KATA PENGANTAR Puji
Syukur
kita
Panjatkan
Kehadirat
Allah
SWT,
dengan
bimbingan dan petunjuk-Nya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun anggaran 2015 dapat kami susun. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu ini, menjabarkan Rencana Stategis (Renstra ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2011 – 2015 dan Rencana kerja Pemerintah Kota palu Tahun Anggaran 2016. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada pelaksanaan
program
dan
kegitan-kegiatan
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu tahun Anggaran 2016 dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitnya Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2016 ini, semoga membawa manfaat yang signifikan bagi perkembangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.
Palu,
Februari 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Tkt I Nip.19681028 199403 2 016
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Program yang
tertuang
dalam
Rencana
Stategis
(
Renstra
)
Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun 2010 – 2015, namum apabila dalam berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan peraturan bidang Pendapatan, Keuangan tidak
maupun kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, maka
tertutup
kemungkinan
terdapat
perubahan-perubahan
terhadap program dan kegiatan yang telah ditentuka. Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJKMD ) Kota
Palu
Tahun
Anggaran
2010
–
2015.
Renstra
Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu tahun 2010 – 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Palu ( PKPD ) Kota Palu tahun 2015. Hal ini untuk mendapatkan singkronisasi
dalam
pelaksanaan
pembangunan
daerah
khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Munulnya paradigma baru dfalam pengelolaan Pendapatan
dan
meningkatnya
Keuangan
tuntutan
Daerah
masyarakat
dilatar
belakangi
terhadap
oleh
pengelolaan
Pendapatan dan Keuangan secara transparan dan memenuhi prinsif akuntabilitas, sedangkan dalam penetuan program dan kegiatan berpodoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2
1.2
Landasan Hukum. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan SAset Daerah Kota Palu sebagai berikut: 1. Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. Undang-undang
Nomor
4
Tahun
1994
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu; b. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
2004
tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang
Nomor
32
Tahun
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor
8
Tahun
2005
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang. d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2035. e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Derah. f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. i.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 3);
3
j. Peraturan Daerah Kota
Nomor 9 tahun 2012
tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu, maka Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tentang
Pokok-pokok dan Fungsi Organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palu. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud. Penyusunan rencana kerja ( renja ) ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan teknis dan pedomaan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka mengemban Visi, dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, sebagaimana
tertuang
dalam
Renstra
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun 2010 – 2015 dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menyusun Renjana Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Rencangan Prioritas Plafon Angagaran Sementara ( PPAS ) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah ( RKA- SKPD ) Kota Palu. a) Renja
adalah
Pemerintahan
merupakan dan
arah
Pembangunan
bagi
penyelenggaraan
dalam
mewujudkan
Pembangunan yang lebih diarahkan untuk penanggulangan permasalahan yang sedang dan akan timbul di tengah-tengah masyarakat yang dinaamis dengan tuntutan reformassi yang terus bergulir. b) Renja
adalah
merupakan
perencanaan
dan
pendekatan
pembangunan yang bersifat sentralisasi serta memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah untuk menentukan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengatasi masalah daerahnya sesuia dengan tuntutan Otonomi Daerah.
4
1.3.2 Tujuan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) adalah unuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efisien, akuntabel, transpan, mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun serta menjadi instrumen dalam penyusunan kegiatan tahunan dengan bermuara pada: a)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan
b)
Terarahnya pelaksanaan program pembangunan
c)
Senakin terkoordinasinya dan terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
1.4 Sistematikam Penulisan Dokumen RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut : Bab I
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKAD. 2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Bab III : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Bab IV : PENUTUP.
5
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKAD. Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu melaksanakan 5 ( Lima ) program dan 42 kegiatan. Keseluruhan Program bertujuan untuk mencapai sasaran yaitu: a. Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan b. Pemerintahan bersih, berwibawa, konstitusional, efisien dan efektif. c. Tersusunnya hasil evaluasi kinerja SKPD. d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. e. Meningkatkan
proporsi
belanja
langsung
yang
menyentuh
kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: No.
Indikator sasaran
1
2
Capaian Kinerja 3
1.
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
93,02%
Listrik
100%
3
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Daerah
100%
4
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
Dan
Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
96,09%
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
Penyediaan Jasa Perbikan Peralatan Kerja
29,53%
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK )
96,47%
8
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
81,41%
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunban Kantor
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
100%
100% 41,18%
undangan 11
Penyediaan Makanan Dan Minuman
12
Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luara Daerah
68,61% 100 %
6
13
Pembangunan Gedung Kantor
100 %
14
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
100 %
15
Pengadaan Peralatan gedung Kantor
97,31%
16
Pengadaan Mobiler
86,09%
17
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas
44,90%
Perlengkapan
Gedung
66,67%
Operasional 18
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kantor 19
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100 %
20
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-
100 %
undangan 21
Sosialisasi Peraaturan Perundang-undangan
42,11%
22
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
99,99%
realisasi kinerja SKPD 23
Penyusunan laporan keuangan semesteran
98,44%
24
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
88,55%
25
Optimalisasi penagihan PBB Palu selatan
78,84%
26
Optimalisasi penagihan PBB Palu Barat
69,52%
27
Optimalisasi penagihan PBB Palu Timur
88,45%
28
Optimalisasi penagihan PBB Palu Utara
96,76%
29
Pendataan Obyek dan subyek pajak daerah
96,41%
30
Optimalisasi penagihan pajak daerah
99,97%
31
Pengembangan
pendapatan
dan
peningkatan
91,49%
32
Optimalisasi pelayanan dan keberatan PBB dan BPHTB
96,05%
33
Peningkatan pengelolaan data dan informasi PBB dan
97,59%
administrasi penerimaan lainnya
BPHTB 34
Pengelolaan
eksternal
dan
intensifikasi
PBB
dan
71,04%
BPHTB 35
Penyusunana standar satuan harga
100%
36
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
99,42%
37
Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah
95,64%
38
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
97,20%
APBD 39
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
99,04%
Perubahan APBD 40
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
83,12%
41
Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
91,54%
42
Penyusunan
rancangan
PERDA
tentang
98,49%
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: No.
Indikator sasaran
1
2
Capaian Kinerja 3
1.
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air
100 %
2
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
100 %
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100 %
4
Penyediaan Komponen instalasi listrik
100 %
5
Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 %
6
Pembangunan Gedung kantor
100 %
7
Pengadaan Kendaraan Dinas Operassional
100 %
8
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100 %
9
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
100 %
Penyusunan Standar Saatuan Biaya
100 %
10
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPPKAD. 2.2.1 Tugas dan Fungsi DPPKAD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DPPKAD) Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu, maka Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tentang Pokokpokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palu. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang
Pokok-
pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palu. Tentang penjabaran tugas Pokok dan fungsi dinas Walikota Palu sebagai Berikut : a. DPPKAD mempunyai tugas pokok
Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah Berdasarkan asas otonomi dan tugas
8
Pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. b. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan
Perumusan
Kebijakan
Teknis
Dibidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Pengordinasian dan Perencanaan dalam Upaya Pengelolaan Pendapatan, Angaran, Akuntansi Dan Perbendaharaan serta Pembiyaan dan pengelolaan Aset Daerah. 2.2.2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palu permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah sangat
berpengaruh
terhadap
pengelolaan
pendapatan
daerah yaitu laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi serta tingkat pendapatan perkapita. Pendapatan
Kota
pertumbuhan, pendapatan
Palu
namun
daerah
setiap
tahunnya
mengalami
dalam
usaha
optimalisasi
mengalami
beberap
kendala,
hal
tersebut dapat dilihat pada matrik sebagai berikut : Peluang (O) Faktor Eksternal
1.
Kemajuan Teknologi informasi
2.
Banyak potensi PAD yang belum digali dan dimanfaatkan
3.
Otonomi daerah mernberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih besar
Tantangan (T) 1 Informasi semakin terbuka Dan perubahan peraturan yang sangat cepat 2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai WP dan retribusi 3 Kurangnya dukungan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 4 Harapan Masyarakat yang Tinggi terhadap kualitas pelayanan DPPKAD
Faktor Internal
9
Kekuatan (S)
Alternatif Strategi (S-O)
1. Susunan 1. organisasi dan tugas pokok serta fungsi yang jelas 2
Kekuatan koordinasi dinas dengan SKPD lain
3. Jumlah SDM cukup
2.
3
4
Pengembangan 1 Peningkatan koordinasi Teknologi untuk penyusunan APBD, memaksimalkan pengelolaan keuangan SIMDA BMD, SIMDA dan asset daerah PENDAPATAN, SIMDA KEUANGAN, dan SIMDA GAJI. Optimalisasi 2 pemberdayaan SDM yg pemanfaatan sarana ada menjalankan tugas prasarana dan dana pokok dan fungsi untuk mendukung dengan baik penggalian PAD Peningkatan 3 Peningkatan koordinasi dalam intensifikasi dan pelakanaan tugas ekstensifikasi sumberpokok dan fungsi sumber Pendapatan daerah. Pemberdayaan SDM berbasis TI dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan secara optimal
Kelemahan (W) 1 Masih . kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi. 2 Belum adanya . data potensi PAD yang akurat.
Alternatif Strategi (W-O) 1. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengikutsertakan ke Diklat dan pelatihan SIMDA.
3 .
2. Penggalian potensi PAD yang belum dimanfaatkan sehingga dapat disajikan data potensi PAD yang lebih akurat.
4
Belum lengkapnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan.
3.
Alternatif Strategi (S-T)
Dengan kewenangan pengelolaan keuangan dan asset yang lebih besar, dapat lebih leluasa dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal(SPM).
Alternatif Strategi (W-T) 1 Meutsertakan SDM pada kegiatan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru untuk menghadapi perubahan peraturan yang sangat cepat. 2 Dengan Membuat Standar Pelayaan Minimal diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak. 3 Memanfaatkan Sarana dan prasarana secara maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10
BAB. III PROGRAM DAN KEGIATAN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palu
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya telah menyusun
prioritas Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2016. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Dan Kegiatan
INDIKATOR
Sumber Dana
1 I.
2
4
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersukupnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik APBD
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetatakan dan penggandaan 9. Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan barang bacaan dan perundang undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan APBD dinas/oprasional
Tersedianya Jasa Jaminan barang Milik daerah APBD
Tersedianya jasa Administrasi keuangan APBD Tersedianya jasa kebersihan kantor APBD Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor APBD Tersedianya alat tulis kantor APBD Tesedianya barang penggandaan
cetakan
dan APBD
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor APBD
Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan
dan APBD
Tersedianya maknan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar konsultasi keluar daerah daerah
APBD
dan APBD
11
II. 1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan
peralatan Tersedianya peralatan kantor
gedung kantor
APBD
2.
Pengadaan Meubiler
3.
Pemeliharaan rutin / Terwujudnya kelancaran tugas berkala
Tersedianya Meubiler
APBD
Kendaraan
APBD
Dinas 4.
Pemeliharaan rutin / Terpenuhinya sarana dan prasarana berkala
perlengkapan mebiler yang mamadai
APBD
gedung kantor III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. 2.
Sosialisasi peraturan Tersedianya Sumber Daya Aparatur perundang-undangan Bimbingan Tehnis Tersedianya Sumber Daya Aparatur Implementasi Peraturan PerundangUndangan
IV. Program Peningkatan Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester 3. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun V. Program Peningkatan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
APBD APBD
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD APBD
Tersusunnya semister Tersusunnya Akhir Tahun
pelaporan
keuangan APBD
pelaporan
keuangan APBD
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Tersusunnya Standar Harga APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD APBD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD APBD
Tersusunnya Standar Harga
APBD
12
5.
Peningkatan Tersusunnya Peningkatan manajemen aset/ manajemen aset/ barang Daerah APBD barang Daerah 6. Revaluasi/appraisal Tersusunya Revaluasi/appraisal aset/barang daerah aset/barang daerah APBD 7.
8.
Pendataan Obyek dan Terlaksananya Pendapatan subyek pajak Daerah dan subyek pajak Daerah Optimalisasi Penagihan Pajak daerah
Obyek APBD
Terlaksananya Optimalisasi Penagihan Pajak daerah APBD
9. Pengembangan Pengembangan pendapatan dan pendapatan dan peningkatan Adm Penerimaan APBD peningkatan Adm Lainnya Penerimaan Lainnya 10. Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Penatausahaan keuangan Daerah APBD keuangan Daerah 11. Optimalisasi Terlaksanya penagihan PBB di Palu APBD penagihan PBB Palu Utara Utara 12. Pengelolaan belanja Terlaksananya Pengelolaan belanja tidak langsung tidak langsung APBD 13. Optimalisasi penagihan PBB Palu Timur 14. Optimalisasi penagihan PBB Palu Selatan 15. Optimalisasi penagihan PBB Palu Barat 16. Optimalisasi Pelayanan Keberatan PBB dan BPHTB 17. Peningkatan pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB 18. Pengelolaan ekstensifikasi dan intensifikasi peneriman PBB dan PBHTB
Terlaksanya penagihan PBB di Palu Timur
APBD
Terlaksanya penagihan PBB di Palu Selatan
APBD
Terlaksanya penagihan PBB di Palu Barat
APBD
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Keberatan BPHTB APBD
Terlaksananya pengelolaan data PBB dan PBHTB
Optimalisasi dan Informasi
Terlaksananya Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi peneriman PBB dan PBHTB
APBD
APBD
13
BAB. IV PENUTUP Rencana kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palu tahun Anggaran 2016 ini merupakan podoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan program dan
kegiatan
serta
memudahkan
dalam
pengendalian
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palu tergantung pada aparatur DPPKAD sendiri serta peran semua pihak yang ada kepentingannya dengan kepegawaiaan. Dalam Rencana
perjalan
waktu
tidak
menutup
kemungkinan
Kerja ( Renja ) ini berubah karena beberapa faktor
antara lain: a. Regulari / aturan dari Pemerintah Pusat b. Kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu. c. Karena kebutuhan/kepentingan organisasi lain. Namun perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dengan garis-garis besar perencanaan yang telah disusun. Dengan
tersusunya
Rencana
Kerja
ini
diharapkan
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palu dapat lebih meningkatkan menuju kearah pelayanan yang prima.
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Tkt I Nip.19681028 199403 2 016
14
