DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
0611/68/18/2012 14-Aug-2012 14/08/2013 14/08/2012 Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali
Disahkan oleh WIDODO SE MSi NIP196306031989031014 SEKSI PENYUSUNAN APBD
Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4 Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 5 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); 6 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali. Keterkaitan : SOP Penyusunan Rencana Kerja, SOP Penyusunan APBD SOP Penyusunan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja Peringatan : 1. Apabila tahapan proses ini tidak dilakukan, maka Penyusunan Perda APBD tidak terlaksana
NAMA SOP
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Kualifikasi Pelaksana : Pendidikan : D3 dan S1 1 Pelatihan : SIMDA,KKD,KKDK 2 Keahlian : Menguasai aplikasi SIMDA 3 Ketrampilan : Mampu mengoprasikan Komputer 4
Peralatan/Perlengkapan : Dokumen KUA-P PPAS-P, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA SKPD. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMDA
Pelaksana No.
Kegiatan
PPKD
TAPD
SKPD
BAPPEDA
BAGIAN HUKUM
BUPATI
s a
1 Berdasarkan KUAPPAS,PPKD menyusun Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD
BIDANG ANGGARAN (SEKSI PENYUSUNAN APBD)
Mutu Baku
MULAI
DPRD
GUB
DEPDAGRI DAN DEPKEU
Ket Keterangan
Waktu Output
SE dilengkapi dengan: 3 hari Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD, Kode Rekening Pendapatan, Kode Rekening Belanja, KUA/PPAS, Form RKA SKPD
2 Mengirim surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD kepada SKPD
SE dilengkapi dengan: 3 hari Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD, Kode Rekening Pendapatan, Kode Rekening Belanja, KUA/PPAS, Form RKA SKPD,pagu gaji pegawai.
3 Kepala SKPD menyusun RKA dan Anggaran Kas, diserahkan kepada PPKD
RKA disusun sesuai SE 3 hari dan dokumen KUA/PPAS dengan tembusan kepada Bappeda
4 PPKD menerima RKA dan Anggaran Kas dari Kepala SKPD
2
3 hari
Pelaksana No.
Kegiatan
5 Verifikasi RKA oleh TAPD yang dibantu oleh Tim Teknis: Belanja Langsung oleh Bappeda dan Belanja Tidak Langsung oleh DPPKAD melalui seksi penyusunan APBD,mengkompilasi RKA SKPD dan mencetak menjadi RAPBD
BIDANG ANGGARAN (SEKSI PENYUSUNAN APBD)
PPKD
TAPD
SKPD
BAPPEDA
BAGIAN HUKUM
Mutu Baku BUPATI
DPRD
GUB
DEPDAGRI DAN DEPKEU
Keterangan RKA SKPD yang telah diterima,diteliti dan dikompilasi.
6 Penyampaian RAPBD-P
Waktu Output 6 hari
1 hari
dari TAPD ke bupati dan diteruskan ke DPRD 7 Pembahasan RAPBD-P
antara TAPD dan DPRD
8 Hasil pembahasan diserahkan kembali ke TAPD untuk direvisi 9 Persetujuan bersama
RAPBD-P antara Bupati dan DPRD
3
ada kemungkinan bertambah dan berkurang anggaran kegiatan SKPD dalam pembahasan apabila ada perubahan dalam pembahasan,dilakukan revisi
18 hari
1 hari
1 hari
Ket
Pelaksana No.
Kegiatan
10 Berdasarkan persetujuan
bersama,PPKD mengirim dokumen RAPBD-P yang telah direvisi sesuai hasil pembahasan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi
BIDANG ANGGARAN (SEKSI PENYUSUNAN APBD)
Mutu Baku PPKD
TAPD
SKPD
BAPPEDA
BAGIAN HUKUM
BUPATI
DPRD
GUB
DEPDAGRI DAN DEPKEU
Keterangan Waktu Output Dalam evaluasi Gubernur 2 hari dihadirkan TIM TAPD dan SKPD terkait
11 Pembahasan Evaluasi
Gubernur antara TAPD dan Tim Evaluasi Provinsi. 12 Hasil evaluasi Gubernur dikirm kepada Bupati dan DPRD
13 TAPD menyiapkan
1 hari
Hasil Evaluasi Gubernur yang telah dibahas bersama dengan TAPD dikirim kepeda Bupati dan DPRD
6 hari
1 hari
rancangan jawaban terhadap hasil evaluasi Gubernur 14 Pembahasan jawaban
1 hari
Evaluasi Gubernur antara TAPD dan DPRD 15 Hasil pembahasan
1 hari
diserahkan kembali ke TAPD untuk dilakukan revisi 16 Penetapan RAPBD-P menjadi perda APBD-P sesuai hasil Evaluasi Gubernur.
1 hari
Ket
Pelaksana No.
Kegiatan
17 TAPD mengirim jawaban
BIDANG ANGGARAN (SEKSI PENYUSUNAN APBD)
PPKD
TAPD
SKPD
BAPPEDA
Mutu Baku
BAGIAN HUKUM
evaluasi Gubernur
18 PPKD mengirim Perda
APBD-P ke bagian hukum .
BUPATI
DPRD
GUB
DEPDAGRI DAN DEPKEU
Keterangan Hasil dari Pembahasan antara TAPD dan DPRD
Waktu Output 1 hari
Perda dan Perbub sebelumnya dikonsultasikan ke Bagian Hukum dari segi legal drafting
1 hari
19 Bagian Hukum
3 hari
Memintakan pengesahan Bupati dan Penomoran Perda APBD-P
20 Penetapan Perda APBD-
SKPD menyusun DPA
3 hari
P oleh Bupati 21 Seksi Penyusunan APBD-
P menggandakan dan mendistribusikan Perda APBD-P kepada SKPD,DPRD,TAPD,Gub ernur,Mendagri dan Mentri Keuangan.
5
6 hari
SELESAI
Ket
