SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Urusan yang Dilaksanakan SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1. Program dan Kegiatan a) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran

: Rp. 6.250.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.197.430,00

Tingkat Capaian

(83,16%)

: Terwujudnya pelayanan administrasi persuratan yang tertib dan terpenuhinya kebutuhan terhadap materai, perangko, jasa transakasi keuangan dan pengiriman surat.

Permasalahan dan Solusi : Keterangan

2) Kegiatan

:-

Alokasi Anggaran

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 10.847.500.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp. 10.724.306.848,00

Tingkat Capaian

: Terpenuhinya kebutuhan terhadap jasa listrik bagi

(98,86%)

gedung-gedung pemerintah daerah, penerangan jalan umum dan jasa komunikasi selama 1 tahun Permasalahan dan Solusi : Keterangan

3) Kegiatan

:-

Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : Rp 26.600.000,00 : Rp 10.380.900,00 (39,03%)

Tingkat Capaian

: Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 61 kendaraan terdiri R2 sebanyak 55 unit dan R4 sebanyak 6 unit


4) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Tingkat Capaian

:-

: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Rp. 76.016.000,00 : Rp. 72.524.000,00 (95,41 %) : Terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan asset SKPD secara tertib administrasi


:-

5) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Penyediaan jasa kebersihan kantor : Rp 13.608.000,00 : Rp 12.703.100,00 (93,35 %)

Tingkat Capaian

: Terjaganya kebersihan kantor secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi


:-

6) Kegiatan

: Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 14.529.800,00

Realisasi Anggaran

: Rp 13.965.300,00

Tingkat Capaian

:

(96,11%)

Terpenuhnya kebutuhan terhadap berbagai macam alat tulis kantor yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


7) Kegiatan

:-

: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi Anggaran

: Rp 490.755.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 230.598.075,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pengadaan barang cetakan berupa stiker

(46,99 %)

inventaris barang (1800 lembar), karcis retribusi pasar @Rp100,00

(6.600

buku),

karcis

retribusi

pasar

@Rp150,00

(2.800

buku),

karcis

retribusi

pasar

@Rp200,00, karcis retribusi sampah (10 buku), bend 26 (50 buku), kartu kendali masuk (250 buku), lembar disposisi (250 buku), amplop kop (5 dus), map batik projotamansari (1000 buah), buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2012 (100 buku), blangko daftar kendaraan dinas (500 lembar), fakta integritas (150 lembar), piagam WTP (80 buah), piagam WTP dipigura (3 buah), kartu kendali keluar (240 buku), bukti pengiriman barang (6 buku), buku kerta tahun 2014

(1500 buku), buku agenda kegiatan tahun 2014 (3000 buku), kalender dinding tahun 2014 (3000 buah), dan kalender duduk tahun 2014 (450 buah). Terlaksananya pengadaan barang cetakan tersebut untuk memenuhi seluruh SKPD termasuk DPPKAD akan barang cetakan yang telah diadakan. Kegiatan ini juga kebutuhan DPPKAD terhadap penggandaan atas surat-surat penting atau dokumen lainnya yang dapat terpenuhi secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

8) Kegiatan

:-

: Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 2.124.400,00

Realisasi Anggaran

: Rp 1.423.500,00

Tingkat Capaian

: Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan akan alat listrik

(67,01 %)

dan elektronika antara lain lampu pijar, baterai, kabel yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja DPPKAD. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

9) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Tingkat Capaian

:-

: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp 1.000.000,00 : Rp 875.000,00

(87,50%)

: Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga berupa dispencer (1 buah).


10) Kegiatan

:-

: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran

: Rp 9.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 7.650.000,00

(85.00 %)

Tingkat Capaian

: Terpenuhinya kebutuan bahan bacaan berupa surat kabar (Kedaulatan Rakyat : 7 dan Republika : 1) selama 1 tahun dan berbagai macam buku tentang pengelolaan keuangan dan asset secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.


11) Kegiatan

:-

: Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi Anggaran

: Rp 56.875.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 32.263.500,00

Tingkat Capaian

: Medukung terlaksananya rapat koordinasi dengan

(56,73 %)

terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 1.119 dus dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebanyak 87 kali dan terpenuhinya jamuan makan minum tamu sebanyak 632 dus dengan jumlah kunjungan kerja ke DPPKAD sebanyak 24 kali secara tidak langsung mendung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

12) Kegiatan

:-

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp 6.190.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 2.380.000,00

Tingkat Capaian

: Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi & terlaksananya

(38,45 %)

konsultasi

ke

Pemerintah

Propinsi

sebanyak 10 kali yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

13) Kegiatan

:-

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp 195.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 168.480.335,00

Tingkat Capaian

: Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi ke

(86,40 %)

luar daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 33 kali perjalanan dinas ke luar daerah secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

14) Kegiatan

: Penyediaan Jasa Keamanan

Alokasi Anggaran

: Rp 7.005.250,00

Realisasi Anggaran

: Rp 7.005.250,00

Tingkat Capaian

(100,00 %)

: Terjaganya keamanan kantor selama 6 (enam) bulan secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tata kerja.


:-

b) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1) Kegiatan

: Pembangunan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 100.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 96.725.000,00

Tingkat Capaian

(96,73 %)

: Terlaksananya penyempurnaan ruang rapat DPPKAD dan ruang SIMDA Keuangan Daerah sehingga tersedianya rupat rapat dan ruang SIMDA Keuangan Daerah yang representatif. Secara tidak langsung tersedianya ke 2 (dua) ruang rapat akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tata kerja.


2) Kegiatan

:-

: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran

: Rp 2.018.411.040,00

Realisasi Anggaran

: Rp 1.957.566.813,00

Tingkat Capaian

(96,99 %)

: Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 72 Unit terdiri roda 4 : 5 unit; roda 2 : 43 unit; roda 3 : 5 unit dan sepeda ontel : 19 unit. Terlaksananya

pengadaan kendaraan dinas/operasional akan memenuhi kebutuhan

beberapa

SKPD

akan

kendaraan

dinas/operasional. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

3) Kegiatan

: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 100.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 98.829.800,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pengadaan perlengkapan operation room

(98,83 %)

DPPKAD berupa alat-alat studio sebanyak 1 paket secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

4) Kegiatan

: Pengadaan Mebelair

Alokasi Anggaran

: Rp 879.760.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 796.755.000,00

Tingkat Capaian

:

(90,57 %)

Terlaksananya pengadaan mebelair sebanyak 853 unit yang terdiri almari arsip kayu : 8 buah; almari arsip kaca : 2 buah; rak arsip : 15 unit; rak arsip dixon : 7 buah; rak arsip locker : 2 buah; filling cabinet : 28 unit; meja kerja 1 biro : 10 buah; meja kerja ½ biro : 78 unit; meja rapat pabrikan : 140 unit; meja rapat non pabrikan berlogo : 40 unit; kursi kerja : 100 unit; kursi rapat : 400 unit; meja kursi tamu : 8 set; dan dingklik panjang : 15 buah. Terlaksananya pengadaan dapat memenuhi kebutuhan SKPD-SKPD termasuk DPPKAD.


5) Kegiatan

:-

: Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Alokasi Anggaran

: Rp 241.944.250,00

Realisasi Anggaran

: Rp 182.803.731,00

(75,56 %)

Tingkat Capaian

: Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional sebanyak 61 unit kendaraan dinas/operasional secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.


6) Kegiatan

:-

: Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair

Alokasi Anggaran

: Rp 2.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp

Tingkat Capaian

:

526.000,00

(26,30 %)

Terawatnya seluruh mebelair DPPKAD secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.


7) Kegiatan

:-

: Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 23.980.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 9.333.150,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan

(38,92 %)

kantor antara lain komputer, printer, AC, mesin ketik selama 12 bulan yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

8) Kegiatan

:-

: Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran

: Rp 1.771.975.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 1.592.102.070,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak

(89,85 %)

unit terdiri dari perforator : 1 buah;

mesin antrian 4 loket : 1 unit; AC : 20 unit; sound system : 1 buah; GPS : 4 buah; server : 2 unit, komputer PC : 70 unit, note book : 17 unit; printer : 42 unit; UPS : 4 unit; network attached storage : 1 unit; kamera : 1 unit; LCD : 9 unit; wereles tablet digitizer : 2 unit; HT : 35 unit;

tablet smart phone : 4 buah; dan water meter : 10 unit. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor ini untuk memenuhi beberapa SKPD termasuk DPPKAD. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

c) ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

1) Kegiatan

: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran

: Rp 36.405.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 16.465.000,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

(45,23 %)

sebanyak 2 (dua) kali yaitu sosialisasi tentang DAU dengan narasumber dari Departemen Keuangan dan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

2) Kegiatan

: .-

: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran

: Rp 14.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 0,00

Tingkat Capaian

:

(0 %)


:-

d) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1)

Kegiatan

: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran

: Rp 92.970.335,00

Realisasi Anggaran

: Rp 83.800.810,00

(90,14 %)

Tingkat Capaian

: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPPKAD Tahun 2013


2)

:-

Kegiatan

: Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Alokasi Anggaran

: Rp 70.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 41.453.300,00

Tingkat Capaian

(59,22 %)

: Tersusunnya Sistem Manajemen Mutu DPPKAD guna meningkatkan

kualitas

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan aset daerah. Permasalahan dan Solusi: Belum terdapat pedoman tentang penyusunan SMM dari pemerintah

pusat

solusinya

dalam

rangka

penyempurnaan SMM DPPKAD yang telah disusun pada tahun 2013 dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Dalam Negri Keterangan

:-

e) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

1) Kegiatan

: Pemeliharaan Basis Data PBB

Alokasi Anggaran

: Rp 418.395.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 323.324.995,00

Tingkat Capaian

: Tersedianya basis data PBB dalam bentuk DHR : 75; OP

(77,28%)

PBB : 607.881 dan SPPT PBB : 599.977.


:-

f) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1) Kegiatan

: Penyusunan Analisa Standar Belanja

Alokasi Anggaran

: Rp 72.462.500,00

Realisasi Anggaran

: Rp

Tingkat Capaian

: Belum tersusunnya buku analisa standar belanja, kegiatan

262.500,00

(0,36 %)

ini baru melaksanakan rapat koordinasi tentang penyusunan

analisa

standar

belanja

mengundang Biro Organisasi Propinsi DIY.

dengan


:-

2) Kegiatan

: Penyusunan Standar Satuan Harga

Alokasi Anggaran

: Rp 40.780.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 36.192.500,00

Tingkat Capaian

:

(88.75 %)

Telah disusun 2 (dua) rancangan peraturan bupati dan ditetapkannya rancangan

tersebut menjadi Peraturan

Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan tahun 2014. Serta telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 dalam bentuk buku sebanyak 400 buku. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

3) Kegiatan

:-

: Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp 28.890.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 20.306.100,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun 3 (tiga) rancangan peraturan bupati dan

(70,29%)

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional. Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2013 sebanyak 70 buku yang didistribusikan ke seluruh SKPD sebagai pedoman melaksanakan kebijakan akuntansi pada masing-masing SKPD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan

4) Kegiatan

:-

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Alokasi Anggaran

: Rp 179.370.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 145.729.550,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan

(81.25%)

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah ditetapkannya rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang APBD TA 2014. Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2014.


:-

5) Kegiatan

: Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Alokasi Anggaran

: Rp 130.375.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 124.285.325,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan bupati Bantul dengan

(95,33 %)

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014. Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun 2013 sebagai landasan operasional SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2014. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

6) Kegiatan

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp 114.560.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 70.470.480,00

(61,51 %)

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013. Telah digandakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 sebagai acuan seluruh SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan.


7) Kegiatan

:-

: Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp 90.612.500,00

Realisasi Anggaran

: Rp 87.335.670,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan KDH dengan

(96,38 %)

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013. Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 sebagai acuan seluruh SKPD melaksanakan kegiatankegiatan. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

8) Kegiatan

:-

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp160.218.270,00

Realisasi Anggaran

: Rp154.952.075,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan daerah dan telah

(96,71 %)

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak 110 buku. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

9) Kegiatan

:-

: Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp87.975.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp83.802.500,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan KDH dan telah

(95,26 %)

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tersebut sebanyak 110 buku. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

10) Kegiatan

:-

: Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp72.600.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp71.772.125,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pemanfaatan idle cash atau uang daerah

(98,86 %)

yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito pada bank-bank yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul. Serta mengadakan perjanjian kerjasama antara Pimpinan Bank sebagai penyimpan uang daerah yang belum digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantul. Tercapainya pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga deposito sebesar Rp 12.504.424.987,21 dengan target sebesar Rp 7.000.000.000,00 atau 178,63%. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

11) Kegiatan

:-

: Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah)

Alokasi Anggaran

: Rp1.032.260.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp993.123.519,00

Tingkat Capaian

(96,21 %)

: Terlaksananya Intensifikasi dan ektensifikasi terhadap sumber-sumber

pendapatan

daerah

khususnya

pendapatan asli yang bersumber dari PBB P2 dengan melaksanakan sosialisasi peserta petugas pembantu pemungutan PBB P2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 90.1 Tahun 2013. Sosialisasi pengelolaan PBB P2 sebanyak 2 (dua) kali di 17 kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal tanggal 15 sampai dengan 29 April 2013 dan tanggal 2 sampai dengan 12 September 2013, sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan jatuh tempo pembayaran PBB P2 tanggal 30 September 2013. Selain itu juga dilaksanakan dengan penyuluhan PBB P2 kepada wajib pajak melalui media massa, antara lain siaran di Bantul Radio, dan himbauan membayar PBB P2 dengan tepat waktu melalui spanduk. Pemberian uang stimulan pelunasan PBB P2 bagi kecamatan, desa dan dukuh se Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pemungutan PBB P2 guna tercapainya target pendapatan asli daerah dari PBB P2 sesuai dengan Keputusan Bupati bantul Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013. Terealisasinya target pendapatan asli daerah bersumber dari PPB P2 sebesar Rp21.295.685.318,00 dari target sebesar Rp18.900.000.000,00 atau tercapai sebesar 112,68% . Permasalahan dan Solusi : Keterangan

12) Kegiatan

:-

: Penerbitan dan Pencermatan DPA SKPD

Alokasi Anggaran

: Rp89.145.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp85.437.800,00

Tingkat Capaian

(95,84 %)

: Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan DPA/DPPA SKPD yang disusun oleh kepala SKPD selaku

pengguna anggaran dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai

BUD

persetujuan

(Bendahara Sekretaris

Umum

Daerah

Daerah) dengan

selaku

koordinator

pengelolaan keuangan daerah. Adapun jumlah DPA/DPPA SKPD yang telah diterbitkan dan dicermati sebanyak 126 dokumen terdiri DPA SKPD : 63 dokumen dan DPPA SKPD :

63

dokumen

serta

masing-masing

DPA/DPPA

digandakan sebanyak 7 (tujuh). an DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada kepala SKPD

selaku pengguna

anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip DPPKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Administrasi

Pembangunan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Bantul, BAPPEDA, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan sebanyak 2 (dua) dan Bidang Aset.


13) Kegiatan

:-

: Penyusunan Anggaran Kas

Alokasi Anggaran

: Rp33.800.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp32.784.500,00

Tingkat Capaian

: Tersusunnya 2 (dua) buku anggaran kas Pemerintah Kabupaten

(97,00 %)

Bantul

yang

mengatur

cashinflow

dan

cashoutflow yaitu buku anggaran kas berdasarkan APBD Tahun 2013 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2013. Serta telah digandakan masing-masing

buku

anggaran

kas/anggaran

perubahan sebanyak 25 buku. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

14) Kegiatan

:-

: Penerbitan SPD

Alokasi Anggaran

: Rp34.657.500,00

Realisasi Anggaran

: Rp33.745.200,00

(97,37 %)

kas

Tingkat Capaian

: Telah disusun, diterbitkan dan didistribusikannya SPD SKPD Triwulan I, II, III dan triwulan IV sebanyak 505 dokumen sebagai dasar batas pengajuan dana oleh SKPD sebagai beban atas APBD.


15) Kegiatan

:-

: Penerbitan SP2D

Alokasi Anggaran

: Rp124.200.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp117.845.700,00

Tingkat Capaian

: Telah diterbitkan sebanyak 11.599 SP2D terdiri :

(94,88 %)

1. SP2D Belanja Langsung terdiri : 

SP2D UP

: 58



SP2D GU

: 1590



SP2D TU

: 1760



SP2D LS B/j

: 1482



LS Belanja Gaji Non PNS

: 403

2. SP2D Belanja Tidak Langsung 

SP2D Belanja Gaji PNS



SP2D Belanja Non Gaji PNS : 130



SP2D Belanja PPKD

: 2296

: 3180


16) Kegiatan

:-

: Pencetakan Daftar Gaji

Alokasi Anggaran

: Rp122.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp118.935.550,00

Tingkat Capaian

: Telah dicetak daftar gaji bagi PNS/CPNS berdasarkan unit

(97,49 %)

Kerja sebanyak 147 daftar gaji setiap bulan termasuk gaji bulan ke 13 sehingga penyaluran gaji PNS/CPNS terlaksana dengan tepat waktu dan tertib administrasi. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

17) Kegiatan

:-

: Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

Alokasi Anggaran

: Rp113.410.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp108.120.250,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pengujian atas dokumen yang diajukan

(95,34%)

SKPD sebagai dasar penerbitan SP2D sesuai dengan aturan yang berlaku sebanyak 11.694 dokumen. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

18) Kegiatan

:-

: TP-TGR

Alokasi Anggaran

: Rp16.500.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp15.845.000,00

Tingkat Capaian

:

(96,03%)

Tersusunnya Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan

TP-TGR sebanyak 2 (dua) laporan yaitu Laporan Semester I dan Laporan Semester II. Terlaksananya pengembalian kerugian daerah dengan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.194.232.618,91. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

19) Kegiatan

:-

: Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Alokasi Anggaran

: Rp128.913.250,00

Realisasi Anggaran

: Rp108.268.000,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pendampingan dan pencermatan terhadap Laporan

(83,99%)

Keuangan

dari

Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan berupa Neraca/LRA setiap bulan. Pendampingan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. Melalui pelaksanaan

kegiatan

ini

telah

tersusun

neraca

dinas/instansi se Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 2013 sebanyak 720 neraca Dinas/Instansi dan Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

20) Kegiatan

:-

: Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp59.650.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp54.214.625,00

(90,89%)

Tingkat Capaian

:

Terlaksananya

rekonsiliasi/pencocokan

data

atas

penerimaan dan pengeluaran APBD antara bidang akuntansi, bidang perbendaharaan sebagai penerbit SP2D, bidang pendaftaran dan penetapan selaku koordinator pendapatan daerah dan dinas penghasil, dinas pengelola dana bergulir dan Bank BPD DIY cabang Yogyakarta selaku pemegang kas daerah. Kegiatan telah dilaksanakan pembenahan

dan

pembetulan

hasil

rekonsiliasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Desember 2012 dan bulan Januari s/d bulan November 2013 Permasalahan dan Solusi : Keterangan

21) Kegiatan

:-

: Pengelolaan Dana Perimbangan

Alokasi Anggaran

: Rp118.300.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp114.095.100,00

Tingkat Capaian

(96,45%)

: Kelancaran penerimaan dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah dengan telah

ditransfer

dana

Rp1.296.104.831.471,00

perimbangan dari

target

sebesar sebesar

Rp1.298.458.255.877,60 atau 100,90%. Kegiatan ini telah melaporkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke rekening kas daerah ke Direktur Jenderal

Perimbangan

Keuangan

dengan

bentuk

pelaporan mengirim kembali lembar konfirmasi atas penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir serta melaporkan penyerapan penggunaan dana perimbangan. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

22) Kegiatan

:-

: Penyusunan SPT Tahunan

Alokasi Anggaran

: Rp67.500.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp66.275.000,00

Tingkat Capaian

: Tersusunnya formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan

(98,19%)

dan penghitungan PPh pasal 21 selama tahun 2013 masing-masing PNS/CPNS se Kabupaten Bantul sebanyak

11.800 formulir 1721-A2. Formulir ini juga telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS se Kabupaten Bantul sebagai lampiran SPT tahunan (tahun 2013) untuk melaporkan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2013 ke Kantor Pajak Pratama. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

23) Kegiatan

:-

: Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

Alokasi Anggaran

: Rp28.300.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp25.666.000,00

Tingkat Capaian

(90,69%)

: ersusunnya laporan sebagai hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebanyak empat laporan atas Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Laporan Tugas Pembantuan Triwulan I, II, III dan triwulan I. Laporan tersebut telah dikirim ke Kantor Wilayah Perbendaharaan dengan tepat waktu.


24) Kegiatan

:-

: Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran

: Rp33.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp30.400.000,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan bupati tentang

(92,12 %)

kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan telah ditetapkan rancangan peraturan bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 yang mengatur dan menjadi acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 dengan berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

25) Kegiatan

:-

: Operasional Pajak Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp460.175.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp376.042.800,00

Tingkat Capaian

(81,72 %)

: Terlaksananya pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Terdapat 11 (sebelas) pajak daerah yang dikelola dengan target pendapatan sebesar

Rp64.487.000.000,00

Rp83.252.017.500,20

atau

terealisasi

129,07%.

sebesar

Terealisasinya

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar 36,76%. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

26) Kegiatan

:-

: Penyusunan Laporan Semesteran

Alokasi Anggaran

: Rp66.030.750,00

Realisasi Anggaran

: Rp60.777.000,00

Tingkat Capaian

(92,04%)

: Tersusunnya Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun 2013 dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya disusun dalam bentuk buku dan telah digandakan sebanyak 75 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.


27) Kegiatan

:-

: Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Keuangan daerah

Alokasi Anggaran

: Rp 81.318.915,00

Realisasi Anggaran

: Rp 72.832.500,00

Tingkat Capaian

: Terwujudnya informasi keuangan daerah dalam bentuk

(89,56%)

telah

disusun

leaflet

memuat

realisasi

anggaran

pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013; buku analisa tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan neraca daerah tahun 2011 dan tahun 2012; dan buku saku memuat tentang realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2011 dan tahun 2012. Selain itu kegiatan ini juga menyajikan berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja

daerah,

dilaksanakan

oleh

kegiatan-kegiatan Dinas

Pendapatan,

yang

telah

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah melalui web DPPKAD. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

28) Kegiatan

:-

: Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Alokasi Anggaran

: Rp55.275.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp42.258.500,00

Tingkat Capaian

(76,45 %)

: Terlaksananya intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) dan berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

Pajak

Penghasilan

Pasal

21

sebesar

Rp15.915.949.920,00. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

29) Kegiatan

:-

: Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp51.412.500,00

Realisasi Anggaran

: Rp45.525.000,00

(88,55 %)

Tingkat Capaian

: Telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap surat permohonan ijin melebihi standar sebanyak 60 (enam puluh) dan surat permohonan ijin melakukan revisi DPA maupun DPPA sebanyak 150 (seratus lima puluh) serta telah diterbitkan surat ijin melebihi standar dan ijin perubahan alokasi DPA sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) dokumen. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Kab. Bantul terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.


30) Kegiatan

:-

: Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Alokasi Anggaran

: Rp141.525.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp132.305.000,00

Tingkat Capaian

(93,49%)

: Terlaksananya fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung PPKD sebesar Rp64.096.115.065,92 dan pengeluaran pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan pada kegiatan

ini

selama

tahun

2013

sebesar

Rp39.062.286.226,26. Kegiatan ini juga telah menyusun 2 (dua) rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang pengelolaan belanja hibah dan pengelolaan belanja bantuan sosial, rancangan tersebut telah ditetapkan menjadi peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah; dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

31) Kegiatan

: Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Alokasi Anggaran

: Rp65.696.500,00

Realisasi Anggaran

: Rp53.943.600,00

Tingkat Capaian

:

Kegiatan

ini

(82,11 %) dilaksanakan

guna

meningkatkan

pemahaman pengelola keuangan dan asset seluruh SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah berdasarkan aturan yang berlaku antara lain melaksanakan Bimbingan teknis dan pengarahan pengelolaan keuangan daerah menuju opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan narasumber BPKP Perwakilan Propinsi DIY yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan Pelatihan pembuatan neraca berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2013 peserta seluruh pembuat neraca dari 27 Puskesmas dan 55 SKPD. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh SKPD ikut mendukung

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

dalam

mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

32) Kegiatan

:-

: Penerbitan SKPP

Alokasi Anggaran

: Rp31.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp30.903.000,00

Tingkat Capaian

: telah diterbitkan SKPP sebanyak 658 dokumen, terdiri SKPP purna tugas sebanyak

(97,07%)

472 dokumen, SKPP PNS

meninggal dunia sebanyak 44 dokumen, SKPP mutasi sebanyak 7 dokumen, SKPP pensiun dini sebanyak 14 dokumen, SKPP diberhentikan sebanyak 1 dokumen dan Ralat SKPP sebanyak 1 dokumen.Terlaksananya penerbitan SKPP bagi PNS yang pensiun/meninggal/mutasi keluar daerah secara tertib administrasi Permasalahan dan Solusi : Keterangan

33) Kegiatan

:-

: Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21

Dan Taperum Alokasi Anggaran

: Rp40.400.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp39.420.000,00

Tingkat Capaian

: Telah dilaksanakan potongan, penyetoran dan pelaporan

(97,57%)

atas potongan gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan berupa Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 dan Taperum. Kegiatan ini juga telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan atas potongan gaji atau kekurangan gaji PNS/CPNS dan Iuran Pemda (Iuaran Askes PP 28) sebesar Rp70.728.823.668,00 yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp47.907.210.262,00; PPh Pasal 21 sebesar Rp12.120.952.910,00; Taperum sebesar Rp1.110.845.000,00; dan Iuran Askes PP 28 sebanyak Rp9.589.815.496,00.

Pelaporan

atas

potongan

gaji

PNS/CPNS sebagaimana tersebut diatas melalui kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 84 pelaporan terdiri Iuran Wajib Pajak (IWP) sebanyak 24 pelaporan, PPh Pasal 21 sebanyak 12 pelaporan, Taperum sebanyak 24 pelaporan dan Iuran Askes PP 28 sebanyak 24 pelaporan. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

34) Kegiatan

:-

: Rekonsiliasi Belanja SKPD

Alokasi Anggaran

: Rp42.150.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp40.034.475,00

Tingkat Capaian

(94,98%)

: Tersedianya data belanja langsung maupun tidak langsung yang akurat dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang berjumlah 59 SKPD dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja maupun SP2D yang diterbitkan Terlaksananya memantau jumlah realisasi pencairan dan pertanggungjawaban atas anggaran belanja yang telah dicairkan dari masing-masing SKPD dengan data

dari Bidang Perbendaharaan.

Rekonsiliasi belanja SKPD dilakukan setiap triwulan dan mendekati akhir anggaran rekonsiliasi belanja SKPD sering dilaksanakan. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

35) Kegiatan

: Pengkartuan Data PNS

Alokasi Anggaran

: Rp32.700.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp28.144.000,00

Tingkat Capaian

: Telah dilaksanakan dengan mencatat gaji/kekurangan

(86,07%)

gaji PNS/CPNS dalam kartu gaji pegawai dan data-data PNS/CPNS antara lain jumlah dan nama tunjangan keluarga; semua surat keputusan yang mempengaruhi penerimaan gaji PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat dan surat keputusan kenaikan gaji berkala. Data atas gaji/kekurangan gaji yang telah diterima oleh masing-masing PNS/CPNS dan telah dibukukan dalam kartu gaji pegawai sampai dengan bulan Desember 2013 dengan jumlah 11.800 kartu gaji pegawai. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

36) Kegiatan

:-

: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPPKAD

Alokasi Anggaran

: Rp111.025.230,00

Realisasi Anggaran

: Rp 84.446.700,00

Tingkat Capaian

(76,06%)

: Telah dilaksanakan indentifikasi, perumusan dan penyusunan

atas

evaluasi

pelaksanaan

Standard

Operating Prosedure (SOP) DPPKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun 2012 tentang Standart Operasional Prosedure pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki 119 SOP, terdapat beberapa SOP yang mengalami revisi sebagai dampak perubahan Peraturan Bupati Bantul dan SOP yang harus disusun sebagai tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Propinsi DIY yaitu SOP PPKD; SOP Barang Persediaan; SOP Pengelolaan Gaji; SOP Pengelolaan Barang SKPD; SOP Kegiatan Pembinaan Bendahara; SOP Kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD; SOP Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung; SOP

Kegiatan Manajemen Invenstasi Daerah; SOP Pengelolaan Dana Perimbangan; SOP Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Pasal 21; SOP Penyimpan Barang; SOP Pengajuan Karpeg, Karis/Karsu; SOP Pengajuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar; SOP Pemindahantanganan BMD; SOP Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD berupa Kendaraan Dinas melalui KPKNL; SOP Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD secara Hibah; SOP Inventarisasi BMD; SOP Laporan Mutasi BMD Semester I; SOP Laporan Mutasi BMD Semester II; SOP Laporan Mutasi BMD Tahunan; SOP Laporan Mutasi Persediaan Semester I; dan SOP Laporan Mutasi Persediaan Semester II. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

37) Kegiatan

:-

: Pengelolaan SIMKEUDA

Alokasi Anggaran

: Rp122.191.415,00

Realisasi Anggaran

: Rp84.446.700,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya Pengelolaan keuangan daerah dengan

(69,54%)

digunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP).

Kegiatan pengelolaan Simkeuda juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan

kepada

seluruh

SKPD

dengan

narasumber/pendamping dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY, yaitu sebagai berikut :  Tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2013, pelatihan proses

penatausahaan

dan

pelaporan

pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain cara pengisian Anggaran Kas, DPA SKPD, pembuatan dan verifikasi penerbitan

SPP,

pembuatan SP2D,

dan

verifikasi

pembuatan

SPM,

laporan

pertanggungjawaban;  Tanggal 6 Maret 2013, pelatihan penatausahaan atas penerimaan daerah antara lain dengan melaksanakan entry atas bukti penerimaan dan surat tanda setoran

dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah;  Tanggal 10 sampai dengan 12 April 2013, pelatihan khusus Admin Simda Keuangan dari bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang penetapan dan pendaftaran, bidang akuntansi dan sekteratiat DPPKAD materi pelatihan meliputi paparan Administrator Simda dan Trouble Shooting, Instal SQL Server, Instal Server Aplikasi Simda Keuangan, update aplikasi Simda Keuangan dan Eksport Import;  Tanggal 24 dan 25 Juni 2013, pelatihan pelaporan keuangan daerah tentang teori tata cara pembukuan dan penyusunan pelaporan keuangan daerah yang dilanjutkan dengan praktek langsung; dan  Tanggal

2

dan

3

Desember

2013,

pelatihan

pelaksanaan fungsi pembukuan yaitu tentang cara posting data yang berguna untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

38) Kegiatan

:-

: Pengendalian PAD

Alokasi Anggaran

: Rp150.115.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp95.432.100,00

Tingkat Capaian

(63,57%)

: Tercapainya target pendapatan asli daerah yang ditetapkan

dalam

APBD

Rp205.407.209.787,07

Tahun

2013

terealisasi

sebesar sebesar

Rp226.400.771.218,16 atau 110,22%. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

39) Kegiatan

:-

: Pemberantasan Cukai Ilegal/Sosialisasi di Bidang Cukai Dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Alokasi Anggaran

: Rp148.243.083,00

Realisasi Anggaran

: Rp87.043.875,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pemantauan peredaran cukai illegal di

(99,38%)

pasar-pasar tradisional dengan sasaran penjual rokok

produksi lokal serta tidak diditemukan penjual rokok yang menjual rokok bercukai illegal. Selain itu kegiatan ini juga telah mengadakan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai bertempat di desa Wonolelo dengan peserta kelompok tani tembakau. Acara ini diselenggarkan berkerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Materi yang disampaikan adalah peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau. Tercapainya penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau terealisasi sebesar Rp4.480.604.673,00 dari target sebesar Rp4.068.386.363,00 atau terealisasi 110,13% Permasalahan dan Solusi : Keterangan

40) Kegiatan

:-

: Optimalisasi Pendapatan Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp57.140.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp52.235.705,00

Tingkat Capaian

: Telah melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan semua

SKPD

(91,42%)

penghasil

dalam

upaya

mencapai

terealisasinya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil, mengevaluasi atas kinerja

pendapatan

asli

daerah

dan

melaksanakan

rekonsiliasi atas data pendapatan asli daerah dari masingmasing SKPD penghasil dengan data pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu dalam kaitannya

penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bagi SKPD yang memiliki

aset

yang

dapat

dimanfaatkan

dengan

berkerjasama pihak ke-3 (tiga) segera mengirim laporan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Diharapkan pada tahun berikutnya aset tersebut dapat

dimanfaatkan

serta

dapat

meningkatkan

pendapatan asli daerah pada pos retribusi pemakaian kekayaan daerah. Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah sebesar Rp226.400.771.218,16 dari target sebesar Rp205.407.209.787,07 atau terealisasi sebesar 110,22%. Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan

41) Kegiatan

:-

: Pelayanan Pajak Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp346.555.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp217.501.335,00

Tingkat Capaian

:

Terwujudnya

(62,76%) kepuasan

wajib

pajak

dengan

terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak daerah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 20.782 wajib pajak (5 pajak daerah). Permasalahan dan Solusi : Keterangan

42) Kegiatan

:-

: Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Alokasi Anggaran

: Rp863.599.750,00

Realisasi Anggaran

: Rp654.037.158,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah

(75,73%)

Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

telah

melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB P2 yang mempunyai arti bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan semua kegiatan dari proses pendataan, penagihan dan pelayanan PBB P2. Kegiatan pengelolaan PBB P2 juga didukung dengan kegiatan intensisikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah

sehingga tahun 2013 target pendapatan asli daerah yang bersumber dari PBB P2 sebesar Rp18.900.000.000,00 terealisasi Rp21.295.685.318,00 atau 112,68%. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

43) Kegiatan

:-

: Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Alokasi Anggaran

: Rp204.910.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp121.632.550,00

Tingkat Capaian

(59,36%)

: Terlaksananya pendataan wajib pajak sebanyak 21.284 dari 10 jenis pajak daerah


Keterangan

44) Kegiatan

:-

: Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Alokasi Anggaran

: Rp. 95.678.750,00

Realisasi Anggaran

: Rp. 80.425.350,00

Tingkat Capaian

: Terdata dan tertatanya berkas wajib pajak daerah

(84,06%)

khususnya wajib pajak PBB P2 sebanyak 10.314 dan BPHTB sebanyak 8.925. Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak daerah harus ditangani dengan profesional atau tidak dengan

mudah

disalahgunakan

dan

hal

lain

juga

menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud dalam pemeriksaan

pajak

daerah

yang

tidak

terlepas

pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

45) Kegiatan

:-

: Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Alokasi Anggaran

: Rp55.456.750,00

Realisasi Anggaran

: Rp53.133.340,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya kerjasama dengan Kantor Arsip Daerah

(95,81%)

dengan menyelenggarakan pelatihan penataan arsip yang diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat DPPKAD, bidang Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan, bidang Pendaftaran dan Penetapan, bidang Penagihan dan bidang Aset. Pelatihan dilaksanakan dengan pendampingan langsung tentang tata cara penyimpanan dan penataan arsip pada masing-masing bidang dan sekretariat DPPKAD. Kegiatan ini juga mengevaluasi penataan arsip yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat DPPKAD. Selain itu kegiatan ini juga telah mengadakan box arsip sebanyak 1500 buah yang dibutuhkan sebagai sarana untuk menyimpan arsip. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

46) Kegiatan

:-

: Pengembangan SIMPATDA

Alokasi Anggaran

: Rp 54.050.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 51.417.000,00

Tingkat Capaian

: Telah dikembangkan pengelolaan pendapatan daerah

(95,13%)

dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (SIMPATDA) yang merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan PAD,

terutama

dalam

hal

komunikasi

SIMPATDA

merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah.

Serta dilaksanakan pengelolaan pendapatan

daerah dengan menggunakan SIMPATDA. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

47) Kegiatan

:-

: Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi

Alokasi Anggaran

: Rp83.940.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp75.020.500,00

Tingkat Capaian

:

Telah

(89,37%)

dilaksanakan

pengadaan

software/aplikasi

program penerapan pengelolaan BPHTB dan PBB yang terintdegrasi. Terlaksananya pengelolaan BPHTB dan PBB yang terintegrasi juga telah mendukung tercapainya target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak BPHTB

sebesar

Rp33.086.420.990,60

Rp22.700.000.000,00 dan

target

PBB

terealisasi sebesar

Rp18.900.000.000,00 terealisasi Rp21.295.685.318,00. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

48) Kegiatan

:-

: Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp68.600.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp52.271.000,00

Tingkat Capaian

: Terlaksananya rakor evaluasi dan monitoring lapangan

(76,20%)

tentang pengelolaan keuangan di seluruh SKPD, serta melakukan pendampingan dan pembinan pengelolan keuangan oleh Tim TAPD.


:-

49) Kegiatan

: Penilaian Bangunan Khusus

Alokasi Anggaran

: Rp33.700.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp11.450.000,00

Tingkat Capaian

(33,98%)

: Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak 45 menara untuk dilakukan identifikasi guna dilaksanakan penilaian individu menara telekomunikasi berupa 45 dokumen. Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut akan dituangkan dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop), sehingga pada tahun berikutnya semua menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).


g) PROGRAM

:-

PEMBINAAN

DAN

FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA 1) Kegiatan

: Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Alokasi Anggaran

: Rp37.310.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp33.552.050,00

Tingkat Capaian

(89,93 %)

: Telah dilaksanakan rapat koordinasi penatausahaan keuangan daerah secara rutin yang dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV dengan mengundang bendahara

pengeluaran/pembantu

bendahara

pengeluaran dan kepala sub bagian keuangan seluruh SKPD, adapun pelaksanaan rapat koordinasi terselenggara pada tanggal sebagai berikut : 

Tanggal

24

Mei

2013,

terselenggara

rapat

koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi yang disampaikan evaluasi realisasi belanja SKPD dan pertanggungjawabannya serta mekanisme pengajuan SPM;



Tanggal

31

Mei

2013,

terselenggara

rapat

koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi yang disampaikan mekanisme pengajuan SPM GU dan pengadaan barang dan jasa serta tata cara pertanggungjuwaban berdasarkan

perjalanan

dinas

luar

Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012; 

Tanggal 25 November 2013, terselenggaranya pengelolaan seluruh

keuangan

bendahara

SKPD

dengan

pengeluaran

dan

peserta Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) seluruh SKPD/Unit Kerja materi yang disampaikan evaluasi penyerapan anggaran

dan

upaya percepatan penyerapan

anggaran tahun 2013. Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama SKPD yang mengalami permasalahan dalam mempertanggungjawabkan keuangan SKPD. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD adalah berkurangnya kesalahan SKPD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja SKPD. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

h) ROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1) Kegiatan

: Regulasi Peraturan Retribusi Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp149.250.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 99.059.625,00

Tingkat Capaian

(66,37%)

: Disusun dan ditetapkan 8 (delapan) Peraturan Bupati Bantul yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan draf Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Asing.


2) Kegiatan

:-

: Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Alokasi Anggaran

: Rp68.931.900,00

Realisasi Anggaran

: Rp39.227.500,00

Tingkat Capaian

: Telah disusun rancangan peraturan bupati dan

(56,91%)

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

:-

i) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH 1) Kegiatan

: Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Alokasi Anggaran

: Rp50.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp40.793.700,00

Tingkat Capaian

(81,59%)

: Telah dilaksanakan sosialisasi tentang barang persediaan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Pemda juga telah melaksanakan pendampingan bagi bendahara barang SKPD dan penyimpan barang SKPD yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan barang SKPD.


2) Kegiatan

:-

: SIMBADA

Alokasi Anggaran

: Rp239.830.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp185.395.250,00

Tingkat Capaian

(77,30%)

: Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, telah dikembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan SIMDA BMD yang dibangun oleh BPKP.


:-

3) Kegiatan

: Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp84.850.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp58.378.535,00

Tingkat Capaian

(68,80 %)

: Tersusunnya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) Tahun 2014, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD) Tahun 2014, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) Tahun 2014, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD) Tahun 2014, Laporan Mutasi Semester II Tahun 2012, Laporan Mutasi Semester I Tahun 2013 dan Laporan BMD Tahun 2012.


4) Kegiatan

:-

: Penataan Aset

Alokasi Anggaran

: Rp96.350.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp88.753.200,00

Tingkat Capaian

(92,12 %)

: Terlaksananya pendayagunaan aset daerah yang tidak digunakan

melalui pinjam pakai aset daerah berupa

gedung sebanyak 2 (dua), kendaraan dinas R4 sebanyak 3 unit dan R2 sebanyak 15 unit oleh instansi vertikal. Selain itu terdapat pinjam pakai peralatan dan mesin sebanyak 33 unit dari 13 macam peralatan dan mesin. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

5) Kegiatan

:-

: Penghapusan Barang Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp107.870.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp104.911.200,00

Tingkat Capaian

(97,26 %)

: Terlaksananya penghapusan beberapa bongkaran atas sarana

pelayanan

publik

yang

direhab, beberapa

kendaraan dinas dan barang inventaris dari daftar barang milik daerah dengan keputusan pengelola atas nama Bupati dan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dan terlaksananya pelelangan kendaraan dinas yang sudah tidak layak, tidak efisien penggunaannya dan mempunyai nilai ekonomis untuk

dijual oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2013. Jumlah kendaraan dinas yang dilelang sebanyak 48 unit terdiri dari 1 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yaitu Toyota Kijang buatan tahun 1988 dan 47 unit kendaraan roda 2 (dua) dari berbagai merk dengan tahun pembuatan antara tahun 1974 s/d tahun 1997. terealisasi pendapatan

asli

daerah

dari

hasil

penjualan

peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp48.050.000,00, hasil penjualan kendaraan dinas R2 sebesar Rp37.464.500,00 dan hasil penjualan kendaraan dinas R4 sebesar Rp8.100.000,00. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

6) Kegiatan

:-

: Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp244.497.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp141.506.605,00

Tingkat Capaian

: Tersedianya data asset yang akurat dengan disusun

(57,88 %)

Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah

Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2012 dan Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2013. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

7) Kegiatan

:-

: Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp60.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp45.510.400,00

Tingkat Capaian

(75,85 %)

: Telah menyusun Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 dari laporan dari seluruh SKPD/Unit Kerja tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2012 dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD yang dilengkapai dokumen pengadaan barang dari seluruh SKPD/Unit Kerja. Selain itu kegiatan ini telah membuat Berita Acara antara kepala SKPD sebagai pengguna barang dengan Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah atas penggunaan barang milik daerah yang pengadaan pada tahun 2012.


Keterangan

8) Kegiatan

:-

: Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp71.020.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp69.334.915,00

Tingkat Capaian

:

Telah

melaksanakan

(97,63 %) dengan

mencocokkan

dan

mengevaluasi data aset seluruh SKPD (60 SKPD) dan Unit Kerja (120 Unit Kerja) setiap triwulan yaitu triwulan IV tahun 2012 serta Triwulan I, II dan III tahun 2013. Permasalahan dan Solusi : Keterangan

9) Kegiatan

:-

: Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran

: Rp96.630.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp88.864.500,00

Tingkat Capaian

(91,96 %)

: Terlaksananya pengamanan dokumen pemilikan BMD dengan menyimpan seluruh bukti kepemilkan tanah Pemerintah Daerah sebanyak 211 sertifikat disimpan di deposit box pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dan kepemilikan kendaraan dinas baik R4 maupun R2 sebanyak 1450 BPKB. Kegiatan ini juga melayani seluruh SKPD yang akan pinjam BPKB guna perpanjangan STNK atas kendaraan dinas yang dipakai.


10) Kegiatan

:-

: Penyusunan Regulasi Pengellolaan BMD

Alokasi Anggaran

: Rp 162.740.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp 64.069.750,00

Tingkat Capaian

:

(39,37 %)

Tersusunnya rancangan bupati dan ditetapkan

rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.


:-

1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian.

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tabel SDM Penyelenggara Urusan Administrasi Keuangan pada DPPKAD (berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan) Jenis Pendidikan SD 1

SMP SMA/SMK 3

51

Jml

D1/D3

S1

S2

S3

10

57

12

-

134

Gol

Jml

I

II

III

IV

3

31

89

5

134

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL PADA DPPKAD NO

NAMA

JABATAN

PENDIDIK AN

1

Ir. Fenty Yusdayati,M.T

Kepala Dinas

S2

2

Joko Sigit Pramono, S.E, MM

Sekretaris

S2

3

Drs. R. Moelyosubagio, M.Si

Kepala Bidang Perbendaharaan

S2

4

Suyono, S.E

Kepala Bidang Anggaran

S1

5

Sujarwo, S.E

Kepala Bidang Aset

S1

6

M. Anas Jauhari, S.E

Kepala Bidang Akuntansi

S1

7

Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM

Ka. Bidang Penetapan dan Pendaftaran

S2

8

Drs. Trisna Manurung, M.Si

Kepala Bidang Penagihan

S2

9

Ani Suryani, S.E

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

S1

10

Indrijati, S.E

Kepala Sub Bagian Program

S1

11

Mulyatmi, S.E

Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat

S1

12

Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev

Kasie Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan

S2

13

Arum Bidayati, S.IP, MPA

Kasie Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan

S2

14

Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si

Kasie Pengendalian Anggaran pada bidang Anggaran

S2

15

R. Surana Nugraha, S.E

Kasie Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran

S1

16

Andus Sarwana, S.H

Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada Bidang Aset

S1

17

Niken Iriani, S.IP

Kasie Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset

S1

NO

NAMA

JABATAN

PENDIDIK AN

18

Mundakir, S.E

Kasie Inventaris dan Penghapusan pada Bidang Aset

S1

19

Nurhidayati, S.E

Kasie Pembukuan pada Bidang Akuntansi

S1

20

Sri Ambarwati, S.E

Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bidang Akuntansi

S1

21

Ramiyana, S.IP

Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

22

Ambar Sutadi, S.H

Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

23

Sugeng Prihatin, S.H

Kasie Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

24

Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E

Kasie Keberatan pada Bidang Penagihan

S2

25

Muhammad Baried, S.Sos

Kasie Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan

S1

26

Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP

Kasie Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan

S2

Sumber ................................................... 3) Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2010 yaitu dengan melaksanakan proses perencanaan secara berjenjang dari musyawarah perencanaan pembangunan (Murenbang ) di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga tersusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) SARANA DAN PRASARANA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR No

Nama Sarana dan Prasarana

Jumlah

1

2

3

1 2 3 4

Server Monitor Server AC Almari Besi

9 1 23 11

No


Jumlah

1

2

3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Almari Kaca Almari Kayu Almari Sorok Almari Besi Brankas Kamera Dingklik Dispenser Faximile Filling Cabinet Genzet Gerenda Handycam Hub Jam Dinding Kenap Kipas Angin Komputer Kursi Laptop LCD Lemari Es Mega phone Meja Mesin Ketik Monitor Note book Papan Rekap PBB Papan Nama Papan Data Perfarator Printer Proyektor Light/OHP Power Suply Radio Tape Rak Skat Ruangan Sound System Stabilizer Switch Tangga Telepon Televisi Wadrobe White Board Peralatan Jaringan Komputer Jaringan Komputer Alat Ukur Laser Disto Teralis Backwall Pelayanan PBB NAS (Net Attached Stroge)

6 44 1 11 19 5 12 4 1 63 1 1 1 1 11 1 19 111 489 15 5 3 1 284 21 4 3 1 15 2 3 79 1 2 1 33 6 5 19 1 1 17 6 1 6 1 4 2 1 1 1

No


Jumlah

1

2

3

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Hardisk External VM Ware v Sphere Essential Kit Rakmount Monitor UPS Cliient UPS Wireless Tablet Wireless Kelengkapan Komputer Papan Digital Interaktif Perfurator Karcis Penghisap Debu Alat-alat Rumah Tangga Pemotong Kertas Hadmachine Besar Buku Perpustakaan Aplikasi Software Windows Server Enterprise 2008 Map Info Software Oracle Mesin Antrian Maja Kursi Tamu Ruang Rapat GPS Jaringan Tablet TOTAL

4 1 1 20 6 1 3 4 1 1 1 1 1 1 44 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1,489

SARANA MOBILITAS

No

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah (Unit)

1

2

3

1

Kendaraan Dinas R4

5

2

Kendaraan Dinas R2

61

TUGAS PEMBANTUAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA URUSAN / BIDANG : 1. DasarHukum : 2. Instansipemberitugaspembantu : 3. Program Kegiatan : 4. Realisasipelaksanaan program kegiatan : 5. SumberdanJumlahAnggaran : 6. SatuanKerjaPErangkat Daerah Yang Melaksanakan : 7. SDM Tabel - SDM Penyelenggaratugaspembantuurusan/bidang JenisPendidikan SD

SMP

SMA

Sarmud/D3

Jml S1

S2

S3

Gol I

Sumber: SKPD 8. KondisiSarpras yang digunakan : - ( lengkap/kurang/mencukupi ) 9. PermasalahandanSolusi Permasalahan: Solusi : -

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Urusan : 1. DasarHukum : 2. SumberdanJumlahAnggaran : 3. Saran danPrasarana : -

TUGAS UMUM PEMERINTAH A. Kerjasamaantar Daerah

II

Jml III

IV

1. Urusan : a. NamaKegiatan : b. Daearah yang diajakKerjasama : c. DasarHukum : d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : e. SDM : - Orang f. Sumber Dana danJumlahAnggaran SumberDana : JumlahAnggaran :Rp g. JangkawaktuKerjasama : - (…)tahun h. HasilKerjasama : i.

PermasalahandanSolusi : -

B. KerjasamadenganpihakKetiga 1. Urusan : a. NamaKegiatan : b. Daearah yang diajakKerjasama : c. DasarHukum : d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : e. SDM : - Orang f. Sumber Dana danJumlahAnggaran SumberDana : JumlahAnggaran :Rpg. JAngkawaktuKerjasama : -(…)tahun h. HasilKerjasama : i. PermasalahandanSoluso : -

C. KoordinasidenganInstansiVertikal di Daerah 1. Urusan : a. Forum Koordinasi : b. MateriKoordinasi : c. InstansiVertikal yang terlibat : d. SumberdanJumlahanggaran : e. SKPD Penyelenggara: f. SDM : - Orang g. JumlahkegiatanKoordinasi yang dilaksanakan: h. HasilKoordinasi : i.

ManfaatKoordinasi : -

j.

TindakLanjutKoordinasi : -

D. Pencegahandanpenanggulanganbencan 1. Urusan : a. Bencana yang terjadi : b. Status bencana : - ( Nasional/regional/local ) c. SumberdanJmlahAnggaran : d. Antisipasidalammenghadapibencana : e. SKPD Penyelenggara : f. SDM : - ( Orang ) g. Kelembagaankhusus yang dibentuk : h. Potensibencana yang diperkirakanterjadi : DAN SETERUSNYA E. PengelolaanKawasanKhusus a. JenisKawasanKhusus : b. Status Kepemilikan : - ( pusat,daerah,BUMN,swasta,kerjasama) c. SumberAnggaran : d. Permasalahan yang dihadapi : e. SKPD yang menangani : f. SDM : - Orang

F. PenyelenggaraanKetentramandanKetertibanUmum a. Gangguan yang terjadi : b. SKPD yang menangani : c. SumberdanJumlahanggaran : d. SDM

: - Orang

e. PenenggulangandanKendala : -

Bantul, Februari 2014 Kepala DPPKAD Kab. Bantul

Ir. Fenty Yusdayati,M.T Pembina Tk. I/IV b NIP. 19670403 199403 2 008

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Recommend Documents