PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 140/ 202/2015/DPPKAD TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA LAWANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA LAWANGREJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG, Menimbang
:
a.
bahwa Rancangan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
c.
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 10 Januari 2010 Nomor 954/18.A/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Untuk Menandatangani Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2
d.
bahwa Rancangan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran
APB
Desa Lawangrejo
Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2015, telah diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tanggal 25 Februari 2015 untuk dievaluasi; e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran APB Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai
Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;
3
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009; 16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2010; 19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA LAWANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA LAWANGREJO TENTANG PENJABARAN APB DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2015. KESATU
:
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran APB Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
4
A. Perencanaan dan Penganggaran. 1. Penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dapat dialokasikan
ke dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015 untuk
KLASIFIKASI
DESA
PRAKARSA
Desa
Lawangrejo
mendapat
Rp.
40.000.000,- dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 411.2 / 4 TAHUN 2015 tanggal 19 Januari 2015; 2. Penerimaan desa yang yang bersumber dari Dana Perimbangan yang dapat dialokasikan ke dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015 untuk sementara hanya yang berasal dari Alokasi Dana Desa, untuk Alokasi Dana Desa Lawangrejo mendapat Rp. 344.200.000,- dengan SK Bupati Pemalang Nomor : 411.2 / 47 / TAHUN 2015 tanggal 15 Januari 2015; 3. Penerimaan desa yang bersumber dari bantuan keuangan kepada desa yang terkait dengan Pemanfaatan Tanah Dana Pendidikan yang dapat dialokasikan
ke dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015 untuk Desa
Lawangrejo mendapat Rp. 1.895.000,- ; 4. Pemerintah
Desa
dalam
mengalokasikan
bantuan
dari
Pemrintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar menunggu ketentuan lebih lanjut antara lain: a) Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Pemalang. b) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4.
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa untuk tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
5.
-
Kepala Desa
Rp. 3.000.000,-
-
Sekdes Non PNS
Rp. 2.100.000,-
-
Perangkat Desa
Rp. 1.500.000,-
Bagi Pemerintah Desa yang telah mengalokasikan Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa setinggitingginya 10% dari Penghasilan Tetap, pelaksanaannya agar mengacu ketentuan lebih lanjut;
6.
Penganggaran belanja hasil tanah bengkok/ kas desa agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.
Belanja tidak langsung mengenai belanja hibah agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.
Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS pada APBDes TA 2015 supaya dianggarkan.
9.
Honor Tim lelang tanah kas desa supaya dimasukan ke rekening 2.2.1.2.
10. Masih banyak belanja yang belum diberi rincian belanjanya, agar segera diberi rinciannya. 11. Untuk penganggaran APBDes TA 2015 antara Pendapatan dan Belanja supaya dibuat sama, jangan di surplus.
5
12. Cek kembali angka-angka penganggarannya sebelum diundangkan.
B. Naskah Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1. Peraturan Desa -
Pada Konsideran Mengingat :
Nomor 2 lama dihapus.
Nomor 3 dan 4 lama jadi Nomor 2 dan 3 baru.
Ditambah Nomor 4 baru yang benar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587
)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ).
Nomor 6 baru yang benar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ).
Ditambah Nomor 7 baru dengan kalimat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
Nomor 7 s/d 13 lama diganti Nomor 8 s/d 14 baru;
Nomor 11 baru diganti kalimat Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 );
Nomor 13 setelah kalimat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 ditambah kalimat “ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Nomor 14 baru diganti dengan kalimat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42 ).
-
Pasal 4 tulisan ” ditetapkan ” diganti “ diundangkan “, tulisan Berita Daerah diganti “ Lembaran Desa ... Kecamatan ...”.
6
-
setiap lembar Peraturan Desa sebelah kiri bawah diberi paraf Kepala Desa.
-
Pengundangan dengan format sebagai berikut : Diundangkan di Lawangrejo Pada tanggal SEKRETARIS DESA LAWANGREJO Nama ......... LEMBARAN
DESA
LAWANGREJO
KECAMATAN
PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR .... 2. Keputusan BPD. -
KOP
Keputusan
tulisan
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
ditambah tulisan LAWANGREJO. -
Tulisan DESA LAWANGREJO pada KOP baris keempat dihapus.
-
Judul dilengkapi tulisan MENJADI PERATURAN DESA.
-
Pada Konsideran Mengingat :
Nomor 2 lama dihapus.
Nomor 3 dan 4 lama jadi Nomor 2 dan 3 baru.
Ditambah Nomor 4 baru dengan kalimat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Nomor 6 diganti dengan kalimat : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ditambah Nomor 7 baru dengan kalimat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Nomor 7 s/d 15 lama diganti Nomor 8 s/d 16 baru;
Nomor 12 baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;
Nomor 15 baru setelah kalimat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 ditambah kalimat “ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Nomor 16 baru yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
-
Konsideran Menetapkan disesuaikan judul.
7
-
Berita Acara pernyataan Nomor 4 kalimatnya menjadi PIHAK PERTAMA akan Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundangkan.
3. Peraturan Kepala Desa. KEDUA
:
Belum dibuat.
Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran APB Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
KETIGA
:
Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Setelah dikoreksi kembali dan sudah sesuai dengan hasil evaluasi segera diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
KEEMPAT
:
Penyampaian Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini harus dilampiri : a.
Daftar Hadir Rapat Paripurna BPD;
b.
Risalah Rapat Pembahasan BPD;
c.
Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa berikut Lampiran Berita Acara;
d.
Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
KELIMA
:
Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan
Peraturan
Desa
Lawangrejo
tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Lawangrejo tentang Penjabaran APB Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Desa, maka : a.
Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dengan Keputusan Bupati, dan Desa hanya dapat mempergunakan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
b.
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud
huruf
a,
Kepala
Desa
bersama
Badan
Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Peraturan Desa. c.
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8
KEENAM
:
Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Lawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 sah, apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 26 Februari 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
ttd W. JOKO SUSILO, SH, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19661224 199203 1 005
