BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset
daerah (DPPKAD)
Kabupaten Bone Bolango terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolahaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis
daerah
yang
dilatarbelakangi
oleh
perubahan
pengelolaan
keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa
organisasi
pemerintah
daerah
melakukan
perubahan-
perubahan inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang
menuntut
alokasi
anggaran
disesuaikan
dengan
kebutuhan
masyarakat. Di sisi lain, permasalahan manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara komprehenssif dalam mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance) Upaya reformasi birokrasi telah berlangsung yang mencangkup antara lain pengelolaan keuangan, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi dibidang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone Bolango, yaitu; 1) kelembagaan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang profesional; 2) sistem manajemen keuangan daerah belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi, sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; 3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan badan pengelola keuangan belum efisien, efektif dan berperilaku hemat; 4) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; 5) terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja (DPPKAD Kabupaten Bone Bolango) 4.1.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu diuji normalitas, multikolinearitas, non auto
korelasi, dan uji non heteroskedastisitas, adapun hasil pengujian masingmasing sebagai berikut: 1. Uji Normalitas Pengujian normalitas ini menggunakan normal probability plot Pengujian normalitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penentuan Hipotesis Ho : data variabel dependen berdisribusi normal H1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal 2. Penentuan tingkat signifikansi Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau tingkat signfikansinya (alpha) sebesar 5%. 3. Penentuan Statistik Uji Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normal probability plot. 4. Penentuan Kriteria uji Dengan uji normal probability plot, apabila grafik dalam pengujian tersebut menunjukan penyebaran data yang berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas 5. Kesimpulan Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat dilihat pada gambar 3 berikut:
Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Karena titik-titik yang menandakan data berada mengikuti garis diagonal. 2. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas merupakan salah satu pelanggaran kondisi ideal yang disebabkan adanya hubungan linear diantara variabel regresor. Multikolienaritas bisa dideteksi dengan melihat nila R2, dimana nilai R2 tinggi sedangkan tidak ada satupun koefisien (secara parsial) yang signifikan. Selain itu, multikolienaritas dapat juga dideteksi dengan menggunakan indikator Variance Inflation Factor (VIF) Berdasarkan
pengolahan data
yang telah
dilakukan
sebalumnya,
diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel dilihat pada tabel 8 berikut:
Tabel 8: Hasil Uji Multikolinearitas
Hasil pengolahan data di atas menunjukkan seluruh variabel mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang rendah yakni dibawah 10. Jadi disimpulkan model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas. 3.
Uji Autokorelasi Uji autokorelais merupakan pengujian yang dilakukan untuk
menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel pengganggu dalam masing-masing variabel bebas. Dalam penguji ada tidaknya autokorelasi sering digunakan tes Durbin Wetson. Berdasarkan teori Uyanto, nilai uji statistik Durbin Watson berkisar antara 0 sampai 4, bila hasil regresi nilai Durbin Watson berada diantara 1 sampai 3 maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengolahan data menghasilkan nilai Durbin Watson. Hasil analisis dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 9 berikut:
Tabel 9: Hasil Uji Autokorelasi
Hasil analisis di atas memperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,338. Nilai ini berada pada diantara 1 dan 3 atau secara matematis nilai DW berada 1<1,338<3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak terjadi gejala autokorelasi. 4.
Uji Heteroskedatisitas Gambar berikut merupakan hasil pengolahan data (Scatterplot)
untuk menguji heterokedastisitas:
Gambar 4 Uji Heterokedastisitas
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. 4.1.3 Hasil Analisis regresi Setelah persyaratan normalitas data dipenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi antara PAD, Dana perimbangan dan belanja modal dengan kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango selama priode 2010-2012. Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut: Tabel 10: Model Regresi
1. Persamaan Regresi/Model Regresi Berdasarkan hasil analisis di atas maka diperoleh model regresi antara PAD, Dana perimbanagan dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama priode 2010-2012 sebagai berikut: 𝑌 = 0,00 + 6,692𝑋1 + (−7,064)𝑋2 + 2,396𝑋3 + 𝑒
Berikut ini gambaran dari hasil analisis di atas: 1. Jika pengaruh dari variabel dalam model (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) diabaikan, maka pada kinerja keuangan terjadi konstan. Artinya tidak ada peningkatan maupun penurunan. 2. Setiap
peningkatan
pendapatan
asli
daerah
1%
maka
akan
meningkatkan Kinerja keuangan 6,692%. 3. Setiap peningkatan dana perimbangan 1% maka akan menurunkan Kinerja keuangan 7,064%. 4. Setiap peningkatan belanja modal 1% maka akan meningkatkan Kinerja keuangan 2,396%. 2.
Hasil Uji Parsial (Uji t) Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel tingkat
PAD (X1), Dana perimbangan (X2), dan belanja modal (X3), secara parsial atau masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Setelah
pengujian
analisis
regresi
dilakukan
selanjutnya
akan
dilaksanakan pengujian pengaruh secara parsial dari variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal) terhadap variabel terikat yakni Kinerja keuangan. 1. Penentuan Hipotesis Hipotesis Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan H0: β = 0 (tidak terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bone Bolango
H1: β ≠ 0 (terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango Hipotesis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan H0: β = 0 (tidak terdapat pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bone Bolango H1: β ≠ 0 (terdapat pengaruh Dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango Hipotesis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan H0: β = 0 (tidak terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bone Bolango H1: β ≠ 0 (terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango 2. Penentuan tingkat signifikansi Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signfikansinya (alpha) sebesar 5% 3. Penentuan Statistik Uji Dalam melakukan uji signifikan pengaruh dalam model regresi akan digunakan uji t. 4. Penentuan Kriteria uji Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai thitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka Ho ditolak. Selebihnya diterima
5. Kesimpulan Hasil pengujian dengan menggukan SPSS dapat dilihat pada tabel 11 berikut: Tabel 11: Hasil Pengujian Hipotesi
Output dari tabel di atas dapat dilihat nilai t-hitung yang diperoleh setiap variabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai DW sebesar n-k-1 = 36-3-1 = 32 diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,036. Hasil pengujian pengaruh PAD, Dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kab. Bone Bolango selama priode 2010-2012 adalah sebagai berikut 1. Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja keuangan Hasil analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 37,171. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Sehingga variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan
yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja keuangan Dari
analisis
diperoleh
nilai
t-hitung
untuk
variabel
dana
perimbangan sebesar -3.095. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai ttabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,004<0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Pengaruh Belanja modal terhadap Kinerja keuangan Hasil analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel belanja modal sebesar 0.551. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,586>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3. Hasil Uji Simultan (Uji F) Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah PAD, Dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Tahapan pengujian kebaikan model regresi adalah sebagai berikut: 1. Penentuan Hipotesis Ho
: PAD, Dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan
H1
: PAD, Dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan
2. Penentuan tingkat signifikansi Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (alpha) sebesar 5% 3. Penentuan Statistik Uji Dalam melakukan uji kebaikan model digunakan uji F. 4. Penentuan Kriteria uji Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai Fhitung yang diperoleh dengan F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka Ho ditolak, dan jika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka Ho diterima. Jika tingkat probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.
5. Kesimpulan Hasil pengujian dengan menggukan SPSS dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut: Tabel 12: Hasil Pengujian Uji F
F-hitung penelitian ini sebesar 1.641,037. F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 3 dan df2 sebesar N-k-1 = 36-3-1 = 32 adalah sebesar 2,90. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai Fhitung yang diperoleh jauh lebih besar F-tabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 4.
Interpretasi Koefisien Determinasi Untuk mengetahui besar pengaruh dari pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Kab. Bone Bolango selama priode 2010-2012 digunakan analisis koefisien determinasi.
Nilai
koefisien
determinasi
mencerminkan
besarnya
pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model
yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0
Berdasarkan hasil analisis maka nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,997. Nilai ini berarti bahwa sebesar 99,7% kinerja keuangan di Kabupate Bone Bolango dipengaruhi oleh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan,
serta belanja modal. dapat pula disimpulkan bahwa
variabel-variabel bebas telah mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap kinerja keuangan hanya 0,3%
4.2
Pembahasan
4.2.1 Pengaruh PAD Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Secara parsial berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 37,171. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Sehingga variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil
atas penerimaan PAD pemerintah
Kabupaten Bone Bolango berpengaruh positif dan signifikan karena penerimaan PAD yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambalian bahan galian golongan C dan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan serta lain-lain pendapatan yang penigkatan PAD dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi belanja pada sektor penerimaan akan berdampak pada kemandirian daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian Julitawati (2012) yang menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dengan menekankan
hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang. 4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Dana perimbangan secara parsial, dari analisis diperoleh nilai thitung
untuk
variabel
dana
perimbangan
sebesar
-3.095.
Jika
dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,004<0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil atas Dana perimbangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango berpengaruh negatif dan signifikan karena ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat selalu meningkat, terbukti dengan analisis rasio kemandirian 86% semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka semakin menurun kinerja keuangan. Kondisi ini belum dapat memenuhi salah satu tujuan pemberian dana perimbangan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 32 tahun 2004.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012), hasil penelitian menyebutkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Aceh
melalui
DAU dan DAK memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daera pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1% perubahan variabel Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,3%. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012). 4.2.3 Pengaruh Belanja Modal Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Belanja modal secara parsial nilai t-hitung untuk variabel belanja modal sebesar 0.551. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar
2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,586>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil atas belanja modal pemerintah Kabupaten Bone Bolango berpengaruh positif namun tidak signifikan, pengaruh positif belanja modal sedikit mendukung penerimaan pajak daerah
dan
retribusi
daerah,
dan
ketidak
signifikan
disebabkan
pengalokasian belanja pegawai lebih besar dari belanja modal dan dapat dikatakan ketidak efisienan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.
Hasil penelitian pengaruh tidak signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan Ardini (2011) dalam Simanuallang (2013) menyatakan bahwa ketidaksignifikan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana dalam penelitian ini efisiensi adalah kinerja keuangan. Belanja modal yang semakin besar setiap periode tertentu dalam suatu pemerintah daerah akan mengakibatkan kinerja keuangan semakin tidak efisien, oleh karena itu belanja modal harus proporsional dengan sektor penerimaan (input) sehingga kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan meningkat. Hasil berpengaruh
penelitian positif
Ariani dan
(2010)
signifikan
menunjukkan terhadap
belanja
kemandirian
modal daerah
pemerintah Kab/Kota wilayah eks karesidenan surakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong (2004) dalam Ariani (2010) yang menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo,
2002).
Dengan
terpenuhinya
fasilitas
publik
maka
masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalakan usahanya dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan.
4.2.4 Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan belanja modal secara simultan terhadap kinerja keuangan Berdasarkan hasil pengujian secara simultan didapat F-hitung penelitian ini sebesar 1.641,037. F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 3 dan df2 sebesar N-k-1 = 36-3-1 = 32 adalah sebesar 2,90. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar F-tabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya PAD, Dana perimbangan dan belanja modal secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh PAD, Dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango selama priode 2010-2012. Adapun dasar pengaruh PAD, Dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, ini ditujukan dengan besarnya koefisien determinasi yang mencapai sebesar 0,997. Nilai ini berarti bahwa sebesar 99,7% kinerja keuangan di Kab. Bone Bolango dipengaruhi oleh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta belanja modal. Dapat pula disimpulkan bahwa
variabel-variabel
bebas
telah
mampu
menjelaskan
atau
memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap kinerja keuangan sebesar hanya 0,3% Hasil penelitian ini disesuai dengan hasil penelitian dikemukakan yang oleh simanuallang (2013), Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Dana Perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Riau pengaruh. Besarnya koefisien Determinasi 96,6% terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, sedangkan selebihnya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini atau duluar variabel penelitian ini. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atau penelitian dikemukakan oleh Julitawati (2013) Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Besarnya koefisien Determinasi sebesar 0,125. Dengan demikian variabel independen yang meliputi PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
