KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 188 / 961 / 404.3.15/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Menimbang

: Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asasasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kwalitas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di propinsi Jawa Timur. 7. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan untuk Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian Pengurangan PBB P2 18. SOP Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188 / 60 / 404.3.15 / 2013 Tentang SOP Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PPB P2, SKPD, SK PDKB, SKPPLB, Validasi Surat Setoran Pajak Daerah , BPHTP, SSPD BPHTP. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA KEDUA

: : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI. : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diktum pertama meliputi: Dasar Hukum Persyaratan Sistem ,mekanisme dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2

1. 2. 3. 4. 5. KETIGA

Sarana dan Prasarana Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Penanganan pengaduan,saran dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan /Kompensasi Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: SIDOARJO : 21 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015


3

Lampiran: Keputusan Dinas Pendapatan,Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/ 961 / 404.3.15/2014 Tanggal: 21 Mei 2014

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

A PENDAHULUAN 1. Visi : Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima yakni memberikan pelayanan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berorientasi kepada pemasukan Pajak Daerah dan dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu: 1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit- belit 2. Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan persyatan dan penjelasan kepada Wajib Pajak. 3. Keamanan, Proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman 4. Keterbukaan, Masyarakat/Wajib Pajak mudah memahami proses pelayanan. 5. Efisiensi, proses hasil pelayanan disesuaikan kondisi 6. Keadilan yang merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin. 7. Ketepatan Waktu,pelayanan terhadap masyarakat/ Wajib Pajak dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. 2. Misi : Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mengemban Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kwalitas pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat /Wajib Pajak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik. 2. Mewujudkan citra aparatur pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sederhana,mudah, jelas dan pasti, terbuka,efisien ,adil,cepat dan tepat waktu. 3. Mewujudkan kompetensi Aparatur pelayanan Pajak Daerah dan menjadi tenaga trampil dalam bidangnya(profesional) Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

4

4. Mewujudkan sosialisasi,informasi dan monev Pelayanan Pajak Daerah, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak . 3. Ruang Lingkup Tugas Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pajak Daerah: 1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah. 2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi diantaranya: a) Penyusunan program pelayanan Pajak Daerah b) Penyelesaian tentang Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo berwenang menyetujui atau menolak permohonan pelayanan pajak. Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

5

4. Jenis Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, telah diberi kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Pajak Daerah Meliputi: 1. PBB 2. BPHTP 3. PPJ 4. PAJAK HOTEL 5. PAJAK RESTORAN 6. PAJAK PARKIR 7. PAJAK REKLAME 8. PAJAK AIR TANAH 9. PAJAK HIBURAN B. STANDAR PELAYANAN Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan Pajak Daerah sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. Untuk memberikan jaminan bagi penerima pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 9 jenis Pajak Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. DASAR HUKUM Sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan 9 Jenis Pajak Daerah yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di propinsi Jawa Timur. 7. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

6

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan untuk Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian Pengurangan PBB P2 18. SOP Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Nomor:188/60/404.3.15/2013 Tentang SOP Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PPB P2, SKPD,SK PDKB,SKPPLB,Validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTP,SSPD BPHTP. 2. PAJAK BUMI BANGUNAN 2.1 Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan ; 2.2 Identitas Wajib Pajak ( KTP, SIM, Paspor, Badan Hukum, lainnya ) ; 2.3 Mengisi SPOP/LSPOP dengan jelas, lengkap dan ditandatangani ; 2.4 Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan dikuasakan ; 2.5 Melunasi tunggakan Pajak Daerah ; 2.6Melampirkan foto copy bukti pendukung : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7

2.1.1) Pendaftaran Obyek/Subyek Baru PBB P2 : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan; b. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertifikat, Leter C Desa, lainnya ) ; c. Foto copy Bukti peralihan ( Akta Notaris / PPAT, lainnya ); d. Foto copy Surat Keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah ; e. Foto copy SPPT Tetangga yang letaknya berhimpitan dengan bidang yang dimiliki oleh Wajib Pajak; 2.1.2) Mutasi Obyek dan Subyek PBB P2 : 1) Mutasi Obyek/Subyek PBB P2 : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertipikat, Leter C Desa, lainnya ) ; d. Foto copy Bukti peralihan ( Akta Notaris / PPAT, lainnya ); e. Print Out Tunggakan 2) Mutasi Penggabungan SPPT : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan/Badan; b. SPPT Asli Tahun Berjalan setiap bidang yang akan digabungkan; c. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertipikat, Leter C Desa, lainnya ) ; d. Foto copy Bukti peralihan ( Akta Notaris / PPAT, lainnya ); e. Foto copy Surat Keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah (apabila bidang tanah dialihfungsikan penggunaanya ; f. Foto copy Surat Ijin Persetujuan Pemanfaatan Ruang ( IP2R ) untuk hasil penggabungan bidang tanah < 1 Ha (apabila bidang tanah dialihfungsikan penggunaannya ); g. Foto copy Surat Ijin Lokasi untuk hasil penggabungan bidang tanah > 1 Ha (apabila bidang tanah dialih fungsikan penggunaannya ); h. Print Out Tunggakan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

8

3) Mutasi Pemecahan SPPT : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan/Badan; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertipikat, Leter C Desa, lainnya ) ; d. Foto copy Bukti peralihan ( Akta Notaris / PPAT, lainnya ); e. Foto copy Surat Keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah (apabila bidang tanah dialihfungsikan penggunaanya ; f. Foto copy Surat Ijin Persetujuan Pemanfaatan Ruang ( IP2R ) untuk hasil penggabungan bidang tanah < 1 Ha (apabila bidang tanah dialihfungsikan penggunaannya ); g. Foto copy Surat Ijin Lokasi untuk hasil penggabungan bidang tanah > 1 Ha (apabila bidang tanah dialihfungsikan penggunaannya ); h. Foto Copy Site Plan ( apabila bidang tanah akan didirikan bangunan ). i. Print Out Tunggakan 2.1.3) Pembetulan SPPT : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan ; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Foto copy Bukti Surat tanah/Sertipikat/Gambar Ukur Tanah untuk pembetulan Nama Wajib Pajak dan atau Luas tanah ; d. Foto copy IMB untuk pembetulan Luas Bangunan/ Surat Keterangan Desa e. Print Out Tunggakan 2.1.4) Keberatan : 1) Penunjukan Wajib Pajak : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan ; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; 2) Besarnya Pajak Terutang : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan ; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

c. Foto copy Bukti Surat tanah/Sertipikat/Gambar Ukur Tanah untuk keberatan terkait ketidakcocokan Luas tanah dan atau Penetapan tarif; d. Foto copy IMB untuk keberatan terkait ketidakcocokan Luas Bangunan ; e. SPPT Tetangga berhimpitan dengan bidang yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk keberatan terkait ketidakcocokan ZNT ( Zona Nilai Tanah ) ; f. Surat Keterangan Tidak mampu dari Desa/Kelurahan bila Wajib Pajak tidak mampu membayar PBB P2 ; g. Print Out Tunggakan 2.1.5)

Pengurangan Pajak Terutang : 1) Wajib Pajak Perseorangan : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan atau Badan hukum untuk permohonan kolektif ; b. Surat Pengantar/Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan untuk Wajib Pajak Bukan Pensiunan; c. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan bahwa obyek pajak sedang terkena dampak kondisi tertentu oleh sebab bencana dan atau kondisi yang luar biasa apabila obyek pajak sedang terkena dampak kondisi tertentu oleh sebab bencana dan atau kondisi yang luarbiasa; d. SPPT Asli Tahun Berjalan; e. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertipikat, Leter C Desa, lainnya ) ; f. Foto copy SK Pensiun / Veteran Pejuang/Pembele Kemerdekaan; g. Foto copy SK Pengurangan tahun sebelumnya h. Print Out Tunggakan 2) Wajib Pajak Badan : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan atau Badan hukum; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Foto copy Bukti Surat tanah ( Sertipikat, Leter C Desa, lainnya ) ; d. Foto copy Badan Hukum Wajib Pajak; e. Neraca Perusahaan dan Neraca Rugi/Laba tahun permohonan; f. Surat Keterangan Merugi/Pailit dari Pejabat berwenang bila Badan Hukum Merugi/Pailit; g. Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang bahwa Badan Hukum sedang mengalami kesulitan likuiditas pada tahun yang dimohon; Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

10

h. Surat Keterangan dari Pejabat berwenang bahwa obyek pajak sedang terkena dampak kondisi tertentu oleh sebab bencana dan atau kondisi yang luar biasa apabila obyek pajak sedang terkena dampak kondisi tertentu oleh sebab bencana dan atau kondisi yang luar biasa; i. Print Out Tunggakan 2.1.6)

Pengurangan denda administrasi PBB P2 / Penundaan jatuh tempo tahun berjalan : a) SPPT Asli tahun berjalan b) Surat Tagihan PBB P2 c) Bukti Pelunasan tunggakan PBB P2

2.1.7)

Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Desa/Kelurahan; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Pernyataan tanggal diterimanya SPPT PBB P2 bermaterai cukup;

2.1.8)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan atau Badan; b. SPPT Asli Tahun Berjalan; c. Foto copy Surat Setoran PBB P2 yang berkelebihan / SKPDLB / SK Pembetulan yang berakibat kelebihan setoran; d. Foto copy Rekening/Buku Tabungan pada Bank Tempat Pembayaran PBB P2; e. Surat pernyatan kesanggupan melunasi tanpa Denda Asministrasi f. Print Out Tunggakan

2.1.9)

Penerbitan Salinan NJOP : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan atau Badan; b. SPPT Asli Tahun lalu ; c. Surat pernyataan bahwa SPPT belum/tidak diterima atau hilang bermaterai cukup; d. Print Out Tunggakan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

11

2.1.10)

2.1.11 )

Penerbitan Surat Keterangan NJOP : a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan atau Badan; b. SPPT Asli Tahun lalu ; c. Surat pernyataan bahwa SPPT sedang dalam proses penerbitan ; d. Print Out Tunggakan Pembatalan SPPT : a. Surat Pengantar/Keterangan alasan pembatalan dari Desa/Kelurahan; b. SPPT Asli tahun berjalan yang akan dibatalkan;

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR 3.1 Pemohon Pelayanan: a. Membawa berkas permohonan ; b. Memberitahukan kepada petugas informasi ; c. Mendapatkan nomor antrian ; d. Menyerahkan kepada penerima berkas sesuai nomor antrian. 3.2 Petugas Informasi : a. Memberikan Informasi tentang kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan; b. Memberikan petunjuk Tata cara pengisian formulir berkas permohonan; c. Menyampaikan print out tunggakan PBB untuk dilunasi; d. Meneliti kesesuaian data, Kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan; e. Menyampaikan nomor antrian bila berkas memenuhi syarat permohonan; f. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak/kurang lengkap untuk dipenuhi. 3.3 Penerima Berkas : a. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas permohonan ; b. Memasukkan berkas permohonan pada stopmap sesuai dengan jenis pelayanan pelayanan ;


12

c. Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas serta data umum pemohon pada buku register elektronik ( komputer ) ; d. Memberikan tanda terima berkas kepada Pemohon ; e. Meneruskan berkas permohonan kepada Koordinator Pelayanan untuk proses lebih lanjut; 3.4 Koordinator Tempat Pelayanan : a. Menerima berkas dari petugas penerima berkas pelayanan; b. Memilah berkas sesuai dengan jenis permohonan; c. Menatausahakan berkas permohonan pelayanan dan meneruskan kepada pelaksana bidang ; d. Menerima hasil keluaran dari Pelaksana Bidang, mencatat pada buku penjagaan dan/atau merekam pada komputer dan menyampaikan kepada Wajib Pajak ; e. Memberikan penjelasan tentang permasalahan permohonan pelayanan kepada Pemohon; f. Menerima, mengkoordinasikan dan menyampaikan penjelasan dan jawaban atas pengaduan masyakat ; 3.5 Pelaksana Bidang : a. Menerima dan meneliti kesesuaian dan kebenaran data berkas permohonan ; b. Meneliti dan mencocokan dengan basis data di komputer; c. Membuat perincian data atributik dan data spesial sesuai dengan jenis permohonan untuk pemutakhiran data PBB P2; d. Melakukan penelitian lapang jika diperlukan untuk menyempurnakan perincian data; e. Memberikan Nomor Obyek Pajak ( NOP ), menentukan Zona Nilai Tanah ( ZNT ) dan memutakhirkan data spacial PBB P2 ; f. Membuat konsep hasil keluaran ( mencetak SPPT PBB P2, SK lainnya ), dan meneruskan kepada Kepala DPPKA Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan pengesahan ; g. Membuat Berita Acara hasil keluaran; h. Melaksanakan pemutakhiran data pajak daerah; i. Menerima dan meneruskan hasil keluaran yang telah mendapatkan pengesahan kepada Koordinator pelayanan ;


13

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN, BIAYA, PRODUK Permohonan Obyek/Subyek Baru PBB P2 : 10 hari kerja; Mutasi Obyek/Subyek PBB P2 : 20 hari kerja; Pembetulan SPPT PBB P2 : 15 hari kerja; a. Keberatan : 15 hari kerja; b. Pengurangan Pajak Terutang Perorangan : 15 hari kerja; Badan : 90 hari kerja; c. Pembatalan SPPT : 20 hari kerja; d. Pengurangan Denda Administrasi : 10 hari kerja; e. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 : 15 hari kerja; f. Pengembalian Kelebihan Bayar PBB P2 : 60 hari kerja; g. Penerbitan Salinan SPPT PBB P2 : 4 hari kerja; h. Penerbitan Surat Keterangan NJOP : 4 hari kerja; 4.1

Biaya,Tarif  Semua Pelayanan tidak dikenai biaya

4.2

Produk Pelayanan 1. Surat Keputusan - Pengurangan Pajak PBB - Pembatalan Pajak PBB - Penundaan tanggal Jatuh Tempo - Penentuan Kembali tanggal Jatuh Tempo - Pengembalian Kelebihan Pembayaran ( Konpensasi) 2. Surat Pemberitahuan - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) - Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB) Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

14

-

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN) 3. Surat Keterangan NJOP 5. PAJAK HIBURAN Hiburan adalah semua jenis tontonan pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran, sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan antara lain: 5.1 Obyek Pajak  Tontonan Film  Pagelaran Kesenian  Kontes lecantikan  Pameran  Diskotik, Karaoke  Sirkuit,acrobat, sulap  Permainan bilyar  Pacuan Kuda  Panti Pijat  Pertandingan Olah Raga 5.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan 2. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 3. Khusus untuk hiburan berupa diskotik,klab malam dan sejenisnya, tarif pajak ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) 4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) 5. Besaran pokok Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hiburan 5.3 Tata Cara dan Tempat Pembayaran 1. Pembayaran Pajak paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak 2. Wajib Pajak membayar pajaknya dengan menggunakan SPTPD. 3. Penyampaian SPTPD kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo paling lambat setiap bulan berikutnya Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

15

4. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada Bank Jatim sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. 5. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 6. PAJAK REKLAME Reklame adalah benda, alat, perbuatan , atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. 6.1 Obyek Pajak 1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya 2. Reklame kain 3. Reklame melekat 4. Reklame selebaran 5. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan 6. Reklame Udara 7. Reklame Apung 8. Reklame Suara 9. Reklame Film /Slide 10. Reklame Peragaan 6.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Sewa Reklame b. Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketig, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu,jangka waktu penyelenggarakan, jumlah dan ukuran media reklame. d. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahu dan dianggap ,Nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. e. Nilai sewa adalah Total Nilai Jual Obyek Pajak di tambah Total Nilai Strategis Reklame. f. Total Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah jumlah Nilai Satuan luas reklame dan nilai satuan tinggi reklame ditambah bobot skor lokasi, bobot skor sudut pandang, bobot skor ketinggian . g. Total Nilai Strategis Reklame adalah Nilai Strategis Reklame dikalikan Nilai Satuan nilai strategis reklame. h. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

16

7. PAJAK BPHTP Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau Badan.Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi: 7.1 Pemindahan Hak Karena a. Jual b. Tukar menukar c. Hibah d. Hibah wasiat e. Waris f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan h. Penunjukan pembeli dalam lelang i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap j. Penggabungan usaha k. Peleburan Usaha l. Pemekaran Usaha m. Hadiah 7.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak a. Dasar pengenaan BPHTP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) b. NPOP diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan c. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang dikenakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan hak yang dipakai adalah NJOP PBB. d. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. e. Besarnya NPOPTKP Rp. 60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. f. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ) g. Tarif BPHTP ditetapkan sebesar 5 % (lima persen ) h. Cara Penghitungan : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

17

 NPOP sebagai Dasar pengenaan BPHTB BPHTP = ( NPOP – NPOPTKP } x Tarif  NPOP sebagai Dasar pengenaan : BPHTP = ( NJOP – NPOPTKP } x Tarif 7.3 Tata Cara dan Tempat Pembayaran 1. Wajib Pajak membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD yang juga merupakan SPTPD. 2. Pembayaran pajak dilakukan pada Kantor Kas Daerah Bank Jatim Sidoarjo sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD 3. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran BPHTB dengan melampirkan SK NJOP atau SPPT Tahun berjalan dan sertifikat atau surat tanah atau surat permohonan hak atas tanah dan bangunan yang diligalisir oleh PPAT 4. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 7.4 Penelitian Berkas (VALIDASI ) BPHTB Setelah melakukan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak dapat menyampaikan SSPD BPHTP kepada Petugas Pelayanan untuk dilakukan penelitian (validasi) dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa  Foto Copy Akta Pengalihan Hak  Foto Copy KTP dan KSK penerima hak  Foto Copy KTP, KSK, Akte Kelahiran (Bagi penerima hibah)  Foto Copy KTP, KSK, Akte Keterangan Waris(Bagi penerima Waris)  Foto copy indentitas, surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan)  Surat Pernyataan transaksi dari penjual dan pembeli 8.

PAJAK AIR TANAH Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 8.1 Masa Pajak 1. Masa Pajak ditetapkan 1 (satu ) bulan kalender 2. Pajak Air Tanah yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD. Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

18

8.2 Dasar Pengenaan,Tarif dan Perhitungan Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 2. Volume pengambilan pemanfaatan Air Tanah diukur dengan meter air atau alat ukur lainya 3. Jumlah pengambilan pemanfaatan air tanah:  Dengan Meter Air : Volume Penggunaan = Meter awal – Meter Akhir  Dengan alat Ukur lain :

Volume Penggunaan = Debit Air/Menit x Jam Penggunaan per hari x Hari Penggunaan / Bulan x 60 1.000 4. Tarif Pajak Air ditetapkan sebesar 20 % 8.3 Tata Cara dan Tempat Pembayaran Tempat Pembayaran 1. Pembayaran pajak dilakukan pada Kantor Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD,SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD 2. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD 3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus 4. Wajib pajak yang kurang dan tidak membayar pajak ditagih dengan STPD, dan dikenakan denda administrasi sebesar 2 % perbulan paling lama 15 bulan. 5. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan di catat dalam buku penerimaan. 9. PAJAK PARKIR Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.Sedangkan pengertian Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor.


19

9.1 Dasar Pengenaan,Tarif dan Perhitungan Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar antara lain potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 3. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) 4. Besaran pokok Pajak Parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak parkir. 9.2. Tata Cara dan Tempat Pembayaran 1. Pembayaran Pajak paling lama 30 (Tiga puluh ) hari kerja setelah saat terutangnya pajak 2. Wajib Pajak membayar pajaknya dengan menggunakan SPTPD 3. Penyampaian SPTPD kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. 4. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada Kantor Kas Daerah / Bank Jatim sesuai dengan SPTPD, SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD 5. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 10. PAJAK RESTORAN Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan yang disediakan oleh restoran sebagai fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria , kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering 10.1 Subyek dan Wajib Pajak 1. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan atau minuman dari Restoran 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 3. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300. 000.000 (Tiga ratus juta rupiah ) per tahun wajib penyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menggunakan Biil Bon yang berporporasi dari Dinas yang melakukan pemungutan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

20

4. Wajib Pajak yang dengan sengaja dan atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10.2 Masa Pajak 1. Masa Pajak ditetapkan 1 ( Satu ) Bulan kalender 2. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 10.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 2. Besaran pokok Pajak Restoran ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 3. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen) 10.4 Tata Cara dan Tempat Pembayaran 1. Wajib Pajak Restoran membayar pajaknya sesuai dengan SPTPD 2. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada Kantor Kas Daerah / Bank Jatim sesuai dengan SPTPD, SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD 3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 4. Wajib pajak yang kurang dan tidak membayar pajak ditagih dengan STPD, dan dikenakan denda administrasi sebesar 2 % perbulan 11. PAJAK PENERANGAN JALAN Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan listik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan:  Penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah 1. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 2. Penyelenggaraan tenaga listrik untuk keperluan tempat ibadah.


21

11.1 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan 1. Dasarpengenaan pajak penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik 2. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditagihkan dalam rekening listrik. b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 3. Harga Satuan listrik ditetapkan oleh Bupati 4. Harga satuan listrik setinggi-tingginya sama dengan Tarif Dasar Listrik yang ditetapkan oleh sumber lain sebagai penyedia listrik 5. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber laian oleh industrI pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) 6. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen ) 7. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. 11.2 Tata Cara dan Tempat Pembaayaran 1. Pembayaran Pajak paling lama 30 (Tiga puluh ) hari kerja setelah saat terutangnya pajak 2. Wajib Pajak membayar pajaknya dengan menggunakan SPTPD 3. Penyampaian SPTPD kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. 4. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada Kantor Kas Daerah / Bank Jatim sesuai dengan SPTPD, SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD 5. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas 12. PAJAK HOTEL Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lain dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

22

dipungut bayaran , yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, serta kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 12.1

Masa Pajak 1. Masa Pajak ditetapkan 1 ( Satu ) Bulan Kalender 2. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 ( satu ) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

12.2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) 3. Besaran pojok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel dengan dasar pengenaan Pajak.

12.3

Tata Cara dan Tempat Pembayaran 1. Wajib Pajak Hotel membayar pajaknya sesuai dengan SPTPD 2. Pembayaran pajak dilakukan pada kantor Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. 3. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD. 4. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas 5. Wajib pajak yang kurang dan atau tidak membayar pajak ditagih dengan STPD, dan dikenakan sangsi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulan paling lama 15 bulan. 6. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

13. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS 13.1 Fasilitas Pelayanan 1. Gerai Informasi 2. Mesin Nomor Antrian 3. Loket pelayanan 4. Komputer Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

23

5. Printer 6. Sistem Monitoring Berkas 7. Ruang tunggu 14.KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA Jabatan

:

Petugas Informasi

Pendidikan

:

Minimal SLTA/Sederajat

Pelatihan

:

-

Administrasi Perpajakan Daerah

-

Pelatihan Publik Relation

-

Pelatihan Pelayanan Prima

-

Mampu melakukan permasalahan

-

Mampu memberikan informasi secara baik dan benar kepada Wajib Pajak

analisa

terhadap

Keterampilan/Pengetahuan

:

Pengalaman Kerja

:

Minimal 1 tahun

Jumlah Personil

:

3 orang

Jabatan Pendidikan

: :

Pelatihan

:


:

Pengalaman Kerja Jumlah Personil

: :

Penerima Berkas Minimal D3 Ilmu Administrasi - Administrasi Perpajakan Daerah - Pelatihan Publik Relation - Pelatihan Pelayanan Prima - Mampu melakukan analisa terhadap permasalahan - Mampu melakukan pelayanan secara efektif dan efisien Minimal 2 tahun 4 orang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

24

Jabatan

:

Koordinator Pelayanan

Pendidikan

:

Pelatihan

:


:

Pengalaman Kerja

:

Minimal S1 - Administrasi Perpajakan Daerah - Pelatihan Proses Bisnis PBB - Pelatihan Publik Relation - Pelatihan Pelayanan Prima - Mampu melakukan analisa terhadap permasalahan - Mampu melakukan pelayanan secara efektif dan efisien - Menguasai komputer Minimal 3 tahun

Jumlah Personil

:

1 orang

Jabatan

:

Pelaksana Bidang

Pendidikan

:

Minimal S1

Pelatihan

:

-

Administrasi Perpajakan Daerah

-

Pelatihan Proses Bisnis PBB

-

Pelatihan Publik Relation

-

Pelatihan Pelayanan Prima

-

Mampu mengoperasikan komputer ;

-

Memahami proses bisnis PBB ;

-

Memahami basis data PBB ;


:

Pengalaman Kerja

:

Minimal 3 tahun

Jumlah Personil

:

11 orang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

25

15. PENGAWASAN INTERNAL 15.1 Pengawasan internal terhadap proses maupun produk Pelayanan dilakukan oleh Sekretaris DPPKA 15.2 Secara periodik dilakukan Kepala Bidang yang menangani Pajak Daerah ; 16. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 16.1 DPPKA menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. 16.2 Sarana pengaduan meliputi: PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN SARANA PENGADUAN Langsung di meja informasi

PENCATATAN

Kotak Saran

Kotak Saran

Wajib Pajak langsung menulis pada form yang sudah disiapkan

Telepon

Buku Pengaduan

Wajib Pajak menghubungi nomor telepon pengaduan yang telah disediakan

Buku Pengaduan

TINDAKAN YANG DILAKUKAN Wajib Pajak langsung menulis di meja informasi.


26

Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam Buku Pengaduan oleh pengunjung. 16.3 Kotak Saran dibuka 1 (satu) minggu sekali di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan. 16.4 Telepon dicatat dalam buku pengaduan telepon. 16.5 Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Koordinator Pelayanan, selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris DPPKA. 16.6 Sekretaris menindaklanjuti pengaduan, membahas dan menyelesaikan dan melaporkan kepada Kepala DPPKA. 16.7 Dinas menyampaikan informasi penyelesaian pengaduan kepada Wajib Pajak. 17. JAMINAN PELAYANAN Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Petugas sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

18. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjamin keamanan dan keselamatan Wajib Pajak yang menerima pelayanan.

19. EVALUASI KINERJA PELAKSANA 18.1 Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Pelayanan Pajak Daerah yang merupakan target kinerja pelayanan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. 18.2 Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala setiap minggu.


27

20. PENUTUP Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk meningkatkan kwalitas pelayanan dengan prinsip pelayanan yaitu kejelasan, kesederhanaan ,kepastian, terbuka, efisiensi, adil dan tepat waktu. Standar Pelayanan Publik (SPP) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo di ketahui dan diinformasikan kepada masyarakat/Wajib Pajak sehingga masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah. Dengan disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) mempunyai tujuan untuk inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan perlu adanya komitmen pimpinan beserta staf serta menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan Wajib Pajak adalah tanggung jawab kita semua. Demikian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015


28

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Recommend Documents