BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Objek Penelitian 1. Sejarah DPPKAD Karanganyar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar yang
berkedudukan
sebagai
Dinas
Daerah.
DPPKAD
dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah kabupaten Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi: a. Kepala Dinas. b. Sekretaris. c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. e. Bidang Anggaran. f. Bidang Perbendaharaan dan Kas. g. Bidang Akuntansi. h. Bidang Aset Daerah. 2. Tujuan , Visi dan Misi 1
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tujuan, antara lain : menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah merupakan program daerah yang prospektif dan realistic untuk dilaksanakan, meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan di bidang keuangan daerah dan menjadikan mutu pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah menjadikan dinas yang profesional dan akuntabel di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan didukung adanya profesionalisme SDM di bidang keuangan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar selain memiliki tujuan dan visi, masih memiliki misi. Misi dari DPPKAD kabupaten Karanganyar antara lain: menjadikan aparatur yang professional dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah, mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi a. Kepala Dinas Tugas Kepala Dinas: 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta
untuk
pengevaluasian
permasalahan
agar
diperoleh hasil kerja yang optimal. 5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan APBD terhadap SKPD. Fungi Kepala Dinas: 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan,
keberatan
dan
pemeriksaan
pajak,
anggaran,
perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 2) Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan,
penagihan,
keberatan
dan
pemeriksaan
pajak,
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan
dan
penetapan,
penagihan,
keberatan
dan
pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sekretaris Tugas Sekretaris: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
2) Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Sekretaris: 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 2) Merumuskan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat. 3) Merumuskan
program
kegiatan
Dinas
berdasarkan
hasil
rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang. Sekretariat terdiri dari: 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas. 2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas. 3) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. c. Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan: 1) Membantu
Kepala
mengkoordinasikan,
Dinas
dalam
membina,
merumuskan
mengendalikan
kebijakan, di
bidang
pendataan, pengolahan, dan penetapan. 2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan:
1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan,
dan
pengendalian
kegiatan
Seksi
Pendaftaran dan Pendataan. 2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Bidang
Pendataan,
Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 3) Kepala Seksi Penetapan Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pendataan,
Pengolahan
dan
Penetapan
dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penetapan. d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. 2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar. 2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan perencanaan yang akan datang. 3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding dari Wajib Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari: 1) Kepala Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penagihan. 2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kepala Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
dalam
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Keberatan dan Banding. 3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan,
Pemeriksaan Pajak.
e. Bidang Anggaran Tugas Bidang Anggaran:
dan
pengendalian
kegiatan
Seksi
1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran. 2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Anggaran: 1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Anggaran terdiri dari: 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. 2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran Kepala
Seksi
Pengendalian
Anggaran
mempunyai
tugas
membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran. f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 2) Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari: 1) Kepala Seksi Perbendaharaan Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perbendaharaan. 2) Kepala Seksi Kas Daerah Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Kas Daerah.
g. Bidang Akuntansi
Tugas Bidang Akuntansi: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi. 2) Merumuskan program kegiatan Akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Akuntansi: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan. Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan. 2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. h. Bidang Aset Daerah Tugas Bidang Aset Daerah: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Aset Daerah. 2) Merumuskan program
kegiatan Aset Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Aset Daerah: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Aset Daerah terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah. 2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
i. Struktur Organisasi
Sumber : www.dppkad.karanganyar.go.id
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan / atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu ( natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan pribadi individu. Jadi di mana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. (Suandy, 2011: 7) Menurut lembaga pemungutannya, pajak di bagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. (Mardiasmo, 2011: 6) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
negara,
di
mana
pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak ( DJP). Termasuk dalam pajak pusat diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah , dan Bea Materai Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. (Mardiasmo, 2011: 6). Wewenang yang diberikan kepada daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harus didukung dengan kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan berbagai sumber pembiayaan oleh Pemerintah Daerah, sehingga optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dapat tercukupi. Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah sehingga daerah melalui dinas yang terkait dapat melakukan dan menggali potensi besarnya pajak daerah secara terus menerus. Pajak restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD). Pajak restoran diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010. Dalam membuka usaha khususnya restoran, masih ditemukannya pengusaha restoran yang mengalami kesulitan saat menentukan omzet usaha sehingga dalam penerapan pajaknya, wajib pajak cenderung memakai omzet yang sama setiap bulannya sehingga pajak yang dibayar setiap bulannya sama. Untuk pengusaha yang belum terdaftar menjadi wajib pajak, hal ini dikarenakan pengusaha belum menyadari dan masih memandang sebelah mata tentang pajak restoran. Selain itu pengusaha
yang baru memulai usaha membutuhkan waktu untuk menentukan omzet dan menentukan berapa pajak yang akan dibayarkan dikemudian hari. Tata cara pemungutan pajak restoran adalah self assessment, tetapi pada
kenyataannya
pelaksanaan
self
assessment
belum
optimal
dikarenakan masih ditemukan wajib pajak yang belum mentaati peraturan pemerintah daerah, sehingga pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar masih mengalami kendala dalam menindaklanjuti masalah tersebut, kendala tersebut antara lain adalah ketidakjujuran wajib pajak dalam melakukan pembukuan dan menutupi besarnya potensi
yang dimiliki oleh wajib pajak, selain itu
adanya wajib pajak masih mempunyai kesadaran rendah untuk membayar pajak membuat penerimaan pajak tidak optimal . Oleh sebab itu, peran aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan serta pembinaan terhadap wajib pajak restoran sangat diperlukan. Mengacu ke permasalahan yang dihadapi, penulis memiliki motivasi dan alasan mengangkat topik ini adalah ingin membantu meningkatkan realisasi pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Karanganyar agar meningkat dari tahun – tahun sebelumnya, karena adanya indikasi kecurangan wajib pajak restoran yang menutupi omzet restoran sehingga menimbulkan masalah yang perlu ditindaklanjuti agar lebih optimal dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015 No Uraian 1 Pajak Penerangan Jalan 2 Pajak Bumi dan Bangunan 3 BPHTB 4 Pajak Restoran D Hotel 5 Pajak 6 Pajak Air Tanah 7 Pajak Reklame 8 Pajak Hiburan 9 Pajak Parkir 10 Pajak Mineral Bukan Logam
Target 48,000,000,000 25,000,000,000
Realisasi 54,015,956,059 25,407,029,810
13,000,000,000 1,831,940,564 1,027,965,300 712,438,400 450,103,800 304,288,696 145,880,240 19,500,000
20,328,841,654 2,721,636,994 1,560,412,241 1.057,727,200 753,959,950 419,204,741 199,818,551 22,773,600
Sumber :DPPKAD Karanganyar Dilihat dari perkembangannya pada tahun 2015 Pajak Restoran menempati peringkat 4,masih dibawah Pajak Penerangan Jalan, BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan. Meskipun dalam realisasinya sudah melebihi target yang dianggarkan, akan tetapi hal ini kurang optimal mengingat banyaknya restoran serta rumah makan baru yang berada di Karanganyar. Pihak DPPKAD Karanganyar perlu melakukan upaya agar penerimaan sektor pajak restoran lebih optimal dari tahun – tahun berikutnya, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan ini merupakan fokus penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu , tugas akhir ini mengambil judul “ UPAYA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
DALAM
MENGOPTIMALISASI
PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KARANGANYAR”
C. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan gambaran umum yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana cara penetapan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak restoran dan berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2015? 3. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh DPPKAD dalam proses pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang belum mencapai optimal ? 4. Permasalahan apa yang dihadapi oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran ? 5. Bagaimana langkah-langkah DPPKAD dalam menghadapi masalah terkait pajak restoran ?
D. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang diambil penulis, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui cara penetapan pajak restoran yang benar di Kabupaten Karanganyar. b. Untuk mengetahui perkembangan wajib pajak restoran dan besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. c. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan
apa saja yang
dihadapi oleh DPPKAD Karanganyar dalam proses pemungutan pajak restoran yang belum optimal. d. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak pada saat pembayaran pajak restoran. e. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan DPPKAD Karanganyar agar dalam proses pemungutan Pajak Restoran berjalan dengan optimal.
E. MANFAAT PENELITIAN Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : a. Bagi Wajib Pajak Memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya wajib pajak restoran tentang cara penetapan pajak restoran secara benar. b. Bagi DPPKAD Kabupaten Karanganyar Memberikan sumbangan pikir sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, khususnya pajak restoran di Kabupaten Karanganyar. c. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah pada umumnya, dan khususnya pajak restoran serta pengoptimalannya.
