PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

LAKIP Pengadilan Negeri Klaten LKjIP Pengadilan NegeriTahun Klaten2014 Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI KLATEN JL. RAYA KLATEN-SOLO KM. 2, KLATEN

-i-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5161/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember

2015, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2016 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai Laporan

ini

berisi

tentang

dengan

Sistem

Kinerja.

informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi

dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2016 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk

pertanggungjawaban capaian

kinerja,

laporan ini diharapkan

menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran danrencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yan gakan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Klaten, 15

Februari 2016

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN

BONGBONGAN SILABAN, SH.,LLM NIP. 19681225 199212 1 001

-ii-


EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 20102014 yang sudah di review sesuai Renstra 2015 - 2019. dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ),

serta

surat

Sekretaris

Mahkamah

Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember

Agung

Republik

Indonesia

2015, Perihal Penyampaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Klaten berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIPyang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Klaten sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

Tahun

2015.

Dengan

berakhirnya

Tahun

2015,

maka

LkjIP

Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Klaten. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan

amanah

yang

diberikan,

Pengadilan

Negeri

Klaten telah

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”.

-iii-


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................................................................................

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ...........................................................

iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................................

3

C. Sistematika Penyajian....................................................................................................

10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .......................................................

11

1.

Visi dan Misi..................................................................................................................

11

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................................................

11

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok ........................................................................

13

A.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten ....................................................

13

B.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 .................................................................................

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................

15

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ...................

15

B. Analisis

Akuntabilitas

Kinerja

(Diuraikan

pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) ....................................................................................

16

C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................................

44

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................

51

A. Kesimpulan ..................................................................................................................

51

B. Saran-saran .................................................................................................................

53

-iv-


BAB I - PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis. LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MAlSEKl07/SKlIII/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara I kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XIIMPRl1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun -1-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan

diri

pada

posisi

yang

dihormati

dan

disegani

dalam

kehidupan

bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional

mentaati

ketentuan-ketentuan

yang

ada

serta

selalu

berusaha

terus

meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaianpenilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua. Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa

opini,

pengaduan-pengaduan

yang

semua

merupakan

refleksi

kekecewaan

masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

mempertanggungjawabkan

Kinerja

Instansi

pelaksanaan

tugas

Pemerintah, dan

fungsi

berkewajiban serta

untuk

peranannya

dalam

pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Klaten menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014.

-2-


(Gedung Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Jl. Klaten-Solo Km.2 Klaten)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

-3-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Pengadilan

Negeri

bertugasmenyelenggarakan

Klaten peradilan

adalah guna

pelaksana

kekuasaan

menegakkan

hukum

kehakiman dan

yang

keadilan

di

Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten yakni:

1.

Ketua melakukan pengawasan internal mengenai : 1. Ketepatan waktu memulai persidangan . 2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. 3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan 4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang. 5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti . 6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

2.

Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai : 1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya. 2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

3.

Hakim - Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan : 1. Melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

administrasi

perkara

perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri. 2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus. 3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan. 4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum. 5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. 4.

Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, -4-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 mengeluarkan

salinan

putusan,

melaksanakan

eksekusi

putusan

perkara

perdata

yangdiperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 5.

Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

9.

Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Klaten.

10.

Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina

administrasi

Kepegawaian

di

Pengadilan

Pengadilan

Negeri

Klaten,

perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 11.

Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten serta perumusan kebijakan

fasilitasi

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

berdasarkan

peraturan

perundang‐undangan yang berlaku. 12.

Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan

-5-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 13.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten

selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa

mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF . BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Klaten , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAB III Laporan Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klaten serta strategi pemecahan masalah . BAB V Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

-6-


BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan negeri Klaten diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014 dan 2015 - 2019.

1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten. Visi Pengadilan Negeri Klaten mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klaten, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim -7-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 5. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 5. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikcator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas

masyarakat

Pengadilan

Negeri

terhadap

Klaten dalam

peradilan.

Kegiatan

pelaksanaan

Pokok

Program

yang

Peningkatan

dilaksanakan Manajemen

Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk -8-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Klaten.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN Pengadilan Negeri Klaten telah melakukan reviu penetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

-9-


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Klaten, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: aksepbilitas putusan - Banding Hakim - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang efektifitas disampaikan secara lengkap pengelolaan b. Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian perkara didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan aksesibilitas b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik masyarakat terhadap perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on peradilan (acces to line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. justice) Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara kepatuhan terhadap perdata yang berkekuatan hukum tetap yang putusan pengadilan. ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat yang kualitas pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

-10-

TARGET 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%


BAB III – KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Kinerja

adalah

gambaran

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mengenai

tingkat

mewujudkan

pencapaian

sasaran,

pelaksanaan suatu

tujuan,

misi

dan

visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO 1.

2.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding -11-

TARGET

REALISA CAPAIAN SI (%)

100%

5,73%

5,73%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

96,18% 96,90% 109.8% 100% 100%

96,18% 96,90% 109,8% 100% 100%

100%

95,70%

95,70%

0%

4,26%

4,26%

100%

96,00%

96,00%


3.

4.

5.

6.

- Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan pengelolaan secara lengkap penyelesaian b. Persentase berkas yang perkara diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat b. Persentase (amar) putusan terhadap perkara (yang menarik perhatian peradilan (acces masyarakat) yang dapat diakses to justice) secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi kepatuhan atas putusan perkara perdata yang terhadap berkekuatan hukum tetap yang putusan ditindaklanjuti pengadilan. Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

100% 100%

99% 100%

99% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 : 60

1: 60

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

100%

13,0%

13,0%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

B. ANALISIS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Klaten telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

-12-


SASARAN a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

100%

5,70%

5,70%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat

100% 100% 100% 100% 100%

103% 96,9% 109,8% 100% 100%

103% 96,9% 109,8% 100% 100%

91,6%

91,6%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

100% 0%

8,4 %

8,4 %

 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

No. 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada

tahun

2014

pengadilan

Negeri

Klaten

menerima

gugatan

perkara

perdata sebanyak 157 perkara, dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 9 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang dapat diselesaikan secara mediasi dalam tahun 2015 hanya 9 perkara. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani,

sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan

mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian; 4.

Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa -13-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Persentase

Tahun

Jumlah Perkara

Mediasi Berhasil

2013

112

1

0,8 %

2014

154

15

9,7 %

2015

157

9

5,70 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian

Keberhasilan (%)

kinerja pada perkara gugatan

perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2013 dengan capaian 0 , 8 % d a n tahun 2014 sebanyak 9,7 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian 5 , 7 %

 Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi. -14-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 53 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara gugatan diselesaikan seluruhnya sebanyak 53 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2014 sebanyak 4 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara Permohonan diselesaikan seluruhnya sebanyak 4 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

Sisa Gugatan Perdata Sisa Permohonan Perdata

2013 Capaian %

Tahun 2014 Capaian %

2015 Capaian %

100 % 100 %

100% 100%

100% 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan kinerja pada sisa perkara yang

diselesaikan

dari

capaian

tahun

2013

dengan

capai

tahun

2014

sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %. Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2014 sebanyak 53 perkara dan pada Tahun 20145 diselesaikan seluruhnya sebanyak 20 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

-15-


Perkara Sisa Perkara Pidana

2013 Capaian %


2015 Capaian %

100 %

100%

100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

PERKARA Pidana Biasa/Khusus Perdata Gugatan Perdata Permohonan

PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2015 Realisasi Sisa Perkara Target Penyelesaian Penyelesaian 53 53 4

53 53

4

100% 100% 100%

 Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana Perkara gugatan perdata Persentase Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 66 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo/sisa tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 157 perkara, diselesaikan sebanyak 104 perkara dan sisa 53 perkara capaiannya 66 %.

-16-


KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015

No.

Bulan

Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Akhir

53

7

11

49

1

Januari

2

Februari

15

13

51

3

Maret

17

15

53

4

April

15

10

58

5

Mei

17

13

62

6

Juni

15

13

64

7

Juli

12

11

65

8

Agustus

8

14

59

9

September

9

20

48

10

Oktober

14

12

50

11

Nopember

17

18

49

12

Desember

11

12

48

157

162

48

Jumlah

53

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, dan banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi bahkan masih tahap panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar kabupaten Klaten serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

masuk

Perdata Gugatan

112

2013 selesai 112

Capaian %

masuk

100 %

154

2014 selesai 139

-17-

Capaian %

masuk

90%

157

2015 selesai 162

Capaian % 103%


Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 1 0

% dan capaian tahun 2014

dengan capaian tahun 2015 sebanyak 13 %.

Perkara Permohonan Perdata Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 93,0% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 97 perkara, diselesaikan sebanyak 94 perkara dan sisa 4 perkara capaiannya 93,0 %. KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015 No.

Bulan

Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Akhir

4

15

9

10

1

Januari

2

Februari

7

11

6

3

Maret

9

10

5

4

April

7

8

4

5

Mei

6

5

5

6

Juni

5

7

3

7

Juli

4

5

2

8

Agustus

9

6

5

9

September

8

8

5

10

Oktober

8

9

4

11

Nopember

10

6

8

12

Desember

9

10

7

-18-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Jumlah

4

97

94

7

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 atau masuk diakhir bulan Desember masih dalam

taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi

bahkan baru ditentukan tanggal sidangnya yang mana akan disidangkan awal tahun 2016. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

Permohonan

perdata

yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata Permohonan

2013 masuk

selesai

439

453

2014 Capaian % 99%

2015

masuk

selesai

Capaian %

masuk

selesai

106

104

96%

97

94

Capaian % 93%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 3 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 3 %.

Perkara Pidana Biasa Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 93% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 306 perkara, diselesaikan sebanyak 336 perkara dan sisa 53 perkara capaiannya 93 %.

-19-


KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015 Sisa Tahun Bulan Masuk Putus 2014

No. 1

Januari

2

53

Sisa Akhir

31

34

50

Februari

28

32

46

3

Maret

31

36

41

4

April

32

27

46

5

Mei

23

34

35

6

Juni

19

24

30

7

Juli

24

22

32

8

Agustus

34

20

46

9

September

32

34

44

10

Oktober

22

30

36

11

Nopember

17

25

28

12

Desember

13

18

23

306

336

23

Jumlah

53

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Pidana

masuk

Biasa/Khusus 315

2013 selesai 323

Capaian masuk % 92% 353

2014 selesai 328


2015 selesai 336

Capaian % 93%

Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 90% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 306 perkara, diselesaikan sebanyak 336 perkara dan sisa 53 perkara capaiannya 93,59 %.

-20-


Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 6

% dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015

sebanyak 7%.

Perkara Pidana Singkat Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebesar 0% dikarenakan selama tahun 2015 tidak ada perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Klaten.

Perkara Pidana Cepat/Ringan Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 157 perkara, diselesaikan sebanyak 157 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015 No.

Bulan

Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Akhir

0

15

15

0

1

Januari

2

Februari

24

24

0

3

Maret

18

18

0

4

April

10

10

0

5

Mei

15

15

0

6

Juni

19

19

0

7

Juli

10

10

0

8

Agustus

12

12

0

9

September

12

12

0

10

Oktober

11

11

0

11

Nopember

6

6

0

12

Desember

5

5

0

157

157

0

Jumlah

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara cepat/ringan juga karena tidak ada perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 -21-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 sehingga tidak ada yang harus disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bulan Desember tahun 2015 sendiri juga tidak ada yang diakhir bulan jadi bisa terselesaikan. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

pidana

cepat/ringan

yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Pidana

masuk

2013 selesai

Cepat/R

99

99


2014 selesai 120


2015 selesai 157

Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

Perkara Pidana Lalu-lintas Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak

26.057 perkara, diselesaikan sebanyak 26.057 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

-22-


KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015

NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014 0

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1.677

1.677

0

Pebruari

3.592

3.592

0

3

Maret

2.924

2.924

0

4

April

2.734

2.734

0

5

Mei

2.261

2.261

0

6

Juni

2.685

2.685

0

7

Juli

1.246

1.246

0

8

Agustus

1.621

1.621

0

9

September

1.307

1.307

0

10

Oktober

2.529

2.529

0

11

November

2.329

2.329

0

12

Desember

1.152

1.152

0

26.057

26.057

0

JUMLAH

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Lalulintas itu sendiri, juga adanya kemudahan dalam pemberian layanan penyelesaian pelanggaran lalulintas salah satunya melalui Website Pengadilan sehingga para pelanggar mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya.

Perkara Pidana

masuk

2013 selesai

Lalulintas

37.981

37.981

2014 Capaian masuk selesai % 100% 27.663 27.663

2015 Capaian masuk selesai % 26.057 26.057 100%

Capaian % 100%

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

-23-


Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 % .

Perkara Pra Peradilan Persentase Perkara Pidana Pra Peradilan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2015 tidak ada perkara pra peradilan yang masuk di Pengadilan Negeri Klaten

 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. tentang standar layanan peradilan ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

KEADAAN PERKARA GUGATAN PERDATA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN

No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

7

11

49

2.

Pebruari

15

13

51

3.

Maret

17

15

53

4.

April

15

10

58

5.

Mei

17

13

62

6.

Juni

15

13

64

7.

Juli

12

11

65

8.

Agustus

8

14

59

9.

September

9

20

48

10

Oktober

14

12

50

-24-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 11

November

17

18

49

12

Desember

11

10

49

Jumlah

157

161

49

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5

bulan sebanyak 161 perkara dan yang dapat diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 161 perkara jadi capaiannya 102 %. Hal ini dikarenakan: 1. Masih banyaknya sisa perkara tahun 2014 yang wajib diselesaikan sejumlah 53 perkara. 2. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita. 3.

Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

4. Perkara yang masuk tahun 2015 di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 5 bulan dan dalam tabel sisa perkara yang masih berjalan tinggal 49 perkara . Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2014, dikarena SEMA No.2 Tahun 2014 mulai berlaku tahun 2014 untuk penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Tahun

Perkara Perdata

2014 Capaian %

Gugatan

2015 Capaian %

90%

102%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 12%.

KEADAAN PERKARA PERMOHONAN PERDATA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN Tahun 2015 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

15

9

10

2.

Pebruari

7

11

6

3.

Maret

9

10

5

4.

April

7

8

4

5.

Mei

6

5

5

-25-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

6.

Juni

5

7

3

7.

Juli

4

5

2

8.

Agustus

9

6

5

9.

September

8

8

5

10

Oktober

8

9

4

11

November

10

6

8

12

Desember

9

10

7

Jumlah

97

94

7

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5

bulan sebanyak 94 perkara dan yang dapat diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 94 perkara jadi capaiannya 96 % dengan sisa perkara tahun 2014 adalah 4 perkara Hal ini dikarenakan: 1. Permohonan yang diajukan Pemohon kebetulan mereka aktif dalam persidangan dan bukti serta saksi-saksinya juga komplit sehingga persidangan berjalan lancar. 2. Perkara yang belum habis masa 5 bulan yaitu yang masuk di bulan Juli sampai Desember berjumlah 48 perkara dan tinggal sisa 7 perkara yang masih berjalan. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2014, dikarena SEMA No.2 Tahun 2014 mulai berlaku tahun 2014 untuk penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Tahun Perkara Perdata

Permohonan

2014 Capaian %

2015 Capaian %

95,37 %

96%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun

2014

dengan

capaian

tahun

-26-

2015

sebanyak

0,5

%.


KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA/KHUSUS YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN Tahun 2015 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

31

27

57

2.

Pebruari

28

30

55

3.

Maret

31

29

57

4.

April

32

26

63

5.

Mei

23

31

55

6.

Juni

19

23

51

7.

Juli

24

18

57

8.

Agustus

34

20

71

9.

September

32

28

75

10

Oktober

22

26

71

11

November

17

22

66

12

Desember

13

17

62

Jumlah

306

297

62

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 297 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 sebanyak 62 perkara jadi capaiannya 82 %. Hal ini dikarenakan: 1. Adanya kesiapan antara JPU, Barang bukti dan saksi-saksi dalam setiap sidang dan pula memperhitungkan masa tahanan Terdakwa. 2. Perkara yang masuk di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 5 bulan dan dalam table sisa perkara yang masih berjalan tinggal 48 perkara .

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2014, dikarena SEMA No.2 Tahun 2014 mulai berlaku tahun 2014 untuk penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Tahun

Perkara Pidana

2014 Capaian %

Biasa

2015 Capaian %

81%

82%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun

2014

dengan

capai

tahun -27-

2015

sebanyak

1

%

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Dari total semua tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara Gugatan, Permohonan dan Pidana Biasa/Khusus yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan total sebanyak 560 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 423 perkara jadi capaianya 75.55 %.

 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Bahwa perkara Gugatan Perdata yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan di Pengadilan Negeri Klaten ada 1 perkara dan untuk perkara Pidana tidak ada perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan, sehingga prosentase akuntabilitasnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan kali 99 % , berati perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan total sebanyak 1 perkara dan dibagi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sebanyak 161 perkara sehingga prosentasenya adalah 1 % dalam hal ini disebabkan oleh dikarenakan : 1. Pihak Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita. 2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama. 3. Karena Banyaknya saksi yang harus diperiksa.

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 2.

SASARAN Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 100% - Kasasi 100% - Peninjauan Kembali 100%

REALISASI

90% 33% 95%

CAPAIAN (%)

90% 33% 95%

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

 Banding. Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diputus terdiri dari: -

Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 162 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 30 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum -28-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 sebanyak 132 perkara. -

Perkara pidana yang diputus sebanyak 336 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 15 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 321 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 453 dibagi jumlah putusan sebanyak 498 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 90,96 %.

PERKARA 2015

PUTUS

MENERIMA

BANDING

PERKARA PERDATA

162

132

30

PERKARA PIDANA

336

321

15

JUMLAH

498

454

45

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: .

Perkara

2013 Capaian %


Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

89,19 %

90,79 %

-29-

2015 Capaian % 90,00%

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 202014 sebanyak 0,6 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0,7 % .

 Kasasi Pada tahun 2015 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten terdiri dari: - Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 30 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 20 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara. - Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 15 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 5 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 15 dibagi jumlah putusan yang mengajukan banding sebanyak 45 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 33 %

TAHUN 2015

PUTUS BANDING

MENERIMA

KASASI

PERKARA PERDATA

30

10

20

PERKARA PIDANA

15

5

10

JUMLAH

45

15

30

-30-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut: 1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding. 2. Adanya Upaya untuk menghindari kasasi Terhadap Putusan Banding. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

Perkara

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

2013 Capaian %


2015 Capaian %

61,70%

34,88%

33 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 26,81 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1,8 %.

 Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten, terdiri dari: -

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 20 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 20 perkara.

- Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 0 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 0 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 19 dibagi jumlah putusan sebanyak 20 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 95 %.

TAHUN 2015

PUTUS KASASI

MENERIMA

PK

PERKARA PERDATA

20

19

1

PERKARA PIDANA

0

10

0

JUMLAH

20

29

1

-31-


Adapun hal -hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut. 3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

2013 Capaian % 100%

Tahun 2014 Capaian % 100%

2015 Capaian % 95%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2015 sebanyak masih sama jadi 5 %.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan -32-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100% 100%

100%

67%

67%

100%

100%

100%

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase

responden

yang

puas terhadap proses peradilan

a.

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ukuran Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada pengadilannegeri Klaten tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%, di Pengadilan Negeri Klaten Banding yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 3 0 maupun pidana sebanyak 1 5 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % .Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada pengadilan negeri Klaten tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Klaten Kasasi yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 20 maupun pidana sebanyak 10 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara yang diajukan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Klaten tahun 2015 dalam perkara perdata sebanyak 1 perkara dan perkara pidana sebanyak 0 Perkara dan semua sudah lengkap sehingga capaian akuntabilitasnya sebesar 100 % , Berkas perkara yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Klaten secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan negeri Klaten setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2015 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Klaten secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Klaten dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan

alur

prosedur

perkara

perdata

dan -33-

alur

prosedur

perkara

pidana.

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Klaten jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2015 sebanyak 26.778 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 26.778 Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Klaten langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Klaten sudah berjalan dengan baik;

c. Prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan

isi putusan tepat waktu , tempat dan para pihak. Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Klaten semua semanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan idikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Klaten semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanaka oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

,

Di

Pengadilan

Negeri

Klaten

pelaksanakan

penyitaan

telah

dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah. Dari 7 perkara yang diajukan penyitaan semua telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala. -34-


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2015 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 26.778 perkara dan diputus sebanyak 26.690 perkara, terdiri dari: REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2015 NO

PERKARA

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA 2014

1

Perdata Gugatan

53

157

162

48

2

Perdata Permohonan

4

97

94

7

2

Pidana Biasa/Khusus

53

306

336

23

4

Pidana Pemilu

0

0

0

0

5

Pidana Cepat/Ringan

0

157

147

0

110

717

739

88

JUMLAH

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 adalah 717 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Klaten tahun 2014 terdiri dari 3 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 : 239.

f. Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan Pengadilan Negeri Klaten pada bulan Pebruari 2015 pernah melakukan pembagian Quisoner kepada responden pencari keadilan sebanyak 100 responden yang terdiri dari 22 pertanyaan/pernyataan yang isinya: Pertanyaan No. 1 s/d 4: Berkaitan dengan Bukti Fisik (Tangible) yaitu kemampuan dan sarana prasarana fisik Instansi Pengadilan Negeri Klaten yang dapat diandalkan misalnya gedung, gudang, peralatan dan perlengkapan serta penampilan karyawan. Pertanyaan No. 5 s/d 9: Berkaitan dengan keandalan (Reliabilitas) yaitu kemampuan Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pencari keadilan dalam arti ketepatan waktu, pelayanan yang tidak membeda-bedakan, tanpa kesalahan dan sikap simpatik. Pertanyaan No. 10 s/d 13: Berkaitan dengan Daya Tanggap (Responsivinees) yang berkenaan dengan kesediaan para staf karyawan untuk membantu para pencari keadilan dan merespon permintaan mereka dan memberikan pelayanan dengan cepat. Pertanyaan No. 14 s/d 17 : Berkaita dengan Jaminan (Assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf / karyawan Pengadilan Negeri Klaten bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Pertanyaan No. 18 s/d 22: Berkaitan Empati (Empathy) bisa memahami permasalahan masyarakat/pencari keadilan dan bertindak demi kepentingan masyarakat/pencari keadilan.

-35-


Responden yang sudah telah menerima quisoner dari Pengadilan Negeri Klaten dari 100 responden yang dikembalikan 92 quisoner yang mana terdiri dari berbagai umur, gender, pendidikan, pekerjaan dan dapat disimpulkan sebagai berikut: KESIMPULAN Bahwa dari 100 Kuisioner yang dibagikan kepada para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Klaten dalam bulan Februari 2015 dan yang kembali sejumlah 92 kuesioner dengan 22 Pernyataan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : KETERANGAN: SS : Sangat Setuju S : Setuju AS : Agak Setuju TT : Tidak Tahu ATS : Agak Tidak setuju TS : Tidak setuju STS : Sangat Tidak Setuju NO

PERNYATAAN Jumlah Prosentase (%)

GENDER Laki-laki Perempuan Kosong

: 60 : 29 :3

UMUR 18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Kosong

STS 1

TS 2

ATS 3

10

29

0,49

1,43

:8 :7 : 38 : 24 : 10 :1 :4

TT 4

AS 5

44

198

285

2,17

9,78

14,08

PEKERJAAN Advokat PNS/TNI/Polri/Pensi Wiraswasta Swasta Buruh Ibu Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa Kosong

S 6

SS 7

k 8

Tot 9

970

309

179

2024

8,84

100

47,92 15,26

: 18 :9 :5 : 39 :4 :6 :4 :7

PENDIDIKAN SD :4 SMP :6 SMU/SMK :30 D2 :1 D3 :6 S1 : 26 S2 :7 KOSONG : 12

Dilihat dari apa yang telah dilakukan dengan pengambilan pernyataan dari para pencari keadilan

tadi

dan

berdasarkan

No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Surat

pedoman

Keputusan

pelaksanaan

Mahkamah

penanganan

Agung

pengaduan

dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Klaten sehingga apa yang di kehendaki oleh semua pihak baik dari lingkup Internal Pengadilan Negeri Klaten sendiri maupun Eksternal yaitu masyarakat atau para pencari keadilan merasakan adanya rasa keadilan yang diperoleh khususnya dalam proses peradilan oleh sebab itu yang menjadi target 100 % responden merasa puas terhadap proses peradilan terpenuhi.

-36-


Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus . a.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

nihil

% nihil

100%

100%

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 tidak ada perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu tidak ada perkara prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil .

b.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi CTS yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Negeri Klaten telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

-37-


Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

Persentase

permohonan

eksekusi

atas 100 %

putusan perkara perdata yang berkekuatan

47,6 %

47,6 %

hukum tetap yang ditindaklanjuti Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya ditambah permohonan eksekusi perkara perdata tahun ini . Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2014 ada sisa 11 dan

permohonan eksekusi yang diajukan adalah 23 perkara yang 4 sudah dicabut

sedangkan yang

sudah

di

tindak

lanjuti

adalah

8

perkara

sehingga

pencapaian

Realisasi

%

akuntabilitasnya adalah 42,1 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kualitas pengawasan berkualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

Nihil

Nihil

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan 100 % eksternal yang ditindaklanjuti

Nihil

Nihil

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indicator kinerja yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran. -38-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

NO

BULAN

PENGADUAN

PENGADUAN TELAH

PENGADUAN BELUM

MASUK

DITELAAH/PROSES

DITELAAH/BELUM DIPROSES

1

Januari

-

-

-

2

Pebruari

-

-

-

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

6

Juni

-

-

-

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

November

-

-

-

12

Desember

-

-

-

Nihil

Nihil

Nihil

JUMLAH

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja -39-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan KinerjaTahun 2015 adalah sebesar Rp.9.871.707.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) namunadanyarevisipadabelanja pegawaiDIPA(01)BadanUrusanAdministrasi,sehinggajumlahanggaranDIPAtahun2015menjadi Rp.9.810.707.000,00 (Sembilam milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp.57.150.000,00 (Lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi,

sehingga

jumlah

anggaran

DIPA

tahun

2015

menjadi

Rp.

Rp.

88.310.000,00(Delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klaten tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

PAGU AWAL(Rp)

PAGU REVISI (Rp)

REALISASI

%

(Rp) 1

Belanja Pegawai

6.797.043.000

6.626.043.000

2 3

Belanja Barang

554.664.000

554.664.000

543.822.430 99.00%

Belanja Modal

2.520.000

2.630.000

2.629.465.400 99.98%

9.871.707.000

9.810.707.000

JUMLAH

7.043.992.296 106.31%

10.217.280.126 104.16%

1. Belanja Pegawai Belanja

pegawai

meliputi

belanja

pegawai

mengikat

dan

tidak

mengikat

yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten sebesar sebesarRp. 6.797.043.000 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi menjadiRp. 6.626.043.000 (Enam milyar enam ratus dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk menambah pagu minus belanja pegawai. -40-


b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 7.043.992.296,00 (Tujuh milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,52 % dengan rincian belanja sebagai berikut: NO

KODE

KEGIATAN

AKUN

1

511111

Belanja Gaji PokokPNS

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istriPNS

4

511122

5

PAGU

REALISASI

%

3.090.023.000

3.438.387.880

111.27

49.000

60.404

123.27

263.919.000

279.706.928

105.98

Belanja Tunj. Anak PNS

76.523.000

81.128.905

106.02

511123

Belanja Tunj.StrukturalPNS

26.130.000

45.240.000

173.19

6

511124

Belanja Tunj.FungsionalPNS

1.825.005.000

2.070.575.000

113.46

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

471.809.000

317.398.939

67.27

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

223.258.000

205.139.240

91.88

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

763.488.000

581.915.000

98.22

10

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

56.839.000

24.440.000

43.00

6.797.043.000

7.043.992.926

Total Belanja Pegawai

106.31

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Minus sebesar Rp.417.949.296,00 (Empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupaih)

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

-41-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten sebesar Rp. 554.664.000,00 (Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupaih).Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Klaten. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 543.822.430,00 (Lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,00 % , dengan rincian belanja barang sebagai beriku:

NO I

KODE

PAGU

KEGIATAN

AKUN

(Rp.)

REALISASI

%

52 521111

Belanja Keperluan Perkantoran

163.950.000

521114

BelanjaPengirimanSuratDinasPos

158.121.050

96.44

4.200.000

3.962.770

94.35

44.300.000

44.300.000

100.

4.549.350

99.99

Pusat 521115

BelanjaHonorOperasionalSatuan Kerja

521119

Belanja BarangOperasional Lainnya

4.550.000

522111

Belanja Langganan Listrik

103.800.000

103.643.929

99.85

522112

Belanja Langganan Telepon

8.160.000

7.949.491

97.42

522113

Belanja Langganan Air

7.800.000

7.691.550

523111

BelanjaBiayaPemeliharaanGedung

33.225.000

33.224.975

98.51 100

dan Bangunan 523121

Belanja

Biaya

Pemeliharaan

91.619.000

88.954.078

97.09

Peralatan dan Mesin 524111

Belanja PerjalananBiasa

524113

Belanja

Perjalanan

Dinas

dalam

48.900.000

48.889.211

660.000

660.000

99,94 100

Kota TotalBelanjaBarang

Rp.

511.164.000

Rp.501.946.404

98.9

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 3.072.800,00 (Tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1 ,01 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Negeri Klaten tidak mendapat PAGU untuk belanja modal. -42-


2.

PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO 1

KEGIATAN Belanja Barang JUMLAH

PAGU

REALISASI

%

Rp. 88.310.000

Rp. 85.237.200

96.52

Rp. 88.310.000

Rp. 85.237.200

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten adalah Rp. 88.310.000,00 (Delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Klaten.

b.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 40.647.300,00 (Empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,14 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

KODE NO

AKUN

KEGIATAN

1

521211

Belanja Bahan

2

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Total Belanja Barang

c.

PAGU

REALISASI

%

650.000

650.000

26.965.000

26.930.000

100 % 5 99.87%

27.615.000

27.580.000

99.87%

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.934.100,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dari Rp. 16.410.000,00. -43-


C. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.

Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 adalah sebesar 0 %. Berdasarkan DIPA 2015 pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Klaten dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 yang ditargetkan 100 %, ternyata Pengadilan Negeri Klaten tidak mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana NIHIL sehingga tidak ada capaian presentasi.

2.

SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat

a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan Negeri Klaten yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %.

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Klaten telah menugaskan Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi sebagai berikut : Tempat / Tanggal No

Pelatihan

Pelaksanaan

Peserta

1.

Sosialisasi Implem SPAN KPKN

Klaten/13 Januari 2015

1.Mas Bambang AR,SH.

2.

Sosialisasi Otoritas jasa Keuangan

3.

Bintek Aplikasi Satker

1.Purnomo H,SH. 2.Novi W,SH 1.Mas Bambang AR,SH.

4.

Bintek AplikasiSAIBA&Overvie mekanis Rekon Bintek Admin Jurusita

PT Semarang/2 Pebruari 2015 KPPN Klaten/9 Pebruari 2015 KPPN Klaten/6 April 2015 Semarang/24 April 2015

1.Jumongkas LG,SH 2.Purwanto,SH 3.Sri Prih Utami,SH

5.

-44-

1.Ageng WW


6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16.

Implementasi Rencana Penarikan dana Sosialisasi Aplikasi SIMPEG dan pemuthakhiran data (e-doc) Sosialisasi Aplikasi Siman Mengikuti Pelatihan SIPP versi 3.0.1 Sosialisasi Monitoring Evaluasi data Kepegawaian Bintek Penyusunan Standar Pelaporan dengan penggunaan keuangan perkara Perdata di Pengadilan Bintek tentang Quality Assurance Peningkatan Akuntan Pengelola Keuangan Negara Diklat Sistem Akuntansi berbasis akrual Bintek Administrasi Angk VIII T.A 2015 Bintek Profile Asessment Pan/ses Dirjen Badilum T.A 2015 Bintek Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum untuk Penyandang disabilitas

KPPN Klaten /20 Mei 2015

1.Ageng WW

Pengadilan Tinggi Semarang/26 Mei 2015 Pengadilan Negeri Sragen/15-16 Juni 2015 Pengadilan Negeri Kartasura/17-18 Juni 2015 Semarang/24-25 Juni 2015

1.Dra.Diah sri winarni 2.Pardiyo,SH. 1.Ageng WW 2. Walidi. 1.Ant Tri Atmodjo

Jakarta/ 31-8-2015 s.d 29-2015

1.Sri Prih Utami,SH,MH

Yogyakarta/8-10 Sept 2015

1.Sri Prih Utami,SH,MH 2.Jaka Purwanto,SH 3.Slamet 4.Wijaya Binu K,SH,MM 1.Ageng WW

Yogyakarta/13-18 September 2015 Jakarta/28-30 September 2015 Jakarta/5-8 Oktober 2015 Yogyakarta/5-8 Oktober 2015

1.Pardiyo,SH

1.Purwanto,SH 2.Purnomo H,SH 1.Sri Prih Utami,SH 1.Wahyu Setia Adi,SH 2.Irawati,SH.Mkn

b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Klaten semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan. Persentase pegawai Pengadilan Negeri Klaten yang mengikuti diklat pada tahun 2015 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ataupun oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %.

-45-


BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2015 adalah : * Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. * Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. * Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Klaten tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. * Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target. * Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. * Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

2.

Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan -46-

LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Klaten diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari

pihak

Kejaksaan

Negeri

yang

cenderung

menghabiskan

sisa

perkaranya di tahun berjalan.

B. SARAN - SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1.

Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3.

Agar implementasi Sistem LAKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

Klaten, 15 Februari 2016 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN

BONGBONGAN SILABAN, SH.,LLM NIP. 19681225 199212 1 001

-47-

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

Recommend Documents