BAB I
PENDAHULUAN
A.
Gambaran Umum Objek Penelitian 1.
Sejarah Berdirinya DPPKAD Karanganyar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasar Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi : a.
Sekretariat
b.
Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
c.
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
d.
Bidang Anggaran
e.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
f.
Bidang Akuntansi
g.
Bidang Aset Daerah
2.
Tujuan a.
Menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah merupakan program daerah yang prospektif dan realistic untuk dilaksanakan.
b.
Meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan dibidang keuangan daerah.
c.
Menjadikan mutu pertanggung jawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan.
d. 3.
Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang keuangan
Visi Menjadikan dinas yang profesional dan akuntabel dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
4.
Misi a.
Mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
b.
Mewujudkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
melalui
pendataan, pengolahan dan penetapan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; c.
mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
d.
mewujudkan sistem penganggaran dengan penggunaan anggaran secara kuantitas dan kwalitas yang terukur, tepat waktu , transparandan akuntabel;
e.
mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah;
f.
mewujudkan informasi dan laporan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
g.
mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, informatif dan akuntabel;
5.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi. a.
Kepala Dinas. Tugas Kepala Dinas: 1)
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2)
Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3)
Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4)
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk pengevaluasian permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5)
Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan APBD terhadap SKPD.
Fungsi Kepala Dinas: 1)
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.
2)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
umum
di
bidang
pendapatan,
pengelolaan
keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan
dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 4)
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.
Sekretaris. Tugas Sekretaris: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan,
keuangan,
umum,
dan
kepegawaian
di
lingkungan dinas. 2)
Merumuskan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Sekretaris: 1)
Melaksanakan
koordinasi
dengan
kepala
bidang
di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 2)
Merumuskan konsep kebijakan kepala dinas sesuai bidang tugas di sekretariat.
3)
Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang.
Sekretariat terdiri dari: 1)
Kepala Sub Bagian Perencanaan. Kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dinas.
2)
Kepala Sub Bagian Keuangan. Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas.
1)
Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
c.
Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan.
2)
Merumuskan
program
kegiatan
bidang
pendataan,
pengolahan dan penetapan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan: 1)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai
bahan masukan
guna
kelancaran pelaksanaan tugas. 3)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari: 1)
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan. Kepala seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pendaftaran dan pendataan.
2)
Kepala
Seksi
Pengolahan
Data,
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi. Kepala seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi. 3)
Kepala Seksi Penetapan. Kepala seksi penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang
pendataan,
melaksanakan
pengolahan
penyiapan
bahan
dan
penetapan
perumusan
dalam
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penetapan.
d.
Bidang Penagihan, Keberatan dan emeriksaan Pajak. Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.
2)
Merumuskan program kegiatan di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1)
Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar.
2)
Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi
laporan
yang
masuk
sebagai
bahan
penyempurnaan dan perencanaan yang akan datang. 3)
Melaksanakan
pelayanan
terhadap
keberatan
dan
permohonan banding dari WP daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari: 1)
Kepala Seksi Penagihan. Kepala seksi penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penagihan. 2)
Kepala Seksi Keberatan dan Banding. Kepala seksi keberatan dan banding mempunyai tugas membantu
kepala
bidang
penagihan,
keberatan
dan
pemeriksaan pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan,
dan
pengendalian kegiatan seksi keberatan dan banding. 3)
Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak. Kepala seksi pemeriksaan pajak mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pemeriksaan pajak.
e.
Bidang Anggaran. Tugas Bidang Anggaran: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang anggaran.
2)
Merumuskan
program
kegiatan
di
bidang
anggaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Anggaran: 1)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai
bahan masukan
guna
kelancaran pelaksanaan tugas. 2)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
3)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran terdiri dari: 1)
Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Kepala
seksi
perencanaan
dan
penyusunan
anggaran
mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi perencanaan dan penyusunan anggaran. 2)
Kepala Seksi Pengendalian Anggaran. Kepala seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran dalam melaksanakan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengendalian anggaran. f.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
2)
Merumuskan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai
bahan masukan
guna
kelancaran pelaksanaan tugas. 3)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari: 1)
Kepala Seksi Perbendaharaan. Kepala seksi perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi perbendaharaan. 2)
Kepala Seksi Kas Daerah. Kepala seksi kas daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi kas daerah.
g.
Bidang Akuntansi. Tugas Bidang Akuntansi: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang akuntansi.
2)
Merumuskan
program
kegiatan
akuntansi
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Akuntansi: 1)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai
bahan masukan
guna
kelancaran pelaksanaan tugas. 3)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi terdiri dari: 1)
Kepala
Seksi
Keuangan.
Pembukuan,
Pelaporan
dan
Informasi
Kepala seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan. 2)
Kepala
Seksi
Pengelolaan
Dan
Pertanggungjawaban
Keuangan. Kepala seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. h.
Bidang Aset Daerah. Tugas Bidang Aset Daerah: 1)
Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang aset daerah.
2)
Merumuskan program kegiatan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3)
Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Aset Daerah: 1)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai
bahan masukan
guna
kelancaran pelaksanaan tugas. 3)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Aset Daerah terdiri dari: 1)
Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah. Kepala
seksi
pengendalian
dan
analisa
aset
daerah
mempunyai tugas membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengendalian dan analisa aset daerah. 2)
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
6.
Struktur Organisasi
Sumber : DPPKAD Karanganyar Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar
B.
Latar Belakang Masalah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut dan diolah oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk meningkatkan proses pembangunan daerah, Pemerintah daerah didanai dari sumbangan Pemerintah Pusat dan pendapatan daerah. Salah
satu sumber pendapatan daerah adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembangunan daerah. Dari beberapa jenis pajak daerah, penerimaan pajak yang mempunyai kontribusi besar salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar hukum pengenaannya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2 beralih dari pajak pusat ke pajak daerah mulai tahun 2011 setelah menetapkan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Terhitung sejak tanggal 1 januari 2013 Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) Karanganyar sudah tidak lagi melakukan pelayanan PBB-P2. Kemudian wajib pajak yang akan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar mengalami penunggakan yang hingga kini belum terselesaikan. Jumlah tunggakan pajak yang dilimpahkan dari KPP Pratama dari tahun 2002-2012 sebesar 36 Miliyar. Dari jumlah tunggakan pajak tersebut pihak DPPKAD mengalami kesulitan dalam melakukan proses penagihan. Dari segi wajib pajak yang terdaftar tahun 2002-2012 mengaku sudah membayar tetapi tidak
mempunyai bukti pembayaran ketika dilakukan verifikasi oleh pihak DPPKAD. Dari pelimpahan tunggakan pajak tersebut di tahun 2013-2014 pihak DPPKAD berhasil menagih tunggakan pajak sebesar 1,9 Miliyar, hal itu setelah dilakukannya kegiatan pemutakhiran data untuk menyesuiakan data wajib pajak. Kendala dalam proses penagihan tunggakan pajak PBB-P2 adalah ketidakakuratan data PBB-P2. Bagi pihak DPPKAD selaku pemungut pajak hal ini menjadi permasalahan yang harus ditanggapi secara serius karena akan berdampak pada proses pemungutan PBB-P2 di tahuntahun berikutnya. Ketidakakuratan data ini dapat ditimbulkan dari wajib pajak yang memanipulasi data maupun dari pihak fiskus yang melakukan kesalahan dalam proses penginputan data kedalam aplikasi SISMIOP. Ketidakakuratan data PBB-P2 terdiri dari ketidakakuratan nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, tanah dan bangunan. Melihat dari jumlah target dan realisasi tahun 2013, jumlah target yang ditetapkan sebesar 16 Miliyar dan terealisasi sebesar 22 Miliyar, walaupun realisasi tersebut sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan hal ini belum sepenuhnya berasal dari wajib pajak yang sudah sadar membayar pajak tetapi bisa juga besarnya nilai realisasi itu dari pelunasan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, melihat di tahun 2013-2014 menyisakan jumlah tunggakan pajak sebesar 5 Miliyar. Besarnya jumlah tunggakan pajak ini juga diimbangi dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan pengajuan pembetulan yang mencapai 508 pembetulan SPPT, hal ini dapat diasumsikan bahwa jumlah ketidakakuratan data yang belum
terdaftar oleh pihak DPPKAD juga masih banyak. Kemudian pada saat pelimpahan data terkait dengan data wajib pajak yang dilakukan secara borongan dan bukan secara by name by addres, membuat dalam proses pengaihan tunggakan pajak juga terhambat karena perlu melakukan pendataan langsung ke wajib pajak untuk melakukan penyesuian data. Untuk mengurangi adanya ketidakakuratan data tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemutakhiran data aktif dan pasif. Pemutakhiran data pasif yaitu wajib pajak yang secara aktif datang ke DPPKAD melaporkan pemutakhiran data PBB, Pemutakhiran data aktif yaitu dari pihak DPPKAD melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mendapatkan data wajib pajak yang sebenarnya. Dalam melakukan pemutakhiran data aktif pihak DPPKAD tidak bisa secara rutin melakukan kegiatan tersebut dikarenakan membutuhkan dana yang besar juga kekurangan SDM untuk langsung terjun ke lapangan. Sehubungan dengan adanya kemungkinan timbulnya data yang tidak akurat maka pihak DPPKAD diharapkan membuat langkah yang tepat dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, agar data yang tidak akurat dapat ditekan dan diminimalisir. Sehingga target penerimaan yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, penulis membuat judul tugas akhir "Analisis Ketidakakuratan
Data Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015".
untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketidakakuratan data tersebut terhadap proses pemungutan pajak bumi dan bangunan setelah dilakukannya peralihan dari pajak pusat ke pajak daerah. C.
Rumusan Masalah 1.
Apa saja permasalahan ketidakakuratan data PBB-P2 ?
2.
Bagaimana dampak ketidakakuratan data PBB-P2 terhadap kesadaran wajib pajak ?
3.
Bagaimana bentuk ketidakakuratan data PBB-P2 ?
4.
Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2015 ?
5.
Bagaimana langkah yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Karanganyar untuk meminimalisir ketidakakuratan data ?
D.
Tujuan penelitian Dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini untuk : 1.
Mengetahui
apa
saja
permasalahan
yang
mencakup
dari
ketidakakuratan data tersebut. 2.
Mengetahui bagaimana dampak dari ketidakakuratan data PBB-P2 tersebut
terhadap
kesadaran
wajib
pajak
dalam
memenuhi
kewajibannya. 3.
Mengetahui bagaimana bentuk Ketidakakuratan data PBB-P2
4.
Mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2015.
5.
Mengetahui bagaimana langkah yang akan dilakukan DPPKAD dalam meminimalisir adanya ketidakakuratan data tersebut.
E.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan penulis dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 1.
Bagi penulis Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis tentang masalah yang timbul dari pajak daerah khususnya dari sektor PBB-P2.
2.
Bagi DPPKAD Kabupaten Karanganyar Penelitian ini sebagai masukan bagi DPPKAD selaku pemungut pajak daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Khususnya dari sektor PBB-P2
3.
Bagi pihak lain Sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi pembaca tentang pajak daerah, serta sebagai referensi atau pembanding dalam penulisan penelitian dengan tema yang sama.
