PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR20 TAHUN2OO9 TENTANG
PFNYELENGGARAAT.SHE:|il??T.?iXP€REiTPUANDANAN DENGANRAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA b}UPATIKARANGANYAR, Menimbang :
a. bahwa setiap warga masyarakatberhak mendapatkan rasaamandan bebasdari segalabentukkekerasansesuai dengan falsafahPancasiladan Undang-Undang Dasar NegaraRepubliklndonesia Tahun1945; b . bahwa segala bentukkekerasanmerupakanpelanggaran
trak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminas[ yang harus dihapus; c. bahwa korban kekerasan yang sebagian besar adalah perempuandan anak, harus mendapatperlindungandari pemerintah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan,atau perlakuanyang merendahkanderajat dan martabatkemanusiaan; bahwajumlahkekerasanterhadapperempuandan anakdi Kabupaten Karanganyar masih terjadi, sedangkan pengaturan penyelenggaraanperlindunganperempuan dan anal
pertimbangansebagaimanatersebut e. bahwa berdasarl
1 . Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun1950Nomor42); lndonesia Republik Nomor6 Tahun 1974tentangKetentuan2 . Undang-Undang Sosial(LembaranNegara KetentuanPokokKesejahteraan Tahun 1974 Nomor 53, TambahanLembaranNegara Nomor3039); 3 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1979 Nomor 32, TambahanLembaran NegaraNomor3243); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang PerrgesahanKonvensi tentang Penghapusan Segala BentukDiskriminasiterhadapPerempuan(Conventionon The Elimination of All Forms of DiscriminationAgaints Women) (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 29, TambahanLembaranNegara Nomor3668); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 100, TambahanLembaranNegara Nontor3668); 6. Undang-UndangNomor 20 Tahun 1999 tentang PengesahanKonvensiILO Nomor 138 mengenaiUsia Bekeria(LembaranNegara MinimumAnak Diperbolehkan RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 56, Tambahan LembaranNegaraNomor3835); Nomor39 Tahun1999tentangHakAsasi 7. Undang-Undang Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TambahanLembaranNegara Nomor3886);
L Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1AZ mengenai Pelarangandan Tindakan SegeraPenghapusanBentukbentukPekerjaanTerburukuntukAnak (Lembaranlrlegara RepubliklrrdonesiaTahun 2000 Nomor'30, Tambahan LembaranNegaraNomor3941); 9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, TambahanLembaranNegara Nomor4235); 10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentrrkan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegaraNomor43Bg); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tarrgga(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2004 Nomor95, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4419); 12.Undang-UndangNomor 32 Tahun ZAA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2004Nomor12S,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNornor 4437):sebagaimana telah bebempa kali diubah, terakhir dengan UndangUndangNomor12 Tahun2008tentangPerubahanKedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4B#l), l3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 1b, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNornora60a);
l4.Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2407 tentang Pembagian Kewenangan antara Pernerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/
Kota (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4739); Bersama DenganPensetujuan RAKYATDAERAHKABUPATEN]GRANGANYAR DEWANPERWAKILAN
BUPATI *nH*OnNYAR MEMUTUSI(AN : DAEMH
: PERATUMN Menetapkan
TENTANG PF-NYELENGGARAAN
PERLINL)UNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK
KORBAN
KEKERASAN.
BAB I KETENTI.'AN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahiniyangdimaksuddengan: 1. DaerahadaiahKabupatenKaranganyar. 2. PemerintahDaerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagaiunsurPenyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. BupatiadalahBupatilGranganyar. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraanpemerintahandaerah yang terdiri dari SekretariatDaerch,SekretariatDPRD,DinasDaerah,Lembaga TeknisDaerah,Kecamatan dan Kelurahan. 5. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaanperlindungan perempuan dan anakkorbankekerasan.
perernpuandan anak korbankekerasanadalahsetiapkegiatan 6. Perlindungan yang ditujukanutrtukmemberikanrasa aman bagi korbandan melindungihakhaknyaagardapathidup,tumbuh,berkembangdan berpartisipasi secaraoptimal sesuaidenganharkatdan martabatkernanusiaan sertamendapatperlindungan, baik perlindungan medis,hukum,medicolegal(kedokteranforensik),ekonomi maupunpsikologis darisegalabentukkekerasan dantindakandiskriminasi. yangbelumberusia18 tahun,termasukpulayangmasih 7. Anakadalahseseorang dalamkandungan. B. Korbanadalahperempuandan anak yang mengalamikesengsaraan dan atau pendet'itaanbaik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 9. Kekerasanadalahsetiapperbuatanyang berakibatatau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan,baik fisik, seksual,ekonomi,sosial maupun psikisterhadapkorban. 10.PusatPelayananTerpaduPerlindungan Perempuandan Anak,yangselanjutnya disingkat PPT P2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan,dikelola secara bersarna-samadalam bentuk pelayanan medis (termasukmedico-legal), psiko-sosial dan pelayananhukum. 11.KomisiPerlindungan Perempuandan Anak yang selanjutnyadisingkatKP2A adalah Komisi yang berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakanprogram perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan strategi Pengalusutamaan Gender(PUG)dan Pengarusutamaan HakAnak(puA). 12.Rumah aman adalah tempat tinggat sementara yailg digunakan untuk perlindungan memberikan terhadapkorban. 13.LembagaSosialKemasvarakatan adalahLembagaSwadayaMasyarakat(LSM) dan atauorganisasil<emasyarakatan lainnya. 14.Masyarakat adalah perseorangan,keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atauorganisasixemasyarakatan. l5.PendudukadalahWlll dan/atauorang asing yang masuk secarasah serta bertempat tinggaldi wilayahIndonesia.
BABII ASASDANTUJUAN Pasal2 Asas penyelenggaraan perlindunganperempuandan anak korban kekerasanini adalah: a. Penghormatan terhadaphak-hakkorbart; b. Keadilandan kesetaraangender; c. Nondiskrirninasi; d. Kepentingan terbaikbagikorban. Pasal3 Penyelenggaraanperlindungankorban kekerasan bertujuan untuk mencegah, rnelindungikorban dan memberikanpelayananterhadapperempuanberbasis genderdan kepentingan terbaikbagi anak yang terjadidi rumahtanggadan/atau publik.
BAtsIII HAK-HAKKORBAN Pasal4 Setiap korban berhak tnenrJapatkan perlindungan,informasi,pelayananterpadu, penangananberkelanlutansampai tahap rehabititasidan penanganan secara rahasiadari individu,kelompokataupunlembagabaik PemerintahDaerahmaupun masyarakat.
Pasal5 Dalam hal terjadi kekerasan,setiap korban berhak mendapatkanpelayanan kesehatandan pendampingan,baik secara psikotogismaupun hukum, serta jaminanatas hak-haknyayang berkaitandenganstatusnya mendapatkan sebagai istri,ibu,anak,anggotakeluargamaupunsebagaianggota masyarakat.
BAB IV KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB Pasal6 (1) PemerintahDaerahberkewajiban jawab untukmelaksanakan dan bertanggung upayapencegahan terjadinyakekerasanterhadapperempuandan anak,dalam bentuk: a' mengumpulkandata dan informasi tentang korban kekerasan serta peraturanperundang-undangan ; b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dananak; c' melakukansostalisasiperaturan perundang-undangun yang berkaitan denganpenyelenggaraar perlindungan korbankekerasan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korbankekerasan; e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraanperlindungan korban kekerasan. (2) Untuk mengantisipasi terjadinyatindak kekerasanterhadapperempuandan anak, PemerintahDaerahberkewajibanmenyediakandan menyelenggarakan layananbagikorbandalambentuk: a. mendirikan dan memfasilitasiterselenggarakannyalembaga layanan terpaduuntukkorbandenganmelibatkanunsurmasyarakat; b. mendorongkepedulianmasyarakatakan pentingnyaperlindungan terhadap korban. (3) PemerintahDaerahdalam melaksanakankewajibansebagaimana dimaksud padaayat (1) dan (2) harusmemerhatikan hak dan kewajibanorangtua, wali, suamiatauoranglainyangsecarahukumbertanggurrg jawabterhadapkorban. BABV PHNYEI-ENGGARAAN PERLINDUNGAN BagianKesatu Kelembagaan Pasal7 (1) Bupati membentukKP2A dengan keanggotaanpaling sedikit g (sembilan) orang,dengansusunanorganisasi terdiridari : a. Ketua;
b. Sekretaris; c. KoordinatorDivisi: 1. DivisiUmum; 2. DivisiKajiandan Pelatihan; 3. DivisiJaringandan htformasi; 4. DivisiAdvokasidan Litigasi; 5. DivisiMedisdan Psikososial; 6. DivisiPelayanandan RumahArnan; 7. DivisiRehabilitasi. rJimaksud (2) KP2A sebagaimana : ayat(1) mempunyaitugas a. merumuskanberbagai upaya perlindunganterhadap korban kekerasan secarakomperhensif; b. melakukanpenyadaranterhadapperempuandan anak khususnyakorban kekerasanakarr pentingnyapemenuhanhak asasi sebagai manusia, dan rnasyarakat; berbasiskelembagaan c. menyediakaninformasi dan mengembangkanjejaring kerjasama yang perlindungan korbankekerasan; diperlukan dalammengupayakan d. membantupemberdayaankorban kekerasandalam kapasitasnyasebagai anggotakeluargamaupunsebagaianggotamasyarakat; e. mennfasilitasitersedianya sarana dan infrastruktur pendukung guna terhadapkorbankekerasan; cptimalisasiperlindungan perlindungan perempuandan anak korbankekerasan. f. melaksanakan g. menggalangsumber dana demi kepentinganpelaksanaanperlindungan korbankekerasan. kegiatanperlindungan h. melaksanakan kepadakorbankekerasan. i. memberikanpelayanandan perlindungan kepadakorbankekerasan. (3) KP2A sehagaimanaciimaksudayat (1) melaporkan pelaksanaantugasnya kepadaBupati. (4) Masing-masing divisi sebagaimanadimaksudayat (1) dapat dibantuoleh anggotasesuaidengankef.rutuhan. (5) Keanggotaan KP2Asebagaimana dimaksudayat(1) terdiridari unsur: a. PerangkatDaerah; '
[.
OrganisasiProfesi;
c. TokohMasyarakat; d. LembagaPendidikan; e. LembagaSosialKernasyarakatan. (6) Masa baktiKP2Asebagaimana dimaksudayat (1) selarna3 (tiga)tahunsejak pelantikandan dapatdipilihkembali.
pembentukan (7) KP2Asebagaimana dinraksudayat (1) mengusulkan PPT P2A sesuaikebutuhan. (8) Baganstrukturorganisasr KP2Asebagaimana tersebutdalamlampiran,yang merupakanbagiantidaktepisahkandari PeraturanDaerahini. (9) Pembentukan dan tata kerja KPZA maupunPPT P2A, ditetapkandengan Keputusan Bupati. BagianKedua Penanganan dan Mekanisme PasalI perlindungan (1) Penyelenggaraan kepadakorbandilaksanakan secaraterpadu dalamwadahKP2A. perlindungan (2\ KP2Adalampenanganan psikologis medis,hukum,medicolegal, maupunekonorni, dapatmelakukan kemitraan denganlembaga-lembaga sosial yang bergerakdalam bidangperlindungan perempuandan kemasyarakatan anak. perlindungan (3) Penyelenggaraan kepadakorbansebagaimana dimaksudpada it . Y
ayat (1) harusmemgrhatikan norma-norma agama,serta hak dan kewajiban orangtua, wali,suami,atauoranglainyangsecarahukumbertanggungjawab terhadapkorban. (4) Mekanismepenangananperlindungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) prosedur(SOP) yang akan diselenggarakan menurutstandard,6perasional diaturlebihlanjutdenganPeraturan Bupati. BagianKetiga Prinsip-prinsip Pelayanan Pasal9 pelayananterhadapkorban dilakukandengan tidak dipungut Penyelenggaraan biaya,cepat,aman,ernpati,non-diskrimiriasi, mudahdijangkau, danadanyajaminan kerahasiaan.
BABVI DAN PERLINDUNGAhI BENT'UKKEKERASAN Pasal10 (1) Bentukkekerasanterhadapperempuandan anakmeliputi: fisik; a. Kekerasan seksual; b. Kekerasan c. Kekerasan ekonomi; psikis. d. Kekerasan (2) Bentukkekerasanfisik sebagaimana dimaksuddalamayat (1) hurufa berupa rasa sakit,cidera,luka atau cacatpada setiapperbuatanyang mengakibatkan tubuh seseorang,gugurnyakandungan,pingsan dan atau menyebabkan kematian. (3) Bentukkekerasanseksualsebagaimanadimaksuddalarnayat (1) huruf b , berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubunganseksualdengantidakwajaratautidakdisukai,pemaksaanhubungan seksualdenganoranglain untuktujuankomersialdan atautujuantertentu. (4) Bentuk kekerasanekonornisebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf c berupa penelantarananggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan,perawatanataupemeliharaan secaralayak. dimaksuddalamayat (1) hurufd berupa {5) Bentukkekerasanpsikissebagaimana perbuatan yang rrengakibatkanketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau psikisberatpadaseseorang: penderitaan Pasal11 (1) Setiapkorbankekerasanharusmendapatperlindungan sesuaiketentuanyang berlaku. (2\ Perlindunganterhadapkorban kekerasansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukankepadasetiap pendudukKabupatenKaranganyar, baik yang mengalamikekerasandi Wilayah KabupatenKaranganyarmaupun di luar WilayahKabupatenKaranganyar. (3) Perlindungan terhadapkorbankekerasanselaindilakukanterhadappenduduk KabupatenKaranganyar sebagaimanadimaksudpada ayat(2'1,juga terhadap bukan penduduk Kabupaten Karanganyar yang dilakukan di Wilayah KabupatenKaranganyar.
Pasal12 (1) Bentukperlindungan terhadapkorbankekerasan meliputi: a. perlindungan medis; b. perlindungan hukum; c. perlindungan medicolegal(kedoktefanforensik); d. perlindungan ekonomi; psikis. e. perlindungan (2) Bentukperlindungan medis sebagainrana dimaksudpada ayat (1) huruf a berupa perawatandan pemulihan luka-lukafisik yang bertujuan untuk pemulihankondisi fisik korban yang dilakukanoleh tenaga medis dan paramedis. (3) Bentukperlindungan hukum sebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf b berupa pelayanandan pendampinganuntuk membantu korban dalam proseshukumdanperadilan. menjalani (4) Bentuk perlindunganmedico legal sebagaimanadimaksudpada ayat (1) hurufc berupalayanannredisuntukkepentingan pembuktian di bidanghukum. (5) Bentukperlindungan ekonomisebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufd berupa layananuntuk keterampilandan memberikanakses ekonomiagar korbankekerasandapatrnandiri. (6) Bentukperlindungan psikis sebagaimanadimaksudparla ayat (1) huruf e berupapendampingan dalam rartgkamemulihkankondisitraumatiskorban termasukpenyediaanrumah aman untuk melindungikorbandari berbagai ancamandan intilnidasibagi korban dan memberikarrdukungansecara psikologissehinggakorban mempunyairasa percaya diri, kekuatandan kemandirian dalampenyelesaian masalah.
BABVII PERANSERTAMASYARAKAT :
Pasal13 (1) Pemerintah Daerahdalammenyelenggarakan perlindungan korbankekerasan, dapatmelibatkanperansertamasyarakat. (2) Peransertamasyarakatsebagainnana dimaksudpada ayat (1) dapatdilakukan olehperorangan, kelompokmaupunlembagasosialkemasyarakatan.
Pasal14 yang berperansertadalampenyelenggaraan (1) Lembagasosialkemasyarakatan korbankekerasansebagaimanadimaksudPasal 13 ayat (2)' perlindungan diberikanpembinaanoleh PernerintahDaerah melalui PerangkatDaerah sesuaitugas PokokdanfungsinYa, dimaksudpada ayat (1), dapat berupabimbingan (Z) pembinaansebagaimana teknisoperasional' dan bimbingan keterampilan sosial,bimbingan
BABVIII SUMBERDANA Pasal15 korbankekerasanberasaldari perlindungan (1) Sumberdana penyelenggaraan dan BelanjaDaerah' AnggaranPendapatan dimaksudpadaayat (1) dapatpula berasal (2) Selainsumberdanasebagaimana yangsah. darisumber-sumbet'lain (3) Sumber dana penyelenggaraandari sumber-sumberlain yang sah sesuaiketentuan dimaksudpada ayat(2) dilakukanpengawasan sebagaimana perundang-undangan. peraturan
BAB IX KETENTUANSANKSI Fasal16 Lembagayang nnelanggarprinsip-prinsippelayanandapat dikenakansanksii yangberlaku' perundang-undangan sesuaiketentuan administrasi
BABX PENUTUP KETENTUAN Pasal17 Hal-hallain yang belumtJiaturdalam PeraturanDaerahini, diaturlebihlanjutoleh Bupati.
Pasal18 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan Agarsetiaporangmengetahuinya mernerintahkan PeraturanDaerah ini denganpenempatannya dalamLemrbaran DaerahKabupatenKaranganyar. Ditetapkandi Karanganyar padatanggal Desember2009 ATI
V
Hj. RINA
Tltffiffili,'f' Diundangkan di Karanganyar padatanggal
Desenrber2009
SEKRE]ARISDAERAH
LEMBARANDAEMH KABUPATENKARANGANYAR TAHUN2OO9NOMOR *O
T,Sffiffiffi,f'
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOiroR
TAI{UN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PEREMPUANDAN ANAK KORBANKEKERASAN
t.
UMUM Pemerintahmempunyaikewajibanuntuk memberikanrasa aman dan bebas bagi setiapwarga masyarakatnya dari segala bentukkekerasanyang berupa ancaman dan tindakan yang dapat menggangguatau merusak kcamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, sebagai mana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-UndangDasar 1945, yang melindungi segenapbangsadantumpahdarahIndonesia. PemerintahIndonesiatelah menandatanganiDeklarasi Umum Hak Asasi Manusia(DUHAM1948) dan meratifikasiUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusansegala bentuk Diskriminasiterhadap perempuan,konse!
secarahukum,politik,ekonomimaupunsosialuntukmencegah,menekan, mengurangidan menghapuskansegala bentuk kekerasan terhadap perempuan.dan anak baik yang berupakebijakanyang berlakuditingkat maupun daerah. nasional II.
PASALDEMIPASAL Pasal1
:
Cukupjelas.
Pasal2Hurufa
:
Penghonnatian terhadaphak-hakkorbandimaksudkan
:
hak-hakkorban. untuk menjaminterpenuhinya Keadilan gender rnerupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan ;
l{urufb
Kesetaraangenderadalahkesamaankondisibagi lakilaki dan perempuanuntuk memperolehkesempatan dan hak-haknyasebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasidalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanantdan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunah tersebut. Hurufc
:
Non diskriminasiadalahsikapdan perlakuanterhadap korban dengan tidak melakukan pernbedaanatas dasar usia,jenls P.elamin, ras, suku, agamadan antar golongan. Kepentinganyang terbaik bagi korban adalah semua tindakanyangmenyangkutkorbanyangdilakukanoleh pemerintah,masyarakat,badan legislatifdan badan yudikatif,maka kepentinganyang terbaik bagi korban
Hurufd Pasal3
:
harusmenjadipertimbangan utama. Cukupjelas.
:
Yang dimaksurJdengan"kekerasanberbasisgender" adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkanperempuansecarasubordinatterhadap laki-laki.
Pasal4
:
Yang dimaksuddengan "mendapatkanperlindungan" adafalr mendapatkan perlindungan dari individu, kelompokatau lembagabaik pemerintahmaupunnon pemerintah.
Mendapatkan
irformasi
tentang
keberadaantempatpengaduan,PPT dan hal-halyang berhubungandengan pernenuhanhak-haknyadan
terlibat dafam setiap proses pengambilankeputusan yang
berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penangananperkara. Yang dimaksuddengan "pelayananterpadu"adalah fayanan yang mencakup medis, medico-legal, psikososialdan hukum. Yang dimaksuddengan "penangananberkelanjutan" adalahpenangananyangtidak hanyaberhentisampai pada penyembuhanfisik dan psikis, tetapi sampai korbandapat menjalanikehidupannyakembalidalam masyarakattennasukpemulihannamabaiknya. Pasal5
Yang dimaksuddengan"mendapatkan pendampingan secara
psikologis
maupun
lrukum"
adalah
mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selarnaprosesperadilandilaksanakan. Cukupjelas.
Pasal6
Cukupjelas. jelas. Gr.rkup
Pasal7 Pasal8 Pasal9 Pasal10 Pasal11 Pasal12Ayat(1) Ayat (2)
Cukupjelas. Cukupjelas. Cukupjelas. Cukupjelas. Perlindunganmedis diiakukanterbatas pada upaya awal perawatandan pemulihanluka-lukafisik akibat kekerasan.Perawatanlebih lanjut menjaditanggung jawabkeluarga.
Ayat (3) Ayat (a) Ayat (5) Ayat (6) Pasal13 Pasal14
Cukupjelas. Cukupjelas. Cukupjelas. Cukupjelas. Cukupjelas. Gukupjelas.
Pasal17
Gukupjelas. Cukupjelas.
Pasal18
Cukupjelas
Pasal16
