Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Secara normatif penyusunan LAKIP Biro Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 dimaksudkan untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Secara

substansial

penyusunan

LAKIP

merupakan

perwujudan

kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013, secara umum dari 15 (dua belas) sasaran strategis, 13 (tiga belas) sasaran dari Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 2 (dua) sasaran dari program pendukung yaitu Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2013 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian

BAB IV

92


besar dapat terpenuhi, diukur dari pencapaian target-target pada setiap indikator sasaran strategis, dengan uraian sebagai berikut : a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi kepada aparatur pengelola pendaftaran penduduk Kab/Kota dan konsultasi ke pemerintah pusat, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. b. Sasaran 1.2 : Meningkatnya kapasitas, kualitas SDM

aparatur

pengelola pendaftaran penduduk Kabupaten/Kota, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. c.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran, kematian, status anak dan perubahan nama di Kab/Kota, dengan ratarata capaian kinerja 100,00%.

d. Sasaran 1.4 : Meningkatnya

penyelenggaraan

perkawinan, perceraian, kewarganegaraan dan

pencatatan

peristiwa penting

lainnya, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. e. Sasaran 2.1 : Meningkatnya

kapasitas,

kualitas

SDM

aparatur

pengelola informasi kependudukan Kab/Kota, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. f.

Sasaran 2.2 :

Meningkatnya

pengembangan

sarana/prasarana

database SIAK, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. g. Sasaran 3.1 : Meningkatnya penyajian, penyebaran dan diseminasi informasi bidang kependudukan, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. h. Sasaran 3.2 : Kelancaran

penyampaian

laporan

kependudukan

Kab/Kota yang berbasiskan registrasi database SIAK, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. i.

Sasaran 3.3 :

Meningkatnya

penataan

arsip

dan

kelancaran

pelayanan administrasi Biro Dukcapil dan Keasistenan I, dengan ratarata capaian kinerja 100,00%.

BAB IV

93


j.

Sasaran 4.1 :

Meningkatnya

kapasitas,

kualitas

SDM

aparatur

pengelola perkembangan penduduk, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. k. Sasaran 4.2 : Meningkatnya kegiatan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi kepada aparatur pengelola perkembangan penduduk, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. l.

Sasaran 4.3 : Meningkatnya persamaan persepsi bagi aparatur pengelola perkembangan penduduk, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%.

m. Sasaran 5.2 : Meningkatnya kualitas data proyeksi penduduk dan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan data penduduk sebagai bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

berwawasan

kependudukan, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. n. Sasaran

: Meningkatnya

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. o. Sasaran dalam

: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran rangka

menunjang

tugas-tugas

di

Lingkungan

Biro

Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. Namun walaupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran yang secara umum dihadapi, antara lain : a.

Terkait pengelolaan pendaftaran penduduk : 

Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri yang berurusan dengan BP3TKI dalam hal pemrosesan dokumen, sebab Tenaga Kerjanya berada dibawah (sekolah rendah) sedangkan kendala yang dialami adalah jatidiri yaitu KTP sehingga banyak sekali yang terjadi di Kalimantan Barat ini, ada penduduk di suatu wilayah akan tetapi

BAB IV

94


sewaktu ditanyakan identitas alamatnya tidak ada. Banyak hal-hal yang harus diurus, alamat terkadang tidak sesuai. Salah satu contoh TKI dengan alamat Kab.Kubu Raya tetapi setelah dilacak ke alamat tersebut tidak sesuai dan tidak dikenal. 

Masih ada Warga Negara Indonesia yang menggunakan paspor wisata akan tetapi dipergunakan untuk bekerja ke Luar Negeri salah satunya di Jeddah, kalau kepemilikan dokumen (KTP) ini ditertibkan dari awal berdasarkan databasenya, maka tidak akan terjadi penyalahgunaan penggunaan paspor.



Belum sinerginya kebijakan antar instansi terkait pelayanan penduduk WNI/TKI mengakibatkan terjadinya benturan dalam pelaksanaannya pelayanan di lapangan (salah satu contoh belum diakuinya/jadi persyaratan dalam perpanjangan Paspor, SKPLN sebagai pengganti KTP yang ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota).



Sebagai identitas warga maupun TKI yang berada di luar negeri akan menggunakan SKPLN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena KTP maupun KK Indonesia juga tidak berlaku di luar negeri, mereka hanya butuh paspor dan SKPLN. Aturan ini bersifat nasional, namun secara operasional masih belum dilaksanakan

seperti

di

Kantor

Imigrasi,

petugas

masih

mempersyaratkan KTP dari para TKI yang hendak ke luar negeri, padahal yang bersangkutan telah membawa SKLPN. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia (Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu) dapat menempatkan petugas pendaftaran pada kantor/pos lintas batas.

b.

Terkait pelayanan pencatatan sipil di daerah antara lain : 

Dalam penerbitan Akte Kelahiran masih ada kendala terutama bagi penduduk yang sudah lama berdomisili di Kalimantan Barat namun peristiwa kelahirannya di luar Kalimantan Barat (seperti di Papua,

BAB IV

95


NTB, NTT, Jawa, Sumatra dan sebagainya), karena berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 

Masih banyak penduduk yang mengaku telah kawin secara agama namun belum tercatat perkawinannya dan belum memiliki Akta Perkawinan dan masih ada Pemuka Agama yang belum memahami tentang pentingnya tertib penyelenggaraan pencatatan perkawinan dalam pembangunan sistem administrasi kependudukan.



Peristiwa

pelepasan

kewarganegaraan

RI

dan

perolehan

kewarganegaraan Hongkong yang diberitahukan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong belum dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Format

Pelaporan

untuk

Kabupaten/Kota,

yaitu

laporan

semester/Tahunan Peristiwa penting Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, tidak ada petunjuk penggunaannya sehingga selain menimbulkan

persepsi

yang

berbeda

juga

menimbulkan

ketidakjelasan dalam pengisian/pelaksanaannya. 

Masih terbatasnya sarana dan prasarana khususnya gedung kantor yang belum dapat menyediakan ruangan ruangan secara khusus bagi masing-masing jenis pelayanan termasuk ruang penyimpanan arsip register-register pelayanan pencatatan sipil dan masih terbatasnya aparatur pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, pencatatan

sipil

sehingga selain

pelaksana melaksanakan

teknis/tenaga tugas

operator

pokoknya

juga

mengerjakan tugas-tugas lain dalam bidang pencatatan sipil. c.

Terkait penyelesaian perekaman e-KTP di 10 Kabupaten di Kalbar antara lain : 

Banyaknya peralatan yang rusak dan masih terjadinya gangguan jaringan komukasi data e-KTP dikarenakan kurangnya upaya melakukan maintenance peralatan oleh petugas dan kondisi ruang

BAB IV

96


tempat perekaman/penyimpanan alat yang kurang kondusif dan kurang

cepatnya

penanganan

kerusakan

peralatan

oleh

konsorsium. 

Dukungan anggaran operasional untuk penerapan e-KTP di Kabupaten/Kota juga variatif, bahkan masih ada Kabupaten/Kota yang anggarannya sangat terbatas (Kota Singkawang), sehingga upaya untuk mencapai target penyelesaian perekaman e-KTP secara reguler agak sulit tercapai akibat tidak tersedianya anggaran untuk perekaman mobile, honor operator dan lainnya dan juga dukungan anggaran operasional untuk pemeliharaan SIAK dan kesejahteraan para Administrator Database dan Operator SIAK dan e-KTP.



Sulitnya melakukan mobilisasi massa dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang paham akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan terutama masyarakat di daerah perhuluan (pelosok). Selain itu, kondisi geografis dan medan pada banyak kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang cukup berat dan sangat sulit dijangkau karena minimnya sarana transportasi dan dan tidak di dukung anggaran operasional yang memadai menyebabkan upaya mobilisasi massa untuk melakukan perekaman

e-KTP

sulit

dilaksanakan

dan

mengakibatkan

pencapaian target perekaman e-KTP juga menjadi sulit untuk tercapai. d.

Terkait Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) : 

Masih terbatasnya pelaksana teknis/operator

terlatih sehingga

pengolahan data belum dapat dilakukan secara optimal dan apabila dalam waktu pelayanan terjadi kerusakan/masalah pada program ataupun hardware SIAK untuk perbaikannya masih sulit dilakukan karena harus menunggu tenaga teknis dari pusat atau pihak ketiga/konsultan. 

Program SIAK masih mengalami perubahan versi, perubahan versi yang tidak diikuti dengan pendampingan teknis yang optimal

BAB IV

97


mengakibatkan

operator

Kabupaten/Kota

cukup

kesulitan

dan

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan format-format aplikasi pada versi SIAK terbaru sebagai hasil penyempurnaan program SIAK yang lama. e.

Terkait penyediaan data kependudukan (DAK2 & DP4) dlm rangka mendukung Pemilu 2014 : 

Tidak semua hak-hak penduduk sebagai pemilih terakomodir dalm DP4, hingga ketika verifikasi secara faktual di lapangan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).



Pemilih

Pemula

yang

pada

umumnya

kurang

mengetahui

persyaratan sebagai pemilih, di antaranya bahwa pemilih tidak boleh data ganda dan harus terdaftar dalam DPS dan DPT. 

Masih terjadi kemungkinan adanya sisa data ganda yang luput dari penghapusan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota.



Terjadinya

pengurangan

jumlah

penduduk

Kab/Kota

secara

signifikan sehingga mempengaruhi jumlah kursi Anggota DPRD B. Saran Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana diuraikan di atas, maka beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain : a.

Terkait pengelolaan pendaftaran penduduk : 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan orang asing agar pelaporan orang asing dapat tercatat dengan baik, dalam pindah datang penduduk juga pelayanan dokumen bagi warga asing antar dinas dan

instansi

mengoptimalkan

lainnya

guna

Koordinasi

memberikan

Penangan

informasi

Masalah

serta

Administrasi

Kependudukan bersama-sama serta memberikan data guna kemajuan pembangunan dan pengambil kebijakan.

BAB IV

98




Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan mengoptimalkan pendaftaran pindah datang penduduk antar negara serta penduduk pelintas batas di perbatasan antar negara di Provinsi Kalimantan Barat, kepada Pemerintah Pusat (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri) agar

dapat

mengkoordinasikan

dengan

Kementrian

maupun

instansi terkait permasalahan pengurusan SKPLN. 

Dalam mengatasi permasalahan penempatan petugas pendaftaran pada kantor/pos lintas batas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia (Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu) harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana di Pos Lintas Batas antar Negara untuk menunjang pelayanan pada bidang administrasi kependudukan baik yang masuk wilayah NKRI maupun yang keluar (TKI, mengikuti pendidikan di luar negeri dan lain-lain).

b.

Terkait pelayanan pencatatan sipil di daerah antara lain : 

Dalam menyikapi setiap permasalahan yang masih ditemukan disetiap penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di daerah sebagaimana telah di inventarisir, diharapkan segera mendapat respon dari Kementrian Dalam Negeri dengan mengambil langkahlangkah segera mengkaji ulang dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.



Fasilitasi dan pembinaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya koordinasi

dan

sosialisasi

tentang

tertib

penyelenggaraan

pencatatan perkawinan kepada Para Pemuka Agama guna memfasilitasi

pencatatan

perkawinan

dan

penerbitan

Akta

Perkawinannya.

BAB IV

99


 Melaporkan tentang langkah klarifikasi terhadap data penduduk yang

telah

melepaskan

mengkoordinasikan

tentang

kewarganegaraan kendala

yang

RI

ditemui

dan dalam

pelaksanaannya kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. 

Perlu dilakukannya Pembinaan dan Sosialisasi Permendagri No. 68 Tahun 2012 kepada Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota ditingkatkan pemahamannya mengenai pentingnya pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dan

mempunyai

persepsi

yang

sama

mengenai

pelaporan

penyelenggaraan pencatatan sipil. 

Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar terus melakukan peningkatan kualitas SDM pelaksana teknis pelayanan pencatatan sipil dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan bimtek yang dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat cq. Ditjen Adminsitrasi Kependudukan Depdagri ataupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai keahlian di bidang IT .



Mengadakan sidang keliling dan sidang kolektif untuk mengurangi beban masyarakat akan tingginya biaya pengurusan akta kelahiran bagi kelahiran terlambat yang melampaui batas waktu 1 Tahun.

c.

Terkait penyelesaian perekaman e-KTP di 10 Kabupaten di Kalbar antara lain : 

Untuk

mengantisipasi

kerusakan

berkepanjangan

tanpa

penanganan yang cepat dan tepat terhadap peralatan perekaman e-KTP dan jaringan komunikasi data e-KTP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Kependudukan dan Capil berinisiatif untuk memfasilitasi masalah tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Konsorsium PT. Quadra dan PT. Indosat agar sekiranya dapat membantu memberikan pendampingan teknis penanganan kerusakan ringan peralatan e-KTP dan mengatasi gangguan ringan pada jaringan komunikasi data e-KTP. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bilama terjadi kerusakan peralatan atau terjadi

BAB IV

100


gangguan jaringan komunikasi data yang sifatnya ringan maka bisa diatasi secara mandiri oleh administrator database atau operator eKTP di Kecamatan tanpa menunggu datangnya pihak konsorsium untuk turun ke lapangan dikarenakan sangat terbatasnya waktu dan tenaga teknis perwakilan konsorsium PT. Quadra dan PT. Indosat untuk wilayah Kalimantan Barat. Selain memberikan pinjaman ruangan untuk menampung peralatan e-KTP yang rusak, Biro Kependudukan dan Capil juga aktif berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Capil Kemendagri serta pihak konsorsium terkait dengan peralatan rusak yang sudah dikirim ke Jakarta namun belum dikembalikan ke daerah. 

Untuk meningkatkan target pencapaian perekaman e-KTP di Kabupaten/Kota,

Biro

Kependudukan

dan

Capil

terus

aktif

mensosialisasikan pelaksanaan Program e-KTP melalui berbagai media dan kesempatan yang dapat dipergunakan oleh para pejabat dilingkungan

Biro

mensosialisasikan

Kependudukan

Program

e-KTP

dan

kepada

Capil

untuk

masyarakat

luas

diantaranya melalui pemasangan poster, baliho penyebaran leaflet dan

booklet

pelayanan

administrasi

kependudukan

(e-KTP),

sosialisasi melalui media cetak harian lokal Borneo Tribun, dialog interaktif di stasiun TVRI Kalbar dan Ruai TV Pontianak. 

Terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan dukungan

anggaran

yang

memadai

dan

perhatian

kepada

pelaksana program e-KTP mulai dari Dinas Kependudukan dan Capil, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW yang semuanya terlibat dalam proses mobilisasi massa, pendistribusian fisik e-KTP dan lain sebagainya, mengingat besarnya beban tugas yang diemban dalam rangka mewujudkan ketunggalan jati diri penduduk Indonesia dan terbangunnya database kependudukan nasional yang valid dan akurat.

BAB IV

101


d.

Terkait Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) : 

Meningkatkan intensitas koordinasi antar pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Pusat

untuk

mengkonsultasikan dan memfasilitasi segala bentuk permasalahan teknis yang dihadapi daerah dalam rangka mengimplementasikan program SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pengolahan data kependudukan. 

Melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan teknis penerapan SIAK di daerah dengan mendatangkan Narasumber dari Ditjen Kependudukan dan Capil sebagai upaya menyatukan persepsi dan langkah dalam penerapan SIAK, mengingat kedepannya data hasil dari pelayanan SIAK akan menjadi data yang harus digunakan oleh seluruh instansi pemerintah lainnya dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan sehingga upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengolahan data kependudukan melalui SIAK harus terus ditingkatkan.

e.

Terkait penyediaan data kependudukan (DAK2 & DP4) dlm rangka mendukung Pemilu 2014 : 

Peningkatan sosialisasi dan pendekatan kepada berbagai pihak dan elemen masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung di Kab/ Kota dan Provinsi, untk mendukung Pemilu Legislatif di Kalbar ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, damai dan sukses.



Melakukan

kesiapsiagaan

dan

deteksi

dini

serta

tindakan

pencegahan dari pihak POLRI termasuk pihak keamanan dalam rangka menciptakan rasa memberikan

perlindungan

aman,

tertib dan kondusif

kepada

masyarakat

serta selama

berlangsungnya proses Pemilu Legislatif di Kalbar ini. 

Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan dan menggunakan Hak Pilihnya sebaik mungkin

BAB IV

102


untuk memilih Wakil di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota untuk 5 tahun ke depan. Diharapkan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Biro Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Biro Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan upayaupaya perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Kependudukan dan Catatan Sipil di masa mendatang secara berkelanjutan.

BAB IV

103

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

Recommend Documents