BAB IV HASIL PENELITIAN VDAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1
Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organsiasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan
pengeluraan kas, serta aset/barang
daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar
45
yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, permasalahan manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi birokrasi telah berlangsung yang mencakup antara lain pengelolaan keuangan, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi di bidang pengeloaan keuangan daerah di Kota Gorontalo, yaitu: 1) kelembagaan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; 2) sistem manajemen keuangan daerah belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi, sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; 3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan badan pengelola keuangan belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; 4) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; 5) terabaikannya nilainilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 4.1.2
Gambaran Umum Responden Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada DPPKAD
kota Gorontalo yang terlibat langusung dalam proses penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala seksi, kepala sub bagian, kuasa BUD, dan pegawai staf keuangan dan akuntansi. Jumlah responden yang yang dapat menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu adalah sebanyak 37
responden. Kuesioner yang disebar sebanyak 37 kuesioner, dari 37 kusioner yang dibagi semuanya kembali namun yang tidak diisi sebanyak 5 kuesioner sedangkan 32 kusioner lainya diisi lengkap dan dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. Data demografi responden dalam tabel 5 di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel tersebut berisi informasi yang disajikan, antara lain usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Tabel 5: Demografi Responden Keterangan Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan Usia 1. < 30 2. 30-40 3. 41-50 4. > 50 Tingkat Pendidikan 1. SMU sederajat 2. Diploma 3. Sarjana 4. Magister Masa Kerja 1. 1-2 tahun 2. 3-4 tahun 3. 5-6 tahun 4. 7-10 tahun 5. > 10 tahun
Jumlah
%
17 orang 15 orang
53,13% 46,88%
5 orang 20 orang 6 orang 1 orang
15,63% 62.50% 18,75% 3,13%
2 orang 4 orang 21 orang 5 orang
6,25% 12,50% 65,63% 15,63%
3 orang 2 orang 3 orang 11 orang 13 orang
9,38% 6,25% 9,38% 34,38% 40,63%
Sumber: Olahan, 2013 Berdasarkan tabel diatas, diketahui responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden perempuan yaitu sebanyak 17 orang (53,13%) sedangkan responden Laki-laki sebanyak 15 orang (46,88%). Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia, diketahui bahwa mayoritas responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang berusia diantara 30-40 tahun yaitu sebanyak 20 orang (62,50%),
kemudian mereka yang berusia 41-50 sebanyak 6 orang (18,75%), yang berusia <30 tahun sebanyak 5 orang (15,63%) dan yang berusia > 50 sebanyak 1 orang (3,13%). Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 21, kemudian mereka yang berpedidikan S2 sebanyak 5 orang (15,63%), yang berpendidikan D3 (diploma) sebanyak 4 orang (12,50%) dan yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 2 orang (6,25%). Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu respoden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 13 orang (40,63%), kemudian yang mempunyai masa kerja 7-10 tahun sebanyak 11 oranga (34,38%), 5-6 tahun dan 1-2 tahun masing-masing sebanyak 3 orang (9,38%) dan yamg memiliki masa kerja 3-4 tahun sebanyak 2 oranga (9,38%). 4.1.3
Uji Kualitas Instrumen Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini
adalah Kuesioner. Oleh karena itu untuk meyakinkan akan kualitas data yang akan diolah, terlebih dahulu diuji validitas dan realibilitas sebagai berikut. 4.1.4.1 Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Alat ukur yang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga-harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden 32 orang, maka
angka kritis dari rtabel (tabel r product moment) yang didapat adalah sebesar 0,349 jika koefisien yang diperoleh (rhitung) lebih besar dari rtabel maka pertanyaan tersebut valid, nilai rtabel dapat dilihat pada lampiran pada tabel r Product moment. Berdasarkan pengujian validitas yang telah dilakukan ternyata pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas untuk variabel Y penerapan PP No 71 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 6 berikut: Tabel 6: Hasil Uji Validitas Variabel X (Penerapan PP No 71 tahun 2010) Indikator PSAP 01 PSAP 02
PSAP 03
PSAP 04 PSAP 05 PSAP 06 PSAP 07 PSAP 08 PSAP 09 PSAP 10 PSAP 11 PSAP 12
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
r- Hitung 0,696 0,398 0,479 0,553 0,413 0,588 0,592 0,764 0,639 0,842 0,681 0,602 0,510 0,536 0,628 0,603 0,591 0,536 0,791 0,649 0,861 0,392 0,495 0,745 0,698 0,752
r-Tabel 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Olahan 2013
Berdasarkan tabel tersebut hasil perhitungan nilai korelasi antara item variabel X penerapan PP No 71 tahun 2010 pada tabel di atas menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu 0,349. Hasil ini mennunjukan semua pernyataan yang digunakan
untuk mengukur variabel X (Penerapan PP No 71 tahun 2010) valid dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas untuk variabel y (Akuntabilitas kinerja) dapat dilihat ada tabel 7 berikut: Tabel 7: Hasil Uji Validitas Variabel Y (Akuntabilitas kinerja) Indikator
Item 1 Ekonomi 2 3 4 5 Efisiensi 6 7 8 9 Efektivitas 10 11 12 13 Hasil 14 15 Sumber: Olahan 2013
r- Hitung 0,583 0,503 0,764 0,621 0,659 0,503 0,812 0,580 0,674 0,573 0,356 0,745 0,804 0,798 0,652
r-Tabel 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel diatas perhitungan nilai korelasi antara item variabel Y akuntabilitas kinerja menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi rhitung lebih besar dari nilai rtabel yaitu 0,349. Hasil ini mennunjukan semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel y (akuntabilitas kinerja) valid dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 4.1.3.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama
maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pada penelitian pengambilan keputusan berdasarkan nilai Cronbach’s Alpha. Jika nilai alpha sama dengan atau lebih dari 0,60 maka pernyataan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya apabila nilai alpha kurang dari 0,60 pernyataan variabel tersebut tidak reliabel (Arikunto, 2005) Adapun hasil dari pengujian reliabilitas ditunjukan oleh tabel 8 sebagai berikut: Tabel 8: Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan PP No 71 tahun 2010 Akuntablilitas Kinerja Sumber: Data Olahan 2013
Nilai Cronbach’s Alpha 0.752 0.756
Ket. Reliabel Reliabel
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel penerapan PP No 71 tahun 2010 (X) dan akuntabilitas kinerja (Y) memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 4.1.4
Transformasi Data Data mengenai variabel-variabel penelitian yang terkumpul melalui
kuesioner adalah data yang berskala ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakan statistika regresi sebagai analisis utama dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan selanjutnya dijadikan data interval melalui method successive intervals (MSI). Hasil MSI untuk setiap item Pertanyaan dalam
penelitian ini selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 3. Untuk memudahkan dalam melakukan transformasi data ordinal ke Interval digunakan bantuan Program Aplikasi MSI dengan Ms.Exel 2007. 4.1.5 Analisis Deskriptif Tingkat Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dan Akuntabilitas Kinerja Masing-masing Indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif mengenai criteria jawaban responden. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu: Bobot terendah x item x jumlah responden
= 1 x 1 x 32 = 32
Bobot tertinggi x item x jumlah responden
= 5 x 1 x 32 = 160
Rentang skalanya yaitu :
160-32 3
= 53,33 = 53 (dibulatkan)
Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 9 berikut: Tabel 9: Skala Penilaian Jawaban Responden Range 32 - 85 86 - 138 139 -160 Riduwan (2003:15)
Kategori Kurang Cukup Baik
Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator pada variabel penerapan PP No 71 tahun 2010 disajiakan pada tabel 10 adalah sebagai berikut: Tabel 10: Hasil Analsis Jawaban Respoden Penerapan PP No 71 tahun 2010 Dimensi
Indikator Item 1
PSAP 01
Item 2 Item 3
PSAP 02
Item 4 Item 5 Item 6
PSAP 03
Item 7 Item 8 Item 9
PSAP 04
PSAP 05
PSAP 06
Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16
PSAP 07
Item 17 Item 18
PSAP 08
Item 19 Item 20
PSAP 09
Item 21 Item 22
PSAP 10 PSAP 11 PSAP 12
Item 23 Item 24 Item 25 Item 26
Sumber: Olahan 2013
Skor-5 1 3.13% 6 18.75% 12 37.50% 9 28.13% 3 9.38% 11 34.38% 12 37.50% 15 46.88% 10 31.25% 16 50.00% 16 50.00% 15 46.88% 10 31.25% 12 37.50% 13 40.63% 14 43.75% 9 28.13% 12 37.50% 15 46.88% 16 50.00% 14 43.75% 6 18.75% 12 37.50% 9 28.13% 8 25.00% 12 37.50%
skor-4 14 43.75% 13 40.63% 12 37.50% 15 46.88% 6 18.75% 13 40.63% 11 34.38% 13 40.63% 13 40.63% 12 37.50% 13 40.63% 11 34.38% 11 34.38% 11 34.38% 14 43.75% 12 37.50% 13 40.63% 11 34.38% 10 31.25% 11 34.38% 14 43.75% 11 34.38% 13 40.63% 16 50.00% 18 56.25% 12 37.50%
Skor-3 13 40.63% 12 37.50% 7 21.88% 7 21.88% 13 40.63% 7 21.88% 9 28.13% 4 12.50% 9 28.13% 4 12.50% 3 9.38% 6 18.75% 11 34.38% 9 28.13% 4 12.50% 6 18.75% 10 31.25% 9 28.13% 4 12.50% 3 9.38% 4 12.50% 15 46.88% 7 21.88% 7 21.88% 6 18.75% 8 25.00%
Skor-2 4 12.50% 1 3.13% 0 0.00% 1 3.13% 6 18.75% 1 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.38% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Skor-1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Bobot Skor
Kategori
108
Cukup
120
Cukup
129
Cukup
128
Cukup
94
Cukup
130
Cukup
131
Cukup
139
Baik
129
Cukup
140
Baik
141
Baik
139
Baik
127
Cukup
131
Cukup
135
Cukup
136
Cukup
127
Cukup
131
Cukup
133
Cukup
137
Cukup
138
Cukup
119
Cukup
133
Cukup
130
Cukup
130
Cukup
132
Cukup
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 10, dari 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi pada variabel penerapan PP No. 71 tahun 2010 terlihat bahwa ada 22 indikator dalam kategori cukup dan sisanya empat indikator dalam kategori baik, maka berdasarkan hasil tersebut penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Gorontalo belum sepenuhnya dilaksankan. Berdasarkan tanggapan responden untuk 3 indikator pada dimensi PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari penyajian laporan keuangan untuk pengakuan basis akrual, komponen set laporan keuangan dan periode pelaporan sistiematis yaitu ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas 2 indikator pada dimensi PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran diporoleh untuk indikator pertama yaitu penyajian laporan realisasi anggaran disusun untuk tujuan akuntabilitas ada pada kategori cukup sedangkan untuk indikator kedua tentang penyajian laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan basis akrual ada pada kategori cukup. Tanggapan responden untuk dimensi PSAP 03 laporan arus kas diukur dengan 4 indikator, untuk indikator pertama yang menyatakan laporan arus kas dari aktivitas operasi ada pada kategori cukup, tanggapan responden pada indikator kedua laporan arsu kas dari kegiatan aktivitas investasi adap pada kategori cukup, tanggapan responden pada indikator ketiga yaitu informasi arus kas dari kegiatan aktivitas pendanaan ada pada kategor baik sedangkan indikator terakhir yaitu laporan arus kas dilihat dari aktivitas arus kas dari kegiatan transitoris adap ada kategori cukup.
Tanggapan responden untuk dimensi PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan yang diukur dengan 2 indikator yaitu ada pada kategori baik, dimana bahwa catatan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan catatan atas laporan keuangan menyajikan tentang analisis pos-pos laporan keuangan ada pada kategori baik. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 5 tentang akuntansi persediaan diukur dengan 2 indikator, untuk indikator pertama penilaian persediaan dilakukan berdasarkan PSAP ada pada kategori baik sedangakn pengakuan persediaan berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 6 tentang akuntansi investasi yang diukur dengan 2 indikator masing indikator yaitu pangakuan investasi dan pelepasan serta pemindahan investasi ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap diukur dengan 3 indikator yaitu pengukruan aset tetap, aset donasi dan pengakuan penyusutan masing-masing ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 8 tentang akuntansi kontruksi dalam pengerjaan diukur dari indikator perlakuan akuntansi kontruksi berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responen atas dimensi PSAP 9 tentang akuntansi kewajiban yang diukur dari 3 indiator yaitu perlakuan akuntansi kewajiban, pengakuan kewajiban dan pengukuran kewajiban berdasarkan PSAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 10 tentang koreksi kesalahan yang diukur dengan indikator perlakuan akuntansi koreksi kesalahan diperoleh kategori cukup. Tanggapan responden atas dimensi PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi yang diukur dari indikator konsep penyajian laporan
keuangan konsolidari diperoleh kategori yang cukup sedangkan tanggapan responden atas dimensi PSAP 12 tentang laporan operasional diukur dari 2 indikator yaitu penyusunan laporan operasional dan informasi dalam laporan keuangan masing-masing ada pada kategori cukup. Berdasarkan ke 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi penerapan PP no 71 tahun 2010 menunjukan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-10 dan ke- 11 yang digunakan untuk mengukur dimensi PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan masing masing ada pada skor 140 dan 141. Sedangkan indikator atau item pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) no 1 yang digunakan untuk mengukur PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan basis akrual dengan bobot skor 108. Deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator dimensi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:
Tabel 11: Hasil Analisis Jawaban responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Dimensi
indk
Skor-5
skor-4
Skor-3
Skor-2
Skor-1
EKonomi
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
10 31.25% 12 37.50% 13 40.63% 14 43.75% 9 28.13% 12 37.50% 15 46.88%
22 68.75% 20 62.50% 19 59.38% 18 56.25% 19 59.38% 20 62.50% 17 53.13%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Efisiensi
Bobot Skor
Kategori
138
Cukup
140
Baik
141
Baik
142
Baik
133
Cukup
140
Baik
143
Baik
Efektivitas
Outcome (Hasil)
Item 8 item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15
16 50.00% 12 37.50% 7 21.88% 12 37.50% 9 28.13% 8 25.00% 12 37.50% 10 31.25%
14 43.75% 18 56.25% 23 71.88% 20 62.50% 23 71.88% 24 75.00% 20 62.50% 22 68.75%
2 6.25% 2 6.25% 2 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
142
Baik
138
Cukup
133
Cukup
140
Baik
137
Cukup
136
Cukup
140
Baik
138
Cukup
Sumber: Olahan 2013 Hasil analisis jawaban responden pada tabel diatas, dari ke 15 indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur empat dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pengelolaan pendapatan dan aset daerah Kota Gorontalo kategori baik dimana dari ke 15 indikator 8 memiliki kategori baik dan sisanya 7 cukup. Berdasarkan tabel 11 tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa tanggapan responden atas dimensi ekonomi yang diukur dari tiga indikator pertanyaan dimana untuk indikator pertama pertanggungjawaban terhadap sumber daya organisasi ada pada kategori cukup, indikator yang kedua tentang penggunaan sumberdaya finansial ada pada kategori baik sedangkan indikator tentang
pertanggungjawaban
atas
ketidak
patuhan
yang
mengakibatkan
ketidakhematan ada dalam kategori baik. Tanggapan responden atas empat indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi efisiensi dimana indikator pertama tentang pengelolaan keuangan secara efisien ada pada kategori baik, indikator efisiensi melindungi sumberdaya organisas ada pada kategori cukup sendangkan indikator menghindari pengangguran sumberdaya dan pertanggungjawban atas ketidakefisiensi ada pada kategori baik.
Tanggapan responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur efektivitas, dari ke empat indikator, untuk indikator efektivitas pelaksanaan dan efektivitas pelaporan ada pada kategori baik sedangkan idikator tentang pencapaian tujuan sasaran kinerja dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP ada pada kategori cukup. Tanggapan responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi outcome (hasil) untuk indikatro informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna, informasi laporan keuangan terbuka untuk umum dan dampak dari pelaporan keuangan diperoleh kartegori yang cukup sedangkan indikator hasil laporan keuangan yang disajikan lengkap ada pada kategori baik. Berdasarkan ke 15 indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur ke 4 dimensi akuntabilitas kinerja menunjukan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-7 yaitu pertanggungjawaban atas ketidakefisienan dan ke-8 yaitu efektivitas pelaksanaan yang digunakan untuk mengukur dimensi efisiensi dan efektivitas masing masing ada pada bobot skor 143 dan 142. Sedangkan indikator atau item pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) ke-5 yaitu melindungi sumberdaya organisasi dan ke-10 yaitu kesesuaian antar laporan keuangan dengan SAP yang digunakan untuk variabel efisiensi dan efektivitas masing-masing mempunyai bobot skor 135. 4.1.6
Pengujian Normalitas Sebelum dilakukan pegujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian
asumsi normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel
independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Uji normal data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorov-smirnov. Jika tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. Pada umumnya uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) di sekitar garis diagonal pada grafik normal P-P Plot Of Regression Standar Dized Residual. Apabila data (titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dalam model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka data dalam model regresi tidak memenuhi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 12 dan gambar 2 sebagai berikut: Tabel 12: Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test PP No 71 tahun 2010 N Normal Parametersa Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
32 66.8614 14.75648 .111 .066 -.111 .626 .829
Akuntabilitas Kinerja 32 29.0023 7.76741 .166 .166 -.120 .941 .338
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Olahan 2013 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerapan PP No 71 tahun 2010 dan akuntabilitas kinerja berdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai signifikan
lebih besar dari 0,05. Sedangkan berdasarkan grafik dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2: Grafik normal P-P Plot Of Regression Standar Dized Residual
4.1.7
Tehnik Analisis Data
4.1.7.1 Pengujian Hipotesis Tahap selanjutnya dilakukan pemodelan data dengan menggunakan analisis regresi sederhana, analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS, hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 13: Pengujian Hipotesis Dan Model Regresi Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) PP No 71 tahun 2010
Std. Error -3.801
2.382
.491
.035
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Olahan 2013
Standardized Coefficients Beta
t
.932
Sig. -1.596
.121
14.093
.000
Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah Y = -3.801 + 0.491X Koefisien regresi variabel X (PP No 71 tahun 2010) diperoleh sebesar 0,491X dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat penerapan PP No 71 tahun 2010 dilakukan dengan baik maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada DPPKAD Kota Gorontalo. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penerapan PP No 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini terlihat dari nilai signifikan 0.000 (di bawah α = 0,05). Dengan membandingkan ttabel pada α = 0,05 yaitu sebesar 2.042 dan thitung pada α = 0,05 yaitu sebesar 14,093 yang berarti bahwa thitung lebih besar dari ttabel , maka dalam hal ini hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh PP No 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja dapat diterima. 4.1.7.2 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh PP No 72 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja pada DPPKAD Kota Gorontalo. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut: Tabel 14: Koefisien Determinasi Model Summary Model 1
R
R Square .932a
Adjusted R Square
.869
a. Predictors: (Constant), PP No 71 tahun 2010
Sumber: Olahan 2013
.864
Std. Error of the Estimate 2.86032
Berdasarkan tabel 11, diatas dapat dilihat hasil pengujian determinasi menunjukan R sebesar 0,932 yang berarti bahwa hubungan antara PP No 71 tahun 2010 dengan akuntabilitas kinerja memiliki hubungan yang kuat yaitu 93.2%, atau berada di atas 50%. Sedangkan nilai RSquare atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,869 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas kinerja) mampu dijelaskan oleh variabel independen (PP No 71 tahun 2010) sebesar 0.869 atau dengan kata lain besarnya pengaruh PP No 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja adalah sebesar 86.9% dan sebaliknya sebesar 13.1% (100% 57.7%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 4.2
Pembahasan Hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh antara
penerapan PP No 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) kota Gorontalo. Ini dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai signifikan di bawah α = 0,05 yaitu 0.000 dan dengan membandingkan nilai ttabel yaitu sebesar 2,042 dan thitung sebesar 14,093 yang berarti bahwa thitung lebih besar dari ttabel, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh penerapan PP No 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja DPPKAD Kota Gorontalo. sedangkan koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukan arah positif yang berarti bahwa apabila dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Gorontalo dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangannya menerapkan PP No 71 tahun 2010 maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam hal ini mengelola
dan menyajikan laporan keuangan. Salah satu misi pemerintah saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah daerah mengharuskan setiap
pengelolaan
keuangan
daerah
untuk
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya. Laporan pengelolaan keuangan daerah atau laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjwaban kinerja pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam undangundang tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang No 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan
negara,
mengatakan
bahwa
pemerintah
pusat,
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan sebagai bentuk akuntanbilitas atas kinerjanya yang telah dilakukan. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah yaitu melalui penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menggantikan standar akuntansi pemerintah yang sementara yaitu PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. PP No 71 tahun 2010 adalah suatu paket peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah sebagai acuan untuk menyusun dan menyaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja pemerintah itu sendiri. Penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan pengganti PP nomor 24 tahun 2005 yaitu standar
akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. PP No 71 tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi berbasis pemerintah berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih ada penjelasan tentang standar akuntansi kas menuju akrual. Penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual
ini
merupakan
jawaban
atas
penyajian
informasi
pertanggungjawaban keuangan daerah melalui laporan keuangan yang informatif sehubungan dengan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode. Atau dengan kata lain penerapan PP No 71 tahun 2010 ini merupakan salah satu alat untuk menciptakan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
tersebut.
Dengan
menerapkan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dianggap lebih baik dari penerpan PP no 24 tahun 2005. Penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, dan relevan untuk pengamblian keputusan ekonomi, sosial dan politik, sehingga dengan menerapkan PP 71 tahun 2010 ini akan tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nurul (2012) yang menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu kerangka konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya,
penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nurul (2012) mengungkapkan tujuan umum pelaporan keuangan berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga infromaso laporan keuangan dengan basis akrual dapat memberikan informasi yang akurat kepada pengguna dengan laporan keuangan berbasis akrual pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan pemerintah, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dam bagian kontrak. Laporan akuntansi berbasis akrual dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan. Penabulu (2010) menyatakan Laporan keuangan yang berkualitas dalam artian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Penelitian ini juga membuktikan penelitian dari Sihombing (2012) yang membuktikan bahwa penerapan SAP PP No 71 tahun 2010 terbukti mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah Kabupaten kota Wilaya Priyangan Jawa Barat. Hasil ini juga sejaan dengan penelitian Permana
(2010) hasil penelitian membuktikan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pada dinas kota Bandung. Penelitian Azlim (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap
kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
Hasil
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Tingkat penerapan PP No 71 tahun 2010 pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo Berdasarkan hasil jawaban responden, dari 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi pada variabel penerapan PP No. 71 tahun 2010 terlihat bahwa ada 22 indikator dalam kategori cukup dan sisanya empat indikator dalam kategori baik, maka berdasarkan hasil tersebut penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Gorontalo ada dalam kategori cukup yang artinya penerapan PP No 71 tahun 2010 pada
dinas
pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo masih cukup atau belum sepenuhnya dilaksanakan. dari ke 26 indikator yang digunakan untuk mengukur ke 12 dimensi penerapan PP No 71 tahun 2010 menunjukan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-10 dan ke- 11 yang digunakan untuk mengukur dimensi PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan masing masing ada pada skor 140 dan 141.
Sedangkan indikator atau item pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) No 1 yang digunakan untuk mengukur PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan basis akrual dengan bobot skor 108. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo berdasarkan hasil analisis jawaban responden dari ke 15 indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur empat dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DPPKAD Kota Gorontalo diperoleh kategori baik dimana dari ke 15 indikator 8 memiliki kategori baik dan sisanya 7 ada pada kategori cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada DPPKAD Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik. dari ke 15 indikator pertanyaan menunjukan item pertanyaan indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah indikator atau item pertanyaan ke-7 yaitu pertanggungjawaban atas ketidakefisienan dan ke-8 yaitu efektivitas pelaksanaan yang digunakan untuk mengukur dimensi efisiensi dan efektivitas masing masing ada pada bobot skor 143 dan 142. Sedangkan indikator atau pertanyaan yang memperoleh bobot skor terendah adalah item pertanyaan (indikator) ke-5 yaitu melindungi sumberdaya organisasi dan ke-10 yaitu kesesuaian antar laporan keuangan dengan SAP yang digunakan untuk variabel efisiensi dan efektivitas masing-masing mempunyai bobot skor 135. Sedangkan untuk dimensi ekonomis indikator yang memiliki bobot skor terendah adalah pertanyaan pertama tentang pertanggungjawaban sumber daya organisasi dengan skor 138, pada dimensi outcome item pertanyaan terendah adalah item 13 yaitu keterbukaan informasi laporan keuangan dengan skor 136.
