendala yang ada dalam pencapaian sasaran adalah keterbatasan personil yang menangani pemeliharaan APILL dan LPJU. Namun demikian hal itu tidak membuat Dinas Perhubungan menjadi pesimis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Personil yang ada tetap diberdayakan seoptimal mungkin sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar.

Di samping itu ada upaya lain yang telah dilakukan, antara lain mengirimkan personil yang lain untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kemenhub maupun BKD Kabupaten Bantul dan mengajukan permohonan pegawai dengan kualifikasi teknis ke BKD Kabupaten Bantul.

Sasaran 5 Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan

Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi yang ketiga yaitu : “Meningkatkan Peran Bidang Perhubungan dalam Mendukung Pembangunan / Pengembangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya” dan tujuan yang ketiga yaitu “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan yang Komprehensif dan Terpadu dengan Sektor Lain” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini ditujukan untuk

menyediakan dan melengkapi database

transportasi antara lain : database kajian kinerja kapasitas jalan ( beban lalu lintas ) untuk mengetahui V/C ratio kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri, database kajian

kinerja

pelayanan

angkutan

penumpang

untuk mengetahui tingkat

pelayanannya ( load factor ), database potensi parkir di Kabupaten Bantul, database pool kendaraan angkutan barang di Kabupaten Bantul, database angkutan tidak bermotor di Kabupaten Bantul, database masterplan perhubungan (tatralok), dan database SIM Menara Telekomunikasi. Dengan

adanya

database

ini

diharapkan

dapat

digunakan

sebagai

pertimbangan pengambilan kebijakan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sehingga tercipta sistem transportasi yang baik maupun pengaturan, pengendalian dan penentuan angkutan umum yang tepat sehingga terwujud ketertiban dan kelayakan angkutan umum. Di samping itu keberadaan database ini ke depannya sangat mendukung dalam penyusunan perencanaan program kegiatan bidang perhubungan.


2012

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 325.675.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). Sampai akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 303.565.025,-

(

tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah ) atau sebesar 93,21 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.109.975,- ( dua puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah ) atau sebesar 6,79 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

1

Tersedianya

doku

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

dok

7

7

100%

men database trans portasi

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2011, nilai capaian ini tidak mengalami perubahan karena tahun 2011 juga tercapai 100%. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 6 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Retribusi Dalam Upaya Meningkatkan Sektor Perhubungan

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi yang keempat yaitu : “Meningkatkan Peran dalam Penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012. Sasaran ini ditujukan untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor perhubungan antara lain parkir baik tepi jalan umum maupun parkir khusus, terminal, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek, pemakaian kekayaan daerah ( bis ) maupun pengendalian menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan serta


2012

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 101.129.200,- ( seratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 89.705.550,- ( delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah ) atau sebesar efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.423.650,-

88,76 %, sehingga terjadi ( sebelas juta empat ratus dua

puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah ) atau sebesar 11,29 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Sat

Target

Realisasi

Cap.

1 Tercapainya target

rupiah

1.420.480.200

1.634.689.746

115

PAD sektor perhu bungan

Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 115% atau dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD sektor perhubungan baik melalui intesifikasi maupun ekstensifikasi. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2011, nilai capaian ini jauh diatas pencapaian sasaran pada tahun 2011 dimana hasil capaian indikator sasaran hanya mencapai 33,60%. Kenaikan ini didukung oleh pencapaian target pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun 2011 payung hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan belum ada. Pemungutan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2011 setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun 2012 pemungutan telah dilaksanakan sepenuhnya. Sampai akhir tahun tidak ditemui hambatan / kendala dalam upaya pencapaian target capaian indikator sasaran ini.

Sebagai catatan bahwa target kinerja yang dilaporkan diatas adalah target kinerja setelah adanya perubahan anggaran sehingga tidak sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2012. Perbedaan tersebut terdapat pada target dan jumlah anggaran dari masing-masing indikator kinerja. Selengkapnya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Indikator Kinerja

Sasaran : Optimalisasi Fungsi Sara

Sebelum Perubahan Target Anggaran

Sesudah Perubahan Target Anggaran


na dan Prasarana Fasili tas LLAJ Indikator Kinerja : 100%

26.000.000

100%

41.000.000

100%

32.300.000

100%

32.300.000

13 unit

50.045.000

13 unit

59.070.000

5 lokasi

5.000.000

5 lokasi

5.000.000

300 titik

239.706.500

300 titik

325.606.500

6.500 KBWU

145.915.000

6.500 KBWU

245.975.000

100%

573.878.000

100%

579.028.000

875 orang

24.997.500

875 orang

34.247.500

2 dokumen

196.192.500

7 dokumen

325.675.000

kebu

100 m

96.050.000

100 m

96.050.000

kebu

1 lokasi

244.718.360

4 lokasi

338.768.360

737 m2

85.805.000

737 m2

85.805.000

1. Terpeliharanya na

Alat

Sara

Pengujian

Kendaraan Bermotor 2. Terpeliharanya

Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Terpeliharanya APILL dan Rambu LL 4. Terpeliharanya Termi nal/TPR 5. Terpeliharanya LPJU

Sasaran : Meningkatnya

Kinerja

dan Pelayanan Jasa di Bidang LLAJ Indikator Kinerja : 1. Terlaksananya Kendaraan

Uji

terhadap

KBWU di Kab.Bantul 2. Peningkatan Kepatuh an Masyarakat terha dap Peraturan Lalu Lintas 3. Terlaksananya Sosia lisasi/Penyuluhan

ke

pada Siswa SMU dan Awak Angkutan

Sasaran : Tersedianya

Database

Perencanaan Pembangu nan Sektor Perhubungan Indikator Kinerja : 1. Tersedianya dokumen database

pelayanan

transportasi

Sasaran : Terpenuhinya

Fasilitas

Lalu Lintas Indikator Kinerja : 1. Terpenuhinya tuhan guardrail 2. Terpenuhinya tuhan

APILL

dan

Flashing Lamp 3. Terpenuhinya

kebu

tuhan Marka Jalan

2012


4. Terpenuhinya tuhan

kebu

Rambu

158 unit

180.050.000

163 unit

255.350.000

15 unit

255.000.000

50 unit

617.550.000

2012

dan

RPPJ 5. Terpenuhinya

kebu

tuhan LPJU

5. Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2012, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD maupun APBN melalui DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor : 914 / 81 / DPPKAD / 2012. Adapun rencana dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut : 5.1 Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada

tahun

2012,

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.4.736.500.237,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) atau 96,17 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut : Program Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Program Pelayanan Adminis trasi Perkantoran Kegiatan : -

Penyediaan

Jasa

Surat

4.700.000

2.288.960

48.70

Penyediaan Jasa Komuni

24.360.000

17.179.769

70.52

8.936.000

7.287.000

81.55

20.805.000

20.540.000

98.73

33.800.000

29.000.000

85.80

9.000.000

8.987.700

99.86

Tulis

19.150.000

19.144.300

99.97

Penyediaan Barang Cetak

20.140.000

20.140.340

100

Menyurat -

kasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik -

Penyediaan Jasa Pemeli haraan

dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas

/

Operasional -

Penyediaan Jasa Adminis trasi Keuangan

-

Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

-

Penyediaan Jasa Perbaik an Peralatan Kerja

-

Penyediaan

Alat

Kantor

-


dan Penggandaan -

Penyediaan

Komponen

4.500.000

4.500.000

185.723.100

180.678.500

97.28

840.000

792.000

94.29

Bahan

1.500.000

1.081.200

72.08

Penyediaan Makanan dan

2.000.000

985.000

49.25

62.700.000

62.665.000

99.94

24.150.000

22.290.000

92.30

28.800.000

28.800.000

100

850.000.000

787.249.995

92.62

80.000.000

79.567.000

99.46

256.558.500

252.207.623

98.30

47.700.000

47.600.000

99.79

66.750.000

63.945.000

95.80

Instalasi

Listrik

Penerangan

100

/

Bangunan

Kantor -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaann

Bahan

Bacaan dan Perundang – undangan -

Penyediaan Logistik Kantor

-

Minuman -

Rapat-rapat

Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah -

Rapat-rapat dan

Koordinasi

Konsultasi

Dalam

Daerah -

Penyediaan

Tenaga

Keamanan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pemerintah -

Pengadaan

Kendaraan

Dinas / Operasional

Program Sarana

Pemeliharaan dan

Prasarana

Aparatur -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program

Peningkatan

Kapa

sitas Sumber Daya Aparatur -

Bimbingan Teknis Imple mentasi Peraturan Perun dang-undangan

Program Peningkatan Pengem bangan

Sistem

Pelaporan

2012


Capaian

Kinerja

dan

Keuangan -

Penyusunan

3.365.000

2.594.975

77.12

41.000.000

38.000.000

92.68

32.300.000

32.000.000

99.07

5.000.000

5.000.000

100

59.070.000

59.040.000

99.95

245.975.000

243.555.000

99.02

325.675.000

303.565.025

93.21

di

61.312.200

55.137.200

89.93

Sosialisasi / Penyuluhan

34.247.500

31.020.200

90.58

579.028.000

558.113.000

96.39

255.350.000

251.748.000

98.59

Capaian

Laporan

Kinerja

dan

Ikhtisar Kinerja SKPD

Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ -

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana

Alat

Pengujian

Kendaraan Bermotor -

Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai

Pengujian

Kenda

raan Bermotor -

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan TPR Pemeliharaan APILL, Ram bu, Marka dan Halte

Program Peningkatan Pelayan an Angkutan -

Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi Guna Kesela matan Penumpang -

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Tran sportasi

-

Fasilitasi

Perijinan

Bidang Perhubungan -

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

-

Pembinaan

Operasional

LLAJ

Program

Pengendalian

dan

Pengamanan Lalu Lintas -

Pengadaan Rambu Lalu Lintas

-

Pengadaan Marka Jalan

85.805.000

84.781.000

98.81

-

Pengadaan Guardraill

96.050.000

95.460.000

99.39

-

Pengadaan APILL

338.768.360

330.329.000

97.51

-

Operasional Pengendalian

39.817.000

34.568.350

86.82

Tower

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2012


-

Pengadaan LPJU

617.550.000

606.623.100

98.23

26.945.000

26.945.000

100

325.606.500

321.091.000

98.61

4.924.977.520

4.736.500.237

96.17

2012

Program Peningkatan Pelayan an Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah -

Koordinasi

Dengan

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

dan

Daerah

Lainnya

Program

Rehabilitasi

Pemeliharaan

Jalan

dan dan

Jembatan -

Pemeliharaan LPJU

5.2 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Apabila dilihat dari segi sasaran, maka anggaran dan realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

MISI

SASARAN

Meningkatkan kemampu

Meningkatnya

SDM

an sumber daya manu

apa

yang

sia baik aparatur mau

berkualitas

ratur

ANGGARAN

REALISASI

1.782.422.960

1.686.469.362

859.250.500

832.688.200

1.393.523.360

1.368.941.100

462.976.500

455.131.000

325.675.000

303.675.000

pun ma syarakat

Meningkatkan

sarana

Meningkatnya kinerja

pra sarana penunjang

dan pelayanan jasa di

ketertiban,

kelancaran,

bidang LLAJ

keamanan

dan

Terpenuhinya fasilitas

kenya

manan la lu lintas

la lu lintas Optimalisasi

fungsi

sarana dan prasarana lalu lintas

Meningkatkan peran bi

Tersedianya database

dang perhubungan da

perencanaan

lam mendukung pemba

ngunan sektor perhu

ngunan/ pengembangan

bungan

wilayah,

pertumbuhan

ekonomi,

sosial

dan

pemba


budaya

Meningkatkan peran da

Terlaksananya

lam penggalian sumber

sifikasi

pendapatan asli daerah

sifikasi sumber retribu

dari sektor perhubungan

si dalam upaya me

dan

inten

101.129.200

89.705.550

4.924.977.520

4.736.500.237

eksten

ningkatkan PAD sek tor perhubungan

Jumlah

2012


2012


BAB IV PENUTUP

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang senantiasa

berupaya

dan

berusaha

semaksimal

mungkin,

berbekal

kemampuan,pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang ada dalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud nyata

pertanggungjawaban

dalam

mencapai

tujuan

visi

dan

misi

Dinas

Perhubungan. Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun

peran

swasta

dan

masyarakat

insan

perhubungan

baik

dalam

perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State). Untuk dapat melaksanakan hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti, tercermin dari : 1. Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur 5. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; 7. Terselenggaranya Koordinasi Antar Instansi baik Vertikal maupun Horisontal 8. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang Perhubungan 9. Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas (APILL, Rambu LL, Terminal/TPR) 10. Terpeliharanya Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas (LPJU)


2012

11. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu LIntas ( APILL, Marka, Rambu, Guardraill dan Flashing Lamp) 12. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas (LPJU) Keberhasilan tersebut menunjukan suatu keberhasilan wujud nyata dalam mengimplementasikan Visi Dinas Perhubungan yaitu : “Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”.

2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2012 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dapat digambarkan dalam matrik berikut ini : Permasalahan

Solusi

1. Terbatasnya tenaga teknis di

1. Meningkatkan

kemampuan

bidang transportasi dan teknis

keahlian

personil,

melalui

fungsional

pengiriman

personil

untuk

mengikuti

diklat

teknis

maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat

Perhubungan,

BKD

Kabu paten Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya. 2. Memberdayakan yang

ada

pegawai

dengan

pembe

kalan kepada petugas opera sional

/

peraturan

lapangan lalu

tentang

lintas

dan

angkutan.

2. Keterbatasan prasara

na

sarana

dan 1. Mengoptimalkan sarana dan

pendukung

prasarana yang ada.

pelaksanaan kegiatan Dinas, 2. Mengupayakan

pengadaan

antara lain kendaraan ope

nya secara bertahap setiap

rasional dan peralatan pendu

tahun


2012


kung

(RIG,

Repeater,

HT,

traffic cone, senter lalu lintas, helm, rompi scoth light, jas hujan)

yang

dimiliki

dinas

belum sesuai dengan kebu tuhan ideal.

3. Sarana dan prasarana lalu 1. Menempatkan petugas / aparat lintas

(APILL,

rambu

dan

pada ruas jalan yang rawan

marka jalan ) masih belum

kemacetan / kece lakaan pada

memenuhi jumlah ideal yang

jam-jam sibuk

dibutuhkan.

2.

Mengupayakan

pengadaan

nya secara bertahap setiap tahunnya baik melalui APBD Kabupaten, maupun

APBD

Propinsi

APBN

secara

bertahap setiap tahunnya baik melalui

APBD

Kabupaten,

APBD Propinsi maupun APBN

4. Kurangnya kesadaran hu kum 1.

Memberikan

penyuluhan

dari masyarakat dalam berlalu

sosialisasi

lintas sehingga se ring terjadi

rakat tentang ketertiban lalu

pelanggaran dan kecelakaan.

lintas dan angkutan secara rutin

kepada

/

setiap

tahun

masya

melalui

berbagai media antara lain : - penyuluhan langsung - siaran radio - iklan layanan masyarakat - spanduk - leaflet, stiker - poster

5. Terbatasnya anggaran yang 1. Memaksimalkan dimiliki

anggaran

yang ada 2. Mengusulkan anggaran lewat APBD Propinsi dan APBN.

6. Keterbatasan

wewenang

aparatur Dinas Perhubung an

1. Senantiasa

melakukan

koor

dinasi dengan instansi terkait


dalam

upaya

Law

dalam

enforcement di lapangan.

mewujudkan

kesepa

katan bersa ma maupun dalam hal kerjasama mewu judkan ketertiban dan kese lamatan berlalu lintas.

7. Kurangnya

pengetahuan

1.

Melaksanakan

penyuluhan

masyarakat akan penyeleng

dan

garaan

masyarakat selaku pengguna

pelayanan

bidang perhubungan

jasa

di

bimbingan

terhadap

jasa, terkait dengan peratu ran dan ketentuan yang berlaku serta mekanisme pe layanan yang diterapkan dengan tetap menggunakan pelayanan masyarakat.

standarisasi

prima

terhadap

2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents