LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dapat disusun dan direalisasikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, maka kepada Tim Penyusun LKjIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, disampaikan terima kasih. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua. Boyolali,

Maret 2016

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI

PURWANTO, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19660608 199303 1 007

ii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................................................. i KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1

Gambaran Umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi .............. 1

1.2

Latar Belakang Penyusunan LjKIP ............................................................. 5

1.3

Tujuan Penyusunan dan Kegunaan Dokumen ........................................... 6

1.4

Dasar Penyusunan LKjIP ............................................................................ 7

1.6

Sistematika Penyajian LjKIP ...................................................................... 7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 9 2.1 Visi dan Misi Dinsosnakertrans 2011-2015 .................................................... 9 2.2 Rencana Strategis 2011-2015 ........................................................................ 10 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2011-2015 ...................................................... 11 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015 ......................................................................... 14 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2015 ...................................................................... 17

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 20 3.1

Hasil Pengukuran Kinerja .......................................................................... 20

3.2

Realisasi Anggaran .................................................................................... 30

PENUTUP ............................................................................................................ 33 4.1

Kesimpulan .................................................................................................. 33

4.2

Saran .......................................................................................................... 33

LAMPIRAN ........................................................................................................................... 35

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Pendahuluan Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2014, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari Sekretariat, 4 kepala bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD BLK. Jumlah pegawai secara keseluruhan 100 orang PNS dan 2 orang PTT. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan

di

bidang

penanggulangan masalah sosial, pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015 adalah “Mewujudkan manusia karya menuju masyarakat sejahtera“. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali melaksanakan misi: 1) memberikan

pelayanan

administrasi

melalui

perencanaan/

pelaporan,

penganggaran, kepegawaian dan urusan umum; 2) memberdayakan

masyarakat

melalui

pembinaan

pelatihan

ketrampilan

penempatan dan perluasan kerja;

iv

3) memberdayakan calon transmigran melalui pembinaan, pengarahan dan pemindahan; 4) mengembangkan Hubungan Industrial, Syarat kerja, pengupahan, organisasi pekerja/pengusaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja; 5) memberikan perlindungan tenagakerja melalui norma kerja, Jamsostek, norma K3 dan lingkungan kerja;dan 6) meningkatkan taraf kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah sosial (PMKS). Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 52 (Lima puluh dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.649.669.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 3 Sasaran yaitu Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dan terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Akuntabiltas Kinerja Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 Sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 112,55%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100%, sehingga dikategorikan baik. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran:

NO

SASARAN

NILAI CAPAIAN KINERJA

1

Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka

123,33 %

2

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

114,33 %

3

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokrastis

100 %

v

D. Simpulan dan Saran Secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebesar 112,55 % (kategori Sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014

yaitu sebesar 111,37%

sebesar Rp.7.371.470.000,-

dan terealisasi

Rp.6.877.511.345,- Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah dengan Anggaran Rp.4.649.669.000,-, dan terealisasi sebesar Rp.4.112.360.115,dengan penyerapan anggaran sebesar 88,44% atau efisiensi sebesar 11,56%. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih baik dan akuntabel, antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI A. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi Dasar hukum berdirinya organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 5 Nopember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Menurut Peraturan Daerah tersebut,

Susunan

Organisasi

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Kepala 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Keuangan c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 3. Bidang Sosial terdiri dari : a. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial b. Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja c. Seksi Perluasan Kerja 5. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan b. Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Kesejahteraan c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 6. Bidang Transmigrasi terdiri dari : a. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi b. Seksi Pemindahan 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. UPTD

LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1. Tugas Pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan masalah sosial dan pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi. 2. Fungsi Organisasi a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : (terlampir).

C. Kondisi Sumber Daya Manusia 1. Data Kepegawaian berdasarkan Eselon Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon II.a

II.b

III.a

III.b

IV.a

IV.b

V.a

V.b

Jml

-

1

0

4

15

1

-

-

21

Fungsional - Pengawas Ketenagakerjaan - Perantara/ mediator - Pengantar kerja - Instruktur Jumlah

= 7 = 0 = 5 = 28 = 40

Orang Orang Orang Orang Orang

= 39 = 2 = 41

Orang Orang Orang

Staf Pegawai Tidak Tetap Jumlah


2

2. Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/ Ruang

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)

-

Pembina Tingkat I (IV/b)

1

Pembina (IV/a)

16

Penata Tingkat I (III/d)

33

Penata (III/c)

9

Penata Muda Tingkat I (III/b)

28

Penata Muda (III/a)

2

Pengatur Tingkat I (II/d)

1

Pengatur (II/c)

3

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

3

Pengatur Muda (II/a)

2

Juru Tingkat I (I/d)

1

Juru (I/c)

-

Juru Muda Tingkat I (I/b)

1

Juru Muda (I/a)

-

Jumlah :

100

3. Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil

PTT

Jumlah

1

Laki-laki

65

2

67

2

Wanita

35

-

35

Jumlah

100

2

102

Pegawai Negeri Sipil

PTT

Jumlah

4. Data Kepegawaian berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

1

Pasca Sarjana (S2)

7

-

7

2

Sarjana (S1)

46

-

46

3

D3

8

-

8

4

D2

2

-

2

5

D1

0

-

0

6

SLTA

32

-

32

7

SLTP

2

-

2

8

SD

3

2

5

100

2

102

Jumlah LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

3

D.

Kondisi sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan yang terdiri dari bangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana inventaris lainnya yang terinci sebagai berikut: 1. Bangunan Kantor a. Bangunan Kantor Baru (Induk) Dinsosnakertrans Jl.Nusantara, Kemiri, Boyolali b. Bangunan Kantor (UPTD LBK) Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Siswodipuran Boyolali/ rusak ringan c.

Bangunan Kantor (UPTD BLK) Randusari, Teras, Boyolali, Kondisi baik.

2. Kendaraan Dinas a. Kendaraan Roda 4 No

Spesifikasi

Jumlah

Tahun

Keadaan Barang

Asal Perolehan Barang

1

2

3

4

5

6

1.

Toyota Kijang Inova

1

2007

B

Pembelian

2.

Mitsubishi L 300 DP

1

2002

B

Pembelian

3.

Toyota Avanza

1

2004

B

Pembelian

4.

Suzuki Carry 1,5

1

2004

RR

Pembelian

5.

Mobil Box KIA

1

1996

RR

Hibah

6.

Isuzu ELF Euro II

1

2009

B

BMN

7.

Mitsubishi Strada

1

2010

B

BMN

8.

Isuzu ELF K3

1

2012

B

Milik Pusat

Total

8

Tahun

Keadaan Barang


3

4

5

6

b.

Kendaraan Roda 2

No

Spesifikasi

1

2

Jumlah

1.

Honda C 100

1

1992

RR

Pembelian

2.

Honda MCB

1

1994

B

Pembelian


4

No

Spesifikasi

1

2

Jumlah

Tahun

Keadaan Barang


3

4

5

6

3.

Honda Supra Fit

1

2004

B

Pembelian

4.

Honda GL Pro

1

1996

B

Pembelian

5.

Honda C 100

1

1996

B

Pembelian

6.

Suzuki A 100

1

1990

RB

Pembelian

7.

Suzuki A 100

1

1982

RB

Pembelian

8.

Honda Revo Racing

1

2009

B

Pembelian

9.

Honda MCB 100

1

2003

B

Pembelian

10.

Honda C 100

1

1993

B

Pembelian

11.

Honda Supra X 125

1

2009

B

Pembelian

12.

Honda MCB 100

1

2002

B

Pembelian

13.

Honda Supra X 125

1

2011

B

Pembelian

14.

Honda Supra X 125

1

2012

B

Pembelian

Jumlah Nopol AD - D

14

15.

Honda MCB 1991

1

1991

B

Milik Pem Prov

16.

Honda C 100

16

1997

RR

Eks. Depsos

17.

Honda MCB 100

1

1995

RB

Eks. Depsos

18.

Honda MCB 100

1

1996

RR

Eks. Depsos

Jumlah Plat Non AD -D

19

Total

33

-

3. Sarana Meubelair Sarana meubelair sudah mencukupi namun kondisinya sebagian kurang baik, sehingga perlu diperbaiki dan ditambah. Fasilitas peralatan kerja, baik yang berupa alat elektronik (komputer, Lap Top, printer, Handycam, Wireless, Telephone/ Fax.) maupun mesin ketik manual sudah mencukupi dengan kondisi/ keadaan sebagian baik dan sebagian lagi kurang baik

1.2 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP Guna lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

5

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2016. LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen PK/ TAPKIN merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN DAN KEGUNAAN DOKUMEN LKiJP Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai: 1.

Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

2.

Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.

Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


6

1.4

DASAR PENYUSUNAN LKjIP Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi antara lain: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

29

Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125)

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015

6.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP Sistematika penyusunan LKjIP sebagaimana mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF Bab. I PENDAHULUAN 1.1

Gambaran Umum Organisasi

1.2

Latar Belakang Penyusunan LKjIP

1.3

Tujuan Penyusunan dan Kegunaan LKjIP


7

1.4

Dasar Penyusunan LKjIP

1.5

Sistematika Penyajian LkjIP

Bab. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1

Visi dan Misi 2011-2015

2.2

Rencana Strategis Tahun 2011-2015

2.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015

2.4

Rencana Kinerja Tahunan 2015

2.5

Penetapan Kinerja 2015

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Hasil Pengukuran Kinerja

3.2

Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP 4.1

Simpulan

4.2

Saran

LAMPIRAN


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

VISI DAN MISI Visi dan misi Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut : a. Visi Situasi atau keadaan “ideal” yang diinginkan pada masa mendatang (jangkauan 5 tahun), sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta

posisi

(setting)

Dinsosnakertrans

di

masa

depan

yaitu

“Terwujudnya Manusia Karya Menuju Masyarakat Sejahtera”, yang akan ditempuh melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan. b. Misi Merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (beneficiaries), apa kompetensi utama dinas, dan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Dinsosnakertrans agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Misi Dinsosnakertrans adalah sebagai berikut: 1. Memberikan

pelayanan

Administrasi

melalui

Perencanaan/

Pelaporan, Pemagangan, Kepegawaian dan Urusan Umum 2. Memberdayakan

Masyarakat

melalui

Pembinaan

Pelatihan,

Penempatan, dan Perluasan Kerja 3. Memberdayakan

Calon

Transmigrasi

melalui

Pembinaan,

Pengerahan dan Pemindahan 4

Mengembangkan Hubungan Industrial, Syarikat kerja, Pengupahan, Organisasi Pekerja/ Pengusaha dan meningkatkan Kesejahteraan Pekerjaan

5. Memberikan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Norma Kerja dan Jamsostek, Norma K3 dan Lingkungan Kerja 6. Meningkatkan tarap kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan Partisipasi terhadap Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


9

2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015 Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 sebagai berikut:


10

1

1.500 1.750 2.000

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE3 4 5 7 8 9

%

event

Orang

10

Tabel 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2015

1

4.47

%

81

Terciptanya iklim usaha Menurunnya tingkat Pencari kerja yang ditempatkan via PJTKI 1.000 dan iklim investasi pengangguran yang kondusif dalam terbuka Kepesertaan promosi investasi baik regional 1 rangka menciptakan maupun nasional lapangan kerja seluasluasnya Persentase tingkat pengangguran 5.55

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

SATUAN

1.250

1

4.8

desa

INDIKATOR KINERJA

1

82.51 82.55 82.27

5.09

8

orang

SASARAN

5.34

8

40

KK

TUJUAN

83.11

8

40

45

NO

6

30

45

Mou

2 6

30

40

3

1 5

Jumlah desa yang menangani 5 kesejahteraan sosial masyarakat

40

3

4

Jumlah penyandang cacat dan penyandang 20 masalah sosial yang meningkat keterampilannya

Tingkat Partisipasi angkatan kerja

35

3

3

Jumlah transmigrasi yang ditempatkan

3

2

Jumlah kerja sama dengan daerah dalam 3 penyelenggaraan transmigrasi

1 1.

2.

Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat


11

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2011-2015 lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator Kinerja Utama Dinsosnakertrans sabagaimana yang tertuang dalam dokuman Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011-2015 sebagaimana berikut :


12

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Satuan

5

Penanggungjawab

6

Sumber Data

7

Keterangan

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali 2011-2015

No

4

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

3

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

2

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

1

Dinsosnakertrans

1.

%

Dinsosnakertrans

Pencari kerja yang ditempatkan (via Orang PJTKI)

Prosentase tingkat pengangguran.

%

Jumlah desa yang menangani Desa kesejahteraan sosial masyarakat.

Jumlah kerjasama dengan daerah MOU dalam penyelenggaraan transmigran

Jumlah transmigran ditempatkan

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans

Bidang Sosial

Bidang Sosial

Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi

yang KK

Jumlah penyandang cacat dan Orang masalah sosial yang meningkat ketrampilannya.

Kepesertaan promosi investasi baik Event regional maupun nasional

Tingkat partisipasi angkatan kerja.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

3.1.4. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

4.1.8. Terwujudnya kesejahteraan sosial


13

2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target Tahun 2014 dengan memperhatikan Permensos No 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial dan

Permenakertrans

No.PER.04/MEN/X/2010

tentang

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali selengkapnya tertuang dalam Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana berikut:


14

No 1 1.

2.

3.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2015

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Persentase tingkat pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan via PJTKI

Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional

Tersusunnya laporan tepat waktu

Tercukupinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Tercukupinya sarana pelayanan administrasi perkantoran

40 %

60 %

52 %

70 %

4,47 %

82,27 %

2.000 Orang

95 %

95 %

95 %

Target 4

8.

Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat

40 Orang

Indikator Kinerja 3

1.

Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat keterampilannya

25 KK

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

2.

Jumlah transmigrasi yang ditempatkan


3 MOU

8 Desa

1 Event

tingkat

3.

Jumlah kerjasama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi

80 %

Menurunnya pengangguran terbuka

4.

Prosentase (%) PMKS yang pemenuhan kebutuhan dasar

untuk

5.

60 %

memperoleh bantuan sosial 6.

Prosentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya


15

No 1

3.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif


Prosentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

60 %

80 %

Target 4

7.

Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

80 %

Indikator Kinerja 3

8.

Prosentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

49 %

9.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

45 %

80 %

1.

Besaran kasus yang diselesaiakan dengan Perjanjian Bersama (PB)

41 %

10. Prosentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap

2.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

42 %

40 %

3.

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

11. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

4.

16

2.5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011-2015, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Berikut Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI Target No

Sasaran

(1)

(2)

1.



Indikator Kinerja (3)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(4)

(5)

1.

Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya.

60 %

60 %

2.

Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat.

8 desa

8 desa

3.

Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat keterampilannya.

40 orang

40 orang

4.

Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

80 %

80 %

5.

Prosentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

80 %

80 %

6.

Prosentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap

70 %

70 %

7.

Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

40 %

40 %

17

Target No

Sasaran

(1)

(2)

2.

3.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokrastis


Indikator Kinerja (3)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(4)

(5)

8.

Prosentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

80 %

80 %

9.

Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

60 %

60 %

10. Jumlah transmigran yang ditempatkan.

25 KK

20 KK

11. Jumlah kerja sama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi

3 MOU

3 MOU

1.

Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional

1 event

1 event

2.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

80

80

3.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

70 %

70 %

4.

Pencari kerja yang ditempatkan via PJTKI

2000 orang

2000 orang

5.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

82.27 %

82.27 %

6.


58 %

58 %

7.

Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

61,43 %

61,43 %

8.

Persentase tingkat pengangguran

4.47 %

4.47 %

9.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

45 %

45 %

10.

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

49 %

49 %

11.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

41 %

41 %

12.

Besaran pengujian perusahaan

di

42 %

42 %

1. Terwujudnya gedung asrama Balai Latihan Kerja

1 unit

1 unit

peralatan

18

Sedangkan Program dan Anggaran adalah sebagai beikut: No

Anggaran Sebelum Setelah Perubahan Perubahan

Program

Ket

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

389.664.000

Rp. 416.666.000

APBD

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

213.062.000

Rp. 330.130.000

APBD

3.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp.

14.540.000

Rp.

14.540.000

APBD

4.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Rp.

216.610.000

Rp. 456.955.000

APBD

5.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp.

305.784.000

Rp. 305.784.000

APBD

6.

Pembinaan anak terlantar

Rp.

24.609.000

Rp.

24.609.000

APBD

7.

Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.

Rp.

94.555.000

Rp.

94.555.000

APBD

8.

Pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Rp.

59.275.000

Rp.

59.275.000

APBD

9.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Rp.

161.066.000

Rp. 186.066.000

APBD

10.

Pengembangan wilayah transmigrasi

Rp.

308.650.000

Rp. 387.460.000

APBD

11.

Peningkatan Kualitas dan Produkifitas Tenaga Kerja

Rp. 1.437.349.000

Rp. 1.437.349.000

APBD

12.

Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp.

572.803.000

Rp. 572.803.000

APBD

13.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp.

363.477.000

Rp. 363.477.000

APBD

TOTAL

Rp. 4.381.409.000

Rp. 4.649.669.000

APBD


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Mengukur kinerja adalah menghitung

kuantitas/ kualitas keluaran

(output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2015). Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2015) dan DPA Perubahan tahun 2015. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 dan DPA Perubahan 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran

pencapaian

kinerja

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada tahun anggaran 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan 4 (empat) skala pengukuran dengan rumus dan kategori sebagai berikut :


20

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja

=

Realisasi Rencana

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja

=

Rencana – (Realisasi-Rencana) Rencana

X 100%

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %

= Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B) c. 56% sampai 75 % = Cukup (C) d. Kurang dari 55 %

= Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.


21

Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Indikator kinerja 1

Realisasi Tahun Target Target Satuan Renstra RPJMD 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7

1

Kepesertaan promosi event investasi baik regional maupun nasional

1

1

1

1

2

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

-

-

-

-

3

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

-

-

-

4

Pencari Kerja yang orang ditempatkan (via PJTKI)

2000

2000

3371

5

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

82,27

82,27

6


%

-

-

-

7

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

%

-

-

-

8

Prosentase pengangguran

tingkat

%

4,47

4,47

5,19

5,67

9

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

%

-

-

-

10 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

%

-

-

11 Besaran pemeriksaan perusahaan

%

-

12 Besaran pengujian peralatan di perusahaan

%

-

1

1

1

100,00

B

79,61

80

79,02

97,78

B

59,06 73,02

74,8

70

83,27

118,96

A

4072

2793

3974

2000

3.863

193,15

A

84,46 78,85

72,6

76,27

82,27

74,82

90,94

B

75

100

58

100

172,4

A

36

61,43

42,59

69,33

C

2,67

5,46

4,47

4,95

89,26

B

65

90

77

45

100

222

A

-

46

100,9

84

49

87,40

178,37

A

-

-

30

43,17

62,7

41

42,23

103

A

-

-

19

19

38,8

42

18,80

44,76

D

123,33

A

Capaian rata-rata

1

Target Realisasi Capaian Kate Tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2015 8 9 10 11

100

34,43 20,09

%

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka meliputi 12 (dua belas) indikator kinerja pokok dengan capaian kinerja yang berbeda. Secara keseluruhan (rata-rata) 123,33% (Kategori : Sangat Baik); 1. Kepesertaan Promosi Investasi Baik Regional Maupun Nasional a. Indikator ini pada tahun 2015 dengan target 1 event, terealisasi 1 event atau capaian kinerja sebesar 100%, indikator ini dapat tercapai dengan mengundang para pengguna tenaga kerja untuk menyampaikan kepada

masyarakat

tentang

kebutuhan

jumlah

dan

kualifikasi

keterampilan tenaga kerja, bentuk kegiatan penjaringan pencari kerja, LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

22

dan lain sebagainya terkait dengan perkerjaan yang dibutuhkan. Capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya sama-sama tercapai 100%, dengan demikian target Renstra pada tahun 2015 sebesar 1 even dapat tercapai, karena kegiatan ini rutin diadakan dan dianggarkan setiap tahunnya. Tujuan penyelenggaraan event ini adalah untuk menginformasikan secara detail dan menjaring pencari kerja agar lebih mudah mengakses pekerjaan sesuai dengan kriteria atau kemampuan

masing-masing

pencari

kerja.

Pelaksanaan

event

dilakukan pada saat kelulusan anak sekolah yang dimungkinkan siap untuk

berkerja,

pemanfaat

moment

tersebut

bertujuan

agar

memperoleh peminat pencari kerja lebih banyak daripada dilaksanakan pada waktu lain. b. Program

Peningkatan

Kualitas

dan Produktifitas Tenaga

Kerja

dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan : 1) Penyusunan data base tenaga kerja daerah 2) Pembangunan bala latihan kerja 3) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 4) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Program ini digunakan untuk mengukur kinerja dan untuk memenuhi target kinerja, sehingga pelaksanaan program/ kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. c. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah dimana dalam mengukur kinerja masih harus memperhitungkan outcome dari kegiatan lain, sehingga program/ kegiatan guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada RPJM sesuai namun tidak sepenuhnya dapat mengukur kinerja tersebut. d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah perlu dilakukan evaluasi dan mensinkronkan program/ kegiatan yang dilaksanakan sehingga tepat sasaran dan/ atau dapat mengukur kinerja secara langsung. 2. Pencari Kerja yang Ditempatkan (via PJTKI) a. Indikator Pencari Kerja yang ditempatkan (via PJTKI) pada tahun 2015 dengan target 2.000 orang, terealisasi 3.863 orang atau capaian kinerja 193,15%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat dan para LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

23

pencari kerja, mangadakan job canvassing dan job market fair. Penyelenggaraan program/ kegiatan bagi para pencari kerja yang ditempatkan (via PJTKI) dilaksanakan dengan memberikan informasi kepada masyarakat dari perusahaan-perusahaan pencari kerja melalui media-media yang tentunya sudah mendapat izin dan mengenai verifikasi dari Dinsosnakertrans. Penyampaian informasi juga dilakukan oleh pihak Dinsosnakertrans melalui sosialisasi pada tingkat kecamatan se-Kabupaten Boyolali, publikasi melalui leaflet dan spanduk. Pencari kerja atau yang membutuhkan lowongan pekerjaan yang ditempatkan (via PJTKI) adalah masyarakat yang terdaftar pada Dinsosnakertrans melalui pelayanan AK1 sudah mendaftar dan lolos seleksi dari perusahaan pencari kerja sesuai dengan kriteria pekerjaan. b. Anggaran yang digunakan dalam program/ kegiatan pencari kerja yang ditempatkan (via PJTKI) adalah sebesar Rp. 572.803.000,- dan target penempatan pencari kerja tahun 2015 yang telah ditetapkan sesuai RPJM adalah sebanyak 2.000 orang yang terealisasi sebanyak 3.863 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 544.162.703,-. Dengan demikian efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 286.402.297,atau efisiensi sebesar 5%. Adapun jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 9.071 orang, sedangkan lowongan yang tersedia sampai akhir tahun 2015 sebanyak 13.838. c. Pencapaian kinerja pada indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 targetnya adalah 1.750 orang dan realisasinya 3.974 orang atau capaian kinerja sebesar 227.05%. d. Usaha yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan kontinyu dan intens memberikan pengarahan, sosialisasi dan pengumuman terhadap masyarakat pencari kerja agar mereka lebih mudah mengakses dan mengetahui berbagai informasi terkait pekerjaan. Selain hal tersebut, kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan sesuai dengan RPJM adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan 4) Penyiapan tenaga kerja siap pakai 5) Pengembangan

kelembagaan

produktivitas

dan

pelatihan

kewirausahaan LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

24

6) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 7) Monitoring evaluasi dan pelaporan 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja a. Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015 dengan target 82,27% terealisasi 74,82%, atau capaian kinerja 90,94%, keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini tidak dapat 100% karena jumlah angkatan kerja lebih kecil dari yang ditargetkan selain itu juga disebabkan peningkatan jumlah penduduk. Hal lain yang juga menyebabkan pencapaian tidak 100% adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari pekerjaan, kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi pola masyarakat seperti lebih memilih bekerja on line dengan memanfaatkan teknologi, tingkat pendidikan yang cenderung kurang terutama bagi masyarakat ekonomi miskin dan anak putus sekolah sehingga mereka tidak mampu bekerja. b. Tahun 2014 target indikator tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 82,55% dengan realisasi 76,27% atau dengan capaian sebesar 92.39%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 92,39% dapat disimpulkan adanya kenaikan pencapaian kinerja sekalipun pencapaian kinerja tidak mencapai 100%. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk pengukuran indikator diatas dilaksanakan dengan 6 (enam) kegiatan : 1) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2) Kerjasama pendidikan dan pelatihan 3) Penyiapan tenaga kerja siap pakai 4) Pengembangan

kelembagaan

produktivitas

dan

pelatihan

kewirausahaan 5) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan c. Program ini dapat mengukur kinerja, namun belum berhasil memenuhi target kinerja, namun secara umum program/ kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. d. Usaha yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mencari pekerjaan daripada hanya

sekedar

di

rumah

atau

menganggur,

mempermudah

memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan bagi masyarakat, LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

25

serta dengan menjalin hubungan baik bagi perusahaan pencari kerja agar Dinsosnakertrans menjadi media yang terpercaya. 4. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka a. Indikator kinerja tahun 2015 dengan target 4,47% dan terealisasi 4,95% atau dengan capaian kinerja sebesar 89,26%. Pelaksanaan program/ kegiatan dilakukan dengan berbagai cara untuk mempermudah pencari kerja mengakses lowongan pekerjaan antara lain dengan pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari kelengkapan atau surat keterangan bagi para pencari kerja yang merupakan syarat untuk mencari

pekerjaan,

pembebasan

biaya

dalam

membuat

surat

keterangan pencari kerja (Kartu Kuning/ AK 1), sistem yang cepat, tepat dan akurat serta pelayanan prima yang dilakukan oleh pihak Dinsosnakertrans. b. Tingkat pengangguran meningkat karena banyak hal, antara lain adalah adanya anak-anak putus sekolah, jumlah peminat pencari kerja yang menurun, sikap masyarakat yang malas untuk bekerja, juga dapat disebabkan karena faktor perusahaan pencari kerja yang melakukan efisiensi terhadap jumlah pegawai. Tentunya masalah tersebut menjadi kompleks dan perlu penanganan lebih detail dan serius dengan dukungan dari seluruh program pemerintah serta dukungan dan peran aktif masyarakat itu sendiri. c. Solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans antara lain adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat

agar semangat

kerja masyarakat

lebih

meningkat,

perbaikan program pada Balai Latihan Kerja agar lebih maju yang tentunya akan banyak berdampak positif terhadap anak didik, masyarakat maupun perusahaan pencari kerja, serta peran aktif pemerintah dalam mendukung program/ kegiatan pengurangan tingkat pengangguran masyarakat. d. Program/ kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan kegiatan : 1) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 2) Fasilitasi

penyelesaian

prosedur,

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial 3) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan


26

4) Sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan 5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Program ini

dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target

kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Sasaran 2 : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indikator kinerja 1 1

Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya

2

Target Target Satuan Renstr RPJMD a 2015 2015 2 3 4 %

Realisasi Tahun 2011

2012

2013

5

6

7

2014


-

-

-

51

65,3

76,46

60

91

151,6

A

Jumlah desa yang desa menangani kesejahteraan sosial masyarakat

8

8

10

15

9

8

8

8

100

B

3

Jumlah penyandang orang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat keterampilannya

40

40

12

10

30

40

40

40

100

B

4

Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

%

-

-

-

43

55,3

23,83

80

142,04

177,55

A

5

Prosentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

-

-

-

100

100

100

80

100

125

A

6

Prosentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap

%

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

7

Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

%

-

-

-

16

33,3

48,32

40

73

182,5

A

8

Prosentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

%

-

-

-

50

50

100

80

92,30

86,67

B


27

Target Target Satuan Renstr RPJMD a 2015 2015 2 3 4

Indikator kinerja 1 9

Realisasi Tahun 2011

2012

2013

5

6

7

2014


Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasaran pelayanan kesejahteraan sosial

%

-

-

-

81

69,23

64,3

60

100

166,67

A

10 Jumlah transmigran yang ditempatkan

KK

45

45

29

25

13

4

25

5

20

K

3

3

1

3

2

1

3

1

33,33

K

114,3

A

11 Jumlah kerja sama MOU dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi Capaian rata-rata

%

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat meliputi 11 (sebelas) indikator kinerja pokok dengan capaian kinerja yang berbeda. Indikator tersebut merupakan 4 indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali dan 7 indikator dalam SPM bidang sosial. Akan tetapi satu indikator menunjukkan angka nol karena tidak ada kegiatan. Sehingga secara keseluruhan (rata-rata) 114,3% (Kategori : Sangat Baik); 1) Indikator kinerja jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial mayarakat a. Target dari indikator kinerja jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat adalah 8 desa, terealisasi 8 desa atau capain kinerja 100%. Cara mencapainya dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait (kepala desa, PSM,TKSK), bentuk kegiatan penyuluhan dan monitoring pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di 8 desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat. b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mengukur indikator diatas adalah : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

lainnya, dilaksanakan dengan kegiatan : Fasilitasi Manajemen Bagi Keluarga Miskin. 2. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial,

dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu : -

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

-

Peningkatan

jenjang

kerjasama

pelaku-pelaku

usaha

kesejahteraan masyarakat LKjIP DINSOSNAKERTRANS 2015

28

-

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

-

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Program ini dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/ kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Indikator kinerja Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat ketrampilannya a. Target dari indikator kinerja meningkatnya ketrampilan para penyandang cacat dan penyandang masalah sosial 40 orang, target tersebut dapat tercapai, realisasi 40 orang, capaian kinerja 100 %. Cara mencapainya melalui kegiatan pelatihan ketrampilan berupa pelatihan/ kursus menjahit bagi penyandang cacat dan memberikan bantuan berupa mesin jahit dan dynamo. Dibanding tahun sebelumnya pencapaiannya tetap 100% karena jumlah yang ditargetkan selalu tercapai. b. Program/ kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

dilaksanakan dengan kegiatan : - Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; - Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana; - Peningkatan

kualitas

pelayanan,

sarana,

dan

prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; - Penanganan

masalah-masalah

stategis

yang

menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa terlantar. 2.

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

3.

Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.

Program-program ini dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. c. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tidak ada. 3) Indikator kinerja Jumlah transmigran yang ditempatkan


29

Program/ kegiatan peningkatan transmigran telah berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun yaitu sebanyak 5 KK. Hal tersebut sesuai dengan kuota yang diberikan dari pemerintah pusat akan tetapi tidak sesuai dengan yang ditargetkan di daerah. Target penempatan transmigrasi tahun 2015 sebanyak 25 KK terealisasi sebanyak 5 KK sehingga capaian hanya 33,33%. Penempatan trasmigran sebanyak 5 KK di Desa Ayu molingo Kecamatan Pulu Bala Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo Keberhasilan program/ kegiatan ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan tidak hanya sejumlah 5 KK yang ditransmigrasikan. Namun karena keterbatasan kuota dan dana dari pemerintah yang hanya menetapkan 5 KK ,tentunya membatasi

jumlah

masyarakat

yang

mengikuti

transmigrasi

yang

sebenarnya dapat mencapai lebih dari 5 KK. Program/ kegiatan yang dilaksanakan

yaitu

program

pengembangan

wilayah

transmigrasi,

dilaksanakan dengan kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

3.2. Realisasi Anggaran

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

1

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan ketenagakerjaan

data

base

6.100.000

5.616.000

96,29

1.000.000.000

977.296.150

97,73

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

67.249.000

65.907.000

98

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

329.000.000

317.360.250

96,46

Pemeliharaanrutin/ berkala sarana prasarana BLK

35.000.000

34.504.550

98,58

20.458.000

20.344.550

99,45

bursa

217.245.000

212.689.474

97,90

Kerja sama pendidikan dan pelatihan

56.900.000

51.246.750

90,06

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

41.953.000

39.282.200

93,63

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyususnan informasi bursa tenaga kerja Penyebarluasan tenaga kerja


informasi

30

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

Pengembangan produktivitas kewirausahaan

kelembagaan pelatihan

29.227.000

28.667.500

98,09

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

173.075.000

160.923.100

92,98

33.945.000

31.009.129

91,35

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

59.300.000

45.078.800

76,02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

22.618.000

22.618.000

100

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

88.063.000

82.268.000

93,42

Sosialisasi berbagai pelaksanaan ketenagakerjaan

peraturan tentang

36.656.000

34.926.000

95,28

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

5.680.000

5.185.000

91,85

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.000.000

4.918.000

91,29

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

241.610.000

84.144.250

34,83

Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan

215.345.000

166.683850

77,40

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

24.700.000

23.052.000

93,33

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

33.473.000

32.772.500

97,91

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

18.456.000

15.411.750

83,51

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

109.437.000

106.730.250

97,53

dan

Monitoring evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2

Terwujudnya kesejahteraan Sosial Masyarakat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


31

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

17.400.000

15.783.750

90,71

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

125.697.000

122.301.250

97,30

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

43.988.000

42.850.150

97,39

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

40.000.000

38.292.500

95,73

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat, darurat dan kejadian luar biasa

59.336.000

55.519.200

93,57

Monitoring evaluasi dan pelaporan

19.353.000

11.027.500

56,98

94.555.000

84.311.300

89,17

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

34.625.000

33.339.250

96,29

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik kesejahteraan sosial masyarakat

24.650.00

23.281.750

94,45

387.460.000

279.896.976

72,24

4.700.000.000

4.498.543.595

6.845.877.000

6.440.771.988

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Program Pengembangan Transmigrasi

Wilayah

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 3.

Terwujudnya tatapemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana

dan

Pembangunan Gedung Kantor

JUMLAH


94,08

32


33

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 melaksanakan 3 sasaran dengan 24 indikator program, dapat dirinci sebagai berikut : 1. Sasaran menurunnya pengangguran terbuka dengan 12 indikator hasil capaian rata-rata 123,33%, kategori amat baik (A); 2. Sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan 11 indikator hasil capaian rata-rata 114,33% kategori amat baik (A); 3. Sasaran terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis dengan 1 indikator hasil capaian rata-rata 100%, kategori baik (B). Secara keseluruhan capaian rata-rata pelaksanaan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebesar 112,55%, kategori amat baik (A), sedangkan capaian rata-rata tahun 2014 sebesar 111,37% kategori amat baik (A). Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 1,18%. Sedangkan dari segi persediaan pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp.4.649.669.000,-, dan terealisasi sebesar Rp.4.112.360.115,-. tahun 2014 sebesar Rp.7.371.470.000,- dan terealisasi Rp.6.877.511.345,-.

4.2 SARAN Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penyusunan LAKIP; 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat, dan meyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;

LKIjP DINSOSNAKERTRANS 2015

34

3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Boyolali,

Maret 2016

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali

PURWANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19660608 199303 1 007

LKIjP DINSOSNAKERTRANS 2015

34

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Recommend Documents