1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Objek Penelitian 1.
Sejarah DPPKAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah kabupaten Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi: a. Kepala Dinas. b. Sekretaris. c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. e. Bidang Anggaran. f. Bidang Perbendaharaan dan Kas. g. Bidang Akuntansi. h. Bidang Aset Daerah.
1
2
2.
Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan
Aset
Daerah
Kabupaten
Karanganyar menetapkan tujuan
sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola sumber- sumber pendapatan daerah yang professional melalui pembinaan pendidikan pelatihan teknis maupun fungsional; b. Meningkatkan
pelaksanaan
sistem
manajemen
keuangan
atau
pendapatan secara efektif dan efisien; c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendapatan daerah dan meningkatkan ke sasaran membayar pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur; d. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan dalam menunjang pelayanan prima dan peningkatan pendapatan daerah; e. Meningkatkan
penerima
pendapatan
daerah
tiap
tahun
khususnya
intensifikasi pengelolaan PAD dari sektor pajak, dana penimbangan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain; f. Meningkatkan
upaya
peningkatan
pendapatan
daerah
khususnya
ekstensifikasi sumber-sumber baru pendapatan daerah yang yang potensial; dan
3
g. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan. Misi Dalam rangka mendukung atau mewujudkan misi yang telah ditetapkan dan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dapat ditetapkan sebagai berikut: a. Meningkatkan
sumber
daya
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
yang
profesional; b. Meningkatkan
fungsi pelayanan ketatausahaan/ administrasi pengelolaan
Pendapatan Daerah sesuai sistem manajemen keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku; c. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan;
d. Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran; dan e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatkan pendapatan daerah. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar selain memiliki tujuan dan misi, masih memiliki visi. Visi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah menjadikan dinas yang profesional dan akuntabel di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan didukung adanya profesionalisme
4
SDM di bidang keuangan. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai
secara
nyata
dalam
jangka
waktu
tertentu.
Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut: a. Tersedia data potensi sumber-sumber pendapatan daerah khusunya pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, penelitian dan pengkajian; b. Terbangun
dan
terpeliharanya
sarana dan
prasarana sumber-sumber
pendapatan daerah yang memadai; c. Makin efektif dan efisien pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; d. Meningkatkan penerima pendapatan daerah setiap tahun anggaran; e. Terjalin hubungan atau kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah; dan f. Terselenggaranya koordinasi yang mantap antar unit kerja pengelolaan pendapatan daerah dan dengan daerah tetangga di bidang pendapatan daerah.
5
3.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
a.
Kepala Dinas Tugas Kepala Dinas: 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk pengevaluasian permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan APBD terhadap SKPD. Fungsi Kepala Dinas: 1) Perumusan kebijakan 2) Teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak,
6
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 5) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sekretaris Tugas Sekretaris: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
7
2) Merumuskan
program
kegiatan
Sekretariat
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Sekretaris: 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 2) Merumuskan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat. 3) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang. Sekretariat terdiri dari: 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas.
8
2) Kepala Sub Bagian Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas. 3) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. c.
Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan. 2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
9
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kepala
Seksi
Pengolahan
Data,
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 3) Kepala Seksi Penetapan Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penetapan.
10
d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. 2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar. 2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan perencanaan yang akan datang. 3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding dari Wajib Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
11
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari: 1) Kepala Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penagihan. 2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kepala Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Keberatan dan Banding. 3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pemeriksaan Pajak. e.
Bidang Anggaran Tugas Bidang Anggaran: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran.
12
2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Anggaran: 1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Anggaran terdiri dari: 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. 2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran Kepala Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
13
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran. f.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 2) Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari: 1) Kepala Seksi Perbendaharaan Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan
14
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perbendaharaan. 2) Kepala Seksi Kas Daerah Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Kas Daerah. g.
Bidang Akuntansi Tugas Bidang Akuntansi: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi. 2) Merumuskan
program
kegiatan
Akuntansi
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Akuntansi: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
15
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan. Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan. 2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. h. Bidang Aset Daerah Tugas Bidang Aset Daerah: 1) Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Aset Daerah. 2) Merumuskan program kegiatan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
16
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Bidang Aset Daerah: 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Aset Daerah terdiri dari: 1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah. 2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
17
i. Struktur Organisasi
Sumber : www.karanganyarkab.go.id
Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Karanganyar
18
B. Latar Belakang Masalah Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam menentukan tarif dan peraturan perpajakan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing. Pajak menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah yang masing-masing meiliki fungsi sebagai anggaran daerah, mengatur stabilitas sehingga dapat mengendalikan inflasi dan retribusi pendapatan. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak yang termasuk dalam pajak pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Wirawan, 2010). Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pajak yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (Wirawan, 2010:28).
19
Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiataannya tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 5 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1.
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2.
Dana Perimbangan Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi.
Dana
20
perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Untuk saat ini ada 9 jenis pajak daerah yang menjadi Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Karanganyar antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Salah satu jenis pajak yang berperan sebagai sumber penerimaan daerah, dan dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar yaitu Pajak Restoran, Dimana pajak ini keberadaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2010, yang mengatur mengenai Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar. Adapun sektor yang dikenakan pajak restoran yaitu restoran, rumah makan, kantin dan katering. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber PAD yang cukup berperan dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Karanganyar. Ini terlihat dari penerimaan atas pajak restoran yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pajak restoran merupakan sumbangan terbesar ke-4 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar setelah yang pertama Pajak Penerangan Jalan, yang kedua Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang ketiga Pajak Bumi dan Bangunan, dan kemudian pajak restoran.
21
Kontribusi PAD sangatlah penting dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak daerah maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan darah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah mencakup semua aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Pemungutan pajak daerah dan retribusi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari tahun ke tahun terdapat perubahan penerimaan pajak terutama pada pajak restoran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran terdapat penerimaan pajak daerah kabupaten Karanganyar tahun 2011-2014. Pendapatan pajak restoran tersebut diharapkan mampu memberikan peranan yang positif dan signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini, DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan atas pajak restoran perlu mengupayakan pengoptimalan agar pertumbuhan pajak restoran pun juga semakin besar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
22
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS PERTUMBUHAN
PAJAK
RESTORAN
SEBAGAI
SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011-2014” sebagai judul Tugas Akhir. Agar penulis dapat mengetahui bagaimana efektifitas pertumbuhan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta bagaimana upaya dalam meningkatkan pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah yang berguna bagi peningkatan kemajuan daerah.
C. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis menentukan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Bagaimana efektifitas Pajak Restoran ditinjau dari potensi Kabupaten Karanganyar untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah?
2.
Bagaimana perkembangan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar selama 4 (empat) tahun terakhir dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya pertahun terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3.
Apakah hambatan dan masalah yang dihadapi oleh DPPKAD kabupaten Karanganyar dalam memungut Pajak Restoran?
4.
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPPKAD kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama di sektor Pajak Restoran?
23
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui efektifitas
Pajak Restoran ditinjau dari potensi pajak
restoran di Kabupaten Karanganyar untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah. 2.
Mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.
3.
Untuk mengetahui perkembangan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seperti laju pertumbuhan dan kontribusinya per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.
Mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi DPPKAD dalam upaya peningkatan pajak restoran dan solusi untuk meminimalisasi permasalah yang dihadapi di Kabupaten Karanganyar.
E. Manfaat Penelitian Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah pada umumnya, dan khususnya Pajak Restoran serta rasio pertumbuhannya.
24
2.
Bagi DPPKAD Kabupaten Karanganyar Sebagai masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam penerimaan pajak daerah disektor pajak Restoran. Dan dapat dijadikan acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah khususnya melalui pengembangan sektor restoran.
3.
Bagi Pihak Lain Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya DPPKAD Kabupaten Karanganyar mengenai keberadaan sektor pajak restoran yang cukup potensial untuk di pungut. Dan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektivitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran. Dan dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
